Permenperin No. 21 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 61 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Untuk Tepung Terigu Sebagai Bahan Makanan Secara Wajib - JDIH BPK
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 61 TAHUN 2024 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA UNTUK TEPUNG TERIGU SEBAGAI BAHAN MAKANAN SECARA WAJIB
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan pemberlakuan standar nasional Indonesia untuk tepung terigu sebagai bahan makanan secara wajib, perlu menyesuaikan pengaturan pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 61 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia untuk Tepung Terigu sebagai Bahan Makanan Secara Wajib; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 61 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia untuk Tepung Terigu sebagai Bahan Makanan Secara Wajib;
Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994); 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6016); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6891); 8. Peraturan Presiden Nomor 167 Tahun 2024 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 363);
- Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45 Tahun 2022 tentang Standardisasi Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1120);
- Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 61 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia untuk Tepung Terigu sebagai Bahan Makanan Secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 745);
- Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 34);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 61 TAHUN 2024 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA UNTUK TEPUNG TERIGU SEBAGAI BAHAN MAKANAN SECARA WAJIB.
Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 61 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia untuk Tepung Terigu sebagai Bahan Makanan secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 745) diubah sebagai berikut:
- Ketentuan ayat (2) Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 10
(1)
Perusahaan
Industri
sebagaimana
dimaksud
dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a harus memenuhi
persyaratan:
a.
memiliki
perizinan
berusaha
di
bidang
industri sesuai dengan lingkup KBLI 10616;
b.
memiliki merek sendiri untuk produk Tepung
Terigu kelas 30 (tiga puluh);
c.
memiliki fasilitas produksi paling sedikit
berupa:
1.
fasilitas
penyimpanan
gandum
dan
Tepung Terigu;
2.
fasilitas pembersihan gandum;
3.
fasilitas penggilingan;
4.
fasilitas pengayak;
5.
fasilitas penambah fortifikan; dan
6.
fasilitas pengemasan;
d.
memiliki peralatan uji paling sedikit berupa:
1.
peralatan uji kadar air;
2.
peralatan uji kadar protein;
3.
peralatan uji kadar abu; dan
4.
peralatan uji falling number;
e.
telah menerapkan sistem manajemen mutu
ISO 9001:2015 atau sistem manajemen
keamanan pangan; dan
f.
memiliki akun SIINas.
(2)
Dalam
hal
Perusahaan
Industri
merupakan
pengemas ulang, harus memenuhi persyaratan:
a.
memiliki
perizinan
berusaha
di
bidang
industri sesuai dengan lingkup KBLI 10616,
KBLI 82920, dan/atau KBLI 82922;
b.
memiliki merek sendiri untuk produk Tepung
Terigu kelas 30 (tiga puluh);
c.
memiliki fasilitas produksi paling sedikit
berupa:
1.
fasilitas penyimpanan Tepung Terigu;
dan
2.
fasilitas pengemasan;
d.
telah menerapkan sistem manajemen mutu
ISO 9001:2015 atau sistem manajemen
keamanan pangan; dan
e.
memiliki akun SIINas.
Ketentuan ayat (1), ayat (3), dan ayat (5) Pasal 14 diubah dan ayat (4) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 14 (1) Pada laman SIINas, Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a harus:
a. menginput data dengan mengisi formulir isian;
b. memilih SNI yang akan diajukan penilaian kesesuaian;
c. memilih LSPro yang akan melakukan penilaian kesesuaian;
d. mengunggah bukti kepemilikan merek berupa sertifikat merek untuk produk Tepung Terigu kelas 30 (tiga puluh) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan
e. menggungah dokumen pendukung lain berupa:surat permohonan yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan Industri;
salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya;
perizinan berusaha dengan lingkup kegiatan usaha Industri Tepung Terigu dengan KBLI 10616, KBLI 82920, dan/atau KBLI 82922;
sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 dan/atau sistem manajemen keamanan pangan bagi yang sudah memiliki atau surat pernyataan penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 dan/atau sistem manajemen keamanan pangan;
surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan Industri yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan Tepung Terigu sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI;
diagram alir proses produksi;
informasi produk Tepung Terigu yang mencakup merek;
daftar fasilitas produksi;
daftar peralatan uji;
daftar pengendalian mutu produk dari mulai bahan baku sampai produk akhir;
ilustrasi pembubuhan Tanda SNI;
daftar informasi terdokumentasi sesuai ISO 9001:2015 atau sistem manajemen keamanan pangan;
struktur organisasi; dan
proses bisnis.
(2) Dokumen pendukung lain berupa daftar peralatan uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e angka 9, dikecualikan dalam hal Perusahaan Industri merupakan pengemas ulang. (3) Dalam hal Perusahaan Industri mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat SNI dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun setelah tanggal pendaftaran merek di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum namun sertifikat merek belum diterbitkan, Perusahaan Industri dapat mengunggah bukti pendaftaran merek sebagai pengganti sertifikat merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d.
(4) Dihapus. (5) Dalam hal Perusahaan Industri pada saat pengajuan permohonan mengunggah bukti pendaftaran merek sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perusahaan Industri yang bersangkutan harus telah memiliki sertifikat merek pada saat pelaksanaan Surveilen kedua.Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 15 (1) Pada laman SIINas, Perwakilan Resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b harus: a. menginput data dengan mengisi formulir isian; b. memilih SNI yang akan diajukan penilaian kesesuaian; c. memilih LSPro yang akan melakukan penilaian kesesuaian; d. mengunggah bukti kepemilikan merek berupa sertifikat merek untuk produk Tepung Terigu kelas 30 (tiga puluh) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan e. mengunggah dokumen pendukung lain berupa: 1. surat permohonan yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Resmi; 2. salinan akta pendirian Produsen di Luar Negeri dan perubahannya; 3. perizinan berusaha dengan ruang lingkup kegiatan usaha industri Tepung Terigu atau surat keterangan dari otoritas yang berwenang di negara setempat; 4. sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 atau sistem manajemen keamanan pangan;
- surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Resmi yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan dan/atau memindahtangankan Tepung Terigu sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI;
- diagram alir proses produksi;
- informasi produk Tepung Terigu yang mencakup merek;
- daftar fasilitas produksi;
- daftar peralatan uji;
- daftar pengendalian mutu produk dari mulai bahan baku sampai produk akhir;
- ilustrasi pembubuhan Tanda SNI;
- daftar informasi terdokumentasi sesuai ISO 9001:2015 atau sistem manajemen keamanan pangan;
- struktur organisasi; dan
- proses bisnis. (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e angka 2 dan angka 3 harus diunggah sebanyak 2 (dua) salinan dengan ketentuan: a. 1 (satu) salinan asli yang dilegalisasi oleh pejabat diplomatik di bidang perindustrian/ekonomi atau perwakilan konsuler Indonesia di negara setempat; dan b. 1 (satu) salinan terjemahan dalam bahasa Indonesia yang diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah. (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e angka 6, angka 7, angka 8, angka 9, angka 10, angka 12, angka 13, dan angka 14 diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. (4) Selain mengunggah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perwakilan Resmi juga harus menggunggah dokumen legalitas Perwakilan Resmi berupa: a. salinan pendirian perusahaan dan akta perubahannya; b. perizinan berusaha; c. bukti penunjukan sebagai Perwakilan Resmi dalam bentuk akta otentik yang dibuat dihadapan notaris di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia; d. perjanjian lisensi merek untuk produk Tepung Terigu kelas 30 (tiga puluh) dari Produsen di Luar Negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Resmi yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; e. bukti pencatatan perjanjian lisensi merek untuk produk Tepung Terigu kelas 30 (tiga puluh) dari Produsen di Luar Negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Resmi yang
diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan f. bukti menguasai gudang di kabupaten/kota yang sama atau kabupaten/kota terdekat dengan tempat kedudukan Perwakilan Resmi. (5) Dalam melakukan legalisasi dokumen, pejabat diplomatik di bidang perindustrian/ekonomi atau perwakilan konsuler Indonesia di negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat melakukan verifikasi kebenaran dokumen yang akan dilegalisasi. (6) Dalam hal merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dimiliki oleh Perwakilan Resmi, perjanjian lisensi merek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d dapat digantikan dengan: a. sertifikat merek atas nama Perwakilan Resmi; dan b. bukti bahwa Produsen di Luar Negeri merupakan milik atau anak perusahaan dari Perwakilan Resmi. (7) Dalam hal Perwakilan Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki lebih dari 1 (satu) lokasi, tempat kedudukan Perwakilan Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f merupakan 1 (satu) alamat utama/alamat kantor atau korespondensi yang tertuang di dalam dokumen perizinan berusaha.
- Ketentuan ayat (1) Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 16 (1) Dalam hal permohonan penerbitan Sertifikat SNI dilakukan oleh Perusahaan Industri dalam rangka Kerja Sama Merek, selain mengunggah dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek juga harus mengunggah dokumen lain yang diperlukan: a. jika pemberi Kerja Sama Merek merupakan Perusahaan Industri lain berupa: 1. salinan akta pendirian perusahaan dan perubahaannya milik pemberi Kerja Sama Merek; 2. perizinan berusaha dengan lingkup kegiatan usaha Industri Tepung Terigu, dengan KBLI 10616 milik pemberi Kerja Sama Merek; 3. Sertifikat SNI milik pemberi Kerja Sama Merek yang masih berlaku dengan merek yang akan dikerjasamakan tercantum dalam Sertifikat SNI; 4. perjanjian lisensi merek untuk produk Tepung Terigu kelas 30 (tiga puluh) dari pemberi Kerja Sama Merek kepada
penerima Kerja Sama Merek yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; 5. bukti pencatatan perjanjian lisensi merek untuk produk Tepung Terigu kelas 30 (tiga puluh) dari pemberi Kerja Sama Merek kepada penerima Kerja Sama Merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; 6. surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan Tepung Terigu sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI; dan 7. Sertifikat SNI milik Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek yang masih berlaku; atau b. jika pemberi Kerja Sama Merek merupakan Produsen di Luar Negeri berupa: 1. salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya milik pemberi Kerja Sama Merek; 2. perizinan berusaha dengan lingkup kegiatan usaha industri Tepung Terigu milik pemberi Kerja Sama Merek atau surat keterangan dari otoritas yang berwenang di negara setempat; 3. Sertifikat SNI milik pemberi Kerja Sama Merek yang masih berlaku dengan merek yang akan dikerjasamakan tercantum dalam Sertifikat SNI; 4. perjanjian lisensi merek untuk produk Tepung Terigu kelas 30 (tiga puluh) dari Pemberi Kerja Sama Merek kepada penerima Kerja Sama Merek yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; 5. bukti pencatatan perjanjian lisensi merek untuk produk Tepung Terigu kelas 30 (tiga puluh) dari pemberi Kerja Sama Merek kepada penerima Kerja Sama Merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; 6. surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Resmi dari pemberi Kerja Sama Merek yang menyatakan tidak
akan mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan Tepung Terigu sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI; 7. Sertifikat SNI milik Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek yang masih berlaku; dan 8. dokumen legalitas Perwakilan Resmi dari pemberi Kerja Sama Merek yang berupa: a) salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya; b) perizinan berusaha; c) bukti penunjukan sebagai Perwakilan Resmi dalam bentuk akta otentik yang dibuat dihadapan notaris di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia; d) perjanjian lisensi merek untuk produk Tepung Terigu kelas 30 (tiga puluh) dari Produsen di Luar Negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Resmi yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; e) bukti pencatatan perjanjian lisensi merek untuk produk Tepung Terigu kelas 30 (tiga puluh) dari Produsen di Luar Negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Resmi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan f) bukti menguasai gudang di kabupaten/ kota yang sama atau kabupaten/kota terdekat dengan tempat kedudukan Perwakilan Resmi. (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 dan angka 2 harus diunggah sebanyak 2 (dua) salinan dengan ketentuan: a. 1 (satu) salinan asli yang dilegalisasi oleh pejabat diplomatik di bidang perindustrian/ekonomi atau perwakilan konsuler Indonesia di negara setempat; dan b. 1 (satu) salinan terjemahan dalam bahasa Indonesia yang diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah.
