Peraturan Menteri Nomor 35 Tahun 2014 tentang JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS KEMETROLOGIAN DAN ANGKA KREDITNYA

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrologian adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan Metrologi Legal.

2. Pengawas Kemetrologian adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan Metrologi Legal.

3. Pengawasan Metrologi Legal adalah serangkaian kegiatan untuk memastikan UTTP, BDKT, dan Satuan Ukuran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Pengawas Kemetrologian.

4. Alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya yang selanjutnya disingkat UTTP adalah alat-alat sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.

5. Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT adalah barang atau komoditas tertentu yang dimasukan ke dalam kemasan tertutup, dan untuk mempergunakannya harus merusak kemasan atau segel kemasan yang kuantitasnya telah ditentukan dan dinyatakan pada label sebelum diedarkan, dijual, ditawarkan atau dipamerkan.

6. Satuan Ukuran adalah satuan yang merupakan ukuran dari satuan suatu besaran berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. www.djpp.kemenkumham.go.id

7. Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Pengawas Kemetrologian dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.

8. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrologian yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat berwenang, dan bertugas untuk menilai prestasi kerja Pengawas Kemetrologian.

9. Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi yang disusun oleh perorangan atau kelompok di bidang pengawasan Metrologi Legal.

10. Penghargaan/Tanda Jasa adalah tanda kehormatan yang diberikan oleh pemerintah berupa Satyalancana Karya Satya sesuai peraturan perundang-undangan.

11. Organisasi Profesi adalah organisasi profesi Pengawas Kemetrologian.

12. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang membidangi pengawasan Metrologi Legal Kementerian Perdagangan.

Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrologian termasuk dalam rumpun pengawas kualitas dan keamanan.

(1) Pengawas Kemetrologian berkedudukan sebagai pelaksana teknis pengawasan Metrologi Legal pada instansi pemerintah baik pusat maupun daerah. (2) Pengawas Kemetrologian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan Aparatur Sipil Negara.

Tugas pokok Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrologian yakni melakukan pengawasan Metrologi Legal meliputi pengawasan UTTP, pengawasan BDKT, pengawasan penggunaan satuan ukuran, pemberdayaan masyarakat, perlindungan masyarakat dalam hal penggunaan UTTP, BDKT dan satuan ukuran, pengembangan kualitas pengawasan Metrologi Legal yang bersifat preventif, dan penyelesaian pengaduan masyarakat. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrologian yaitu Kementerian Perdagangan. (2) Instansi Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pembinaan antara lain: a. menyusun ketentuan pelaksanaan dan ketentuan teknis Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrologian; b. MENETAPKAN pedoman formasi Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrologian; c. MENETAPKAN standar kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrologian; d. menyusun kurikulum pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrologian; e. melakukan sosialisasi Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrologian, ketentuan pelaksanaan dan ketentuan teknisnya; f. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrologian; g. mengembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrologian; h. memfasilitasi pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrologian; i. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Pengawas Kemetrologian; j. memfasilitasi penyusunan dan penetapan etika profesi dan kode etik profesi; k. melakukan pembinaan terhadap Tim Penilai; dan l. melakukan monitoring dan evaluasi Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrologian. (3) Instansi pembina dalam rangka melaksanakan tugas pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrologian secara berkala sesuai dengan perkembangan pelaksanaan pembinaan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik INDONESIA dengan tembusan Kepala Badan Kepegawaian Negara. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Jenjang Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrologian terdiri atas: a. Pengawas Kemetrologian Pertama; b. Pengawas Kemetrologian Muda; dan c. Pengawas Kemetrologian Madya. (2) Pangkat, golongan ruang Pengawas Kemetrologian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan jenjang jabatannya, yaitu: a. Pengawas Kemetrologian Pertama, pangkat:

1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b. b. Pengawas Kemetrologian Muda, pangkat:
3. Penata, golongan ruang III/c; dan
4. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d. c. Pengawas Kemetrologian Madya, pangkat:
5. Pembina, golongan ruang IV/a;
6. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
7. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c. (3) Pangkat, golongan ruang untuk masing-masing jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan jumlah angka kredit yang ditetapkan. (4) Penetapan jenjang jabatan untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrologian berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang MENETAPKAN angka kredit, sehingga jenjang jabatan, pangkat, golongan ruang dapat tidak sesuai dengan jenjang jabatan, pangkat, dan golongan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(1) Unsur kegiatan yang dinilai dalam memberikan angka kredit, terdiri dari: a. Unsur utama; dan b. Unsur penunjang. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Unsur utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a. Pendidikan; b. Pengawasan Metrologi Legal; dan c. Pengembangan profesi. (3) Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas: a. pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar; b. pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis Pengawas Kemetrologian serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat; dan c. pendidikan dan pelatihan Prajabatan. (4) Pengawasan Metrologi Legal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas: a. pengawasan UTTP; b. pengawasan BDKT; c. pengawasan penggunaan satuan ukuran; d. pemberdayaan masyarakat; e. perlindungan masyarakat dalam hal penggunaan UTTP, BDKT dan satuan ukuran; f. pengembangan kualitas pengawasan Metrologi Legal yang bersifat preventif; dan g. penyelesaian pengaduan masyarakat. (5) Pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri atas: a. pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang pengawasan Metrologi Legal; b. penerjemahan/penyaduran buku dan bahan-bahan lain di bidang pengawasan Metrologi Legal; dan c. pembuatan ketentuan pelaksanaan dan ketentuan teknis di bidang pengawasan Metrologi Legal. (6) Unsur penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas; a. pengajar/pelatih di bidang pengawasan Metrologi Legal; b. peran serta dalam seminar, lokakarya, bimbingan teknis di bidang pengawasan Metrologi Legal; c. keanggotaan dalam Tim Penilai; www.djpp.kemenkumham.go.id

d. keanggotaan dalam organisasi profesi; e. perolehan penghargaan/tanda jasa; dan f. perolehan gelar kesarjanaan lainnya. (7) Rincian kegiatan dan angka kredit masing-masing unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Rincian kegiatan Pengawas Kemetrologian sesuai dengan jenjang jabatan, sebagai berikut: a. Pengawas Kemetrologian Pertama:

1. mendiskusikan konsep program kerja pengawasan UTTP sebagai peserta;

2. menyiapkan Surat Perintah Tugas (SPT) pengawasan UTTP;

3. menyiapkan bukti identitas diri pengawasan UTTP;

4. menyiapkan perlengkapan administrasi pengawasan UTTP;

5. menyiapkan peralatan teknis yang dibutuhkan untuk melakukan pengawasan UTTP;

6. melakukan pengawasan terhadap penggunaan UTTP dan tanda tera;

7. melakukan pengujian awal kebenaran UTTP (ukur ulang);

8. melakukan Pencatatan Hasil Pengawasan UTTP;

9. menyampaikan peringatan pertama kepada obyek pengawasan UTTP;

10. melakukan inspeksi tindak lanjut obyek pengawasan UTTP terhadap peringatan pertama yang telah disampaikan;

11. mengumpulkan data hasil pelaksanaan pengawasan UTTP;

12. melakukan pemaparan dan pembahasan substansi evaluasi pelaksanaan pengawasan UTTP sebagai peserta;

13. mendiskusikan konsep program kerja pengawasan BDKT sebagai peserta;

14. menyiapkan Surat Perintah Tugas (SPT) pengawasan BDKT;

15. menyiapkan bukti identitas diri pengawasan BDKT; www.djpp.kemenkumham.go.id

16. menyiapkan perlengkapan administrasi pengawasan BDKT;

17. menyiapkan peralatan teknis yang dibutuhkan untuk melakukan pengawasan BDKT;

18. melakukan pendataan penandaan pada label/ bungkus BDKT, meliputi penggunaan Bahasa INDONESIA yang jelas dan mudah dimengerti;

19. melakukan pendataan penandaan pada label/ bungkus BDKT, meliputi penggunaan bahasa selain Bahasa INDONESIA, angka arab dan huruf latin yang tidak memiliki padanannya;

20. melakukan pendataan penandaan pada label/ bungkus BDKT, meliputi kekuatan label terhadap kemasan (tidak mudah lepas);

21. melakukan pendataan penandaan pada label/ bungkus BDKT, meliputi kekuatan dan estetika penulisan (tidak mudah luntur)/tidak mudah rusak, mudah untuk dilihat dan dibaca;

22. melakukan pendataan penandaan pada label/ bungkus BDKT, meliputi ukuran tinggi huruf dan angka kuantitas nominal;

23. melakukan pendataan penandaan pada label/ bungkus BDKT, meliputi penulisan lambang satuan;

24. melakukan pengujian kebenaran kuanta (ukuran bersih, isi bersih, berat bersih atau jumlah hitungan BDKT), meliputi kebenaran kuanta terhadap BDKT yang berada di pasaran/ berdasarkan hasil pengaduan (Post Market);

25. membuat Berita Acara Pengawasan BDKT;

26. melakukan perhitungan hasil pengujian kebenaran kuanta BDKT;

27. menyusun surat keterangan hasil pengujian BDKT;

28. menyampaikan Peringatan Pertama kepada produsen/importir/pengemas BDKT, dalam hal tidak memenuhi salah satu dari kriteria penandaan yang ditentukan oleh UNDANG-UNDANG tentang Metrologi Legal;

29. menyusun konsep Surat Penarikan BDKT yang tidak memenuhi ketentuan kesesuaian pelabelan dan kebenaran kuantitas dari peredaran;

30. menyiapkan konsep surat permintaan pencabutan SIUP/Izin lainnya kepada pimpinan unit;

31. meminta tembusan/salinan Surat Perintah Pencabutan www.djpp.kemenkumham.go.id

SIUP/Izin lainnya dari pejabat yang berwenang; 32. menyusun rencana kegiatan evaluasi pengawasan BDKT; 33. mengumpulkan data hasil pelaksanaan pengawasan BDKT; 34. melakukan pemaparan dan pembahasan substansi evaluasi pelaksanaan pengawasan BDKT sebagai peserta; 35. mendiskusikan konsep program kerja pengawasan penggunaan satuan ukuran sebagai peserta; 36. menyiapkan Surat Perintah Tugas (SPT) pengawasan penggunaan satuan ukuran; 37. menyiapkan bukti identitas diri pengawasan penggunaan satuan ukuran; 38. menyiapkan perlengkapan administrasi pengawasan penggunaan satuan ukuran; 39. menyiapkan peralatan teknis yang dibutuhkan untuk melakukan pengawasan penggunaan satuan ukuran; 40. melakukan pengawasan terhadap penggunaan dan penulisan satuan dan lambang satuan yang tercantum pada UTTP; 41. melakukan pencatatan hasil pengawasan penggunaan satuan ukuran; 42. menyusun Berita Acara Pengawasan Penggunaan Satuan Ukuran; memberikan peringatan tertulis pertama terhadap pengguna satuan ukuran yang tidak sesuai peraturan perundang- undangan; 43. melakukan pengambilan hasil cetakan pada pengumuman atau mencetak bukti pengumuman/ memfoto/cara-cara lain sepanjang sesuai dan dapat diterima berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku sebagai bahan atas dugaan adanya pelanggaran; 44. membuat Berita Acara pengambilan hasil cetakan pada pengumuman atau mencetak bukti pengumuman/memfoto/cara-cara lain sepanjang sesuai dan dapat diterima berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku sebagai bahan atas dugaan adanya pelanggaran; 45. menyampaikan hasil cetakan pada pengumuman atau mencetak bukti pengumuman/memfoto/cara-cara lain sepanjang sesuai dan dapat diterima berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku sebagai bahan atas www.djpp.kemenkumham.go.id

dugaan adanya pelanggaran kepada PPNS Metrologi untuk diproses lebih lanjut; 46. menyusun rencana kegiatan evaluasi pengawasan penggunaan satuan ukuran; 47. mengumpulkan data hasil pelaksanaan pengawasan Satuan Ukuran; 48. melakukan pemaparan dan pembahasan substansi evaluasi pelaksanaan pengawasan penggunaan satuan ukuran sebagai peserta; 49. mendiskusikan konsep program kerja penyuluhan sebagai peserta; 50. menginventarisasi bahan penyuluhan; 51. mendiskusikan konsep bahan dan strategi penyuluhan sebagai peserta; 52. mendiskusikan konsep/bahan informasi di bidang kemetrologian dalam bentuk media cetak/ elektronik sebagai peserta; 53. menyusun petunjuk informasi di bidang kemetrologian dalam bentuk media cetak/ elektronik leaflet; 54. menyusun petunjuk informasi di bidang kemetrologian dalam bentuk media cetak/ elektronik brosur; 55. menyusun petunjuk informasi di bidang kemetrologian dalam bentuk media cetak/ elektronik internet/Media sosial; 56. menyiapkan Surat Perintah Tugas (SPT) penyuluhan; 57. menyiapkan bukti identitas diri penyuluhan; 58. menyiapkan perlengkapan administrasi kemetrologian dalam rangka penyuluhan; 59. membuat Blog/Media sosial; 60. menginventarisir data hasil pelaksanaan penyuluhan; 61. mendiskusikan konsep laporan hasil pelaksanaan penyuluhan sebagai peserta; 62. menyiapkan konsep Surat Perintah Tugas (SPT) Pengawasan; 63. menyiapkan bukti identitas diri penyidikan; 64. menyiapkan perlengkapan administrasi penyidikan; 65. menyiapkan peralatan teknis yang dibutuhkan untuk melakukan pengawasan; www.djpp.kemenkumham.go.id

66. melakukan pengawasan, penelitian atau pemeriksaan atas hasil temuan dan/atau laporan/pengaduan masyarakat;

67. menyusun surat permintaan izin penyitaan dan/atau penyegelan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat;

68. menyusun berkas perkara;

69. melengkapi berkas perkara yang dikembalikan oleh Penuntut Umum;

70. melakukan gelar perkara;

71. menginventarisir data hasil pelaksanaan penyidikan; dan

72. mendiskusikan konsep laporan hasil pelaksanaan penyidikan sebagai peserta.

