Permenperin No. 3 Tahun 2026 tentang Tata Cara Penerbitan Pertimbangan Teknis dalam Rangka Pemberian Fasilitas Pembebasan Bea Masuk - JDIH BPK
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2026 TENTANG TATA CARA PENERBITAN PERTIMBANGAN TEKNIS DALAM RANGKA PEMBERIAN FASILITAS PEMBEBASAN BEA MASUK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan investasi, pengembangan, dan daya saing industri dalam negeri melalui pemberian fasilitas pembebasan bea masuk atas impor mesin, barang dan/atau bahan untuk pembangunan atau pengembangan industri dalam rangka penanaman modal dan untuk penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, serta meningkatkan efektivitas dan kepastian hukum pelayanan publik di lingkungan Kementerian Perindustrian, perlu mengatur tata cara penerbitan pertimbangan teknis dalam rangka pemberian fasilitas pembebasan bea masuk;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Tata Cara Penerbitan Pertimbangan Teknis dalam rangka Pemberian Fasilitas Pembebasan Bea Masuk;
Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);
Peraturan Presiden Nomor 167 Tahun 2024 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 363);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Mesin serta Barang dan Bahan untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri dalam rangka Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 432) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
188/PMK.010/2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Mesin serta Barang dan Bahan untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri dalam rangka Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1472);Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 19/M- IND/PER/2/2010 tentang Daftar Mesin, Barang, dan Bahan Produk Dalam Negeri untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri dalam rangka Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 75) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 32 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 19/M-IND/PER/2/2010 tentang Daftar Mesin, Barang, dan Bahan Produk Dalam Negeri untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri dalam rangka Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1209);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.04/2019 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Cukai atas Impor Barang untuk Keperluan Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1670);
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45 Tahun 2020 tentang Jenis Industri Binaan Unit Organisasi di Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1308);
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 34);
Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pedoman dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 738);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG TATA CARA PENERBITAN PERTIMBANGAN TEKNIS DALAM RANGKA PEMBERIAN FASILITAS PEMBEBASAN BEA MASUK.
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1.
Pertimbangan Teknis adalah surat yang diterbitkan
oleh
pejabat
yang
berwenang
di
lingkungan
Kementerian
Perindustrian
untuk
menerangkan
pemenuhan
persyaratan
tertentu
dalam
rangka
pemberian fasilitas pembebasan bea masuk.
2.
Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan
usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada
bidang tertentu.
3.
Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB
adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha
untuk
melakukan
kegiatan
usaha
dan
sebagai
identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan
kegiatan usahanya.
4.
Pembangunan adalah pendirian perusahaan atau
pabrik baru untuk menghasilkan barang dan/atau
jasa.
5.
Pengembangan
adalah
penambahan
kapasitas,
modernisasi, rehabilitasi, dan/atau restrukturisasi
dari alat-alat produksi termasuk mesin untuk tujuan
mempertahankan dan/atau meningkatkan jumlah,
jenis,
dan/atau
kualitas
hasil
produksi
atas
perusahaan atau pabrik yang telah ada.
6.
Sistem Informasi Industri Nasional yang selanjutnya
disebut
SIINas
adalah
tatanan
prosedur
dan
mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur
institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat
keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang
terkait
satu
sama
lain
dengan
tujuan
untuk
penyampaian,
pengelolaan,
penyajian,
pelayanan,
serta
penyebarluasan
data
dan/atau
informasi
industri.
7.
Menteri
adalah
menteri
yang
menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang perindustrian;
- Direktur Jenderal Pembina Industri yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas dan fungsi membina dan mengembangkan kelompok industri mesin, barang, dan/atau bahan yang diajukan untuk memperoleh fasilitas pembebasan bea masuk.
- Direktur Pembina Industri yang selanjutnya disebut Direktur adalah pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas dan fungsi membina dan mengembangkan kelompok industri mesin, barang, dan/atau bahan yang diajukan untuk memperoleh fasilitas pembebasan bea masuk.
