Peraturan Menteri Nomor 206-pmk-02-2017 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Iuran dan Pelaporan Penyelenggaraan Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil dan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Aparatur Sipil Negara
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1.
Tabungan
Hari
Tua
Pegawai
Negeri
Sipil
yang
selanjutnya disingkat THT PNS adalah program
tabungan
hari
tua
bagi
pegawai
negeri
sipil
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial
Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2013 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25
Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri
Sipil.
2.
Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat
JKK adalah perlindungan atas risiko kecelakaan kerja
atau
penyakit
akibat
kerja
berupa
perawatan,
santunan, dan tunjangan cacat bagi Aparatur Sipil
Negara.
3.
Jaminan Kematian yang selanjutnya disebut JKM
adalah perlindungan atas risiko kematian bukan
akibat kecelakaan kerja berupa santunan kematian
bagi Aparatur Sipil Negara.
4.
Kekayaan yang Diperkenankan adalah kekayaan yang
diperhitungkan dalam tingkat solvabilitas.
5.
Pengelola
Program
adalah
badan
hukum
yang
mengelola program THT PNS dan program JKK dan
JKM.
6.
Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang mengenai perbankan.
7.
Bursa Efek adalah bursa efek sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang mengenai pasar
modal.
8.
Surat Berharga Negara adalah surat berharga yang
diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia
termasuk surat utang negara sebagaimana
www.peraturan.go.id
2017, No.1957
dimaksud dalam Undang-Undang mengenai surat
utang negara dan surat berharga syariah negara.
9.
Manajer
Investasi
adalah
manajer
investasi
sebagaimana
dimaksud
dalam
Undang-Undang
mengenai pasar modal.
10. Reksa dana adalah reksa dana sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang mengenai pasar modal.
11. Anak Perusahaan adalah Perseroan Terbatas yang
sebagian besar sahamnya dimiliki oleh Pengelola
Program.
- Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 8
Kekayaan yang Diperkenankan dalam bentuk investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a untuk program THT PNS ditempatkan dalam instrumen investasi, yang meliputi: a. Surat Berharga Negara; b. deposito pada Bank; c. saham yang diperdagangkan di Bursa Efek; d. obligasi yang paling rendah memiliki peringkat BBB atau yang setara dari perusahaan pemeringkat efek yang telah memperoleh izin dari lembaga pengawas di bidang pasar modal; e. obligasi dengan mata uang asing yang dikeluarkan oleh:
Badan Usaha Milik Negara;
anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara, yang memiliki peringkat paling rendah satu poin
di bawah peringkat risiko kredit Negara Republik Indonesia yang dikeluarkan oleh lembaga pemeringkat yang diakui secara internasional; dan/ataubadan usaha swasta yang di dalamnya terdapat saham Pemerintah paling sedikit 10% (sepuluh persen), yang memiliki peringkat paling rendah sama dengan peringkat risiko kredit Negara Republik www.peraturan.go.id 2017, No.1957 Indonesia yang dikeluarkan oleh lembaga pemeringkat yang diakui secara internasional; f. sukuk yang paling rendah memiliki peringkat BBB atau yang setara dari perusahaan pemeringkat efek yang telah memperoleh izin dari lembaga pengawas di bidang pasar modal; g. medium term notes yang diterbitkan oleh:
Badan Usaha Milik Negara;
anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara, yang memiliki peringkat paling rendah BBB atau yang setara dari perusahaan pemeringkat efek yang telah memperoleh izin dari lembaga pengawas di bidang pasar modal; dan/atau
badan usaha swasta yang di dalamnya terdapat saham Pemerintah paling sedikit 10% (sepuluh persen), yang memiliki peringkat paling rendah BBB+ atau yang setara dari perusahaan pemeringkat efek yang telah memperoleh izin dari lembaga pengawas
di bidang pasar modal; h. utang subordinasi yang diterbitkan oleh:Badan Usaha Milik Negara;
anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara, yang memiliki peringkat paling rendah BBB atau yang setara dari perusahaan pemeringkat efek yang telah memperoleh izin dari lembaga pengawas di bidang pasar modal; dan/atau
badan usaha swasta yang di dalamnya terdapat saham Pemerintah paling sedikit 10% (sepuluh persen), yang memiliki peringkat paling rendah BBB+ atau yang setara dari perusahaan pemeringkat efek yang telah memperoleh izin dari lembaga pengawas
di bidang pasar modal; i. reksa dana berupa:reksa dana pasar uang, reksa dana pendapatan tetap, reksa dana campuran, dan reksa dana saham;
reksa dana terproteksi, reksa dana dengan penjaminan, dan reksa dana indeks;
www.peraturan.go.id 2017, No.1957reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas;
reksa dana yang saham atau unit penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek; dan
reksa dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif pada proyek infrastruktur yang mendapat penjaminan dari Pemerintah; j. efek beragun aset yang diterbitkan berdasarkan kontrak investasi kolektif dan telah mendapat pernyataan efektif dari lembaga pengawas di bidang pasar modal; k. unit penyertaan dana investasi real estat yang telah mendapat pernyataan efektif lembaga pengawas
di bidang pasar modal; l. penyertaan langsung; m. pinjaman dana yang diberikan kepada Anak Perusahaan dengan ketentuan:digunakan hanya untuk modal kerja dan investasi;
memberikan tingkat bunga paling sedikit 2% (dua persen) di atas tingkat suku bunga acuan Bank Indonesia; dan
memperhatikan kemampuan Anak Perusahaan untuk mengembalikan pinjaman; dan/atau n. tanah, bangunan, dan/atau bangunan dengan hak strata (strata title) dengan ketentuan:
dilengkapi dengan bukti kepemilikan atau bukti proses hukum pengalihan kepemilikan atas nama Pengelola Program;
memberikan penghasilan ke program THT PNS; dan
tidak ditempatkan pada tanah, bangunan, atau tanah dengan bangunan yang sedang diagunkan, dalam sengketa, atau diblokir pihak lain.
Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
www.peraturan.go.id 2017, No.1957
Pasal 9
Penilaian atas Kekayaan Yang Diperkenankan dalam
bentuk investasi untuk program THT PNS sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 dengan ketentuan:
a. Surat Berharga Negara, berdasarkan nilai pasar wajar
yang ditetapkan oleh lembaga penilaian harga efek yang
telah memperoleh izin dari lembaga pengawas di bidang
pasar modal atau lembaga penilaian harga efek yang
telah diakui secara internasional;
b. deposito, deposito berjangka termasuk deposit on call
dan sertifikat deposito yang tidak dapat diperdagangkan
(non
negotiable
certificate
deposit)
pada
Bank,
berdasarkan nilai nominal;
c. deposito,
berupa
sertifikat
deposito
yang
dapat
diperdagangkan (negotiable certificate deposit) pada
Bank Pemerintah, berdasarkan nilai diskonto;
d. saham
yang
diperdagangkan
di
Bursa
Efek,
berdasarkan nilai pasar dengan menggunakan informasi
harga penutupan terakhir di Bursa Efek;
e. obligasi dan sukuk, berdasarkan nilai pasar wajar yang
ditetapkan oleh lembaga penilaian harga efek yang telah
memperoleh izin dari lembaga pengawas di bidang pasar
modal;
f. obligasi dengan mata uang asing, berdasarkan nilai
pasar wajar yang ditetapkan oleh lembaga penilaian
harga efek yang telah diakui secara internasional;
g. medium term notes, berdasarkan nilai diskonto atau
nilai pasar wajar yang ditetapkan oleh lembaga
penilaian harga efek yang telah memperoleh izin dari
lembaga pengawas di bidang pasar modal;
h. utang subordinasi, berdasarkan nilai pasar wajar yang
ditetapkan oleh lembaga penilaian harga efek yang telah
memperoleh izin dari lembaga pengawas di bidang pasar
modal;
i. reksa dana berupa:
reksa dana pasar uang, reksa dana pendapatan tetap, reksa dana campuran, dan reksa dana saham; www.peraturan.go.id 2017, No.1957
reksa dana terproteksi, reksa dana dengan penjaminan, dan reksa dana indeks;
reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas;
reksa dana yang saham atau unit penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek; dan
reksa dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif, berdasarkan nilai aktiva bersih; j. efek beragun aset yang diterbitkan berdasarkan kontrak investasi kolektif, berdasarkan nilai pasar; k. unit penyertaan dana investasi real estat, berdasarkan nilai aktiva bersih; l. penyertaan langsung, berdasarkan standar akuntansi yang berlaku; m. pinjaman dana yang diberikan kepada Anak Perusahaan, berdasarkan standar akuntansi yang berlaku; dan/atau n. tanah dan bangunan berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) atau nilai yang ditetapkan oleh lembaga penilai yang terdaftar pada instansi yang berwenang.
Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 10
(1) Pembatasan atas Kekayaan yang Diperkenankan dalam
bentuk investasi untuk program THT PNS sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 harus dilakukan dengan
ketentuan:
a. investasi berupa Surat Berharga Negara, paling
sedikit 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh
investasi;
b. investasi
berupa
deposito,
untuk
setiap
Bank
masing-masing paling tinggi 20% (dua puluh persen)
dari jumlah seluruh investasi;
www.peraturan.go.id
2017, No.1957
c. investasi berupa saham yang emitennya adalah
badan hukum Indonesia, untuk setiap emiten
masing-masing paling tinggi 10% (sepuluh persen)
dari jumlah seluruh investasi, dan seluruhnya paling
tinggi 40% (empat puluh persen) dari jumlah seluruh
investasi;
d. investasi berupa obligasi, untuk setiap emiten
masing-masing paling tinggi 10% (sepuluh persen)
dari jumlah seluruh investasi, dan seluruhnya paling
tinggi 50% (lima puluh persen) dari jumlah seluruh
investasi;
e. investasi berupa obligasi dengan mata uang asing
yang dikeluarkan oleh badan usaha swasta yang
di dalamnya terdapat saham Pemerintah paling
sedikit 10% (sepuluh persen), untuk setiap emiten
masing-masing paling tinggi 2% (dua persen) dari
jumlah seluruh investasi, dan seluruhnya paling
tinggi 5% (lima persen) dari jumlah seluruh investasi
yang merupakan bagian dari investasi
berupa
obligasi sebagaimana dimaksud dalam huruf d;
f. investasi berupa sukuk, untuk setiap emiten masing-
masing paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari
jumlah seluruh investasi, dan seluruhnya paling
tinggi 50% (lima puluh persen) dari jumlah seluruh
investasi;
g. investasi berupa medium term notes, untuk setiap
emiten masing-masing paling tinggi 2% (dua persen)
dari jumlah seluruh investasi dan seluruhnya paling
tinggi 5% (lima persen) dari jumlah seluruh investasi;
h. investasi berupa utang subordinasi, untuk setiap
emiten masing-masing paling tinggi 50% (lima puluh
persen)
dari
jumlah
utang
subordinasi
yang
diterbitkan oleh emiten dan seluruhnya paling tinggi
5% (lima persen) dari jumlah seluruh investasi;
i. investasi berupa unit penyertaan reksa dana, untuk
setiap Manajer Investasi masing-masing paling tinggi
20% (dua puluh persen) dari jumlah seluruh
www.peraturan.go.id
2017, No.1957
investasi, dan seluruhnya paling tinggi 50% (lima
puluh persen) dari jumlah seluruh investasi;
j. investasi berupa efek beragun aset, untuk setiap
Manajer Investasi masing-masing paling tinggi 10%
(sepuluh persen) dari jumlah seluruh investasi dan
seluruhnya paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari
jumlah seluruh investasi;
k. investasi berupa unit penyertaan dana investasi real
estat, untuk setiap Manajer Investasi masing-masing
paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah
seluruh investasi, dan seluruhnya paling tinggi 20%
(dua puluh persen) dari jumlah seluruh investasi;
l. investasi berupa penyertaan langsung, untuk setiap
pihak masing-masing paling tinggi 5% (lima persen)
dari jumlah seluruh investasi dan seluruhnya paling
tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh
investasi;
m. investasi berupa pinjaman dana yang diberikan
kepada
Anak
Perusahaan
dilakukan
dengan
ketentuan:
pinjaman dapat diberikan paling tinggi sebesar persentase kepemilikan saham Pengelola Program pada Anak Perusahaan;
pinjaman dana kepada setiap Anak Perusahaan masing-masing paling tinggi 1% (satu persen) dari jumlah seluruh investasi; dan
pinjaman dana kepada seluruh Anak Perusahaan paling tinggi 3% (tiga persen) dari jumlah seluruh investasi; dan/atau n. investasi berupa tanah, bangunan, dan/atau bangunan dengan hak strata (strata title), untuk setiap pihak masing-masing paling tinggi 2% (dua persen) dari jumlah seluruh investasi, dan jumlah seluruhnya paling tinggi 5% (lima persen) dari jumlah seluruh investasi. (2) Jumlah seluruh investasi dalam bentuk obligasi dan sukuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d www.peraturan.go.id 2017, No.1957 dan huruf f seluruhnya paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari jumlah seluruh investasi.
Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 28
(1) Pengelola
Program
dilarang
memiliki
dan/atau
menempatkan Kekayaan yang Diperkenankan dalam
bentuk investasi pada:
a. instrumen derivatif dan/atau instrumen turunan
surat berharga yang diperoleh sebagai bagian yang
melekat pada suatu surat berharga, kecuali dalam
rangka right issue atas saham yang telah dimiliki;
b. instrumen
perdagangan
berjangka,
baik
untuk
perdagangan komoditi maupun perdagangan valuta
asing;
c. instrumen investasi di luar negeri;
d. perusahaan yang sebagian atau seluruh sahamnya
dimiliki oleh direksi, komisaris, atau pejabat negara
selaku pribadi;
e. perusahaan yang sebagian atau seluruh sahamnya
dimiliki oleh keluarga sampai derajat kedua menurut
garis lurus maupun garis ke samping, termasuk
menantu
atau
ipar
dari
pihak
sebagaimana
dimaksud pada huruf d; dan/atau
f. pinjaman dana kepada Anak Perusahaan dalam
rangka penyehatan likuiditas.
(2) Pengelola Program dilarang melakukan penempatan
baru dalam instrumen investasi yang menyebabkan
jumlah seluruh investasi melebihi batasan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 13, dan Pasal 14
ayat (1).
- Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Iuran dan Pelaporan Penyelenggaraan Program Tabungan Hari www.peraturan.go.id 2017, No.1957 Tua Pegawai Negeri Sipil dan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2163) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018.
www.peraturan.go.id 2017, No.1957 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Desember 2017
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
SRI MULYANI INDRAWATI
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Desember 2017
DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
ttd WIDODO EKATJAHJANA
www.peraturan.go.id
2017, No.1957
LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 206/PMK.02/2017
TENTANG
TATA CARA PENGELOLAAN IURAN DAN PELAPORAN
PENYELENGGARAAN PROGRAM TABUNGAN HARI TUA
PEGAWAI
NEGERI
SIPIL
DAN
PROGRAM
JAMINAN
KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN APARATUR
SIPIL NEGARA
FORMAT LAPORAN KEUANGAN PROGRAM TABUNGAN HARI TUA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN APARATUR SIPIL NEGARA
A. Format Halaman Depan B. Format Profil C. Format Daftar Isi D. Format Neraca E. Format Laba Rugi (1) F. Format Laba Rugi (2) G. Format Laba Rugi (3) H. Format Laporan Arus Kas I. Format Laporan Perubahan Modal J. Format Laporan Rasio Kesehatan Keuangan (1) K. Format Laporan Rasio Kesehatan Keuangan (2) L. Format Laporan Rasio Diklat M. Format Laporan Kekayaan dan Kewajiban SAP (1) N. Format Laporan Kekayaan dan Kewajiban SAP (2) O. Format Laporan Kekayaan dan Kewajiban SAP (3) P. Format Laporan Kekayaan dan Kewajiban SAP (4) Q. Format Laporan Kekayaan dan Kewajiban SAP (5) R. Format Laporan Rincian A-1 Surat Berharga Negara S. Format Laporan Rincian B-1 Deposito pada Bank T. Format Laporan Rincian C-1 Saham www.peraturan.go.id 2017, No.1957 U. Format Laporan Rincian D-1 Obligasi V. Format Laporan Rincian E-1 Obligasi dengan Mata Uang Asing W. Format Laporan Rincian F-1 Sukuk X. Format Laporan Rincian G-1 Medium Term Notes Y. Format Laporan Rincian H-1 Utang Subordinasi Z. Format Laporan Rincian I-1 Reksa Dana (1) AA. Format Laporan Rincian J-1 Reksa Dana (2) AB. Format Laporan Rincian K-1 Reksa Dana (3) AC. Format Laporan Rincian L-1 Reksa Dana (4) AD. Format Laporan Rincian M-1 Reksa Dana (5) AE. Format Laporan Rincian N-1 Efek Beragun Aset AF. Format Laporan Rincian O-1 Unit Penyertaan Real Estat AG. Format Laporan Rincian P-1 Penyertaan Langsung AH. Format Laporan Rincian Q-1 Pinjaman Dana Kepada Anak Perusahaan AI. Format Laporan Rincian R-1 Tanah dan Bangunan AJ. Format Laporan Rincian S-1 Piutang Iuran (1) AK. Format Laporan Rincian T-1 Piutang Iuran (2) AL. Format Laporan Rincian U-1 Piutang Investasi AM. Format Laporan Rincian V-1 Piutang Hasil Investasi AN. Format Laporan Rincian W-1 Tanah, Bangunan dengan Hak Strata (Strata Title) atau Tanah dengan Bangunan AO. Format Laporan Rincian X-1 Utang Klaim AP. Format Laporan Rincian Y-1 Utang Investasi AQ. Format Laporan Rincian Z-1 Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan AR. Format Laporan Rincian AA-1 Cadangan Teknis AS. Format Laporan Rincian AB-1 Kewajiban Jangka Pendek yang Masih Harus Dibayar AT. Format Laporan Rincian AC-1 Pendapatan Premi AU. Format Laporan Rincian AD-1 Hasil Investasi AV. Format Laporan Rincian AE-1 Beban Klaim dan Manfaat (1) AW. Format Laporan Rincian AF-1 Beban Klaim dan Manfaat (2) AX. Format Laporan Rincian AG-1 Kekayaan dan Kewajiban Lancar AY. Format Laporan Rincian AH-1 Perkembangan Portepel
A. FORMAT HALAMAN DEPAN www.peraturan.go.id 2017, No.1957
Kepada
Yth. Direktur Jenderal Anggaran
Kementerian Keuangan
Gedung Sutikno Slamet Lantai 12
Jalan Dr. Wahidin Nomor 1
Jakarta – 10710
LAPORAN KEUANGAN PROGRAM TABUNGAN HARI TUA PEGAWAI NEGERI SIPIL PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN APARATUR SIPIL NEGARA Per ………../ Triwulan ……….. Tahun ……….. *)
PENGELOLA PROGRAM
*) Diisi sesuai dengan jenis laporan (triwulanan dan tahunan). B. FORMAT PROFIL www.peraturan.go.id 2017, No.1957
LAPORAN KEUANGAN PROGRAM TABUNGAN HARI TUA PEGAWAI NEGERI SIPIL, PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA, DAN JAMINAN KEMATIAN APARATUR SIPIL NEGARA Per ………../ Triwulan ……….. Tahun ……….. *)
Nama Perusahaan : Alamat lengkap : Telepon dan Fax. : E-mail : NPWP : No. dan Tgl Izin Usaha : Jumlah Cabang/ Perwakilan : Auditor Eksternal : Pemegang Saham : Nama Pemegang Saham Kepemilikan Saham Rupiah Persentase
Total
10 Direksi dan Komisaris
Direksi
Komisaris
Nama Jabatan Nama Jabatan
11 Contact Person terkait dengan isi laporan Nama Jabatan Email No Telp/ HP
…………… PT Taspen (Persero)
(Nama Direksi)
Direksi
*) Diisi sesuai dengan jenis laporan (triwulanan dan tahunan). www.peraturan.go.id 2017, No.1957
C. FORMAT DAFTAR ISI
LAPORAN KEUANGAN PROGRAM TABUNGAN HARI TUA PEGAWAI NEGERI SIPIL, PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN APARATUR SIPIL NEGARA Per ………../ Triwulan ……….. Tahun ……….. *)
DAFTAR ISI Halaman I Neraca
II Perhitungan Laba / Rugi …
II.1 Perhitungan Laba / Rugi Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil
…
II.2 Perhitungan Laba / Rugi Program Jaminan Kecelakaan Kerja Aparatur Sipil Negara
…
II.3 Perhitungan Laba / Rugi Program Jaminan Kematian Aparatur Sipil Negara … III Laporan Arus Kas … IV Laporan Perubahan Modal ... V Rasio Kesehatan Keuangan …
A. Batas Tingkat Solvabilitas ...
B. Rasio Selain Batas Tingkat Solvabilitas … VI Rasio Biaya Diklat dan Biaya Pegawai, Direksi, dan Komisaris … VII Perhitungan Kekayaan dan Kewajiban SAP …
Sub A Penempatan Investasi Bukan Pada Satu Pihak …
Sub B Penempatan Investasi Pada Satu Pihak
…
I Penempatan Investasi Pada Satu Perusahaan …
II Penempatan Investasi Pada Satu Group Afiliasi
...
Sub C Daftar Perusahaan Terafiliasi
…
Rincian
A-1 Surat Berharga Negara
B-1 Deposito pada Bank
C-1 Saham
D-1 Obligasi
E-1 Obligasi dengan Mata Uang Asing
F-1 Sukuk
G-1 Medium Term Notes
H-1 Utang Subordinasi
I-1 Reksa Dana pasar uang, Reksa Dana pendapatan tetap, Reksa Dana campuran, dan Reksa Dana saham
J-1 Reksa Dana terproteksi, Reksa Dana dengan penjaminan, Reksa Dana Indeks
K-1 Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas
L-1 Reksa Dana yang saham atau unit penyertaannya diperdagangkan di BEI
M-1 Reksa Dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif
N-1 Efek Beragun Aset
O-1 Unit Penyertaan Real Estat
P-1 Penyertaan Langsung
Q-1 Pinjaman Dana Kepada Anak Perusahaan
R-1 Tanah dan Bangunan
S-1 Piutang Iuran (1)
T-1 Piutang Iuran (2)
U-1 Piutang Investasi
V-1 Piutang Hasil Investasi
W-1 Tanah, Bangunan Dengan Hak Strata (Strata Title) Atau Tanah Dengan Bangunan yang Dipakai Sendiri
X-1 Utang Klaim
Y-1 Utang Investasi
Z-1 Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan
AA-1 Cadangan Teknis
AB-1
Kewajiban Jangka Pendek Yang Masih Harus Dibayar
AC-1
Pendapatan Premi
AD-1 Hasil Investasi
AE-1
Beban Klaim Dan Manfaat (1)
AF-1
Beban Klaim Dan Manfaat (2)
AG-1 Kekayaan Dan Kewajiban Lancar
AH-1 Perkembangan Portepel
...
*) Diisi sesuai dengan jenis laporan (triwulanan dan tahunan). www.peraturan.go.id 2017, No.1957
D. FORMAT NERACA
PENGELOLA PROGRAM I. NERACA ROGRAM TABUNGAN HARI TUA PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN APARATUR SIPIL NEGARA NON KONSOLIDASI Per ... dan … Triwulan… Tahun… *) dan Triwulan... Tahun ...
(dalam jutaan rupiah) Tahun .. Tahun … No. URAIAN Rincian Triwulan .. Triwulan .. SAK SAP SAK SAP (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
AKTIVA
Investasi
Surat Berharga Negara A-1
Deposito pada Bank B-1
Saham
C-1
Obligasi D-1
Obligasi dengan mata uang asing D-2
Sukuk
E-1
Medium Term Notes F-1
Utang Subordinasi G-1
Reksa Dana pasar uang, Reksa Dana pendapatan tetap, Reksa Dana campuran, dan Reksa Dana saham H-1
Reksa Dana terproteksi, Reksa Dana dengan penjaminan, Reksa Dana Indeks I-1
Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas J-1
Reksa Dana yang saham atau unit penyertaannya diperdagangkan di BEI K-1
Reksa Dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif L-1
Efek beragun aset M-1
Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat N-1
Penyertaan Langsung O-1
Pinjaman Dana Kepada Anak Perusahaan P-1
Tanah dan Bangunan Q-1
Investasi Lainnya
Jumlah Investasi
Bukan Investasi
Kas dan Bank
Piutang iuran untuk Program THT, JKK dan JKM R-1
Piutang iuran atas kewajiban masa lalu (past service liability) Program THT PNS S-1
Piutang Investasi T-1
Piutang Hasil Investasi U-1
Tanah, bangunan dengan hak strata (strata title) atau tanah dengan bangunan, yang dipakai sendiri V-1
Aktiva Tetap Lain
Aktiva Lain
Jumlah Bukan Investasi
JUMLAH AKTIVA
PASIVA
Kewajiban
Utang
Utang Klaim W-1
Utang Investasi X-1
Jumlah Utang
Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan dan Cadangan Teknis
Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan Y-1
Cadangan Teknis
Z-1
Jumlah Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan dan Cadangan Teknis
Kewajiban Lainnya AA-1
Jumlah Kewajiban
Pinjaman Subordinasi
Modal Sendiri
Modal Disetor
Agio Saham
Cadangan
Kenaikan (Penurunan) Surat Berharga
Selisih Penilaian Aktiva Tetap
Saldo Laba
Selisih Penilaian Berdasar SAK & SAP
Kekayaan Yang Tidak Diperkenankan
Jumlah Modal Sendiri
JUMLAH PASIVA
*) Diisi sesuai dengan jenis laporan (triwulanan dan tahunan). www.peraturan.go.id 2017, No.1957 E. FORMAT LABA RUGI (1)
PENGELOLA PROGRAM II. PERHITUNGAN LABA / RUGI
- PROGRAM TABUNGAN HARI TUA PEGAWAI NEGERI SIPIL
Untuk Periode Yang Berakhir
Per ... dan … Triwulan… Tahun… *) dan Triwulan... Tahun ...
(dalam jutaan rupiah) Tahun…. Tahun…. Akumulasi No. URAIAN Rincian Triwulan… Triwulan… Tri I … Tri … (1) (2) (3) (4) (5) (6)
PENDAPATAN
Pendapatan Premi
AB-1
Hasil Investasi AC-1
Pendapatan PSL Pemerintah
Pendapatan Lain
Jumlah Pendapatan
BEBAN
Beban Klaim dan Manfaat AD-1
a. Klaim
b. Kenaikan (Penurunan) KMPMD
Jumlah Beban Klaim dan Manfaat
Beban Investasi
Beban Usaha
Beban Lain
Jumlah Beban
LABA (RUGI) SEBELUM
PAJAK
PAJAK PENGHASILAN
LABA SETELAH PAJAK
Catatan: *) KMPMD = Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan
*) Diisi sesuai dengan jenis laporan (triwulanan dan tahunan).
www.peraturan.go.id 2017, No.1957 F. FORMAT LABA RUGI (2)
PENGELOLA PROGRAM
II. PERHITUNGAN LABA / RUGI
2. PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
Untuk Periode Yang Berakhir
Per ... dan …
Triwulan… Tahun… *) dan Triwulan... Tahun ...
(dalam jutaan rupiah) Tahun…. Tahun…. Akumulasi No. URAIAN Rincian Triwulan… Triwulan… Tri I … Tri … (1) (2) (3) (4) (5) (6)
PENDAPATAN
Pendapatan Premi
AB-1
Hasil Investasi AC-1
Pendapatan Lain
Jumlah Pendapatan
BEBAN
Beban Klaim dan Manfaat
a. Klaim AD-2
b. Kenaikan (Penurunan) Cadangan Teknis
Jumlah Beban Klaim dan Manfaat
11 Beban Investasi
12 Beban Usaha
13 Beban Lain
Jumlah Beban
15 LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
16 PAJAK PENGHASILAN
17 LABA SETELAH PAJAK
*) Diisi sesuai dengan jenis laporan (triwulanan dan tahunan). www.peraturan.go.id 2017, No.1957
G. FORMAT LABA RUGI (3)
PENGELOLA PROGRAM
II. PERHITUNGAN LABA / RUGI
3. PROGRAM JAMINAN KEMATIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
Untuk Periode Yang Berakhir
Per ... dan …
Triwulan… Tahun… *) dan Triwulan... Tahun ...
(dalam jutaan rupiah) Tahun…. Tahun…. Akumulasi No. URAIAN Rincian Triwulan… Triwulan… Tri I … Tri … (1) (2) (3) (4) (5) (6)
PENDAPATAN
Pendapatan Premi
AB-1
Hasil Investasi AC-1
Pendapatan Lain
Jumlah Pendapatan
BEBAN
Beban Klaim dan Manfaat
a. Klaim AD-2
b. Kenaikan (Penurunan) Cadangan Teknis
Jumlah Beban Klaim dan Manfaat
11 Beban Investasi
12 Beban Usaha
13 Beban Lain
Jumlah Beban
15 LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
16 PAJAK PENGHASILAN
17 LABA SETELAH PAJAK
*) Diisi sesuai dengan jenis laporan (triwulanan dan tahunan). www.peraturan.go.id 2017, No.1957
H. FORMAT LAPORAN ARUS KAS
PENGELOLA PROGRAM
III. LAPORAN ARUS KAS
PROGRAM TABUNGAN HARI TUA PEGAWAI NEGERI SIPIL,
PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA
DAN JAMINAN KEMATIAN APARATUR SIPIL NEGARA
Untuk Periode Yang Berakhir
Per ... dan …
Triwulan… Tahun… *)dan Triwulan... Tahun ...
(dalam jutaan
rupiah)
Keterangan Tahun…. Tahun….
Triwulan…. Triwulan…. A. Saldo Awal :
K a s - B a n k
B Arus Kas dari Aktifitas Operasi
Arus Kas Masuk
P r e m i
PSL Pemberi Kerja
Lain-lain
Jumlah Arus Kas Masuk
Arus Kas Keluar
Klaim (Santunan) Program THT PNS
Klaim (Santunan) Program JKK ASN
Klaim (Santunan) Program JKM ASN
Lain-lain
Jumlah Arus Kas Keluar
Jumlah Arus Kas dari Aktifitas Operasi
C Arus Kas dari Aktifitas Investasi
Arus Kas Masuk
Penerimaan Hasil Investasi
Pencairan Investasi
Penjualan Aktiva Tetap
Lain-lain
Jumlah Arus Kas Masuk
Arus Kas Keluar
Penempatan Investasi
Pembelian Aktiva Tetap
Lain-lain
Jumlah Arus Kas Keluar
Jumlah Arus Kas dari Aktifitas Investasi
D Arus Kas dari Aktifitas Pendanaan
Arus Kas Masuk
Pinjaman Subordinasi
Setoran Modal
Lain-lain
Jumlah Arus Kas Masuk
Arus Kas Keluar
Pembayaran Pinjaman Subordinasi
Pembayaran Dividen
Lain-lain
Jumlah Arus Kas Keluar
Jumlah Arus Kas dari Aktifitas Pendanaan
E
Saldo Akhir Kas (A+B+C+D)
*) Diisi sesuai dengan jenis laporan (triwulanan dan tahunan). www.peraturan.go.id 2017, No.1957
I. FORMAT LAPORAN PERUBAHAN MODAL
PENGELOLA PROGRAM
IV. LAPORAN PERUBAHAN MODAL
PROGRAM TABUNGAN HARI TUA PEGAWAI NEGERI SIPIL,
PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA
DAN JAMINAN KEMATIAN APARATUR SIPIL NEGARA
Untuk Periode Yang Berakhir
Per ... dan …
Triwulan… Tahun… *)dan Triwulan... Tahun ...
(dalam jutaan rupiah) Modal SAK
A. Saldo Awal
B. Penambahan:
Laba periode berjalan
Modal Disetor
Penambahan Lainnya:
a.
b.
Jumlah Penambahan
C. Pengurangan:
Pembayaran Dividen
Pengurangan Lainnya:
a.
b.
Jumlah Pengurangan
D. Saldo Akhir SAK (A+B-C)
Modal SAP
E. Saldo Awal
F. Perubahan Modal SAK (B - C)
G. Kenaikan (penurunan) Selisih Penilaian SAK dan SAP
H.
Kenaikan (penurunan) Kekayaan Yang Tidak
Diperkenankan
I. Saldo Akhir (E + F + G - H)
*) Diisi sesuai dengan jenis laporan (triwulanan dan tahunan). www.peraturan.go.id 2017, No.1957
J. FORMAT LAPORAN RASIO KESEHATAN KEUANGAN (1)
PENGELOLA PROGRAM
V. RASIO KESEHATAN KEUANGAN
PROGRAM TABUNGAN HARI TUA PEGAWAI NEGERI SIPIL,
PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN
APARATUR SIPIL NEGARA
A. BATAS TINGKAT SOLVABILITAS
Per ...
Triwulan… Tahun… *)
(dalam jutaan rupiah) Keterangan Tahun…. Tahun….
Triwulan…. Triwulan….
A. Tingkat Solvabilitas
Kekayaan Yang Diperkenankan
Kewajiban (kecuali Pinjaman Subordinasi)
Jumlah Tingkat Solvabilitas
B. Batas Tingkat Solvabilitas Minimum (BTSM)
2% x (KMPMD+Utang Klaim Program THT PNS+Cadangan Teknis Program JKK dan JKM)
Jumlah BTSM
C. Kelebihan (Kekurangan) Batas Tingkat Solvabilitas
D. Rasio Pencapaian Solvabilitas (dalam %) *)
*) Jumlah Tingkat Solvabilitas dibagi dengan Jumlah BTSM
Dalam hal Perusahaan mengalami kekurangan solvabilitas, jumlah dana yang dibutuhkan
untuk mencapai rasio RBC 100.00%
*) Diisi sesuai dengan jenis laporan (triwulanan dan tahunan). www.peraturan.go.id 2017, No.1957
K. FORMAT LAPORAN RASIO KESEHATAN KEUANGAN (2)
PENGELOLA PROGRAM
V. RASIO KESEHATAN KEUANGAN
PROGRAM TABUNGAN HARI TUA PEGAWAI NEGERI SIPIL,
PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN
APARATUR SIPIL NEGARA
B. RASIO SELAIN BATAS TINGKAT SOLVABILITAS
Per ...
Triwulan… Tahun… *)
(dalam jutaan rupiah )
Tahun…. Tahun…. No. Uraian Triwulan…. Triwulan…. (1) (2) (3) (4)
Likuiditas
a. Kekayaan Lancar (Rincian AC-1)
b. Kewajiban Lancar (Rincian AC-1)
c. Rasio (a : b)
Perimbangan Kekayaan dengan KMPMD+Utang Klaim+Cadangan Teknis
a. Kekayaan (Lihat Neraca pada kolom
SAP) dari no. 1 s/d no …..)
b. Kewajiban Manfaat Polis Masa
Depan+ Utang Klaim+Cadangan
Teknis
c. Rasio (a : b)
Rasio Pendapatan Investasi Program THT PNS, Program JKK dan JKM ASN
a. Pendapatan Investasi
b. Rata-rata Investasi
c. Rasio (a : b)
Rasio Beban Klaim dan Beban Usaha Program THT PNS, Program JKK dan JKM ASN
a. Beban Klaim
b. Beban Usaha
c. Pendapatan Premi
d. Rasio Beban Klaim = a : c
e. Rasio Beban Usaha = b : c
Rasio Perubahan Modal Sendiri
a. Modal Sendiri Tahun/Triwulan
Berjalan
b. Modal Sendiri Tahun/Triwulan Lalu
c. Perubahan Modal Sendiri (a - b)
d. Rasio (c : b)
*) Diisi sesuai dengan jenis laporan (triwulanan dan tahunan). www.peraturan.go.id 2017, No.1957
L. FORMAT LAPORAN RASIO DIKLAT
PENGELOLA PROGRAM
VI. RASIO BIAYA DIKLAT DAN BIAYA PEGAWAI, DIREKSI, DAN
KOMISARIS
PROGRAM TABUNGAN HARI TUA PEGAWAI NEGERI SIPIL, PROGRAM
JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN APARATUR
SIPIL NEGARA
Per ...
Triwulan… Tahun… *)
(Dalam jutaan rupiah)
NO.
URAIAN
BIAYA DIKLAT
ANGGARAN REALISASI
PERSENTASE
(1)
(2)
(3)
(4)
(5) = (4) : (3)
Jumlah
Catatan : Kolom (3) diisi dengan anggaran biaya pendidikan dan latihan untuk satu tahun Kolom (4) diisi dengan realisasi biaya pendidikan dan latihan secara kumulatif sampai dengan periode laporan No. Uraian Anggaran Realisasi
(1) (2) (3) (4)
Biaya Pegawai, Direksi, dan Komisaris
Biaya Pendidikan dan Latihan (Diklat)
a. Diklat Pegawai
b. Diklat Direksi
c. Diklat Komisaris
Total Biaya Diklat (a + b + c)
Rasio Biaya Diklat dan Biaya Pegawai, Direksi, dan Komisaris (3 : 1) ...% ...%
*) Diisi sesuai dengan jenis laporan (triwulanan dan tahunan).
www.peraturan.go.id 2017, No.1957 M. FORMAT LAPORAN KEKAYAAN DAN KEWAJIBAN SAP (1)
PENGELOLA PROGRAM VII. PERHITUNGAN KEKAYAAN DAN KEWAJIBAN SAP
PROGRAM TABUNGAN HARI TUA PEGAWAI NEGERI SIPIL,PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA
DAN JAMINAN KEMATIAN APARATUR SIPIL NEGARA
Per ...
Triwulan… Tahun… *)
I PERHITUNGAN KEKAYAAN SAP (dalam jutaan rupiah) No URAIAN Saldo Buku Besar (SAK) Penilaian Berdasar- kan SAP Selisih Penilai-an SAK dan SAP Kekayaan yang tidak Diperke- nankan Kekayaan yang Diperken- ankan (Saldo SAP) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
I Investasi
Surat Berharga Negara
Deposito pada Bank
Saham
Obligasi
Obligasi dengan mata uang asing
Sukuk
Medium Term Notes
Utang Subordinasi
Reksa Dana pasar uang, Reksa Dana pendapatan tetap, Reksa Dana campuran, dan Reksa Dana saham
Reksa Dana terproteksi, Reksa Dana dengan penjaminan, Reksa Dana Indeks
Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas
Reksa Dana yang saham atau unit penyertaannya diperdagangkan di BEI
Reksa Dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif
Efek beragun aset
Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat
Penyertaan Langsung
Pinjaman Dana Kepada Anak Perusahaan
Tanah dan Bangunan
Investasi Lainnya
Jumlah Investasi
II Bukan Investasi
Kas dan Bank
Piutang iuran untuk Program THT, JKK dan JKM
Piutang iuran atas kewajiban masa lalu (past service liability) Program THT PNS
Piutang Investasi
Piutang Hasil Investasi
Tanah, bangunan dengan hak strata (strata title) atau tanah dengan bangunan, yang dipakai sendiri
Aktiva Tetap Lain
Aktiva Lain
Jumlah Bukan Investasi
JUMLAH KEKAYAAN ( I + II )
Catatan: Total Investasi yang digunakan sebagai dasar perhitungan pembatasan kekayaan yang diperkenankan adalah sebesar jumlah investasi kolom (4) kecuali Investasi Lain, sebesar II PERHITUNGAN KEWAJIBAN SAP (dalam jutaan rupiah)
Saldo Buku Penilaian Selisih No. URAIAN Besar Berdasarkan Penilaian
(SAK) SAP SAK dan SAP
(1) (2) (3) (4) (5) = (3) - (4)
Utang Klaim
Utang Investasi
Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan
Cadangan Teknis
Kewajiban Lainnya
JUMLAH KEWAJIBAN
SELISIH PENILAIAN BERDASARKAN SAK DAN SAP
(jumlah kekayaan kolom 5 ditambah jumlah kewajiban kolom 5)
*) Diisi sesuai dengan jenis laporan (triwulanan dan tahunan). www.peraturan.go.id 2017, No.1957
N. FORMAT LAPORAN KEKAYAAN DAN KEWAJIBAN SAP (2)
PENGELOLA PROGRAM
PERHITUNGAN KEKAYAAN DAN KEWAJIBAN SAP
SUB A - PENEMPATAN INVESTASI BUKAN PADA SATU PIHAK **)
Per ….
Triwulan… Tahun… *)
(dalam jutaan rupiah) (1) (2) (3) (4) No. Jenis Investasi Rincian Kekayaan Yang Diperkenankan Setelah Batasan Per Jenis Investasi
Surat Berharga Negara A-1
Deposito pada Bank B-1
Saham
C-1
Obligasi D-1
Obligasi dengan mata uang asing D-2
Sukuk
E-1
Medium Term Notes F-1
Utang Subordinasi G-1
Reksa Dana pasar uang, Reksa Dana pendapatan tetap, Reksa Dana campuran, dan Reksa Dana saham H-1
Reksa Dana terproteksi, Reksa Dana dengan penjaminan, Reksa Dana Indeks I-1
Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas J-1
Reksa Dana yang saham atau unit penyertaannya diperdagangkan di BEI K-1
Reksa Dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif L-1
Efek beragun aset M-1
Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat N-1
Penyertaan Langsung O-1
Pinjaman Dana Kepada Anak Perusahaan P-1
Tanah dan Bangunan Q-1
T o t a l
*) Diisi sesuai dengan jenis laporan (triwulanan dan tahunan). ) Diisi sesuai masing-masing Program (Program Tabungan Hari Tua PNS, Program Jaminan Kecelakaan Kerja ASN, Program Jaminan Kematian ASN). www.peraturan.go.id 2017, No.1957 O. FORMAT LAPORAN KEKAYAAN DAN KEWAJIBAN SAP (3)
PENGELOLA PROGRAM
VII. PERHITUNGAN KEKAYAAN DAN KEWAJIBAN SAP
SUB B - PENEMPATAN INVESTASI PADA SATU PIHAK
I. PENEMPATAN INVESTASI PADA SATU PERUSAHAAN )
Per ….
Triwulan… Tahun… *)
(dalam jutaan rupiah)
(1)
(2)
(3) (4) (5) (6) No. Penem-patan Pada Perusahaan (Nama Perusahaan)
Jenis Investasi Rincian Kekayaan Yang Tidak Diperkenan -kan Kekayaan Yang Diperkenan kan PT. …… Surat Berharga Negara A-1
Deposito pada Bank B-1
Saham
C-1
Obligasi D-1
Obligasi dengan mata uang asing E-1
Sukuk
F-1
Medium Term Notes G-1
Utang Subordinasi H-1
Reksa Dana pasar uang, Reksa Dana pendapatan tetap, Reksa Dana campuran, dan Reksa Dana saham I-1
10 Reksa Dana terproteksi, Reksa Dana dengan penjaminan, Reksa Dana Indeks J-1
11 Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas K-1
12 Reksa Dana yang saham atau unit penyertaannya diperdagangkan di BEI L-1
13 Reksa Dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif M-1
14 Efek beragun aset N-1
15 Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat O-1
16 Penyertaan Langsung P-1
17 Pinjaman Dana Kepada Anak Perusahaan Q-1
18 Tanah dan Bangunan R-1
Total Penempatan pada Perusahaan ini
PT. … Surat Berharga Negara A-1
Deposito pada Bank B-1
Saham
C-1
Obligasi D-1
Obligasi dengan mata uang asing E-1
Sukuk
F-1
Medium Term Notes G-1
Utang Subordinasi H-1
Reksa Dana pasar uang, Reksa Dana pendapatan tetap, Reksa Dana campuran, dan Reksa Dana saham I-1
10 Reksa Dana terproteksi, Reksa Dana dengan penjaminan, Reksa Dana Indeks J-1
11 Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas K-1
12 Reksa Dana yang saham atau unit penyertaannya diperdagangkan di BEI L-1
13 Reksa Dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif M-1
14 Efek beragun aset N-1
15 Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat O-1
16 Penyertaan Langsung P-1
17 Pinjaman Dana Kepada Anak Perusahaan Q-1
18 Tanah dan Bangunan R-1
Total Penempatan pada Perusahaan ini
Total Penempatan Satu Pihak
*) Diisi sesuai dengan jenis laporan (triwulanan dan tahunan). ) Diisi sesuai Program (Program THT PNS, Program JKK ASN, Program JKM ASN). www.peraturan.go.id 2017, No.1957 P. FORMAT LAPORAN KEKAYAAN DAN KEWAJIBAN SAP (4)
PENGELOLA PROGRAM
PERHITUNGAN KEKAYAAN DAN KEWAJIBAN SAP
SUB B - PENEMPATAN INVESTASI PADA SATU PIHAK
II. PENEMPATAN INVESTASI PADA SATU GROUP AFILIASI )
Per ….
Triwulan… Tahun… *)
(dalam jutaan rupiah) (1) (2) (3) (4) (5) No. Penempatan Pada Perusahaan (Nama Perusahaan) Jenis Investasi Kekayaan Yang Tidak Diperkenankan Kekayaan Yang Diperkenankan
Afiliasi karena Penyertaan :
Sub Total Penyertaan
Afiliasi karena Persamaan Kepemilikan :
- Group ………………………..
Sub Total Group ……………………….
- Group ………………………..
Sub Total Group ……………………….
Total Persamaan Kepemilikan
Total Penempatan Pada Perusahaan Group Afiliasi
*) Diisi sesuai dengan jenis laporan (triwulanan dan tahunan). **) Diisi sesuai masing-masing Program (Program Tabungan Hari Tua PNS, Program Jaminan Kecelakaan Kerja ASN, Program Jaminan Kematian ASN). www.peraturan.go.id 2017, No.1957
Q. FORMAT LAPORAN KEKAYAAN DAN KEWAJIBAN SAP (5)
PENGELOLA PROGRAM
VII. PERHITUNGAN KEKAYAAN DAN KEWAJIBAN SAP
SUB C - DAFTAR PERUSAHAAN TERAFILIASI *)
Per ….
Triwulan… Tahun…
(1) (2) (3) (4) (5) I Penyertaan
Nama
Bidang
Kepemilikan
No.
Perusahaan
Usaha Prosentase
Nilai **)
Kepemilikan
II Kepemilikan / Pengelolaan dalam Group (termasuk perusahaan yang bersangkutan)
Nama Induk No. Perusahaan Perusahaan
III Kepemilikan / Pengelolaan dalam Group (tidak termasuk perusahaan yang bersangkutan)
Nama
No. Perusahaan
*) Diisi sesuai masing-masing Program (Program Tabungan Hari Tua PNS, Program Jaminan Kecelakaan Kerja ASN, Program Jaminan Kematian ASN). **) Nilai ini diisi berdasarkan nilai ekuitas perusahaan anak per tanggal laporan dikalikan dengan prosentase kepemilikan. Untuk laporan triwulanan, kolom ini dapat diisi dengan menggunakan data yang ada pada laporan keuangan tahunan periode sebelumnya (tahun lalu). www.peraturan.go.id 2017, No.1957
R. FORMAT LAPORAN RINCIAN A-1 SURAT BERHARGA NEGARA
PENGELOLA PROGRAM
RINCIAN A-1
SURAT BERHARGA NEGARA *)
Per ….
Triwulan ... Tahun …
(dalam jutaan rupiah) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) No. Kode Akun Nama Emiten/ Penerbit Saldo Buku Besar Selisih Penilaian SAK dan SAP Kekayaan Yang Diperkenankan Saldo Buku Besar Lancar (Kurang dari satu Tahun) A Dimiliki Hingga Jatuh Tempo
Sub Total
B Diperdagangkan
Sub Total
C Tersedia Untuk Dijual
Sub Total
Total
*) Diisi sesuai masing-masing Program (Program Tabungan Hari Tua PNS, Program Jaminan Kecelakaan Kerja ASN, Program Jaminan Kematian ASN).
www.peraturan.go.id 2017, No.1957 S. FORMAT LAPORAN RINCIAN B-1 DEPOSITO PADA BANK
PENGELOLA PROGRAM
RINCIAN B-1
DEPOSITO PADA BANK *)
Per ….
Triwulan… Tahun…
(dalam jutaan rupiah)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
No.
Kode
Aku
n
Nama Bank
Peringk
at
Saldo
Buku
Besar
Kekaya-
an Yang
Diperke
-nankan
Saldo
Buku
Besar
Lancar
(Kuran
g dari
satu
Tahun)
Keteran
gan
(Penem
patan
pada
Satu
Pihak)
PT ...……………
Deposito
Sub Total
PT ...……………
Deposito
Sub Total
PT ...……………
Deposito
Sub Total
PT ...……………
Deposito
Sub Total
PT ...……………
Deposito
Sub Total
T o t a l
*) Diisi sesuai masing-masing Program (Program Tabungan Hari Tua PNS, Program Jaminan Kecelakaan Kerja ASN, Program Jaminan Kematian ASN). Kolom (8) diisi dengan cara sebagai berikut: a. Bila terdapat penempatan lebih dari satu jenis investasi pada satu perusahaan, kolom ini diisi dengan cara menyebutkan.
b. Bila jenis investasi dalam rincian ini ditempatkan pada perusahaan afiliasi, kolom ini diisi dengan keterangan "Nama Group Afiliasi". www.peraturan.go.id 2017, No.1957
T. FORMAT LAPORAN RINCIAN C-1 SAHAM
PENGELOLA PROGRAM
RINCIAN C-1
SAHAM *)
Per ….
Triwulan… Tahun…
(dalam jutaan rupiah)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
No. Kode
Akun
Nama
Emiten/Penerbit Kategori
Saldo
Buku
Besar
Kekayaan
Yang
Diperke-
nankan
Saldo
Buku
Besar
Lancar
(kurang
dari
satu
tahun)
Keterangan
(Penempatan
pada
Satu Pihak)
I
Diperdagangkan
Sub Total
II Tersedia Untuk Dijual
Sub Total
Total
*) Diisi sesuai masing-masing Program (Program Tabungan Hari Tua PNS, Program Jaminan Kecelakaan Kerja ASN, Program Jaminan Kematian ASN)
- Kolom (4) diisi dengan cara sebagai berikut:
a. LQ45 di Bursa Efek Indonesia, atau yang setara, sesuai dengan kategori
saham tersebut.
b. Tidak perlu diisi jika tidak termasuk dalam salah satu kategori sebagaimana dimaksud pada butir a. - Kolom (8) diisi dengan cara sebagai berikut: a. Bila terdapat penempatan lebih dari satu jenis investasi pada satu perusahaan, kolom ini diisi dengan cara menyebutkan jenis investasi lainnya, misalnya "obligasi".
b. Bila jenis investasi dalam rincian ini ditempatkan pada perusahaan
afiliasi, kolom ini diisi dengan keterangan "Nama Group Afiliasi".
www.peraturan.go.id
2017, No.1957
U. FORMAT LAPORAN RINCIAN D-1 OBLIGASI
PENGELOLA PROGRAM
RINCIAN D-1
OBLIGASI *)
Per ….
Triwulan… Tahun…
(dalam jutaan rupiah)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
No. Kode
Akun
Nama
Emiten/
Penerbit
Peringkat
Kate-
gori
Saldo
Buku
Besar
Selisih
Peni-
laian
SAK
dan
SAP
Keka-
yaan
Yang
Diper-
kenan
-kan
Saldo
Buku
Besar
Lancar
(Kuran
g dari
satu
Tahun)
Keteran
gan
(Penem
patan
pada
satu
pihak)
Penem-
patan
Pela-
poran
PT...............
Obligasi
Sub Total
PT...............
Obligasi
Sub Total
PT...............
Obligasi
Sub Total
PT...............
Obligasi
Sub Total
PT...............
Obligasi
Sub Total
PT...............
Obligasi
Sub Total
T o t a l
*) Diisi sesuai masing-masing Program (Program Tabungan Hari Tua PNS, Program Jaminan Kecelakaan Kerja ASN, Program Jaminan Kematian ASN).
- Kolom (5) diisi dengan cara sebagai berikut: a. Bila penempatan obligasi dimaksudkan untuk Dimiliki Hingga Jatuh Tempo maka kolom ini diisi dengan keterangan "DHJT". b. Bila penempatan obligasi dimaksudkan untuk Diperdagangkan maka kolom ini diisi dengan keterangan "DPG". c. Bila penempatan obligasi dimaksudkan untuk Tersedia Untuk Dijual maka kolom ini diisi dengan keterangan "TUD".
- Kolom (10) diisi dengan cara sebagai berikut: a. Bila terdapat penempatan lebih dari satu jenis investasi pada satu perusahaan, kolom ini diisi dengan cara menyebutkan jenis investasi lainnya, misalnya "saham". b. Bila jenis investasi dalam rincian ini ditempatkan pada perusahaan afiliasi, kolom ini diisi dengan keterangan "Nama Group Afiliasi". www.peraturan.go.id 2017, No.1957 V. FORMAT LAPORAN RINCIAN E-1 OBLIGASI DENGAN MATA UANG ASING
PENGELOLA PROGRAM
RINCIAN E-1
OBLIGASI DENGAN MATA UANG ASING
PROGRAM TABUNGAN HARI TUA PEGAWAI NEGERI SIPIL
Per ….
Triwulan ... Tahun …
(dalam jutaan rupiah) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) No. Kode Akun Nama Emiten/ Penerbit Peringkat Kate- gori Saldo Buku Besar Selisih Peni- laian SAK dan SAP Keka- yaan Yang Diper- kenan -kan Saldo Buku Besar Lancar (Kurang dari satu Tahun) Keteran gan (Penem patan pada satu pihak) Penem- patan Pela- poran PT...............
Obligasi
Sub Total
PT...............
Obligasi
Sub Total
PT...............
Obligasi
Sub Total
PT...............
Obligasi
Sub Total
PT...............
Obligasi
Sub Total
PT...............
Obligasi
Sub Total
T o t a l
- Kolom (5) diisi dengan cara sebagai berikut:
a. Bila penempatan obligasi dimaksudkan untuk Dimiliki Hingga Jatuh Tempo maka kolom ini diisi dengan keterangan "DHJT". b. Bila penempatan obligasi dimaksudkan untuk Diperdagangkan maka kolom ini diisi dengan keterangan "DPG". c. Bila penempatan obligasi dimaksudkan untuk Tersedia Untuk Dijual maka kolom ini diisi dengan keterangan "TUD". - Kolom (10) diisi dengan cara sebagai berikut:
a. Bila terdapat penempatan lebih dari satu jenis investasi pada satu perusahaan, kolom ini diisi dengan cara menyebutkan jenis investasi lainnya, misalnya "saham". b. Bila jenis investasi dalam rincian ini ditempatkan pada perusahaan afiliasi, kolom ini diisi dengan keterangan "Nama Group Afiliasi". www.peraturan.go.id 2017, No.1957
W. FORMAT LAPORAN RINCIAN F-1 SUKUK
PENGELOLA PROGRAM
RINCIAN F-1
SUKUK *)
Per ….
Triwulan ... Tahun …
(dalam jutaan rupiah)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
No. Kode
Akun
Nama
Emiten/
Penerbit
Peringkat
Kate-
gori
Saldo
Buku
Besar
Selisih
Peni-
laian
SAK
dan
SAP
Keka-
yaan
Yang
Diper-
kenan
-kan
Saldo
Buku
Besar
Lancar
(Kurang
dari
satu
Tahun)
Keteran
gan
(Penem
patan
pada
satu
pihak)
Penem-
patan
Pela-
poran
PT...............
Sukuk
Sub Total
PT...............
Sukuk
Sub Total
PT...............
Sukuk
Sub Total
PT...............
Sukuk
Sub Total
PT...............
Sukuk
Sub Total
PT...............
Sukuk
Sub Total
T o t a l
*) Diisi sesuai masing-masing Program (Program Tabungan Hari Tua PNS, Program Jaminan Kecelakaan Kerja ASN, Program Jaminan Kematian ASN).
- Kolom (5) diisi dengan cara sebagai berikut: a. Bila penempatan Sukuk dimaksudkan untuk Dimiliki Hingga Jatuh Tempo maka kolom ini diisi dengan keterangan "DHJT". b. Bila penempatan Sukuk dimaksudkan untuk Diperdagangkan maka kolom ini diisi dengan keterangan "DPG". c. Bila penempatan Sukuk dimaksudkan untuk Tersedia Untuk Dijual maka kolom ini diisi dengan keterangan "TUD".
- Kolom (10) diisi dengan cara sebagai berikut: a. Bila terdapat penempatan lebih dari satu jenis investasi pada satu perusahaan, kolom ini diisi dengan cara menyebutkan jenis investasi lainnya, misalnya "saham". b. Bila jenis investasi dalam rincian ini ditempatkan pada perusahaan afiliasi, kolom ini diisi dengan keterangan "Nama Group Afiliasi". www.peraturan.go.id 2017, No.1957 X. FORMAT LAPORAN RINCIAN G-1 MEDIUM TERM NOTES
PENGELOLA PROGRAM
RINCIAN G-1
MEDIUM TERM NOTES *)
Per ….
Triwulan ... Tahun …
(dalam jutaan rupiah) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) No . Kod e Aku n Nama Emiten/ Penerbit Sald o Buk u Besa r Selisih Penilaia n SAK dan SAP Keka-yaan Yang Diper- kenan-kan Saldo Buku Besar Lancar (Kurang dari satu Tahun) Keterang an (Penemp atan pada satu pihak)
Sub Total
T o t a l
*) Diisi sesuai masing-masing Program (Program Tabungan Hari Tua PNS,
Program Jaminan Kecelakaan Kerja ASN, Program Jaminan Kematian ASN).
Kolom (8) diisi dengan cara sebagai berikut:
a. Bila terdapat penempatan lebih dari satu jenis investasi pada satu
perusahaan, kolom ini diisi dengan cara menyebutkan
jenis
investasi
lainnya, misalnya "saham".
b. Bila jenis investasi dalam rincian ini ditempatkan pada perusahaan afiliasi,
kolom ini diisi dengan keterangan "Nama Group Afiliasi".
www.peraturan.go.id 2017, No.1957 Y. FORMAT LAPORAN RINCIAN H-1 UTANG SUBORDINASI
PENGELOLA PROGRAM
RINCIAN H-1
UTANG SUBORDINASI *)
Per ….
Triwulan ... Tahun …
(dalam jutaan rupiah) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) No . Kod e Aku n Nama Emiten/ Penerbit Sald o Buk u Besa r Selisih Penilaia n SAK dan SAP Keka-yaan Yang Diper- kenan-kan Saldo Buku Besar Lancar (Kurang dari satu Tahun) Keterang an (Penemp atan pada satu pihak)
Sub Total
T o t a l
*) Diisi sesuai masing-masing Program (Program Tabungan Hari Tua PNS,
Program Jaminan Kecelakaan Kerja ASN, Program Jaminan Kematian ASN).
Kolom (8) diisi dengan cara sebagai berikut:
a. Bila terdapat penempatan lebih dari satu jenis investasi pada satu
perusahaan, kolom ini diisi dengan cara menyebutkan jenis investasi
lainnya, misalnya "saham".
b. Bila jenis investasi dalam rincian ini ditempatkan pada perusahaan afiliasi,
kolom ini diisi dengan keterangan "Nama Group Afiliasi".
www.peraturan.go.id
2017, No.1957
Z. FORMAT LAPORAN RINCIAN I-1 REKSA DANA (1)
PENGELOLA PROGRAM
RINCIAN I-1
REKSA DANA PASAR UANG, REKSA DANA PENDAPATAN TETAP, REKSA
DANA CAMPURAN, DAN REKSA DANA SAHAM *)
Per ….
Triwulan ... Tahun …
(dalam jutaan rupiah) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) No. Kode Akun Nama Reksa Dana Manager Investasi Saldo Buku Besar Kekayaan Yang Diperke- nankan Saldo Buku Besar Lancar (kurang dari satu tahun) Keterangan (Penempatan pada Satu Pihak)
Total Reksadana
*) Diisi sesuai masing-masing Program (Program Tabungan Hari Tua PNS,
Program Jaminan Kecelakaan Kerja ASN, Program Jaminan Kematian ASN).
Kolom (8) diisi dengan cara sebagai berikut:
a. Bila terdapat penempatan lebih dari satu jenis investasi pada satu
perusahaan, kolom ini diisi dengan cara menyebutkan jenis investasi
lainnya, misalnya "saham".
b. Bila jenis investasi dalam rincian ini ditempatkan pada perusahaan afiliasi,
kolom ini diisi dengan keterangan "Nama Group Afiliasi".
www.peraturan.go.id
2017, No.1957
AA. FORMAT LAPORAN RINCIAN J-1 REKSA DANA (2)
PENGELOLA PROGRAM
RINCIAN J-1
REKSA DANA TERPROTEKSI, REKSA DANA DENGAN PENJAMINAN,
DAN REKSA DANA INDEKS *)
Per ….
Triwulan ... Tahun …
(dalam jutaan rupiah) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) No. Kode Akun Nama Reksa Dana Manager Investasi Saldo Buku Besar Kekayaan Yang Diperke- nankan Saldo Buku Besar Lancar (kurang dari satu tahun) Keterangan (Penempatan pada Satu Pihak)
Total Reksadana
*) Diisi sesuai masing-masing Program (Program Tabungan Hari Tua PNS,
Program Jaminan Kecelakaan Kerja ASN, Program Jaminan Kematian ASN).
Kolom (8) diisi dengan cara sebagai berikut:
a. Bila terdapat penempatan lebih dari satu jenis investasi pada satu
perusahaan, kolom ini diisi dengan cara menyebutkan jenis investasi
lainnya, misalnya "saham".
b. Bila jenis investasi dalam rincian ini ditempatkan pada perusahaan afiliasi,
kolom
ini
diisi
dengan
keterangan
"Nama
Group
Afiliasi".
www.peraturan.go.id
2017, No.1957
AB. FORMAT LAPORAN RINCIAN K-1 REKSA DANA (3)
PENGELOLA PROGRAM
RINCIAN K-1
REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF PENYERTAAN
TERBATAS *)
Per ….
Triwulan ... Tahun …
(dalam jutaan rupiah) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) No. Kode Akun Nama Reksa Dana Manager Investasi Saldo Buku Besar Kekayaan Yang Diperke- nankan Saldo Buku Besar Lancar (kurang dari satu tahun) Keterangan (Penempatan pada Satu Pihak)
Total Reksadana
*) Diisi sesuai masing-masing Program (Program Tabungan Hari Tua PNS,
Program Jaminan Kecelakaan Kerja ASN, Program Jaminan Kematian ASN).
Kolom (8) diisi dengan cara sebagai berikut:
a. Bila terdapat penempatan lebih dari satu jenis investasi pada satu
perusahaan, kolom ini diisi dengan cara menyebutkan jenis investasi
lainnya, misalnya "saham".
b. Bila jenis investasi dalam rincian ini ditempatkan pada perusahaan afiliasi,
kolom
ini
diisi
dengan
keterangan
"Nama
Group
Afiliasi".
www.peraturan.go.id
2017, No.1957
AC. FORMAT LAPORAN RINCIAN L-1 REKSA DANA (4)
PENGELOLA PROGRAM
RINCIAN L-1
REKSA DANA YANG SAHAM ATAU UNIT PENYERTAANNYA
DIPERDAGANGKAN DI BEI
*)
Per ….
Triwulan ... Tahun …
(dalam jutaan rupiah) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) No. Kode Akun Nama Reksa Dana Manager Investasi Saldo Buku Besar Kekayaan Yang Diperke- nankan Saldo Buku Besar Lancar (kurang dari satu tahun) Keterangan (Penempatan pada Satu Pihak)
Total Reksadana
*) Diisi sesuai masing-masing Program (Program Tabungan Hari Tua PNS,
Program Jaminan Kecelakaan Kerja ASN, Program Jaminan Kematian ASN).
Kolom (8) diisi dengan cara sebagai berikut:
a. Bila terdapat penempatan lebih dari satu jenis investasi pada satu
perusahaan, kolom ini diisi dengan cara menyebutkan jenis investasi
lainnya, misalnya "saham".
b. Bila jenis investasi dalam rincian ini ditempatkan pada perusahaan afiliasi,
kolom ini diisi dengan keterangan "Nama Group Afiliasi".
www.peraturan.go.id
2017, No.1957
AD. FORMAT LAPORAN RINCIAN M-1 REKSA DANA (5)
PENGELOLA PROGRAM
RINCIAN M-1
REKSA DANA INVESTASI INFRASTRUKTUR BERBENTUK KONTRAK
INVESTASI KOLEKTIF *)
Per ….
Triwulan ... Tahun …
(dalam jutaan rupiah) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) No. Kode Akun Nama Reksa Dana Manager Investasi Saldo Buku Besar Kekayaan Yang Diperke- nankan Saldo Buku Besar Lancar (kurang dari satu tahun) Keterangan (Penempatan pada Satu Pihak)
Total Reksadana
*) Diisi sesuai masing-masing Program (Program Tabungan Hari Tua PNS,
Program Jaminan Kecelakaan Kerja ASN, Program Jaminan Kematian ASN).
Kolom (8) diisi dengan cara sebagai berikut:
a. Bila terdapat penempatan lebih dari satu jenis investasi pada satu
perusahaan, kolom ini diisi dengan cara menyebutkan jenis investasi
lainnya, misalnya "saham".
b. Bila jenis investasi dalam rincian ini ditempatkan pada perusahaan afiliasi,
kolom
ini
diisi
dengan
keterangan
"Nama
Group
Afiliasi".
www.peraturan.go.id
2017, No.1957
AE. FORMAT LAPORAN RINCIAN N-1 EFEK BERAGUN ASET
PENGELOLA PROGRAM
RINCIAN N-1
EFEK BERAGUN ASET YANG DITERBITKAN BERDASARKAN KONTRAK
INVESTASI KOLEKTIF PROGRAM TABUNGAN HARI TUA PEGAWAI NEGERI
SIPIL
Per ….
Triwulan ... Tahun …
(dalam jutaan rupiah) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) No. Kode Akun Nama Perusahaan Manager Investasi Saldo Buku Besar Kekayaan Yang Diperke- nankan Saldo Buku Besar Lancar (kurang dari satu tahun) Keterangan (Penempatan pada Satu Pihak)
Total
Kolom (8) diisi dengan cara sebagai berikut:
a. Bila terdapat penempatan lebih dari satu jenis investasi pada satu
perusahaan, kolom ini diisi dengan cara menyebutkan jenis investasi
lainnya, misalnya "saham".
b. Bila jenis investasi dalam rincian ini ditempatkan pada perusahaan afiliasi,
kolom
ini
diisi
dengan
keterangan
"Nama
Group
Afiliasi".
www.peraturan.go.id
2017, No.1957
AF. FORMAT LAPORAN RINCIAN O-1 UNIT PENYERTAAN REAL ESTAT
PENGELOLA PROGRAM
RINCIAN O-1
UNIT PENYERTAAN DANA INVESTASI REAL ESTAT
PROGRAM TABUNGAN HARI TUA PEGAWAI NEGERI SIPIL
Per ….
Triwulan ... Tahun …
(dalam jutaan rupiah) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) No. Kode Akun Nama Perusahaan Manager Investasi Saldo Buku Besar Kekayaan Yang Diperke- nankan Saldo Buku Besar Lancar (kurang dari satu tahun) Keterangan (Penempatan pada Satu Pihak)
Total
Kolom (8) diisi dengan cara sebagai berikut:
a. Bila terdapat penempatan lebih dari satu jenis investasi pada satu
perusahaan, kolom ini diisi dengan cara menyebutkan jenis investasi
lainnya, misalnya "saham".
b. Bila jenis investasi dalam rincian ini ditempatkan pada perusahaan afiliasi,
kolom
ini
diisi
dengan
keterangan
"Nama
Group
Afiliasi".
www.peraturan.go.id
2017, No.1957
AG. FORMAT LAPORAN RINCIAN P-1 PENYERTAAN LANGSUNG
PENGELOLA PROGRAM
RINCIAN P-1
PENYERTAAN LANGSUNG
PROGRAM TABUNGAN HARI TUA PEGAWAI NEGERI SIPIL
Per ….
Triwulan ... Tahun …
(dalam jutaan rupiah) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) No Kode Akun Nama Peru- sahaan Bidang Usaha Kepe- Milik- an (%)
Saldo Buku Besar
Selisih Peni- laian SAK dan SAP Keka- yaan Yang Diperke- nankan Keterangan (Penempatan pada Satu Pihak)
Total Penyertaan Langsung
Kolom (9) diisi dengan cara sebagai berikut: Bila terdapat penempatan lebih dari satu jenis investasi pada satu perusahaan, kolom ini diisi dengan cara menyebutkan jenis investasi lainnya, misalnya "obligasi".
www.peraturan.go.id 2017, No.1957 AH. FORMAT LAPORAN RINCIAN Q-1 PINJAMAN DANA KEPADA ANAK PERUSAHAAN
PENGELOLA PROGRAM
RINCIAN Q-1
PINJAMAN DANA KEPADA ANAK PERUSAHAAN
PROGRAM TABUNGAN HARI TUA PEGAWAI NEGERI SIPIL
Per ….
Triwulan… Tahun…
(dalam jutaan rupiah) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) No. Kode Aku n Nama Perusahaan Porsi Kepemil ikan Saham (%) Jum- lah Pinja man Saldo Pinjama n Kekaya -an yang Diperk enank an Keteran g-an (Penem patan pada satu pihak) PT ...……………
Sub Total
PT ...……………
Sub Total
PT ...……………
Sub Total
PT ...……………
Sub Total
PT ...……………
Sub Total
T o t a l
Kolom (8) diisi dengan cara sebagai berikut:
a. Bila terdapat penempatan lebih dari satu jenis investasi pada satu
perusahaan, kolom ini diisi dengan cara menyebutkan jenis investasi
lainnya, misalnya “penyertaan langsung”.
b. Bila jenis investasi dalam rincian ini ditempatkan pada perusahaan afiliasi,
kolom ini diisi dengan keterangan “Nama Group Afiliasi”.
www.peraturan.go.id 2017, No.1957 AI. FORMAT LAPORAN RINCIAN R-1 TANAH DAN BANGUNAN
PENGELOLA PROGRAM RINCIAN R-1 TANAH DAN BANGUNAN PROGRAM TABUNGAN HARI TUA PEGAWAI NEGERI SIPIL Per …. Triwulan ... Tahun …
(dalam juta rupiah) (1) (2) (3) (4) (5) (6) No Kod e Aku n Alamat Lokasi Saldo Buku Besar Penilaian Berdasark an SAP (Nilai NJOP/ Appraisal) Selisih Penilaian SAK dan SAP
Total
www.peraturan.go.id 2017, No.1957
AJ. FORMAT LAPORAN RINCIAN S-1 PIUTANG IURAN (1)
PENGELOLA PROGRAM RINCIAN S-1 PIUTANG IURAN UNTUK PROGRAM THT PNS/PROGRAM JKK ASN/PROGRAM JKM ASN *) Per …. Triwulan ... Tahun …
(dalam juta rupiah) (1) (2) (3) (4) (5) (6) N o Kod e Aku n Uraian Saldo Buku Besar Kekayaan Yang Diperkena n-kan Saldo Buku Besar Lancar (Kurang dari satu tahun)
PNS Pusat/ Daerah Otonom
PNS Perbantuan
Total
*) Diisi sesuai masing-masing Program (Program Tabungan Hari Tua PNS, Program Jaminan Kecelakaan Kerja ASN, Program Jaminan Kematian ASN). www.peraturan.go.id 2017, No.1957
AK. FORMAT LAPORAN RINCIAN T-1 PIUTANG IURAN (2)
PENGELOLA PROGRAM RINCIAN T-1 PIUTANG IURAN ATAS KEWAJIBAN MASA LALU (PAST SERVICE LIABILITY) PROGRAM THT PNS Per …. Triwulan ... Tahun …
(dalam juta rupiah) (1) (2) (3) (4) (5) (6) No Kode Akun Uraian Saldo Buku Besar Kekayaan Yang Diperkenank an Saldo Buku Besar Lancar (Kurang dari satu tahun)
Total
www.peraturan.go.id 2017, No.1957
AL. FORMAT LAPORAN RINCIANRINCIAN U-1 PIUTANG INVESTASI
PENGELOLA PROGRAM RINCIAN U-1 PIUTANG INVESTASI PROGRAM THT PNS/PROGRAM JKK ASN/PROGRAM JKM ASN *) Per …. Triwulan ... Tahun …
(dalam juta rupiah) (1) (2) (3) (4) (5) (6) No Kode Akun Jenis Investasi Saldo Buku Besar Kekayaan Yang Diperkenank an Saldo Buku Besar Lancar (Kurang dari satu tahun)
Total
Rincian Piutang Menurut Umurnya
(1) (2) (3) (4) (5) No Kode Jenis Investasi Kurang dari atau sama dengan 1 bulan Lebih dari 1 bulan
Total
*) Diisi sesuai masing-masing Program (Program Tabungan Hari Tua PNS, Program Jaminan Kecelakaan Kerja ASN, Program Jaminan Kematian ASN).
www.peraturan.go.id 2017, No.1957 AM. FORMAT LAPORAN RINCIAN V-1 PIUTANG HASIL INVESTASI
PENGELOLA PROGRAM RINCIAN V-1 PIUTANG HASIL INVESTASI PROGRAM THT PNS/PROGRAM JKK ASN/PROGRAM JKM ASN *) Per …. Triwulan ... Tahun …
(dalam juta rupiah) (1 ) (2) (3) (4) (5) (6) N o Kod e Aku n Jenis Investasi Saldo Buku Besar Kekayaan Yang Diperkenan kan Saldo Buku Besar Lancar (Kurang dari satu tahun)
Total
Rincian Piutang Menurut Umurnya (1) (2) (3) (4) (5) No Kode Jenis Investasi Kurang dari atau sama dengan 1 bulan Lebih dari 1 bulan
Total
*) Diisi sesuai masing-masing Program (Program Tabungan Hari Tua PNS, Program Jaminan Kecelakaan Kerja ASN, Program Jaminan Kematian ASN).
www.peraturan.go.id 2017, No.1957 AN. FORMAT LAPORAN RINCIAN W-1 TANAH, BANGUNAN DENGAN HAK STRATA (STRATA TITLE) ATAU TANAH DENGAN BANGUNAN
PENGELOLA PROGRAM RINCIAN W-1 TANAH, BANGUNAN DENGAN HAK STRATA (STRATA TITLE) ATAU TANAH DENGAN BANGUNAN, YANG DIPAKAI SENDIRI PROGRAM THT PNS/PROGRAM JKK ASN/PROGRAM JKM ASN *) Per …. Triwulan ... Tahun …
(dalam juta rupiah) (1) (2) (3) (4) (5) (6) No Kode Akun Alamat Lokasi Saldo Buku Besar Penilaian Berdasark an SAP (Nilai Appraisal/ NJOP)) SAP
Total
*) Diisi sesuai masing-masing Program (Program Tabungan Hari Tua PNS, Program Jaminan Kecelakaan Kerja ASN, Program Jaminan Kematian ASN).
www.peraturan.go.id 2017, No.1957
AO. FORMAT LAPORAN RINCIAN X-1 UTANG KLAIM
PENGELOLA PROGRAM RINCIAN X-1 UTANG KLAIM PROGRAM THT PNS/PROGRAM JKK ASN/PROGRAM JKM ASN *) Per …. Triwulan ... Tahun …
(dalam juta rupiah) (1) (2) (3) (4) (5) No Kode Akun Uraian Saldo Buku Besar Saldo Buku Besar Lancar (Kurang dari satu tahun)
Total
*) Diisi sesuai masing-masing Program (Program Tabungan Hari Tua PNS, Program Jaminan Kecelakaan Kerja ASN, Program Jaminan Kematian ASN).
www.peraturan.go.id 2017, No.1957
AP. FORMAT LAPORAN RINCIAN Y-1 UTANG INVESTASI
PENGELOLA PROGRAM RINCIAN Y-1 UTANG INVESTASI PROGRAM THT PNS/PROGRAM JKK ASN/PROGRAM JKM ASN *) Per …. Triwulan ... Tahun …
(dalam juta rupiah) (1) (2) (3) (4) (5) No Kode Akun Jenis Investasi Saldo Buku Besar Saldo Buku Besar Lancar (Kurang dari satu tahun)
*) Diisi sesuai masing-masing Program (Program Tabungan Hari Tua PNS, Program Jaminan Kecelakaan Kerja ASN, Program Jaminan Kematian ASN). www.peraturan.go.id 2017, No.1957
AQ. FORMAT LAPORAN RINCIAN Z-1 KEWAJIBAN MANFAAT POLIS MASA DEPAN
PENGELOLA PROGRAM RINCIAN Z-1 KEWAJIBAN MANFAAT POLIS MASA DEPAN PROGRAM TABUNGAN HARI TUA PEGAWAI NEGERI SIPIL Per …. Triwulan ... Tahun …
(dalam juta rupiah) (1) (2) (3) (4) (5) No Kode Akun Uraian KMPMD Keteranga n
Total KMPMD
www.peraturan.go.id 2017, No.1957
AR. FORMAT LAPORAN RINCIAN AA-1 CADANGAN TEKNIS
PENGELOLA PROGRAM RINCIAN AA-1 CADANGAN TEKNIS PROGRAM JKK ASN / PROGRAM JKM ASN *) Per …. Triwulan ... Tahun …
(dalam juta rupiah) (1) (2) (3) (4) (5) No Kode Aku n Uraian Cadangan Teknis Keterangan
Total Cadangan Teknis
*) Diisi sesuai masing-masing Program (Program Jaminan Kecelakaan Kerja ASN, Program Jaminan Kematian ASN). www.peraturan.go.id 2017, No.1957
AS. FORMAT LAPORAN RINCIAN AB-1 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK YANG MASIH HARUS DIBAYAR
PENGELOLA PROGRAM RINCIAN AB-1 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK YANG MASIH HARUS DIBAYAR PROGRAM THT PNS/PROGRAM JKK ASN/PROGRAM JKM ASN *) Per …. Triwulan ... Tahun …
(dalam juta rupiah) (1) (2) (3) (4) (5) No Kode Akun Uraian Jumlah Keterangan
Total
*) Diisi sesuai masing-masing Program (Program Tabungan Hari Tua PNS, Program Jaminan Kecelakaan Kerja ASN, Program Jaminan Kematian ASN).
www.peraturan.go.id 2017, No.1957
AT. FORMAT LAPORAN RINCIAN AC-1 PENDAPATAN PREMI
PENGELOLA PROGRAM RINCIAN AC-1 PENDAPATAN PREMI PROGRAM THT PNS/PROGRAM JKK ASN/PROGRAM JKM ASN *) Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal …… /Triwulan …….. Tahun …….
(dalam juta rupiah) (1) (2) (3) (4) No. Kode Akun Uraian Jumlah
Total
*) Diisi sesuai masing-masing Program (Program Tabungan Hari Tua PNS, Program Jaminan Kecelakaan Kerja ASN, Program Jaminan Kematian ASN). www.peraturan.go.id 2017, No.1957
AU. FORMAT LAPORAN RINCIAN AD-1 HASIL INVESTASI
PENGELOLA PROGRAM RINCIAN AD-1 HASIL INVESTASI PROGRAM THT PNS/PROGRAM JKK ASN/PROGRAM JKM ASN *) Per …. Triwulan ... Tahun … (dalam juta rupiah ) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) *) No. Kode Akun Jenis Investasi Pendapatan Setelah Pajak (Realized) Unrealized Gain (Loss) Total Hasil Investasi Keterangan (Jenis Hasil) Diterima Kas Piutang I
Penempatan Investasi Pada Bukan-Afiliasi
....
....
....
....
....
....
....
Sub Total .... .... .... ....
II
Penempatan
Investasi
Pada
Afiliasi
....
....
....
....
....
....
....
....
Sub Total .... .... .... ....
Hasil Investasi Bruto .... .... .... ....
Beban investasi .... .... .... ....
Hasil
Investasi
Neto
....
....
....
....
*) Diisi sesuai masing-masing Program (Program Tabungan Hari Tua PNS, Program Jaminan Kecelakaan Kerja ASN, Program Jaminan Kematian ASN). Kolom (8) diisi untuk jenis investasi yang mempunyai hasil lebih dari satu jenis dengan cara menyebutkan jumlah untuk masing-masing hasil tersebut. Sebagai contoh: obligasi mempunyai jenis hasil investasi dan gain. Untuk jenis investasi ini, kolom (8) diisi jumlah bunga yang diterima dan jumlah gain (loss) yang diterima.
www.peraturan.go.id 2017, No.1957
AV. FORMAT LAPORAN RINCIAN AE-1 BEBAN KLAIM DAN MANFAAT (1)
PENGELOLA PROGRAM RINCIAN AE-1 BEBAN KLAIM DAN MANFAAT PROGRAM TABUNGAN HARI TUA PEGAWAI NEGERI SIPIL Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal …… /Triwulan …….. Tahun …….
(dalam juta rupiah) (1) (2) (3) (4) No . Kod e Aku n Uraian Jumlah
Klaim Dwiguna
a. Pensiun
b. Klaim Meninggal
c. Keluar
Jumlah Klaim Dwiguna ( 2 + 3 + 4 )
Klaim Asuransi Kematian
a. Peserta
b. Isteri/Suami
c. Anak
Jumlah Klaim Asuransi Kematian (7+ 8+9)
Kenaikan (Penurunan) KMPMD
a. KMPMD tahun/triwulan berjalan
b. KMPMD tahun/triwulan lalu
Jumlah Kenaikan (Penurunan) KMPMD(12-13)
Jumlah Beban Klaim dan Manfaat (5+ 10+14)
www.peraturan.go.id 2017, No.1957
AW. FORMAT LAPORAN RINCIAN AF-1 BEBAN KLAIM DAN MANFAAT (2)
PENGELOLA PROGRAM RINCIAN AF-1 BEBAN KLAIM DAN MANFAAT PROGRAM JKK ASN/PROGRAM JKM ASN *) Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal …… /Triwulan …….. Tahun …….
(dalam juta rupiah) (1) (2) (3) (4) No . Kode Akun Uraian Jumlah
Klaim Program JKK ASN/Program JKM ASN *)
a. ......
b. ......
Jumlah Klaim Program (2 + 3)
Kenaikan (Penurunan) Cadangan Teknis Program JKK ASN / Program JKM ASN *)
a. Cadangan Teknis tahun/triwulan berjalan
b. Cadangan Teknis tahun/triwulan lalu
Jumlah Kenaikan (Penurunan) Cadangan Teknis (6 + 7)
Jumlah Beban Klaim dan Manfaat (4 + 8)
*) Diisi sesuai masing-masing Program (Program Jaminan Kecelakaan Kerja ASN, Program Jaminan Kematian ASN).
www.peraturan.go.id 2017, No.1957 AX. FORMAT LAPORAN RINCIAN AG-1 KEKAYAAN DAN KEWAJIBAN LANCAR
PENGELOLA PROGRAM RINCIAN AG-1 KEKAYAAN LANCAR DAN KEWAJIBAN LANCAR PROGRAM THT PNS/PROGRAM JKK ASN/PROGRAM JKM ASN *) Per …. Triwulan ... Tahun …
(dalam juta rupiah) (1) (2) (3) (4) No . Uraian Tahun ……… Triwulan …….. Tahun ……… Triwulan ……..
AKTIVA
Investasi
...
...
...
...
...
Jumlah Investasi ... ...
Bukan Investasi
...
...
...
...
...
Jumlah Bukan Investasi ... ...
JUMLAH KEKAYAAN LANCAR
PASIVA
Kewajiban
Utang
...
...
...
Jumlah Utang ... ...
Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan dan Cadangan Teknis
Cadangan Teknis
Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan
Jumlah KMPMD dan Cadangan Teknis
Kewajiban Lainnya
Jumlah Kewajiban ... ...
JUMLAH KEWAJIBAN LANCAR ... ...
*) Diisi sesuai masing-masing Program (Program Tabungan Hari Tua PNS, Program Jaminan Kecelakaan Kerja ASN, Program Jaminan Kematian ASN). Pengertian Kekayaan Lancar dan Kewajiban Lancar adalah semua kekayaan dan kewajiban yang mempunyai jangka waktu kurang dari atau sama dengan satu tahun sejak tanggal pelaporan.
www.peraturan.go.id 2017, No.1957
AY. FORMAT LAPORAN RINCIAN AH-1 PERKEMBANGAN PORTEPEL
PENGELOLA PROGRAM RINCIAN AH-1 PERKEMBANGAN PORTEPEL PROGRAM THT PNS/PROGRAM JKK ASN/PROGRAM JKM ASN *) Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal …… /Triwulan …….. Tahun …….
(1) (2) (3) (4) No . Uraian Peserta(Ora ng) Uang Pertanggungan Rp. 000.000 1 Pertanggungan Aktif Akhir tahun/triwulan lalu
2 Pengurangan Pertanggungan
3 a. Pensiun
4 b. Meninggal
5 c. Keluar
6 Jumlah Pengurangan Pertanggungan (3 + 4 +5)
7 Jumlah Pertanggungan Aktif Akhir Tahun/Triwulan Berjalan ( 1 - 6 )
*) Diisi sesuai masing-masing Program (Program Tabungan Hari Tua PNS, Program Jaminan Kecelakaan Kerja ASN, Program Jaminan Kematian ASN).
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
SRI MULYANI INDRAWATI www.peraturan.go.id