Peraturan Menteri Nomor m-hh-01-ah-01-01 Tahun 2011 tentang TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PENGESAHAN BADAN HUKUM DAN PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR SERTA PENYAMPAIAN PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PERUBAHAN DATA PERSEROAN TERBATAS

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. UNDANG-UNDANG adalah UNDANG-UNDANG Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

2. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UNDANG-UNDANG serta peraturan pelaksanaannya. www.djpp.kemenkumham.go.id

3. Sistem Administrasi Badan Hukum yang selanjutnya disingkat SABH adalah sistem pelayanan administrasi Perseroan secara elektronik yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

4. Pemohon adalah calon pendiri bersama-sama atau Direksi Perseroan yang telah memperoleh status badan hukum atau Likuidator Perseroan bubar atau Kurator Perseroan pailit yang memberikan kuasa kepada Notaris.

5. Format isian adalah bentuk pengisian data yang dilakukan secara elektronik untuk permohonan pengajuan pemakaian nama Perseroan, pengesahan badan hukum dan pemberian persetujuan perubahan anggaran dasar, penyampaian pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan perubahan data Perseroan.

6. Format Isian Pengajuan Pemakaian Nama Perseroan yang selanjutnya disebut Format Pengajuan Nama adalah format isian untuk pengajuan nama Perseroan yang akan dipakai dalam pendirian Perseroan ataupun perubahan nama Perseroan.

7. Format Isian Pendirian yang selanjutnya disebut Format Pendirian adalah format isian untuk permohonan pengesahan badan hukum Perseroan.

8. Format Isian Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar yang selanjutnya disebut Format Perubahan Anggaran Dasar I adalah format isian untuk permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan.

9. Format Isian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar yang selanjutnya disebut Format Perubahan Anggaran Dasar II adalah format isian untuk pemberitahuan perubahan anggaran dasar.

10. Format Isian Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan yang selanjutnya disebut Format Perubahan Data Perseroan adalah format isian untuk pemberitahuan perubahan data Perseroan yang diwajibkan oleh UNDANG-UNDANG.

11. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam UNDANG-UNDANG dan /atau anggaran dasar.

12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

13. Pejabat yang Ditunjuk adalah Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Permohonan pengesahan badan hukum Perseroan diajukan oleh Pemohon kepada Menteri atau Pejabat yang Ditunjuk. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan melalui SABH.

(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diajukan dengan cara mengisi Format Pendirian dilengkapi keterangan mengenai dokumen pendukung. (2) Pengisian Format Pendirian sebagaimana dimaksud ayat (1) harus didahului dengan permohonan pengajuan pemakaian nama Perseroan.

(1) Permohonan pengajuan pemakaian nama Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diajukan oleh Pemohon dengan mengisi Format Pengajuan Nama. (2) Jika permohonan pengajuan pemakaian nama Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah disetujui Menteri atau Pejabat yang Ditunjuk, Pemohon wajib membayar biaya persetujuan pemakaian nama Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Jika biaya persetujuan pemakaian nama Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) telah dipenuhi, Pemohon mengisi Format Pendirian dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pemakaian nama Perseroan disetujui. (2) Apabila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon tidak mengisi Format Pendirian, persetujuan untuk pemakaian nama Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) menjadi gugur. (3) Apabila Format Pendirian yang dilengkapi keterangan mengenai dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Menteri atau Pejabat yang Ditunjuk menyatakan tidak berkeberatan melalui SABH. (4) Apabila Format Pendirian yang dilengkapi keterangan mengenai dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Menteri atau Pejabat www.djpp.kemenkumham.go.id

yang Ditunjuk memberitahukan penolakan beserta alasannya kepada Pemohon melalui SABH. (5) Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pernyataan tidak berkeberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemohon wajib menyampaikan secara fisik surat permohonan yang dilampiri dokumen pendukung. (6) Penyampaian surat permohonan dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuktikan dengan tanda terima dari pejabat yang berwenang atau tanda terima pengiriman dari jasa pengiriman. (7) Jika semua persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah dipenuhi secara lengkap, dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari, Menteri atau Pejabat yang Ditunjuk menerbitkan keputusan tentang pengesahan badan hukum Perseroan yang ditandatangani secara elektronik.

Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) meliputi: a. tembusan akta pendirian Perseroan dan jika ada tembusan akta perubahan pendirian Perseroan yang diketahui oleh notaris sesuai dengan aslinya; b. ringkasan akta Pendirian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini. c. tembusan akta peleburan yang diketahui oleh notaris sesuai aslinya dalam hal pendirian Perseroan dilakukan dalam rangka peleburan; d. asli bukti pembayaran biaya untuk:

1. memperoleh persetujuan pemakaian nama Perseroan;

2. memperoleh keputusan pengesahan badan hukum Perseroan dan pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik INDONESIA. e. fotokopi bukti setor modal Perseroan yang diketahui oleh notaris sesuai dengan aslinya berupa:

3. slip setoran atau keterangan bank atas nama Perseroan atau rekening bersama atas nama para pendiri atau pernyataan telah menyetor modal Perseroan yang ditandatangani oleh semua anggota Direksi bersama- sama semua pendiri serta semua anggota Dewan Komisaris Perseroan, jika setoran modal dalam bentuk uang;

4. keterangan penilaian dari ahli yang tidak terafiliasi atau bukti pembelian barang jika setoran modal dalam bentuk lain selain uang yang disertai pengumuman dalam surat kabar jika setoran dalam bentuk benda tidak bergerak; www.djpp.kemenkumham.go.id

5. PERATURAN PEMERINTAH dan/atau surat keputusan Menteri Keuangan bagi Perseroan Persero atau Peraturan Daerah dalam hal pendiri adalah Perusahaan Daerah atau Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota; atau

6. neraca dari Perseroan yang meleburkan diri atau neraca dari perusahaan bukan badan hukum yang dimasukkan sebagai setoran modal. f. surat keterangan mengenai alamat lengkap Perseroan dari pengelola gedung atau surat pernyataan mengenai alamat lengkap Perseroan yang ditandatangani oleh semua anggota Direksi bersama-sama semua pendiri serta semua anggota Dewan Komisaris Perseroan.

(1) Apabila Pemohon tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5), Menteri atau Pejabat yang Ditunjuk langsung memberitahukan hal tersebut kepada pemohon melalui SABH, dan pernyataan tidak berkeberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) menjadi gugur. (2) Pernyataan tidak berkeberatan tetap berlaku, jika Pemohon dapat menyerahkan bukti tanda terima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) dan dilampiri fotokopi surat permohonan beserta dokumen pendukungnya. (3) Dalam hal pernyataan tidak berkeberatan gugur, Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan kembali permohonan pengesahan badan hukum Perseroan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5, dengan memperhatikan jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian ditandatangani.

(1) Perubahan anggaran dasar tertentu harus mendapat persetujuan Menteri. (2) Perubahan anggaran dasar tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. nama Perseroan dan/atau tempat kedudukan Perseroan; b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan; c. jangka waktu berdirinya Perseroan; www.djpp.kemenkumham.go.id

d. besarnya modal dasar; e. pengurangan modal ditempatkan dan disetor; dan/atau f. status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan Terbuka atau sebaliknya. (3) Perubahan anggaran dasar tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat atau dinyatakan dalam akta notaris dalam bahasa INDONESIA. (4) Perubahan anggaran dasar yang tidak dimuat dalam akta berita acara rapat yang dibuat notaris harus dinyatakan dalam akta notaris dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS. (5) Perubahan anggaran dasar tidak boleh dinyatakan dalam akta notaris setelah lewat jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (4). (6) Permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Menteri atau Pejabat yang Ditunjuk, dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal akta notaris yang memuat perubahan anggaran dasar. (7) Apabila jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (6) telah lewat permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar tidak dapat diajukan kepada Menteri atau Pejabat yang Ditunjuk.

Permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) diajukan oleh Pemohon melalui SABH dengan cara mengisi Format Perubahan Anggaran Dasar I dilengkapi keterangan mengenai dokumen pendukung.

Apabila dalam permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdapat perubahan nama Perseroan, permohonan persetujuan diajukan setelah pemakaian nama disetujui Menteri atau Pejabat yang Ditunjuk.

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 7 mutatis mutandis berlaku juga untuk pengajuan permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar. www.djpp.kemenkumham.go.id

Dokumen pendukung permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi: a. tembusan akta perubahan anggaran dasar Perseroan yang diketahui oleh notaris sesuai aslinya; b. ringkasan akta perubahan anggaran dasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini; c. notula rapat perubahan anggaran dasar jika tembusan akta berupa pernyataan keputusan rapat; d. tembusan akta penggabungan yang diketahui oleh notaris sesuai aslinya jika perubahan anggaran dasar dalam rangka penggabungan, dengan dilampiri dokumen pendukung berupa:

1. tembusan Berita Acara Rapat atau Pernyataan Keputusan Rapat tentang persetujuan rancangan penggabungan dari Perseroan yang akan menggabungkan diri maupun yang menerima penggabungan Perseroan;
2. fotokopi laporan keuangan yang meliputi 3 (tiga) tahun buku terakhir dari setiap Perseroan yang akan melakukan penggabungan;
3. pengumuman dalam 1 (satu) Surat Kabar mengenai ringkasan rancangan penggabungan Perseroan e. Nomor Pokok Wajib Pajak yang diketahui oleh notaris sesuai dengan aslinya; f. bukti pembayaran biaya untuk:
4. persetujuan perubahan anggaran dasar;
5. pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik INDONESIA; dan
6. persetujuan pemakaian nama Perseroan, jika perubahan anggaran dasar mengenai perubahan nama Perseroan. g. bukti setor modal Perseroan dari bank atas nama Perseroan atau neraca Perseroan jika perubahan anggaran dasar mengenai peningkatan modal Perseroan; h. pengumuman dalam surat kabar jika perubahan anggaran dasar mengenai pengurangan modal; i. surat keterangan mengenai alamat lengkap Perseroan dari pengelola gedung atau surat pernyataan mengenai alamat lengkap Perseroan dari direksi Perseroan jika alamat lengkap Perseroan berubah; dan j. fotokopi dokumen pendukung dari instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diketahui oleh notaris sesuai dengan aslinya. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Perubahan anggaran dasar Perseroan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) cukup diberitahukan oleh Pemohon kepada Menteri atau Pejabat yang Ditunjuk. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) mutatis mutandis berlaku juga untuk pemberitahuan perubahan anggaran dasar Perseroan.

(1) Pemberitahuan perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) disampaikan oleh Pemohon melalui SABH dengan cara mengisi Format Perubahan Anggaran Dasar II dilengkapi keterangan mengenai dokumen pendukung. (2) Dokumen pendukung pemberitahuan perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. tembusan akta perubahan anggaran dasar Perseroan yang diketahui oleh notaris sesuai aslinya; b. ringkasan akta perubahan anggaran dasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini; c. notula rapat perubahan anggaran dasar jika tembusan akta berupa pernyataan keputusan rapat; d. tembusan akta penggabungan yang diketahui oleh notaris sesuai aslinya jika perubahan anggaran dasar dalam rangka penggabungan, dengan dilampiri dokumen pendukung berupa;

1. tembusan Berita Acara Rapat atau Pernyataan Keputusan Rapat tentang persetujuan rancangan penggabungan dari Perseroan yang akan menggabungkan diri maupun yang menerima penggabungan Perseroan; www.djpp.kemenkumham.go.id

2. fotokopi laporan keuangan yang meliputi 3 (tiga) tahun buku terakhir dari setiap Perseroan yang akan melakukan penggabungan;

3. pengumuman dalam 1 (satu) Surat Kabar mengenai ringkasan rancangan penggabungan Perseroan. e. bukti pembayaran pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik INDONESIA; f. bukti setor modal dari bank atas nama Perseroan atau neraca Perseroan jika perubahan anggaran dasar mengenai peningkatan modal ditempatkan dan disetor dalam rangka modal dasar; dan g. fotokopi dokumen pendukung dari instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diketahui oleh notaris sesuai dengan aslinya.

(1) Dalam hal terdapat perubahan data Perseroan, maka perubahan data tersebut cukup diberitahukan oleh Pemohon kepada Menteri atau Pejabat yang Ditunjuk melalui SABH dengan cara mengisi Format Perubahan Data Perseroan dilengkapi keterangan mengenai dokumen pendukung. (2) Perubahan data Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. perubahan susunan pemegang saham karena pengalihan saham dan/atau jumlah kepemilikan saham yang dimilikinya; b. perubahan nama pemegang saham karena pemegang saham ganti nama; c. perubahan susunan nama dan jabatan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris; d. perubahan alamat lengkap Perseroan; e. pembubaran Perseroan; f. berakhirnya status badan hukum Perseroan setelah pertanggungjawaban Likuidator atau Kurator telah diterima oleh RUPS/Pengadilan, atau Hakim Pengawas; dan g. penggabungan yang tidak disertai perubahan anggaran dasar (3) Dokumen pendukung pemberitahuan perubahan data Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk: www.djpp.kemenkumham.go.id

a. perubahan susunan pemegang saham karena pengalihan saham dan/atau jumlah kepemilikan saham yang dimilikinya berupa:

1. tembusan akta perubahan susunan pemegang saham yang meliputi nama dan jumlah saham yang dimilikinya dilengkapi dengan akta pemindahan hak atas saham yang diketahui oleh notaris sesuai dengan aslinya; dan

2. ringkasan akta perubahan nama pemegang saham karena pengalihan saham, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri ini. b. perubahan nama pemegang saham karena pemegang saham ganti nama berupa :

3. tembusan berita acara RUPS atau akta Pernyataan Keputusan RUPS mengenai ganti nama pemegang saham;

4. ringkasan akta perubahan nama pemegang saham karena pemegang saham ganti nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri ini; dan

5. surat keputusan instansi terkait mengenai perubahan nama pemegang saham badan hukum atau orang perseorangan; c. perubahan susunan nama dan jabatan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris berupa :

6. tembusan berita acara RUPS atau akta Pernyataan Keputusan RUPS mengenai perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan

7. ringkasan akta perubahan susunan anggota Direksi dan /atau Dewan Komisaris sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan menteri ini. d. perubahan alamat lengkap Perseroan berupa surat keterangan mengenai alamat lengkap dari pengelola gedung atau surat pernyataan Direksi Perseroan. e. pembubaran Perseroan berupa:

8. tembusan Berita Acara RUPS atau akta Pernyataan Keputusan RUPS, yang menyetujui pembubaran Perseroan dan pengumuman pembubaran dalam surat kabar, jika pembubaran Perseroan berdasarkan keputusan RUPS atau jangka waktu berdirinya Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir; www.djpp.kemenkumham.go.id

9. tembusan akta notaris mengenai pernyataan Likuidator tentang pembubaran Perseroan berdasarkan penetapan pengadilan, dilampiri fotokopi penetapan pengadilan yang diketahui oleh notaris sesuai aslinya, jika Perseroan bubar berdasarkan penetapan pengadilan;

10. tembusan akta notaris mengenai pernyataan Likuidator tentang pembubaran perseroan berdasarkan putusan Pengadilan Niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena harta pailit Perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan dilampiri fotokopi putusan Pengadilan Niaga tersebut yang diketahui oleh notaris sesuai aslinya;

11. tembusan akta notaris mengenai pernyataan Kurator tentang pembubaran Perseroan berdasarkan putusan Pengadilan Niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena harta pailit dalam keadaan insolvensi, dilampiri fotokopi putusan Pengadilan Niaga tersebut yang diketahui oleh notaris sesuai aslinya, atau

12. tembusan akta notaris mengenai pernyataan Direksi tentang pembubaran Perseroan berdasarkan surat pencabutan ijin usaha perbankan dan perasuransian dari instansi pemberi ijin usaha, dilampiri fotokopi surat pencabutan ijin tersebut yang diketahui oleh notaris sesuai dengan aslinya. f. telah berakhirnya status badan hukum Perseroan berupa:

13. pemberitahuan dari likuidator atau kurator mengenai pertanggungjawaban hasil akhir proses likuidasi dan pengumuman dalam surat kabar mengenai pelunasan dan pembebasan kepada likuidator atau kurator dan tembusan akta notaris mengenai pertanggungjawaban hasil akhir proses likuidasi yang diketahui oleh notaris sesuai dengan aslinya; dan

14. pengumuman dalam surat kabar mengenai hasil penggabungan, peleburan atau pemisahan. g. Penggabungan yang tidak disertai perubahan anggaran dasar berupa:

15. salinan akta penggabungan Perseroan;

16. tembusan Berita Acara Rapat atau Pernyataan Keputusan Rapat tentang persetujuan rancangan penggabungan dari Perseroan yang akan menggabungkan diri maupun yang menerima penggabungan Perseroan; www.djpp.kemenkumham.go.id

17. fotokopi laporan keuangan yang meliputi 3 (tiga) tahun buku terakhir dari setiap Perseroan yang akan melakukan penggabungan;

18. pengumuman dalam 1 (satu) Surat Kabar mengenai ringkasan rancangan penggabungan Perseroan. (4). Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setelah Format Perubahan Data Perseroan diberitahukan melalui SABH.

Dokumen pendukung yang berupa tembusan akta notaris harus dibubuhi stempel jabatan notaris pada halaman pertama dan terakhir tembusan akta tersebut.

(1) Pemeriksaan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada Lampiran I sampai dengan Lampiran IV Peraturan Menteri ini menjadi kewenangan dan tanggung jawab Menteri. (2) Notaris bertanggung jawab dalam pembuatan akta pendirian, akta perubahan anggaran dasar, dan akta yang memuat perubahan data perseroan yang dibuat dihadapannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.AH.01.01 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.djpp.kemenkumham.go.id

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Maret 2011 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, PATRIALIS AKBAR Diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 April 2011 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, PATRIALIS AKBAR www.djpp.kemenkumham.go.id