Pasal 2
(1)
Fasilitas pembebasan bea masuk atas impor mesin,
barang, dan/atau bahan meliputi pembebasan bea
masuk atas impor:
a.
mesin
tidak
termasuk
suku
cadang
untuk
Pembangunan atau Pengembangan industri;
b.
barang dan bahan untuk Pembangunan atau
Pengembangan industri; dan
c.
barang
untuk
keperluan
penelitian
dan
pengembangan ilmu pengetahuan.
(2)
Fasilitas
pembebasan
bea
masuk
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diberikan sepanjang mesin,
barang, dan/atau bahan:
a.
belum diproduksi di dalam negeri;
b.
sudah diproduksi di dalam negeri namun belum
memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan; atau
c.
sudah
diproduksi
di
dalam
negeri
namun
jumlahnya belum mencukupi kebutuhan industri,
berdasarkan daftar mesin, barang, dan/atau bahan
yang ditetapkan oleh Menteri.
(3)
Dalam hal mesin, barang, dan/atau bahan yang
diimpor memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b dan huruf c, Pelaku Usaha harus
memiliki Pertimbangan Teknis yang diterbitkan oleh
Menteri.
(4)
Menteri
mendelegasikan
kewenangan
penerbitan
Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) kepada Direktur Jenderal.
Pasal 3
(1)
Untuk
dapat
memperoleh
Pertimbangan
Teknis
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pelaku Usaha
mengajukan permohonan penerbitan Pertimbangan
Teknis kepada Direktur Jenderal secara elektronik
melalui SIINas.
(2)
Permohonan
penerbitan
Pertimbangan
Teknis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan:
a.
mengisi data berupa:
1.
profil perusahaan, terdiri atas:
a)
nama perusahaan;
b)
status perusahaan;
c)
alamat kantor pusat;
d)
nomor telepon/fax kantor pusat;
e)
e-mail perusahaan;
f)
lokasi proyek yang diajukan fasilitas;
g)
nomor telepon/fax lokasi proyek yang
diajukan fasilitas;
h)
status investasi proyek yang diajukan
fasilitas
(Pembangunan
atau
Pengembangan); dan
i)
kontak penghubung;
2.
bidang usaha berdasarkan klasifikasi baku
lapangan usaha Indonesia 5 (lima) digit dan
cakupan produk untuk perusahaan saat ini
dan proyek yang diajukan fasilitas;
3.
nomor kegiatan usaha;
4.
nilai investasi selain tanah dan bangunan
dan jumlah tenaga kerja untuk perusahaan
saat ini dan proyek yang diajukan fasilitas;
5.
rencana impor mesin, barang, dan/atau
bahan memuat:
a)
nama mesin, barang, dan/atau bahan;
b)
spesifikasi mesin, barang, dan/atau
bahan;
c)
pos
tarif/harmonized
system
mesin,
barang, dan/atau bahan;
d)
jumlah mesin, barang, dan/atau bahan
beserta satuannya;
e)
harga mesin, barang, dan/atau bahan
yang akan diimpor (dalam USD);
f)
negara
asal
impor
mesin,
barang,
dan/atau bahan; dan
g)
pelabuhan tujuan; dan
6.
khusus
untuk
permohonan
fasilitas
pembebasan bea masuk atas impor barang
dan
bahan
untuk
Pembangunan
atau
Pengembangan
industri
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b,
Pelaku
Usaha
harus
mengisi
realisasi
penyerapan bahan baku lokal 3 (tiga) tahun
terakhir
dan/atau
rencana
penyerapan
bahan baku lokal selama 3 (tiga) tahun; dan
b.
mengunggah dokumen bagi:
1.
