Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2011 tentang PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2012

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah.

2. Dekonsentrasi bidang lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut sebagai Dekonsentrasi Bidang LH, adalah pelimpahan wewenang pengelolaan lingkungan hidup dari Pemerintah kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah.

3. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut SKPD, adalah organisasi/lembaga pada pemerintah daerah provinsi yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dekonsentrasi.

4. Rencana Kerja Pemerintah, yang selanjutnya disebut RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.

5. Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut Renja KLH adalah dokumen perencanaan Kementerian Lingkungan Hidup untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana strategis Kementerian Lingkungan Hidup.

6. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut RKA-KL KLH, adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan Kementerian Lingkungan Hidup yang merupakan penjabaran dari RKP dan Renja KLH dalam satu tahun anggaran, serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.

7. Laporan manajerial dekonsentrasi bidang lingkungan hidup adalah laporan pelaksanaan dekonsentrasi bidang lingkungan hidup yang memuat laporan perkembangan realisasi penyerapan dana, pencapaian target keluaran, kendala yang dihadapi, dan saran tindak lanjut.

8. Laporan akuntabilitas dekonsentrasi bidang lingkungan hidup adalah laporan pelaksanaan dekonsentrasi bidang lingkungan hidup yang mencakup laporan keuangan dan laporan barang.

9. Laporan teknis kegiatan adalah laporan yang memuat kumpulan data dan informasi yang dikumpulkan, hasil analisis terhadap data dan informasi, serta intisari dari seluruh rangkaian proses pelaksanaan dan disusun sesuai format yang telah ditentukan.

10. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945.

11. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

12. Pemerintah Provinsi adalah gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan provinsi.

13. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah dan lembaga teknis daerah.

Peraturan Menteri ini bertujuan: a. sebagai pedoman bagi unit kerja di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup, Pemerintah Provinsi, dan SKPD dalam menyelenggarakan dan melaksanakan Dekonsentrasi Bidang LH; dan b. membantu pelaksanaan kewenangan Menteri di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah.

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi: a. perencanaan; b. penganggaran; c. pelaksanaan; d. pelaporan; dan e. pembinaan dan pengawasan.

Arah kebijakan pelaksanaan Dekonsentrasi Bidang LH meliputi: a. pencapaian sasaran prioritas nasional tentang lingkungan hidup dan pengelolaan bencana yang mencakup:

1. penurunan beban pencemaran lingkungan akibat meningkatnya aktivitas pembangunan;
2. penekanan laju kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup melalui upaya konservasi dan rehabilitasi ekosistem yang rusak, baik di kawasan hutan, laut, pesisir, maupun di areal bekas pertambangan, serta pengelolaan keanekaragaman hayati; dan
3. penguatan kelembagaan serta peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam perbaikan kualitas lingkungan hidup, sebagaimana ditetapkan dalam RKP; b. peningkatan kinerja pengelolaan lingkungan hidup di daerah secara berkelanjutan; c. dukungan terhadap gubernur dalam MENETAPKAN kebijakan pengelolaan lingkungan hidup tingkat provinsi; dan d. pelaksanaan kegiatan yang bersifat non-fisik yaitu kegiatan perencanaan, pemrograman, pembinaan, pengawasan, dan kegiatan lainnya yang bersifat non-fisik.

(1) Pelaksanaan Dekonsentrasi Bidang LH dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang telah mendapat persetujuan Menteri Keuangan. (2) Anggaran pelaksanaan Dekonsentrasi Bidang LH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari anggaran kegiatan prioritas nasional program pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berada pada Kementerian Lingkungan Hidup.

(3) Pemanfaatan anggaran Dekonsentrasi Bidang LH dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan mengenai pemanfaatan anggaran pendapatan dan belanja negara.

(1) Dekonsentrasi Bidang LH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan melalui program pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. (2) Dekonsentrasi Bidang LH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Sub bidang pengendalian dampak lingkungan yang terdiri atas:

1. sub-sub bidang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
2. sub-sub bidang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL);
3. sub-sub bidang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air;
4. sub-sub bidang pengelolaan kualitas udara dan pengendalian pencemaran udara;
5. sub-sub bidang pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan tanah akibat kebakaran hutan dan/atau lahan;
6. sub-sub bidang pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan tanah untuk kegiatan produksi biomassa;
7. sub-sub bidang pengembangan perangkat ekonomi lingkungan;
8. sub-sub bidang pendidikan dan pelatihan;
9. sub-sub bidang pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan otonomi daerah bidang lingkungan hidup;
10. sub-sub bidang penegakan hukum lingkungan;
11. sub-sub bidang perjanjian internasional di bidang pengendalan dampak lingkungan; dan
12. sub-sub bidang perubahan iklim dan perlindungan atmosfir; b. sub bidang konservasi sumber daya alam dengan sub-sub bidang keanekaragaman hayati. (3) Lingkup pelaksanaan Dekonsentrasi Bidang LH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Untuk melaksanakan kegiatan Dekonsentrasi Bidang LH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, gubernur MENETAPKAN SKPD di bidang lingkungan hidup provinsi sebagai satuan kerja pelaksana.

