Permenkes No. 15 Tahun 2026 tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif sampai dengan Rp0,00 (Nol Rupiah) atau 0% (Nol Persen) atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian Kesehatan - JDIH BPK
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2026 TENTANG BESARAN, PERSYARATAN, DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF SAMPAI DENGAN Rp0,00 (NOL RUPIAH) ATAU 0% (NOL PERSEN) ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KESEHATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Berupa Tarif Layanan Kesehatan yang Berlaku pada Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan, terhadap tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak kebutuhan mendesak berupa layanan kesehatan yang berlaku pada rumah sakit di lingkungan Kementerian Kesehatan dapat dikenakan tarif sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen); b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta untuk melaksanakan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penetapan Tarif, Pengelolaan, dan Penyelesaian Keberatan, Keringanan, dan Pengembalian Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil dan Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Kementerian Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif sampai dengan Rp0,00 (Nol Rupiah) atau 0% (Nol Persen) atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian Kesehatan;
Mengingat :
- Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
- Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2019 tentang Jenis
dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
Berlaku pada Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 167, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6386);
4.
Peraturan Presiden Nomor 161 Tahun 2024 tentang
Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 357);
5.
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor
1048) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2025 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21
Tahun
2024
tentang
Organisasi
dan
Tata
Kerja
Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2025 Nomor 1128);
6.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45 Tahun 2024
tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara
Bukan Pajak yang Bersifat Volatil dan Kebutuhan
Mendesak yang Berlaku pada Kementerian Kesehatan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor
367);
7.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94 Tahun 2024
tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara
Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Berupa Tarif Layanan
Kesehatan yang Berlaku pada Rumah Sakit di Lingkungan
Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 956);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG BESARAN, PERSYARATAN, DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF SAMPAI DENGAN Rp0,00 (NOL RUPIAH) ATAU 0% (NOL PERSEN) ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KESEHATAN.
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara. 2. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut PBI Jaminan Kesehatan adalah fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta program jaminan kesehatan.
- Rumah Sakit adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perseorangan secara paripurna melalui pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
- Surveilans Kesehatan adalah kegiatan pengamatan yang sistematis dan terus menerus terhadap data dan informasi tentang kejadian penyakit atau masalah kesehatan dan kondisi yang mempengaruhi terjadinya peningkatan dan penularan penyakit atau masalah kesehatan untuk memperoleh dan memberikan informasi guna mengarahkan tindakan pengendalian dan penanggulangan secara efektif dan efisien.
- Kejadian Luar Biasa yang selanjutnya disingkat KLB adalah meningkatnya kejadian, kesakitan, kematian, dan/atau kedisabilitasan akibat penyakit dan masalah kesehatan yang bermakna secara epidemiologis di suatu daerah pada kurun waktu tertentu.
- Wabah Penyakit Menular yang selanjutnya disebut Wabah adalah meningkatnya KLB penyakit menular yang ditandai dengan jumlah kasus dan/atau kematian meningkat dan menyebar secara cepat dalam skala luas.
- Unit Pengelola adalah unit kerja di Kementerian Kesehatan yang memberikan pelayanan PNBP sesuai tugas dan fungsi.
- Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
Pasal 2 (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Unit Pengelola dalam melaksanakan pengenaan besaran tarif PNBP sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) atas jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian. (2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi dan keseragaman dalam pemberian besaran, persyaratan, tata cara, dan pelaporan pengenaan besaran tarif PNBP sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) atas jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian.
Pasal 3
Lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:
a.
jenis PNBP dan besaran tarif PNBP sampai dengan Rp0,00
(nol rupiah) atau 0% (nol persen);
b.
kriteria pengenaan besaran tarif PNBP sampai dengan
Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen);
c.
persyaratan pengenaan besaran tarif PNBP sampai dengan
Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen);
d.
tata cara pengenaan besaran tarif PNBP sampai dengan
Rp0,00 (nol rupiah);
e.
pelaporan pengenaan besaran tarif PNBP Rp0,00 (nol
rupiah); dan
f.
contoh format permohonan pengenaan besaran tarif PNBP
sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
BAB II JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DAN BESARAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SAMPAI DENGAN Rp0,00 (NOL RUPIAH) ATAU 0% (NOL PERSEN)
Bagian Kesatu Umum
Pasal 4
(1)
Besaran tarif PNBP atas jenis PNBP yang berlaku pada
Kementerian dapat dikenakan tarif sebesar:
a.
Rp0,00 (nol rupiah); dan
b.
75% (tujuh puluh lima persen),
dari tarif yang diatur dalam peraturan perundang-
undangan yang mengatur mengenai jenis dan tarif atas
jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian.
(2)
Jenis dan tarif atas jenis PNBP yang dikenakan tarif
sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a terdiri atas:
a.
jasa laboratorium kesehatan masyarakat;
b.
jasa laboratorium biologi kesehatan;
c.
jasa laboratorium kesehatan lingkungan;
d.
jasa layanan kesehatan pada Rumah Sakit;
e.
jasa kekarantinaan kesehatan;
f.
jasa pengamanan alat dan fasilitas kesehatan;
g.
jasa layanan pendidikan; dan
h.
jasa
layanan
kesehatan
pada
Unit
Pelayanan
Kesehatan Kementerian Kesehatan.
(3)
Jenis dan tarif atas jenis PNBP yang dikenakan tarif
sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan jasa layanan
kesehatan pada Rumah Sakit yang berlaku pada Rumah
Sakit Umum Pusat Ratatotok Buyat.
Bagian Kedua Jasa Laboratorium Kesehatan Masyarakat
Pasal 5
Jasa
laboratorium
kesehatan
masyarakat
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, meliputi:
a.
pemeriksaan laboratorium untuk acute flaccid paralysis,
polio lingkungan, dan campak-rubela/congenital rubella
syndrome;
b.
pemeriksaan
spesimen
klinik
yang
terdiri
atas
pemeriksaan:
1)
hematologi;
2)
urine;
3)
feses;
4)
kimia darah;
5)
imunologi;
6)
mikrobiologi dan parasitologi;
7)
biomolekuler; dan
8)
pemeriksaan biomarker logam dalam darah dan/atau
urine;
c.
pemeriksaan
sampel
lingkungan
yang
terdiri
atas
pemeriksaan:
1)
uji fisika;
2)
uji kimia;
3)
uji biologi; dan
4)
vektor dan binatang pembawa penyakit;
d.
jasa pemeriksaan narkotika; dan
e.
jasa pemeriksaan gula darah sewaktu dan kolesterol.
Bagian Ketiga Jasa Laboratorium Biologi Kesehatan
Pasal 6
Jasa laboratorium biologi kesehatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, meliputi:
a.
pemeriksaan laboratorium untuk acute flaccid paralysis,
polio lingkungan, dan campak-rubella/congenital rubella
syndrome;
b.
pemeriksaan
spesimen
klinik
yang
terdiri
atas
pemeriksaan:
1)
hematologi;
2)
urine;
3)
feses;
4)
kimia darah;
5)
imunologi;
6)
mikrobiologi dan parasitologi;
7)
biomolekuler; dan
8)
pemeriksaan biomarker logam dalam darah dan/atau
urine;
c.
pemeriksaan mikroskopik;
d.
jasa pemeriksaan narkotika; dan
e.
jasa pemeriksaan gula darah sewaktu dan kolesterol.
Bagian Keempat Jasa Laboratorium Kesehatan Lingkungan
Pasal 7 Jasa laboratorium kesehatan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, meliputi jasa pemeriksaan sampel lingkungan yang terdiri atas: a. pemeriksaan uji fisika; b. pemeriksaan uji kimia; c. pemeriksaan uji biologi; dan d. vektor dan binatang pembawa penyakit.
Bagian Kelima Jasa Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit
Pasal 8 (1) Jasa layanan kesehatan pada Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, berasal dari: a. pelayanan tindakan medis rawat jalan; b. pelayanan tindakan medis rawat inap; c. pelayanan tindakan di instalasi gawat darurat; d. pelayanan tindakan medis di instalasi perawatan
intensif;
e.
pelayanan tindakan medis di instalasi bedah sentral;
f.
pelayanan rehabilitasi medis;
g.
pelayanan cuci darah/hemodialisis;
h.
pelayanan penunjang medis diagnostik;
i.
pelayanan radioterapi;
j.
pelayanan forensik dan pemulasaraan jenazah;
k.
pelayanan pendidikan dan pelatihan;
l.
pelayanan ambulans;
m.
pelayanan home care;
n.
pelayanan unggulan; dan/atau
o.
pelayanan di luar layanan medis.
(2)
Pelayanan tindakan medis rawat jalan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi pelayanan:
a.
karcis dan registrasi pasien;
b.
pemeriksaan
dokter
umum/dokter
gigi/dokter
spesialis/psikologi;
c.
konsultasi; dan/atau
d.
tindakan medik dan terapi rawat jalan.
(3)
Pelayanan tindakan medis rawat inap sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi pelayanan:
a.
akomodasi;
b.
jasa visite dokter spesialis dan subspesialis;
c.
tindakan keperawatan;
d.
konsultasi;
e.
tindakan medik rawat inap;
f.
persalinan rawat inap; dan/atau
g.
tindakan intensive care lainnya.
(4)
Pelayanan
tindakan
di
instalasi
gawat
darurat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi
pelayanan:
a.
tindakan kecil;
b.
tindakan sedang;
c.
tindakan besar;
d.
tindakan khusus; dan/atau
e.
pelayanan psikologi klinis gawat darurat.
(5)
Pelayanan tindakan medis di instalasi perawatan intensif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi
tindakan
intensive
care
(intensive
care
unit,
cardiovasculare care unit).
(6)
Pelayanan tindakan medis di instalasi bedah sentral
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi
pelayanan:
a.
bedah digestif;
b.
bedah anak;
c.
bedah kebidanan dan kandungan;
d.
bedah mata;
e.
bedah onkologi;
f.
bedah orthopedi;
g.
bedah plastik;
h.
bedah telinga hidung tenggorokan (THT);
i.
bedah urologi;
j.
bedah vaskuler;
k.
bedah paru/thorax;
l.
bedah saraf;
m.
bedah gigi dan mulut;
n.
bedah jantung; dan/atau
o.
one day care (ODC) bedah.
(7)
Pelayanan rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf f, meliputi pelayanan:
a.
psikoterapi;
b.
fisioterapi;
c.
psikosomatis;
d.
psikologi klinis;
e.
terapi wicara;
f.
terapi okupasi;
g.
ortotik prostetik dewasa;
h.
ortotik prostetik anak; dan/atau
i.
sepatu koreksi/orthopedi.
(8)
Pelayanan
cuci
darah/hemodialisis
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf g, meliputi pelayanan:
a.
cuci darah/hemodialisis pertama;
b.
cuci darah/hemodialisis kedua (re-use);
c.
hemodiafiltrasi off line; dan/atau
d.
hemodiafiltrasi on line.
(9)
Pelayanan penunjang medis diagnostik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf h, meliputi pelayanan:
a.
laboratorium;
b.
radiologi diagnostik;
c.
ultrasonography;
d.
multislice computerized tomography 128 slice;
e.
magnetic resonance imaging (MRI);
f.
pemeriksaan endoscopy;
g.
endoscopic
retrograde
cholangiopancreatography
(ERCP); dan/atau
h.
pemeriksaan lainnya.
(10) Pelayanan radioterapi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf i, meliputi pelayanan:
a.
radiasi eksterna tiga dimensi;
b.
radiasi
eksterna
intensity
modulated
radiation
therapy;
c.
Computed
Tomography
Scan
simulator
dengan
kontras; dan/atau
d.
Computed Tomography Scan simulator tanpa kontras.
(11) Pelayanan
forensik
dan
pemulasaran
jenazah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, meliputi
pelayanan:
a.
pemeriksaan forensik dan pemulasaran jenazah;
b.
pemeriksaan laboratorium jenazah; dan/atau
c.
pemeriksaan kasus kekerasan seksual.
(12) Pelayanan
pendidikan
dan
pelatihan
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf k, meliputi pelayanan:
a.
pendidikan;
b.
pelatihan; dan/atau
c.
pembuatan tanda pengenal.
(13) Pelayanan ambulans sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf l, meliputi pelayanan:
a.
mobil ambulans (tanpa pendampingan perawat);
b.
tarif pendamping perawat; dan/atau
c.
ambulans jenazah.
(14) Pelayanan unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n, meliputi pelayanan: a. unit stroke/intensive care unit/high care unit; b. klinik onkologi; c. klinik imunologi; d. klinik kesehatan tradisional komplementer; e. klinik dermatologi estetik; f. hiperbarik chamber; g. pelayanan medical check-up; dan/atau h. klinik jantung. (15) Pelayanan di luar layanan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o, meliputi: a. surat keterangan; b. jasa penggunaan sarana dan prasarana sebagai pelaksanaan tugas dan fungsi Rumah Sakit; dan/atau c. jasa lain-lain. (16) Jasa layanan kesehatan pada Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan terhadap: a. pelayanan tindakan estetik; b. pelayanan tindakan medical check-up; dan c. pelayanan kesehatan yang telah dibiayai/diklaim berdasarkan sumber pembiayaan tertentu.
Bagian Keenam Jasa Kekarantinaan Kesehatan
Pasal 9
Jasa kekarantinaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (2) huruf e, meliputi:
a.
jasa layanan:
1)
Pemeriksaan Kapal dalam Karantina;
2)
Pengawasan Tindakan Sanitasi;
3)
Penerbitan Buku Kesehatan Kapal (health book);
4)
Pemeriksaan Kesehatan Keberangkatan Kapal; dan
5)
Pemeriksaan Obat-obatan dan Alat Kesehatan Dalam
Rangka Penerbitan Sertifikat;
untuk jenis kapal negara Republik Indonesia, kapal tamu
negara, kapal wisata (yacht) dan kapal rakyat kurang dari
7 (tujuh) Gross Tonnage;
b.
jasa layanan
(1)
Pemeriksaan Kapal dalam Karantina; dan/atau
(2)
Pemeriksaan Kesehatan Keberangkatan Kapal;
untuk feri (angkutan penyeberangan);
c.
Jasa
layanan
legalisasi
International
Certificate
of
Vaccination (ICV) bagi calon jemaah haji.
Bagian Ketujuh Jasa Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan
Pasal 10 Jasa pengamanan alat dan fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f, meliputi: a. kalibrasi; b. pengujian;
c. pengujian dan kalibrasi; d. pelayanan penggantian alat; dan e. pelayanan uji kesesuaian.
Bagian Kedelapan
Jasa Layanan Pendidikan
Pasal 11 Jasa layanan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g, meliputi sumbangan penyelenggaraan pendidikan.
Bagian Kesembilan Jasa Layanan Kesehatan pada Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan
Pasal 12 (1) Jasa layanan kesehatan pada Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf h, berasal dari: a. layanan poliklinik; b. pemeriksaan laboratorium; c. pemeriksaan radiologi; d. tindakan medis; e. tindakan instalasi gawat darurat; f. pemeriksaan kesehatan ibu dan anak dan keluarga berencana oleh bidan dan dokter umum; dan g. ambulans. (2) Pengenaan besaran tarif PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk: a. pelayanan protesa pelepasan acrylic; b. pelayanan protesa lepasan valplast; c. pelayanan Medical Check Up (MCU); dan d. pelayanan kesehatan yang telah dibiayai berdasarkan sumber pembiayaan tertentu.