Pelaku Usaha yang mengajukan fasilitas
pembebasan bea masuk atas impor mesin
tidak
termasuk
suku
cadang
untuk
Pembangunan atau Pengembangan industri
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(1) huruf a berupa:
a)
NIB atas proyek yang diajukan fasilitas;
b)
nomor pokok wajib pajak;
c)
gambar mesin beserta penjelasan teknis
terkait fungsi dan kapasitas mesin;
d)
analisis biaya dan manfaat atas impor
mesin;
e) surat pernyataan bermeterai yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan yang menyatakan bahwa mesin yang akan diimpor dalam kondisi baru; dan f) lembar data teknis (technical data sheet); 2. Pelaku Usaha yang mengajukan fasilitas pembebasan bea masuk atas impor barang dan/atau bahan untuk Pembangunan atau Pengembangan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b berupa: a) NIB atas proyek yang diajukan fasilitas; b) nomor pokok wajib pajak; c) gambar, penjelasan teknis, dan tujuan penggunaan barang dan/atau bahan serta melampirkan certificate of analysis (COA), lembar data keselamatan atau safety data sheet (SDS), atau dokumen pendukung lainnya berupa lembar data teknis (technical data sheet) atau lembar data produk (product data sheet); d) analisis biaya dan manfaat atas impor barang atau bahan; e) kapasitas mesin lama dan/atau kapasitas mesin baru; f) gambar alur proses produksi dan rencana produksi selama 3 (tiga) tahun atas proyek yang diajukan fasilitas; g) komposisi dan konversi penggunaan bahan baku; h) surat keterangan nilai penggunaan mesin produksi buatan dalam negeri, (jika ada); i) bukti pembelian mesin dengan melampirkan invois dan/atau foto mesin yang sudah terpasang; dan j) data perhitungan kapasitas produksi; dan 3. Pelaku Usaha yang mengajukan fasilitas pembebasan bea masuk atas impor barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c berupa: a) NIB atas proyek yang diajukan fasilitas; b) nomor pokok wajib pajak; c) gambar mesin, barang, dan/atau bahan beserta penjelasan teknis mengenai fungsi mesin, barang, dan/atau bahan; d) uraian kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan yang dilakukan dan manfaatnya dalam memajukan ilmu pengetahuan; dan
e)
dokumen perjanjian kerja sama apabila
melakukan kerja sama dengan pihak
lain.
(3)
Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b angka 2 huruf h) diunggah dalam hal Pelaku
Usaha
memerlukan
barang
atau
bahan
untuk
keperluan produksi atau tambahan produksi selama 4
(empat) tahun sesuai dengan kapasitas terpasang,
dengan jangka waktu pengimporan selama 4 (empat)
tahun
terhitung
sejak
berlakunya
keputusan
pembebasan bea masuk.
(4)
Dalam hal status investasi proyek sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1 huruf h)
merupakan
Pengembangan,
permohonan
harus
dilengkapi dengan kronologi Pengembangannya.
(5)
Format analisis biaya dan manfaat sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 4 (1) Direktur Jenderal melakukan verifikasi permohonan penerbitan Pertimbangan Teknis yang diajukan Pelaku Usaha dalam rangka fasilitas pembebasan bea masuk atas impor: a. mesin, barang dan/atau bahan untuk Pembangunan atau Pengembangan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b angka 1 dan angka 2 dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja; dan b. barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b angka 3 dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja. (2) Direktur Jenderal menugaskan Direktur untuk melakukan verifikasi data dan dokumen serta pemenuhan kriteria mesin, barang, dan/atau bahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dan huruf c. (3) Dalam hal hasil verifikasi data dan dokumen serta pemenuhan kriteria mesin, barang, dan/atau bahan dinyatakan sesuai, permohonan disampaikan kepada Direktur Jenderal; (4) Dalam hal hasil verifikasi data dan dokumen serta pemenuhan kriteria mesin, barang, dan/atau bahan dinyatakan tidak sesuai, permohonan dikembalikan kepada Pelaku Usaha untuk dilakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja. (5) Dalam hal Pelaku Usaha tidak melakukan perbaikan permohonan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal permohonan dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), permohonan ditolak secara otomatis.