- Ketentuan ayat (1) Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 17 (1) Dalam hal permohonan penerbitan Sertifikat SNI dilakukan oleh Produsen di Luar Negeri dalam rangka Kerja Sama Merek, selain mengunggah dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15,
Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek melalui Perwakilan Resmi juga harus mengunggah dokumen lain yang diperlukan: a. jika pemberi Kerja Sama Merek merupakan Perusahaan Industri berupa: 1. salinan akta pendirian perusahaan dan perubahaannya milik pemberi Kerja Sama Merek; 2. perizinan berusaha dengan lingkup kegiatan usaha Industri Tepung Terigu, dengan KBLI 10616 milik pemberi Kerja Sama Merek; 3. Sertifikat SNI milik pemberi Kerja Sama Merek yang masih berlaku dengan merek yang akan dikerjasamakan tercantum dalam Sertifikat SNI; 4. perjanjian lisensi merek untuk produk Tepung Terigu kelas 30 (tiga puluh) dari pemberi Kerja Sama Merek kepada penerima Kerja Sama Merek yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; 5. bukti pencatatan perjanjian lisensi merek untuk produk Tepung Terigu kelas 30 (tiga puluh) dari pemberi Kerja Sama Merek kepada penerima Kerja Sama Merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; 6. surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan Tepung Terigu sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI; dan 7. Sertifikat SNI milik Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek yang masih berlaku; atau b. jika pemberi Kerja Sama Merek merupakan Produsen di Luar Negeri lainnya berupa: 1. salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya milik pemberi Kerja Sama Merek; 2. perizinan berusaha dengan lingkup kegiatan usaha industri Tepung Terigu milik pemberi Kerja Sama Merek atau surat keterangan dari otoritas yang berwenang di negara setempat; 3. Sertifikat SNI milik pemberi Kerja Sama Merek yang masih berlaku dengan merek yang akan dikerjasamakan tercantum dalam Sertifikat SNI;
- perjanjian lisensi merek untuk produk Tepung Terigu kelas 30 (tiga puluh) dari Pemberi Kerja Sama Merek kepada penerima Kerja Sama Merek yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
- bukti pencatatan perjanjian lisensi merek untuk produk Tepung Terigu kelas 30 (tiga puluh) dari pemberi Kerja Sama Merek kepada penerima Kerja Sama Merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
- surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Resmi dari pemberi Kerja Sama Merek yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan Tepung Terigu sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI;
- Sertifikat SNI milik Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek yang masih berlaku; dan
- dokumen legalitas Perwakilan Resmi dari pemberi Kerja Sama Merek yang berupa: a) salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya; b) perizinan berusaha; c) bukti penunjukan sebagai Perwakilan Resmi dalam bentuk akta otentik yang dibuat dihadapan notaris di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia; d) perjanjian lisensi merek untuk produk Tepung Terigu kelas 30 (tiga puluh) dari Produsen di Luar Negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Resmi yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; e) bukti pencatatan perjanjian lisensi merek untuk produk Tepung Terigu kelas 30 (tiga puluh) dari Produsen di Luar Negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Resmi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan f) bukti menguasai gudang di kabupaten/ kota yang sama atau kabupaten/kota terdekat dengan tempat kedudukan Perwakilan Resmi.
(2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 dan angka 2 harus diunggah sebanyak 2 (dua) salinan dengan ketentuan: a. 1 (satu) salinan asli yang dilegalisasi oleh pejabat diplomatik di bidang perindustrian/ekonomi atau perwakilan konsuler Indonesia di negara setempat; dan b. 1 (satu) salinan terjemahan dalam bahasa Indonesia yang diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah.
- Ketentuan ayat (1) Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 18 (1) Dalam hal permohonan penerbitan Sertifikat SNI dilakukan oleh Perusahaan Industri dalam rangka Maklun, selain mengunggah dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Perusahaan Industri penerima Maklun juga harus mengunggah dokumen lain yang diperlukan: a. jika pemberi Maklun merupakan Pelaku Usaha selain Perusahaan Industri berupa: 1. salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya milik pemberi Maklun; 2. perizinan berusaha milik pemberi Maklun; 3. sertifikat merek untuk produk Tepung Terigu kelas 30 (tiga puluh) milik pemberi Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; 4. perjanjian lisensi merek untuk produk Tepung Terigu kelas 30 (tiga puluh) dari pemberi Maklun kepada penerima Maklun yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; 5. bukti pencatatan perjanjian lisensi merek untuk produk Tepung Terigu kelas 30 (tiga puluh) dari pemberi Maklun kepada penerima Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; 6. surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh Pelaku Usaha pemberi Maklun yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan Tepung Terigu sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI; dan 7. Sertifikat SNI milik Perusahaan Industri penerima Maklun yang masih berlaku; atau
b. jika pemberi Maklun merupakan Pelaku Usaha di luar negeri selain Produsen di Luar Negeri berupa: 1. salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya milik pemberi Maklun; 2. perizinan berusaha milik pemberi Maklun atau surat keterangan dari otoritas yang berwenang di negara setempat; 3. sertifikat merek untuk produk Tepung Terigu kelas 30 (tiga puluh) milik pemberi Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; 4. perjanjian lisensi merek untuk produk Tepung Terigu kelas 30 (tiga puluh) dari pemberi Maklun kepada penerima Maklun yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; 5. bukti pencatatan perjanjian lisensi merek untuk produk Tepung Terigu kelas 30 (tiga puluh) dari pemberi Maklun kepada penerima Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; 6. surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Perusahaan dari pemberi Maklun yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan Tepung Terigu sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI; 7. Sertifikat SNI milik Perusahaan Industri penerima Maklun yang masih berlaku; dan 8. dokumen legalitas Perwakilan Perusahaan pemberi Maklun yang berupa: a) salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya; b) perizinan berusaha; c) bukti penunjukan sebagai Perwakilan Perusahaan dalam bentuk akta otentik yang dibuat di hadapan notaris di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia; d) perjanjian lisensi merek untuk produk Tepung Terigu kelas 30 (tiga puluh) dari Pelaku Usaha di luar negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Perusahaan
yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan e) bukti pencatatan perjanjian lisensi merek untuk produk Tepung Terigu kelas 30 (tiga puluh) dari Pelaku Usaha di luar negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Perusahaan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum. (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 dan angka 2 harus diunggah sebanyak 2 (dua) salinan dengan ketentuan: a. 1 (satu) salinan asli yang dilegalisasi oleh pejabat diplomatik di bidang perindustrian/ekonomi atau perwakilan konsuler Indonesia di negara setempat; dan b. 1 (satu) salinan terjemahan dalam bahasa Indonesia yang diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah. (3) Pelaku Usaha pemberi Maklun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memiliki akun SIINas. (4) Perwakilan Perusahaan dari Pelaku Usaha di luar negeri pemberi Maklun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 harus memiliki akun SIINas.
- Ketentuan ayat (1) Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 19 (1) Dalam hal permohonan penerbitan Sertifikat SNI dilakukan oleh Produsen di Luar Negeri dalam rangka Maklun, selain mengunggah dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Produsen di Luar Negeri penerima Maklun melalui Perwakilan Resmi juga harus mengunggah dokumen lain yang diperlukan: a. jika pemberi Maklun merupakan Pelaku Usaha selain Perusahaan Industri berupa: 1. salinan akta pendirian perusahaan dan perubahaannya milik pemberi Maklun; 2. perizinan berusaha milik pemberi Maklun; 3. sertifikat merek untuk produk Tepung Terigu kelas 30 (tiga puluh) milik pemberi Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; 4. perjanjian lisensi merek untuk produk Tepung Terigu kelas 30 (tiga puluh) dari pemberi Maklun kepada penerima Maklun yang dicatatkan di Direktorat
Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; 5. bukti pencatatan perjanjian lisensi merek untuk produk Tepung Terigu kelas 30 (tiga puluh) dari pemberi Maklun kepada penerima Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; 6. surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh Pelaku Usaha pemberi Maklun yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan Tepung Terigu sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI; dan 7. Sertifikat SNI milik Produsen di Luar Negeri penerima Maklun yang masih berlaku; atau b. jika pemberi Maklun merupakan Pelaku Usaha di luar negeri selain Produsen di Luar Negeri berupa: 1. salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya milik pemberi Maklun; 2. perizinan berusaha milik pemberi Maklun atau surat keterangan dari otoritas yang berwenang di negara setempat; 3. sertifikat merek untuk produk Tepung Terigu kelas 30 (tiga puluh) milik pemberi Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; 4. perjanjian lisensi merek untuk produk Tepung Terigu kelas 30 (tiga puluh) dari pemberi Maklun kepada penerima Maklun yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; 5. bukti pencatatan perjanjian lisensi merek untuk produk Tepung Terigu kelas 30 (tiga puluh) dari pemberi Maklun kepada penerima Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; 6. surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Perusahaan dari pemberi Maklun yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan Tepung Terigu sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI;
Sertifikat SNI milik Produsen di Luar Negeri penerima Maklun yang masih berlaku; dan
dokumen legalitas Perwakilan Perusahaan pemberi Maklun yang berupa: a) salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya; b) perizinan berusaha; c) bukti penunjukan sebagai Perwakilan Perusahaan dalam bentuk akta otentik yang dibuat di hadapan notaris di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia; d) perjanjian lisensi merek untuk produk Tepung Terigu kelas 30 (tiga puluh) dari Pelaku Usaha di luar negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Perusahaan yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan e) bukti pencatatan perjanjian lisensi merek untuk produk Tepung Terigu kelas 30 (tiga puluh) dari Pelaku Usaha di luar negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Perusahaan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum. (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 dan angka 2 harus diunggah sebanyak 2 (dua) salinan dengan ketentuan: a. 1 (satu) salinan asli yang dilegalisasi oleh pejabat diplomatik di bidang perindustrian/ekonomi atau perwakilan konsuler Indonesia di negara setempat; dan b. 1 (satu) salinan terjemahan dalam bahasa Indonesia yang diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah. (3) Pelaku Usaha pemberi Maklun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memiliki akun SIINas. (4) Perwakilan Perusahaan dari Pelaku Usaha di luar negeri pemberi Maklun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memiliki akun SIINas.
Ketentuan ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b Pasal 45 dihapus, sehingga Pasal 45 berbunyi:
Pasal 45 (1) Dalam hal Perusahaan Industri menggunakan bukti pendaftaran merek pada saat pengajuan permohonan penerbitan Sertifikat SNI, LSPro pada saat pelaksanaan Surveilen kedua harus
memastikan bahwa Perusahaan Industri telah memiliki sertifikat merek untuk menggantikan bukti pendaftaran merek. (2) Apabila pada saat Surveilen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perusahaan Industri belum memiliki sertifikat merek, LSPro mencabut Sertifikat SNI.
- Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 61 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia untuk Tepung Terigu sebagai Bahan Makanan Secara Wajib diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Juli 2026
MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,
Œ
AGUS GUMIWANG KARTASASMITA
Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д
DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,
Ѽ
DHAHANA PUTRA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR Ж
LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
PERINDUSTRIAN NOMOR 61 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBERLAKUAN
STANDAR
NASIONAL INDONESIA UNTUK TEPUNG
TERIGU
SEBAGAI
BAHAN
MAKANAN
SECARA WAJIB
SKEMA SERTIFIKASI STANDAR NASIONAL INDONESIA UNTUK TEPUNG TERIGU SEBAGAI BAHAN MAKANAN
A. Ruang Lingkup Skema ini berlaku untuk sertifikasi awal, Survailen, dan sertifikasi ulang/resertifikasi dalam rangka pemberlakuan SNI untuk Tepung Terigu sebagai Bahan Makanan secara wajib.
B.
Acuan Normatif
Dokumen yang dijadikan acuan dalam skema ini adalah:
1.
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45 Tahun 2022 tentang
Standardisasi Industri; dan
2.
SNI 3751:2018 Tepung Terigu sebagai Bahan Makanan.
C. Prosedur Sertifikasi Prosedur Sertifikasi menggunakan sistem sertifikasi tipe 5 (lima).
D. Tahapan Sertifikasi Pelaksanaan sertifikasi dilakukan dengan tahapan:
No Ketentuan Uraian
Tahap I: Seleksi
1.
Permohonan
a.
Dilakukan secara elektronik melalui SIINas
b.
Pada laman SIINas, Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi harus:
1.
menginput data dengan mengisi formulir isian;
2.
memilih SNI yang akan diajukan penilaian kesesuaian;
3.
memilih LSPro yang akan melakukan penilaian kesesuaian;
4.
mengunggah bukti kepemilikan merek untuk produk Tepung Terigu kelas 30 (tiga
puluh) diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian
Hukum; dan
5.
mengunggah dokumen pendukung lain berupa:
untuk Perusahaan Industri:
untuk Perwakilan Resmi:
a) surat permohonan yang dicetak
melalui
SIINas
dan
ditandatangani oleh pimpinan
Perusahaan Industri;
a)
surat
permohonan
yang
dicetak
melalui SIINas dan ditandatangani
oleh pimpinan Perwakilan Resmi;
b) salinan
akta
pendirian
perusahaan dan perubahannya;
b)
salinan akta pendirian Produsen di
Luar Negeri dan perubahannya;
c) perizinan
berusaha
dengan
lingkup kegiatan usaha Industri
Tepung Terigu dengan lingkup
KBLI
10616,
KBLI
82920,
dan/atau KBLI 82922;
c)
perizinan berusaha dengan ruang
lingkup
kegiatan
usaha
Industri
Tepung Terigu atau surat keterangan
dari otoritas yang berwenang di negara
setempat;
d) sertifikat
sistem
manajemen
mutu ISO 9001:2015 dan/atau
sistem manajemen keamanan
pangan atau surat pernyataan
penerapan sistem manajemen
mutu ISO 9001:2015 dan/atau
sistem manajemen keamanan
pangan;
d)
sertifikat sistem manajemen mutu ISO
9001:2015 atau sistem manajemen
keamanan pangan;
e) surat
pernyataan
bermeterai
yang dicetak melalui SIINas dan
ditandatangani oleh pimpinan
Perusahaan
Industri
yang
menyatakan
tidak
akan
mengedarkan,
memasarkan
dan/atau memindahtangankan
Tepung
Terigu
sebelum
memperoleh Sertifikat SNI dan
SPPT SNI;
e)
surat pernyataan bermeterai yang
dicetak
melalui
SIINas
dan
ditandatangani
oleh
pimpinan
Perwakilan Resmi yang menyatakan
tidak
akan
mengedarkan,
memasarkan
dan/atau
memindahtangankan Tepung Terigu
sebelum memperoleh Sertifikat SNI
dan SPPT SNI;
f)
diagram alir proses produksi;
f)
diagram alir proses produksi;
g) informasi produk Tepung Terigu
yang mencakup merek;
g)
informasi produk Tepung Terigu yang
mencakup merek;
h) daftar fasilitas produksi;
h)
daftar fasilitas produksi;
i)
daftar peralatan uji;
i)
daftar peralatan uji;
j)
daftar
pengendalian
mutu
produk dari mulai bahan baku
sampai produk akhir;
j)
daftar pengendalian mutu produk dari
mulai bahan baku sampai produk
akhir;
k) ilustrasi pembubuhan Tanda
SNI;
k)
ilustrasi pembubuhan Tanda SNI.
l)
daftar
informasi
terdokumentasi
sesuai
ISO
9001:2015
atau
sistem
manajemen keamanan pangan;
l)
daftar
informasi
terdokumentasi
sesuai ISO 9001:2015 atau sistem
manajemen keamanan pangan;
m) struktur organisasi; dan
m)
struktur organisasi
n) Proses bisnis.
n)
proses bisnis;
o)
dokumen
legalitas
persyaratan
Perwakilan Resmi yang berupa:
i.
salinan
akta
pendirian
perusahaan dan perubahannya;
ii.
perizinan berusaha;
iii. bukti penunjukan sebagai Perwakilan Resmi dalam bentuk akta otentik yang dibuat dihadapan notaris di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia; iv. perjanjian lisensi merek untuk produk Tepung Terigu kelas 30 (tiga puluh) dari Produsen di Luar Negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Resmi yang dicatatkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; v. bukti pencatatan perjanjian lisensi merek untuk produk Tepung Terigu kelas 30 (tiga puluh) dari Produsen di Luar Negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Resmi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan vi. bukti menguasai gudang di kabupaten/kota yang sama atau kabupaten/kota terdekat dengan tempat kedudukan Perwakilan Resmi. Dalam hal permohonan penerbitan Sertifikat SNI dilakukan oleh Perusahaan Industri dalam rangka Kerja Sama Merek, Dalam hal permohonan penerbitan Sertifikat SNI dilakukan oleh Produsen di Luar Negeri dalam rangka Kerja Sama
Perusahaan Industri penerima Kerja Sama
Merek juga harus mengunggah dokumen lain
yang diperlukan:
Merek, Produsen di Luar Negeri penerima
Kerja Sama Merek melalui Perwakilan
Resmi juga harus mengunggah dokumen
lain yang diperlukan:
a)
jika
pemberi
Kerja
Sama
Merek
merupakan Perusahaan Industri lain
berupa:
a)
jika
pemberi
Kerja
Sama
Merek
merupakan
Perusahaan
Industri
berupa:
1)
salinan akta pendirian perusahaan
dan/atau
perubahaannya
milik
pemberi Kerja Sama Merek;
1)
salinan
akta
pendirian
perusahaan dan perubahaannya
milik pemberi Kerja Sama Merek;
2)
perizinan berusaha dengan lingkup
kegiatan usaha Industri Tepung
Terigu, dengan lingkup KBLI 10616
milik pemberi Kerja Sama Merek;
2)
perizinan
berusaha
dengan
lingkup kegiatan usaha Industri
Tepung Terigu, dengan lingkup
KBLI 10616 milik pemberi Kerja
Sama Merek;
3)
Sertifikat SNI milik pemberi Kerja
Sama Merek yang masih berlaku
dengan
merek
yang
akan
dikerjasamakan tercantum dalam
Sertifikat SNI;
3)
Sertifikat SNI milik pemberi Kerja
Sama Merek dengan merek yang
akan dikerjasamakan tercantum
dalam Sertifikat SNI;
4)
perjanjian lisensi merek
untuk
produk Tepung Terigu kelas 30 (tiga
puluh) dari pemberi Kerja Sama
Merek kepada penerima Kerja Sama
Merek yang dicatatkan di Direktorat
Jenderal
Kekayaan
Intelektual
Kementerian Hukum;
4)
perjanjian lisensi merek untuk
produk Tepung Terigu kelas 30
(tiga puluh) dari pemberi Kerja
Sama Merek kepada penerima
Kerja
Sama
Merek
yang
dicatatkan di Direktorat Jenderal
Kekayaan
Intelektual
Kementerian Hukum;
5)
bukti pencatatan perjanjian lisensi
merek untuk produk Tepung Terigu
kelas 30 (tiga puluh) dari pemberi
5)
bukti
pencatatan
perjanjian
lisensi
merek
untuk
produk
Tepung Terigu kelas 30 (tiga
Kerja Sama Merek kepada penerima Kerja Sama Merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; puluh) dari pemberi Kerja Sama Merek kepada penerima Kerja Sama Merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; 6) surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan Tepung Terigu sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI; dan 6) surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan Tepung Terigu sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI; dan 7) Sertifikat SNI milik Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek yang masih berlaku; 7) Sertifikat SNI milik Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek yang masih berlaku. b) jika pemberi Kerja Sama Merek merupakan Produsen di Luar Negeri berupa: b) jika pemberi Kerja Sama Merek merupakan Produsen di Luar Negeri lainnya berupa: 1) salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya milik pemberi Kerja Sama Merek; 1) salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya milik pemberi Kerja Sama Merek; 2) perizinan berusaha dengan lingkup kegiatan usaha industri Tepung Terigu milik pemberi Kerja Sama Merek atau surat keterangan dari 2) perizinan berusaha milik pemberi Kerja Sama Merek dengan lingkup kegiatan usaha industri Tepung Terigu milik pemberi Kerja Sama Merek atau surat keterangan dari
otoritas yang berwenang di negara setempat; otoritas yang berwenang di negara setempat; 3) Sertifikat SNI milik pemberi Kerja Sama Merek yang masih berlaku dengan merek yang akan dikerjasamakan tercantum dalam Sertifikat SNI; 3) Sertifikat SNI milik pemberi Kerja Sama Merek yang masih berlaku dengan merek yang akan dikerjasamakan tercantum dalam Sertifikat SNI; 4) perjanjian lisensi merek untuk produk Tepung Terigu kelas 30 (tiga puluh) dari Pemberi Kerja Sama Merek kepada penerima Kerja Sama Merek yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; 4) perjanjian lisensi merek untuk produk Tepung Terigu kelas 30 (tiga puluh) dari pemberi Kerja Sama Merek kepada penerima Kerja Sama Merek yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; 5) bukti pencatatan perjanjian lisensi merek untuk produk Tepung Terigu kelas 30 (tiga puluh) dari pemberi Kerja Sama Merek kepada penerima Kerja Sama Merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; 5) bukti pencatatan perjanjian lisensi merek untuk produk Tepung Terigu kelas 30 (tiga puluh) dari pemberi Kerja Sama Merek kepada penerima Kerja Sama Merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; 6) surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Resmi dari pemberi Kerja Sama Merek yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan, 6) surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Resmi dari pemberi Kerja Sama Merek yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan,
dan/atau memindahtangankan Tepung Terigu sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI; dan/atau memindahtangankan Tepung Terigu sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI; 7) Sertifikat SNI milik Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek yang masih berlaku; dan 7) Sertifikat SNI milik Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek yang masih berlaku; dan 8) dokumen legalitas Perwakilan Resmi yang berupa: 8) dokumen legalitas Perwakilan Resmi pemberi Kerja Sama Merek yang berupa: i. salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya; i. salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya; ii. perizinan berusaha; ii. perizinan berusaha; iii. bukti penunjukan sebagai Perwakilan Resmi dalam bentuk akta otentik yang dibuat dihadapan notaris di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia; iii. bukti penunjukan sebagai Perwakilan Resmi dalam bentuk akta otentik yang dibuat dihadapan notaris di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia; iv. perjanjian lisensi merek untuk produk Tepung Terigu kelas 30 (tiga puluh) dari Produsen di Luar Negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Resmi yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; iv. perjanjian lisensi merek untuk produk Tepung Terigu kelas 30 (tiga puluh) dari Produsen di Luar Negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Resmi yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
v.
bukti pencatatan perjanjian
lisensi merek untuk produk
Tepung Terigu kelas 30 (tiga
puluh) dari Produsen di Luar
Negeri sebagai pemilik merek
kepada Perwakilan Resmi yang
diterbitkan
oleh
Direktorat
Jenderal Kekayaan Intelektual
Kementerian Hukum; dan
v.
bukti pencatatan perjanjian
lisensi merek untuk produk
Tepung Terigu kelas 30 (tiga
puluh) dari Produsen di
Luar Negeri sebagai pemilik
merek kepada Perwakilan
Resmi yang diterbitkan oleh
Direktorat
Jenderal
Kekayaan
Intelektual
Kementerian Hukum; dan
vi.
bukti menguasai gudang di
kabupaten/ kota yang sama
atau kabupaten/ kota terdekat
dengan
tempat
kedudukan
Perwakilan Resmi.
vi.
bukti menguasai gudang di
kabupaten/kota yang sama
atau
kabupaten/kota
terdekat
dengan
tempat
kedudukan
Perwakilan
Resmi.
