Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2010 tentang PERSYARATAN DAN TATA CARA LISENSI KOMISI PENILAIAN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disingkat amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

2. Lisensi komisi penilai Amdal yang selanjutnya disebut lisensi, adalah tanda bukti telah dipenuhinya persyaratan komisi penilai Amdal Pusat, provinsi, atau kabupaten/kota untuk dapat melakukan penilaian dokumen amdal.

3. Tata cara lisensi adalah serangkaian kegiatan yang meliputi permohonan, verifikasi, penerbitan, dan pencabutan lisensi.

4. Tim terpadu adalah tim yang membantu gubernur dalam proses pelaksanaan lisensi.

5. Unsur perguruan tinggi adalah pusat studi lingkungan hidup dan/atau wakil dari lembaga perguruan tinggi.

6. Komisi penilai Amdal yang selanjutnya disebut komisi penilai adalah komisi yang bertugas menilai dokumen amdal sesuai dengan kewenangannya.

7. Instansi lingkungan hidup kabupaten/kota adalah instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kabupaten/kota.

8. Instansi lingkungan hidup provinsi adalah instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup provinsi.

9. Instansi lingkungan hidup Pusat adalah Kementerian Lingkungan Hidup.

10. Deputi Menteri adalah Deputi Menteri Negara Lingkungan Hidup yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang amdal.

11. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

(1) Komisi penilai Pusat, provinsi, atau kabupaten/kota wajib memiliki lisensi sebagai syarat untuk melakukan penilaian dokumen amdal. (2) Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh: a. Menteri untuk komisi penilai Pusat; b. gubernur untuk komisi penilai provinsi; atau c. bupati/walikota untuk komisi penilai kabupaten/kota. (3) Penerbitan lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan setelah komisi penilai Pusat memenuhi persyaratan. (4) Penerbitan lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c diberikan setelah komisi penilai provinsi atau kabupaten/kota: a. memenuhi persyaratan; dan b. mendapatkan rekomendasi. (5) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) huruf a meliputi: a. ketua komisi penilai dipimpin oleh pejabat minimal setingkat eselon II; b. memiliki sekretariat komisi penilai yang berkedudukan di instansi lingkungan hidup Pusat, provinsi, atau kabupaten/kota; c. memiliki tim teknis dengan sumber daya manusia yang telah lulus pelatihan penyusunan amdal paling sedikit 2 (dua) orang dan pelatihan penilaian amdal paling sedikit 3 (tiga) orang; d. keanggotaan komisi penilai minimal mencakup tenaga ahli di bidang biogeofisik-kimia, ekonomi, sosial, budaya, kesehatan, perencanaan pembangunan wilayah, dan lingkungan hidup; e. adanya organisasi lingkungan hidup atau lembaga swadaya masyarakat sebagai salah satu anggota komisi penilai; dan

f. adanya kerjasama dengan laboratorium yang terakreditasi atau yang mempunyai kemampuan menguji contoh uji kualitas lingkungan hidup, paling sedikit untuk parameter air dan udara. (6) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b diberikan oleh: a. Deputi Menteri, untuk komisi penilai provinsi; atau b. gubernur, untuk komisi penilai kabupaten/kota. (7) Gubernur dapat melimpahkan kewenangan pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b kepada kepala instansi lingkungan hidup provinsi. (8) Rekomendasi lisensi komisi penilai kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c didasarkan atas hasil verifikasi tim terpadu yang dibentuk oleh kepala instansi lingkungan hidup provinsi. (9) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (8) terdiri atas: a. unsur instansi lingkungan hidup provinsi; b. unsur instansi yang melakukan penunjukan dan/atau memberikan rekomendasi terhadap laboratorium lingkungan; dan c. unsur perguruan tinggi.

Penerbitan lisensi komisi penilai oleh gubernur atau bupati/walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dan huruf c dilakukan sesuai dengan bagan alir tata cara lisensi komisi penilai sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Gubernur melalui instansi lingkungan hidup provinsi mengajukan permohonan rekomendasi lisensi kepada Deputi Menteri dengan menggunakan formulir permohonan rekomendasi lisensi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Permohonan rekomendasi lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan surat pernyataan dari instansi lingkungan hidup provinsi dengan tembusan kepada gubernur yang menyatakan keabsahan dan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5).

