Peraturan Menteri Nomor 08-prt-m-2013 Tahun 2013 tentang PEDOMAN OPERASI DAN PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI RAWA LEBAK

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Rawa adalah wadah air beserta air dan daya air yang terkandung di dalamnya, tergenang secara terus menerus atau musiman, terbentuk secara alami di lahan yang relatif datar atau cekung dengan endapan mineral atau gambut, dan ditumbuhi vegetasi, yang merupakan suatu ekosistem.

2. Rawa lebak adalah rawa yang terletak jauh dari pantai dan berada pada kawasan tanah rendah yang tergenang air akibat luapan air sungai dan hujan yang tergenang secara periodik atau menerus.

3. Irigasi rawa lebak adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air melalui jaringan irigasi pada kawasan budi daya pertanian di rawa lebak.

4. Jaringan irigasi rawa lebak adalah saluran, bangunan air, bangunan pelengkap dan tanggul, yang merupakan satu kesatuan fungsi yang diperlukan untuk pengelolaan air di daerah irigasi rawa lebak.

5. Suplesi adalah upaya memasukkan air yang diperlukan kedalam jaringan irigasi rawa lebak.

6. Pemerintah provinsi adalah gubernur dan perangkat daerah provinsi lainnya sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. www.djpp.kemenkumham.go.id

7. Pemerintah kabupaten/kota adalah bupati/walikota dan perangkat daerah kabupaten/kota lainnya sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.

8. Balai Besar/Balai Wilayah Sungai yang selanjutnya disingkat BBWS/BWS adalah unit pelaksana teknis yang membidangi sumber daya air.

9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

(1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan bagi BBWS/BWS dalam menyusun: a. Pedoman Rinci Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi rawa lebak di masing-masing daerah rawa untuk pejabat yang menangani operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi rawa lebak; b. Manual Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi rawa lebak untuk Petugas Pengamat Pengairan; dan c. Manual Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi rawa lebak untuk Juru Pengairan. (2) Peraturan Menteri ini bertujuan agar BBWS/BWS, mampu melaksanakan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi rawa lebak secara efisien dan efektif. (3) Selain sebagai acuan bagi BBWS/BWS, Peraturan Menteri ini dapat menjadi pedoman bagi orang perseorangan, kelompok orang, masyarakat adat dan badan usaha dalam melaksanakan kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi rawa lebak untuk kepentingan sendiri.

(1) Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi: a. pelaksanaan kegiatan operasi jaringan irigasi rawa lebak; dan b. pelaksanaan pemeliharaan jaringan irigasi rawa lebak. (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. operasi; b. pemeliharaan; c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan operasi dan pemeliharaan; d. kelembagaan dan sumber daya manusia; dan e. pembiayaan operasi dan pemeliharaan. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Operasi jaringan irigasi rawa lebak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, dilakukan berdasarkan pada: a. rencana tata tanam; b. rencana pengaturan atau pengelolaan air; dan c. rencana operasi. (2) Operasi jaringan irigasi rawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun oleh BBWS/BWS. (3) Rencana tata tanam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memperhatikan curah hujan yang diharapkan serta tinggi muka air dan kualitas air pada saluran dan sungai. (4) Rencana pengaturan atau pengelolaan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memperhatikan kalender penanaman menurut rencana pertanaman dan tinggi rendahnya muka air yang ingin dicapai dalam saluran selama musim tanam. (5) Rencana operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan melalui: a. rencana operasi musiman; b. rencana operasi mingguan; c. rencana operasi harian; d. definitif operasi pintu air; dan e. pelaksanaan operasi pintu air. (6) Pelaksanaan operasi pintu air sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e, dilakukan dengan prosedur: a. operasi normal yang didasarkan pada rencana operasi yang telah ditetapkan; dan b. operasi darurat apabila terjadi banjir dan kekeringan.

(1) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, meliputi pemeliharaan rutin dan pemeliharaan berkala. (2) Pemeliharaan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sepanjang tahun. (3) Pemeliharaan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling sedikit 2 (dua) tahun sekali atau tergantung pada kondisi jaringan irigasi rawa lebak.

(1) Pemantauan pelaksanaan operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, antara lain dilakukan terhadap kondisi www.djpp.kemenkumham.go.id

muka air di saluran dan sungai, penampang saluran, penurunan muka tanah, kualitas air, dan curah hujan. (2) Pemantauan pelaksanaan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, antara lain dilakukan berdasarkan jenis pekerjaan, volume, waktu, tenaga kerja, bahan, peralatan dan kualitas pekerjaan. (3) Evaluasi dilakukan terhadap hasil pemantauan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2). (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan sebagai bahan masukan dalam menyusun rencana operasi dan pemeliharaan berikutnya.

(1) Kelembagaan dan sumberdaya manusia pelaksana operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d, bertugas melaksanakan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi rawa lebak. (2) Kelembagaan dan sumber daya manusia pelaksana operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. pengamat pengairan; b. juru pengairan; dan c. petugas pintu air.

(1) Pembiayaan operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e, didasarkan pada Angka Kebutuhan Nyata Operasi dan Pemeliharaan (AKNOP). (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk: a. biaya operasi; dan b. biaya pemeliharaan.

(1) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 8 dilakukan berdasarkan klasifikasi jaringan irigasi rawa lebak. (2) Klasifikasi jaringan irigasi rawa lebak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibagi berdasarkan sistem tata air, yang terdiri atas: www.djpp.kemenkumham.go.id

a. klasifikasi A, merupakan sistem tata air tadah hujan sebagaimana tercantum pada Lampiran I.A; b. klasifikasi B, merupakan sistem tata air suplesi air sungai sebagaimana tercantum pada Lampiran I.B; c. klasifikasi C, merupakan sistem tata air long storage (tampungan air) dan/atau suplesi air sungai dengan pompa, sebagaimana tercantum pada Lampiran I.C; dan d. klasifikasi D, merupakan sistem tata air polder sebagaimana tercantum pada Lampiran I.D. yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Kegiatan penyusunan Pedoman Rinci dan Manual Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa Lebak untuk masing-masing klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada Lampiran I.A sampai dengan Lampiran I.D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Dalam menyusun Pedoman Rinci dan Manual Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa Lebak, baik untuk pejabat yang menangani operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi rawa lebak, pengamat pengairan maupun juru pengairan, harus mengacu pada sistematika pengaturan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Penyusunan Pedoman Rinci dan Manual Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa Lebak yang menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota mutatis mutandis berlaku ketentuan dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 10 Peraturan Menteri ini.

Pengelola jaringan irigasi rawa lebak harus menyusun Pedoman Rinci dan Manual Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa Lebak paling lambat 5 (lima) Tahun sejak Peraturan Menteri ini ditetapkan.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa Lebak yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini. www.djpp.kemenkumham.go.id

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Agustus 2013 MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

DJOKO KIRMANTO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 3 September 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id