Permenkum No. 7 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Presiden, dan Rancangan Peraturan Menteri/Badan/Lembaga/Komisi - JDIH BPK
PERATURAN MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG
TATA CARA PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN
KONSEPSI RANCANGAN UNDANG-UNDANG, RANCANGAN PERATURAN
PEMERINTAH, RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN, DAN RANCANGAN
PERATURAN MENTERI/BADAN/LEMBAGA/KOMISI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Presiden, dan Rancangan Peraturan Menteri/Badan/Lembaga/ Komisi perlu dilaksanakan secara efektif dan efisien serta tertib administrasi; b. bahwa ketegasan dan kejelasan penggunaan indikator dan variabel sebagai tolok ukur dalam pelaksanaan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi substansi dan teknik penyusunan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Presiden, dan Rancangan Peraturan Menteri/Badan/Lembaga/Komisi, perlu diberikan kepastian hukum; c. bahwa kemajuan teknologi informasi dan komunikasi termasuk sistem elektronik atau digitalisasi, perlu dimanfaatkan dalam pelaksanaan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi substansi dan teknik penyusunan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Presiden, dan Rancangan Peraturan Menteri/Badan/Lembaga/Komisi; d. bahwa Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 40 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan, dan
Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang- undangan dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, atau Rancangan Peraturan dari Lembaga Nonstruktural oleh Perancang Peraturan Perundang- Undangan, sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum tentang Tata Cara Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Presiden, dan Rancangan Peraturan Menteri/Badan/Lembaga/ Komisi;
Mengingat
: 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2.
Undang-Undang
Nomor
39
Tahun
2008
tentang
Kementerian
Negara
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun
2024 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3.
Undang-Undang
Nomor
12
Tahun
2011
tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011
tentang
Pembentukan
Peraturan
Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);
4.
Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011
tentang
Pembentukan
Peraturan
Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186); 5. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351); 6. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM TENTANG TATA CARA PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEPSI RANCANGAN UNDANG-UNDANG, RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH, RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN, DAN RANCANGAN PERATURAN MENTERI/BADAN/LEMBAGA/KOMISI.
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1.
Pengharmonisasian,
Pembulatan,
dan
Pemantapan
Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan
yang selanjutnya disebut dengan Pengharmonisasian
adalah
proses
penyelarasan
substansi
rancangan
peraturan perundang-undangan dan teknik penyusunan
peraturan
perundang-undangan
sehingga
menjadi
peraturan perundang-undangan yang merupakan satu
kesatuan yang utuh dalam kerangka sistem hukum
nasional.
2.
Program Legislasi Nasional yang selanjutnya disebut
Prolegnas
adalah
instrumen
perencanaan
program
pembentukan undang-undang yang disusun secara
terencana, terpadu, dan sistematis.
3.
Program
Penyusunan
Peraturan
Pemerintah
yang
selanjutnya disebut Progsun PP adalah instrumen
perencanaan program penyusunan peraturan pemerintah
yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
4.
Program
Penyusunan
Peraturan
Presiden
yang
selanjutnya disebut Progsun Perpres adalah instrumen
perencanaan program penyusunan Peraturan Presiden
yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
5.
Izin Prakarsa adalah instrumen perencanaan program
penyusunan
peraturan
perundang-undangan
yang
disusun berdasarkan aspek kumulatif terbuka atau
berdasarkan
urgensi
penyelenggaraan
kekuasaan
pemerintahan.
6.
Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau
pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap
suatu
masalah
tertentu
yang
dapat
dipertanggungjawabkan
secara
ilmiah
mengenai
pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan
Undang-Undang sebagai solusi terhadap permasalahan
dan kebutuhan hukum masyarakat.
7.
Panitia Antarkementerian dan/atau Antarnonkementerian
adalah panitia yang ditetapkan oleh Pemrakarsa yang
bertugas untuk menyusun Rancangan Undang-Undang,
Rancangan
Peraturan
Pemerintah,
dan
Rancangan
Peraturan Presiden.
8.
Surat Selesai Pengharmonisasian adalah surat keterangan
yang menyatakan telah selesai Pengharmonisasian.
9.
Pemrakarsa adalah menteri atau pimpinan lembaga
pemerintah nonkementerian yang mengajukan usul
penyusunan Rancangan Undang-Undang, Rancangan
Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Presiden,
atau Rancangan Peraturan Menteri/Badan/Lembaga/
Komisi.
10. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang hukum.
11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang hukum.
12. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Peraturan
Perundang-undangan.
13. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Peraturan
Perundang-undangan.
14. Aplikasi E-harmonisasi adalah perangkat lunak yang
didesain dan dibangun sebagai media yang digunakan
untuk memfasilitasi proses Pengharmonisasian.
Pasal 2
Pengharmonisasian Rancangan Undang-Undang, Rancangan
Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Presiden, dan
Rancangan
Peraturan
Menteri/Badan/Lembaga/Komisi
dilakukan dengan tujuan untuk:
a.
menyelaraskan dengan:
1.
Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, dan peraturan perundang-
undangan lain; dan
2.
teknik penyusunan peraturan perundang-undangan,
dan
b.
menghasilkan kesepakatan terhadap substansi yang
diatur.
Pasal 3 Pengharmonisasian Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Presiden, dan Rancangan Peraturan Menteri/Badan/Lembaga/Komisi dilaksanakan oleh Menteri melalui Direktur Jenderal.
Pasal 4
Pengharmonisasian dilakukan melalui tahapan:
a.
permohonan Pengharmonisasian;
b.
pemeriksaan administratif;
c.
rapat Pengharmonisasian;
d.
paraf persetujuan; dan
e.
penyampaian hasil Pengharmonisasian.
BAB II PENGHARMONISASIAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG, RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH, RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN
Bagian Kesatu Permohonan Pengharmonisasian
Pasal 5 (1) Permohonan Pengharmonisasian Rancangan Undang- Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden diajukan secara tertulis oleh Pemrakarsa kepada Menteri dengan tembusan kepada Direktur Jenderal. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara elektronik melalui Aplikasi E- Harmonisasi.
Pasal 6
Permohonan Pengharmonisasian Rancangan Undang-Undang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus melampirkan
dokumen persyaratan yang meliputi:
a.
Naskah Akademik, kecuali untuk Rancangan Undang-
Undang mengenai anggaran pendapatan dan belanja
negara, penetapan peraturan pemerintah pengganti
undang-undang,
pencabutan
undang-undang,
dan
pencabutan peraturan pemerintah pengganti undang-
undang;
b.
keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi
muatan yang diatur untuk Rancangan Undang-Undang
mengenai anggaran pendapatan dan belanja negara,
penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-
undang, pencabutan undang-undang, dan pencabutan
peraturan pemerintah pengganti undang-undang;
c.
surat
keputusan
mengenai
pembentukan
Panitia
Antarkementerian dan/atau Antarnonkementerian;
d.
Rancangan Undang-Undang yang telah mendapatkan
paraf persetujuan anggota Panitia Antarkementerian
dan/atau Antarnonkementerian; dan
e.
daftar Prolegnas atau Izin Prakarsa.
Pasal 7 Permohonan Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus melampirkan dokumen persyaratan meliputi: a. naskah urgensi; b. surat keputusan mengenai pembentukan Panitia Antarkementerian dan/atau Antarnonkementerian; c. Rancangan Peraturan Pemerintah yang telah mendapatkan paraf persetujuan anggota Panitia Antarkementerian dan/atau Antarnonkementerian; dan d. daftar Progsun PP atau Izin Prakarsa.
Pasal 8 Permohonan Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus melampirkan dokumen persyaratan meliputi: a. naskah urgensi; b. surat keputusan mengenai pembentukan Panitia Antarkementerian dan/atau Antarnonkementerian; c. Rancangan Peraturan Presiden yang telah mendapatkan paraf persetujuan anggota Panitia Antarkementerian dan/atau Antarnonkementerian; d. daftar Progsun Perpres atau Izin Prakarsa; dan e. izin prinsip untuk substansi Peraturan Presiden yang membutuhkan persetujuan dari pimpinan kementerian/lembaga terkait.
Bagian Kedua Pemeriksaan Administratif
Pasal 9
(1)
Direktorat yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang
harmonisasi peraturan perundang-undangan melakukan
pemeriksaan administratif terhadap kelengkapan dan
kesesuaian dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8.
(2)
Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan administratif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) permohonan
dinyatakan
tidak
lengkap
dan/atau
tidak
sesuai,
direktorat yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang
harmonisasi
peraturan
perundang-undangan
menyampaikan
pemberitahuan
melalui
Aplikasi
E-
Harmonisasi kepada Pemrakarsa dengan disertai alasan.
(3)
Pemrakarsa menyampaikan kelengkapan dan kesesuaian
permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling
lambat 2 (dua) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan
disampaikan.
(4)
Dalam hal Pemrakarsa tidak menyampaikan kelengkapan
dan
kesesuaian
dalam
batas
waktu
sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), permohonan dikembalikan
kepada Pemrakarsa.
(5)
Pemrakarsa dapat mengajukan kembali permohonan yang
telah dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
(6)
Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan administratif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) permohonan
dinyatakan
lengkap
dan
sesuai,
direktorat
yang
melaksanakan tugas dan fungsi di bidang harmonisasi
peraturan
perundang-undangan
melakukan
rapat
Pengharmonisasian atas Rancangan Undang-Undang,
Rancangan
Peraturan
Pemerintah,
atau
Rancangan
Peraturan Presiden.
Bagian Ketiga Rapat Pengharmonisasian
Pasal 10
(1)
Rapat Pengharmonisasian Rancangan Undang-Undang,
Rancangan
Peraturan
Pemerintah,
dan
Rancangan
Peraturan Presiden dilakukan dalam rangka memperoleh
kesepakatan dan kebulatan konsepsi Rancangan Undang-
Undang,
Rancangan
Peraturan
Pemerintah,
dan
Rancangan Peraturan Presiden.
(2)
Rapat Pengharmonisasian Rancangan Undang-Undang,
Rancangan
Peraturan
Pemerintah,
dan
Rancangan
Peraturan Presiden dilakukan dalam jangka waktu paling
lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak persyaratan
permohonan dinyatakan lengkap dan sesuai.
(3)
Dalam hal Rancangan Undang-Undang, Rancangan
Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden
masih membutuhkan pembahasan lebih lanjut, rapat
Pengharmonisasian dapat dilakukan lebih dari 5 (lima)
hari kerja terhitung sejak persyaratan permohonan
dinyatakan lengkap dan sesuai.
(4)
Rapat Pengharmonisasian Rancangan Undang-Undang,
Rancangan
Peraturan
Pemerintah,
dan
Rancangan
Peraturan Presiden dilakukan dengan mengikutsertakan:
a.
Pemrakarsa;
b.
kementerian/badan/lembaga/komisi terkait; dan
c.
perancang peraturan perundang-undangan.
Pasal 11
Selain pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4)
Rapat
Pengharmonisasian
Rancangan
Undang-Undang,
Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan
Presiden dapat mengikutsertakan analis hukum dan/atau
pihak lain yang terkait dengan substansi.
Pasal 12
(1)
Rapat Pengharmonisasian Rancangan Undang-Undang,
Rancangan
Peraturan
Pemerintah,
dan
Rancangan
Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal
10 meliputi:
a.
rapat persiapan;
b.
rapat pleno; dan/atau
c.
rapat tim kecil.
(2)
Rapat Pengharmonisasian Rancangan Undang-Undang,
Rancangan
Peraturan
Pemerintah,
dan
Rancangan
Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh direktorat yang melaksanakan tugas
dan fungsi di bidang harmonisasi peraturan perundang-
undangan.
Pasal 13
(1)
Dalam
melaksanakan
rapat
Pengharmonisasian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, direktorat yang
melaksanakan tugas dan fungsi di bidang harmonisasi
peraturan perundang-undangan melakukan analisis
konsepsi
terhadap
Rancangan
Undang-Undang,
Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan
Peraturan Presiden.
(2)
Analisis
konsepsi
Rancangan
Undang-Undang,
Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan
Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan terhadap substansi dan teknik penyusunan
peraturan perundang-undangan.
(3)
Analisis
konsepsi
Rancangan
Undang-Undang,
Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan
Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan memperhatikan:
a. keterkaitan
dan
keselarasan
substansi
dengan
Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, dan peraturan perundang-
undangan lain;
b. asas hukum;
c. putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian
Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
d. putusan Mahkamah Agung mengenai pengujian
peraturan perundang-undangan di bawah Undang-
Undang terhadap Undang-Undang;
e. yurisprudensi;
f. alasan pembentukan;
g. dasar
kewenangan
dan
peraturan
perundang-
undangan
yang
memerintahkan
pembentukan
peraturan perundang-undangan;
h. arah dan jangkauan pengaturan;
i. keterkaitan dengan rencana pembangunan jangka
panjang nasional, rencana pembangunan jangka
menengah nasional, dan rencana kerja pemerintah;
j. hubungan terhadap kelembagaan yang sudah ada;
k. konsekuensi terhadap keuangan negara; dan/atau
l. unsur lainnya.
Pasal 14 (1) Hasil analisis konsepsi Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dituangkan dalam bentuk tanggapan tertulis. (2) Tanggapan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan rapat Pengharmonisasian Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden.
Pasal 15 (1) Rapat persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang utuh terhadap konsepsi Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden. (2) Rapat persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. rapat internal; b. rapat bilateral antara Pemrakarsa dan Kementerian; dan/atau c. rapat trilateral antara Pemrakarsa, Kementerian, dan kementerian/badan/lembaga/komisi terkait. (3) Rapat persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Direktur Jenderal, Direktur Harmonisasi, atau pejabat yang ditunjuk.
Pasal 16
(1)
Rapat pleno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat
(1) huruf b dimaksudkan untuk:
a.
memperoleh
masukan
dari
kementerian/badan/lembaga/komisi
terkait
terhadap substansi Rancangan Undang-Undang,
Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan
Peraturan Presiden;
b.
membahas substansi Rancangan Undang-Undang,
Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan
Peraturan Presiden terkait masukan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a;
c.
memutuskan substansi Rancangan Undang-Undang,
Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan
Peraturan Presiden yang bersifat krusial; dan/atau
d.
membubuhkan paraf persetujuan substansi pada
setiap lembar naskah Rancangan Undang-Undang,
Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan
Peraturan Presiden oleh wakil dari masing-masing
kementerian/badan/lembaga/komisi terkait.
(2)
Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipimpin oleh Direktur Jenderal.
(3)
Dalam hal Direktur Jenderal berhalangan hadir, Direktur
Jenderal dapat menugaskan:
a.
Direktur Harmonisasi;
b.
pimpinan tinggi pratama lainnya di lingkungan
Direktorat Jenderal; atau
c.
perancang
peraturan
perundang-undangan
ahli
utama.
(4)
Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
dihadiri oleh wakil dari Pemrakarsa yang menguasai
substansi dengan jabatan paling rendah pejabat pimpinan
tinggi pratama yang berwenang mengambil keputusan.
Pasal 17
Dalam hal hasil rapat pleno terdapat materi muatan Rancangan
Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan
Rancangan Peraturan Presiden yang:
a.
bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan
yang lebih tinggi; b. belum tercapai kesepakatan substansi kementerian/badan/lembaga/komisi; c. tidak sesuai dengan perkembangan kebijakan nasional karena sedang terjadi proses pencabutan atau terjadi proses perubahan yang mengubah atau perubahan yang mengganti peraturan perundang-undangan terkait; dan/atau d. masih perlu dikaji dan dibahas kembali oleh Pemrakarsa, Direktur Jenderal dapat mengembalikan permohonan Pengharmonisasian Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden kepada Pemrakarsa.
Pasal 18 (1) Rapat tim kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c untuk menyempurnakan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sebagai tindak lanjut hasil rapat pleno. (2) Rapat tim kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Direktur Jenderal, Direktur Harmonisasi, atau pejabat yang ditunjuk. (3) Rapat tim kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dihadiri oleh Pemrakarsa dan wakil dari kementerian/badan/lembaga/komisi terkait yang menguasai substansi dan berwenang mengambil keputusan.
Pasal 19 (1) Dalam hal pada rapat tim kecil terdapat permasalahan terkait substansi yang tidak dapat diputuskan, permasalahan tersebut dilaporkan pada rapat pleno untuk mendapatkan keputusan. (2) Dalam hal permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan pada rapat pleno, Direktur Jenderal melaporkan kepada Menteri untuk menyelenggarakan rapat tingkat menteri. (3) Dalam hal permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diselesaikan pada rapat tingkat menteri, Menteri menyampaikan surat kepada menteri koordinator sesuai dengan bidangnya untuk dibahas dan diputuskan pada rapat tingkat menteri koordinator. (4) Dalam hal permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diselesaikan pada tingkat menteri koordinator, Menteri menindaklanjuti Pengharmonisasian berdasarkan hasil keputusan pada rapat tingkat menteri koordinator. (5) Dalam hal pada rapat koordinasi tingkat menteri koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menghasilkan keputusan, Menteri menyampaikan permasalahan tersebut kepada Presiden untuk mendapatkan keputusan. (6) Menteri menindaklanjuti Pengharmonisasian berdasarkan hasil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
Bagian Keempat Paraf Persetujuan
Pasal 20 (1) Terhadap Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden yang telah disepakati dalam rapat Pengharmonisasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 18, minimal pejabat pimpinan tinggi pratama yang mewakili Pemrakarsa dan pejabat pimpinan tinggi pratama yang mewakili Kementerian membubuhkan paraf persetujuan substansi pada setiap lembar naskah Rancangan Undang- Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden. (2) Pembubuhan paraf persetujuan substansi pada setiap lembar naskah Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik.
Bagian Kelima Penyampaian Hasil Pengharmonisasian
Pasal 21
(1)
Penyampaian
hasil
Pengharmonisasian
Rancangan
Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan
Rancangan Peraturan Presiden berupa:
a.
Surat Selesai Pengharmonisasian untuk Rancangan
Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah,
dan Rancangan Peraturan Presiden yang telah
disepakati dan mendapatkan paraf persetujuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20; atau
b.
surat
penyampaian
kembali
permohonan
Pengharmonisasian
untuk
Rancangan
Undang-
Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan
Rancangan Peraturan Presiden yang dikembalikan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
(2)
Penyampaian hasil Pengharmonisasian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik
melalui Aplikasi E-Harmonisasi.
Pasal 22 (1) Direktur Jenderal atas nama Menteri menyampaikan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden yang telah selesai Pengharmonisasian kepada Pemrakarsa untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Penyampaian Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Surat Selesai Pengharmonisasian dengan melampirkan naskah Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden
yang telah mendapatkan paraf persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1). (3) Surat Selesai Pengharmonisasian Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara. (4) Ketentuan mengenai format Surat Selesai Pengharmonisasian Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 23 (1) Penyampaian kembali Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden disampaikan secara tertulis dengan memuat alasan pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17. (2) Ketentuan mengenai format surat penyampaian kembali Pengharmonisasian untuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
BAB III PENGHARMONISASIAN RANCANGAN PERATURAN MENTERI/BADAN/LEMBAGA/KOMISI
Bagian Kesatu Permohonan Pengharmonisasian
Pasal 24 (1) Permohonan Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri/Badan/Lembaga/Komisi diajukan secara tertulis oleh pimpinan tinggi madya yang mengoordinasikan pembentukan peraturan perundang-undangan pada instansi Pemrakarsa kepada Menteri melalui Direktur Jenderal. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara elektronik melalui Aplikasi E- Harmonisasi.
Pasal 25
Permohonan
Pengharmonisasian
Rancangan
Peraturan
Menteri/Badan/Lembaga/Komisi
sebagaimana
dimaksud
dalam Pasal 24 harus melampirkan dokumen persyaratan
meliputi:
a.
naskah urgensi;
b.
Rancangan Peraturan Menteri/Badan/Lembaga/Komisi;
dan
c. izin prinsip untuk substansi Peraturan Menteri/Badan/Lembaga/Komisi yang membutuhkan persetujuan dari pimpinan kementerian/lembaga terkait.
Bagian Kedua Pemeriksaan Administratif
Pasal 26
(1)
Direktorat yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang
harmonisasi peraturan perundang-undangan melakukan
pemeriksaan administratif terhadap kelengkapan dan
kesesuaian dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 25.
(2)
Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan administratif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) permohonan
dinyatakan
tidak
lengkap
dan/atau
tidak
sesuai,
direktorat yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang
harmonisasi
peraturan
perundang-undangan
menyampaikan
pemberitahuan
melalui
Aplikasi
E-
Harmonisasi kepada Pemrakarsa dengan disertai alasan.
(3)
Pemrakarsa menyampaikan kelengkapan dan kesesuaian
permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling
lambat 2 (dua) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan
disampaikan.
(4)
Dalam hal Pemrakarsa tidak menyampaikan kelengkapan
dan
kesesuaian
dalam
batas
waktu
sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), permohonan dikembalikan
kepada Pemrakarsa.
(5)
Pemrakarsa dapat mengajukan kembali permohonan yang
telah dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
(6)
Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan administratif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) permohonan
dinyatakan
lengkap
dan
sesuai,
direktorat
yang
melaksanakan tugas dan fungsi di bidang harmonisasi
peraturan
perundang-undangan
melakukan
rapat
Pengharmonisasian
atas
Rancangan
Peraturan
Menteri/Badan/Lembaga/Komisi.
Bagian Ketiga Rapat Pengharmonisasian
Pasal 27
(1)
Rapat
Pengharmonisasian
Rancangan
Peraturan
Menteri/Badan/Lembaga/Komisi dilakukan dalam rangka
memperoleh
kesepakatan
dan
kebulatan
konsepsi
Rancangan Peraturan Menteri/Badan/Lembaga/Komisi.
(2)
Rapat
Pengharmonisasian
Rancangan
Peraturan
Menteri/Badan/Lembaga/Komisi dilakukan dalam jangka
waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak
persyaratan permohonan dinyatakan lengkap dan sesuai.
(3)
Dalam
hal
Rancangan
Peraturan
Menteri/Badan/Lembaga/Komisi masih membutuhkan
pembahasan lebih lanjut, rapat Pengharmonisasian dapat
dilakukan lebih dari 5 (lima) hari kerja terhitung sejak
persyaratan permohonan dinyatakan lengkap dan sesuai.
(4) Rapat Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri/Badan/Lembaga/Komisi dilakukan dengan mengikutsertakan: a. Pemrakarsa; b. kementerian/badan/lembaga/komisi terkait; dan c. perancang peraturan Perundang-undangan.
Pasal 28 Selain pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) Rapat Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri/Badan/Lembaga/Komisi dapat mengikutsertakan analis hukum dan/atau pihak lain yang terkait substansi.
Pasal 29 Rapat Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri/Badan/Lembaga/Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilaksanakan oleh direktorat yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang harmonisasi peraturan perundang-undangan.
Pasal 30
(1)
Dalam
melaksanakan
rapat
Pengharmonisasian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, direktorat yang
melaksanakan tugas dan fungsi di bidang harmonisasi
peraturan
perundang-undangan
melakukan
analisis
konsepsi
terhadap
Rancangan
Peraturan
Menteri/Badan/Lembaga/Komisi.
(2)
Analisis
konsepsi
Rancangan
Peraturan
Menteri/Badan/Lembaga/Komisi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan terhadap substansi dan teknik
penyusunan peraturan perundang-undangan.
(3)
Analisis
konsepsi
Rancangan
Peraturan
Menteri/Badan/Lembaga/Komisi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
a.
keterkaitan
dan
keselarasan
substansi
dengan
Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, dan peraturan perundang-
undangan lain;
b.
asas hukum;
c.
putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian
Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
d.
putusan Mahkamah Agung mengenai pengujian
peraturan perundang-undangan di bawah Undang-
Undang terhadap Undang-Undang;
e.
yurisprudensi;
f.
alasan pembentukan;
g.
dasar
kewenangan
dan
peraturan
perundang-
undangan
yang
memerintahkan
pembentukan
peraturan perundang-undangan;
h.
arah dan jangkauan pengaturan;
i.
keterkaitan dengan rencana pembangunan jangka
panjang nasional, rencana pembangunan jangka
menengah nasional, dan rencana kerja pemerintah;
j.
hubungan terhadap kelembagaan yang sudah ada;
k.
konsekuensi terhadap keuangan negara; dan/atau
l. unsur lainnya.
Pasal 31 (1) Hasil analisis konsepsi Rancangan Peraturan Menteri/Badan/Lembaga/Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dituangkan dalam bentuk tanggapan tertulis. (2) Tanggapan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan rapat Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri/Badan/Lembaga/Komisi.
Pasal 32
(1)
Rapat
Pengharmonisasian
Rancangan
Peraturan
Menteri/Badan/Lembaga/Komisi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 27 dilakukan terhadap substansi dan teknik
penyusunan peraturan perundang-undangan.
(2)
Rapat Pengharmonisasian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dipimpin oleh Direktur Jenderal.
(3)
Dalam hal Direktur Jenderal berhalangan hadir, Direktur
Jenderal dapat menugaskan:
a.
Direktur Harmonisasi;
b.
pimpinan tinggi pratama lainnya di lingkungan
Direktorat Jenderal; atau
c.
perancang
peraturan
perundang-undangan
ahli
utama, perancang peraturan perundang-undangan
ahli
madya,
atau
pejabat
administrator
yang
melaksanakan
tugas
dan
fungsi
di
bidang
harmonisasi peraturan perundang-undangan.
(4)
Rapat Pengharmonisasian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus dihadiri oleh wakil dari Pemrakarsa yang
menguasai substansi dengan jabatan paling rendah
pejabat
pimpinan
tinggi
pratama
yang
berwenang
mengambil keputusan.
Pasal 33
Dalam hal hasil rapat Pengharmonisasian terdapat materi
muatan
Rancangan
Peraturan
Menteri/Badan/Lembaga/Komisi yang:
a.
bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan
yang lebih tinggi;
b.
belum
tercapai
kesepakatan
substansi
kementerian/badan/lembaga/komisi;
c.
tidak sesuai dengan perkembangan kebijakan nasional
karena sedang terjadi proses pencabutan atau terjadi
proses perubahan yang mengubah atau perubahan yang
mengganti
peraturan
perundang-undangan
terkait;
dan/atau
d.
masih perlu dikaji dan dibahas kembali oleh Pemrakarsa,
Direktur
Jenderal
dapat
mengembalikan
permohonan
Pengharmonisasian
Rancangan
Peraturan
Menteri/Badan/Lembaga/Komisi kepada Pemrakarsa.
Bagian Keempat Paraf Persetujuan
Pasal 34 (1) Terhadap Rancangan Peraturan Menteri/Badan/Lembaga/Komisi yang telah disepakati dalam rapat Pengharmonisasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 32, minimal pejabat pimpinan tinggi pratama yang mewakili Pemrakarsa dan pejabat pimpinan tinggi pratama yang mewakili Kementerian membubuhkan paraf persetujuan substansi pada setiap lembar naskah Rancangan Peraturan Menteri/Badan/Lembaga/Komisi. (2) Pembubuhan paraf persetujuan substansi pada setiap lembar naskah Rancangan Peraturan Menteri/Badan/Lembaga/Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik.
Bagian Kelima Penyampaian Hasil Pengharmonisasian
Pasal 35
(1)
Penyampaian
hasil
Pengharmonisasian
Rancangan
Peraturan Menteri/Badan/Lembaga/Komisi berupa:
a.
Surat Selesai Pengharmonisasian untuk Rancangan
Peraturan
Menteri/Badan/Lembaga/Komisi
yang
telah disepakati dan mendapatkan paraf persetujuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34; atau
b.
surat
penyampaian
kembali
permohonan
Pengharmonisasian untuk Rancangan Peraturan
Menteri/Badan/Lembaga/Komisi yang dikembalikan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.
(2)
Penyampaian hasil Pengharmonisasian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik
melalui Aplikasi E-Harmonisasi.
Pasal 36
(1)
Direktur Jenderal atas nama Menteri menyampaikan
Rancangan Peraturan Menteri/Badan/Lembaga/Komisi
yang telah selesai Pengharmonisasian kepada Pemrakarsa
untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(2)
Penyampaian
Rancangan
Peraturan
Menteri/Badan/Lembaga/Komisi sebagaimana dimaksud
pada
ayat
(1)
dilakukan
melalui
Surat
Selesai
Pengharmonisasian dengan melampirkan:
a.
naskah
Rancangan
Peraturan
Menteri/Badan/Lembaga/Komisi
yang
telah
mendapatkan paraf persetujuan; dan
b.
berita acara Pengharmonisasian.
(3)
Pemrakarsa menetapkan dan mengajukan permohonan
pemgundangan
Rancangan
Peraturan
Menteri/Badan/Lembaga/Komisi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga
puluh)
hari
kerja
terhitung
sejak
Surat
Selesai
Pengharmonisasian diterima.
(4) Ketentuan mengenai format Surat Selesai Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri/Badan/Lembaga/Komisi dan format berita acara Pengharmonisasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 37 (1) Penyampaian kembali Rancangan Peraturan Menteri/Badan/Lembaga/Komisi disampaikan secara tertulis dengan memuat alasan pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33. (2) Ketentuan mengenai format surat penyampaian kembali Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri/Badan/Lembaga/Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
BAB IV PENGHARMONISASIAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG, RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH, RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN, DAN RANCANGAN PERATURAN MENTERI/BADAN/LEMBAGA/KOMISI BERBASIS ELEKTRONIK
Pasal 38 (1) Menteri melalui Direktur Jenderal menyelenggarakan Pengharmonisasian Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Presiden, dan Rancangan Peraturan Menteri/Badan/Lembaga/Komisi berbasis elektronik. (2) Pengharmonisasian Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Presiden, dan Rancangan Peraturan Menteri/Badan/Lembaga/Komisi berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Aplikasi E-Harmonisasi.
Pasal 39 (1) Untuk dapat menggunakan Aplikasi E-Harmonisasi, Pemrakarsa harus mengajukan permohonan hak akses Aplikasi E-Harmonisasi kepada Direktur Jenderal. (2) Tata cara permohonan hak akses Aplikasi E-Harmonisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
Pasal 40 (1) Aplikasi E-Harmonisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) menyajikan data dan informasi Pengharmonisasian Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Peraturan Menteri/Badan/Lembaga/Komisi yang diajukan permohonan Pengharmonisasian.
