Permenkomdigi No. 13 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi - JDIH BPK
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2026 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN AKSESIBILITAS TELEKOMUNIKASI DAN INFORMASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan organisasi dan tata kerja yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi dan pengelolaan kewajiban pelayanan universal serta penyediaan infrastruktur dan layanan telekomunikasi dan informatika, perlu melakukan penataan organisasi dan tata kerja pada Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi; b. bahwa Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti; c. bahwa penataan organisasi dan tata kerja Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi telah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi;
Mengingat
: 1.
Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia
Tahun
2008
Nomor
166,
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3.
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan
Keuangan
Badan
Layanan
Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 5340);
- Peraturan Presiden Nomor 174 Tahun 2024 tentang Kementerian Komunikasi dan Digital (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 370);
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
- sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 948);
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Digital (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 17);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN AKSESIBILITAS TELEKOMUNIKASI DAN INFORMASI.
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Kementerian Komunikasi dan Digital yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi.
- Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi.
- Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi yang selanjutnya disebut Bakti adalah unit organisasi noneselon di lingkungan Kementerian yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum.
- Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut KPU Telekomunikasi dan Informatika adalah kewajiban untuk memberikan pelayanan universal telekomunikasi, internet, dan/atau penyebaran informasi.
- Dana Kewajiban Pelayanan Universal yang selanjutnya disebut Dana KPU adalah kontribusi kewajiban pelayanan universal dalam bentuk dana berdasarkan persentase tertentu dari pendapatan kotor penyelenggaraan telekomunikasi dan/atau kontribusi lainnya yang diterima dari kewajiban yang harus dibayar oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi dan/atau penyelenggara jasa telekomunikasi dan merupakan penerimaan negara bukan pajak.
BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI
Pasal 2
(1)
Bakti berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Menteri melalui Direktur Jenderal Infrastruktur Digital
sebagai pembina teknis.
(2)
Bakti dipimpin oleh Direktur Utama.
(3)
Ketentuan mengenai pembinaan teknis ditetapkan oleh
Menteri.
Pasal 3
Bakti
mempunyai
tugas
melaksanakan
pengelolaan
pembiayaan
KPU
Telekomunikasi
dan
Informatika,
penyediaan infrastruktur dan pembiayaan penyediaan
layanan
telekomunikasi,
serta
pengelolaan
sumber
pendapatan badan layanan umum yang sah dalam rangka
mendukung pelaksanaan tugas Bakti sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 4
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3, Bakti menyelenggarakan fungsi:
a.
perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemantauan,
evaluasi, dan pelaporan pengelolaan pendapatan,
perbendaharaan dan investasi, penyusunan anggaran
dan pelaporan keuangan, serta manajemen risiko;
b.
perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemantauan,
evaluasi,
dan
pelaporan
perencanaan
strategis,
anggaran, sumber daya manusia, hukum, perencanaan
dan penetapan peraturan, umum, organisasi dan tata
laksana, serta pengadaan dan aset;
c.
perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemantauan,
evaluasi, dan pelaporan perencanaan dan strategi
pembiayaan infrastruktur, serta pengelolaan data dan
pelaporan;
d.
perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemantauan,
evaluasi, dan pelaporan pengendalian mutu dan sistem
informasi, serta penyelenggaraan infrastruktur;
e.
perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemantauan,
evaluasi,
dan
pelaporan
pemberdayaan
dan
pemanfaatan kemitraan dan hubungan masyarakat,
serta pelayanan teknologi informasi;
f.
pelaksanaan pemeriksaan intern dan tindak lanjut
laporan hasil pemeriksaan dan audit; dan
g.
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.
BAB III SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu Umum
Pasal 5
(1)
Susunan organisasi Bakti terdiri atas:
a.
Direktorat Keuangan;
b.
Direktorat Sumber Daya dan Umum;
c.
Direktorat Strategi Infrastruktur dan Teknologi
Informasi;
d.
Direktorat Operasi Infrastruktur dan Teknologi
Informasi;
e.
Direktorat Pemberdayaan Bisnis;
f.
Satuan Pemeriksaan Intern; dan
g.
jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
(2)
Bagan
susunan
organisasi
Bakti
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini.
Bagian Kedua Direktorat Keuangan
Pasal 6
Direktorat Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat
(1)
huruf
a
mempunyai
tugas
melaksanakan
perencanaan,
pelaksanaan,
pengawasan,
pemantauan,
evaluasi,
dan
pelaporan
pengelolaan
pendapatan,
perbendaharaan dan investasi, penyusunan anggaran dan
pelaporan keuangan, serta manajemen risiko.
Pasal 7
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6, Direktorat Keuangan menyelenggarakan fungsi:
a.
pengelolaan, administrasi, dan optimalisasi Dana KPU
dan selain Dana KPU sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan, pengelolaan portofolio
investasi, dan penyusunan target penerimaan;
b.
penyusunan strategi investasi dan perbendaharaan,
yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan,
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengelolaan
perbendaharaan dan investasi Dana KPU dan selain
Dana KPU secara optimal, termasuk manajemen kas,
settlement, pencatatan kas harian, tarif layanan,
analisis keuangan, dan verifikasi pertanggungjawaban
anggaran yang akuntabel dan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
c.
penyusunan
strategi
pelaksanaan
penganggaran,
pelaporan keuangan, dan kepatuhan akuntansi, yang
meliputi penyusunan sistem dan manual akuntansi,
serta penyusunan laporan keuangan dan kinerja; dan
d.
penyiapan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan,
evaluasi, dan pelaporan bidang manajemen risiko.
Pasal 8
Direktorat Keuangan terdiri atas:
a.
Divisi Pengelolaan Pendapatan;
b.
Divisi Perbendaharaan dan Investasi;
c.
Divisi Penyusunan Anggaran dan Pelaporan Keuangan;
d.
Divisi Manajemen Risiko; dan
e.
jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
Pasal 9
Divisi Pengelolaan Pendapatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 huruf a mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan
perencanaan,
pelaksanaan,
pengawasan,
pemantauan,
evaluasi,
dan
pelaporan
pengelolaan,
administrasi, dan optimalisasi pendapatan Dana KPU dan
selain Dana KPU sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, pengelolaan portofolio investasi, dan
penyusunan target penerimaan.
Pasal 10 Divisi Perbendaharaan dan Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengelolaan perbendaharaan, dan investasi Dana KPU dan selain Dana KPU secara optimal, termasuk manajemen kas, settlement, pencatatan kas harian, tarif layanan, analisis keuangan, dan verifikasi pertanggungjawaban anggaran yang akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 11 Divisi Penyusunan Anggaran dan Pelaporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemantauan, evaluasi, pelaporan anggaran dan pelaporan keuangan, dan kepatuhan akuntansi, yang meliputi penyusunan sistem dan manual akuntansi, serta penyusunan laporan keuangan dan kinerja.
Pasal 12 Divisi Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang manajemen risiko.
Bagian Ketiga Direktorat Sumber Daya dan Umum
Pasal 13 Direktorat Sumber Daya dan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan perencanaan strategis, anggaran, sumber daya manusia, hukum, umum, organisasi, dan tata laksana, serta pengadaan dan aset.
Pasal 14 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Direktorat Sumber Daya dan Umum menyelenggarakan fungsi: a. perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan strategi kinerja, rencana bisnis dan anggaran, rencana strategi bisnis, serta target dan capaian kinerja; b. perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia secara strategis dan operasional guna mendukung pencapaian tujuan organisasi melalui pengelolaan kinerja, kompetensi, dan kesejahteraan pegawai; c. perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan persuratan dan arsip; d. perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan hukum, yang meliputi perencanaan, penyusunan, dan penetapan peraturan, fasilitasi kerja sama, surat keputusan, serta pemberian pertimbangan dan penanganan hukum; dan e. perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengadaan barang/jasa, serta pengelolaan barang milik negara dan aset badan layanan umum.
Pasal 15
Direktorat Sumber Daya dan Umum terdiri atas:
a.
Divisi Perencanaan Strategis;
b.
Divisi Sumber Daya Manusia;
c.
Divisi Hukum;
d.
Divisi Pengadaan dan Aset; dan
e.
jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
Pasal 16 Divisi Perencanaan Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan strategi kinerja, rencana bisnis dan anggaran, rencana strategi bisnis, pengembangan layanan, program KPU Telekomunikasi dan Informatika, serta pelaporan target dan capaian kinerja.
Pasal 17 Divisi Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia secara strategis dan operasional guna mendukung pencapaian tujuan organisasi melalui pengelolaan kinerja, kompetensi, dan kesejahteraan pegawai, serta pengelolaan persuratan dan arsip.
Pasal 18 Divisi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi di bidang penyusunan peraturan dan peraturan kebijakan, fasilitasi kerja sama, pendampingan pada saat terjadi permasalahan hukum mengenai kepatuhan, serta pemberian pertimbangan dan penanganan hukum.
Pasal 19 Divisi Pengadaan dan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengadaan barang/jasa, serta pengelolaan barang milik negara dan aset badan layanan umum secara efektif, efisien, dan akuntabel.
Bagian Keempat Direktorat Strategi Infrastruktur dan Teknologi Informasi
Pasal 20 Direktorat Strategi Infrastruktur dan Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan perencanaan dan strategi pembiayaan infrastruktur serta pengelolaan data dan pelaporan.
Pasal 21 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Direktorat Strategi Infrastruktur dan Teknologi Informasi menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana dan strategi penyediaan, pemanfaatan, serta pembiayaan infrastruktur dan teknologi informasi secara jangka panjang, menengah, dan pendek;
b.
perencanaan alokasi anggaran pelaksanaan penyediaan
infrastruktur;
c.
koordinasi perencanaan kerja sama strategis dan
mengelola sumber pembiayaan proyek strategis;
d.
pengawasan, evaluasi perencanaan, dan penganggaran
lokasi infrastruktur;
e.
pengoordinasian dan pengelolaan data serta pelaporan;
dan
f.
pengidentifikasian pemangku kepentingan terkait yang
memiliki
kepentingan
dalam
mengoptimalkan
pemanfaatan infrastruktur.
Pasal 22 Direktorat Strategi Infrastruktur dan Teknologi Informasi terdiri atas: a. Divisi Perencanaan Infrastruktur dan Teknologi Informasi; b. Divisi Strategi Pembiayaan Infrastruktur dan Teknologi Informasi; c. Divisi Pengelolaan Data dan Pelaporan; dan d. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
Pasal 23 Divisi Perencanaan Infrastruktur dan Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perencanaan, pelaksanaan, pengembangan, pengawasan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan rencana teknis, manajemen mutu, target kinerja, rencana pengadaan, penyediaan layanan infrastruktur yang efektif, efisien, dan berkelanjutan.
Pasal 24 Divisi Strategi Pembiayaan Infrastruktur dan Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perencanaan, pelaksanaan, pengembangan, pengawasan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan perumusan strategi pembiayaan infrastruktur dan teknologi informasi guna memastikan ketersediaan pendanaan yang efektif, efisien, dan berkelanjutan dalam mendukung program organisasi.
Pasal 25 Divisi Pengelolaan Data dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan koordinasi pengelolaan data dan laporan serta identifikasi pemangku kepentingan terkait yang memiliki kepentingan dalam mengoptimalkan pemanfaatan infrastruktur.
Bagian Kelima Direktorat Operasi Infrastruktur dan Teknologi Informasi
Pasal 26 Direktorat Operasi Infrastruktur dan Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait pengendalian mutu dan sistem informasi, serta penyelenggaraan infrastruktur.
Pasal 27 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Direktorat Operasi Infrastruktur dan Teknologi Informasi menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan dan penetapan standar kualitas layanan dari pihak ketiga/mitra dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku; b. pengembangan, pelaksanaan, dan pemeliharaan sistem informasi; c. pendampingan pemanfaatan anggaran/dana penyediaan layanan infrastruktur; dan d. pengawasan dan evaluasi secara berkala pada pihak ketiga dalam penyediaan layanan infrastruktur.
Pasal 28 Direktorat Operasi Infrastruktur dan Teknologi Informasi terdiri atas:
a. Divisi Pengendalian Mutu dan Sistem Informasi;
b. Divisi Penyelenggaraan Infrastruktur dan Teknologi Informasi; dan
c. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
Pasal 29 Divisi Pengendalian Mutu dan Sistem Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait standar mutu, kualitas, dan keamanan layanan dari pihak ketiga/mitra, serta memastikan kepatuhan pengembangan, pelaksanaan, dan pemeliharaan sistem informasi terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 30 Divisi Penyelenggaraan Infrastruktur dan Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terhadap pihak ketiga/mitra secara berkala serta melakukan pendampingan dan memastikan pemanfaatan anggaran atau dana secara efektif dan efisien dalam penyelenggaraan layanan infrastruktur.
