Pasal 8

(1) Menteri wajib menerbitkan lisensi atas permohonan lisensi yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5). (2) Gubernur atau bupati/walikota wajib menerbitkan lisensi setelah mendapatkan rekomendasi atas permohonan lisensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a atau memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3). (3) Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterbitkan sesuai dengan format lisensi yang tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.