73. melakukan pengkajian kebijakan Pengawasan Metrologi Legal dalam tim sebagai anggota;

74. melakukan pembahasan hasil pengkajian kebijakan Pengawasan Metrologi Legal dalam tim sebagai peserta;

75. melaksanakan diseminasi hasil pengkajian tentang kebijakan Pengawasan Metrologi Legal dalam tim sebagai anggota;

76. melakukan pembahasan hasil uji coba pengembangan program Pengawasan Metrologi Legal dalam tim sebagai peserta;

77. melaksanakan diseminasi hasil pengembangan program Pengawasan Metrologi Legal dalam tim sebagai anggota;

78. melaksanakan diseminasi hasil pengembangan program Pengawasan Metrologi Legal mandiri;

79. melakukan pengembangan model, metode, teknik, dan media Penyuluhan Metrologi Legal dalam tim sebagai anggota;

80. melakukan pembahasan hasil uji coba pengembangan model, metode, teknik, dan media Penyuluhan Metrologi Legal dalam tim sebagai peserta;

81. melaksanakan diseminasi hasil pengembangan model, metode, teknik, dan media Penyuluhan Metrologi Legal dalam tim sebagai anggota;

82. melakukan evaluasi pengkajian tentang kebijakan Pengawasan Metrologi Legal dalam tim sebagai anggota;

83. melakukan evaluasi pengembangan model, metode, teknik, dan media Penyuluhan Metrologi Legal dalam tim sebagai anggota; dan www.djpp.kemenkumham.go.id

84. menerima dan membuat laporan pengaduan masyarakat terhadap pelanggaran UNDANG-UNDANG di bidang Metrologi Legal.

b. Pengawas Kemetrologian Muda:

1. menyusun konsep program kerja pengawasan UTTP;
2. mendiskusikan konsep program kerja pengawasan UTTP sebagai penyaji;
3. merumuskan konsep program kerja pengawasan UTTP;
4. menyampaikan pemberitahuan pelaksanaan pengawasan UTTP kepada obyek pengawasan;
5. melakukan pengawasan terhadap penggunaan UTTP dan tanda tera;
6. melakukan pengujian awal kebenaran UTTP (ukur ulang);
7. melakukan Pencatatan Hasil Pengawasan UTTP;
8. membuat Berita Acara Pengawasan UTTP;
9. menyampaikan peringatan kedua kepada obyek pengawasan UTTP;
10. melakukan inspeksi tindak lanjut obyek pengawasan UTTP terhadap peringatan kedua yang telah disampaikan;
11. menyusun rencana kegiatan evaluasi pelaksanaan pengawasan UTTP;
12. mengolah data hasil pelaksanaan pengawasan UTTP;
13. menganalisis dan menyusun data hasil pelaksanaan pengawasan UTTP;
14. melakukan pemaparan dan pembahasan substansi evaluasi pelaksanaan pengawasan UTTP sebagai penyaji;
15. merumuskan hasil pembahasan evaluasi pelaksanaan pengawasan UTTP;
16. menyusun database hasil pelaksanaan pengawasan UTTP;
17. menyusun konsep program kerja pengawasan BDKT;
18. mendiskusikan konsep program kerja pengawasan BDKT sebagai penyaji;
19. merumuskan konsep program kerja pengawasan BDKT;
20. menyampaikan pemberitahuan pelaksanaan pengawasan BDKT kepada obyek pengawasan;
21. melakukan pendataan penandaan pada label/ bungkus www.djpp.kemenkumham.go.id

BDKT, meliputi kebenaran pencantuman kata yang menyatakan nilai isi bersih, berat bersih, atau netto untuk BDKT yang kuantitasnya dinyatakan dalam berat atau volume; 22. melakukan pendataan penandaan pada label/ bungkus BDKT, meliputi kebenaran pencantuman kata dan nilai panjang, jumlah, isi, ukuran, atau luas untuk BDKT yang kuantitasnya dinyatakan dalam panjang, luas, atau jumlah hitungan; 23. melakukan pendataan penandaan pada label/ bungkus BDKT, meliputi kebenaran pencantuman kata dan nilai bobot tuntas, berat tuntas, atau drained weight untuk BDKT yang bersifat padat dalam suatu media cair, selain pencantuman kata dan nilai isi bersih, berat bersih, atau netto; 24. melakukan pendataan penandaan pada label/ bungkus BDKT, meliputi kebenaran pencantuman kata dan nilai berat tabung kosong atau berat kosong untuk BDKT gas cair, selain pencantuman kata dan nilai isi bersih, berat bersih, atau netto; 25. melakukan pengujian kebenaran kuanta (ukuran bersih, isi bersih, berat bersih atau jumlah hitungan BDKT), meliputi kebenaran kuanta terhadap BDKT pada saat produksi (Pre Market); 26. melakukan pengujian kebenaran kuanta (ukuran bersih, isi bersih, berat bersih atau jumlah hitungan BDKT), meliputi kebenaran kuanta terhadap BDKT yang berada di pasaran/ berdasarkan hasil pengaduan (Post Market); 27. membuat Berita Acara Pengawasan BDKT; 28. melakukan perhitungan hasil pengujian kebenaran kuanta; 29. menyusun surat keterangan hasil pengujian BDKT; 30. menyampaikan Peringatan Pertama kepada produsen/importir/pengemas BDKT, dalam hal mengedarkan, menawarkan, memamerkan, dan menjual BDKT yang ukuran, isi bersih, berat bersih atau hitungannya kurang dari yang tercantum pada bungkus/label; 31. menyampaikan Peringatan Kedua kepada produsen/importir/pengemas BDKT, dalam hal tidak memenuhi salah satu dari kriteria penandaan yang www.djpp.kemenkumham.go.id

