Peraturan Menteri Nomor 21-pmk-010-2011 Tahun 2011 tentang PENGESAHAN PENDIRIAN DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN DAN PERUBAHAN PERATURAN DANA PENSIUN DARI DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Dana Pensiun Lembaga Keuangan adalah dana pensiun lembaga keuangan sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG mengenai dana pensiun.
2. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG mengenai perbankan.
3. Perusahaan Asuransi Jiwa adalah perusahaan asuransi jiwa sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG mengenai usaha perasuransian.
4. Pendiri adalah Bank atau Perusahaan Asuransi Jiwa yang membentuk Dana Pensiun Lembaga Keuangan.
5. Pelaksana Tugas Pengurus adalah pejabat dari Pendiri Dana Pensiun Lembaga Keuangan yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan operasional Dana Pensiun Lembaga Keuangan.
6. Peraturan Dana Pensiun adalah peraturan dana pensiun sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG mengenai dana pensiun.
7. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik INDONESIA.

Bank atau Perusahaan Asuransi Jiwa yang akan mendirikan Dana Pensiun Lembaga Keuangan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. berbentuk badan hukum INDONESIA dan berkantor pusat di INDONESIA; b. paling kurang dalam 1 ( satu) tahun terakhir sebelum mengajukan permohonan, dinyatakan sehat oleh instansi pengawas dari Bank atau Perusahaan Asuransi Jiwa yang bersangkutan; dan c. memiliki kesiapan untuk menyelenggarakan Dana Pensiun Lembaga Keuangan.

(1) Untuk mendapatkan pengesahan pendirian Dana Pensiun Lembaga Keuangan, Pendiri harus mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri c.q. Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan u.p. www.djpp.kemenkumham.go.id

Kepala Biro Dana Pensiun, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dengan menggunakan formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini. (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan: a. fotokopi Anggaran Dasar Pendiri; b. rekomendasi tertulis dari instansi pengawas yang menunjukkan bahwa Pendiri dinyatakan sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b; dan c. bukti kesiapan untuk menyelenggarakan Dana Pensiun Lembaga Keuangan, meliputi:

1. Peraturan Dana Pensiun asli yang ditetapkan Pendiri, dibuat dalam rangkap 2 (dua);
2. program kerja Dana Pensiun Lembaga Keuangan;
3. struktur organisasi Dana Pensiun Lembaga Keuangan yang dilengkapi dengan uraian tugas;
4. manual sistem administrasi dan pengolahan data Dana Pensiun Lembaga Keuangan;
5. Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah bagi Dana Pensiun Lembaga Keuangan;
6. formulir-formulir atau dokumen yang akan digunakan dalam rangka kepesertaan Dana Pensiun Lembaga Keuangan; dan
7. fotokopi keputusan Pendiri mengenai penunjukan Pelaksana Tugas Pengurus. (3) Program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c angka 2 paling kurang disusun untuk periode jangka waktu 2 (dua) tahun, 5 (lima) tahun, dan 10 (sepuluh) tahun serta memuat: a. calon peserta Dana Pensiun Lembaga Keuangan baik perseorangan maupun kelompok atau pemberi kerja yang akan ikut serta dalam program pensiun, dan langkah-langkah yang dilakukan untuk mewujudkannya; dan b. proyeksi biaya yang diperlukan oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan dan besarnya imbalan jasa yang akan diterima oleh Pendiri atas penyelenggaraan Dana Pensiun Lembaga Keuangan. www.djpp.kemenkumham.go.id

(4) Fotokopi Keputusan Pendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c angka 7 harus disertai dengan: a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk dari Pelaksana Tugas Pengurus yang ditunjuk; b. pernyataan tertulis dari Pelaksana Tugas Pengurus untuk mengelola Dana Pensiun Lembaga Keuangan sesuai Peraturan Dana Pensiun dan peraturan perundangan di bidang dana pensiun; c. fotokopi tanda lulus ujian pengetahuan dasar di bidang dana pensiun bagi Pelaksana Tugas Pengurus; dan d. fotokopi tanda bukti kelulusan penilaian kemampuan dan kepatutan dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan bagi Pelaksana Tugas Pengurus.

(1) Untuk mendapatkan pengesahan atas perubahan Peraturan Dana Pensiun, Pendiri harus mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri c.q Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan u.p. Kepala Biro Dana Pensiun, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dengan menggunakan formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini. (2) Pengajuan permohonan pengesahan atas perubahan Peraturan Dana Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan: a. Peraturan Dana Pensiun asli yang ditetapkan Pendiri, dibuat dalam rangkap 2 (dua); dan b. pokok-pokok perubahan dan uraian tentang latar belakang dan tujuan setiap pokok perubahan Peraturan Dana Pensiun. (3) Dalam hal latar belakang perubahan Peraturan Dana Pensiun didasarkan atas perubahan nama Pendiri, pengajuan permohonan pengesahan atas perubahan Peraturan Dana Pensiun selain harus menyampaikan Peraturan Dana Pensiun dan pokok-pokok perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga melampirkan: a. fotokopi anggaran dasar Pendiri yang memuat perubahan nama Pendiri; dan b. fotokopi ijin usaha Pendiri. www.djpp.kemenkumham.go.id

Permohonan dan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 harus disusun dalam Bahasa INDONESIA.

(1) Peraturan Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c angka 1 dan Pasal 4 ayat (2) huruf a, setelah disahkan oleh Menteri, satu diantaranya dikembalikan kepada Pendiri dan yang lainnya disimpan di Kementerian Keuangan. (2) Dalam hal terdapat perbedaan di antara kedua Peraturan Dana Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka yang dianggap benar adalah Peraturan Dana Pensiun yang disimpan di Kementerian Keuangan.

Permohonan pengesahan pendirian dan perubahan Peraturan Dana Pensiun yang telah diterima Menteri secara lengkap dan memenuhi ketentuan perundangan di bidang Dana Pensiun sebelum Peraturan Menteri Keuangan ini berlaku, diproses berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 228/KMK.017/1993 tentang Tata Cara Permohonan Pengesahan Pendirian Dana Pensiun Lembaga Keuangan Dan Pengesahan Atas Perubahan Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 802/KMK.01/1993.

Persyaratan dokumen fotokopi tanda bukti kelulusan penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf d, tidak berlaku bagi Dana Pensiun Lembaga Keuangan yang pendiriannya disahkan sebelum tanggal 12 Februari 2011.

Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 228/KMK.017/1993 tentang Tata Cara Permohonan Pengesahan Pendirian Dana Pensiun Lembaga Keuangan dan Pengesahan Atas Perubahan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan www.djpp.kemenkumham.go.id

sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 802/KMK.01/1993, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Februari 2011 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, AGUS D.W. MARTOWARDOJO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 Februari 2011 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, PATRIALIS AKBAR www.djpp.kemenkumham.go.id