Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2011 tentang UNIT LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK KEMENTERIAN LUAR NEGERI

Dalam Peraturan Menteri Luar Negeri ini yang dimaksud dengan:

1. Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut Unit LPSE adalah unit kerja Kementerian Luar Negeri yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik.
2. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa di Kementerian Luar Negeri yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.
3. Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa yang melaksanakan pengadaan barang/jasa.
4. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultansi/jasa lainnya.
5. Pengguna adalah semua pihak yang menggunakan sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik.
6. Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik Pusat yang selanjutnya disebut Unit LPSE Pusat adalah Unit LPSE yang berkedudukan di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Unit LPSE pada Kementerian Luar Negeri Republik INDONESIA dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Luar Negeri ini.

Unit LPSE merupakan unsur pelaksana teknis operasional, dipimpin oleh Kepala Unit LPSE yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Komunikasi.

(1) Susunan Organisasi Unit LPSE terdiri dari : a. Pengarah; b. Kepala; c. Sekretaris; d. Bidang Administrasi Sistem Informasi; e. Bidang Registrasi dan Verifikasi; f. Bidang Layanan Pengguna; dan g. Bidang Pelatihan dan Sosialisasi. (2) Personil LPSE harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. memiliki integritas moral, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas; b. memahami keseluruhan pekerjaan yang akan diadakan; c. memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas pengelola LPSE yang bersangkutan; dan d. memahami prosedur sistem pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik. (3) Bagan Susunan Organisasi Unit LPSE sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Luar Negeri ini.

Bagian Pertama Unit LPSE Kementerian Luar Negeri

(1) Unit LPSE mempunyai tugas mengelola sistem pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik INDONESIA. (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Unit LPSE mempunyai fungsi : a. pelaksanaan penyusunan program kegiatan pengelolaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik di lingkungan Kementerian Luar Negeri; b. pelaksanaan pelatihan/training kepada ULP/Pejabat Pengadaan dan Penyedia Barang/Jasa untuk menguasai sistem pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik; c. pelaksanaan pelayanan kepada ULP/Pejabat Pengadaan dan Penyedia Barang/Jasa di Kementerian Luar Negeri; d. sebagai media penyedia informasi dan konsultasi (helpdesk) yang melayani ULP/Pejabat Pengadaan dan Penyedia Barang/Jasa yang berkaitan dengan sistem pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik; e. sebagai penyedia informasi dan data-data yang berkaitan dengan proses pengadaan barang/jasa yang telah dilakukan oleh pengguna untuk kepentingan proses

pengawasan/audit yang dilaksanakan oleh instansi yang mempunyai kewenangan untuk itu dan instansi lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; f. pelaksanaan ketatausahaan Unit LPSE; dan g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

Pengarah mempunyai tugas : a. membina dan mengarahkan program kerja; b. memberikan arah kebijakan untuk pelaksanaan kegiatan; dan c. memantau dan mengevaluasi kegiatan.

Kepala Unit LPSE mempunyai tugas : a. memimpin operasional harian Unit LPSE; b. memberikan arahan teknis terhadap pelaksanaan kegiatan Unit LPSE; dan c. menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan Unit LPSE kepada Pengarah.

(1) Sekretaris adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala; (2) Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian terhadap program, kegiatan, administrasi dan sumber daya di lingkungan Unit LPSE; (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), Sekretaris menyelenggarakan fungsi : a. koordinasi kegiatan di lingkungan Unit LPSE; b. penyelenggaraan pengelolaan admnistrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Unit LPSE; c. penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan lembaga terkait; dan d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unit LPSE sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Aministrasi Sistem Informasi mempunyai tugas : a. menyiapkan (set up) perangkat teknis sistem informasi (hardware); b. memelihara server Unit LPSE dan perangkat lainnya; c. menangani permasalahan teknis sistem informasi yang terjadi; d. memberikan informasi dan masukan kepada LPSE Pusat tentang kendala-kendala

teknis yang terjadi di Unit LPSE; dan e. melaksanakan instruksi teknis dari LPSE Pusat.

Bidang Registrasi dan Verifikasi mempunyai tugas : a. menangani pendaftaran pengguna Unit LPSE; b. melakukan verifikasi seluruh informasi dan dokumen sebagai persyaratan pendaftaran pengguna Unit LPSE; c. menyetujui dan menolak permohonan pendaftaran Pengguna Unit LPSE berdasarkan hasil verifikasi; d. mengelola arsip dan dokumen pengguna Unit LPSE; e. melakukan konfirmasi kepada pengguna Unit LPSE tentang persetujuan dan penolakan pendaftaran berdasarkan hasil verifikasi; dan f. menyampaikan informasi kepada pengguna Unit LPSE tentang kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan.

Bagian Ketujuh Bidang Layanan Pengguna

Pasal 11 Bidang Layanan Pengguna mempunyai tugas : a. memberikan layanan konsultasi mengenai proses pengadaan secara elektronik baik melalui internet, telepon maupun hadir langsung di Unit LPSE; b. membantu proses pendaftaran Pengguna Unit LPSE; c. menjawab pertanyaan tentang fasilitas dan fitur aplikasi LPSE; dan d. menangani keluhan tentang pelayanan Unit LPSE.

Bagian Kedelapan Bidang Pelatihan dan Sosialisasi

Pasal 12 Bidang Pelatihan dan Sosialisasi mempunyai tugas : a. memberikan pelatihan bagi pengguna Unit LPSE; dan b. menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait pengadaan barang dan jasa secara elektronik.

Susunan personil Unit LPSE diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Luar Negeri atas usulan dari Biro Kepegawaian sesuai ketentuan yang berlaku.

Seluruh biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Unit LPSE dibebankan pada anggaran Sekretariat Jenderal.