Pelaksanaan Dekonsentrasi Bidang LH didasarkan pada: a. renja KLH; b. hasil musyawarah perencanaan pembangunan nasional; dan c. petunjuk teknis penyelenggaraan Dekonsentrasi Bidang LH Tahun 2012.

(1) Perencanaan Dekonsentrasi Bidang LH meliputi: a. penetapan target;

b. penetapan indikator kinerja; dan c. penetapan alokasi anggaran. (2) Penetapan target sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup: a. penurunan beban pencemaran sebesar 20% (duapuluh persen); b. penurunan tingkat kerusakan lingkungan hidup daerah aliran sungai prioritas, hutan dan lahan serta keaneka ragaman hayati; dan c. peningkatan kapasitas kelembagaan lingkungan hidup kabupaten/kota. (3) Penetapan indikator kinerja dan penetapan alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilaksanakan sesuai dengan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Dalam melaksanakan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), SKPD harus menyelenggarakan administrasi kegiatan. (2) Untuk melaksanakan administrasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), gubernur MENETAPKAN: a. kuasa pengguna anggaran; b. pejabat pembuat komitmen; c. pejabat penguji tagihan/penandatangan surat perintah membayar; dan d. bendahara pengeluaran. (3) Dalam pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi Bidang LH, kuasa pengguna anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, MENETAPKAN tim pelaksana kegiatan Dekonsentrasi Bidang LH. (4) Pelaksanaan administrasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara penetapan, persyaratan, dan tugas tim pelaksana kegiatan Dekonsentrasi Bidang LH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Penganggaran Dekonsentrasi Bidang LH dilaksanakan sesuai dengan indikator dan alokasi anggaran yang dituangkan dalam RKA-KL Dekonsentrasi Bidang LH. (2) RKA-KL Dekonsentrasi Bidang LH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari RKA-KL KLH. (3) Anggaran Dekonsentrasi Bidang LH dilarang untuk membiayai kegiatan: a. perjalanan dinas ke luar negeri; b. pembangunan fisik kantor dan fasilitasnya; c. pengadaan kendaraan dinas; d. pembangunan prasarana lingkungan hidup; e. pembangunan fasilitas publik untuk lingkungan hidup; f. pengadaan peralatan selain pendukung operasional kegiatan; g. pengadaan peralatan selain contoh demo atau model; dan h. hal lain yang bersifat rutinitas kantor yang pembiayaannya disediakan dari APBD.

(1) Kuasa pengguna anggaran menyusun laporan pelaksanaan Dekonsentrasi Bidang LH yang terdiri atas: a. laporan manajerial;

b. laporan akuntabilitas; dan c. laporan teknis kegiatan. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b disusun sesuai peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. (3) Laporan teknis kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c: a. disusun berdasarkan pedoman yang tercantum dalam petunjuk teknis kegiatan dalam lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan b. disampaikan melalui mekanisme pelaporan elektronik (e-reporting). (4) Dalam hal petunjuk teknis kegiatan yang dilaksanakan tidak tercantum dalam Lampiran IV, laporan teknis kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun berdasarkan petunjuk teknis kegiatan yang ditetapkan oleh eselon I kegiatan terkait. (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan: a. setiap 3 (tiga) bulan, untuk laporan manajerial dan akuntabilitas; dan b. 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk laporan kegiatan.

(1) Dalam rangka peningkatan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas, Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Dekonsentrasi Bidang LH. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pemberian pedoman dan standar; b. rapat kerja teknis; c. bimbingan teknis; dan/atau d. pemantauan dan evaluasi. (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh: a. unit eselon I Kementerian Lingkungan Hidup melalui unit eselon II terkait; dan b. Pusat Pengelolaan Ekoregion. (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi: a. pengaturan dan pembinaan teknis kepada SKPD; dan b. pemantauan dan evaluasi terhadap capaian SKPD: (5) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berupa koordinasi dan fasilitasi kepada SKPD dalam: a. penyelenggaraan kerjasama antar daerah; b. pencapaian target dan indikator kinerja. (6) Pelaksanaan kerjasama antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a diselenggarakan: a. sesuai peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan asas akuntabilitas pelaporan keuangan setiap SKPD; dan b. sesuai dengan metoda dan standar pelaksanaan kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dilaksanakan oleh Inspektorat bekerjasama dengan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Pusat maupun vertikal di provinsi. (2) Inspektorat dapat bekerjasama dengan Badan Pengawasan Daerah dan/atau Inspektorat Provinsi secara selektif berdasarkan tingkat urgensinya melalui mekanisme kesepakatan penugasan Menteri kepada gubernur. (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. (4) Pengawasan dilakukan terhadap laporan manajerial dan akuntabilitas pelaksanaan Dekonsentrasi Bidang LH.

Apabila hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 menunjukkan bahwa pelaksanaan Dekonsentrasi Bidang LH tidak dilaksanakan sesuai kegiatan yang dilimpahkan dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Menteri dapat: a. merekomendasikan blokir anggaran terhadap Pemerintah Provinsi yang bersangkutan kepada Kementerian Keuangan; dan/atau b. menarik kembali urusan Pemerintah di bidang lingkungan hidup yang telah didekonsentrasikan.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Negara

Nomor 21 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi Bidang Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2011 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 18 November 2011 MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA,

BALTHASAR KAMBUAYA

Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 21 November 2011 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 731