Permenperin No. 14 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia untuk Minyak Goreng Sawit Secara Wajib - JDIH BPK
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA UNTUK MINYAK GORENG SAWIT SECARA WAJIB
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan pemberlakuan standar nasional Indonesia untuk minyak goreng sawit secara wajib, perlu menyesuaikan pengaturan pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia untuk Minyak Goreng Sawit Secara Wajib; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia untuk Minyak Goreng Sawit Secara Wajib;
Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994); 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6016); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6891); 8. Peraturan Presiden Nomor 167 Tahun 2024 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 363);
- Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45 Tahun 2022 tentang Standardisasi Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1120);
- Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 34);
- Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia untuk Minyak Goreng Sawit Secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 56);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA UNTUK MINYAK GORENG SAWIT SECARA WAJIB.
Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia untuk Minyak Goreng Sawit Secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 56) diubah sebagai berikut:
- Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 10
(1)
Perusahaan
Industri
sebagaimana
dimaksud
dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a harus memenuhi
persyaratan:
a.
memiliki
perizinan
berusaha
di
bidang
industri sesuai dengan lingkup KBLI 10435
dan/atau KBLI 10437;
b.
memiliki merek sendiri untuk produk Minyak
Goreng Sawit kelas 29 (dua puluh sembilan),
termasuk merek kolektif;
c.
memiliki dan menggunakan fasilitas produksi
paling sedikit berupa:
1.
fasilitas penyimpanan minyak kelapa
sawit dan Minyak Goreng Sawit;
2.
fasilitas fraksinasi; dan
3.
fasilitas pengemasan;
d.
memiliki peralatan uji paling sedikit berupa
peralatan uji vitamin A;
e.
telah menerapkan sistem manajemen mutu
ISO 9001:2015 dan/atau sistem manajemen
keamanan pangan; dan
f.
memiliki akun SIINas.
(2)
Dalam
hal
Perusahaan
Industri
merupakan
pengemas ulang, harus memenuhi persyaratan:
a.
memiliki
perizinan
berusaha
di
bidang
industri sesuai dengan lingkup KBLI 10437,
KBLI 82920, dan/atau KBLI 82922;
b.
memiliki merek sendiri untuk produk Minyak
Goreng Sawit kelas 29 (dua puluh sembilan),
termasuk merek kolektif;
c.
memiliki dan menggunakan fasilitas produksi
paling sedikit berupa:
1.
fasilitas penyimpanan; dan
2.
fasilitas pengemasan.
d.
telah menerapkan sistem manajemen mutu
ISO 9001:2015 dan/atau sistem manajemen
keamanan pangan; dan
e.
memiliki akun SIINas.
- Ketentuan ayat (1) Pasal 14 diubah dan ayat (2) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 14
(1)
Pada
laman
SIINas,
Perusahaan
Industri
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1)
huruf a harus:
a.
menginput data dengan mengisi formulir
isian;
b.
memilih SNI yang akan diajukan penilaian
kesesuaian;
c.
memilih
LSPro
yang
akan
melakukan
penilaian kesesuaian;
d.
mengunggah
bukti
kepemilikan
merek
berupa:
1.
sertifikat merek untuk produk Minyak
Goreng Sawit kelas 29 (dua puluh
sembilan)
yang
diterbitkan
oleh
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
Kementerian Hukum; atau
2.
persetujuan penggunaan merek untuk
merek kolektif; dan
e.
menggungah
dokumen
pendukung
lain
berupa:
1.
surat permohonan yang dicetak melalui
SIINas
dan
ditandatangani
oleh
pimpinan Perusahaan Industri;
2.
salinan akta pendirian perusahaan dan
perubahannya;
3.
perizinan
berusaha
dengan
lingkup
kegiatan usaha Industri Minyak Goreng
Sawit dengan KBLI 10435, KBLI 10437,
KBLI 82920, dan/atau KBLI 82922;
4.
sertifikat sistem manajemen mutu ISO
9001:2015 dan/atau sistem manajemen
keamanan pangan bagi yang sudah
memiliki
atau
surat
pernyataan
penerapan sistem manajemen mutu ISO
9001:2015 dan/atau sistem manajemen
keamanan pangan;
5.
surat
pernyataan
bermeterai
yang
dicetak
melalui
SIINas
dan
ditandatangani
oleh
pimpinan
Perusahaan Industri yang menyatakan
tidak akan mengedarkan, memasarkan
dan/atau memindahtangankan Minyak
Goreng
Sawit
sebelum
memperoleh
Sertifikat SNI dan SPPT SNI;
6.
diagram alir proses produksi;
7.
informasi produk Minyak Goreng Sawit
yang mencakup merek;
8.
daftar fasilitas produksi;
9.
daftar peralatan uji;
daftar pengendalian mutu produk dari mulai bahan baku sampai dengan produk akhir;
ilustrasi pembubuhan Tanda SNI;
daftar informasi terdokumentasi sesuai ISO 9001:2015 dan/atau sistem manajemen keamanan pangan;
struktur organisasi; dan
proses bisnis (interaksi antar proses). (2) Dihapus. (3) Dokumen pendukung lain berupa daftar peralatan uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e angka 9, dikecualikan dalam hal Perusahaan Industri merupakan pengemas ulang.
(4) Dalam hal Perusahaan Industri mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat SNI dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun setelah tanggal pendaftaran merek di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum namun sertifikat merek belum diterbitkan, Perusahaan Industri dapat mengunggah bukti pendaftaran merek sebagai pengganti sertifikat merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d.
(5) Dalam hal Perusahaan Industri pada saat pengajuan permohonan mengunggah bukti pendaftaran merek sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Perusahaan Industri yang bersangkutan harus telah memiliki sertifikat merek pada saat pelaksanaan Surveilen kedua.Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia untuk Minyak Goreng Sawit secara Wajib diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Juni 2026
MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,
Œ
AGUS GUMIWANG KARTASASMITA
Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д
DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,
Ѽ
DHAHANA PUTRA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR Ж
LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN
ATAS
PERATURAN
MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 3
TAHUN 2025 TENTANG PEMBERLAKUAN
STANDAR NASIONAL INDONESIA UNTUK
MINYAK GORENG SAWIT SECARA WAJIB
SKEMA SERTIFIKASI STANDAR NASIONAL INDONESIA UNTUK MINYAK GORENG SAWIT
A. Ruang Lingkup. Skema ini berlaku untuk sertifikasi awal, Surveilen, dan sertifikasi ulang/resertifikasi dalam rangka pemberlakuan SNI untuk Minyak Goreng Sawit secara wajib.
B.
Acuan Normatif
Dokumen yang dijadikan acuan dalam skema ini adalah:
1.
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45 Tahun 2022, tentang
Standardisasi Industri; dan
2.
SNI 7709:2019 Minyak Goreng Sawit.
C. Prosedur Sertifikasi Prosedur Sertifikasi menggunakan sistem sertifikasi tipe 5 (lima).
D. Tahapan Sertifikasi Pelaksanaan sertifikasi dilakukan dengan tahapan:
No
Ketentuan
Uraian
Tahap I: Seleksi
1.
Permohonan
a.
Dilakukan secara elektronik melalui SIINas
Untuk Perusahaan Industri
Perwakilan Resmi
1)
menginput data dengan mengisi formulir isian;
2)
memilih SNI yang akan diajukan penilaian kesesuaian;
3)
memilih LSPro yang akan melakukan penilaian kesesuaian;
4)
mengunggah bukti kepemilikan merek berupa sertifikat merek untuk produk
Minyak Goreng Sawit kelas 29 (dua puluh sembilan) yang diterbitkan oleh
Direktorat
Jenderal
Kekayaan
Intelektual
Kementerian
Hukum
atau
persetujuan penggunaan merek untuk merek kolektif; dan
5)
menggungah dokumen pendukung lain berupa:
a)
surat
permohonan
yang
dicetak melalui SIINas dan
ditandatangani oleh pimpinan
Perusahaan Industri;
a)
surat permohonan yang dicetak
melalui SIINas dan ditandatangani
oleh pimpinan Perwakilan Resmi;
b)
salinan
akta
pendirian
perusahaan
dan
perubahannya;
b)
salinan akta pendirian Produsen di
Luar Negeri dan perubahannya;
c)
perizinan
berusaha
dengan
lingkup
kegiatan
usaha
Industri Minyak Goreng Sawit
dengan nomor KBLI 10435,
KBLI
10437,
KBLI
82920,
dan/atau KBLI 82922;
c)
perizinan berusaha dengan ruang
lingkup kegiatan usaha Industri
Minyak Goreng Sawit atau surat
keterangan
dari
otoritas
yang
berwenang di negara setempat;
d)
sertifikat sistem manajemen
mutu ISO 9001:2015 atau
sistem manajemen keamanan
pangan
bagi
yang
sudah
memiliki
atau
surat
pernyataan penerapan sistem
d)
sertifikat sistem manajemen mutu
ISO 9001:2015 dan/atau sistem
manajemen kemanan pangan;
No
Ketentuan
Uraian
manajemen
mutu
ISO
9001:2015 dan/atau sistem
manajemen
keamanan
pangan;
e)
surat pernyataan bermeterai
yang dicetak melalui SIINas
dan
ditandatangani
oleh
pimpinan Perusahaan Industri
yang menyatakan tidak akan
mengedarkan,
memasarkan
dan/atau
memindahtangankan Minyak
Goreng
Sawit
sebelum
memperoleh Sertifikat SNI dan
SPPT SNI;
e)
surat pernyataan bermeterai yang
dicetak
melalui
SIINas
dan
ditandatangani
oleh
pimpinan
Perwakilan Resmi yang menyatakan
tidak
akan
mengedarkan,
memasarkan
dan/atau
memindahtangankan
Minyak
Goreng Sawit sebelum memperoleh
Sertifikat SNI dan SPPT SNI;
f)
diagram alir proses produksi;
f)
diagram alir proses produksi;
g)
informasi
produk
Minyak
Goreng Sawit yang mencakup
merek;
g)
informasi produk Minyak Goreng
Sawit yang mencakup merek;
h)
daftar fasilitas produksi;
h)
daftar fasilitas produksi;
i)
daftar peralatan uji;
i)
daftar peralatan uji;
j)
daftar
pengendalian
mutu
produk dari mulai bahan baku
sampai dengan produk akhir;
j)
daftar pengendalian mutu produk
dari mulai bahan baku sampai
dengan produk akhir;
k)
ilustrasi pembubuhan Tanda
SNI;
k)
ilustrasi pembubuhan Tanda SNI;
l)
daftar
informasi
terdokumentasi
sesuai
ISO
9001:2015 dan/atau sistem
l)
daftar
informasi
terdokumentasi
sesuai ISO 9001:2015 dan/atau
sistem
manajemen
keamanan
pangan;
No Ketentuan Uraian manajemen keamanan pangan; m) struktur organisasi; dan m) struktur organisasi; n) Proses bisnis. n) proses bisnis; o) dokumen legalitas persyaratan Perwakilan Resmi yang berupa: i. salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya; ii. perizinan berusaha; iii. bukti penunjukan sebagai Perwakilan Resmi dalam bentuk akta otentik yang dibuat di hadapan notaris di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia; iv. perjanjian lisensi merek untuk produk Minyak Goreng Sawit kelas 29 (dua puluh sembilan) dari Produsen di Luar Negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Resmi yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; v. bukti pencatatan perjanjian lisensi merek untuk produk Minyak Goreng Sawit kelas 29 (dua puluh sembilan) dari Produsen di Luar Negeri sebagai pemilik merek kepada
No
Ketentuan
Uraian
Perwakilan
Resmi
yang
diterbitkan
oleh
Direktorat
Jenderal Kekayaan Intelektual
Kementerian Hukum; dan
vi. bukti menguasai gudang di
kota/kabupaten
yang
sama
atau kota/kabupaten terdekat
dengan
tempat
kedudukan
Perwakilan Resmi.
