Pasal 8

Kekayaan yang Diperkenankan dalam bentuk investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a untuk program THT PNS ditempatkan dalam instrumen investasi, yang meliputi: a. Surat Berharga Negara; b. deposito pada Bank; c. saham yang diperdagangkan di Bursa Efek; d. obligasi yang paling rendah memiliki peringkat BBB atau yang setara dari perusahaan pemeringkat efek yang telah memperoleh izin dari lembaga pengawas di bidang pasar modal; e. obligasi dengan mata uang asing yang dikeluarkan oleh:

1. Badan Usaha Milik Negara;

2. anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara, yang memiliki peringkat paling rendah satu poin
   di bawah peringkat risiko kredit Negara Republik Indonesia yang dikeluarkan oleh lembaga pemeringkat yang diakui secara internasional; dan/atau

3. badan usaha swasta yang di dalamnya terdapat saham Pemerintah paling sedikit 10% (sepuluh persen), yang memiliki peringkat paling rendah sama dengan peringkat risiko kredit Negara Republik www.peraturan.go.id 2017, No.1957 Indonesia yang dikeluarkan oleh lembaga pemeringkat yang diakui secara internasional; f. sukuk yang paling rendah memiliki peringkat BBB atau yang setara dari perusahaan pemeringkat efek yang telah memperoleh izin dari lembaga pengawas di bidang pasar modal; g. medium term notes yang diterbitkan oleh:

4. Badan Usaha Milik Negara;

5. anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara, yang memiliki peringkat paling rendah BBB atau yang setara dari perusahaan pemeringkat efek yang telah memperoleh izin dari lembaga pengawas di bidang pasar modal; dan/atau

6. badan usaha swasta yang di dalamnya terdapat saham Pemerintah paling sedikit 10% (sepuluh persen), yang memiliki peringkat paling rendah BBB+ atau yang setara dari perusahaan pemeringkat efek yang telah memperoleh izin dari lembaga pengawas
   di bidang pasar modal; h. utang subordinasi yang diterbitkan oleh:

7. Badan Usaha Milik Negara;

8. anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara, yang memiliki peringkat paling rendah BBB atau yang setara dari perusahaan pemeringkat efek yang telah memperoleh izin dari lembaga pengawas di bidang pasar modal; dan/atau

9. badan usaha swasta yang di dalamnya terdapat saham Pemerintah paling sedikit 10% (sepuluh persen), yang memiliki peringkat paling rendah BBB+ atau yang setara dari perusahaan pemeringkat efek yang telah memperoleh izin dari lembaga pengawas
   di bidang pasar modal; i. reksa dana berupa:

10. reksa dana pasar uang, reksa dana pendapatan tetap, reksa dana campuran, dan reksa dana saham;

11. reksa dana terproteksi, reksa dana dengan penjaminan, dan reksa dana indeks;
    www.peraturan.go.id 2017, No.1957

12. reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas;

13. reksa dana yang saham atau unit penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek; dan

14. reksa dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif pada proyek infrastruktur yang mendapat penjaminan dari Pemerintah; j. efek beragun aset yang diterbitkan berdasarkan kontrak investasi kolektif dan telah mendapat pernyataan efektif dari lembaga pengawas di bidang pasar modal; k. unit penyertaan dana investasi real estat yang telah mendapat pernyataan efektif lembaga pengawas
    di bidang pasar modal; l. penyertaan langsung; m. pinjaman dana yang diberikan kepada Anak Perusahaan dengan ketentuan:

15. digunakan hanya untuk modal kerja dan investasi;

16. memberikan tingkat bunga paling sedikit 2% (dua persen) di atas tingkat suku bunga acuan Bank Indonesia; dan

17. memperhatikan kemampuan Anak Perusahaan untuk mengembalikan pinjaman; dan/atau n. tanah, bangunan, dan/atau bangunan dengan hak strata (strata title) dengan ketentuan:

18. dilengkapi dengan bukti kepemilikan atau bukti proses hukum pengalihan kepemilikan atas nama Pengelola Program;

19. memberikan penghasilan ke program THT PNS; dan

20. tidak ditempatkan pada tanah, bangunan, atau tanah dengan bangunan yang sedang diagunkan, dalam sengketa, atau diblokir pihak lain.

21. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

www.peraturan.go.id 2017, No.1957