Peraturan Menteri Nomor 01 Tahun 2014 tentang PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disebut DAK, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan ketersediaan rumah yang layak huni dan terjangkau bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

2. Komponen Dana Alokasi Khusus, adalah air minum, air limbah, persampahan, jaringan distribusi listrik dan penerangan jalan umum, yang merupakan bagian dari Prasarana dan Sarana, serta Utilitas Umum.

3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya disebut Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1(satu) tahun.

5. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.

6. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

7. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, saranapembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.

8. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yangmempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperolehrumah.

9. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, dan/atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

10. Deputi adalah Deputi Bidang Pengembangan Kawasan.

11. Kementerian adalah Kementerian Perumahan Rakyat.

12. Menteri adalah Menteri Perumahan Rakyat.

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Kementerian dan pemerintah daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pengawasan, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan penilaian kinerja terhadap kegiatan yang dibiayai melalui DAK.

Tujuan Peraturan Menteri ini untuk: a. menjamin tertib perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pengawasan, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan penilaian kinerja DAK yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota; b. menjamin pelaksanaan koordinasi antara Kementerian dengan kementerian/lembaga terkait, instansi di provinsi, dan di kabupaten/kota dalam perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pengawasan, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan penilaian kinerja kegiatan DAK; dan c. meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan DAK.

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi komponen DAK, perencanaan, kriteria lokasi dan kriteria teknis, pelaksanaan, pembinaan, pengawasan, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan penilaian kinerja.

Komponen DAK meliputi: a. prasarana dan sarana air minum, berupa penyediaan jaringan air minum; b. sarana air limbah komunal, berupa sistem pengolahan air limbah terpusat skala permukiman; c. tempat pengolahan sampah terpadu; d. jaringan distribusi listrik, berupa trafo, tiang, dan kabel distribusi listrik dari sumber Perusahaan Listrik Negara atau sumber alternatif; dan

e. penerangan jalan umum, berupa trafo, tiang, lampu, dan kabel listrik dari sumber PLN atau sumber alternatif.

(1) Komponen DAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 untuk mendukung pembangunan rumah umum dan rumah khusus berupa rumah tapak dan rumah susun. (2) Rumah umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi MBR. (3) Rumah khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan khusus. (4) Rumah tapak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit bangunan tidak bertingkat atau bertingkat, yang sebagian atau seluruhnya berada pada bidang permukaan tanah atau air dengan fungsi sebagai tempat tinggal atau hunian layak huni dan dimiliki oleh orang perorangan. (5) Rumah susun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama. (6) Rumah khusus berupa rumah tapak dan rumah susun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, tanah yang merupakan Barang Milik Negara dan/atau Barang Milik Daerah.

Komponen DAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang telah selesai pembangunan diberikan logo DAK sesuai tahun anggaran berjalan.

(1) Kementerian melalui Deputi melakukan proses perencanaan kegiatan yang dibiayai DAK dalam hal: a. merumuskan kriteria teknis pemanfaatan DAK; b. melakukan pengumpulan data teknis DAK;

c. memberikan rekomendasi alokasi DAK untuk setiap kabupaten/kota; d. melakukan pembinaan teknis pada proses penyusunan Rencana Kegiatan dalam bentuk pendampingan dan konsultasi; dan e. melakukan evaluasi dan sinkronisasi atas usulan Rencana Kegiatan (RK) dan perubahannya. (2) Alokasi DAK ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. (3) Bupati/walikota penerima DAK membuat Rencana Kegiatan secara partisipatif berdasarkan konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan. (4) Penyusunan Rencana Kegiatan harus memperhatikan tahapan penyusunan program, penyaringan, penyusunan pembiayaan, pemilihan dan penetapan lokasi, dan jenis kegiatan serta metoda pelaksanaan yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan. (5) Rencana Kegiatan dan perubahannya disampaikan ke Kementerian melalui Deputi untuk dilakukan evaluasi.

(1) Pelaksanaan DAK harus memenuhi kriteria lokasi dan kriteria teknis. (2) Kriteria lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada perumahan baru atau pengembangan perumahan yang telah ada. (3) Kriteria teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kriteria yang yang wajib dipenuhi untuk komponen DAK.

(1) Kriteria lokasi meliputi: a. lokasi telah disetujui dengan diterbitkan izin lokasi oleh bupati/walikota; b. lokasi sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten/kota; c. lokasi telah memiliki rencana tapak (site plan) yang disahkan oleh dinas teknis terkait; d. pada lokasi perumahan baru, atau pengembangan perumahan yang telah ada; dan e. tanah untuk pembangunan komponen DAK harus jelas lokasi, luasan, maupun batasan fisik tanah, dan tidak dalam sengketa.

(2) Selain memenuhi persyaratan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pembangunan perumahan baru harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. tersedianya sumber dan pasokan air baku untuk air minum sampai ke lokasi; dan b. tersedianya sumber dan pasokan jaringan distribusi listrik sampai ke lokasi.

(1) Kriteria teknis prasarana dan sarana air minum meliputi: a. tersedia sumber air baku atau air minum; b. tersedia tanah untuk pembangunan jaringan air minum; dan c. dilakukan secara terpadu dengan pelaksanaan pembangunan perumahan. (2) Kriteria teknis sarana air limbah komunal meliputi: a. tersedia tanah untuk pembangunan prasarana air limbah; b. dapat dibangun pada lokasi ruang terbuka; dan c. dilakukan secara terpadu dengan pelaksanaan pembangunan perumahan. (3) Kriteria teknis tempat pengolahan sampah terpadu meliputi: a. tersedia tanah untuk pembangunan sarana pengolahan sampah terpadu; dan b. pembangunan harus mempertimbangkan kriteria perencanaan; c. dilakukan secara terpadu dengan pelaksanaan pembangunan perumahan. (4) Kriteria teknis jaringan distribusi listrik meliputi: a. tersedia sumber listrik dan jaringan distribusi listrik sampai ke lokasi pembangunan perumahan; b. daya listrik terpasang; dan c. dilakukan secara terpadu dengan pelaksanaan pembangunan perumahan. (5) Kriteria teknis penerangan jalan umum meliputi: a. tersedia sumber listrik atau sumber alternatif lain; dan b. dilakukan secara terpadu dengan pelaksanaan pembangunan perumahan.

(1) Kegiatan DAK dilaksanakan oleh SKPD di kabupaten/kota. (2) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan SKPD yang menangani urusan perumahan dan kawasan permukiman. (3) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas melaksanakan kegiatan yang dananya bersumber dari DAK sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan. (4) Kepala SKPD bertanggung jawab secara teknis dan keuangan terhadap pelaksanaan kegiatan yang didanai DAK kepada bupati/walikota. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan SKPD yang menangani urusan perumahan dan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.

(1) DAK digunakan untuk mendanai pembangunan fisik seluruh atau sebagian komponen DAK. (2) Pendanaan pembangunan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk dana pendamping yang dialokasikan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah pemerintah kabupaten/kota. (3) Dana pendamping sebagaimana disebutkan pada ayat (2) merupakan dana yang disediakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota untuk pelaksanaan penerimaan hibah. (4) Dalam hal dana pendamping berupa uang maka besaran dana sesuai dengan ketentuan Kementerian Keuangan. (5) Ketentuan mengenai pelaksanaan DAK serta persyaratan teknis komponen DAK sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri ini.

(1) Kementerian melakukan pembinaan DAK; (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. melakukan sosialisasi DAK; b. melakukan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan DAK;

c. melakukan pemantauan, evaluasi dan penilaian kinerja; dan d. memberikan masukan dan saran terhadap permasalahan dan kendala pelaksanaan DAK. (3) Pembinaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Koordinasi sebagai organisasi pelaksana DAK yang terdiri dari: a. tingkat Kementerian; b. tingkat provinsi; dan c. tingkat kabupaten/kota. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Koordinasi tingkat Kementerian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Menteri. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Koordinasi tingkat provinsi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Koordinasi tingkat kabupaten/kota sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.

(1) Pengawasan pelaksanaan DAK dilakukan terhadap kemajuan realisasi pembangunan fisik komponen DAK, kemajuan realisasi keuangan, dan kemajuan realisasi pembangunan rumah. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh bupati/walikota dan inspektorat atau badan pengawas daerah kabupaten/kota terhadap SKPD yang ditunjuk untuk menangani urusan perumahan dan kawasan permukiman.

Tim Koordinasi tingkat Kementerian, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota melakukan pemantauan dan evaluasi sesuai dengan kewenangannya.

(1) Pemantauan pelaksanaan DAK dilakukan terhadap: a. aspek teknis; dan

b. aspek keuangan. (2) Pemantauan aspek teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. kesesuaian komponen DAK dengan usulan kegiatan dalam Rencana Kegiatan; b. kesesuaian pemanfaatan DAK dalam Rencana Kegiatan dengan petunjuk teknis pelaksanaan penggunaan DAK; dan c. realisasi waktu pelaksanaan, lokasi, dan sasaran pelaksanaan dengan perencanaan. (3) Pemantauan aspek keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. realisasi terbangunnya komponen DAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), sesuai dengan jumlah pagu anggaran dan dana pendamping yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Keuangan; b. realisasi keuangan sesuai dengan kemajuan pembangunan fisik komponen DAK.

(1) Evaluasi dilakukan terhadap pemanfaatan DAK di kabupaten/kota. (2) Evaluasi pemanfaatan DAK meliputi: a. pencapaian sasaran DAK berdasarkan masukan, proses, keluaran, dan hasil; b. pencapaian manfaat dari pelaksanaan DAK; dan c. dampak dari pelaksanaan DAK. (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk menilai kinerja pelaksanaan DAK di kabupaten/kota.

(1) Pelaporan pelaksanaan DAK, meliputi: a. laporan triwulan; dan b. laporan akhir. (2) Kepala SKPD kabupaten/kota menyusun dan menyampaikan laporan triwulan dan laporan akhir pelaksanaan DAK kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah, paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya pelaksanaan triwulan dan berakhirnya tahun anggaran. (3) Bupati/walikota menyampaikan laporan triwulan pelaksanaan DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri melalui Deputi paling lama 14

(empat belas) hari kerja setelah berakhirnya pelaksanaan triwulan dengan tembusan kepada gubernur. (4) Bupati/walikota menyampaikan laporan akhir pelaksanaan DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri melalui Deputi paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah berakhirnya tahun anggaran dengan tembusan kepada gubernur.

(1) Penggunaan DAK yang akan dinilai, meliputi: a. kesesuaian Rencana Kegiatan (RK) dengan arahan pemanfaatan dan lingkup kegiatan DAK; b. kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan Rencana Kegiatan (RK); c. pencapaian sasaran kegiatan yang dilaksanakan; d. dampak dan manfaat pelaksanaan kegiatan; dan e. kepatuhan dan ketertiban pelaporan. (2) Penggunaan DAK yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berakibat pada penilaian kinerja yang negatif, akan disampaikan dalam laporan Menteri kepada Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, dan Menteri Dalam Negeri. (3) Hasil penilaian kinerja menjadi bahan evaluasi terhadap pelaksanaan DAK oleh Menteri melalui Deputi. (4) Kinerja penggunaan DAK akan dijadikan pertimbangan dalam usulan pengalokasian DAK oleh Menteri pada tahun anggaran berikutnya. (5) Penyimpangan dalam penggunaan DAK, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan menjadi tanggung jawab SKPD di kabupaten/kota.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 40 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2013 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Januari 2014 MENTERI PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, DJAN FARIDZ Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 Februari 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

AMIR SYAMSUDIN