Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2013 tentang RENCANA AKSI NASIONAL PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PORNOGRAFI TAHUN 2013-2017

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Pornografi yang selanjutnya disebut RAN Pencegahan dan Penanganan Pornografi adalah acuan bagi kementerian/lembaga dan masyarakat yang memuat langkah-langkah strategis dalam pencegahan dan penanganan pornografi secara nasional.
2. Komponen Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi yang selanjutnya disebut Komponen GTP3 adalah unsur pimpinan dan anggota GTP3, serta Sub Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi.
3. Pencegahan Pornografi adalah upaya yang dilakukan oleh Komponen GTP3 untuk mengantisipasi agar permasalahan pornografi dalam pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi tidak terjadi.
4. Penanganan Pornografi adalah upaya yang dilakukan oleh Komponen GTP3 untuk mengatasi permasalahan pornografi dalam bentuk pembinaan, pendampingan, dan pemulihan.
5. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat yang selanjutnya disebut Menko Kesra adalah Menko Kesra selaku Ketua Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi.

RAN Pencegahan dan Penanganan Pornografi bertujuan: a. memberikan arah kepada masing-masing komponen GTP3 dalam upaya pencegahan dan penanganan pornografi; www.djpp.kemenkumham.go.id

b. meningkatkan koordinasi bagi komponen GTP3 dalam melaksanakan pencegahan dan penanganan pornografi, dan c. menjadi pedoman bagi komponen GTP3 dalam melaksanakan pencegahan dan penanganan pornografi.

Ruang lingkup RAN Pencegahan dan Penanganan Pornografi meliputi: a. Program Pencegahan pornografi; dan b. Program Penanganan pornografi.

(1) Program pencegahan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan melalui: a. pemetaan fenomena pornografi di INDONESIA; b. sosialisasi dan edukasi; c. penyusunan modul standar; d. pembuatan media komunikasi, informasi, dan edukasi; e. advokasi penyusunan kebijakan dan/atau peraturan perundang- undangan, baik di tingkat pusat maupun daerah, yang mendukung upaya pencegahan dan penanganan pornografi; f. advokasi pembentukan forum pencegahan dan penanganan pornografi di tingkat masyarakat; dan g. advokasi pembentukan GTP3 di provinsi dan kabupaten/kota. (2) Program penanganan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan melalui: a. advokasi penuntasan penegakan hukum terhadap kasus-kasus pornografi; b. advokasi pelaksanaan dan pemenuhan syarat dan tata cara perizinan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan produk pornografi untuk tujuan dan kepentingan pendidikan; c. advokasi pelaksanaan dan pemenuhan syarat dan tata cara perizinan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan produk pornografi untuk tujuan dan kepentingan pelayanan kesehatan; d. advokasi pelaksanaan dan pemenuhan syarat dan tata cara perizinan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan produk pornografi yang memuat selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) UNDANG-UNDANG Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan e. advokasi terwujudnya pelayanan pembinaan, pendampingan, dan www.djpp.kemenkumham.go.id

pemulihan terhadap anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi.

Untuk melaksanakan program pencegahan dan penanganan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilakukan dengan strategi: a. membangun komitmen seluruh pemangku kepentingan untuk terlibat dalam pelaksanaan RAN Pencegahan dan Penanganan Pornografi; b. memberikan pemahaman kepada setiap kementerian/lembaga, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota mengenai pentingnya pencegahan dan penanganan pornografi; c. melibatkan masyarakat dalam merumuskan upaya pencegahan dan penanganan pornografi; d. melakukan koordinasi dengan sektor terkait, asosiasi, regulator, serta lembaga pemantau dan/atau pengawas yang berkaitan dengan upaya pencegahan dan penanganan pornografi; dan e. membangun dan menjalankan jaringan kerja dengan organisasi masyarakat sipil serta lembaga profesi dan asosiasi yang berkaitan dengan upaya pencegahan dan penanganan pornografi.

Pelaksanaan RAN Pencegahan dan Penanganan Pornografi tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini, serta dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan.

Komponen GTP3 wajib melaksanakan RAN Pencegahan dan Penanganan Pornografi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

RAN Pencegahan dan Penanganan Pornografi ini dapat dijadikan acuan bagi provinsi atau kabupaten/kota dalam menyusun rencana aksi provinsi atau kabupaten/kota dalam upaya pencegahan dan penanganan pornografi yang disesuaikan dengan kondisi, situasi, kebutuhan, dan kemampuan masing-masing provinsi atau kabupaten/kota.

(1) Pelaksanaan rencana aksi provinsi pencegahan dan penanganan pornografi di provinsi dilakukan oleh Gugus Tugas Provinsi. (2) Pelaksanaan rencana aksi kabupaten/kota pencegahan dan penanganan pornografi di kabupaten/kota dilakukan oleh Gugus Tugas Kabupaten/Kota. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Untuk menjamin sinergi, keberlanjutan, dan efektivitas pelaksanaan program pencegahan dan penanganan pornografi, Komponen GTP3 melakukan pemantauan. (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam pelaksanaan program pencegahan dan penanganan pornografi, yang dilakukan oleh Komponen GTP3. (3) Pemantauan dilakukan secara berkala melalui koordinasi dan pemantauan langsung terhadap pelaksana program pencegahan dan penanganan pornografi. (4) Pemantauan dilakukan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan program pencegahan dan penanganan pornografi.

(1) Komponen GTP3 melakukan evaluasi pelaksanaan program pencegahan dan penanganan pornografi di akhir tahun anggaran. (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pelaksana program pencegahan dan penanganan pornografi menyampaikan laporan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilakukan kepada Ketua GTP3. (2) Laporan pelaksanaan program dan kegiatan pencegahan dan penanganan pornografi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit satu kali dalam setahun. (3) Bentuk pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan RAN Pencegahan dan Penanganan Pornografi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komponen GTP3 sesuai dengan tugas dan fungsinya. (2) Pembiayaan koordinasi dan kesekretariatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan RAN Pencegahan dan Penanganan Pornografi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Agama.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.djpp.kemenkumham.go.id

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 November 2013 MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT

AGUNG LAKSONO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 November 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id