Peraturan Menteri Nomor p-17-menlhk-setjen-kum-1-2-2017 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.12/Menlhk-II/2015 tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri

Identifikasi analisis areal IUPHHK-HTI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) didasarkan atas kriteria: a. Kriteria-1, Kawasan hutan yang mempunyai kelerengan, kepekaan jenis tanah dan intensitas curah hujan dengan skoring sama dengan dan/atau lebih besar dari 175 (seratus tujuh puluh lima); b. Kriteria-2, Kawasan hutan dengan kelerengan lebih dari 40% (empat puluh perseratus) dan/atau dengan kelerengan lebih dari 15% (lima belas perseratus) untuk jenis tanah yang sangat peka terhadap erosi yaitu regosol, litosol, organosol dan renzina; c. Kriteria-3, Kawasan hutan dengan ketinggian sama dengan atau lebih besar dari 2.000 (dua ribu) meter dari permukaan laut;

d. Kriteria-4, Kawasan hutan dengan fungsi Ekosistem Gambut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. Kriteria-5, Kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan:

1. 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau;
2. 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa;
3. 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai;
4. 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai;
5. 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang;
6. 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai, f. Kriteria-6, Kawasan penyangga (buffer zone) hutan lindung dan/atau kawasan konservasi; g. Kriteria-7, Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN); h. Kriteria-8, Kawasan Perlindungan Satwa Liar (KPSL); i. Kriteria-9, Kawasan cagar budaya dan/atau ilmu pengetahuan; j. Kriteria-10, Kawasan rawan terhadap bencana alam; k. Kriteria-11, Berdasarkan hasil identifikasi, areal hutan alam tersebut memiliki karakterisitik sumberdaya hutan untuk diusahakan dengan sistem silvikultur bukan THPB.

3. Ketentuan ayat (1) Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

(1) Dalam hal penetapan tata ruang untuk pemanfaatan areal kerja IUPHHK-HTI sesuai dengan peruntukannya, meliputi: a. Areal tanaman pokok; b. Areal tanaman kehidupan;

c. Kawasan perlindungan setempat dan kawasan lindung lainnya; dan d. Kawasan Fungsi Lindung Ekosistem Gambut.

(2) Areal tanaman pokok dan/atau areal tanaman kehidupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, termasuk di dalamnya areal sarana dan prasarana.

4. Di antara Pasal 8 dan Pasal 9, disisipkan 7 (tujuh) pasal, yaitu Pasal 8A, Pasal 8B, Pasal 8C, Pasal 8D, Pasal 8E, Pasal 8F, dan Pasal 8G yang berbunyi sebagai berikut:

(1) Dalam hal identifikasi analisis areal IUPHHK-HTI terdapat kawasan hutan dengan fungsi Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, pemegang IUPHHK-HTI wajib melakukan penyesuaian tata ruang IUPHHK-HTI. (2) Pemegang IUPHHK-HTI wajib menyusun usulan revisi RKUPHHK-HTI yang berdasarkan antara lain: a. rencana perlindungan dan pengelolaan Ekosistem Gambut; atau b. peta fungsi Ekosistem Gambut skala 1:250.000. (3) Usulan revisi RKUPHHK-HTI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pemegang IUPHHK-HTI paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah pemegang IUPHHK-HTI menerima peta fungsi Ekosistem Gambut dan disampaikan kepada Direktur Jenderal untuk dikonsultasikan guna mendapat persetujuan.

(1) Peta fungsi Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8A ayat (2) huruf b, sebagai salah satu dasar penetapan tata ruang IUPHHK-HTI. (2) Penetapan tata ruang IUPHHK-HTI yang telah ada peta fungsi Ekosistem Gambut sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara tumpang susun antara peta RKUPHHK-HTI dengan peta fungsi Ekosistem Gambut. (3) Tumpang susun antara peta RKUPHHK-HTI dengan peta fungsi Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Direktur Jenderal.

