Peraturan Menteri Nomor 23 Tahun 2020 tentang PELAKSANAAN PEMANFAATAN TARIF BEA MASUK DENGAN SKEMA USER SPECIFIC DUTY FREE SCHEME DALAM RANGKA PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN JEPANG MENGENAI SUATU KEMITRAANEKONOMI PADA MASA KEDARURATAN KESEHATAN MASYARAKAT CORONA VIRUS DISEASE 2019

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. User Specific Duty Free Scheme yang selanjutnya disingkat USDFS adalah penetapan tarif bea masuk yang diberikan khusus kepada Industri Pengguna dalam rangka Persetujuan antara Republik INDONESIA dan Jepang mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi atau disebut dengan Agreement between the Republic of INDONESIA and Japan for an Economic Partnership.
2. Tarif USDFS adalah tarif bea masuk untuk produk- produk yang belum dibuat atau belum memenuhi kebutuhan dalam negeri sesuai dengan Lampiran Peraturan Menteri Keuangan tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dengan Skema User Specific Duty Free Scheme dalam rangka Persetujuan antara Republik INDONESIA dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi.
3. Bahan Baku adalah barang sesuai dengan Lampiran Peraturan Menteri Keuangan tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dengan skema USDFS dalam rangka Persetujuan antara Republik INDONESIA dan Jepang mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi yang digunakan untuk proses produksi.
4. Industri Pengguna adalah industri yang dapat melakukan importasi bahan baku dalam rangka keperluan produksi dalam lingkup kerja sama antara Republik INDONESIA dengan Jepang dalam skema USDFS.
5. Periode Penggunaan Bahan Baku adalah periode bagi Industri Pengguna untuk menggunakan Bahan Baku yang diimpor dengan skema USDFS dan merupakan akumulasi dari periode importasi dan jangka waktu penggunaan bahan baku.
6. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal di lingkungan Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas dan fungsi dalam pembinaan industri logam.
7. Hari adalah hari kerja sesuai yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

(1) Penggunaan Bahan Baku yang diimpor dengan skema USDFS untuk kegiatan produksi dapat diberikan perpanjangan waktu penggunaan Bahan Baku paling lama 8 (delapan) bulan setelah Periode Penggunaan Bahan Baku berakhir. (2) Perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan hanya pada 1 (satu) periode importasi. (3) Perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Industri Pengguna dengan Periode Penggunaan Bahan Baku yang berakhir sejak tanggal 1 April 2020.

(1) Industri Pengguna mengajukan permohonan perpanjangan waktu penggunaan Bahan Baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) kepada Lembaga Pelaksana Verifikasi. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen berupa: a. surat permohonan yang memuat usulan jangka waktu penggunaan Bahan Baku sesuai dengan format FM-1; b. daftar nama Bahan Baku berikut jenis dan spesifikasi, nomor pos tarif/harmonized system code, dan volume sisa Bahan Baku sesuai format FM-2; c. realisasi importasi dan realisasi penggunaan Bahan Baku yang mendapat Tarif USDFS dalam kegiatan produksi selama Periode Penggunaan Bahan Baku; d. rencana produksi atau rencana penggunaan Bahan Baku sisa; e. fotokopi surat keterangan verifikasi industri yang telah ditandasahkan dan masih berlaku; f. fotokopi Keputusan Menteri Keuangan mengenai penetapan tarif bea masuk dengan skema USDFS; dan g. surat pernyataan:

1. kesanggupan membayar bea masuk dan pajak dalam rangka impor atas Bahan Baku sisa;
2. bersedia dilakukan audit kepabeanan; dan 3) bersedia dikenai sanksi apabila melanggar ketentuan pedoman pelaksanaan skema USDFS, sesuai dengan format FM-3. (3) Format FM-1, FM-2, dan FM-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Lembaga Pelaksana Verifikasi melakukan pemeriksaan terhadap dokumen permohonan perpanjangan waktu penggunaan Bahan Baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2). (2) Dalam hal dokumen permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak lengkap dan tidak benar, Lembaga Pelaksana Verifikasi mengembalikan dokumen permohonan kepada Industri Pengguna untuk melengkapi dokumen dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari. (3) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam surat perpanjangan paling lama 7 (tujuh) Hari setelah dokumen permohonan perpanjangan waktu penggunaan Bahan Baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dinyatakan lengkap dan benar. (4) Surat perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Direktur Jenderal untuk ditandasahkan. (5) Penandasahan surat perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian yang mengatur mengenai Pedoman Pelaksanaan Pemanfaatan Tarif Bea Masuk dengan Skema User Specific Duty Free Scheme

dalam rangka Persetujuan antara Republik INDONESIA dan Jepang mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi.

(1) Industri Pengguna yang memperoleh perpanjangan waktu penggunaan Bahan Baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib melakukan pencatatan dan pemisahan Bahan Baku sisa selama periode perpanjangan waktu penggunaan Bahan Baku. (2) Dalam hal Industri Pengguna tidak melakukan pencatatan dan pemisahan bahan baku sisa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian yang mengatur mengenai Pedoman Pelaksanaan Pemanfaatan Tarif Bea Masuk dengan Skema User Specific Duty Free Scheme dalam rangka Persetujuan antara Republik INDONESIA dan Jepang mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi.

Dalam hal sebagian atau seluruh Bahan Baku yang diimpor oleh Industri Pengguna tidak digunakan untuk kegiatan produksi setelah berakhirnya perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau akan dipindahtangankan, Industri Pengguna wajib membayar bea masuk berdasarkan tarif yang berlaku umum (Most Favoured Nation/MFN) dan pajak dalam rangka impor.

Bukti pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 menjadi persyaratan pengajuan skema USDFS periode berikutnya atas jenis Bahan Baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b.

Dalam hal masa kedaruratan kesehatan masyarakat terhadap penanganan COVID-19 berakhir, surat perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perpanjangan waktu penggunaan Bahan Baku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 September 2020

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 September 2020

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA