Pasal 14

(1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dilaksanakan oleh Inspektorat bekerjasama dengan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Pusat maupun vertikal di provinsi. (2) Inspektorat dapat bekerjasama dengan Badan Pengawasan Daerah dan/atau Inspektorat Provinsi secara selektif berdasarkan tingkat urgensinya melalui mekanisme kesepakatan penugasan Menteri kepada gubernur. (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. (4) Pengawasan dilakukan terhadap laporan manajerial dan akuntabilitas pelaksanaan Dekonsentrasi Bidang LH.