Permenperin No. 18 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Teknologi Industri Manufaktur - JDIH BPK
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2026
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
BALAI TEKNOLOGI INDUSTRI MANUFAKTUR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa untuk memperkuat daya saing industri manufaktur dan mendukung kebijakan hilirisasi serta kemandirian teknologi dalam negeri, perlu dibentuk unit pelaksana teknis di bidang teknologi industri manufaktur; b. bahwa pembentukan unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Teknologi Industri Manufaktur;
Mengingat
: 1.
Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2.
Undang-Undang
Nomor
39
Tahun
2008
tentang
Kementerian
Negara
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun
2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39
Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6994);
3. Undang-Undang
Nomor
3
Tahun
2014
tentang
Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 167 Tahun 2024 tentang
Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 363);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2023 tentang
Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan
Lembaga Pemerintah Nonkementerian (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 136);
6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2025
tentang
Organisasi
dan
Tata
Kerja
Kementerian
Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2025 Nomor 34);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI TEKNOLOGI INDUSTRI MANUFAKTUR.
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian. 2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian. 3. Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya yang mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang untuk membina dan mengembangkan industri logam, industri mesin, industri alat transportasi dan maritim, serta industri elektronika dan telematika.
BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI
Pasal 2 (1) Balai Teknologi Industri Manufaktur merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal. (2) Balai Teknologi Industri Manufaktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala.
Pasal 3 Balai Teknologi Industri Manufaktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan layanan teknologi manufaktur.
Pasal 4 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Balai Teknologi Industri Manufaktur menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan layanan pengembangan produk dan penerapan teknologi industri seperti rekayasa desain produk, pembuatan purwarupa, dan pengujian performa produk sebelum menjadi produk komersial; b. pelaksanaan pendampingan transfer teknologi dan hilirisasi hasil riset; c. pengembangan kompetensi sumber daya manusia industri di bidang teknologi manufaktur; d. pendampingan penerapan standar teknologi manufaktur; e. pelaksanaan fasilitasi jejaring, integrator, dan kerja sama dengan pihak terkait di bidang teknologi manufaktur; f. pelaksanaan adopsi teknologi untuk mendukung penguatan daya saing industri manufaktur nasional; g. pelaksanaan urusan perencanaan, program, anggaran, sumber daya manusia, keuangan, organisasi, tata laksana, kerja sama, hubungan masyarakat, data dan informasi, pengelolaan barang milik negara, persuratan, perpustakaan, kearsipan, dan rumah tangga; dan h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.
BAB III SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 5 (1) Balai Teknologi Industri Manufaktur terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; dan b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. (2) Bagan susunan organisasi Balai Teknologi Industri Manufaktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 6 Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, program, anggaran, sumber daya manusia, keuangan, organisasi, tata laksana, kerja sama, hubungan masyarakat, data dan informasi, pengelolaan barang milik negara, persuratan, perpustakaan, kearsipan, dan rumah tangga serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.
BAB IV JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA
Pasal 7 Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana dapat ditetapkan di lingkungan Balai Teknologi Industri Manufaktur sesuai dengan kebutuhan, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 8 (1) Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dan pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Teknologi Industri Manufaktur sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jabatan fungsional dan jabatan pelaksana dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi. (3) Pelaksanaan tugas dan penugasan jabatan fungsional dan jabatan pelaksana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 9 (1) Jumlah jabatan fungsional dan jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja. (2) Tugas, jenis, dan jenjang jabatan fungsional dan jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB V TATA KERJA
Pasal 10 Kepala dalam melaksanakan tugas dan fungsinya menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
Pasal 11 Balai Teknologi Industri Manufaktur menyiapkan bahan penyusunan proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antarunit organisasi di lingkungan Balai Teknologi Industri Manufaktur.
Pasal 12 Kepala menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsinya masing- masing secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
Pasal 13 Balai Teknologi Industri Manufaktur menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Balai Teknologi Industri Manufaktur.
Pasal 14 Setiap unsur di lingkungan Balai Teknologi Industri Manufaktur dalam melaksanakan tugasnya, menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan internal maupun dalam hubungan antarinstansi lain yang bersangkutan sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
Pasal 15 Setiap unsur di lingkungan Balai Teknologi Industri Manufaktur menerapkan sistem pengendalian intern sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 16 (1) Kepala bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan serta memberikan pengarahan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan. (2) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 17 Dalam melaksanakan tugas, Kepala melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan masing-masing.
BAB VI JABATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN
Pasal 18 (1) Kepala merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III.b. (2) Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon IV.b.
Pasal 19 (1) Kepala dan Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diangkat dan diberhentikan oleh Menteri. (2) Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 20 Menteri dapat memberikan mandat pengangkatan dan pemberhentian Kepala dan Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VII LOKASI
Pasal 21 Balai Teknologi Industri Manufaktur berlokasi di Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat.
BAB VIII PENATAAN ORGANISASI
Pasal 22 Perubahan terhadap organisasi dan tata kerja Balai Teknologi Industri Manufaktur ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 23 Dalam pelaksanaan kegiatan di bidang teknologi manufaktur, Balai Teknologi Industri Manufaktur dapat menggunakan nomenklatur Indonesia Manufacturing Center.
BAB X KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Juni 2026
MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,
Œ
AGUS GUMIWANG KARTASASMITA
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal
Д
DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,
Ѽ
DHAHANA PUTRA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR Ж
LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2026
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI
TEKNOLOGI INDUSTRI MANUFAKTUR
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BALAI TEKNOLOGI
INDUSTRI MANUFAKTUR
MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
AGUS GUMIWANG KARTASASMITA
BALAI TEKNOLOGI INDUSTRI MANUFAKTUR SUBBAGIAN TATA USAHA JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA
Konsideran (Menimbang & Mengingat)
a. bahwa untuk memperkuat daya saing industri manufaktur dan mendukung kebijakan hilirisasi serta kemandirian teknologi dalam negeri, perlu dibentuk unit pelaksana teknis di bidang teknologi industri manufaktur; b. bahwa pembentukan unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
- Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang
Nomor
39
Tahun
2008
tentang
Kementerian
Negara
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun
2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994); - Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 167 Tahun 2024 tentang
Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 363);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2023 tentang
Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan
Lembaga Pemerintah Nonkementerian (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 136);
6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2025
tentang
Organisasi
dan
Tata
Kerja
Kementerian
Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2025 Nomor 34);