Pasal 5
(1)
Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (3), Direktur Jenderal menerbitkan:
a.
Pertimbangan Teknis; atau
b.
surat penolakan,
melalui SIINas dan diteruskan kepada Pelaku Usaha.
(2)
Pertimbangan
Teknis
atau
surat
penolakan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada
Pelaku
Usaha
yang
mengajukan
permohonan
penerbitan Pertimbangan Teknis dalam rangka fasilitas
pembebasan bea masuk atas impor sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a paling lambat
4 (empat) hari kerja.
(3)
Pertimbangan
Teknis
atau
surat
penolakan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada
Pelaku
Usaha
yang
mengajukan
permohonan
penerbitan Pertimbangan Teknis dalam rangka fasilitas
pembebasan bea masuk atas impor sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b paling lambat
2 (dua) hari kerja.
(4)
Dalam menerbitkan Pertimbangan Teknis atau surat
penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Direktur Jenderal dapat mempertimbangkan data dan
informasi berupa:
a.
kapasitas, jumlah produksi, dan/atau spesifikasi
produk yang dapat dihasilkan oleh industri dalam
negeri;
b.
dukungan
terhadap
Pembangunan
dan
Pengembangan industri; dan/atau
c.
dukungan terhadap proyek strategis nasional
yang dibuktikan dengan dokumen kontrak kerja
sama atau dokumen sejenis.
(5)
Selain
mempertimbangkan
data
dan
informasi
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(4),
dalam
melakukan verifikasi terhadap permohonan penerbitan
Pertimbangan Teknis dalam rangka pembebasan bea
masuk atas impor barang untuk keperluan penelitian
dan pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, Direktur
Jenderal
dapat
mempertimbangkan
dukungan
terhadap kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu
pengetahuan.
(6)
Pertimbangan
Teknis
atau
surat
penolakan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani
oleh Direktur Jenderal secara elektronik.
Pasal 6 Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a paling sedikit memuat: a. jenis Pertimbangan Teknis; b. identitas Pelaku Usaha yang mencakup nama, bidang usaha, klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia, NIB, nomor kegiatan usaha, alamat, dan nomor pokok wajib pajak; c. nilai investasi; d. jumlah tenaga kerja;
e. daftar mesin, barang, dan/atau bahan yang akan diimpor menggunakan fasilitas pembebasan bea masuk; f. kewajiban dan tanggung jawab Pelaku Usaha; g. tanggal penerbitan; h. masa berlaku Pertimbangan Teknis; dan i. nama dan jabatan pejabat yang menerbitkan Pertimbangan Teknis.
Pasal 7
(1)
Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 memiliki masa berlaku paling lama:
a.
2
(dua)
tahun
untuk
Pertimbangan
Teknis
pembebasan bea masuk atas impor sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan
huruf b; dan
b.
1 (satu) tahun untuk Pertimbangan Teknis
pembebasan bea masuk atas impor sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c,
terhitung sejak tanggal diterbitkan.
(2)
Dalam
hal
masa
berlaku
Pertimbangan
Teknis
sebagaimana
ayat
(1)
huruf
a
telah
berakhir,
sepanjang telah diterbitkan fasilitas pembebasan bea
masuk atas impor mesin, barang, dan/atau bahan,
tidak diperlukan Pertimbangan Teknis baru bagi
Pelaku Usaha yang membutuhkan perpanjangan
waktu pengimporan mesin, barang, dan/atau bahan.
Pasal 8
(1)
Pelaku Usaha yang telah memiliki Pertimbangan
Teknis dapat mengajukan permohonan penerbitan
Pertimbangan Teknis perubahan kepada Direktur
Jenderal secara elektronik melalui SIINas.
(2)
Pertimbangan
Teknis
perubahan
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dalam hal terdapat perubahan
data:
a.
identitas Pelaku Usaha berupa perubahan nama
dan/atau alamat;
b.
nilai investasi;
c.
pos tarif/harmonized system;
d.
uraian dan spesifikasi barang; dan
e.
jumlah dan satuan barang untuk setiap pos
tarif/harmonized system.
(3)
Pos tarif/harmonized system sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf c dan uraian dan spesifiksi barang
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d hanya
dapat dilakukan perubahan dalam hal Pelaku Usaha
belum
melakukan
realisasi
impor
atas
pos
tarif/harmonized system yang diajukan perubahan.
(4)
Pertimbangan
Teknis
perubahan
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Pertimbangan Teknis yang telah
diterbitkan sebelumnya.
Pasal 9 (1) Permohonan penerbitan Pertimbangan Teknis perubahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 diajukan oleh Pelaku Usaha dengan melengkapi: a. Pertimbangan Teknis yang telah diterbitkan sebelumnya; dan b. matriks perubahan rencana impor mesin, barang, dan/atau bahan beserta alasan perubahan. (2) Ketentuan mengenai tata cara penerbitan Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penerbitan Pertimbangan Teknis perubahan. (3) Format matriks perubahan rencana impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 10 (1) Masa berlaku Pertimbangan Teknis perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mengikuti masa berlaku Pertimbangan Teknis yang telah diterbitkan sebelumnya. (2) Pertimbangan Teknis yang telah dimiliki sebelumnya tidak dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam rangka pemberian fasilitas pembebasan bea masuk atas impor mesin, barang, dan/atau bahan untuk Pembangunan atau Pengembangan industri dalam rangka penanaman modal dan untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, sejak diterbitkan Pertimbangan Teknis perubahan.
Pasal 11 Dalam hal SIINas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1) belum tersedia atau tidak dapat diakses, pengajuan penerbitan Pertimbangan Teknis dilakukan secara manual.
Pasal 12 (1) Pelaku Usaha yang telah memperoleh Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan Pertimbangan Teknis perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) wajib menyampaikan laporan perkembangan realisasi impor kepada Direktur Jenderal secara berkala setiap 6 (enam) bulan melalui SIINas terhitung sejak terbitnya Pertimbangan Teknis. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat data dan/atau informasi: a. nama perusahaan; b. nomor dan tanggal Pertimbangan Teknis; c. nomor dan tanggal pemberitahuan impor barang; d. nama mesin, barang, dan/atau bahan yang dilengkapi dengan spesifikasi, pos tarif/harmonized system, jumlah dan satuan, negara asal, dan pelabuhan tujuan; dan
e. Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian fasilitas pembebasan bea masuk atas nama Pelaku Usaha. (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama periode pemanfaatan fasilitas pembebasan bea masuk.
Pasal 13 (1) Pelaku Usaha yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dikenai sanksi administratif berupa tidak dapat mengajukan permohonan penerbitan Pertimbangan Teknis pada periode berikutnya. (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Direktur Jenderal.
Pasal 14 (1) Direktur Jenderal melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Pelaku Usaha yang telah memiliki Pertimbangan Teknis dan/atau perubahannya. (2) Dalam melakukan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal dapat membentuk tim teknis.
Pasal 15 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. Pertimbangan Teknis yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, tetap berlaku paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku; dan b. Permohonan yang telah diajukan dan masih dalam proses, diselesaikan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
Pasal 16 Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Februari 2026
MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,
Œ
AGUS GUMIWANG KARTASASMITA
Diundangkan di Jakarta pada tanggal
Д
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,
Ѽ
DHAHANA PUTRA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR Ж
LAMPIRAN
PERATURAN
MENTERI
PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
TATA CARA PENERBITAN PERTIMBANGAN
TEKNIS
DALAM
RANGKA
PEMBERIAN
FASILITAS PEMBEBASAN BEA MASUK
FORMAT ANALISIS BIAYA DAN MANFAAT SERTA FORMAT MATRIKS PERUBAHAN RENCANA IMPOR
A. Format Analisis Biaya dan Manfaat
KOP PERUSAHAAN
ANALISIS BIAYA DAN MANFAAT
Data Umum
No UraianNama Perusahaan : …...............................