Dalam hal permohonan penerbitan Sertifikat
SNI dilakukan oleh Perusahaan Industri
dalam rangka Maklun, Perusahaan Industri
penerima Maklun juga harus mengunggah
dokumen lain yang diperlukan:
Dalam
hal
permohonan
penerbitan
Sertifikat SNI dilakukan oleh Produsen di
Luar
Negeri
dalam
rangka
Maklun,
Produsen di Luar Negeri melalui Perwakilan
Resmi sebagai penerima Maklun juga harus
mengunggah
dokumen
lain
yang
diperlukan:
a)
jika pemberi Maklun merupakan Pelaku
Usaha
selain
Perusahaan
Industri
berupa:
a)
jika
pemberi
Maklun
merupakan
Pelaku
Usaha
selain
Perusahaan
Industri berupa:
1)
salinan
akta
pendirian
perusahaan dan perubahaannya
milik pemberi Maklun;
1)
salinan
akta
pendirian
perusahaan dan perubahaannya
milik pemberi Maklun;
2)
perizinan berusaha milik pemberi
Maklun;
2)
perizinan berusaha milik pemberi
Maklun;
sertifikat merek untuk produk Tepung Terigu kelas 30 (tiga puluh) milik pemberi Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
sertifikat merek untuk produk Tepung Terigu kelas 30 (tiga puluh) milik pemberi Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
perjanjian lisensi merek untuk produk Tepung Terigu kelas 30 (tiga puluh) dari pemberi Maklun kepada penerima Maklun yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
perjanjian lisensi merek untuk produk Tepung Terigu kelas 30 (tiga puluh) dari pemberi Maklun kepada penerima Maklun yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
bukti pencatatan perjanjian lisensi merek untuk produk Tepung Terigu kelas 30 (tiga puluh) dari pemberi Maklun kepada penerima Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
bukti pencatatan perjanjian lisensi merek untuk produk Tepung Terigu kelas 30 (tiga puluh) dari pemberi Maklun kepada penerima Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh Pelaku Usaha pemberi Maklun yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan Tepung Terigu sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI; dan
surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Perusahaan dari pemberi Maklun yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan Tepung Terigu sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI; dan
Sertifikat SNI milik Perusahaan Industri penerima Maklun yang masih berlaku;
Sertifikat SNI milik Produsen di Luar Negeri penerima Maklun yang masih berlaku;
b) jika pemberi Maklun merupakan Pelaku Usaha di luar negeri selain Produsen di Luar Negeri berupa: b) jika pemberi Maklun merupakan Pelaku Usaha di luar negeri selain Produsen di Luar Negeri berupa:salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya milik pemberi Maklun;
salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya milik pemberi Maklun;
perizinan berusaha milik pemberi Maklun atau surat keterangan dari otoritas yang berwenang di negara setempat;
perizinan berusaha milik pemberi Maklun atau surat keterangan dari otoritas yang berwenang di negara setempat;
sertifikat merek untuk produk Tepung Terigu kelas 30 (tiga puluh) milik pemberi Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
sertifikat merek untuk produk Tepung Terigu kelas 30 (tiga puluh) milik pemberi Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
perjanjian lisensi merek untuk produk Tepung Terigu kelas 30 (tiga puluh) dari pemberi Maklun kepada penerima Maklun yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
perjanjian lisensi merek untuk produk Tepung Terigu kelas 30 (tiga puluh) dari pemberi Maklun kepada penerima Maklun yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
bukti pencatatan perjanjian lisensi merek untuk produk Tepung Terigu kelas 30 (tiga puluh) dari pemberi Maklun kepada penerima Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat
bukti pencatatan perjanjian lisensi merek untuk produk Tepung Terigu kelas 30 (tiga puluh) dari pemberi Maklun kepada penerima Maklun yang
Jenderal
Kekayaan
Intelektual
Kementerian Hukum;
diterbitkan
oleh
Direktorat
Jenderal
Kekayaan
Intelektual
Kementerian Hukum;
6)
surat pernyataan bermeterai yang
dicetak
melalui
SIINas
dan
ditandatangani
oleh
pimpinan
Perwakilan
Perusahaan
dari
pemberi Maklun yang menyatakan
tidak
akan
mengedarkan,
memasarkan,
dan/atau
memindahtangankan
Tepung
Terigu
sebelum
memperoleh
Sertifikat SNI dan SPPT SNI;
6)
surat pernyataan bermeterai yang
dicetak
melalui
SIINas
dan
ditandatangani
oleh
pimpinan
Perwakilan
Perusahaan
dari
pemberi
Maklun
yang
menyatakan
tidak
akan
mengedarkan,
memasarkan,
dan/atau
memindahtangankan
Tepung
Terigu
sebelum
memperoleh Sertifikat SNI dan
SPPT SNI;
7)
Sertifikat SNI milik Perusahaan
Industri penerima Maklun yang
masih berlaku; dan
7)
Sertifikat SNI milik Produsen di
Luar Negeri penerima Maklun
yang masih berlaku; dan
8)
dokumen
legalitas
Perwakilan
Perusahaan pemberi Maklun yang
berupa:
8)
dokumen
legalitas
Perwakilan
Perusahaan pemberi Maklun yang
berupa:
a) salinan
akta
pendirian
perusahaan dan perubahannya;
a) salinan
akta
pendirian
perusahaan
dan
perubahannya;
b) perizinan berusaha;
b) perizinan berusaha;
c) bukti
penunjukan
sebagai
Perwakilan Perusahaan dalam
bentuk akta otentik yang dibuat
di hadapan notaris di wilayah
hukum
Negara
Kesatuan
Republik Indonesia;
c) bukti
penunjukan
sebagai
Perwakilan Perusahaan dalam
bentuk
akta
otentik
yang
dibuat dihadapan notaris di
wilayah
hukum
Negara
Kesatuan Republik Indonesia;
d) perjanjian lisensi merek untuk produk Tepung Terigu kelas 30 (tiga puluh) dari Pelaku Usaha di luar negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Perusahaan yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan d) perjanjian lisensi merek untuk produk Tepung Terigu kelas 30 (tiga puluh) dari Pelaku Usaha di luar negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Perusahaan yang dicatatkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan e) bukti pencatatan perjanjian lisensi merek untuk produk Tepung Terigu kelas 30 (tiga puluh) dari Pelaku Usaha di luar negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Perusahaan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum. e) bukti pencatatan perjanjian lisensi merek untuk produk Tepung Terigu kelas 30 (tiga puluh) dari Pelaku Usaha di luar negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Perusahaan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum. c. Kepala Badan melakukan verifikasi atas kebenaran isian formulir dan kelengkapan dokumen yang diunggah oleh Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi. d. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi ditemukan ketidaksesuaian, Kepala Badan melalui SIINas meminta Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi untuk melakukan klarifikasi dan/atau melengkapi dokumen. e. Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi harus melakukan klarifikasi dan/atau melengkapi dokumen paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permintaan dari Kepala Badan. f. Dalam hal Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi tidak menyampaikan klarifikasi dan/atau tidak melengkapi dokumen sampai dengan batas waktu yang ditentukan, pengajuan permohonan penerbitan Sertifikat SNI dinyatakan batal.
g.
Dalam hal isian formulir dan kelengkapan dokumen permohonan penerbitan Sertifikat
SNI dinyatakan telah sesuai dan lengkap, Kepala Badan melalui SIINas meneruskan
kepada LSPro.
h.
Dalam hal LSPro membutuhkan dokumen tambahan terkait penilaian kesesuaian,
Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi harus melengkapi dan menyampaikannya
kepada LSPro.
Catatan:
a. Merek milik sendiri dibuktikan dengan:
1.
pemilik sertifikat merek sama dengan nama pemohon Sertifikat SNI (Perusahaan
Industri atau Produsen di Luar Negeri);
2.
pemilik sertifikat merek tercantum dalam akta pendirian perusahaan (Perusahaan
Industri atau Produsen di Luar Negeri);
3.
pemilik sertifikat merek dan perusahaan pemohon penerbitan Sertifikat SNI
merupakan bagian dari perusahaan multinasional; atau
4.
merek yang diperoleh dari pengalihan dari pemilik asli kepada pemilik yang baru
(Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri).
b. Dalam hal Perwakilan Resmi merupakan pemilik merek dan induk dari Produsen di
Luar Negeri, maka Perwakilan Resmi dapat mengunggah bukti pencatatan perjanjian
lisensi merek dari Perwakilan Resmi kepada Produsen di Luar Negeri yang diterbitkan
oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum.
c. Dalam hal Perusahaan Industri pada saat mengajukan permohonan penerbitan
Sertifikat SNI mengunggah bukti pendaftaran merek, Perusahaan Industri yang
bersangkutan harus telah memiliki sertifikat merek pada saat pelaksanaan Surveilen
kedua.
d. Untuk Perwakilan Resmi, dokumen salinan akta pendirian Produsen di Luar Negeri dan
perubahannya, salinan perizinan berusaha dengan ruang lingkup kegiatan usaha
Industri Tepung Terigu atau surat keterangan dari otoritas yang berwenang di negara
setempat, dan salinan sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 atau sistem
manajemen keamanan pangan harus diunggah sebanyak 2 (dua) salinan dengan
ketentuan:
- 1 (satu) salinan asli yang dilegalisasi oleh pejabat diplomatik di bidang perindustrian/ekonomi atau perwakilan konsuler Indonesia di negara setempat; dan
- 1 (satu) salinan terjemahan dalam bahasa Indonesia yang diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah. e. Untuk Perwakilan Resmi, dokumen diagram alir proses produksi, informasi produk Tepung Terigu yang mencakup merek, daftar fasilitas produksi, daftar peralatan uji, dan daftar pengendalian mutu produk dari mulai bahan baku sampai produk akhir diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia. f. Dokumen pendukung lain berupa daftar peralatan uji, dikecualikan dalam hal Perusahaan Industri merupakan pengemas ulang. g. Sertifikat sistem manajemen mutu atau sistem manajemen keamanan pangan harus diterbitkan oleh:
- lembaga sertifikasi sistem manajemen mutu atau sistem manajemen keamanan pangan yang telah diakreditasi oleh KAN; atau
- lembaga sertifikasi sistem manajemen mutu atau sistem manajemen keamanan pangan yang telah diakreditasi oleh badan lembaga akreditasi penandatangan perjanjian saling pengakuan melalui kerja sama akreditasi internasional. h. Dalam hal terdapat Kerja Sama Merek atau Maklun dan pemberi Kerja Sama Merek merupakan Produsen di Luar Negeri atau pemberi Maklun merupakan Pelaku Usaha di luar negeri maka:
- salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya milik pemberi Kerja Sama Merek/Maklun; dan
- perizinan berusaha milik pemberi Kerja Sama Merek/Maklun atau surat keterangan dari otoritas yang berwenang di negara setempat, harus diunggah sebanyak 2 (dua) salinan dengan ketentuan:
- 1 (satu) salinan asli yang dilegalisasi oleh pejabat diplomatik di bidang perindustrian/ekonomi atau perwakilan konsuler Indonesia di negara setempat; dan
- 1 (satu) salinan terjemahan dalam bahasa Indonesia yang diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah.
i. Dalam hal terdapat Kerja Sama Merek, Sertifikat SNI juga harus dilengkapi informasi:
- nama dan alamat Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek; atau
- nama dan alamat Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek. j. Dalam hal terdapat Maklun, Sertifikat SNI juga harus dilengkapi informasi:
- nama dan alamat Pelaku Usaha pemberi Maklun; atau
- nama dan alamat Perwakilan Perusahaan dari Pelaku Usaha di luar negeri pemberi Maklun.