Dalam hal permohonan penerbitan Sertifikat
SNI dilakukan oleh Perusahaan Industri
dalam
rangka
Kerja
Sama
Merek,
Perusahaan Industri penerima Kerja Sama
Merek juga harus mengunggah dokumen lain
yang diperlukan:
Dalam
hal
permohonan
penerbitan
Sertifikat SNI dilakukan oleh Produsen di
Luar Negeri dalam rangka Kerja Sama
Merek, Produsen di Luar Negeri penerima
Kerja Sama Merek melalui Perwakilan
Resmi juga harus mengunggah dokumen
lain yang diperlukan:
a.
apabila pemberi Kerja Sama Merek
merupakan
Perusahaan
Industri
lainnya berupa:
a.
apabila pemberi Kerja Sama Merek
merupakan
Perusahaan
Industri
berupa:
1)
salinan akta pendirian perusahaan
dan perubahaannya milik pemberi
Kerja Sama Merek;
1)
salinan
akta
pendirian
perusahaan
dan
perubahaannya milik pemberi
Kerja Sama Merek;
2)
perizinan berusaha dengan lingkup
kegiatan usaha Industri Minyak
Goreng Sawit, dengan nomor KBLI
10435
dan/atau
10437
milik
pemberi Kerja Sama Merek;
2)
perizinan
berusaha
dengan
lingkup
kegiatan
usaha
Industri Minyak Goreng Sawit,
dengan nomor KBLI 10435
dan/atau 10437 milik pemberi
Kerja Sama Merek;
No Ketentuan Uraian 3) Sertifikat SNI milik pemberi Kerja Sama Merek dengan merek yang akan dikerjasamakan tercantum dalam Sertifikat SNI; 3) Sertifikat SNI milik pemberi Kerja Sama Merek dengan merek yang akan dikerjasamakan tercantum dalam Sertifikat SNI; 4) perjanjian lisensi merek untuk produk Minyak Goreng Sawit kelas 29 (dua puluh sembilan) dari pemberi Kerja Sama Merek kepada penerima Kerja Sama Merek yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; 4) perjanjian lisensi merek untuk produk Minyak Goreng Sawit kelas 29 (dua puluh sembilan) dari pemberi Kerja Sama Merek kepada penerima Kerja Sama Merek yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; 5) bukti pencatatan perjanjian lisensi merek untuk produk Minyak Goreng Sawit kelas 29 (dua puluh sembilan) dari pemberi Kerja Sama Merek kepada penerima Kerja Sama Merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; 5) bukti pencatatan perjanjian lisensi merek untuk produk Minyak Goreng Sawit kelas 29 (dua puluh sembilan) dari pemberi Kerja Sama Merek kepada penerima Kerja Sama Merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; 6) surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek yang menyatakan tidak akan mengedarkan, 6) surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek yang menyatakan tidak akan
No Ketentuan Uraian memasarkan dan/atau memindahtangankan Minyak Goreng Sawit sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI; dan mengedarkan, memasarkan dan/atau memindahtangankan Minyak Goreng Sawit sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI; dan 7) Sertifikat SNI milik Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek yang masih berlaku; atau 7) Sertifikat SNI milik Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek yang masih berlaku; atau b. apabila pemberi Kerja Sama Merek merupakan Produsen di Luar Negeri berupa: b. apabila pemberi Kerja Sama Merek merupakan Produsen di Luar Negeri lainnya berupa: 1) salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya milik pemberi Kerja Sama Merek; 1) salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya milik pemberi Kerja Sama Merek; 2) perizinan berusaha dengan lingkup kegiatan usaha industri Minyak Goreng Sawit milik pemberi Kerja Sama Merek atau surat keterangan dari otoritas yang berwenang di negara setempat; 2) perizinan berusaha dengan lingkup kegiatan usaha industri Minyak Goreng Sawit milik pemberi Kerja Sama Merek atau surat keterangan dari otoritas yang berwenang di negara setempat; 3) Sertifikat SNI milik pemberi Kerja Sama Merek yang masih berlaku dengan merek yang akan dikerjasamakan tercantum dalam Sertifikat SNI; 3) Sertifikat SNI milik pemberi Kerja Sama Merek yang masih berlaku dengan merek yang akan dikerjasamakan tercantum dalam Sertifikat SNI; 4) perjanjian lisensi merek untuk produk Minyak Goreng Sawit kelas 4) perjanjian lisensi merek untuk produk Minyak Goreng Sawit
No Ketentuan Uraian 29 (dua puluh sembilan) dari pemberi Kerja Sama Merek kepada penerima Kerja Sama Merek yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; kelas 29 (dua puluh sembilan) dari pemberi Kerja Sama Merek kepada penerima Kerja Sama Merek yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; 5) bukti pencatatan perjanjian lisensi merek untuk produk Minyak Goreng Sawit kelas 29 (dua puluh sembilan) dari pemberi Kerja Sama Merek kepada penerima Kerja Sama Merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; 5) bukti pencatatan perjanjian lisensi merek untuk produk Minyak Goreng Sawit kelas 29 (dua puluh sembilan) dari pemberi Kerja Sama Merek kepada penerima Kerja Sama Merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; 6) surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan dan/atau memindahtangankan Minyak Goreng Sawit sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI; 6) surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan dan/atau memindahtangankan Minyak Goreng Sawit sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI;
No
Ketentuan
Uraian
7)
Sertifikat SNI milik Perusahaan
Industri
penerima
Kerja
Sama
Merek; dan
7)
Sertifikat SNI milik Produsen di
Luar Negeri penerima Kerja
Sama Merek; dan
8)
dokumen
legalitas
Perwakilan
Resmi yang berupa:
8)
dokumen legalitas Perwakilan
Resmi pemberi Kerja Sama
Merek yang berupa:
a)
salinan
akta
pendirian
perusahaan
dan
perubahannya;
a)
salinan
akta
pendirian
perusahaan
dan
perubahannya;
b)
perizinan berusaha;
b)
perizinan berusaha;
c)
bukti
penunjukan
sebagai
Perwakilan
Resmi
dalam
bentuk
akta
otentik
yang
dibuat dihadapan notaris di
wilayah
hukum
Negara
Kesatuan Republik Indonesia;
c)
bukti penunjukan sebagai
Perwakilan Resmi dalam
bentuk akta otentik yang
dibuat dihadapan notaris
di wilayah hukum Negara
Kesatuan
Republik
Indonesia;
d)
perjanjian lisensi merek untuk
produk Minyak Goreng Sawit
kelas 29 (dua puluh sembilan)
dari Produsen di Luar Negeri
sebagai pemilik merek kepada
Perwakilan
Resmi
yang
dicatatkan
di
Direktorat
Jenderal Kekayaan Intelektual
Kementerian Hukum;
d)
perjanjian lisensi merek
untuk
produk
Minyak
Goreng Sawit kelas 29 (dua
puluh
sembilan)
dari
Produsen di Luar Negeri
sebagai
pemilik
merek
kepada Perwakilan Resmi
yang
dicatatkan
di
Direktorat
Jenderal
Kekayaan
Intelektual
Kementerian Hukum;
e)
bukti pencatatan perjanjian
lisensi merek untuk produk
e)
bukti
pencatatan
perjanjian lisensi merek
No
Ketentuan
Uraian
Minyak Goreng Sawit kelas 29
(dua puluh sembilan) dari
Produsen
di
Luar
Negeri
sebagai pemilik merek kepada
Perwakilan
Resmi
yang
diterbitkan
oleh
Direktorat
Jenderal Kekayaan Intelektual
Kementerian Hukum; dan
untuk
produk
Minyak
Goreng Sawit kelas 29 (dua
puluh
sembilan)
dari
Produsen di Luar Negeri
sebagai
pemilik
merek
kepada Perwakilan Resmi
yang
diterbitkan
oleh
Direktorat
Jenderal
Kekayaan
Intelektual
Kementerian Hukum; dan
f)
bukti menguasai gudang di
kota/kabupaten yang sama
atau kota/kabupaten terdekat
dengan
tempat
kedudukan
Perwakilan Resmi.
f)
bukti menguasai gudang
di kota/kabupaten yang
sama
atau
kota/kabupaten terdekat
dengan tempat kedudukan
Perwakilan Resmi.