Bagian Keenam Direktorat Pemberdayaan Bisnis
Pasal 31 Direktorat Pemberdayaan Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pemberdayaan dan pemanfaatan kemitraan dan hubungan masyarakat serta pelayanan teknologi informasi.
Pasal 32
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal
31,
Direktorat
Pemberdayaan
Bisnis
menyelenggarakan fungsi:
a.
perumusan
strategi
pengelolaan
layanan
telekomunikasi dan informasi dalam pemberdayaan
ekosistem
digital
bagi
masyarakat
dan
instansi
pemerintah;
b.
pemanfaatan
serta
pemberdayaan
layanan
infrastruktur
dan
teknologi
informasi
kepada
pengguna;
c.
penyelarasan inisiatif pemberdayaan infrastruktur dan
memfasilitasi pemanfaatan teknologi informasi bagi
masyarakat;
d.
pembangunan dan pembinaan kemitraan melalui kerja
sama dengan instansi/lembaga dan organisasi lainnya
untuk memanfaatkan infrastruktur;
e.
pelaksanaan urusan hubungan masyarakat, pelayanan
informasi,
komunikasi,
publikasi,
protokoler,
pengaduan masyarakat, dan dokumentasi; dan
f.
pelaksanaan peningkatan kualitas layanan berbasis
kebutuhan
pengguna
dalam
rangka
mendukung
pemanfaatan layanan infrastruktur secara efektif,
optimal, dan berkelanjutan.
Pasal 33
Direktorat Pemberdayaan Bisnis terdiri atas:
a.
Divisi Kemitraan dan Hubungan Masyarakat;
b.
Divisi Pelayanan Teknologi Informasi; dan
c.
jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
Pasal 34 Divisi Kemitraan dan Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelarasan inisiatif pemberdayaan infrastruktur dan memfasilitasi pemanfaatan teknologi informasi bagi masyarakat, membangun dan membina kemitraan melalui kerja sama dengan instansi/lembaga dan organisasi lainnya untuk memanfaatkan infrastruktur, serta pelaksanaan urusan hubungan masyarakat, pelayanan informasi, komunikasi, publikasi, protokoler, pengaduan masyarakat, dan dokumentasi.
Pasal 35 Divisi Pelayanan Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengelolaan pemanfaatan, serta pemberdayaan layanan infrastruktur dan teknologi informasi kepada pengguna termasuk optimalisasi pemanfaatan layanan oleh masyarakat, instansi pemerintah, badan usaha, dan peningkatan kualitas layanan berbasis kebutuhan pengguna dalam rangka mendukung pemanfaatan layanan infrastruktur secara efektif, optimal, dan berkelanjutan.
Bagian Ketujuh Dewan Pengawas
Pasal 36 (1) Dalam rangka pengawasan pengelolaan badan layanan umum, Menteri membentuk Dewan Pengawas setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. (2) Pembentukan, tugas, fungsi, tata kerja, dan keanggotaan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Kedelapan Satuan Pemeriksaan Intern
Pasal 37 (1) Satuan Pemeriksaan Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f merupakan unit kerja yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama. (2) Satuan Pemeriksaan Intern dipimpin oleh seorang Kepala.
Pasal 38 Satuan Pemeriksaan Intern mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern atas pengawasan tugas dan fungsi Bakti.
Pasal 39 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Satuan Pemeriksaan Intern menyelenggarakan fungsi: a. menyusun dan melaksanakan rencana pengawasan intern; b. menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen risiko; c. melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya;
d. memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diawasi pada semua tingkat manajemen; e. membuat laporan hasil pengawasan intern dan menyampaikan laporan tersebut kepada pemimpin badan layanan umum dan Dewan Pengawas; f. memberikan rekomendasi terhadap perbaikan/peningkatan proses tata kelola dan upaya pencapaian strategi bisnis badan layanan umum; g. memantau, menganalisis, dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi pengawasan oleh Satuan Pemeriksaan Intern, aparat pengawasan intern pemerintah, aparat pemeriksaan ekstern pemerintah, dan pembina badan layanan umum; h. melakukan reviu laporan keuangan; i. melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan; j. menyusun dan memutakhirkan pedoman kerja serta sistem dan prosedur pelaksanaan tugas Satuan Pemeriksaan Intern; dan k. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan penugasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
Pasal 40 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Satuan Pemeriksaan Intern memiliki kewenangan sebagai berikut: a. mendapatkan akses terhadap seluruh dokumen, pencatatan, sumber daya manusia, dan fisik aset badan layanan umum pada seluruh bagian dan unit kerja lainnya; b. melakukan komunikasi secara langsung dengan pimpinan badan layanan umum dan/atau Dewan Pengawas; c. mengadakan rapat secara berkala dan insidental dengan pimpinan badan layanan umum dan/atau Dewan Pengawas; d. melakukan koordinasi dengan aparat pengawasan intern pemerintah dan/atau aparat pemeriksaan ekstern pemerintah; dan e. mendampingi aparat pengawasan intern pemerintah dan/atau aparat pemeriksaan ekstern pemerintah dalam melakukan pengawasan.
Pasal 41 Satuan Pemeriksaan Intern terdiri atas: a. Subunit Kepatuhan dan Penjaminan Mutu; dan b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
Pasal 42 Subunit Kepatuhan dan Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penetapan standar rencana dan tujuan program, kesesuaian dan kepatuhan pelaksanaan program dengan kebijakan dan tujuan yang telah ditetapkan, serta evaluasi capaian program dengan standar rencana dan tujuan yang telah ditetapkan.
BAB IV JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA
Pasal 43 (1) Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana ditetapkan di lingkungan Bakti sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan pelayanan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. (3) Jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dapat dibentuk jabatan fungsional dan jabatan pelaksana berdasarkan rumpun jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Jumlah jabatan fungsional dan jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan berdasarkan kebutuhan sesuai dengan hasil analisis jabatan dan beban kerja. (6) Tugas, jenis, dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (7) Tugas dan klasifikasi jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 44 (1) Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana dapat ditugaskan secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi. (2) Penugasan secara individu dan/atau dalam tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pejabat penilai kinerja atau pimpinan unit organisasi. (3) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB V TATA KERJA
Pasal 45 Direktur Utama dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, manajemen risiko pembangunan nasional, dan transformasi digital nasional.
Pasal 46 (1) Bakti harus menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antarunit organisasi di lingkungan Bakti. (2) Proses bisnis antarunit organisasi di lingkungan Bakti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Utama.
Pasal 47 Direktur Utama menyampaikan laporan kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Bakti secara berkala dan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
Pasal 48 Direktur Utama Bakti menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Bakti.
Pasal 49 (1) Setiap unsur di lingkungan Bakti dalam melaksanakan tugas dan fungsi menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kolaborasi di lingkungan Bakti maupun dalam hubungan antarinstansi pemerintah dan dengan lembaga lain terkait. (2) Prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kolaborasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan melakukan interoperabilitas data dan informasi.
Pasal 50 Setiap unsur di lingkungan Bakti menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing- masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
Pasal 51 (1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
Pasal 52 Setiap pimpinan unit organisasi harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.
Pasal 53 Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.
BAB VI LOKASI DAN WILAYAH KERJA
Pasal 54 Bakti berlokasi di wilayah Daerah Khusus Jakarta.
Pasal 55 (1) Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi, Direktur Utama dapat membentuk wilayah kerja. (2) Wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh koordinator. (3) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur Utama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VII JABATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN
Pasal 56 (1) Pejabat dan pegawai Bakti dapat terdiri dari Aparatur Sipil Negara dan/atau pegawai non-Aparatur Sipil Negara. (2) Pejabat Perbendaharaan Bakti yang meliputi Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan Pejabat Pembuat Komitmen harus dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil. (3) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat dan pegawai non-Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan badan layanan umum.
Pasal 57 (1) Pengangkatan dan pemberhentian Direktur Utama, Direktur, dan Kepala Satuan Pemeriksaan Intern ditetapkan oleh Menteri.
(2)
Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Satuan
Pemeriksaan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan
Dewan Pengawas.
(3)
Jabatan Direktur Utama, Direktur, dan Kepala Satuan
Pemeriksaan Intern di lingkungan Bakti berakhir
apabila:
a.
meninggal dunia;
b.
masa jabatannya berakhir; dan/atau
c.
diberhentikan dari jabatannya sebelum masa
jabatan berakhir.
(4)
Pemberhentian dari jabatannya sebelum masa jabatan
berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c
dapat dilakukan dengan alasan sebagai berikut:
a.
tidak dapat memenuhi target kinerja dan/atau
kewajibannya;
b.
tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
c.
melanggar
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan termasuk larangan rangkap jabatan;
d.
telah ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa
dalam tindakan yang merugikan badan layanan
umum dan/atau keuangan negara;
e.
melakukan
tindakan
yang
melanggar
etika
dan/atau kepatutan;
f.
dinyatakan
bersalah
dengan
keputusan
pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum
tetap;
g.
mengundurkan diri;
h.
tidak lagi memenuhi persyaratan berdasarkan
peraturan perundang-undangan; dan/atau
i.
alasan
lain
yang
dinilai
tepat
oleh
Menteri/pimpinan lembaga demi kepentingan dan
tujuan badan layanan umum.
(5) Berakhirnya masa jabatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pasal 58 (1) Rekrutmen Direktur Utama dilakukan dengan cara seleksi oleh panitia seleksi melalui seleksi administrasi dan seleksi uji kompetensi. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara, dan pelaksanaan seleksi Direktur Utama disusun oleh panitia seleksi yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
Pasal 59
(1)
Rekrutmen Direktur dan Kepala Satuan Pemeriksaan
Intern dilakukan dengan cara seleksi oleh panitia
seleksi melalui seleksi administrasi dan seleksi uji
kompetensi.
(2)
Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara,
dan pelaksanaan seleksi Direktur dan Kepala Satuan
Pemeriksaan Intern disusun oleh panitia seleksi yang
ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
Pasal 60 (1) Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Divisi dan Kepala Subunit di lingkungan Bakti ditetapkan oleh Direktur Utama. (2) Pengangkatan dan pemberhentian Aparatur Sipil Negara di lingkungan Bakti ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.
Pasal 61 (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai pejabat atau pegawai Bakti, diberhentikan dari jabatan organiknya selama menjadi pejabat dan pegawai Bakti, tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil. (2) Aparatur Sipil Negara dan non-Aparatur Sipil Negara di lingkungan Bakti diberhentikan dengan hormat apabila telah mencapai batas usia pensiun dan diberikan hak kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 62 Batas usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) ditetapkan sebagai berikut: a. untuk pejabat atau pegawai yang berasal dari Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b. untuk pegawai non-Aparatur Sipil Negara yaitu 58 (lima puluh delapan) tahun.
Pasal 63 (1) Masa jabatan Direktur Utama, Direktur, dan Kepala Satuan Pemeriksaan Intern ditetapkan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya melalui uji kelayakan dan kepatutan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Uji kelayakan dan kepatutan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim penilai yang dibentuk oleh Menteri.
BAB VIII PENATAAN ORGANISASI
Pasal 64 Perubahan atas organisasi dan tata kerja Bakti ditetapkan oleh Menteri setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
BAB IX KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 65 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Bakti berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi, tetap berlaku dan tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuk jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
BAB X KETENTUAN PENUTUP
Pasal 66 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 739) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 164), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.
Pasal 67
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
a.
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor
3 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 739);
dan
b.
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor
4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun
2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 164),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 68 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Oktober 2026
MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL REPUBLIK INDONESIA,
Œ
MEUTYA VIADA HAFID
Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д
DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,
Ѽ
DHAHANA PUTRA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR Ж
MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MEUTYA VIADA HAFID
LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2026
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN
AKSESIBILITAS TELEKOMUNIKASI DAN INFORMASI
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN AKSESIBILITAS TELEKOMUNIKASI DAN INFORMASI
Konsideran (Menimbang & Mengingat)
a. bahwa untuk mewujudkan organisasi dan tata kerja yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi dan pengelolaan kewajiban pelayanan universal serta penyediaan infrastruktur dan layanan telekomunikasi dan informatika, perlu melakukan penataan organisasi dan tata kerja pada Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi; b. bahwa Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti; c. bahwa penataan organisasi dan tata kerja Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi telah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5340);
Peraturan Presiden Nomor 174 Tahun 2024 tentang Kementerian Komunikasi dan Digital (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 370);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
- sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 948);
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Digital (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 17);
