Pasal 6
BAB 2 — PENGESAHAN BADAN HUKUM PERSEROAN
Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) meliputi: a. tembusan akta pendirian Perseroan dan jika ada tembusan akta perubahan pendirian Perseroan yang diketahui oleh notaris sesuai dengan aslinya; b. ringkasan akta Pendirian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini. c. tembusan akta peleburan yang diketahui oleh notaris sesuai aslinya dalam hal pendirian Perseroan dilakukan dalam rangka peleburan; d. asli bukti pembayaran biaya untuk:
memperoleh persetujuan pemakaian nama Perseroan;
memperoleh keputusan pengesahan badan hukum Perseroan dan pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik INDONESIA. e. fotokopi bukti setor modal Perseroan yang diketahui oleh notaris sesuai dengan aslinya berupa:
slip setoran atau keterangan bank atas nama Perseroan atau rekening bersama atas nama para pendiri atau pernyataan telah menyetor modal Perseroan yang ditandatangani oleh semua anggota Direksi bersama- sama semua pendiri serta semua anggota Dewan Komisaris Perseroan, jika setoran modal dalam bentuk uang;
keterangan penilaian dari ahli yang tidak terafiliasi atau bukti pembelian barang jika setoran modal dalam bentuk lain selain uang yang disertai pengumuman dalam surat kabar jika setoran dalam bentuk benda tidak bergerak; www.djpp.kemenkumham.go.id
PERATURAN PEMERINTAH dan/atau surat keputusan Menteri Keuangan bagi Perseroan Persero atau Peraturan Daerah dalam hal pendiri adalah Perusahaan Daerah atau Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota; atau
neraca dari Perseroan yang meleburkan diri atau neraca dari perusahaan bukan badan hukum yang dimasukkan sebagai setoran modal. f. surat keterangan mengenai alamat lengkap Perseroan dari pengelola gedung atau surat pernyataan mengenai alamat lengkap Perseroan yang ditandatangani oleh semua anggota Direksi bersama-sama semua pendiri serta semua anggota Dewan Komisaris Perseroan.