diwajibkan oleh UNDANG-UNDANG tentang Metrologi Legal; 32. menyampaikan Peringatan Kedua kepada produsen/importir/pengemas BDKT, dalam hal mengedarkan, menawarkan, memamerkan, dan menjual BDKT yang ukuran, isi bersih, berat bersih atau hitungannya kurang dari yang tercantum pada bungkus/label; 33. menyampaikan Surat Perintah Penarikan BDKT yang tidak sesuai ketentuan kepada obyek pengawasan; 34. menyampaikan Surat Permintaan Pencabutan SIUP/Izin lainnya kepada pejabat yang berwenang; 35. mengolah data hasil pelaksanaan pengawasan BDKT; 36. melakukan pemaparan dan pembahasan substansi evaluasi pelaksanaan pengawasan BDKT sebagai peserta; 37. merumuskan hasil pembahasan evaluasi pelaksanaan pengawasan BDKT; 38. menyusun database hasil pelaksanaan pengawasan BDKT; 39. menyusun konsep program kerja pengawasan penggunaan satuan ukuran; 40. mendiskusikan konsep program kerja pengawasan penggunaan satuan ukuran sebagai penyaji; 41. menyampaikan pemberitahuan pelaksanaan pengawasan penggunaan satuan ukuran kepada obyek pengawasan; 42. melakukan pengawasan terhadap penggunaan dan penulisan satuan dan lambang satuan yang tercantum pada BDKT; 43. melakukan pengawasan terhadap penggunaan dan penulisan satuan dan lambang satuan yang tercantum pada pengumuman mengenai barang yang dijual dengan cara diukur, ditakar, dan ditimbang yang dilakukan melalui media cetak, media elektronik, atau surat; 44. melakukan pengawasan terhadap penggunaan dan penulisan satuan dan lambang satuan yang tercantum pada pemberitahuan lainnya yang menyatakan ukuran, takaran atau berat; 45. melakukan pencatatan hasil pengawasan penggunaan satuan ukuran; 46. menyusun Berita Acara Pengawasan Penggunaan Satuan Ukuran; www.djpp.kemenkumham.go.id

47. melaporkan kejadian yang ditemui di lapangan secara tertulis kepada pimpinan unit dan PPNS Met/Penyidik Polri;

48. memberikan peringatan tertulis kedua terhadap pengguna satuan ukuran yang tidak sesuai peraturan perundang- undangan;

49. memberikan fasilitasi dan bantuan kepada PPNS dalam rangka penyidikan penggunaan satuan ukuran;

50. mengolah data hasil pelaksanaan pengawasan satuan ukuran;

51. melakukan pemaparan dan pembahasan substansi evaluasi pelaksanaan pengawasan penggunaan satuan ukuran sebagai peserta;

52. merumuskan hasil pembahasan evaluasi pelaksanaan pengawasan penggunaan satuan ukuran;

53. menyusun konsep program kerja penyuluhan;

54. mendiskusikan konsep program kerja penyuluhan sebagai penyaji;

55. merumuskan konsep program kerja penyuluhan;

56. mendiskusikan konsep bahan dan strategi penyuluhan sebagai penyaji;

57. membuat alat peraga penyuluhan;

58. mendiskusikan konsep/bahan informasi di bidang kemetrologian dalam bentuk media cetak/ elektronik sebagai penyaji;

59. menyusun petunjuk informasi di bidang kemetrologian dalam bentuk media cetak/ elektronik banner;

60. menyusun petunjuk informasi di bidang kemetrologian dalam bentuk media cetak/ elektronik selebaran;

61. menyusun petunjuk informasi di bidang kemetrologian dalam bentuk media cetak/ elektronik internet/Media sosial;

62. melakukan koordinasi dengan pihak/instansi terkait dalam rangka penyuluhan;

63. menyusun materi/instrumen konsultasi di bidang Metrologi Legal;

64. melaksanakan penyuluhan tatap muka dengan kelompok masyarakat; www.djpp.kemenkumham.go.id

65. melaksanakan penyuluhan melalui media televisi daerah;

66. melaksanakan penyuluhan melalui media radio daerah;

67. membuat Blog/Media sosial;

68. melakukan evaluasi data hasil pelaksanaan penyuluhan;

69. mendiskusikan konsep laporan hasil pelaksanaan penyuluhan sebagai penyaji;

70. merumuskan laporan hasil pelaksanaan penyuluhan;

71. menyiapkan peralatan teknis yang dibutuhkan untuk melakukan pengawasan;

72. melakukan pengawasan, penelitian atau pemeriksaan atas hasil temuan dan/atau laporan/ pengaduan masyarakat;

73. memberikan surat tanda penerimaan laporan kepada pelapor;

74. menyusun rencana penyidikan;

75. melakukan pengolahan Tempat Kejadian Perkara (TKP);

76. menyusun Laporan Kejadian;

77. menyusun surat perintah penyitaan dan/atau penyegelan;

78. melakukan penyitaan/pengambilan contoh hasil cetakan pada pengumuman atau mencetak bukti pengumuman/memfoto/cara-cara lain dalam kondisi tertangkap tangan;

79. melaporkan hasil penyitaan/pengambilan contoh hasil cetakan pada pengumuman atau mencetak bukti pengumuman/memfoto/cara-cara lain dalam kondisi tertangkap tangan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuan;

80. melakukan pemeriksaan terhadap saksi;

81. melakukan pemeriksaan terhadap tersangka;

82. menyusun berkas perkara;

83. menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri;

84. melengkapi berkas perkara yang dikembalikan oleh Penuntut Umum;

85. menyerahkan tersangka dan barang bukti pelanggaran kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri;

86. melakukan gelar perkara; www.djpp.kemenkumham.go.id

87. melakukan evaluasi data hasil pelaksanaan penyidikan;

88. menganalisis dan menyusun data hasil pelaksanaan penyidikan;

89. mendiskusikan konsep laporan hasil pelaksanaan penyidikan sebagai penyaji;

90. merumuskan laporan hasil pelaksanaan penyidikan;

91. melakukan pengkajian kebijakan Pengawasan Metrologi Legal mandiri;

92. melakukan pembahasan hasil pengkajian kebijakan Pengawasan Metrologi Legal dalam tim sebagai pembahas;

93. melaksanakan diseminasi hasil pengkajian tentang kebijakan Pengawasan Metrologi Legal mandiri;

94. melakukan pengembangan program Pengawasan Metrologi Legal dalam tim sebagai anggota;

95. melakukan pengembangan program Pengawasan Metrologi Legal mandiri;

96. melakukan pembahasan hasil uji coba pengembangan program Pengawasan Metrologi Legal dalam tim sebagai pembahas;

97. melakukan pembahasan hasil uji coba pengembangan program Pengawasan Metrologi Legal mandiri;

98. melaksanakan diseminasi hasil pengembangan program Pengawasan Metrologi Legal dalam tim sebagai ketua;

99. melakukan pengembangan model, metode, teknik, dan media Penyuluhan Metrologi Legal mandiri;

100. melakukan pembahasan hasil uji coba pengembangan model, metode, teknik, dan media Penyuluhan Metrologi Legal dalam tim sebagai pembahas;

101. melakukan pembahasan hasil uji coba pengembangan model, metode, teknik, dan media Penyuluhan Metrologi Legal mandiri;

102. melaksanakan diseminasi hasil pengembangan model, metode, teknik, dan media Penyuluhan Metrologi Legal mandiri;

103. melakukan evaluasi pengkajian tentang kebijakan Pengawasan Metrologi Legal mandiri;

104. melakukan evaluasi pengembangan program Pengawasan Metrologi Legal dalam tim sebagai anggota; www.djpp.kemenkumham.go.id

105. melakukan evaluasi pengembangan program Pengawasan Metrologi Legal mandiri;

106. melakukan evaluasi pengembangan model, metode, teknik, dan media Penyuluhan Metrologi Legal mandiri;

107. memetakan tingkat dan jenis pelanggaran UNDANG-UNDANG di bidang Metrologi Legal;

108. melakukan pengujian yang diperlukan untuk menentukan seberapa jauh tingkat kesalahan, masih dalam batas/telah keluar dari toleransi yang ditetapkan; dan

109. memberikan peringatan kepada pemilik/pemakai/ pemegang kuasa UTTP dalam hal kesalahan/ pelanggaran masih dimungkinkan untuk dilakukan pembinaan. c. Pengawas Kemetrologian Madya:

110. mendiskusikan konsep program kerja pengawasan UTTP sebagai pembahas;

111. melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait dalam rangka pengawasan UTTP;

112. melakukan pengawasan terhadap penggunaan UTTP dan tanda tera;

113. memeriksa dan mengamati dokumentasi perijinan UTTP;

114. melakukan pencatatan hasil pengawasan UTTP;

115. membuat Berita Acara Penerimaan UTTP yang tidak sesuai ketentuan, untuk diserahkan kepada PPNS Metrologi guna proses lebih lanjut;

116. membantu/memfasilitasi PPNS dalam pengumpulan bukti/bahan keterangan dalam rangka penyidikan pelanggaran UTTP;

117. menjadi Saksi Ahli dalam persidangan perkara pelanggaran UTTP;

118. melakukan pemaparan dan pembahasan substansi evaluasi pelaksanaan pengawasan UTTP sebagai pembahas;

119. mendiskusikan konsep program kerja pengawasan BDKT sebagai pembahas;

120. melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait dalam rangka pengawasan BDKT;

121. melakukan pengujian kebenaran kuanta (ukuran bersih, isi bersih, berat bersih atau jumlah hitungan BDKT), meliputi kebenaran kuanta terhadap BDKT pada saat produksi (Pre Market); www.djpp.kemenkumham.go.id

122. membuat Berita Acara Pengawasan BDKT;

123. melakukan inspeksi tindak lanjut obyek pengawasan BDKT terhadap peringatan kedua yang telah disampaikan;

124. membuat Berita Acara Penerimaan BDKT yang tidak sesuai ketentuan, untuk diserahkan kepada PPNS Metrologi guna proses lebih lanjut;

125. membantu/memfasilitasi PPNS dalam pengumpulan bukti/bahan keterangan dalam rangka penyidikan pelanggaran BDKT;

126. menjadi Saksi Ahli dalam persidangan perkara pelanggaran BDKT ;

127. melakukan inspeksi terhadap penerapan Surat Perintah Penarikan BDKT;

128. melakukan koordinasi dengan Pejabat Penerbit Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) perihal pencabutan SIUP atas pelanggaran ketentuan BDKT yang belum ditarik dari peredaran berdasarkan Surat Perintah Penarikan BDKT;

129. melakukan koordinasi dengan Pejabat yang berwenang perihal pencabutan izin usaha lainnya atas pelanggaran ketentuan BDKT yang belum ditarik dari peredaran berdasarkan Surat Perintah Penarikan BDKT;

130. menganalisis dan menyusun data hasil pelaksanaan pengawasan BDKT;

131. melakukan pemaparan dan pembahasan substansi evaluasi pelaksanaan pengawasan BDKT sebagai penyaji;

132. melakukan pemaparan dan pembahasan substansi evaluasi pelaksanaan pengawasan BDKT sebagai pembahas;

133. mendiskusikan konsep program kerja pengawasan penggunaan satuan ukuran sebagai pembahas;

134. merumuskan konsep program kerja pengawasan penggunaan satuan ukuran;

135. melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait;

136. menjadi Saksi Ahli pada persidangan perkara pelanggaran penggunaan satuan ukuran;

137. menganalisis dan menyusun data hasil pelaksanaan pengawasan satuan ukuran;

138. melakukan pemaparan dan pembahasan substansi evaluasi www.djpp.kemenkumham.go.id

pelaksanaan pengawasan penggunaan satuan ukuran sebagai penyaji; 30. melakukan pemaparan dan pembahasan substansi evaluasi pelaksanaan pengawasan penggunaan satuan ukuran sebagai pembahas; 31. menyusun database hasil pelaksanaan pengawasan penggunaan satuan ukuran; 32. mendiskusikan konsep program kerja penyuluhan sebagai pembahas; 33. mengidentifikasi sumber bahan dan audiens penyuluhan; 34. menyusun konsep bahan dan strategi penyuluhan; 35. mendiskusikan konsep bahan dan strategi penyuluhan sebagai pembahas; 36. menyusun bahan dan strategi penyuluhan siap pakai; 37. mendiskusikan konsep/bahan informasi di bidang kemetrologian dalam bentuk media cetak/ elektronik sebagai pembahas; 38. menyusun petunjuk informasi di bidang kemetrologian dalam bentuk media cetak/ elektronik buku; 39. menyusun petunjuk informasi di bidang kemetrologian dalam bentuk media cetak/ elektronik koran/ majalah/ tabloid; 40. menyusun petunjuk informasi di bidang kemetrologian dalam bentuk media cetak/ elektronik radio; 41. menyusun petunjuk informasi di bidang kemetrologian dalam bentuk media cetak/ elektronik televisi; 42. menyusun petunjuk informasi di bidang kemetrologian dalam bentuk media cetak/ elektronik Internet/Media sosial; 43. melakukan koordinasi pelaksanaan penyuluhan kepada obyek penyuluhan; 44. melaksanakan penyuluhan tatap muka dengan pelaku usaha/instansi pemerintah/swasta; 45. melaksanakan penyuluhan tatap muka dengan kelompok masyarakat; 46. melaksanakan penyuluhan melalui media televisi daerah; 47. melaksanakan penyuluhan melalui media televisi nasional; www.djpp.kemenkumham.go.id

