Permenperin No. 20 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 25 Tahun 2025 tentang Penghargaan Industri Halal Indonesia - JDIH BPK
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 25 TAHUN 2025 TENTANG PENGHARGAAN INDUSTRI HALAL INDONESIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa untuk memperkuat ekosistem industri halal nasional melalui peningkatan partisipasi para pengguna dan produsen yang mendukung dan berperan aktif dalam menumbuhkan, mengembangkan, dan memberdayakan industri halal nasional, perlu mengubah ketentuan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 25 Tahun 2025 tentang Penghargaan Industri Halal Indonesia; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 25 Tahun 2025 tentang Penghargaan Industri Halal Indonesia;
Mengingat
: 1.
Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2.
Undang-Undang 39 Tahun 2008 tentang Kementerian
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang
Nomor
61
Tahun
2024
tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008
tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3.
Undang-Undang
Nomor
3
Tahun
2014
tentang
Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
2
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);
4.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan
Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5604) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang
Penyelenggaraan
Bidang
Jaminan
Produk
Halal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor
229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6998);
6.
Peraturan Presiden Nomor 167 Tahun 2024 tentang
Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 363);
7.
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2025
tentang
Organisasi
dan
Tata
Kerja
Kementerian
Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2025 Nomor 34);
8.
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 25 Tahun 2025
tentang Penghargaan Industri Halal Indonesia (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 367);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 25 TAHUN 2025 TENTANG PENGHARGAAN INDUSTRI HALAL INDONESIA.
Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 25 Tahun 2025 tentang Penghargaan Industri Halal Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 367) diubah sebagai berikut:
- Di
antara
angka
4
dan
angka
5 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 4a, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Industri Halal adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri yang menghasilkan produk halal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3
Penghargaan Industri Halal Indonesia atau Indonesia Halal Industry Awards yang selanjutnya disebut IHYA adalah penghargaan yang diberikan kepada Perusahaan Industri, Perusahaan Kawasan Industri, Pelaku Usaha, kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, Lembaga Jasa Keuangan, dan individu yang telah berperan aktif dan/atau melakukan inovasi terus menerus di bidang penumbuhan, pengembangan, dan pemberdayaan Industri Halal nasional.
Perusahaan Industri adalah setiap orang perseorangan atau korporasi yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri yang berkedudukan di Indonesia.
Perusahaan Kawasan Industri adalah perusahaan yang mengusahakan pengembangan dan pengelolaan kawasan industri. 4a. Sentra Industri Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut Sentra IKM adalah sekelompok industri kecil menengah dalam satu lokasi/tempat yang terdiri dari paling sedikit 5 (lima) unit usaha yang menghasilkan produk sejenis, menggunakan bahan baku sejenis, dan/atau melakukan proses produksi yang sama.
Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau korporasi yang melakukan kegiatan di bidang usaha selain industri, kawasan industri, dan/atau jasa keuangan.
Lembaga Jasa Keuangan adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan di sektor jasa keuangan.
Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
Sekretaris Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 3 (1) Pemberian IHYA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas kategori: a. Perusahaan Industri besar halal terbaik; b. Perusahaan Industri kecil dan menengah halal terbaik; c. Perusahaan Kawasan Industri yang mendukung pengembangan dan pemberdayaan Industri Halal terbaik;
4
d.
lembaga pengelola Sentra IKM yang mendukung
pengembangan dan pemberdayaan Industri
Halal terbaik;
e.
lembaga
pemerintahan
yang
memberikan
dukungan program halal terbaik;
f.
institusi pendidikan tinggi yang mendukung
pengembangan dan pemberdayaan Industri
Halal terbaik;
g.
Lembaga Jasa Keuangan yang memberikan
dukungan program halal terbaik;
h.
Pelaku
Usaha
yang
berkontribusi
dalam
pengembangan dan pemberdayaan Industri
Halal; dan
i.
individu
yang
berkontribusi
dalam
pengembangan dan pemberdayaan Industri
Halal.
(2)
Kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
atas subkategori yang ditetapkan oleh Sekretaris
Jenderal.
Pasal 4 dihapus.
Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 8 (1) Tim juri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c bertugas: a. melakukan penilaian; dan b. pengusulan penetapan calon penerima IHYA. (2) Tim juri untuk kategori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g paling sedikit beranggotakan: a. perwakilan
kementerian
yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang perindustrian;
b.
perwakilan
kementerian
yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang dalam negeri;
c.
perwakilan
kementerian
yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang kesekretariatan negara;
d.
perwakilan
lembaga
pemerintah
nonkementerian yang menyelenggarakan tugas
pemerintahan
di
bidang
penyelenggaraan
jaminan produk halal;
e.
perwakilan
lembaga
pemerintah
nonkementerian
yang
menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang pengawasan
keuangan negara/daerah dan pembangunan
nasional;
f.
perwakilan
lembaga
nonstruktural
yang
mempunyai tugas mempercepat, memperluas,
dan memajukan pengembangan ekonomi dan
5
keuangan syariah dalam rangka memperkuat
ketahanan ekonomi nasional; dan/atau
g.
perwakilan
lembaga
negara
yang
menyelenggarakan
sistem
pengaturan
dan
pengawasan
yang
terintegrasi
terhadap
keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan.
