Peraturan Menteri Nomor 78-permen-kp-2020 Tahun 2020 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI RISET DAN OBSERVASI LAUT

(1) Balai Riset dan Observasi Laut berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan yang menangani riset kelautan dan perikanan. (2) Balai Riset dan Observasi Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala.

Balai Riset dan Observasi Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan riset dan observasi sumber daya laut.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Balai Riset dan Observasi Laut menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan di bidang riset dan observasi laut; b. pelaksanaan riset dan observasi sumber daya laut di bidang fisika dan kimia kelautan, daerah potensial penangkapan ikan, dan perubahan iklim dengan memanfaatkan teknologi observasi laut, penginderaan jauh kelautan, dan pemodelan laut; wwww.peraturan.go.id

c. pelayanan teknis, jasa, informasi, komunikasi, dan kerja sama riset; d. pengelolaan prasarana dan sarana riset; dan e. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

(1) Susunan organisasi Balai Riset dan Observasi Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) terdiri atas: a. Subbagian Umum; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Struktur organisasi Balai Riset dan Observasi Laut tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, pelaporan, urusan keuangan, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan, kearsipan, dokumentasi, rumah tangga, serta pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan.

wwww.peraturan.go.id

Pada Balai Riset dan Observasi Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Riset dan Observasi Laut sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Balai Riset dan Observasi Laut. (3) Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas Balai Riset dan Observasi Laut. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian tugas Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional diatur dengan Peraturan Menteri.

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) terdiri dari berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. wwww.peraturan.go.id

(2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7

ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan analisis beban kerja. (3) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Balai Riset dan Observasi Laut harus menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antarunit organisasi lingkup Balai Riset dan Observasi Laut.

Kepala Balai Riset dan Observasi Laut menyampaikan laporan kepada kepala badan yang menangani riset kelautan dan perikanan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Balai Riset dan Observasi Laut harus menyusun peta jabatan berdasarkan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan lingkup Balai Riset dan Observasi Laut.

wwww.peraturan.go.id

Setiap unsur di lingkup Balai Riset dan Observasi Laut dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkup Balai Riset dan Observasi Laut maupun dalam hubungan antarinstansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

Setiap pimpinan pada unit organisasi Balai Riset dan Observasi Laut harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Setiap pimpinan pada unit organisasi Balai Riset dan Observasi Laut bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Setiap pimpinan pada unit organisasi Balai Riset dan Observasi Laut wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setiap pimpinan pada unit organisasi Balai Riset dan Observasi Laut wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan langsung dan wwww.peraturan.go.id

menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi pada Balai Riset dan Observasi Laut dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

(1) Kepala Balai Riset dan Observasi Laut merupakan Jabatan Administrator atau jabatan struktural eselon III.a. (2) Kepala Subbagian Umum pada Balai Riset dan Observasi Laut merupakan Jabatan Pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.

Balai Riset dan Observasi Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) berlokasi di Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali.

wwww.peraturan.go.id

Perubahan atas susunan organisasi dan tata kerja menurut Peraturan Menteri ini ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan lingkup Balai Riset dan Observasi Laut berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 11/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Riset dan Observasi Laut (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2017 Nomor 487), tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkatnya pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan wwww.peraturan.go.id

pelaksanaan dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 11/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Riset dan Observasi Laut (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2017 Nomor 487), dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 11/PERMEN- KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Riset dan Observasi Laut (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2017 Nomor 487), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

wwww.peraturan.go.id

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Desember 2020

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2020

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LEMBAR PENGESAHAN NO. PEJABAT PARAF

1. Kepala BRSDMKP

2. Sekretaris BRSDMKP

3. Kepala Biro Hukum dan Organisasi

wwww.peraturan.go.id

STRUKTUR ORGANISASI BALAI RISET DAN OBSERVASI LAUT

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN

NOMOR 78/PERMEN-KP/2020 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI RISET DAN OBSERVASI LAUT KEPALA KOORDINATOR DAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUBBAGIAN UMUM wwww.peraturan.go.id