48. melaksanakan penyuluhan melalui media radio daerah;
49. melaksanakan penyuluhan melalui media radio nasional;
50. membuat Blog/Media sosial;
51. melaksanakan layanan konsultasi di bidang Metrologi Legal;
52. menganalisis dan menyusun data hasil pelaksanaan penyuluhan;
53. mendiskusikan konsep laporan hasil pelaksanaan penyuluhan sebagai pembahas;
54. melakukan pengawasan, penelitian atau pemeriksaan atas hasil temuan dan/atau laporan/ pengaduan masyarakat;
55. melakukan koordinasi dengan Penyidik Polri dalam hal dibutuhkan penyelidikan;
56. menyusun rencana penyidikan;
57. melakukan koordinasi dengan Penyidik Polri dalam hal permohonan bantuan penyidikan;
58. melakukan pengolahan Tempat Kejadian Perkara (TKP);
59. menyusun Laporan Kejadian;
60. menerbitkan surat perintah penyidikan;
61. menyusun Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP);
62. melakukan pemanggilan pertama terhadap tersangka dan atau saksi;
63. melakukan pemanggilan kedua terhadap tersangka dan/atau saksi;
64. melakukan koordinasi dengan Penyidik Polri dalam hal permintaan bantuan dalam melakukan pemanggilan terhadap tersangka dan atau saksi di luar wilayah kerja PPNS;
65. menyusun surat perintah penyitaan dan/atau penyegelan;
66. melakukan penyitaan/pengambilan contoh hasil cetakan pada pengumuman atau mencetak bukti pengumuman/memfoto/cara-cara lain dalam kondisi tertangkap tangan;
67. melaporkan hasil penyitaan/pengambilan contoh hasil cetakan pada pengumuman atau mencetak bukti pengumuman/memfoto/cara-cara lain dalam kondisi www.djpp.kemenkumham.go.id

tertangkap tangan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuan; 68. melakukan pemeriksaan terhadap saksi; 69. melakukan pemeriksaan terhadap ahli; 70. melakukan pemeriksaan terhadap tersangka; 71. menyusun berkas perkara; 72. menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri; 73. melengkapi berkas perkara yang dikembalikan oleh Penuntut Umum; 74. menyerahkan tersangka dan barang bukti pelanggaran kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri; 75. melakukan gelar perkara; 76. melakukan evaluasi data hasil pelaksanaan penyidikan; 77. menganalisis dan menyusun data hasil pelaksanaan penyidikan; 78. mendiskusikan konsep laporan hasil pelaksanaan penyidikan sebagai penyaji; 79. mendiskusikan konsep laporan hasil pelaksanaan penyidikan sebagai pembahas; 80. melakukan pengkajian kebijakan Pengawasan Metrologi Legal dalam tim sebagai ketua; 81. melakukan pembahasan hasil pengkajian kebijakan Pengawasan Metrologi Legal dalam tim sebagai penyaji; 82. melaksanakan diseminasi hasil pengkajian tentang kebijakan Pengawasan Metrologi Legal dalam tim sebagai ketua; 83. melakukan pengembangan program Pengawasan Metrologi Legal dalam tim sebagai ketua; 84. melakukan pembahasan hasil uji coba pengembangan program Pengawasan Metrologi Legal dalam tim sebagai penyaji; 85. melakukan pengembangan model, metode, teknik, dan media Penyuluhan Metrologi Legal dalam tim sebagai ketua; 86. melakukan pembahasan hasil uji coba pengembangan model, metode, teknik, dan media Penyuluhan Metrologi Legal dalam tim sebagai penyaji; www.djpp.kemenkumham.go.id

87. melaksanakan diseminasi hasil pengembangan model, metode, teknik, dan media Penyuluhan Metrologi Legal dalam tim sebagai ketua;
88. melakukan evaluasi pengkajian tentang kebijakan Pengawasan Metrologi Legal dalam tim sebagai ketua;
89. melakukan evaluasi pengembangan program Pengawasan Metrologi Legal dalam tim sebagai ketua;
90. melakukan evaluasi pengembangan model, metode, teknik, dan media Penyuluhan Metrologi Legal dalam tim sebagai ketua;
91. menyusun rencana tindakan sebagai umpan balik pengaduan masyarakat;
92. membuat laporan tertulis tentang pengaduan dan menyampaikan rencana tindakan kepada pimpinan unit dan PPNS jika diperlukan tindakan penyidikan;
93. melakukan inspeksi dugaan pelanggaran berdasarkan laporan masyarakat;
94. melakukan pengujian yang diperlukan untuk menentukan seberapa jauh tingkat kesalahan, masih dalam batas/telah keluar dari toleransi yang ditetapkan;
95. melakukan penelitian BDKT dalam hal adanya pengaduan indikasi penyimpangan;
96. membuat laporan hasil penelitian BDKT yang diindikasi adanya penyimpangan;
97. menyampaikan paparan hasil penelitian BDKT dalam hal adanya pengaduan indikasi penyimpangan kepada pihak lain;
98. memberikan peringatan kepada pemilik/pemakai/ pemegang kuasa UTTP dalam hal kesalahan/pelanggaran masih dimungkinkan untuk dilakukan pembinaan;
99. melakukan penyitaan barang bukti;
100. membuat laporan kegiatan tanggapan pengaduan masyarakat;
101. menyerahkan barang bukti kepada PPNS atas pengaduan masyarakat; dan
102. memfasilitasi pengumpulan bahan keterangan/ bukti PPNS dalam rangka penyidikan tindak pidana bidang Metrologi Legal. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Pengawas Kemetrologian yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nilai angka kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Pengawas Kemetrologian yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi dan penunjang kegiatan pengawasan Metrologi Legal diberikan nilai angka kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Pengawas Kemetrologian yang sesuai dengan jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), maka Pengawas Kemetrologian yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

Penilaian angka kredit pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan sebagai berikut: a. Pengawas Kemetrologian yang melaksanakan kegiatan satu tingkat di atas jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; b. Pengawas Kemetrologian yang melaksanakan tugas satu tingkat di bawah jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Pada awal tahun, setiap Pengawas Kemetrologian wajib menyusun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun berjalan. (2) SKP disusun berdasarkan tugas pokok Pengawas Kemetrologian yang bersangkutan sesuai dengan jenjang jabatannya. (3) Pengawas Kemetrologian yang melaksanakan kegiatan satu tingkat diatas atau satu tingkat dibawah jenjang jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dinilai sebagai tugas tambahan. (4) SKP yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetujui dan ditetapkan oleh Pimpinan Unit Kerja. www.djpp.kemenkumham.go.id

(5) Untuk kepentingan dinas, SKP yang telah disetujui dapat dilakukan penyesuaian.

(1) Jumlah angka kredit kumulatif paling rendah yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai Negeri Sipil untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan jabatan/pangkat Pengawas Kemetrologian, untuk: a. Pengawas Kemetrologian dengan pendidikan Sarjana (S1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II; b. Pengawas Kemetrologian dengan pendidikan Magister (S2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III; atau c. Pengawas Kemetrologian dengan pendidikan Doktor (S3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV. (2) Jumlah angka kredit kumulatif paling rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu: a. paling rendah 80% (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama, tidak termasuk pendidikan formal; dan b. paling tinggi 20% (dua puluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang.

(1) Pengawas Kemetrologian Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b yang akan naik jabatan dan pangkat menjadi Pengawas Kemetrologian Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c, angka kredit yang disyaratkan paling kurang 2 (dua) berasal dari unsur pengembangan profesi. (2) Pengawas Kemetrologian Ahli Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c yang akan naik pangkat menjadi Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, angka kredit yang disyaratkan paling kurang 4 (empat) berasal dari unsur pengembangan profesi. (3) Pengawas Kemetrologian Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d yang akan naik jabatan dan pangkat menjadi Pengawas Kemetrologian Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, angka kredit yang disyaratkan paling kurang 6 (enam) berasal dari unsur pengembangan profesi. (4) Pengawas Kemetrologian Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a yang akan naik pangkat menjadi Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, angka kredit yang disyaratkan paling kurang 8 (delapan) berasal dari unsur pengembangan profesi. (5) Pengawas Kemetrologian Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, www.djpp.kemenkumham.go.id

golongan ruang IV/b yang akan naik pangkat menjadi Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, angka kredit yang disyaratkan paling kurang 12 (dua belas) berasal dari unsur pengembangan profesi.

(1) Pengawas Kemetrologian yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut diperhitungkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat berikutnya. (2) Pengawas Kemetrologian yang telah memenuhi atau melebihi angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat pada tahun pertama dalam masa jabatan/pangkat yang didudukinya, pada tahun kedua dan seterusnya diwajibkan mengumpulkan angka kredit paling kurang 20% (dua puluh persen) dari jumlah angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan pengawasan Metrologi Legal.

Pengawas Kemetrologian Ahli Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling kurang 20 (dua puluh) angka kredit dari kegiatan tugas pokok dan pengembangan profesi.

(1) Pengawas Kemetrologian yang secara bersama-sama membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang pengawasan Metrologi Legal, diberikan angka kredit dengan ketentuan sebagai berikut: a. apabila terdiri atas 2 (dua) orang penulis maka pembagian angka kredit penulis yaitu 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh persen) untuk penulis pembantu; b. apabila terdiri atas 3 (tiga) orang penulis maka pembagian angka kredit penulis yaitu 50% (lima puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) untuk penulis pembantu; dan c. apabila terdiri atas 4 (empat) orang penulis maka pembagian angka kredit penulis yaitu 40% (empat puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) untuk penulis pembantu. (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak 3 (tiga) orang.

www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, setiap Pengawas Kemetrologian wajib mencatat dan menginventarisir seluruh kegiatan yang dilakukan dan mengusulkan Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK). (2) Setiap Pengawas Kemetrologian mengusulkan secara hirarkhi DUPAK kepada pejabat yang berwenang paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun. (3) Pengawas Kemetrologian yang dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya, penilaian dan penetapan angka kredit dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil ditetapkan.

Pejabat yang berwenang MENETAPKAN angka kredit, yaitu: a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Standarisasi dan Perlindungan Konsumen bagi Pengawas Kemetrologian Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b dan Pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c di lingkungan Kementerian Perdagangan, Provinsi, dan Kabupaten/Kota; b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Metrologi Kementerian Perdagangan bagi Pengawas Kemetrologian Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, Golongan ruang III/a sampai dengan Pengawas Kemetrologian Ahli Madya, pangkat Pembina, golonga ruang IV/a di lingkungan Kemneterian Perdagangan; c. Sekretaris Daerah Provinsi atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk yang membidangi perdagangan bagi Pengawas Kemetrologian Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pengawas Kemetrologian Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Provinsi; dan d. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau Pejabat Pimpinan Tinggi www.djpp.kemenkumham.go.id

Pratama yang ditunjuk yang membidangi perdagangan bagi Pengawas Kemetrologian Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pengawas Kemetrologian Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Kabupaten/Kota.

Dalam menjalankan kewenangannya, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dibantu oleh: a. Tim Penilai bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi standarisasi dan Perlindungan Konsumen yang selanjutnya disebut Tim Penilai Pusat; b. Tim Penilai bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Metrologi Kementerian Perdagangan yang selanjutnya disebut Tim Penilai Unit Kerja; c. Tim Penilai bagi Sekretaris Daerah Provinsi atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk yang membidangi perdagangan yang selanjutnya disebut Tim Penilai Provinsi; dan d. Tim Penilai bagi Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk yang membidangi perdagangan yang selanjutnya disebut Tim Penilai Kabupaten/Kota.

(1) Tim Penilai terdiri atas unsur teknis yang membidangi pengawasan Metrologi Legal, unsur kepegawaian, dan Pengawas Kemetrologian. (2) Susunan keanggotaan Tim Penilai, sebagai berikut: a. seorang Ketua merangkap anggota; b. seorang Wakil Ketua merangkap anggota; c. seorang Sekretaris merangkap anggota; dan d. paling kurang 4 (empat) orang anggota. (3) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c harus berasal dari unsur kepegawaian. (4) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, paling sedikit 2 (dua) orang dari Pengawas Kemetrologian. (5) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) huruf d, apabila lebih dari 4 (empat) orang harus berjumlah genap. (6) Syarat untuk menjadi Anggota, yakni: a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan www.djpp.kemenkumham.go.id

jabatan/pangkat Pengawas Kemetrologian yang dinilai; b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai prestasi kerja Pengawas Kemetrologian; dan c. dapat aktif melakukan penilaian. (7) Apabila jumlah Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapt dipenuhi dari Pengawas Kemetrologian, maka Anggota dapat diangkat dari Pegawai Negeri Sipil lain yang memiliki kompetensi untuk menilai prestasi kerja Pengawas Kemetrologian.

(1) Apabila Tim Penilai Provinsi belum dapat dibentuk, penilaian prestasi kerja Pengawas Kemetrologian dapat dimintakan kepada Tim Penilai Provinsi lain terdekat atau Tim Penilai Unit Kerja. (2) Apabila Tim Penilai Kabupaten/Kota belum dapat dibentuk, penilaian prestasi kerja Pengawas Kemetrologian dapat dimintakan kepada Tim Penilai Kabupaten/Kota lain terdekat, Tim Penilai Provinsi yang bersangkutan, Tim Penilai Provinsi lain terdekat atau Tim Penilai Unit Kerja. (3) Pembentukan dan susunan Anggota Tim Penilai ditetapkan oleh: a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Standarisasi dan Perlindungan Konsumen untuk Tim Penilai Pusat; b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Metrologi Kementerian Perdagangan untuk Tim Penilai Unit; c. Sekretaris Daerah Provinsi atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk yang membidangi perdagangan untuk Tim Penilai Provinsi; dan d. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk yang membidangi perdagangan untuk Tim Penilai Kabupaten/Kota.

(1) Masa jabatan Anggota Tim Penilai selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya. (2) Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi Anggota Tim Penilai dalam 2 (dua) masa jabatan berturut-turut, dapat diangkat kembali setelah melampaui masa tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan. (3) Dalam hal terdapat Anggota Tim Penilai yang ikut dinilai, Ketua Tim Penilai dapat mengangkat Anggota Tim Penilai pengganti. (4) Anggota Tim Penilai Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diangkat dari Pegawai Negeri Sipil lain yang memiliki www.djpp.kemenkumham.go.id

kompetensi untuk menilai prestasi kerja Pengawas Kemetrologian.

Tata kerja Tim Penilai dan tata cara penilaian ditetapkan oleh Menteri Perdagangan.