- Sistem Manajemen Mutu yang
diterapkan
a. Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001:2015 atau revisinya; atau
b. Sistem manajemen keamanan pangan atau revisinya. - Durasi Audit
Jumlah minimal durasi audit: a. Audit kecukupan, 1 (satu) mandays (orang hari). b. Audit kesesuaian untuk sertifikasi awal (baru) atau sertifikasi ulang/ resertifikasi 4 (empat) mandays (orang hari), tidak termasuk waktu pengambilan contoh. c. Audit kesesuaian untuk sertifikasi awal (baru) atau resertifikasi 2 (dua) mandays (orang hari) terhadap Perusahaan Industri merupakan pengemas ulang, tidak termasuk waktu pengambilan contoh. Jumlah minimal durasi audit: a. Audit kecukupan, 1 (satu) mandays (orang hari). b. Audit kesesuaian untuk sertifikasi awal (baru) atau sertifikasi ulang (resertifikasi) 6 (enam) mandays (orang hari), tidak termasuk waktu pengambilan contoh. Catatan: a. Durasi audit tersebut di atas tidak termasuk waktu perjalanan dan karantina. b. Jika auditor merangkap sebagai petugas pengambil contoh (PPC), pelaksanaan pengambilan contoh di luar waktu audit. c. Pelaksanaan audit dan/atau pengambilan contoh tidak boleh dilakukan secara berturut-turut, dalam setiap pelaksanaan audit dan/atau pengambilan contoh,
auditor atau PPC harus kembali ke tempat kedudukan LSPro yang menugaskan
sebelum melakukan audit dan/atau pengambilan contoh berikutnya.
4.
Personil
Auditor,
Petugas
Pengambil Contoh
a.
Memiliki kompetensi yang sesuai/sejenis;
b.
Merupakan Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Indonesia;
c.
Lancar berbahasa Indonesia;
d.
Memahami ketentuan peraturan perundang-undangan;
e.
Telah diregistrasi oleh Menteri melalui SIINas; dan
f.
Terdaftar di 1 (satu) LSPro (berada dalam 1 (satu) kementerian/lembaga) serta
mendapatkan penugasan dari LSPro dimaksud.
5.
Laboratorium
Uji
yang
digunakan.
Laboratorium Uji yang digunakan:
a.
Laboratorium Uji di dalam negeri; atau
b.
Laboratorium Uji di luar negeri.
Laboratorium Uji di dalam negeri harus memenuhi persyaratan:
a.
telah diakreditasi oleh KAN sesuai dengan lingkup SNI Tepung Terigu; dan
b.
ditunjuk oleh Menteri
Catatan:
Bahwa yang dimaksud dengan “telah diakreditasi oleh KAN sesuai dengan lingkup SNI
Tepung Terigu” adalah telah terakreditasi untuk sebagian atau seluruh parameter
pengujian yang tercantum dalam SNI Tepung Terigu.
Laboratorium Uji di luar negeri harus memenuhi persyaratan:
a.
telah diakreditasi dengan ruang lingkup yang sesuai oleh badan akreditasi
penandatangan perjanjian saling pengakuan melalui kerja sama akreditasi
internasional;
b.
negara tempat Laboratorium Uji berada memiliki perjanjian bilateral atau multilateral
di bidang regulasi teknis dengan Pemerintah Republik Indonesia; dan
c.
ditunjuk oleh Menteri.
Petugas Penguji dari Laboratorium Uji di dalam negeri merupakan:
a.
petugas yang memiliki kompetensi pada bidangnya;
b.
merupakan Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Indonesia;
c.
lancar berbahasa Indonesia;
d.
memahami peraturan perundang-undangan;
e.
terdaftar di Laboratorium Uji yang memberikan penugasan.
Tahap II : Determinasi
1.
Audit
Tahap
1
(Audit
Kecukupan)
a.
Dilakukan jika dokumen pada tahap seleksi telah lengkap dan benar sesuai
persyaratan.
b.
Dilakukan oleh tim atau perwakilan tim yang akan melaksanakan audit tahap II (audit
kesesuaian).
c.
Melakukan tinjauan dokumen administrasi dan dokumen tambahan terkait sistem
manajemen mutu yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, yaitu:
1.
pedoman mutu;
2.
rencana mutu;
3.
diagram alir proses produksi;
4.
laporan audit internal yang terakhir;
5.
laporan rapat tinjauan manajemen yang terakhir;
6.
struktur organisasi;
7.
peta lokasi;
8.
daftar fasilitas produksi;
9.
daftar peralatan uji;
10. daftar informasi terdokumentasi;
11. proses bisnis; dan
12. daftar pengendalian mutu produk dari mulai bahan baku sampai produk akhir,
yang disediakan oleh pemohon untuk menentukan kesiapan penilaian kesesuaian di
lapangan.
d.
Memastikan
kebenaran
dan
kesesuaian
dokumen
dan
daftar
informasi
terdokumentasi yang disampaikan oleh pemohon.
e.
Memastikan pemenuhan persyaratan fasilitas proses produksi dan/atau meliputi
peralatan produksi minimal dan quality control yang dimiliki.
2.
Audit
Tahap
2
(Audit
Kesesuaian)
a.
Audit tahap 2 (audit kesesuaian) dilakukan jika telah memenuhi persyaratan audit
tahap 1.
b.
Ketua Tim harus memastikan rencana audit (audit plan) dan rencana pengambilan
contoh (sampling plan) yang disiapkan oleh PPC sesuai dengan SNI 3751:2018 yang
diajukan.
c.
Paling sedikit 1 (satu) orang dari tim auditor memiliki kompetensi produk Tepung
Terigu.
d.
Audit untuk proses produksi dan pengendalian mutu harus dilakukan oleh auditor
yang memiliki kompetensi produk Tepung Terigu.
3.
Lingkup Yang di Audit
a.
Pada sertifikasi awal atau sertifikasi ulang (resertifikasi), audit sistem manajemen
mutu atau sistem manajemen keamanan pangan dilakukan pada seluruh elemen
sistem fungsi organisasi.
b.
Audit dilakukan pada saat proses produksi sedang berjalan dan bisa diwakili oleh
salah satu kelompok jenis media pengisi sesuai produk yang diajukan sertifikasi SNI.
c.
Proses produksi
Konsistensi produk yang diajukan untuk sertifikasi harus diperiksa di lokasi
produksi. Penilaian asesmen produksi dilakukan untuk memverifikasi:
1.
fasilitas, peralatan, personal, dan prosedur yang digunakan untuk memverifikasi;
2.
kemampuan dan kompetensi untuk memantau, mengukur, dan menguji produk
sebelum dan setelah produksi;
3.
pengambilan contoh dan pengujian yang dilakukan oleh pabrik untuk
memelihara
konsistensi
produk
sehingga
dapat
menjamin
kesesuaian
persyaratan produk;
4.
pengendalian proses produksi sesuai dengan Huruf F dalam dokumen Skema
Sertifikasi SNI Tepung Terigu ini.
5.
kemampuan pabrik untuk mengidentifikasi dan memisahkan produk yang tidak
sesuai.
d.
Tim audit melakukan verifikasi fasilitas kemampuan produksi (termasuk kapasitas
produksi per jenis produk) untuk memastikan kemampuan Perusahaan Industri dan
Produsen di Luar Negeri menghasilkan produk yang dimohonkan.
4.
Titik
Kritis
yang
Perlu
Diperhatikan pada saat Audit
a.
Untuk Perusahan Industri dan Produsen di Luar Negeri
1.
Pemeriksaan barang masuk:
a)
bahan baku;
b)
fortifikan; dan
c)
penyimpanan.
- Proses produksi:
a)
pembersihan gandum;
b)
penggilingan;
c)
pengayakan; dan
d) penambahan fortifikan; - Pemeriksaan produk akhir
a) pengemasan; dan
b) pelabelan. b. Untuk Perusahaan Industri yang merupakan pengemas ulang: - Pemeriksaan barang masuk: a) bahan baku; dan b) penyimpanan.
- Pemeriksaan produk akhir
a)
pengemasan; dan
b) pelabelan. c. Kalibrasi alat uji. d. Inspeksi dalam proses produksi (in process QC). e. Inspeksi barang keluar (outgoing QC). f. Penandaan. - Peralatan Lab QC Minimal
Untuk Perusahan Industri dan Produsen di Luar Negeri a. peralatan uji kadar air; b. peralatan uji kadar protein; c. peralatan uji kadar abu; dan d. peralatan uji falling number.
Catatan: Perusahaan Industri yang merupakan pengemas ulang dikecualikan dari ketentuan persyaratan peralatan uji. 6. Kategori Ketidaksesuaian a. Mayor apabila: 1. ketidaksesuaian terkait langsung dengan mutu produk sehingga mengakibatkan ketidaksesuaian terhadap SNI 3751:2018 yang dimohonkan, diberikan waktu perbaikan sesuai kesepakatan antara LSPro dengan Perusahaan Industri atau
Produsen di Luar Negeri paling lama 6 (enam) bulan, berdasarkan alasan yang
dapat diterima; dan/atau
2.
ketidaksesuaian terkait dengan sistem manajemen mutu atau sistem manajemen
keamanan pangan, diberikan waktu perbaikan maksimal 1 (satu) bulan disertai
dengan analisa penyebab ketidaksesuaian.
b.
Minor apabila terdapat ketidakkonsistenan dalam menerapkan sistem manajemen
mutu atau sistem manajemen keamanan pangan, maka Perusahaan Industri atau
Produsen di Luar Negeri menyampaikan tindakan perbaikan dan diberi waktu paling
lama 2 (dua) bulan disertai analisa penyebab ketidaksesuaian.
7.
Pengambilan Contoh
a.
PPC membuat rencana pengambilan contoh yang disetujui oleh Ketua Tim Auditor.
b.
Contoh diambil secara acak di aliran produksi dan/atau di gudang produksi.
c.
Contoh uji dilengkapi dengan Berita Acara Pengambilan Contoh (BAPC) dan Label
Contoh.
d.