(3) Deputi Menteri memberikan tanda bukti penerimaan permohonan rekomendasi lisensi dengan mencantumkan hari dan tanggal diterimanya berkas permohonan rekomendasi lisensi.

(1) Bupati/walikota melalui instansi lingkungan hidup kabupaten/kota mengajukan permohonan rekomendasi lisensi kepada gubernur melalui instansi lingkungan hidup provinsi dengan menggunakan formulir permohonan rekomendasi lisensi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II. (2) Permohonan rekomendasi lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan surat pernyataan dari instansi lingkungan hidup kabupaten/kota dengan tembusan kepada bupati/walikota yang menyatakan keabsahan dan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5). (3) Instansi lingkungan hidup provinsi memberikan tanda bukti penerimaan permohonan rekomendasi lisensi dengan mencantumkan hari dan tanggal diterimanya berkas permohonan rekomendasi lisensi.

(1) Permohonan rekomendasi lisensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 5 diverifikasi oleh: a. Deputi Menteri, untuk komisi penilai provinsi; atau b. gubernur dibantu oleh tim terpadu, untuk komisi penilai kabupaten/kota. (2) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Deputi Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya wajib: a. menerbitkan rekomendasi, dalam hal permohonan telah memenuhi persyaratan lisensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5); atau b. mengeluarkan surat keterangan ketidaklengkapan persyaratan lisensi, dalam hal tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5), Pasal 4 ayat (2), atau Pasal 5 ayat (2). (3) Deputi Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya wajib menerbitkan rekomendasi atau mengeluarkan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan rekomendasi lisensi.

(4) Gubernur dalam menerbitkan surat keterangan ketidaklengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh kepala instansi lingkungan hidup provinsi untuk permohonan rekomendasi lisensi dari kabupaten/kota. (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Deputi Menteri atau gubernur tidak menerbitkan rekomendasi lisensi, permohonan rekomendasi lisensi yang diajukan oleh komisi penilai dianggap telah disetujui. (6) Rekomendasi lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterbitkan sesuai dengan format rekomendasi lisensi yang tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (7) Surat keterangan ketidaklengkapan persyaratan lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikeluarkan sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Dalam hal dikeluarkan surat keterangan ketidaklengkapan persyaratan lisensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, instansi lingkungan hidup provinsi, atau instansi lingkungan hidup kabupaten/kota dapat mengajukan kembali permohonan rekomendasi lisensi.

(1) Menteri wajib menerbitkan lisensi atas permohonan lisensi yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5). (2) Gubernur atau bupati/walikota wajib menerbitkan lisensi setelah mendapatkan rekomendasi atas permohonan lisensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a atau memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3). (3) Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterbitkan sesuai dengan format lisensi yang tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Lisensi berlaku selama 3 (tiga) tahun dan wajib diperbaharui.

(2) Dalam hal terjadi perubahan yang menyebabkan tidak terpenuhinya persyaratan lisensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5), lisensi wajib diperbaharui. (3) Pembaharuan lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berakhirnya masa berlaku lisensi. (4) Pembaharuan lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan bagan alir tata cara lisensi komisi penilai sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.

(1) Komisi penilai yang telah memiliki lisensi wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis setiap perubahan terhadap pemenuhan persyaratan lisensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) kepada: a. Deputi Menteri, untuk komisi penilai provinsi; atau b. gubernur melalui instansi lingkungan hidup provinsi, untuk komisi penilai kabupaten/kota. (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak terjadinya perubahan. (3) Deputi Menteri, atau gubernur melalui instansi lingkungan hidup provinsi sesuai dengan kewenangannya setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan kesempatan kepada komisi penilai untuk memenuhi persyaratan lisensi dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya pemberitahuan.

(1) Rekomendasi lisensi dapat dicabut oleh: a. Deputi Menteri, untuk komisi penilai provinsi; atau b. gubernur, untuk komisi penilai kabupaten/kota. (2) Pencabutan rekomendasi lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila: a. terdapat bukti bahwa salah satu persyaratan dalam berkas permohonan lisensi yang diajukan palsu; b. terjadi perubahan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya salah satu persyaratan lisensi dan perubahan tersebut tidak diberitahukan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2);

c. dalam waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) persyaratan lisensi tidak dipenuhi; dan/atau d. melanggar administrasi proses amdal dan/atau ditemukan 5 (lima) dokumen amdal yang telah ditetapkan kelayakan lingkungan hidupnya berkualitas buruk sampai sangat buruk berdasarkan uji mutu dokumen amdal setelah dilakukan pembinaan dan pengawasan selama 1 (satu) tahun oleh:

1. Menteri, untuk komisi penilai provinsi; atau
2. gubernur dan/atau Menteri, untuk komisi penilai kabupaten/kota. (3) Pencabutan rekomendasi lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis oleh: a. Deputi Menteri, untuk komisi penilai provinsi; atau b. gubernur, untuk komisi penilai kabupaten/kota. (4) Dalam hal terjadi pencabutan rekomendasi lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), lisensi komisi penilai dinyatakan batal atas kekuatan Peraturan Menteri ini. (5) Apabila terjadi pencabutan rekomendasi lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) instansi lingkungan hidup provinsi, atau instansi lingkungan hidup kabupaten/kota dapat mengajukan kembali permohonan rekomendasi lisensi.

(1) Apabila terjadi penyimpangan pada proses penerbitan rekomendasi lisensi, gubernur atau bupati/walikota dapat menyampaikan pengaduan kepada Menteri. (2) Menteri melakukan verifikasi atas pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. (3) Menteri mengeluarkan keputusan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa: a. perintah kepada gubernur untuk menerbitkan rekomendasi lisensi untuk komisi penilai kabupaten/kota; b. persetujuan terhadap surat keterangan ketidaklengkapan persyaratan lisensi yang diterbitkan oleh gubernur melalui instansi lingkungan hidup provinsi;

c. persetujuan terhadap surat keterangan ketidaklengkapan persyaratan lisensi yang diterbitkan oleh Deputi Menteri; atau d. teguran terhadap gubernur atau Deputi Menteri atas penyimpangan pada proses permohonan rekomendasi lisensi.

(1) Untuk mendorong terbentuknya komisi penilai yang memenuhi persyaratan lisensi, peningkatan kapasitas komisi penilai yang telah memiliki lisensi, dan pembaharuan lisensi komisi penilai dilakukan pembinaan dan pengawasan oleh gubernur dan/atau Menteri. (2) Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh gubernur dan/atau Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a . mutu dokumen amdal; dan b . administrasi proses amdal. (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri yang mengatur mengenai pembinaan dan pengawasan komisi penilai.

(1) Biaya untuk pelaksanaan penerbitan rekomendasi lisensi komisi penilai dibebankan pada: a. anggaran Kementerian Lingkungan Hidup, untuk komisi penilai Pusat dan komisi penilai provinsi; atau b. anggaran sekretaris daerah provinsi, untuk komisi penilai kabupaten/kota. (2) Biaya untuk pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dibebankan pada: a. anggaran Kementerian Lingkungan Hidup, untuk komisi penilai Pusat dan komisi penilai provinsi; atau b. anggaran instansi lingkungan hidup provinsi, untuk komisi penilai kabupaten/kota. (3) Biaya untuk proses pemenuhan persyaratan lisensi komisi penilai dan penerbitan tanda bukti lisensi dibebankan pada:

a. anggaran Kementerian Lingkungan Hidup, untuk komisi penilai Pusat; b. anggaran instansi lingkungan hidup provinsi, untuk komisi penilai provinsi; atau c. anggaran instansi lingkungan hidup kabupaten/kota, untuk komisi penilai kabupaten/kota. (4) Biaya pelaksanaan pembinaan dan pengawasan oleh gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dibebankan pada anggaran instansi lingkungan hidup provinsi. (5) Biaya pelaksanaan verifikasi pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), biaya pelaksanaan pembinaan dan pengawasan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dibebankan pada anggaran Kementerian Lingkungan Hidup.

(1) Lisensi yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini wajib disesuaikan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini berlaku. (2) Komisi penilai yang telah memiliki lisensi sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini tetap dapat melakukan penilaian dokumen amdal sesuai dengan kewenangannya sampai berakhirnya batas waktu penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(1) Komisi penilai Pusat atau provinsi yang belum memiliki lisensi wajib memiliki lisensi paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Menteri ini. (2) Komisi penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap dapat melakukan penilaian dokumen amdal sesuai dengan kewenangannya sampai berakhirnya batas waktu penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 06 Tahun 2008 tentang Tata Laksana Lisensi Komisi

Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Mei 2010 MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA,

GUSTI MUHAMMAD HATTA

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 Mei 2010 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR