Peraturan Menteri Nomor 23-m-ind-per-4-2013 Tahun 2013 tentang TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 87/M-IND/PER/9/2009 TENTANG SISTEM HARMONISASI GLOBAL KLASIFIKASI DAN LABEL PADA BAHAN KIMIA

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
2. Industri Kecil dan Menengah, yang selanjutnya disingkat IKM, adalah perusahaan Industri Kecil dan/atau Industri Menengah.
3. Perusahaan Industri Kecil, yang selanjutnya disingkat IK, adalah perusahaan dengan nilai investasi seluruhnya sampai dengan Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
4. Perusahaan Industri Menengah, yang selanjutnya disingkat IM, adalah perusahaan industri dengan nilai investasi seluruhnya lebih besar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
5. Produksi bahan kimia, yang selanjutnya disebut produksi, adalah kegiatan mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi dan menjadi bahan jadi atau barang jadi melalui tahapan proses produksi hingga pengemasan produk.
6. Pelaku usaha adalah setiap orang atau kelompok yang melakukan usaha di bidang produksi dan distribusi.
7. Sistem Harmonisasi Global tentang Klasifikasi dan Pelabelan Bahan Kimia (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals), yang selanjutnya disingkat GHS, adalah Sistem Global untuk standardisasi kriteria dan mengharmonisasikan sistem klasifikasi bahaya bahan kimia serta mengkomunikasikan informasi tersebut pada label dan Lembar Data Keselamatan/LDK (Safety Data Sheet/SDS).
8. Bahan kimia adalah semua materi berupa unsur, senyawa tunggal dan/atau campuran yang berwujud padat, cair, atau gas.
9. Bahaya adalah sifat kemampuan alamiah bahan kimia yang dapat memberi dampak negatif.
10. Campuran adalah gabungan dan/atau paduan atau larutan yang terdiri dari dua atau lebih senyawa yang tidak saling bereaksi.
11. Label adalah keterangan mengenai bahan kimia yang berbentuk piktogram bahaya atau simbol, tulisan, atau kombinasi keduanya atau bentuk lain yang juga berisi informasi identitas bahan kimia atau produk, identitas produsen atau pemasok, serta klasifikasi www.djpp.kemenkumham.go.id

bahan kimia. 12. Kemasan bahan kimia adalah wadah untuk mengungkung dan/atau membungkus bahan kimia. 13. Nomor Chemical Abstract Services (CAS) adalah sistem indeks atau registrasi senyawa kimia yang diadopsi secara internasional sehingga memungkinkan untuk mengidentifikasi setiap senyawa kimia secara spesifik. 14. Lembar Data Keselamatan (Safety Data Sheet), yang selanjutnya disingkat LDK, adalah lembar petunjuk yang berisi informasi bahan kimia meliputi sifat fisika, kimia, jenis bahaya yang ditimbulkan, cara penanganan, tindakan khusus dalam keadaan darurat dan informasi lain yang diperlukan. 15. Building Block GHS adalah struktur yang berhubungan dengan pembedaan kelas bahaya dan kategori yang digunakan untuk menggambarkan bahaya dari bahan kimia tunggal atau campuran yang berlaku di INDONESIA sesuai dengan Kategori/Divisi/Tipe Purple Book GHS terbaru atau disesuaikan dengan kondisi di INDONESIA. 16. Nilai Batas Kuantitas (Cut-off value) adalah konsentrasi terendah dari suatu bahan kimia baik sebagai bahan tambahan, zat pengotor atau salah satu komponen dalam campuran yang dalam penghitungannya diperlukan untuk menentukan klasifikasi campuran tersebut sesuai ketentuan GHS. 17. Piktogram Bahaya adalah suatu komposisi grafis yang terdiri dari suatu simbol bahaya dan elemen-elemen grafis lainnya seperti bingkai, pola latar belakang atau warna yang dimaksudkan untuk menyampaikan informasi spesifik tentang suatu bahaya. 18. Kata Sinyal adalah suatu kata, yaitu ”Bahaya” dan ”Awas”, yang digunakan untuk menunjukkan tingkatan relatif suatu bahaya agar pengguna waspada terhadap potensi bahaya suatu bahan kimia. 19. Pernyataan Bahaya adalah pernyataan yang dimaksudkan untuk tiap kategori dan kelas bahaya yang menguraikan sifat dasar bahaya suatu bahan kimia dan jika perlu termasuk tingkat bahayanya. 20. Pernyataan Kehati-hatian adalah suatu frasa yang menguraikan tindakan yang dianjurkan untuk dilakukan dalam rangka mengurangi atau mencegah timbulnya risiko. 21. Direktur Jenderal Pembina Industri adalah Direktur Jenderal yang bertugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang industri kimia. 2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Memberlakukan ketentuan GHS secara wajib pada: a. Bahan Kimia Tunggal hasil produksi dalam negeri maupun impor sejak diberlakukan Peraturan Menteri ini; dan b. Bahan Kimia Campuran hasil produksi dalam negeri maupun www.djpp.kemenkumham.go.id

impor sejak 31 Desember 2016. (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikecualikan bagi perusahaan industri dalam negeri skala kecil dan menengah. (3) Dalam hal terjadi perubahan ketentuan GHS secara internasional, pemberlakuan ketentuan GHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditinjau kembali paling lambat dalam jangka waktu 1 (tahun) sejak perubahan dimaksud. (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi bahan kimia tunggal maupun campuran yang merupakan produk jadi farmasi, bahan tambahan pangan, kosmetika dan residu pestisida dalam pangan. 3. Ketentuan Pasal 4 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat baru, yakni ayat (4), sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Setiap bahan kimia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diklasifikasikan berdasarkan kriteria bahaya yang terdiri dari: a. Bahaya fisik; b. Bahaya terhadap kesehatan; dan c. Bahaya terhadap lingkungan. (2) Bahaya fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari kelas: a. Eksplosif; b. Gas mudah menyala (termasuk gas yang tidak stabil secara kimiawi/chemically unstable gas); c. Aerosol; d. Gas pengoksidasi; e. Gas di bawah tekanan; f. Cairan mudah menyala; g. Padatan mudah menyala; h. Bahan kimia tunggal dan campuran yang dapat bereaksi sendiri (swareaksi); i. Cairan piroforik; j. Padatan piroforik; k. Bahan kimia tunggal atau campuran yang menimbulkan panas sendiri (swapanas); l. Bahan kimia tunggal atau campuran yang apabila kontak www.djpp.kemenkumham.go.id

dengan air melepaskan gas mudah menyala; m. Cairan pengoksidasi; n. Padatan pengoksidasi; o. Peroksida organik; p. Korosif pada logam. (3) Bahaya terhadap kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari kelas: a. Toksisitas akut; b. Korosi/iritasi kulit; c. Kerusakan mata serius/iritasi pada mata; d. Sensitisasi saluran pernafasan atau pada kulit; e. Mutagenisitas pada sel nutfah; f. Karsinogenisitas; g. Toksisitas terhadap reproduksi; h. Toksisitas pada organ sasaran spesifik setelah paparan tunggal; i. Toksisitas pada organ sasaran spesifik setelah paparan berulang; dan j. Bahaya aspirasi. (4) Bahaya terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari kelas: a. Bahaya akuatik akut atau jangka pendek; b. Bahaya akuatik kronis atau jangka panjang; dan c. Berbahaya terhadap lapisan ozon. 4. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan satu Pasal, yakni Pasal 4A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Tata cara Klasifikasi Bahaya Bahan Kimia Tunggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), menggunakan metode Logika Pengambilan Keputusan (Decision Logic). (2) Tata cara Klasifikasi Bahaya Bahan Kimia Campuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), menggunakan metode: a. Data hasil Pengujian; dan/atau b. Prinsip Penjembatanan (Bridging Principle). (3) Klasifikasi bahaya bahan kimia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) www.djpp.kemenkumham.go.id

dan ayat (2), sesuai dengan kategori dalam Building Block GHS yang akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direktur Jenderal Pembina Industri. 5. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Bahan kimia sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 wajib diberi label. (2) Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib terdiri atas unsur: a. Identitas bahan kimia; b. Piktogram Bahaya; c. Kata Sinyal; d. Pernyataan Bahaya; e. Pernyataan Kehati-hatian; dan f. Identitas Produsen dan/atau Pemasok atau importir. (3) Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus: a. Mudah terbaca; b. Jelas terlihat; c. Ukuran huruf dan piktogram proporsional; d. Tidak mudah rusak; e. Tidak mudah lepas dari kemasannya; dan f. Tidak mudah pudar karena pengaruh sinar matahari, udara, air atau lainnya. (4) Ketentuan mengenai label dan tata cara pelabelan pada kemasan bahan kimia akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direktur Jenderal Pembina Industri. 6. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bahan kimia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wajib memiliki LDK, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 7. Ketentuan ayat (1) Pasal 10 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 10 menjadi berbunyi sebagai berikut: www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Penulisan label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan penulisan LDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, wajib menggunakan bahasa INDONESIA. (2) Penggunaan bahasa INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disertai dengan bahasa internasional yang digunakan sebagai bahasa resmi dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa. 8. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Setiap pelaku usaha yang memproduksi bahan kimia dan/atau produk konsumen wajib: a. Menentukan klasifikasi bahaya bahan kimia dan/atau produk yang diproduksinya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; b. Mencantumkan label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 pada kemasan bahan kimia dan/atau produk; c. Membuat LDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 pada setiap bahan kimia dan/atau produk; dan d. Melakukan kaji ulang LDK dan label setiap ada perubahan atau paling sedikit setiap 5 (lima) tahun sekali. (2) Setiap pelaku usaha yang melakukan pengemasan ulang bahan kimia, wajib untuk: a. Mencantumkan label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; b. Mencantumkan nama dan alamat pengemas ulang, dan berat/volume bersih bahan kimia yang dikemas ulang; dan c. Menyertakan LDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 untuk setiap bahan kimia. (3) Setiap pelaku usaha yang telah melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pembina Industri atas penerapan GHS pada label dan LDK untuk setiap produknya. (4) Bentuk laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 9. Ketentuan ayat (1) Pasal 12 ayat diubah, sehingga keseluruhan Pasal 12 menjadi berbunyi sebagai berikut: www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Setiap pelaku usaha dilarang memberikan informasi yang tidak sesuai/menyesatkan pada label dan LDK bahan kimia yang diproduksinya. (2) Setiap pelaku usaha dilarang memproduksi bahan kimia tanpa mencantumkan label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. (3) Setiap pelaku usaha dilarang memproduksi bahan kimia tanpa disertai LDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9. 10. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Direktur Jenderal Pembina Industri MENETAPKAN Petunjuk Teknis dan Petunjuk Pengawasan pelaksanaan Peraturan Menteri ini. 11. Mengubah Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 87/M- IND/PER/9/2009 tentang Sistem Harmonisasi Global Klasifikasi dan Label pada Bahan Kimia menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku secara efektif 3 (tiga) bulan sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 April 2013 MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMAD S.HIDAYAT

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 12 April 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id