Dalam hal permohonan penerbitan Sertifikat
SNI dilakukan oleh Perusahaan Industri
dalam rangka Maklun, Perusahaan Industri
penerima Maklun juga harus mengunggah
dokumen lain yang diperlukan:
Dalam
hal
permohonan
penerbitan
Sertifikat SNI dilakukan oleh Produsen di
Luar Negeri dalam rangka Maklun,
Produsen
di
Luar
Negeri
melalui
Perwakilan
Resmi
sebagai
penerima
Maklun
juga
harus
mengunggah
dokumen lain yang diperlukan:
a. apabila pemberi
Maklun merupakan
Pelaku Usaha selain Perusahaan Industri
berupa:
a.
apabila pemberi Maklun merupakan
Pelaku Usaha selain Perusahaan
Industri berupa:
1)
salinan akta pendirian perusahaan
dan perubahaannya milik pemberi
Maklun;
1)
salinan
akta
pendirian
perusahaan
dan
perubahaannya milik pemberi
Maklun;
No Ketentuan Uraian 2) perizinan berusaha milik pemberi Maklun; 2) perizinan berusaha milik pemberi Maklun; 3) sertifikat merek untuk produk Minyak Goreng Sawit kelas 29 (dua puluh sembilan) milik pemberi Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; 3) sertifikat merek untuk produk Minyak Goreng Sawit kelas 29 (dua puluh sembilan) milik pemberi Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Republik Indonesia; 4) perjanjian lisensi merek untuk produk Minyak Goreng Sawit kelas 29 (dua puluh sembilan) dari pemberi Maklun kepada penerima Maklun yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; 4) perjanjian lisensi merek untuk produk Minyak Goreng Sawit kelas 29 (dua puluh sembilan) dari pemberi Maklun kepada penerima Maklun yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; 5) bukti pencatatan perjanjian lisensi merek untuk produk Minyak Goreng Sawit kelas 29 (dua puluh sembilan) dari pemberi Maklun kepada penerima Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; 5) bukti pencatatan perjanjian lisensi merek untuk produk Minyak Goreng Sawit kelas 29 (dua puluh sembilan) dari pemberi Maklun kepada penerima Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; 6) surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan 6) surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan
No Ketentuan Uraian Perusahaan Industri pemberi Maklun yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan dan/atau memindahtangankan Minyak Goreng Sawit sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI; dan Perusahaan Industri pemberi Maklun yang menyatakan tidak akan
mengedarkan, memasarkan dan/atau memindahtangankan Minyak Goreng Sawit sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI; dan 7) Sertifikat SNI milik Perusahaan Industri penerima Maklun yang masih berlaku; atau 7) Sertifikat SNI milik Produsen di Luar Negeri penerima Maklun yang masih berlaku; atau b. apabila pemberi Maklun merupakan Pelaku Usaha di luar negeri selain Produsen di Luar Negeri berupa: b. apabila pemberi Maklun merupakan Pelaku Usaha di luar selain Produsen di Luar Negeri berupa: 1) salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya milik pemberi Maklun; 1) salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya milik pemberi Maklun; 2) perizinan berusaha milik pemberi Maklun atau surat keterangan dari otoritas yang berwenang di negara setempat; 2) perizinan berusaha milik pemberi Maklun atau surat keterangan dari otoritas yang berwenang di negara setempat; 3) sertifikat merek untuk produk Minyak Goreng Sawit kelas 29 (dua puluh sembilan) milik pemberi Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; 3) sertifikat merek untuk produk Minyak Goreng Sawit kelas 29 (dua puluh sembilan) milik pemberi Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; 4) perjanjian lisensi merek untuk produk Minyak Goreng Sawit kelas 4) perjanjian lisensi merek untuk produk Minyak Goreng Sawit
No
Ketentuan
Uraian
29
(dua
puluh
sembilan)
dari
pemberi Maklun kepada penerima
Maklun
yang
dicatatkan
di
Direktorat
Jenderal
Kekayaan
Intelektual Kementerian Hukum;
kelas 29 (dua puluh sembilan)
dari pemberi Maklun kepada
penerima
Maklun
yang
dicatatkan
di
Direktorat
Jenderal Kekayaan Intelektual
Kementerian Hukum;
5)
bukti pencatatan perjanjian lisensi
merek untuk produk Minyak Goreng
Sawit kelas 29 (dua puluh sembilan)
dari
pemberi
Maklun
kepada
penerima Maklun yang diterbitkan
oleh Direktorat Jenderal Kekayaan
Intelektual Kementerian Hukum;
5)
bukti
pencatatan
perjanjian
lisensi merek untuk produk
Minyak Goreng Sawit kelas 29
(dua
puluh
sembilan)
dari
pemberi
Maklun
kepada
penerima
Maklun
yang
diterbitkan
oleh
Direktorat
Jenderal Kekayaan Intelektual
Kementerian Hukum;
6)
surat pernyataan bermeterai yang
dicetak
melalui
SIINas
dan
ditandatangani
oleh
pimpinan
Perusahaan
Industri
pemberi
Maklun yang menyatakan tidak
akan mengedarkan, memasarkan
dan/atau
memindahtangankan
Minyak
Goreng
Sawit
sebelum
memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT
SNI;
6)
surat pernyataan bermeterai
yang dicetak melalui SIINas dan
ditandatangani oleh pimpinan
Perusahaan Industri pemberi
Maklun yang menyatakan tidak
akan
mengedarkan,
memasarkan
dan/atau
memindahtangankan
Minyak
Goreng
Sawit
sebelum
memperoleh Sertifikat SNI dan
SPPT SNI;
7)
Sertifikat
SNI
milik
Perusahaan
Industri penerima Maklun yang
masih berlaku; dan
7)
Sertifikat SNI milik Produsen di
Luar Negeri penerima Maklun
yang masih berlaku; dan
No Ketentuan Uraian 8) dokumen legalitas Perwakilan Perusahaan pemberi Maklun yang berupa: 8) dokumen legalitas Perwakilan Perusahaan pemberi Maklun yang berupa: a) salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya; a) salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya; b) perizinan berusaha; b) perizinan berusaha; c) bukti penunjukan sebagai Perwakilan Perusahaan dalam bentuk akta otentik yang dibuat dihadapan notaris di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia; c) bukti penunjukan sebagai Perwakilan Perusahaan dalam bentuk akta otentik yang dibuat dihadapan notaris di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia; d) perjanjian lisensi merek untuk produk Minyak Goreng Sawit kelas 29 (dua puluh sembilan) dari Pelaku Usaha di luar negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Perusahaan yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan d) perjanjian lisensi merek untuk produk Minyak Goreng Sawit kelas 29 (dua puluh sembilan) dari Pelaku Usaha di luar negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Perusahaan yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan e) bukti pencatatan perjanjian lisensi merek untuk produk Minyak Goreng Sawit kelas 29 (dua puluh sembilan) dari e) bukti pencatatan perjanjian lisensi merek untuk produk Minyak Goreng Sawit kelas 29 (dua
No Ketentuan Uraian Pelaku Usaha di luar negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Perusahaan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum. puluh sembilan) dari Pelaku Usaha di luar negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Perusahaan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum. b. Kepala Badan melakukan verifikasi atas kebenaran isian formulir dan kelengkapan dokumen yang diunggah oleh Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi. c. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi ditemukan ketidaksesuaian, Kepala Badan melalui SIINas meminta Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi untuk melakukan klarifikasi dan/atau melengkapi dokumen. d. Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi harus melakukan klarifikasi dan/atau melengkapi dokumen paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permintaan dari Kepala Badan. e. Dalam hal Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi tidak menyampaikan klarifikasi dan/atau tidak melengkapi dokumen sampai dengan batas waktu yang ditentukan, pengajuan permohonan penerbitan Sertifikat SNI dinyatakan batal. f. Dalam hal isian formulir dan kelengkapan dokumen permohonan penerbitan Sertifikat SNI dinyatakan telah sesuai dan lengkap, Kepala Badan melalui SIINas meneruskan kepada LSPro. g. Dalam hal LSPro membutuhkan dokumen tambahan terkait penilaian kesesuaian, Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi harus melengkapi dan menyampaikannya kepada LSPro. Catatan: a. Merek milik sendiri dibuktikan dengan:
- pemilik sertifikat merek sama dengan nama pemohon Sertifikat SNI (Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri);
No
Ketentuan
Uraian
2. pemilik sertifikat merek tercantum dalam akta pendirian perusahaan
(Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri);
3. pemilik sertifikat merek dan perusahaan pemohon penerbitan Sertifikat SNI
merupakan bagian dari perusahaan multinasional;
4. merek yang diperoleh dari pengalihan dari pemilik asli kepada pemilik yang baru
(Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri); atau
5. merek yang diperoleh melalui persetujuan penggunaan untuk merek kolektif.
b.