Contoh yang diambil dalam 1 (satu) siklus sertifikasi sebanyak 1 (satu) contoh uji
mewakili seluruh merek dan kemasan yang diajukan sertifikasinya.
e.
Tata Cara Pengambilan contoh sesuai dengan huruf G.
f.
Contoh uji diberikan identitas yang jelas tentang barang yang diambil contohnya,
tanggal pengambilan contoh, produsen, dan petugas pengambil contoh, kemudian
ditandatangani oleh kedua pihak serta dicap produsen, contoh dikemas dan diberi
label.
g.
Contoh uji dikirimkan ke Laboratorium Uji oleh produsen.
8.
Cara Pengujian
a.
Pengujian dilakukan dengan mengacu pada SNI 3751:2018; dan
b.
penentuan jenis Fe Fumarat/Fe Sulfat/Fe Na EDTA melalui identifikasi sesuai huruf
H.
Keterangan:
Pengujian keasaman dilakukan terhadap contoh yang diambil di pabrik, baik untuk
sertifikasi maupun dalam rangka pengawasan SNI.
9.
Laporan Hasil Uji
Mencantumkan hasil uji dan syarat mutu sesuai dengan ketentuan SNI 3751:2018.
Tahap III. Tinjauan dan Keputusan
1.
Tinjauan Terhadap Laporan
Audit dan Laporan Hasil Uji
a.
Pengkaji (Reviewer) yang melakukan tinjauan terhadap laporan audit dan laporan
hasil uji memiliki kompetensi terkait Tepung Terigu;
b. Pengkaji (Reviewer) melakukan tinjauan laporan audit dan laporan hasil uji; c. Tinjauan yang dihasilkan menjadi bahan untuk menetapkan rekomendasi keputusan Sertifikat SNI; d. Ketentuan untuk hasil uji: 1. jika hasil uji terhadap contoh yang dikirim ke Laboratorium Uji dan/atau arsip tidak memenuhi persyaratan SNI, maka dilakukan pengambilan contoh ulang untuk dilakukan pengujian ulang pada seluruh parameter. 2. pengambilan contoh ulang dilakukan paling banyak 1 (satu) kali. 3. Pengambilan contoh ulang dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri menerima pemberitahuan dari LSPro, apabila Industri atau Produsen di Luar Negeri tidak menindaklajuti pemberitahuan tersebut maka produk yang diajukan dalam sertifikasi dinyatakan gagal. 4. Jika pengujian ulang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan SNI, maka proses sertifikasi dinyatakan gagal. Catatan : a. jika hasil uji yang diterbitkan oleh Laboratorium Uji dan berdasarkan evaluasi LSPro ditemukan ketidaksesuaian, LSPro menerbitkan laporan ketidaksesuaian kepada Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri; b. berdasarkan ketidaksesuaian tersebut, maka dilakukan pengambilan contoh ulang setelah Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri melakukan tindakan perbaikan; c. segala interaksi antara Laboratorium Uji dan Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri terkait pengujian dan perbaikannya harus melalui LSPro. 2. Keputusan Sertifikasi Dilakukan sesuai prosedur LSPro, dengan keputusan: a. Penerbitan; atau b. Penolakan penerbitan. 3. Penerbitan Sertifikat SNI a. Sebelum LSPro menerbitkan Sertifikat SNI, LSPro wajib menyampaikan hasil penilaian kesesuaian kepada Kepala Badan melalui SIINas. b. Hasil penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada huruf a paling sedikit memuat:
- tanggal pelaksanaan audit kecukupan;
- skema Sertifikasi dan tanggal audit kesesuaian;
- nama auditor;
- nama petugas pengambil contoh;
- hasil pelaksanaan audit kecukupan dan audit kesesuaian;
- merek;
- Laboratorium Uji yang digunakan;
- konsep Sertifikat SNI yang akan diterbitkan beserta lampirannya; dan
- laporan hasil uji yang meliputi:
a)
nomor dan judul SNI;
b)
tanggal penerimaan contoh uji;
c)
tanggal pelaksanaan pengujian;
d) nomor dan tanggal laporan hasil uji; dan e) hasil uji. c. Kepala Badan melakukan evaluasi terhadap hasil penilaian kesesuaian yang disampaikan oleh LSPro. d. Evaluasi dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak hasil penilaian kesesuaian disampaikan oleh LSPro secara lengkap. e. Dalam melakukan evaluasi, Kepala Badan menugaskan unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi perumusan, penerapan, dan pemberlakuan standardisasi industri. f. Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi ditemukan adanya ketidakesuaian, Kepala Badan meminta LSPro untuk memberikan klarifikasi g. Permintaan Kepala Badan disampaikan secara elektronik melalui SIINas. h. LSPro harus memberikan klarifikasi paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permintaan klarifikasi. i. Dalam hal LSPro: - tidak memberikan klarifikasi sampai dengan batas waktu yang ditentukan; atau
- telah memberikan klarifikasi namun tetap tidak dapat memenuhi ketentuan penilaian kesesuaian yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini,
Kepala Badan tidak memberikan validasi terhadap pelaksanaan penilaian kesesuaian
dan permohonan penerbitan Sertifikat SNI dinyatakan gagal.
j.
Dalam hal:
1.
berdasarkan laporan hasil evaluasi dinyatakan proses penilaian kesesuaian telah
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini; atau
2.
LSPro telah melakukan perbaikan atas ketidaksesuaian,
Kepala Badan memberikan validasi terhadap pelaksanaan penilaian kesesuaian oleh
LSPro.
k.
Bukti validasi terhadap pelaksanaan penilaian kesesuaian berupa tanda elektronik.
l.
Tanda elektonik memuat tautan elektronik ke informasi sertifikat yang terdapat dalam
SIINas.
m. Tanda elektonik disampaikan kepada LSPRo secara elektronik melalui SIINas.
n.
Berdasarkan hasil penilaian kesesuaian dan hasil evaluasi, LSPro menerbitkan
Sertifikat SNI paling lama 5 (lima) hari kerja setelah mendapatkan tanda elektronik.
o.
Sertifikat SNI harus dibubuhi tanda elektronik.
p.
LSPro membubuhkan tanda elektronik pada Sertifikat SNI.
q.
Sertifikat SNI paling sedikit mencantumkan informasi:
Untuk Perusahaan Industri
Untuk Produsen di Luar Negeri
1.
nama
dan
alamat
Perusahaan
Industri;
2.
alamat pabrik;
3.
merek;
4.
nomor dan judul SNI;
5.
tanggal terbit Sertifikat SNI; dan
6.
masa berlaku Sertifikat SNI.
1.
nama dan alamat Produsen di Luar
Negeri;
2.
alamat pabrik;
3.
nama dan alamat Perwakilan Resmi;
4.
alamat gudang Perwakilan Resmi;
5.
merek;
6.
nomor dan judul SNI;
7.
tanggal terbit Sertifikat SNI; dan
8.
masa berlaku Sertifikat SNI
r.
Dalam hal terdapat Kerja Sama Merek, selain informasi sebagaimana dimaksud pada
huruf p, Sertifikat SNI juga harus dilengkapi informasi:
1.
nama dan alamat Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek; atau
- nama dan alamat Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek. s. Dalam hal terdapat Maklun, Sertifikat SNI juga harus dilengkapi informasi:
- nama dan alamat Pelaku Usaha pemberi Maklun; atau
- nama dan alamat Perwakilan Perusahaan dari Pelaku Usaha di luar negeri pemberi Maklun. t. Sertifikat SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk 1 (satu) lokasi produksi.
u. Dalam Sertifikat SNI sebagaimana dimaksud pada huruf o dapat dicantumkan lebih dari 1 (satu) merek.
v. Sertifikat SNI berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan Sertifikat SNI.
w. Produsen di Luar Negeri hanya dapat menunjuk 1 (satu) Perwakilan Resmi.
x. Perwakilan Resmi hanya dapat mewakili 1 (satu) Produsen di Luar Negeri. Tahap IV. Lisensi 1. Penerbitan Surat Persetujuan Penggunaan Tanda (SPPT) SNI a. Tepung Terigu yang telah memenuhi ketentuan SNI dan telah memiliki Sertifikat SNI harus dibubuhi Tanda SNI dan tanda elektronik setelah memperoleh persetujuan penggunaan Tanda SNI dari Kepala Badan. b. Persetujuan penggunaan Tanda SNI diberikan dalam bentuk SPPT SNI. c. Pengajuan permohonan penerbitan SPPT SNI disampaikan kepada Kepala Badan secara elektronik melalui SIINas oleh Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi; d. Dalam hal terdapat Kerja Sama Merek atau Maklun, pengajuan permohonan penerbitan SPPT SNI disampaikan kepada Kepala Badan secara elektronik melalui SIINas, dilakukan oleh: 1. Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek; 2. Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek; 3. Pelaku Usaha pemberi Maklun; atau 4. Perwakilan Perusahaan dari Pelaku Usaha di luar negeri pemberi Maklun.
e.
Dalam mengajukan permohonan penerbitan SPPT SNI, Perusahaan Industri atau
Perwakilan Resmi harus:
1.
menginput data dengan mengisi formulir isian pada laman SIINas; dan
2.
mengunggah dokumen pendukung yang diperlukan:
a)
untuk Perusahaan Industri berupa bukti kapasitas produksi, tingkat
utilisasi, rencana produksi, dan realisasi produksi tahun sebelumnya; atau
b)
untuk Produsen di Luar Negeri berupa bukti kapasitas produksi, rencana
importasi, dan realisasi tahunan importasi sebelumnya.
f.
Dalam hal terdapat Kerja Sama Merek atau Maklun pengajuan permohonan
penerbitan SPPT SNI, pemohon SPPT SNI harus:
1.
menginput data dengan mengisi formulir isian pada laman SIINas; dan
2.
mengunggah dokumen pendukung yang diperlukan berupa:
a)
bukti jumlah produk yang akan diproduksi dalam Kerja Sama Merek atau
Maklun; dan
b)
bukti realisasi produk tahunan sebelumnya yang telah diproduksi dalam
Kerja Sama Merek atau Maklun dalam hal penerima Kerja Sama Merek atau
Maklun merupakan Perusahaan Industri atau bukti realisasi tahunan
importasi sebelumnya dalam hal penerima Kerja Sama Merek atau Maklun
merupakan Produsen di Luar Negeri
g.
bukti realisasi produksi tahunan sebelumnya atau realisasi tahunan importasi
sebelumnya dikecualikan bagi Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi yang baru
mengajukan permohonan penerbitan SPPT SNI untuk pertama kali.
h.
Kepala Badan melakukan evaluasi atas permohonan penerbitan SPPT SNI.
i.
Dalam melakukan evaluasi Kepala Badan membentuk tim.
j.
Tim paling sedikit terdiri atas unsur:
1.
Badan; dan
2.
direktorat jenderal di lingkungan Kementerian Perindustrian yang mempunyai
tugas melakukan pembinaan terhadap industri Tepung Terigu.
k.
Dalam melaksanakan evaluasi, tim melakukan:
1.
pemeriksaan atas kebenaran isian formulir dengan dokumen pendukung; dan
2.
penilaian kelayakan penggunaan Tanda SNI yang diajukan.
l.
Dalam hal ditemukan:
1.
ketidaksesuaian antara isian formulir dengan dan dokumen pendukung; dan
2.
ketidaklayakan antara permintaan jumlah barang penggunaan Tanda SNI yang
diajukan dengan dan dokumen pendukung,
tim meminta pemohon SPPT SNI untuk memberikan klarifikasi.
m. Pemohon SPPT SNI harus memberikan klarifikasi dalam jangka waktu paling lama 3
(tiga) hari kerja terhitung sejak disampaikannya permintaan klarifikasi.
n.