(3)
Tim juri untuk kategori sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h dan huruf i paling
sedikit
beranggotakan
pegawai
unit
kerja
di
lingkungan kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang perindustrian yang
merupakan unsur pendukung pelaksanaan tugas
dan fungsi kementerian di bidang Industri Halal.
- Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 9
(1)
Tahapan penyelenggaraan IHYA untuk kategori
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf
a sampai dengan huruf g terdiri atas:
a.
pengumuman;
b.
pendaftaran;
c.
seleksi dan penilaian;
d.
penetapan; dan
e.
penganugerahan.
(2)
Tahapan penyelenggaraan IHYA untuk kategori
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf
h dan huruf i terdiri atas:
a.
penilaian;
b.
penetapan; dan
c.
penganugerahan.
- Ketentuan ayat (2) Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 11
(1)
Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
ayat (1) huruf b dilakukan secara daring dengan
memenuhi:
a.
persyaratan administrasi; dan
b.
persyaratan teknis.
(2)
Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a berupa:
a.
untuk kategori sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf b:
1.
perizinan berusaha di bidang industri;
2.
telah menyampaikan data industri sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan
3.
pernyataan keikutsertaan dalam IHYA
dengan dibubuhi meterai;
b.
untuk kategori sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (1) huruf c:
6
perizinan berusaha di bidang kawasan industri;
telah menyampaikan data kawasan industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
surat keputusan pejabat terkait organisasi dan tata kerja institusi; dan
pernyataan keikutsertaan dalam IHYA dengan dibubuhi meterai; c. untuk kategori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dan huruf e:
surat keputusan pejabat terkait organisasi dan tata kerja institusi; dan
pernyataan keikutsertaan dalam IHYA dengan dibubuhi meterai;
d. untuk kategori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f:surat keputusan pejabat terkait organisasi dan tata kerja institusi;
profil institusi pendidikan tinggi; dan
pernyataan keikutsertaan dalam IHYA dengan dibubuhi meterai; dan e. untuk kategori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g:
nomor induk berusaha;
nomor izin usaha;
akta pendirian Lembaga Jasa Keuangan yang telah disahkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan
pernyataan keikutsertaan dalam IHYA dengan dibubuhi meterai. (3) Pernyataan keikutsertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa: a. pengisian lembar penilaian mandiri; dan/atau b. penyerahan data dukung secara daring. (5) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan sejak pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 14 (1) Bobot aspek penilaian untuk kategori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g kecuali huruf e meliputi: a. aspek teknis dengan bobot sebesar 50% (lima puluh persen) dari penilaian;
7
b. aspek manajemen dengan bobot sebesar 30% (tiga puluh persen) dari penilaian; dan c. aspek kampanye dengan bobot sebesar 20% (dua puluh persen) dari penilaian. (2) Bobot aspek penilaian untuk kategori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e meliputi: a. aspek perencanaan program dengan bobot sebesar 20% (dua puluh persen) dari penilaian; b. aspek pelaksanaan program dengan bobot sebesar 50% (lima puluh persen) dari penilaian; c. aspek pengawasan dan evaluasi program dengan bobot sebesar 15% (lima belas persen) dari penilaian; dan d. aspek kampanye dengan bobot sebesar 15% (lima belas persen) dari penilaian.
Pasal II
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
8
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Juli 2026
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,
Œ
AGUS GUMIWANG KARTASASMITA
Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д
DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,
Ѽ
DHAHANA PUTRA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR Ж
Konsideran (Menimbang & Mengingat)
a. bahwa untuk memperkuat ekosistem industri halal nasional melalui peningkatan partisipasi para pengguna dan produsen yang mendukung dan berperan aktif dalam menumbuhkan, mengembangkan, dan memberdayakan industri halal nasional, perlu mengubah ketentuan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 25 Tahun 2025 tentang Penghargaan Industri Halal Indonesia; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu
- Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
2
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);
4.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan
Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5604) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang
Penyelenggaraan
Bidang
Jaminan
Produk
Halal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor
229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6998);
6.
Peraturan Presiden Nomor 167 Tahun 2024 tentang
Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 363);
7.
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2025
tentang
Organisasi
dan
Tata
Kerja
Kementerian
Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2025 Nomor 34);
8.
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 25 Tahun 2025
tentang Penghargaan Industri Halal Indonesia (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 367);