Bidang Usaha/KBLI : …...............................
Alamat Kantor Pusat : …...............................
Nomor Telepon/Fax Kantor Pusat : …...............................
Alamat e-mail : …...............................
Alamat Proyek : …...............................
Nomor Telepon/ Fax Proyek : …...............................
Alasan Pengajuan Fasilitas : …...............................
Data Penanaman Modal Pembangunan/Pengembangan No Keterangan Jumlah Satuan
Nilai proyek
Nilai keseluruhan investasi Pembangunan/Pengembangan (di luar tanah dan bangunan)
Nilai impor keseluruhan
Nilai bea masuk mesin/barang dan/atau bahan keseluruhan
Nilai pembebasan bea masuk yang dimohonkan
Data Cost and Benefit Analysis
No. Jenis Benefit Jumlah semula Jumlah akhir Satuan Ketera-
nganBenefit ke Perusahaan Peningkatan Kapasitas Produksi/ Penambahan Jenis Produk
Penghematan biaya impor
No.
Jenis Benefit
Jumlah
semula
Jumlah
akhir
Satuan
Ketera-
ngan
Penjualan
produk per
tahun
Benefit Lainnya (Sebutkan)…….
- Benefit ke Pemerintah Penambahan investasi
Penyerapan tenaga kerja
Penambahan devisa negara* (apabila tujuan ekspor)
PPN impor mesin
PPh impor
PPN penjualan per tahun
PPh 21 per tahun
PPh 23 per tahun
Benefit Lainnya (Sebutkan)…...
B. Format Matriks Perubahan Rencana Impor
MATRIKS PERUBAHAN RENCANA IMPOR MESIN, BARANG, DAN/ATAU BAHAN DALAM RANGKA FASILITAS PEMBEBASAN BEA MASUK PT. (Nama Perusahaan)
Semula
No
Nama
Mesin/
Barang/
Bahan
Spesifikasi
Kode HS
Jumlah
Satuan
Menjadi No Nama Mesin/ Barang/ Bahan Spesifikasi Kode HS Jumlah Satuan
PT.............................. .................................
(tanda tangan, nama, dan jabatan penanda tangan)
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
AGUS GUMIWANG KARTASASMITA
Konsideran (Menimbang & Mengingat)
a. bahwa untuk meningkatkan investasi, pengembangan, dan daya saing industri dalam negeri melalui pemberian fasilitas pembebasan bea masuk atas impor mesin, barang dan/atau bahan untuk pembangunan atau pengembangan industri dalam rangka penanaman modal dan untuk penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, serta meningkatkan efektivitas dan kepastian hukum pelayanan publik di lingkungan Kementerian Perindustrian, perlu mengatur tata cara penerbitan pertimbangan teknis dalam rangka pemberian fasilitas pembebasan bea masuk;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu
Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);
Peraturan Presiden Nomor 167 Tahun 2024 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 363);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Mesin serta Barang dan Bahan untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri dalam rangka Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 432) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
188/PMK.010/2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Mesin serta Barang dan Bahan untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri dalam rangka Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1472);Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 19/M- IND/PER/2/2010 tentang Daftar Mesin, Barang, dan Bahan Produk Dalam Negeri untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri dalam rangka Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 75) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 32 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 19/M-IND/PER/2/2010 tentang Daftar Mesin, Barang, dan Bahan Produk Dalam Negeri untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri dalam rangka Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1209);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.04/2019 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Cukai atas Impor Barang untuk Keperluan Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1670);
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45 Tahun 2020 tentang Jenis Industri Binaan Unit Organisasi di Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1308);
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 34);
Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pedoman dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 738);