Tim menyampaikan laporan hasil evaluasi kepada Kepala Badan paling lama 5 (lima)
hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan penerbitan SPPT SNI .
o.
Dalam hal berdasarkan laporan hasil evaluasi dinyatakan pemohon SPPT SNI:
1.
tidak memberikan klarifikasi sampai dengan batas waktu yang ditentukan; atau
2.
tidak melakukan perbaikan atas ketidaksesuaian dan/atau ketidaklayakan
permohonan penerbitan SPPT SNI,
Kepala Badan menolak permohonan penerbitan SPPT SNI .
p.
Penolakan permohonan persetujuan penggunaan Tanda SNI disampaikan melalui
SIINas.
q.
Dalam hal berdasarkan laporan hasil evaluasi:
1.
permohonan persetujuan penggunaan Tanda SNI dinyatakan telah sesuai dan
lengkap; atau
2.
Pemohon SPPT SNI telah melakukan perbaikan atas ketidaksesuaian dan/atau
ketidaklayakan,
Kepala Badan menerbitkan SPPT SNI paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak
diterimanya laporan hasil evaluasi dari tim.
r.
Penerbitan SPPT SNI disertai dengan tanda elektronik.
s.
Tanda elektronik memuat tautan elektronik yang berisi:
1.
informasi Sertifikat SNI;
2.
informasi produk; dan
3.
jangka waktu sesuai SPPT SNI yang telah ditetapkan.
t.
SPPT SNI dan tanda elektronik disampaikan secara elektronik melalui SIINas.
Tahap V. Surveilen 1. Tinjauan Persyaratan Sertifikasi a. LSPro harus memastikan bahwa: 1. persyaratan sertifikasi masih berlaku; dan 2. sistem pengelolaan mutu produk selalu memenuhi persyaratan; b. Kegiatan Surveilen dan pengambilan contoh dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. c. Bagi Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri yang telah memiliki sertifikat ISO 9001:2015 atau sistem manajemen keamanan pangan yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi sistem manajemen yang terakreditasi oleh KAN, lingkup pelaksanaan audit dilakukan pada elemen kritis. Catatan: Bagi Perusahaan Industri yang menggunakan bukti pendaftaran merek sebagai pengganti sertifikat merek pada saat sertifikasi awal dan Surveilen satu, harus telah memiliki sertifikat merek pada Surveilen dua. 2. Durasi Audit Kesesuaian Dan Pengambilan Contoh Jumlah minimal durasi audit kesesuaian untuk Surveilen 2 (dua) mandays (orang hari), tidak termasuk waktu pengambilan contoh. Jumlah minimal durasi audit kesesuaian untuk Surveilen 6 (enam) mandays (orang hari), tidak termasuk waktu pengambilan contoh. Catatan: 1. Durasi audit tersebut di atas tidak termasuk waktu perjalanan dan karantina. 2. Jika auditor merangkap sebagai petugas pengambil contoh (PPC), pelaksanaan pengambilan contoh di luar waktu audit. 3. Pelaksanaan audit dan/atau pengambilan contoh tidak boleh dilakukan secara berturut-turut, dalam setiap pelaksanaan audit dan/atau pengambilan contoh, auditor atau PPC harus kembali ke tempat kedudukan LSPro yang menugaskan sebelum melakukan audit dan/atau pengambilan contoh berikutnya. 3. Audit Tahap 2 (Audit Kesesuaian) a. Audit tahap 2 (audit kesesuaian) dilakukan jika hasil temuan pada audit sebelumnya telah ditutup/terselesaikan. b. Auditor harus memastikan rencana audit (audit plan) dan rencana pengambilan contoh (sampling plan) yang disiapkan oleh PPC sesuai dengan SNI Tepung Terigu yang diajukan.
c. Paling sedikit 1 (satu) orang dari tim auditor memiliki kompetensi produk Tepung Terigu. d. Audit untuk proses produksi dan Quality Control (QC)/Quality Assurance (QA) harus dilakukan oleh auditor yang memiliki kompetensi produk Tepung Terigu. e. Auditor harus memiliki kompetensi yang sesuai/sejenis, merupakan Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Indonesia, lancar berbahasa Indonesia, memahami peraturan perundang-undangan terkait dan telah di-register oleh Menteri melalui SIINas. 4. Lingkup yang di Audit a. Audit sistem manajemen mutu atau sistem manajemen keamanan pangan dilakukan pada seluruh elemen sistem fungsi organisasi. b. Bagi Perusahaan Industri yang telah memiliki sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 atau sistem manajemen keamanan pangan yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi sistem manajemen, lingkup pelaksanaan audit dilakukan pada elemen kritis. c. Audit dilakukan pada saat proses produksi sedang berjalan dan bisa diwakili oleh salah satu kelompok jenis media pengisi sesuai produk yang diusulkan. d. Proses produksi: Konsistensi produk yang diajukan untuk sertifikasi harus diperiksa di lokasi produksi. Penilaian asesmen produksi dilakukan untuk memverifikasi: 1. fasilitas, peralatan, personil, dan prosedur yang digunakan untuk memverifikasi; 2. kemampuan dan kompetensi untuk memantau, mengukur dan menguji produk sebelum dan setelah produksi; 3. pengambilan contoh dan pengujian yang dilakukan oleh pabrik untuk memelihara konsistensi produk sehingga dapat menjamin kesesuaian persyaratan produk; 4. pengendalian proses produksi sesuai dengan Huruf F dalam dokumen Skema Sertifikasi SNI Tepung Terigu ini; 5. kemampuan pabrik untuk mengidentifikasi dan memisahkan produk yang tidak sesuai.
e.
Tim audit melakukan verifikasi fasilitas kemampuan produksi (termasuk kapasitas
produksi per jenis produk) untuk memastikan kemampuan Perusahaan Industri dan
Produsen di Luar Negeri menghasilkan produk yang dimohonkan.
5.
Titik
Kritis
yang
Perlu
Diperhatikan pada saat Audit
a.
Untuk Perusahan Industri dan Produsen di Luar Negeri:
1.
Pemeriksaan barang masuk:
a)
bahan baku;
b)
fortifikan; dan
c)
penyimpanan.
2.
Proses produksi:
a)
pembersihan gandum;
b)
penggilingan;
c)
pengayakan; dan
d)
penambahan fortifikan.
3.
Pemeriksaan produk akhir:
a) pengemasan; dan
b) pelabelan.
b.
Untuk Perusahaan Industri yang merupakan pengemas ulang:
1.
Pemeriksaan barang masuk:
a)
bahan baku; dan
b)
penyimpanan.
2.
Pemeriksaan produk akhir:
a) pengemasan; dan
b) pelabelan.
c.
Kalibrasi alat uji.
d.
Inspeksi dalam proses produksi (in process QC).
e.
Inspeksi barang keluar (outgoing QC).
f.
Penandaan.
6.
Kategori Ketidaksesuaian
a. Mayor apabila:
1.
ketidaksesuaian terkait langsung dengan mutu produk sehingga mengakibatkan
ketidaksesuaian terhadap SNI Tepung Terigu yang dimohonkan, diberikan waktu
perbaikan sesuai kesepakatan antara LSPro dengan Perusahaan Industri atau
Produsen di Luar Negeri paling lama 6 (enam) bulan, berdasarkan alasan yang
dapat diterima; dan/atau
2.
ketidaksesuaian terkait dengan sistem manajemen mutu atau sistem manajemen
keamanan pangan, diberikan waktu perbaikan maksimal 1 (satu) bulan disertai
dengan analisa penyebab ketidaksesuaian.
b.
Minor apabila terdapat ketidak-konsistenan dalam menerapkan sistem manajemen
mutu atau sistem manajemen keamanan pangan, maka Perusahaan Industri atau
Produsen di Luar Negeri menyampaikan tindakan perbaikan dan diberi waktu paling
lama 2 (dua) bulan disertai analisa penyebab ketidaksesuaian.
7.
Pengambilan Contoh
a.
PPC membuat rencana pengambilan contoh yang disetujui oleh ketua tim auditor.
b.
Contoh uji dilengkapi dengan berita acara pengambilan contoh (BAPC) dan label
contoh. Contoh diambil secara acak di aliran produksi dan/atau di pasar.
c.
Contoh uji yang diambil mewakili seluruh produk yang dihasilkan untuk seluruh jenis
dan merek yang diajukan sertifikasinya;
d.
Contoh yang diambil dalam 1 (satu) siklus sertifikasi harus mewakili seluruh jenis,
tipe, dan merek yang sama.
e.
Tata Cara Pengambilan contoh sesuai dengan huruf G
f.
Contoh uji diberikan identitas yang jelas tentang barang yang diambil contohnya,
tanggal pengambilan contoh, produsen, dan petugas pengambil contoh, kemudian
ditandatangani oleh kedua pihak serta dicap produsen, contoh dikemas dan diberi
label.
g.
Contoh uji dikirimkan ke Laboratorium Uji oleh produsen.
8.
Cara Pengujian
a. pengujian dilakukan dengan mengacu pada SNI 3751:2018;
b.
penentuan jenis Fe Fumarat/Fe Sulfat/Fe Na EDTA melalui identifikasi sesuai huruf
H; dan
c.
pengujian deoksinivalenol dan okratoksin A tidak dilakukan.
Keterangan:
Pengujian keasaman dilakukan terhadap contoh yang diambil di pabrik.
9.
Laporan Hasil Uji
Mencantumkan hasil uji dan syarat mutu sesuai dengan ketentuan SNI 3751:2018 yang
dimohonkan.
- Tinjauan Terhadap Laporan Audit dan Laporan Hasil Uji a. Personil yang melakukan tinjauan terhadap laporan audit dan laporan hasil uji memiliki kompetensi terkait produk Tepung Terigu. b. Pengkaji (Reviewer) melakukan tinjauan laporan audit dan laporan hasil uji. c. Tinjauan yang dihasilkan manjadi untuk menetapkan rekomendasi keputusan Sertifikat SNI. d. Ketentuan untuk hasil uji:
- Jika hasil uji terhadap contoh yang dikirim ke Laboratorium Uji dan/atau arsip tidak memenuhi persyaratan SNI, maka dilakukan pengambilan contoh ulang untuk dilakukan pengujian ulang pada seluruh parameter;
- Pengambilan contoh ulang dilakukan paling banyak 1 (satu) kali;
- Pengambilan contoh ulang dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak
Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri menerima pemberitahuan dari
LSPro, apabila Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri tidak
menindaklajuti pemberitahuan tersebut maka produk yang diajukan dalam
sertifikasi dinyatakan gagal.
e. Jika pengujian ulang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan SNI, maka proses sertifikasi dinyatakan gagal. Catatan : a. jika hasil uji yang diterbitkan oleh Laboratorium Uji dan berdasarkan evaluasi LSPro ditemukan ketidaksesuaian, LSPro menerbitkan laporan ketidaksesuaian kepada Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri. b. berdasarkan ketidaksesuaian tersebut, maka dilakukan pengambilan contoh ulang setelah Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri melakukan tindakan perbaikan. c. Segala interaksi antara Laboratorium Uji dan Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri terkait pengujian dan perbaikannya harus melalui LSPro. - Keputusan Sertifikasi Dilakukan sesuai prosedur LSPro, dengan keputusan: a. Sertifikat SNI dipertahankan; b. Sertifikat SNI dibekukan; atau c. Sertifikat SNI dicabut.
E.