Usul penetapan angka kredit Pengawas Kemetrologian diajukan oleh: a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian Kementerian Perdagangan, Sekretaris Daerah Provinsi atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk yang membidangi pengawasan Metrologi, dan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk yang membidangi perdagangan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Standarisasi dan Perlindungan Konsumen, untuk angka kredit Pengawas Kemetrologian Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b dan Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c di lingkungan Kementerian Perdagangan, Provinsi, dan Kabupaten/Kota; b. Pejabat Administrator yang membidangi kepegawaian Kementerian Perdagangan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Metrologi Kementerian Perdagangan, bagi Pengawas Kemetrologian Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pengawas Kemetrologian Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Kementerian Perdagangan; c. Paling rendah Pejabat Administrator yang membidangi kepegawaian pada unit kerja Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi perdagangan kepada Sekretaris Daerah Provinsi atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk yang membidangi perdagangan bagi pengawas Kemetrologian Ahli Pertama, bagi Pengawas Kemetrologian Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pengawas Kemetrologian Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Provinsi; dan d. Paling rendah Pejabat Administator yang membidangi kepegawaian pada unit kerja Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi perdagangan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk yang membidangi perdagangan bagi Pengawas Kemetrologian Ahli Pertama, pangkat www.djpp.kemenkumham.go.id

Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pengawas Kemetrologian Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Kabupaten/Kota.

(1) Angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang MENETAPKAN angka kredit, digunakan untuk mempertimbangkan kenaikan jabatan dan/atau pangkat Pengawas Kemetrologian sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2) Keputusan pejabat yang berwenang MENETAPKAN angka kredit tidak dapat diajukan keberatan oleh Pengawas Kemetrologian yang bersangkutan.

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrologian ditetapkan oleh pejabat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(1) Pengangkatan pertama Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrologian, harus memenuhi syarat: a. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV (D.IV); b. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a; c. telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional Pengawas Kemetrologian; d. telah mengikuti uji kompetensi dan memperoleh sertifikat kompetensi; dan e. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir. (2) Pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrologian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan formasi dari Calon Pegawai Negeri Sipil. (3) Calon Pegawai Negeri Sipil dengan formasi Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrologian setelah diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil paling lama 2 (dua) tahun, harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional Pengawas Kemetrologian dan uji kompetensi. (4) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 1 (satu) tahun setelah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan www.djpp.kemenkumham.go.id

serta uji kompetensi harus diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrologian.

(1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrologian dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut: a. memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1); b. memiliki pengalaman di bidang pengawasan Metrologi Legal paling kurang 2 (dua) tahun; dan c. usia paling tinggi 52 (lima puluh dua) tahun. (2) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang MENETAPKAN angka kredit. (3) Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.

(1) Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme, Pengawas Kemetrologian yang akan naik jenjang jabatan harus mengikuti dan lulus uji kompetensi. (2) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri Perdagangan.

(1) Disamping persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (1), pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrologian dilaksanakan sesuai formasi. (2) Penetapan formasi Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrologian didasarkan pada indikator, antara lain: a. jangkauan wilayah; b. potensi UTTP, BDKT yang beredar, dan penggunaan satuan ukuran pada UTTP, BDKT, dan media lainnya; c. jenis pelanggaran atau tindak pidana; www.djpp.kemenkumham.go.id

d. jumlah wajib tera UTTP; dan e. jumlah pelaku usaha UTTP dan BDKT. (3) Penetapan formasi Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrologian didasarkan pada analisis beban kerja.

(1) Pengawas Kemetrologian Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pengawas Kemetrologian Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkat terakhir tidak dapat memenuhi angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi. (2) Pengawas Kemetrologian Ahli Madya, pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak menduduki jabatan dan pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit paling kurang 20 (dua puluh) dari kegiatan pegawasan Metrologi Legal dan pengembangan profesi. (3) Disamping pembebasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), Pengawas Kemetrologian dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila: a. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil; b. ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrologian; c. menjalani cuti di luar tanggungan negara; atau d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

(1) Pengawas Kemetrologian yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2), diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrologian setelah memenuhi angka kredit yang disyaratkan paling lama 1 (satu) tahun. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Pengawas Kemetrologian yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf a, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrologian apabila telah diaktifkan kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil, atau pemeriksaan oleh yang berwajib telah selesai atau telah ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan ternyata bahwa yang bersangkutan tidak bersalah. (3) Pengawas Kemetrologian Ahli Pertama dan Ahli Muda yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf b, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrologian paling tinggi berusia 56 (lima puluh enam) tahun. (4) Pengawas Kemetrologian ahli Madya yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf b, dapat diangkat kembali ke dalam Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrologian, paling tinggi berusia 58 (lima puluh delapan) tahun. (5) Pengawas Kemetrologian yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf c, dapat diangkat kembali ke dalam Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrologian, apabila telah selesai menjalani cuti di luar tanggungan negara dan diaktifkan kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil. (6) Pengawas Kemetrologian yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf d, dapat diangkat kembali ke dalam Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrologian, apabila telah selesai menjalani tugas belajar. (7) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrologian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5) menggunakan angka kredit terakhir yang dimilikinya. (8) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrologian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (6) dengan menggunakan angka kredit terakhir yang dimilikinya dan dapat ditambah angka kredit dari pengembangan profesi yang diperoleh selama pembebasan sementara.

Pengawas Kemetrologian diberhentikan dari jabatannya, apabila: a. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) tidak dapat memenuhi angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi; www.djpp.kemenkumham.go.id

b. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (2) tidak dapat memenuhi angka kredit yang ditentukan; atau c. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat, kecuali hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun atau pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah.

Pembebasan sementara, pengangkatan kembali, dan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Pasal 32, dan Pasal 33 ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan atau pejabat lain yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan.

(1) Pengawas Kemetrologian yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan, melaksanakan tugas sesuai jenjang jabatan yang baru. (2) Penilaian prestasi kerja dalam masa hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinilai sesuai dengan jabatan yang baru.

(1) Pegawai Negeri Sipil yang pada saat ditetapkan Peraturan Menteri ini telah dan masih melaksanakan tugas di bidang pengawasan kemetrologian berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang, dapat disesuaikan (di-inpassing) dalam Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrologian, dengan ketentuan harus memenuhi syarat: a. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV (D.IV); b. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a; c. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir. (2) Angka kredit kumulatif untuk penyesuaian/inpassing dalam Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrologian sebagaimana dimaksud pada www.djpp.kemenkumham.go.id

ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Angka kredit kumulatif sebagaimana tercantum dalam Lampiran V hanya berlaku selama masa penyesuaian (inpassing). (4) Untuk menjamin perolehan angka kredit bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan disesuaikan (di-inpassing) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan penyesuaian (inpassing) perlu mempertimbangkan formasi Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrologian.

Ketentuan pelaksanaan Peraturan Menteri ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Perdagangan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 2 Oktober 2014 MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

AZWAR ABUBAKAR

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 November 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA HAMONANGAN LAOLY

www.djpp.kemenkumham.go.id