Dalam hal Perwakilan Resmi merupakan pemilik merek dan induk dari Produsen di
Luar Negeri, maka Perwakilan Resmi dapat mengunggah bukti pencatatan
perjanjian lisensi merek dari Perwakilan Resmi kepada Produsen di Luar Negeri yang
diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum.
c.
Dalam hal Perusahaan Industri mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat SNI
mengunggah bukti pendaftaran merek, Perusahaan Industri yang bersangkutan
harus telah memiliki sertifikat merek pada saat pelaksanaan Surveilen kedua.
d.
Untuk Perwakilan Resmi, dokumen salinan akta pendirian Produsen di Luar Negeri
dan perubahannya, perizinan berusaha dengan ruang lingkup kegiatan usaha
Industri Minyak Goreng Sawit atau surat keterangan dari otoritas yang berwenang
di negara setempat, harus diunggah sebanyak 2 (dua) salinan dengan ketentuan:
1)
1 (satu) salinan asli yang dilegalisasi oleh pejabat diplomatik di bidang
perindustrian, bidang ekonomi atau perwakilan konsuler Indonesia di negara
setempat; dan
2)
1 (satu) salinan terjemahan dalam bahasa Indonesia yang diterjemahkan oleh
penerjemah tersumpah.
e. Untuk Perwakilan Resmi, dokumen diagram alir proses produksi, informasi produk
Minyak Goreng Sawit yang mencakup merek, daftar fasilitas produksi, daftar
peralatan uji, daftar pengendalian mutu produk dari mulai bahan baku sampai
dengan produk akhir, daftar informasi terdokumentasi sesuai ISO 9001:2015
dan/atau sistem manajemen keamanan pangan, struktur organisasi, dan proses
bisnis diterjemahkan dalam bahasa Indonesia.
No
Ketentuan
Uraian
f.
Dokumen pendukung lain berupa perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada
huruf a angka 5) huruf c), dengan lingkup kegiatan usaha Industri Minyak Goreng
Sawit dengan nomor KBLI 10437, KBLI 82920, dan/atau KBLI 82922 dalam hal
Perusahaan Industri merupakan pengemas ulang.
g. Dokumen pendukung lain berupa daftar peralatan uji sebagaimana dimaksud pada
huruf a angka 5) huruf i), dikecualikan dalam hal Perusahaan Industri merupakan
pengemas ulang.
h. Sertifikat sistem manajemen mutu dan/atau sistem manajemen keamanan pangan
harus diterbitkan oleh:
1)
lembaga sertifikasi sistem manajemen mutu dan/atau keamanan pangan yang
telah diakreditasi oleh KAN; dan/atau
2)
lembaga sertifikasi sistem manajemen mutu dan keamanan pangan yang telah
diakreditasi oleh badan lembaga akreditasi penandatangan perjanjian saling
pengakuan melalui kerja sama akreditasi internasional
i.
Dalam hal terdapat Kerja Sama Merek atau Maklun dan pemberi Kerja Sama Merek
merupakan Produsen di Luar Negeri atau pemberi Maklun merupakan Pelaku Usaha
di luar negeri maka:
1)
salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya milik pemberi Kerja Sama
Merek/Maklun; dan
2)
perizinan berusaha milik pemberi Kerja Sama Merek/Maklun atau surat
keterangan dari otoritas yang berwenang di negara setempat,
harus diunggah sebanyak 2 (dua) salinan dengan ketentuan:
1)
1 (satu) salinan asli yang dilegalisasi oleh pejabat diplomatik di bidang
perindustrian, bidang ekonomi atau perwakilan konsuler Indonesia di negara
setempat; dan
2)
1 (satu) salinan terjemahan dalam bahasa Indonesia yang diterjemahkan oleh
penerjemah tersumpah.
No
Ketentuan
Uraian
2.
Sistem Manajemen Mutu yang
diterapkan
a. Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001:2015 atau revisinya; dan/atau
b. Sistem manajemen keamanan pangan atau revisinya.
3.
Durasi Audit
Jumlah minimal durasi audit:
a.
Audit kecukupan, 1 (satu) mandays
(orang hari).
b.
Audit kesesuaian untuk sertifikasi awal
(baru)
atau
resertifikasi
4
(empat)
mandays (orang hari), tidak termasuk
waktu pengambilan contoh.
c.
Audit kesesuaian untuk sertifikasi awal
(baru) atau resertifikasi 2 (dua) mandays
(orang
hari)
terhadap
Perusahaan
Industri merupakan pengemas ulang,
tidak termasuk waktu pengambilan
contoh.
Jumlah minimal durasi audit:
a. Audit kecukupan, 1 (satu) mandays
(orang hari).
b. Audit kesesuaian untuk sertifikasi
awal (baru) atau resertifikasi 6 (enam)
mandays (orang hari), tidak termasuk
waktu pengambilan contoh.
Catatan:
Durasi audit tersebut di atas tidak termasuk waktu perjalanan dan karantina.
Jika auditor merangkap sebagai petugas pengambil contoh (PPC), maka pelaksanaan pengambilan contoh harus di luar waktu audit.
Pelaksanan audit dan/atau pengambilan contoh tidak boleh dilakukan secara berturut-turut. Dalam setiap pelaksanaan audit dan/atau pengambilan contoh, auditor dan PPC harus kembali ke tempat kedudukan LSPro yang menugaskan sebelum melakukan audit dan/atau pengambilan contoh berikutnya. 4. Personil Auditor, Petugas Pengambil Contoh a. Memiliki kompetensi yang sesuai/sejenis; b. Merupakan Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Indonesia; c. Lancar berbahasa Indonesia; d. Memahami ketentuan peraturan perundang-undangan; e. Telah diregistrasi oleh Menteri melalui SIINas; dan
No
Ketentuan
Uraian
f. Terdaftar di 1 (satu) LSPro (berada dalam 1 (satu) kementerian/lembaga) serta
mendapatkan penugasan dari LSPro dimaksud.
5.
Laboratorium
Uji
yang
digunakan.
Laboratorium Uji yang digunakan:
a.
Laboratorium Uji di dalam negeri; atau
b.
Laboratorium Uji di luar negeri.
Laboratorium Uji di dalam negeri harus memenuhi persyaratan:
a.
telah diakreditasi oleh KAN sesuai dengan lingkup SNI Minyak Goreng Sawit; dan
b.
ditunjuk oleh Menteri
catatan:
Bahwa yang dimaksud dengan “telah diakreditasi oleh KAN sesuai dengan lingkup SNI
Minyak Goreng Sawit” adalah telah terakreditasi untuk sebagian atau seluruh parameter
pengujian yang tercantum dalam SNI Minyak Goreng Sawit.
Laboratorium Uji di luar negeri harus memenuhi persyaratan:
a.
telah diakreditasi dengan ruang lingkup yang sesuai oleh badan akreditasi
penandatangan perjanjian saling pengakuan melalui kerja sama akreditasi
internasional;
b.
negara tempat Laboratorium Uji berada memiliki perjanjian bilateral atau
multilateral di bidang regulasi teknis dengan Pemerintah Republik Indonesia; dan
c.
ditunjuk oleh Menteri.
Petugas Penguji dari Laboratorium Uji di dalam negeri merupakan:
1)
petugas yang memiliki kompetensi pada bidangnya;
2)
merupakan Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Indonesia;
3)
lancar berbahasa Indonesia;
4)
memahami peraturan perundang-undangan; dan
5)
terdaftar di Laboratorium Uji yang memberikan penugasan.
Tahap II : Determinasi
1.
Audit Tahap I (Audit Kecukupan) a.
Dilakukan jika dokumen pada tahap seleksi telah lengkap, benar dan sesuai
persyaratan;
b.
Dilakukan oleh tim atau perwakilan tim yang akan melaksanakan audit tahap II
(audit kesesuaian);
No
Ketentuan
Uraian
c.
Melakukan tinjauan dokumen administrasi dan dokumen tambahan terkait sistem
manajemen mutu atau sistem manajemen keamanan pangan yang diterjemahkan
dalam bahasa Indonesia, yaitu:
1)
pedoman mutu;
2)
rencana mutu;
3)
diagram alir proses produksi;
4)
laporan audit internal yang terakhir;
5)
laporan rapat tinjauan manajemen yang terakhir;
6)
struktur organisasi;
7)
peta lokasi;
8)
daftar peralatan utama produksi;
9)
daftar peralatan uji;
10) daftar informasi terdokumentasi;
11) proses bisnis; dan
12) daftar pengendalian mutu produk dari mulai bahan baku sampai produk akhir,
yang disediakan oleh pemohon untuk menentukan kesiapan penilaian kesesuaian
di lapangan.
d.
Memastikan
kebenaran
dan
kesesuaian
dokumen
dan
daftar
informasi
terdokumentasi yang disampaikan oleh pemohon;
e.
Memastikan pemenuhan persyaratan fasilitas proses produksi dan/atau meliputi
peralatan produksi minimal dan quality control yang dimiliki.
2.
Audit
Tahap
II
(Audit
Kesesuaian)
a.
Audit tahap II (audit kesesuaian) dilakukan jika telah memenuhi persyaratan audit
tahap I;
b.
Ketua tim harus memastikan rencana audit (audit plan) dan rencana pengambilan
contoh (sampling plan) yang disiapkan oleh PPC sesuai dengan SNI 7709:2019 yang
diajukan;
c.
Paling sedikit 1 (satu) orang dari tim auditor memiliki kompetensi produk Minyak
Goreng Sawit;
No Ketentuan Uraian d. Audit untuk proses produksi dan pengendalian mutu harus dilakukan oleh auditor yang memiliki kompetensi produk Minyak Goreng Sawit. 3. Lingkup Yang Diaudit a. Pada sertifikasi awal atau sertifikasi ulang (resertifikasi), audit sistem manajemen mutu atau sistem manajemen keamanan pangan dilakukan pada seluruh elemen sistem fungsi organisasi; b. Audit dilakukan pada saat proses produksi sedang berjalan dan bisa diwakili oleh salah satu kelompok jenis media pengisi sesuai produk yang diajukan sertifikasi SNI. c. Proses produksi Konsistensi produk yang diajukan untuk sertifikasi harus diperiksa di lokasi produksi. Penilaian asesmen produksi dilakukan untuk memverifikasi: 1) Fasilitas, peralatan, personil dan prosedur yang digunakan untuk memverifikasi; 2) Kemampuan dan kompetensi untuk memantau, mengukur dan menguji produk sebelum dan setelah produksi; 3) Pengambilan contoh dan pengujian yang dilakukan oleh pabrik untuk memelihara konsistensi produk sehingga dapat menjamin kesesuaian persyaratan produk; 4) Pengendalian proses produksi sesuai dengan Huruf F dalam dokumen Skema Sertifikasi SNI untuk Minyak Goreng Sawit ini; 5) Kemampuan pabrik untuk mengidentifikasi dan memisahkan produk yang tidak sesuai; d. Tim audit melakukan verifikasi fasilitas kemampuan produksi (termasuk kapasitas produksi per jenis produk) untuk memastikan kemampuan Perusahaan Industri dan Produsen di Luar Negeri menghasilkan produk yang dimohonkan. 4. Titik Kritis Yang Perlu Diperhatikan Pada Saat Audit 1. Untuk Perusahan Industri dan Produsen di Luar Negeri a. Pemeriksaan barang masuk 1) Bahan baku 2) Fortifikan
No
Ketentuan
Uraian
3)
Penyimpanan
b.
Proses Produksi
1)
Fraksinasi
c.
Pemeriksaan produk akhir
1)
Pengemasan dan pelabelan
2.
Untuk Perusahaan Industri merupakan pengemas ulang
a.
Pemeriksaan barang masuk
1)
Bahan baku
2)
Penyimpanan
b.
Pemeriksaan produk akhir
1)
Pengemasan dan pelabelan
- Inspeksi dalam proses produksi (in process QC);
- Inspeksi barang keluar (outgoing QC);
- Penandaan.
- Peralatan Lab QC Minimal
Peralatan uji vitamin A.
Catatan: peralatan uji vitamin A dikecualikan bagi Perusahaan Industri yang merupakan
pengemas ulang.
6.
Kategori Ketidaksesuaian
a.
Mayor apabila:
1)
ketidaksesuaian
terkait
langsung
dengan
mutu
produk
sehingga
mengakibatkan ketidaksesuaian terhadap SNI 7709:2019 yang dimohonkan,
diberikan waktu perbaikan sesuai kesepakatan antara LSPro dengan
Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri paling lama 6 (enam) bulan,
berdasarkan alasan yang dapat diterima; dan/atau
2)
ketidaksesuaian terkait dengan sistem manajemen mutu atau sistem
manajemen keamanan pangan, diberikan waktu perbaikan maksimal 1 (satu)
bulan disertai dengan analisa penyebab ketidaksesuaian.
b.
Minor apabila terdapat ketidak-konsistenan dalam menerapkan sistem manajemen
mutu atau sistem manajemen keamanan pangan, maka Perusahaan Industri atau
No
Ketentuan
Uraian
Produsen di Luar Negeri menyampaikan tindakan perbaikan dan diberi waktu paling
lama 2 (dua) bulan disertai analisa penyebab ketidaksesuaian.
7.
Pengambilan Contoh
a.
Petugas pengambil contoh membuat Rencana Pengambilan Contoh yang disetujui
oleh Ketua Tim Auditor;
b.
Contoh diambil secara acak di aliran produksi dan/atau di gudang produksi;
c.
Contoh uji dilengkapi dengan Berita Acara Pengambilan Contoh (BAPC) dan Label
Contoh;
d.
Pengambilan contoh dilakukan sesuai SNI 19-0428-1998 atau revisinya;
e.
Pengambilan contoh dikelompokan berdasarkan jenis kemasan, yaitu:
- Logam (kaleng); dan/atau
- Non logam (plastik, jerigen, kaca, dan lainnya). f. Jika merek mewakili mutu (kualitasnya berbeda untuk setiap merek), maka pengambilan contoh dilakukan untuk setiap merek; g. Jika merek tidak mewakili mutu (kualitasnya sama untuk seluruh merek, maka contoh yang diambil dalam 1 (satu) siklus sertifikasi sebanyak 1 (satu) contoh uji mewakili seluruh merek dan kemasan yang diajukan sertifikasinya; h. Pengambilan contoh terdiri dari 3 (tiga) paket dengan rincian 1 (satu) paket contoh untuk pengujian, 1 (satu) paket contoh untuk arsip Laboratorium Uji dan 1 (satu) paket contoh untuk arsip Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri untuk setiap merek; i. Contoh uji diberikan identitas yang jelas tentang barang yang diambil contohnya, tanggal pengambilan contoh, produsen, dan petugas pengambil contoh, kemudian ditandatangani oleh kedua pihak serta dicap produsen, contoh dikemas dan diberi label; j. Contoh uji dikirimkan ke Laboratorium Uji oleh produsen.
- Cara Pengujian
a.
Pengujian dilakukan dengan mengacu pada SNI 7709:2019;
b. Pengujian vitamin A, penyiapan larutan standar vitamin A, ekstraksi dan penyabunan, dan penghitungan kadar karoten dilakukan dengan mengacu huruf G; dan
No Ketentuan Uraian
c. pengujian warna dilakukan dengan mengacu huruf G.
Keterangan:
Pengujian bilangan peroksida dan vitamin A (total) dilakukan terhadap contoh yang
diambil di pabrik.
9.
Laporan Hasil Uji
Mencantumkan hasil uji dan syarat mutu sesuai dengan ketentuan SNI 7709:2019 yang
dimohonkan
Tahap III. Tinjauan dan Keputusan
1.
Tinjauan
Terhadap
Laporan
Audit dan Laporan Hasil Uji
a.
Pengkaji (Reviewer) yang melakukan tinjauan terhadap Laporan Audit dan Laporan
Hasil Uji memiliki kompetensi terkait Minyak Goreng Sawit;
b.
Pengkaji (Reviewer) melakukan tinjauan laporan audit dan laporan hasil uji;
c.
Tinjauan yang dihasilkan menjadi bahan untuk menetapkan rekomendasi
keputusan Sertifikat SNI Minyak Goreng Sawit;
d.
Ketentuan untuk hasil uji:
1.
Jika hasil uji terhadap contoh yang dikirim ke Laboratorium Uji dan/atau arsip
tidak memenuhi persyaratan SNI, maka dilakukan pengambilan contoh ulang
untuk dilakukan pengujian ulang pada seluruh parameter.
2.
Pengambilan contoh ulang dilakukan paling banyak 1 (satu) kali.
3.
Pengambilan contoh ulang dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja
sejak Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri menerima
pemberitahuan dari LSPro, apabila Industri atau Produsen di Luar Negeri tidak
menindaklajuti pemberitahuan tersebut maka produk yang diajukan dalam
sertifikasi dinyatakan gagal.
4.
Jika pengujian ulang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan SNI, maka
proses sertifikasi dinyatakan gagal.
Catatan :
1)
jika hasil uji yang diterbitkan oleh Laboratorium Uji dan berdasarkan evaluasi LSPro
ditemukan ketidaksesuaian, LSPro menerbitkan laporan ketidaksesuaian kepada
Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri;
No
Ketentuan
Uraian
2)
berdasarkan ketidaksesuaian tersebut, maka dilakukan pengambilan contoh ulang
setelah Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri melakukan tindakan
perbaikan.
3)
segala interaksi antara Laboratorium Uji dan Perusahaan Industri atau Produsen di
Luar Negeri terkait pengujian dan perbaikannya harus melalui LSPro.
2.
Keputusan Sertifikasi
Dilakukan sesuai prosedur LSPro, dengan keputusan:
a.
Penerbitan; atau
b.
Penolakan penerbitan.
3.
Penerbitan Sertifikat SNI
a.
Sebelum LSPro menerbitkan Sertifikat SNI, LSPro wajib menyampaikan hasil
penilaian kesesuaian kepada Kepala Badan melalui SIINas.
b.
Hasil penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada huruf a paling sedikit
memuat:
1)
tanggal pelaksanaan audit kecukupan;
2)
skema Sertifikasi dan tanggal audit kesesuaian;
3)
nama auditor;
4)
nama petugas pengambil contoh;
5)
hasil pelaksanaan audit kecukupan dan audit kesesuaian;
6)
merek;
7)
Laboratorium Uji yang digunakan;
8)
konsep Sertifikat SNI yang akan diterbitkan beserta lampirannya; dan
9)
laporan hasil uji yang meliputi:
a)
nomor dan judul SNI;
b)
tanggal penerimaan sampel uji;
c)
tanggal pelaksanaan pengujian;
d)
nomor, tanggal, dan laporan hasil uji; dan
e)
hasil uji.
c.
Kepala Badan melakukan evaluasi terhadap hasil penilaian kesesuaian yang
disampaikan oleh LSPro.
d.
Evaluasi dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak hasil penilaian
kesesuaian disampaikan oleh LSPro secara lengkap.
No
Ketentuan
Uraian
e.
Dalam melakukan evaluasi, Kepala Badan menugaskan unit kerja yang memiliki
tugas dan fungsi perumusan, penerapan, dan pemberlakuan standardisasi industri.
f.
Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi ditemukan adanya ketidakesuaian, Kepala
Badan meminta LSPro untuk memberikan klarifikasi
g.
Permintaan Kepala Badan disampaikan secara elektronik melalui SIINas.
h.
LSPro harus memberikan klarifikasi paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak
tanggal permintaan klarifikasi.
i.
Dalam hal LSPro:
1)
tidak memberikan klarifikasi sampai dengan batas waktu yang ditentukan;
atau
2)
telah memberikan klarifikasi namun tetap tidak dapat memenuhi ketentuan
penilaian kesesuaian yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan dalam
Peraturan Menteri ini,
Kepala Badan tidak memberikan validasi terhadap pelaksanaan penilaian
kesesuaian dan permohonan penerbitan Sertifikat SNI dinyatakan gagal.
j.
Dalam hal:
1)
berdasarkan laporan hasil evaluasi dinyatakan proses penilaian kesesuaian
telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini; atau
2)
LSPro telah melakukan perbaikan atas ketidaksesuaian,
Kepala Badan memberikan validasi terhadap pelaksanaan penilaian kesesuaian oleh
LSPro.
k.
Bukti validasi terhadap pelaksanaan penilaian kesesuaian berupa tanda elektronik.
l.
Tanda elektronik memuat tautan elektronik ke informasi sertifikat yang terdapat
dalam SIINas.
m. Tanda elektronik disampaikan kepada LSPRo secara elektronik melalui SIINas.
n.
Berdasarkan hasil penilaian kesesuaian dan hasil evaluasi, LSPro menerbitkan
Sertifikat SNI, paling lama 5 (lima) hari kerja setelah mendapatkan tanda elektronik.
o.
Sertifikat SNI harus dibubuhi tanda elektronik.
p.
LSPro membubuhkan tanda elektronik pada Sertifikat SNI.
No
Ketentuan
Uraian
q.
Sertifikat SNI paling sedikit mencantumkan informasi:
Untuk Perusahaan Industri
Untuk Produsen di Luar Negeri
1)
nama dan alamat Perusahaan
Industri;
2)
alamat pabrik;
3)
merek;
4)
nomor SNI dan judul;
5)
tanggal terbit Sertifikat SNI; dan
6)
masa berlaku Sertifikat SNI.
1)
nama dan alamat Produsen di Luar
Negeri;
2)
alamat pabrik;
3)
nama dan alamat Perwakilan Resmi;
4)
alamat gudang Perwakilan Resmi;
5)
merek;
6)
nomor SNI dan judul;
7)
tanggal terbit Sertifikat SNI; dan
8)
masa berlaku Sertifikat SNI
r.
Dalam hal terdapat Kerja Sama Merek, selain informasi sebagaimana dimaksud
pada huruf q, Sertifikat SNI juga harus dilengkapi informasi:
1)
nama dan alamat Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek; atau
2)
nama dan alamat Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja
Sama Merek.
s.
Dalam hal terdapat Maklun, selain informasi sebagaimana dimaksud pada pada
huruf q, Sertifikat SNI juga harus dilengkapi informasi:
1)
nama dan alamat Pelaku Usaha pemberi Maklun; atau
2)
nama dan alamat Perwakilan Perusahaan dari Pelaku Usaha di luar negeri
pemberi Maklun.
t. Sertifikat SNI sebagaimana dimaksud pada huruf q hanya berlaku untuk 1 (satu) lokasi produksi.
u. Dalam Sertifikat SNI sebagaimana dimaksud pada huruf q dapat dicantumkan lebih dari 1 (satu) merek.
v. Sertifikat SNI berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan Sertifikat SNI.
w. Produsen di Luar Negeri hanya dapat menunjuk 1 (satu) Perwakilan Resmi;
x. Perwakilan Resmi hanya dapat mewakili 1 (satu) Produsen di Luar Negeri;
No
Ketentuan
Uraian
Tahap IV. Lisensi
1.
Penerbitan Surat Persetujuan
Penggunaan Tanda (SPPT) SNI
a.
Minyak Goreng Sawit yang telah memenuhi ketentuan SNI dan telah memiliki
Sertifikat SNI harus dibubuhi Tanda SNI dan tanda elektronik setelah memperoleh
persetujuan penggunaan Tanda SNI dari Kepala Badan.
b.
Persetujuan penggunaan Tanda SNI diberikan dalam bentuk SPPT SNI.
c.
Pengajuan permohonan penerbitan SPPT SNI disampaikan kepada Kepala Badan
secara elektronik melalui SIINas oleh Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi;
d.
Dalam hal terdapat Kerja Sama Merek atau Maklun, pengajuan permohonan
penerbitan SPPT SNI disampaikan kepada Kepala Badan secara elektronik melalui
SIINas, dilakukan oleh:
1)
Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek;
2)
Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek;
3)
Pelaku Usaha pemberi Maklun; atau
4)
Perwakilan Perusahaan dari Pelaku Usaha di luar negeri pemberi Maklun
e.
Dalam mengajukan permohonan penerbitan Surat Persetujuan Penggunaan Tanda
SNI, Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi harus:
1)
menginput data dengan mengisi formulir isian pada laman SIINas; dan
2)
mengunggah dokumen pendukung yang diperlukan:
a)
untuk Perusahaan Industri berupa bukti kapasitas produksi, tingkat
utilisasi, rencana produksi, dan realisasi produksi tahun sebelumnya;
atau
b)
untuk Produsen di Luar Negeri berupa bukti kapasitas produksi, rencana
importasi, dan realisasi tahunan importasi terakhir.
f.
Dalam hal terdapat Kerja Sama Merek atau Maklun pengajuan permohonan
penerbitan SPPT SNI, pemohon SPPT SNI harus:
1)
menginput data dengan mengisi formulir isian pada laman SIINas; dan
2)
mengunggah dokumen pendukung yang diperlukan berupa:
a)
bukti jumlah produk yang akan diproduksi dalam Kerja Sama Merek atau
Maklun; dan
No Ketentuan Uraian b) bukti realisasi produksi tahun sebelumnya yang telah diproduksi dalam Kerja Sama Merek atau Maklun dalam hal penerima Kerja Sama Merek atau Maklun merupakan Perusahaan Industri atau bukti realisasi tahuanan importasi terakhir dalam hal penerima Kerja Sama Merek atau Maklun merupakan Produsen di Luar Negeri. g. Dokumen realisasi produksi tahun sebelumnya atau realisasi tahunan importasi terakhir dikecualikan bagi Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi yang baru mengajukan permohonan penerbitan SPPT SNI untuk pertama kali. h. Kepala Badan melakukan evaluasi atas permohonan penerbitan SPPT SNI. i. Dalam melakukan evaluasi Kepala Badan membentuk tim. j. Tim paling sedikit terdiri atas unsur: 1) Badan; dan 2) direktorat jenderal di lingkungan Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas melakukan pembinaan terhadap industri Minyak Goreng Sawit. k. Dalam melaksanakan evaluasi, tim melakukan: 1) pemeriksaan atas kebenaran isian formulir dengan dokumen pendukung; dan 2) penilaian kelayakan penggunaan Tanda SNI yang diajukan. l. Dalam hal ditemukan: 1) ketidaksesuaian antara isian formulir dengan dan dokumen pendukung; dan/atau 2) ketidaklayakan antara permintaan jumlah barang penggunaan Tanda SNI yang diajukan dengan dan dokumen pendukung, tim meminta pemohon SPPT SNI untuk memberikan klarifikasi. m. Pemohon SPPT SNI harus memberikan klarifikasi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak disampaikannya permintaan klarifikasi. n. Tim menyampaikan laporan hasil evaluasi kepada Kepala Badan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan penerbitan SPPT SNI. o. Dalam hal berdasarkan laporan hasil evaluasi dinyatakan pemohon SPPT SNI: 1) tidak memberikan klarifikasi sampai dengan batas waktu yang ditentukan; atau
No
Ketentuan
Uraian
2)
tidak melakukan perbaikan atas ketidaksesuaian dan/atau ketidaklayakan
permohonan penerbitan SPPT SNI,
Kepala Badan menolak permohonan penerbitan SPPT SNI.
p.
Penolakan permohonan persetujuan penggunaan Tanda SNI disampaikan melalui
SIINas.
q.
Dalam hal berdasarkan laporan hasil evaluasi:
1)
permohonan penerbitan SPPT SNI dinyatakan telah sesuai, lengkap, dan benar;
atau
2)
Pemohon SPPT SNI telah melakukan perbaikan atas ketidaksesuaian dan/atau
ketidaklayakan,
Kepala Badan menerbitkan SPPT SNI paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak
diterimanya laporan hasil evaluasi dari tim.
r.
Penerbitan SPPT SNI disertai dengan tanda elektronik.
s.
Tanda elektronik memuat tautan elektronik yang berisi:
1)
informasi Sertifikat SNI;
2)
informasi produk; dan
3)
jangka waktu sesuai dengan SPPT SNI yang telah ditetapkan.
t.
SPPT SNI dan tanda elektronik disampaikan melalui SIINas.
Tahap V. Surveilen 1. Tinjauan Persyaratan Sertifikasi a. LSPro harus memastikan bahwa: 1) Persyaratan sertifikasi masih berlaku; dan 2) Sistem pengelolaan mutu produk selalu memenuhi persyaratan. b. Kegiatan Surveilen dan pengambilan contoh dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. c. Bagi Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri yang telah memiliki sertifikat ISO 9001:2015 dan/atau sistem manajemen keamanan pangan yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi sistem manajemen yang terakreditasi oleh KAN, lingkup pelaksanaan audit dilakukan pada elemen kritis.
No Ketentuan Uraian
Catatan: Bagi Perusahaan Industri yang menggunakan bukti pendaftaran merek sebagai pengganti sertifikat merek pada saat sertifikasi awal dan Surveilen satu, harus telah memiliki sertifikat merek pada Surveilen kedua. 2. Durasi Audit Kesesuaian Dan Pengambilan Contoh Jumlah minimal durasi audit kesesuaian untuk Surveilan 2 (dua) mandays (orang hari), tidak termasuk waktu pengambilan contoh.
Jumlah minimal durasi audit kesesuaian untuk Surveilan 4 (empat) mandays (orang hari), tidak termasuk waktu pengambilan contoh.
Catatan:
Durasi audit tersebut di atas tidak termasuk waktu perjalanan dan karantina.
Jika auditor merangkap sebagai petugas pengambil contoh (PPC), maka pelaksanaan pengambilan contoh harus di luar waktu audit.
Pelaksanan audit dan/atau pengambilan contoh tidak boleh dilakukan secara berturut-turut. Dalam setiap pelaksanaan audit dan/atau pengambilan contoh, auditor dan PPC harus kembali ke tempat kedudukan LSPro yang menugaskan sebelum melakukan audit dan/atau pengambilan contoh berikutnya. 3. Audit Tahap II (Audit Kesesuaian) a. Audit tahap II (audit kesesuaian) dilakukan jika hasil temuan pada audit sebelumnya telah ditutup/terselesaikan; b. Auditor harus memastikan rencana audit (audit plan) dan rencana pengambilan contoh (sampling plan) yang disiapkan oleh petugas pengambil contoh sesuai dengan SNI 7709:2019 yang diajukan; c. Paling sedikit 1 (satu) orang dari tim auditor memiliki kompetensi produk Minyak Goreng Sawit; d. Audit untuk proses produksi dan Quality Control (QC)/Quality Assurance (QA) harus dilakukan oleh auditor yang memiliki kompetensi produk Minyak Goreng Sawit. e. Auditor harus memiliki kompetensi yang sesuai/sejenis, merupakan Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Indonesia, lancar berbahasa Indonesia, memahami
No Ketentuan Uraian peraturan perundang undangan terkait dan telah di-register oleh Menteri melaui SIINas. 4. Lingkup Yang Diaudit a. Audit sistem manajemen mutu atau sistem manajemen keamanan pangan dilakukan pada elemen kritis sistem fungsi organisasi; b. Bagi Perusahaan Industri yang telah memiliki sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 dan/atau sistem manajemen keamanan pangan yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi sistem manajemen, lingkup pelaksanaan audit dilakukan pada elemen kritis. c. Audit dilakukan pada saat proses produksi sedang berjalan dan bisa diwakili oleh salah satu kelompok jenis media pengisi sesuai produk yang diusulkan. d. Proses produksi: Konsistensi produk yang diajukan untuk sertifikasi harus diperiksa di lokasi produksi. Penilaian asesmen produksi dilakukan untuk memverifikasi: 1) Fasilitas, peralatan, personil dan prosedur yang digunakan untuk memverifikasi; 2) Kemampuan dan kompetensi untuk memantau, mengukur dan menguji produk sebelum dan setelah produksi; 3) Pengambilan contoh dan pengujian yang dilakukan oleh pabrik untuk memelihara konsistensi produk sehingga dapat menjamin kesesuaian persyaratan produk; 4) Pengendalian proses produksi sesuai dengan Huruf F dalam dokumen Skema Sertifikasi SNI Minyak Goreng Sawit ini; 5) Kemampuan pabrik untuk mengidentifikasi dan memisahkan produk yang tidak sesuai;
No Ketentuan Uraian e. Tim audit melakukan verifikasi fasilitas kemampuan produksi (termasuk kapasitas produksi per jenis produk) untuk memastikan kemampuan Perusahaan Industri dan Produsen di Luar Negeri menghasilkan produk yang dimohonkan. 5. Titik Kritis yang Perlu Diperhatikan Pada Saat Audit
- Untuk Perusahan Industri dan Produsen di Luar Negeri
- Pemeriksaan barang asuk Bahan baku
- Fortifikan
- penyimpanan a. Proses Produksi
- Fraksinasi; b. Pemeriksaan produk akhir
- Pengemasan dan pelabelan
- Untuk Perusahaan Industri merupakan pengemas ulang a. Pemeriksaan barang masuk
- Bahan baku
- Penyimpanan
b. Pemeriksaan produk akhir - Pengemasan dan pelabelan
- Inspeksi dalam proses produksi (in process QC);
- Inspeksi barang keluar (outgoing QC);
- Penandaan.
- Kategori Ketidaksesuaian
a. Mayor apabila:
- ketidaksesuaian terkait langsung dengan mutu produk sehingga mengakibatkan ketidaksesuaian terhadap SNI 7709:2019 yang dimohonkan, diberikan waktu perbaikan sesuai kesepakatan antara LSPro dengan Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri paling lama 6 (enam) bulan, berdasarkan alasan yang dapat diterima; dan/atau
- ketidaksesuaian terkait dengan sistem manajemen mutu atau sistem manajemen keamanan pangan, diberikan waktu perbaikan maksimal 1 (satu) bulan disertai dengan analisa penyebab ketidaksesuaian.
No
Ketentuan
Uraian
b.
Minor apabila terdapat ketidak-konsistenan dalam menerapkan sistem manajemen
mutu atau sistem manajemen keamanan pangan, maka Perusahaan Industri atau
Produsen di Luar Negeri menyampaikan tindakan perbaikan dan diberi waktu paling
lama 2 (dua) bulan disertai analisa penyebab ketidaksesuaian.
7.
Pengambilan Contoh
a.
Petugas pengambil contoh membuat Rencana Pengambilan Contoh yang disetujui
oleh Ketua Tim Auditor.
b.
Contoh diambil secara acak di aliran produksi dan/atau di gudang.
c.
Contoh uji dilengkapi dengan berita acara pengambilan contoh (BAPC) dan label
contoh.
d.
Pengambilan contoh dilakukan sesuai SNI 19-0428-1998 atau revisinya;
e.
Pengambilan contoh dikelompokan berdasarkan jenis kemasan, yaitu:
- Logam (kaleng); dan/atau
- Non logam (plastik, jerigen, kaca, dan lainnya.
f.
Jika merek mewakili mutu (kualitasnya berbeda untuk setiap merek, maka
pengambilan contoh dilakukan untuk setiap merek.
g. Jika merek tidak mewakili mutu (kualitasnya sama untuk seluruh merek, maka contoh yang diambil dalam 1 (satu) siklus sertifikasi sebanyak 1 (satu) contoh uji mewakili seluruh merek dan kemasan yang diajukan sertifikasinya. h. Contoh uji diberikan identitas yang jelas tentang barang yang diambil contohnya, tanggal pengambilan contoh, produsen, dan petugas pengambil contoh, kemudian ditandatangani oleh kedua pihak serta dicap produsen, contoh dikemas dan diberi label. i. Contoh uji dikirimkan ke Laboratorium Uji oleh produsen. - Cara Pengujian
a. pengujian dilakukan dengan mengacu pada SNI 7709:2019;
b. pengujian vitamin A, penyiapan larutan standar vitamin A, ekstraksi dan penyabunan, dan penghitungan kadar karoten dilakukan dengan mengacu huruf G; dan c. pengujian warna dilakukan dengan mengacu huruf G. Keterangan:
No
Ketentuan
Uraian
Pengujian bilangan peroksida dan vitamin A (total) dilakukan terhadap contoh yang
diambil di pabrik.
9.
Laporan Hasil Uji
Mencantumkan hasil uji dan syarat mutu sesuai dengan ketentuan SNI 7709:2019 yang
dimohonkan
10.
Tinjauan
Terhadap
Laporan
Audit dan Laporan Hasil Uji
a.
Personil yang melakukan tinjauan terhadap Laporan Audit dan Laporan Hasil Uji
memiliki kompetensi terkait produk Minyak Goreng Sawit;
b.
Pengkaji (Reviewer) melakukan tinjauan laporan audit dan laporan hasil uji;
c.
Tinjauan yang dihasilkan manjadi bahan untuk menetapkan rekomendasi
keputusan Sertifikat SNI;
d.
Ketentuan untuk hasil uji:
1)
Jika hasil uji terhadap contoh yang dikirim ke Laboratorium Uji dan/atau arsip
tidak memenuhi persyaratan SNI, maka dilakukan pengambilan contoh ulang
untuk dilakukan pengujian ulang pada seluruh parameter.
2)
Pengambilan contoh ulang dilakukan paling banyak 1 (satu) kali.
3)
Pengambilan contoh ulang dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja
sejak Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri menerima
pemberitahuan dari LSPro, apabila Industri atau Produsen di Luar Negeri tidak
menindaklajuti pemberitahuan tersebut maka produk yang diajukan dalam
sertifikasi dinyatakan gagal.
e.
Jika pengujian ulang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan SNI, maka proses
sertifikasi dinyatakan gagal.
Catatan:
1)
jika hasil uji yang diterbitkan oleh Laboratorium Uji dan berdasarkan evaluasi LSPro
ditemukan ketidaksesuaian, LSPro menerbitkan laporan ketidaksesuaian kepada
Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri;
2)
berdasarkan ketidaksesuaian tersebut, maka dilakukan pengambilan contoh ulang
setelah Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri melakukan tindakan
perbaikan.
3)
Segala interaksi antara Laboratorium Uji dan Perusahaan Industri atau Produsen di
Luar Negeri terkait pengujian dan perbaikannya harus melalui LSPro.
No Ketentuan Uraian 11. Keputusan Sertifikasi Dilakukan sesuai prosedur LSPro, dengan keputusan: a. Sertifikat SNI dipertahankan; b. Sertifikat SNI dibekukan; atau c. Sertifikat SNI dicabut.
E.
Penandaan
Pembubuhan Tanda SNI dan Tanda Elektronik dilaksanakan dengan
ketentuan:
1.
Dilakukan dengan cara cetak/printing pada setiap kemasan Minyak
Goreng Sawit yang meliputi Tanda SNI dan tanda elektronik.
2.
Dilakukan dengan cara penandaan yang tidak mudah hilang serta di
tempat yang mudah dilihat dan dibaca.
3.
Tanda elektronik dicantumkan tepat di bawah atau di samping Tanda
SNI pada setiap kemasan Minyak Goreng Sawit.
4.
Penandaan yang dilakukan sesuai dengan SNI 7709:2019.
5.
Selain Tanda SNI dan tanda elektronik, pada produk dan/atau
kemasan ditempelkan label atau penandaan elektronik pada tempat
yang mudah dibaca dan dengan penandaan yang tidak mudah hilang
dengan mencantumkan:
a.
merek/nama dagang;
b.
nama produk;
c.
tara pangan; dan
d.
kode daur ulang untuk kemasan plastik.
6.
Setiap Minyak Goreng Sawit yang kondisi fisiknya tidak dapat
dibubuhkan Tanda SNI wajib dibuktikan dengan Sertifikat SNI.
F.
Pengendalian Proses Produksi
1.
Pengendalian proses produksi untuk Perusahaan Industri atau
Produsen di Luar Negeri
No.
Tahapan Proses/
Parameter
Metode
Persyaratan
Frekuensi
1.
Pemasok
Evaluasi
Pemasok
Sesuai
Prosedur
Setiap tahun
2.
Bahan Baku dan
Fortifikan
Verifikasi dan
validasi melalui
pengujian
Sesuai
persyaratan
pembelian
Setiap
pembelian
3.
Peralatan
Produksi
Verifikasi dan
validasi fungsi
dan kondisi
Sesuai
Standar
Operasi
Sesuai
Standar
Operasi
4.
Penyimpanan
Verifikasi dan
validasi
penyimpanan
Sesuai
Standar
Operasi
Sesuai
Standar
Operasi
6.
Fraksinasi
Verifikasi dan
validasi
penyimpanan
Sesuai
Standar
Operasi
Sesuai
Standar
Operasi
8.
Pengujian
Verifikasi dan
validasi
penyimpanan
Sesuai
Standar
Operasi
Sesuai
Standar
Operasi
9.
Penambahan
fortifikan
Verifikasi dan
validasi
penambahan
fortifikan
Sesuai
Standar
Operasi
Sesuai
Standar
Operasi
10.
Inspeksi &
Packing Produk
Akhir
Verifikasi
secara visual
Sesuai
Standar
Operasi
Sesuai
Standar
Operasi
No.
Tahapan Proses/
Parameter
Metode
Persyaratan
Frekuensi
11.
Penandaan
Verifikasi dan
validasi
penandaan
Minyak Goreng
Sawit
Sesuai
Skema
Sertifikasi
Sesuai
Standar
Operasi
12.
Kompetensi
Personil
Produksi dan QC
Verifikasi dan
validasi
Kompetensi
Standar
Kompetensi
Setiap tahun
2.
Pengendalian proses produksi untuk Perusahaan Industri merupakan
pengemas ulang
No.
Tahapan Proses/
Parameter
Metode
Persyaratan
Frekuensi
1.
Pemasok
Evaluasi
Pemasok
Sesuai
Prosedur
Setiap
tahun
2.
Bahan Baku
Verifikasi
dan validasi
melalui
pengujian
Sesuai SNI
7709:2019
Setiap
pembelian
3.
Peralatan Produksi
Verifikasi
dan validasi
fungsi dan
kondisi
Sesuai
Standar
Operasi
Sesuai
Standar
Operasi
4.
Penyimpanan
Verifikasi
dan validasi
penyimpanan
Sesuai
Standar
Operasi
Sesuai
Standar
Operasi
5.
Inspeksi & Packing
Produk Akhir
Verifikasi
secara visual
Sesuai
Standar
Operasi
Sesuai
Standar
Operasi
6.
Penandaan
Verifikasi
dan validasi
penandaan
Minyak
Goreng Sawit
Sesuai Skema
Sertifikasi
Sesuai
Standar
Operasi
7.
Kompetensi
Personil Produksi
dan QC
Verifikasi
dan validasi
Kompetensi
Standar
Kompetensi
Setiap
tahun
G.
Cara Pengujian
1.
Pengujian Vitamin A
Vitamin A (total) diperoleh dari penjumlahan vitamin A (sebagai
retinol) dan provitamin A (karoten) yang dihitung kesetaraannya
dengan vitamin A.
Kondisi:
a.
Jika nilai vitamin A (sebagai retinol) telah memenuhi persyaratan
mutu, maka tidak perlu dilakukan pengujian provitamin A
(karoten).
b.
Jika nilai provitamin A (karoten) telah memenuhi persyaratan
mutu maka tidak perlu dilakukan pengujian vitamin A (sebagai
retinol).
c.
Pada analisis provitamin A (karoten), apabila nilai absorbansinya
diperoleh kurang dari 0,2 maka dinyatakan kadar karoten tidak
terdeteksi.
2.
Penyiapan larutan standar vitamin A
a.
Larutan baku standar vitamin A 15 µm/mL (50 IU/mL)
menggunakan retinil A asetat, penyiapan dilakukan sebagai
berikut:
1.
Timbang 50 mg vitamin A asetat dengan teliti ke dalam labu
ukur berwarna gelap 100 mL;
2.
Tambahkan sedikit aseton (kurang dari 3 mL) aseton untuk
membantu pelarutan;
3.
Larutkan hingga tanda tera menggunakan etanol 95 %; dan
4.
Simpan pada suhu 4 ⁰C dalam ruang gelap (larutan ini stabil
dalam 2 minggu).
b.
Larutan deret standar vitamin A, penyiapan dilakukan sebagai
berikut:
1.
Pipet 5 mL larutan baku standar vitamin A 50 IU/mL ke
dalam labu didih 250 mL kemudian tambahkan 25 mL
etanol 95% dan 40 mg asam pirogalat;
2.
Pipet 2 mL larutan baku standar vitamin A 50 IU/mL ke
dalam labu didih 250 mL kemudian tambahkan 33 mL
etanol 95 % dan 40 mg asam pirogalat;
3.
Pipet 0,5 mL larutan baku standar vitamin A 50 IU/mL ke
dalam labu didih 250 mL kemudian tambahkan 37,5 mL
etanol 95 % dan 40 mg asam pirogalat.
3.
Ektraksi dan penyabunan
Penyiapan ekstraksi dan penyabunan dilakukan sebagai berikut:
a.
Pipet 10 mL KOH 50 % ke dalam setiap Erlenmeyer, alirkan gas
N2 sebelum dan saat refluks (pemanasan) dan segera letakkan
Erlenmeyer di atas pemanas listrik, hubungkan dengan
kondensor, refluks selama 45 menit sambil digoyang tiap 10
menit. Angkat Erlenmeyer dari pemanas listrik, tutup dengan
sumbat gabus, dan segera dinginkan sampai suhu kamar dengan
menggunakan air dingin (air es);
b.
Pipet 10 mL asam asetat glasial, masukkan ke dalam setiap
Erlenmeyer untuk menetralkan KOH;
c.
Aduk rata dan biarkan dingin sampai suhu ruang;
d.
Pindahkan larutan ini dengan teliti ke dalam labu volumetrik
berwarna gelap 100 mL dan tambahka THF-etanol 95% (50:50)
sampai tanda tera;
e.
Bolak-balikkan labu sebanyak 10 kali. Biarkan labu selama 1 jam
atau 1 malam di dalam refrigerator untuk mengendapkan asam
lemak yang terbentuk selama proses penyabunan sehingga
diperoleh hasil yang lebih baik. Dalam kasus tertentu,
sentrifugasi dapat digunakan untuk mempercepat pengendapan.
4.
Penghitungan kadar karoten
a.
Total beta karoten dihitung menggunakan rumus berikut:
𝑊𝑐= 383 ∆𝐴
𝑙 𝜌
dimana
ΔA adalah perbedaan absorbansi yang terobservasi, A, antara
larutan sampel dan solven.
l
adalah panjang jalur (pathlength), dalam centimeter, dari sel
Ρ
adalah konsentrasi, dalam gram per 100 mL, digunakan
untuk mengukur absorbansi.
Nyatakan hasil ke angka bulat terdekat.
b.
Perhitungan beta karoten ekivalen retinol
Penghitungan aktivitas vitamin A dalam International Unit (IU)
dari β-carotene sesuai ketentuan berikut:
1 mcg RAE (Retinol Activity Equivalents) = 12
µg
dietary
all-
trans-β-carotene
= 1 mcg all-trans-retinol 1 IU (International Unit) = 0,300 µg all-trans- retinol 5. Pengujian warna Pengujian warna sesuai dengan pengamatan.
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
AGUS GUMIWANG KARTASASMITA
Konsideran (Menimbang & Mengingat)
a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan pemberlakuan standar nasional Indonesia untuk minyak goreng sawit secara wajib, perlu menyesuaikan pengaturan pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia untuk Minyak Goreng Sawit Secara Wajib; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu
- Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6016); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6891); 8. Peraturan Presiden Nomor 167 Tahun 2024 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 363);
- Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45 Tahun 2022 tentang Standardisasi Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1120);
- Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 34);
- Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia untuk Minyak Goreng Sawit Secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 56);