(2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat: a. jumlah rancangan peraturan perundang-undangan yang dilakukan Pengharmonisasian; b. jumlah rancangan peraturan perundang-undangan yang telah selesai Pengharmonisasian; dan c. perkembangan pelaksanaan Pengharmonisasian.
Pasal 41
(1)
Dalam hal:
a.
terdapat gangguan pada jaringan internet; dan/atau
b.
Aplikasi E-Harmonisasi tidak berfungsi sebagaimana
mestinya,
Pengharmonisasian
Rancangan
Undang-Undang,
Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan
Presiden,
Rancangan
Peraturan
Menteri/Badan/Lembaga/Komisi dilaksanakan secara
nonelektronik.
(2)
Gangguan pada jaringan internet sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a dinyatakan dengan pemberitahuan
resmi dari pejabat yang berwenang.
(3)
Aplikasi E-Harmonisasi yang tidak berfungsi sebagaimana
mestinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
diumumkan oleh Direktur Jenderal.
Pasal 42 (1) Aplikasi E-Harmonisasi didukung dengan sarana dan prasarana. (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 43
(1)
Direktur Jenderal melakukan pemantauan dan evaluasi
terhadap Aplikasi E-Harmonisasi.
(2)
Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu)
tahun.
(3)
Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan untuk:
a.
memastikan operasionalisasi Aplikasi E-Harmonisasi
berjalan dengan baik; dan/atau
b.
mengembangkan Aplikasi E-Harmonisasi.
(4)
Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri.
BAB V KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 44 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Peraturan Menteri/Badan/Lembaga/Komisi, yang telah diajukan permohonan Pengharmonisasian sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku tetap dilaksanakan Pengharmonisasian
berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 40 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, atau Rancangan Peraturan dari Lembaga Nonstruktural oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan.
BAB VI KETENTUAN PENUTUP
Pasal 45 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1257) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 40 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1715); dan b. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, atau Rancangan Peraturan dari Lembaga Nonstruktural oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1134), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 46 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Januari 2026
MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA,
Œ
SUPRATMAN ANDI AGTAS
Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,
Ѽ
DHAHANA PUTRA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR Ж
LAMPIRAN
RANCANGAN PERATURAN MENTERI
HUKUM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG
TATA
CARA
PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN,
DAN
PEMANTAPAN
KONSEPSI
RANCANGAN
UNDANG-UNDANG,
RANCANGAN
PERATURAN
PEMERINTAH,
RANCANGAN
PERATURAN
PRESIDEN,
DAN
RANCANGAN
PERATURAN
MENTERI/BADAN/LEMBAGA/KOMISI
A. FORMAT SURAT SELESAI PENGHARMONISASIAN UNTUK RANCANGAN UNDANG-UNDANG, RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH, DAN RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN
B. FORMAT SURAT PENYAMPAIAN KEMBALI PENGHARMONISASIAN UNTUK RANCANGAN UNDANG-UNDANG, RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH, DAN RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN
C. FORMAT SURAT SELESAI PENGHARMONISASIAN UNTUK RANCANGAN PERATURAN MENTERI/BADAN/LEMBAGA/KOMISI
D. FORMAT BERITA ACARA PENGHARMONISASIAN
E. FORMAT SURAT PENYAMPAIAN KEMBALI PENGHARMONISASIAN UNTUK RANCANGAN PERATURAN MENTERI/BADAN/LEMBAGA/KOMISI
MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SUPRATMAN ANDI AGTAS
Konsideran (Menimbang & Mengingat)
a. bahwa pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Presiden, dan Rancangan Peraturan Menteri/Badan/Lembaga/ Komisi perlu dilaksanakan secara efektif dan efisien serta tertib administrasi; b. bahwa ketegasan dan kejelasan penggunaan indikator dan variabel sebagai tolok ukur dalam pelaksanaan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi substansi dan teknik penyusunan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Presiden, dan Rancangan Peraturan Menteri/Badan/Lembaga/Komisi, perlu diberikan kepastian hukum; c. bahwa kemajuan teknologi informasi dan komunikasi termasuk sistem elektronik atau digitalisasi, perlu dimanfaatkan dalam pelaksanaan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi substansi dan teknik penyusunan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Presiden, dan Rancangan Peraturan Menteri/Badan/Lembaga/Komisi; d. bahwa Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 40 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan, dan
Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang- undangan dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, atau Rancangan Peraturan dari Lembaga Nonstruktural oleh Perancang Peraturan Perundang- Undangan, sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, perlu
- Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
- sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186); 5. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351); 6. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832);