Penandaan
Pembubuhan Tanda SNI dan tanda elektronik dilaksanakan dengan
ketentuan:
1.
Dilakukan dengan cara cetak/printing pada setiap kemasan Tepung
Terigu yang meliputi Tanda SNI dan tanda elektronik berupa Quick
Response Code (QR Code).
2.
Dilakukan dengan cara penandaan yang tidak mudah hilang serta di
tempat yang mudah dilihat dan dibaca.
3.
Tanda elektronik dicantumkan tepat di bawah atau di samping Tanda
SNI pada setiap kemasan Tepung Terigu.
4.
Penandaan yang dilakukan sesuai dengan SNI 3751:2018.
5.
Selain Tanda SNI dan tanda elektronik, pada produk dan/atau
kemasan ditempelkan label atau penandaan elektronik pada tempat
yang mudah dibaca dan dengan penandaan yang tidak mudah hilang
dengan mencantumkan:
a)
merek/nama dagang;
b)
nama produk;
c)
bobot bersih;
d)
nama dan alamat produsen;
e)
nama dan alamat importir (untuk produk impor);
f)
daftar bahan yang digunakan (komposisi);
g)
senyawa fortifikan;
h)
kedaluwarsa (“baik digunakan sebelum tanggal”);
i)
kode produksi.
6.
Setiap Tepung Terigu yang kondisi fisiknya tidak dapat dibubuhkan
Tanda SNI wajib dibuktikan dengan Sertifikat SNI.
F.
Pengendalian Proses Produksi
1.
Pengendalian proses produksi untuk Perusahaan Industri atau
Produsen di Luar Negeri
No.
Tahapan
proses/
parameter
Metode
Persyaratan
Frekuensi
1.
Pemasok
Evaluasi
Pemasok
Sesuai Prosedur
Setiap tahun
2.
Bahan Baku
Verifikasi dan
validasi melalui
pengujian
Sesuai
persyaratan
pembelian
Setiap
pembelian
3.
Peralatan
Produksi
Verifikasi dan
validasi fungsi
dan kondisi
Sesuai Standar
Operasi
Sesuai
Standar
Operasi
4.
Penyimpanan
Verifikasi dan
validasi
penyimpanan
Sesuai Standar
Operasi
Sesuai
Standar
Operasi
6.
Pembersihan
gandum
Verifikasi dan
validasi
pembersihan
gandum
Sesuai Standar
Operasi
Sesuai
Standar
Operasi
No.
Tahapan
proses/
parameter
Metode
Persyaratan
Frekuensi
7.
Penggilingan
Verifikasi dan
validasi
penggilingan
Sesuai Standar
Operasi
Sesuai
Standar
Operasi
8.
Pengayakan
Verifikasi dan
validasi
pengayakan
Sesuai Standar
Operasi
Sesuai
Standar
Operasi
9.
Penambahan
fortifikan
Verifikasi dan
validasi
penambahan
fortifikan
Sesuai Standar
Operasi
Sesuai
Standar
Operasi
10.
Inspeksi &
Packing
Produk Akhir
Verifikasi
secara visual
Sesuai Standar
Operasi
Sesuai
Standar
Operasi
11.
Penandaan
Verifikasi dan
validasi
penandaan
Tepung Terigu
Sesuai Skema
Sertifikasi
Sesuai
Standar
Operasi
12.
Kompetensi
Personil
Produksi dan
QC
Verifikasi dan
validasi
Kompetensi
Standar
Kompetensi
Setiap tahun
- Pengendalian proses produksi untuk Perusahaan Industri merupakan pengemas ulang
No.
Tahapan
proses/
parameter
Metode
Persyaratan
Frekuensi
1.
Pemasok
Evaluasi
Pemasok
Sesuai Prosedur
Setiap tahun
2.
Bahan Baku
Verifikasi dan
validasi melalui
pengujian
Sesuai SNI
3751:2018
Setiap
pembelian
3.
Peralatan
Produksi
Verifikasi dan
validasi fungsi
dan kondisi
Sesuai Standar
Operasi
Sesuai
Standar
Operasi
4.
Penyimpanan
Verifikasi dan
validasi
penyimpanan
Sesuai Standar
Operasi
Sesuai
Standar
Operasi
5.
Inspeksi &
Packing
Produk Akhir
Verifikasi
secara visual
Sesuai Standar
Operasi
Sesuai
Standar
Operasi
6.
Penandaan
Verifikasi dan
validasi
penandaan
Tepung Terigu
Sesuai Skema
Sertifikasi
Sesuai
Standar
Operasi
No. Tahapan proses/ parameter Metode Persyaratan Frekuensi 7. Kompetensi Personil Produksi dan QC Verifikasi dan validasi Kompetensi Standar Kompetensi Setiap tahun
100 Akar pangkat dua dari jumlah contoh; dan d) Pengambilan contoh Dari jumlah contoh yang ditetapkan dari masing-masing bag diambil menggunakan skop stainless steel pada bagian atas, tengah, dan bawah. Dikumpulkan dalam satu karung sampai minimal 10 kg diaduk sampai homogen. Kemudian dibagi dalam 3 paket contoh uji masing-masing seberat 1 kg, sedangkan untuk uji mikrobiologi contoh diambil dari salah satu bag yang masih tertutup sebanyak 500 gram.
G.
Tata Cara Pengambilan Contoh
1.
Pengambilan contoh pada proses produksi.
Pengambilan contoh pada bagian pengemasan:
a)
Menghitung kapasitas produksi per jam;
b)
Dikonversi ke dalam jumlah bag yaitu jumlah ton produksi dibagi
berat tiap kemasan (misalnya untuk kemasan 25 kg= 1 bag);
c)
Jumlah contoh yang akan diambil sesuai tabel:
Jumlah contoh
per lot (karung/peti)
Jumlah contoh yang diambil
(karung/peti)
s/d 10
semua contoh
11-25
5
26-50
7
51-100
10
2.
Pengambilan contoh pada pipa main hole (aliran produksi siap kemas).
a)
contoh diambil menggunakan skop stainless steel setiap interval
waktu sesuai kapasitas produksi. Dikumpulkan dalam satu bag
sampai minimal 10 kg diaduk sampai homogen. Kemudian,
dibagi dalam 3 paket contoh masing-masing seberat 1 kg,
sedangkan untuk uji mikrobiologi contoh diambil langsung dari
main hole seberat 500 gram;
b)
kemudian contoh uji disegel, diberi label contoh uji, dan diberi
identitas (berita acara pengambilan contoh dan keterangan
lainnya sesuai ketentuan yang berlaku); dan
c)
dari 3 paket contoh uji tersebut diberikan kepada:
1)
perusahaan, sebanyak 1 paket sebagai arsip; dan
2)
laboratorium sebanyak 2 paket (1 paket untuk pengujian, 1
paket untuk arsip contoh uji laboratorium).
3.
Pengambilan contoh pada gudang.
a)
tentukan jumlah bag dalam tumpukan lot yang ada di gudang
dengan tanggal produksi yang sama; dan
b)
jumlah contoh dan pengambilan contoh sama seperti pada proses
produksi.
4.
Pengiriman contoh merupakan tanggung jawab Perusahaan Industri.
H. Penentuan Jenis FE Fumarat/FE Sulfat/FE Na EDTA pada Tepung Terigu sebagai Bahan Makanan 1. Peralatan a) sendok takar bebas besi 0,3 g/0,5 ml; b) pelat tetes kapasitas 5-10 ml; c) pipet volume 10 ml; d) pipet volume 1.000 µl; e) labu volumetrik volume 50 ml; f) labu volumetrik volume 100 ml; g) neraca analitik; dan h) pengaduk gelas. 2. Pereaksi a) air bebas Fe (air ASTM tipe 1) b) HCL 3N; c) kalium tiosianat (KCNS) 10%. d) hidrogen peroksida 3%; e) ferrozine (3-(2-Pyridyl)-5-6bis(4-Phenyl Sulfonic Acid)-1,2,4- Triazine) 0,25%; f) sodium acetate trihydrate 4,5M (jenuh); g) asam askorbat 5%; dan h) larutan kerja ferrozine: campur-homogenkan 10 ml CH3COONa jenuh, 10 ml air, dan 2 ml larutan stok ferrozine. 3. Cara Kerja a) identifikasi Fe Elektrolitik (+) 1) campurkan 0,3 gram Tepung Terigu dengan 2 ml HCL 3N, tambahkan 1 ml KSCN 10%; dan 2) apabila tidak langsung terbentuk warna merah, maka dilanjutkan dengan menambahkan 1 ml H2O2 3% jika terlihat bintik merah, maka hasil dinyatakan “ada” Fe Elektrolitik (+). b) identifikasi Fe Sulfat (+) 1) campurkan 0,3 gram Tepung Terigu dengan 2 ml HCL 3N, tambahkan 1 ml KSCN 10%; 2) apabila tidak langsung terbentuk warna merah, maka dilanjutkan dengan menambahkan 1 ml H2O2 3%; 3) apabila tidak terlihat bintik merah, namun terlihat warna merah maka dilanjutkan dengan uji ferrozine; 4) uji ferrozine dilakukan dengan cara mencampurkan 0,3 gram Tepung Terigu yang baru dengan 2 ml air, kemudian tambahkan 1 ml larutan kerja ferrozine; 5) apabila tidak terbentuk warna ungu, maka dilanjutkan dengan menambahkan 1 ml asam askorbat 5%; dan 6) apabila terbentuk warna ungu tua maka hasil dinyatakan “ada” Fe Sulfat (+). c) identifikasi Fe Fumarat (+) 1) campurkan 0,3 gram Tepung Terigu dengan 2 ml HCL 3N, tambahkan 1 ml KSCN 10%; 2) apabila tidak langsung terbentuk warna merah, maka dilanjutkan dengan menambahkan 1 ml H2O2 3%; 3) apabila tidak terlihat bintik merah, namun terlihat warna merah maka dilanjutkan dengan uji ferrozine;
- uji ferrozine dilakukan dengan cara mencampurkan Tepung Terigu yang baru dengan 2 ml air, kemudian tambahkan 1 ml larutan kerja ferrozine;
- apabila tidak terbentuk warna ungu, maka dilanjutkan dengan menambahkan 1 ml asam askorbat 5%; dan
- apabila tidak terbentuk warna ungu tua maka hasil dinyatakan “ada” Fe Fumarat (+). d) identifikasi NaFeEDTA (+)
- campurkan 0,3 gram Tepung Terigu dengan 2 ml HCL 3N, tambahkan 1 ml KSCN 10%;
- apabila langsung terbentuk warna merah, maka dilanjutkan dengan uji ferrozine;
- uji ferrozine dilakukan dengan mencampurkan Tepung Terigu yang baru dengan 2 ml air, tambahkan 1 ml larutan kerja ferrozine, kemudian ditambahkan 1 ml asam askorbat 5%; dan
- apabila terbentuk warna ungu tua maka hasil dinyatakan “ada” NaFeEDTA (+).
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
AGUS GUMIWANG KARTASASMITA
Konsideran (Menimbang & Mengingat)
a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan pemberlakuan standar nasional Indonesia untuk tepung terigu sebagai bahan makanan secara wajib, perlu menyesuaikan pengaturan pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 61 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia untuk Tepung Terigu sebagai Bahan Makanan Secara Wajib; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu
- Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6016); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6891); 8. Peraturan Presiden Nomor 167 Tahun 2024 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 363);
- Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45 Tahun 2022 tentang Standardisasi Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1120);
- Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 61 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia untuk Tepung Terigu sebagai Bahan Makanan Secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 745);
- Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 34);