(1) Dalam hal hasil tumpang susun sebagaimana dimaksud Pasal 8B, berupa kubah gambut dan belum ditanami wajib dipertahankan sebagai Ekosistem Gambut dengan fungsi lindung. (2) Dalam hal hasil tumpang susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8B, yang masuk dalam fungsi budidaya Ekosistem Gambut, dapat dialokasikan sebagai areal efektif untuk produksi/areal tanaman pokok/areal tanaman kehidupan.

Hasil tumpang susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8B, dapat berupa: a. perubahan areal tanaman pokok menjadi fungsi lindung Ekosistem Gambut; b. perubahan areal tanaman pokok menjadi fungsi budidaya Ekosistem Gambut; c. perubahan areal tanaman kehidupan menjadi fungsi lindung Ekosistem Gambut; d. perubahan areal tanaman kehidupan menjadi fungsi budidaya Ekosistem Gambut; dan e. perubahan kawasan perlindungan setempat dan kawasan lindung lainnya menjadi fungsi lindung Ekosistem Gambut.

(1) Perubahan areal tanaman pokok menjadi fungsi lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8D

huruf a, yang telah terdapat tanaman pokok pada IUPHHK-HTI, pemanfaatannya diatur sebagai berikut: a. tanaman yang sudah ada dapat dipanen 1 (satu) daur dan tidak dapat ditanami kembali. b. wajib dilakukan pemulihan; dan c. dialokasikan sebagai Kawasan Fungsi Lindung Ekosistem Gambut dalam tata ruang IUPHHK- HTI. (2) Perubahan areal tanaman pokok menjadi fungsi lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8D huruf a, yang belum terdapat tanaman pokok pada IUPHHK-HTI, wajib dipertahankan sebagai Ekosistem Gambut dengan fungsi lindung menjadi Kawasan Fungsi Lindung Ekosistem Gambut dalam tata ruang IUPHHK-HTI. (3) Perubahan areal tanaman pokok menjadi fungsi budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8D huruf b, tanaman dapat dimanfaatkan dan arealnya dapat diusahakan kembali sebagai areal tanaman pokok dengan tetap mempertahankan fungsi hidrologis gambut. (4) Perubahan areal tanaman kehidupan menjadi fungsi lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8D huruf c, pemanfaatannya diatur sebagai berikut: a. tanaman hasil hutan kayu dapat dipanen 1 (satu) daur untuk kemudian diganti dengan jenis tanaman asli; b. tanaman hasil hutan non kayu, dapat dimanfaatkan hasil hutan non kayunya; c. wajib dilakukan pemulihan; dan d. dialokasikan sebagai Kawasan Fungsi Lindung Ekosistem Gambut dalam tata ruang IUPHHK- HTI. (5) Perubahan areal tanaman kehidupan menjadi fungsi budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8D huruf d, maka kegiatan pengelolaan areal tanaman

kehidupan dapat dilanjutkan dengan tetap mempertahankan fungsi hidrologis gambut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (6) Kawasan perlindungan setempat dan kawasan lindung lainnya menjadi fungsi lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8D huruf e maka areal tersebut ditetapkan menjadi Kawasan Fungsi Lindung Ekosistem Gambut dalam tata ruang IUPHHK-HTI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

IUPHHK-HTI yang tidak mengalami kerusakan gambut atau telah melakukan pemulihan Ekosistem Gambut dapat melanjutkan kegiatan usahanya, melakukan revisi RKUPHHK-HTI dan wajib mempertahankan fungsi hidrologis gambut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pemegang IUPHHK-HTI yang areal kerjanya diatas atau sama dengan 40% (empat puluh perseratus) ditetapkan menjadi Ekosistem Gambut dengan fungsi lindung dapat mengajukan areal lahan usaha pengganti (land swap) yang diatur dengan Peraturan Menteri. (2) Areal lahan usaha pengganti (land swap) yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dialokasikan seluas 40% (empat puluh perseratus) untuk usaha kelola masyarakat, dan 60% (enam puluh perseratus) untuk usaha kelola pemegang IUPHHK-HTI. (3) Tanggung jawab usaha kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) secara keseluruhan menjadi kewajiban pemegang IUPHHK- HTI.

5. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Areal tanaman pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, diarahkan pada bentang areal kerja untuk memproduksi hasil hutan kayu sebagai produk utama. (2) Areal tanaman kehidupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, diarahkan pada areal yang interaksi/ketergantungan masyarakatnya tinggi dan/atau areal rawan konflik dalam rangka pemberdayaan masyarakat setempat melalui pola kemitraan. (3) Hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu atau hasil tanaman lainnya dari areal tanaman kehidupan yang dikelola masyarakat dalam rangka perhutanan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk peningkatan penghasilan masyarakat setempat secara proporsional. (4) Kawasan perlindungan setempat dan kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, diarahkan pada areal berupa kawasan resapan air, sempadan pantai, sempadan sungai, sekitar waduk/danau, sekitar mata air, sekitar pantai berhutan bakau, dan habitat satwa dilindungi. (5) Kawasan fungsi lindung Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d, diarahkan pada areal gambut yang memenuhi kriteria fungsi lindung yang ditetapkan dalam peta fungsi Ekosistem Gambut. (6) Hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan dapat dikembangkan pada areal kawasan perlindungan setempat dan kawasan lindung lainnya sebagai bagian dari tanaman kehidupan.

(7) Areal sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), diarahkan pada areal tanah kosong, semak belukar, yang diperuntukkan bagi pembangunan Petak Ukur Permanen (PUP), basecamp, jalan utama, jalan cabang, jalan inspeksi, sarana pengendalian kebakaran hutan, embung, kanal, sekat bakar, persemaian, sarana penelitian dan pengembangan, sarana pendidikan dan pelatihan. (8) Untuk pembangunan dan/atau pengembangan sarana dan prasarana, dapat memanfaatkan material berupa batuan, pasir yang ada dalam areal kerja IUPHHK-HTI/wilayah pengelolaannya untuk penggunaan sendiri dan tidak untuk kepentingan komersial. (9) Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka menunjang dan kelancaran kegiatan operasional di areal IUPHHK-HTI tidak diperlukan Izin Mendirikan Bangunan.

6. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Pemegang IUPHHK-HTI wajib meningkatkan realisasi pelaksanaan penanaman dalam areal kerjanya dengan prioritas pada areal yang telah dilakukan pemanenan dan/atau sesuai rencana dalam RKUPHHK-HTI. (2) Sistem silvikultur, keragaman jenis dan pola tanam, pengembangan riset dan teknologi serta penyediaan benih unggul serta kelola sosial dan lingkungan dalam Peraturan Menteri ini, berlaku di wilayah kerja Perum Perhutani atau KPH dalam melakukan pembangunan hutan tanaman sesuai kelas perusahaannya.

7. Di antara Pasal 23 dan 24 disisipkan 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 23A yang berbunyi sebagai berikut:

(1) IUPHHK-HTI yang telah terbit dan sudah beroperasi sebelum berlakunya PERATURAN PEMERINTAH Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, sebagaimana telah diubah dengan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan atas PERATURAN PEMERINTAH Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, izinnya dinyatakan tetap berlaku sampai jangka waktu izin berakhir, dengan wajib melakukan penyesuaian tata ruang IUPHHK-HTI dan RKUPHHK-HTI berdasarkan Peraturan Menteri ini. (2) IUPHHK-HTI yang telah terbit sebelum berlakunya PERATURAN PEMERINTAH Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, sebagaimana telah diubah dengan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan atas PERATURAN PEMERINTAH Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, dan belum ada kegiatan pemanfaatan di lokasi, izinnya dinyatakan tetap berlaku sampai jangka waktu izin berakhir, dilarang membuka lahan (land clearing), dilarang menanam, wajib melakukan penyesuaian tata ruang HTI dan RKUPHHK-HTI, dan berkewajiban menjaga kelestarian fungsi hidrologis Gambut. (3) Dalam hal pemegang IUPHHK-HTI tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) akan dikenakan sanksi administratif berupa paksaan pemerintah, pembekuan, atau pencabutan izin.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Februari 2017

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Februari 2017

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA