Permenkomdigi No. 5 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Pusat - JDIH BPK
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2026 ...
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT KOMISI PENYIARAN INDONESIA PUSAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan organisasi dan tata kerja yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi mendukung Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, perlu melakukan penataan Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Pusat;
b. bahwa Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Pusat sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;
c. bahwa penataan organisasi dan tata kerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Pusat telah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Pusat;
Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
Peraturan Presiden Nomor 174 Tahun 2024 tentang Kementerian Komunikasi dan Digital (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 370);
Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Digital (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 17);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT KOMISI PENYIARAN INDONESIA PUSAT.
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
- Kementerian Komunikasi dan Digital yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi.
- Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi.
- Komisi Penyiaran Indonesia Pusat yang selanjutnya disebut KPI Pusat adalah lembaga negara yang bersifat independen yang dibentuk di tingkat pusat yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Penyiaran.
BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI
Pasal 2 (1) Sekretariat KPI Pusat merupakan unsur pendukung administratif, keuangan, dan tata kelola yang membantu KPI Pusat dalam menyelenggarakan kesekretariatan di lingkungan KPI Pusat. (2) Sekretariat KPI Pusat secara fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua KPI Pusat.
(3) Sekretariat KPI Pusat secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital. (4) Sekretariat KPI Pusat dipimpin oleh sekretaris.
Pasal 3 Sekretariat KPI Pusat mempunyai tugas melaksanakan dukungan administratif, keuangan, dan tata kelola kepada KPI Pusat dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya.
Pasal 4
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3, Sekretariat KPI Pusat menyelenggarakan fungsi:
a.
penyusunan rencana, program, dan anggaran;
b.
pengelolaan data dan informasi;
c.
fasilitasi
kegiatan
pemantauan,
pengaduan,
dan
penjatuhan sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan
perundang-undangan;
d.
penyiapan koordinasi dan fasilitasi fora internasional
KPI Pusat; dan
e.
pelaksanaan urusan keuangan, sumber daya manusia,
penyiapan penyusunan peraturan perundang-undangan
dan produk hukum KPI Pusat, persuratan, tata usaha,
kearsipan, protokol, organisasi dan tata laksana, rumah
tangga, perlengkapan, barang milik negara, kehumasan,
perpustakaan, kerja sama, manajemen risiko dan
kepatuhan internal, serta penyusunan evaluasi dan
pelaporan kinerja.
BAB III SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 5
(1)
Sekretariat KPI Pusat terdiri atas:
a.
Bagian Umum;
b.
Bagian Pengembangan Sistem Siaran;
c.
Bagian Fasilitasi Pengawasan Isi Siaran; dan
d.
jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
(2)
Bagan susunan organisasi Sekretariat KPI Pusat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 6 Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, anggaran, urusan keuangan, sumber daya manusia, penyiapan penyusunan peraturan perundang- undangan dan produk hukum KPI Pusat, persuratan, tata usaha, kearsipan, protokol, organisasi dan tata laksana, rumah tangga, perlengkapan, barang milik negara, kehumasan, perpustakaan, kerja sama, manajemen risiko dan kepatuhan internal, serta penyusunan evaluasi dan pelaporan kinerja.
Pasal 7
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:
a.
penyiapan
penyusunan
rencana,
program,
dan
anggaran;
b.
penyiapan urusan keuangan;
c.
penyiapan
penyusunan
peraturan
perundang-
undangan dan produk hukum KPI Pusat;
d. penyiapan pelaksanaan urusan sumber daya manusia,
organisasi, dan tata laksana;
e.
penyiapan pelaksanaan urusan tata usaha, persuratan,
kearsipan, dan keprotokolan;
f.
penyiapan
pelaksanaan
urusan
rumah
tangga,
perlengkapan, dan barang milik negara;
g.
penyiapan
pelaksanaan
urusan
kehumasan,
perpustakaan, dan kerja sama;
h.
penyiapan
pengelolaan
manajemen
risiko
dan
kepatuhan internal; dan
i.
penyiapan penyusunan evaluasi dan pelaporan kinerja.
Pasal 8
Bagian Umum terdiri atas:
a.
Subbagian Tata Usaha dan Protokol;
b.
Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan; dan
c.
jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
Pasal 9 (1) Subbagian Tata Usaha dan Protokol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, tata usaha, organisasi dan tata laksana, manajemen risiko dan kepatuhan internal, dan penyusunan evaluasi dan pelaporan kinerja, serta keprotokolan dalam pelaksanaan kegiatan rapat kerja, rapat koordinasi, dan kunjungan kerja di dalam dan luar negeri bagi anggota KPI Pusat dan Sekretariat KPI Pusat. (2) Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b mempunyai tugas melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana, penyiapan pelaksanaan pelayanan urusan dalam, kendaraan, keamanan, dan kebersihan, serta penyiapan pelaksanaan pengelolaan perlengkapan dan barang milik negara.
Pasal 10 Subbagian masing-masing terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
Pasal 11 Bagian Pengembangan Sistem Siaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rencana pengembangan kebijakan, analisis data dan informasi sistem penyiaran, serta pemetaan isu sistem penyiaran.
Pasal 12
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal
11,
Bagian
Pengembangan
Sistem
Siaran
menyelenggarakan fungsi:
a.
penyiapan bahan rencana pengembangan kebijakan
sistem siaran;
b.
penyiapan bahan analisis data dan informasi sistem
siaran;
c.
pengelolaan sistem data dan informasi penyiaran;
d.
penyiapan bahan pemetaan isu sistem penyiaran; dan
e.
pembangunan
iklim
persaingan
yang
sehat
antarlembaga penyiaran dan industri terkait.
Pasal 13 Bagian Pengembangan Sistem Siaran terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
Pasal 14 Bagian Fasilitasi Pengawasan Isi Siaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengawasan, penanganan pengaduan, dan penyiapan penjatuhan sanksi terhadap isi siaran.
Pasal 15
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal
14,
Bagian
Fasilitasi
Pengawasan
Isi
Siaran
menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan pengawasan isi siaran;
b. penyiapan bahan penanganan pengaduan isi siaran; dan
c. penyiapan bahan penjatuhan sanksi terhadap isi siaran.
Pasal 16 Bagian Fasilitasi Pengawasan Isi Siaran terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
BAB IV
JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA
Pasal 17 Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana dapat ditetapkan di lingkungan Sekretariat KPI Pusat sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 18 (1) Jabatan fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilan tertentu. (2) Jabatan pelaksana mempunyai tugas memberikan pelayanan dan melaksanakan pekerjaan yang bersifat rutin dan sederhana. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dibentuk jabatan fungsional dan jabatan pelaksana berdasarkan rumpun
jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Jumlah jabatan fungsional dan jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan berdasarkan kebutuhan sesuai dengan hasil analisis jabatan dan beban kerja. (5) Tugas, jenis, dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (6) Tugas dan klasifikasi jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 19
(1)
Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana dapat
ditugaskan secara individu dan/atau dalam tim kerja
untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja
organisasi.
(2)
Penugasan secara individu dan/atau dalam tim kerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh
pejabat penilai kinerja atau pimpinan unit organisasi.
(3)
Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
BAB V TATA KERJA
Pasal 20 Sekretaris KPI Pusat dalam memimpin pelaksanaan tugas dan fungsinya menerapkan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah, manajemen risiko pembangunan nasional, dan transformasi digital nasional.
Pasal 21 (1) Dalam mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi secara terpadu antarunit organisasi di lingkungan Sekretariat KPI Pusat didasarkan pada proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kolaborasi antarunit organisasi di lingkungan Sekretariat KPI Pusat. (2) Proses bisnis antarunit organisasi di lingkungan Sekretariat KPI Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.
Pasal 22 (1) Sekretaris KPI Pusat menyampaikan laporan kepada Ketua KPI Pusat mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi teknis secara berkala 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) bulan dan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
(2) Sekretaris KPI Pusat menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas administratif kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital secara berkala 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) bulan dan sewaktu- waktu sesuai kebutuhan.
Pasal 23 Sekretariat KPI Pusat menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Sekretariat KPI Pusat.
Pasal 24
(1)
Setiap unsur di lingkungan Sekretariat KPI Pusat dalam
melaksanakan tugas dan fungsi menerapkan prinsip
koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kolaborasi di
lingkungan
Sekretariat
KPI
Pusat,
antarinstansi
pemerintah, dan dengan lembaga lain yang terkait.
(2)
Prinsip
koordinasi,
integrasi,
sinkronisasi,
dan
kolaborasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
didukung dengan melakukan interoperabilitas data dan
informasi.
Pasal 25 Setiap unsur di lingkungan Sekretariat KPI Pusat menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 26 (1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan. (2) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
Pasal 27 Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.
BAB VI LOKASI
Pasal 28 Sekretariat KPI Pusat berlokasi di Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Jakarta.
BAB VII JABATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN
Pasal 29 (1) Sekretaris KPI Pusat merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan struktural eselon II.a. (2) Kepala Bagian merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III.a. (3) Kepala Subbagian merupakan jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.
Pasal 30 (1) Sekretaris KPI Pusat, Kepala Bagian, dan Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Menteri. (2) Pejabat fungsional dan pejabat pelaksana diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VIII PENATAAN ORGANISASI
Pasal 31 Perubahan atas organisasi dan tata kerja Sekretariat KPI Pusat ditetapkan oleh Menteri setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
BAB IX KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 32
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh
jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di
lingkungan Sekretariat KPI Pusat berdasarkan Peraturan
Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2022
tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi
Penyiaran Indonesia Pusat, tetap berlaku dan melaksanakan
tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan
baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan
Menteri ini.
BAB X KETENTUAN PENUTUP
Pasal 33 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 637), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
Pasal 34
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan
Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2022
tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi
Penyiaran
Indonesia
Pusat
(Berita
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 637), dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.
Pasal 35 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Januari 2026
MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL REPUBLIK INDONESIA,
Œ
MEUTYA VIADA HAFID
Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д ...
DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,
Ѽ
DHAHANA PUTRA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR Ж
LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2026 ...
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT
KOMISI PENYIARAN INDONESIA PUSAT
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
SEKRETARIAT KOMISI PENYIARAN INDONESIA PUSAT
MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MEUTYA VIADA HAFID
Konsideran (Menimbang & Mengingat)
a. bahwa untuk mewujudkan organisasi dan tata kerja yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi mendukung Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, perlu melakukan penataan Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Pusat;
b. bahwa Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Pusat sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;
c. bahwa penataan organisasi dan tata kerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Pusat telah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
Peraturan Presiden Nomor 174 Tahun 2024 tentang Kementerian Komunikasi dan Digital (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 370);
Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Digital (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 17);