BAB III KRITERIA PENGENAAN BESARAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SAMPAI DENGAN Rp0,00 (NOL RUPIAH) ATAU 0% (NOL PERSEN)
Bagian Kesatu Kriteria Pengenaan Besaran Jenis dan Tarif atas Jenis PBNP terhadap Jasa Laboratorium Kesehatan Masyarakat
Pasal 13 Pengenaan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) untuk jasa laboratorium kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikenakan dengan kriteria: a. menjalankan program Surveilans Kesehatan yang terdiri atas pemeriksaan laboratorium untuk acute flaccid paralysis, polio lingkungan, dan campak- rubela/congenital rubella syndrome; b. KLB, Wabah, atau Bencana yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, untuk jasa:
- pemeriksaan spesimen klinik yang terdiri atas
pemeriksaan:
a)
hematologi;
b)
urine;
c)
feses;
d)
kimia darah;
e)
imunologi;
f)
mikrobiologi dan parasitologi;
g) biomolekuler; h) pemeriksaan biomarker logam dalam darah dan/atau urine, - pemeriksaan sampel lingkungan yang terdiri atas
pemeriksaan:
a)
uji fisika;
b) uji kimia; c) uji biologi; dan
d) vektor dan binatang pembawa penyakit; c. penanganan arus mudik dan arus balik pada perayaan keagamaan dan tahun baru, untuk jasa pemeriksaan narkotika bagi pengemudi angkutan umum antarkota antarprovinsi; dan d. pelaksanaan tes kebugaran rutin bagi pegawai pada satuan kerja laboratorium kesehatan masyarakat, untuk jasa pemeriksaan gula darah sewaktu dan kolesterol total 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.
Bagian Kedua
Kriteria Pengenaan Besaran Jenis dan Tarif atas Jenis PBNP
terhadap Jasa Laboratorium Biologi Kesehatan
Pasal 14
Pengenaan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol
persen)
untuk
jasa
laboratorium
biologi
kesehatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dikenakan dengan
kriteria:
a.
menjalankan program Surveilans Kesehatan yang terdiri
atas pemeriksaan laboratorium untuk acute flaccid
paralysis,
polio
lingkungan,
dan
campak-
rubela/congenital rubella syndrome;
b.
KLB, Wabah, atau Bencana yang ditetapkan oleh pejabat
yang berwenang, untuk jasa:
1)
pemeriksaan spesimen klinik yang terdiri atas
pemeriksaan:
a) hematologi;
b)
urine;
c)
feses;
d)
kimia darah;
e)
imunologi;
f)
mikrobiologi dan parasitologi;
g)
biomolekuler; dan
h) pemeriksaan biomarker logam dalam darah
dan/atau urine,
dan
2)
pemeriksaan mikroskopik;
c. penanganan arus mudik dan arus balik pada perayaan keagamaan dan tahun baru, untuk jasa pemeriksaan narkotika bagi pengemudi angkutan umum antarkota antarprovinsi; dan d. pelaksanaan tes kebugaran rutin bagi pegawai pada satuan kerja laboratorium biologi kesehatan, untuk jasa pemeriksaan gula darah sewaktu dan kolesterol total 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.
Bagian Ketiga Kriteria Pengenaan Besaran Jenis dan Tarif atas Jenis PBNP terhadap Jasa Laboratorium Kesehatan Lingkungan
Pasal 15 Pengenaan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) untuk jasa laboratorium kesehatan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikenakan dengan kriteria KLB, Wabah, atau Bencana yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
Bagian Keempat Kriteria Pengenaan Besaran Jenis dan Tarif atas Jenis PBNP terhadap Jasa Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit
Pasal 16
(1)
Pengenaan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) untuk jasa
layanan kesehatan pada Rumah Sakit sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8, dikenakan dengan kriteria:
a.
dalam keadaan kahar;
b.
untuk korban kecelakaan tanpa identitas;
c.
untuk kepentingan visum atas permintaan pihak
berwajib;
d.
untuk pasien tidak mampu; dan/atau
e.
untuk mahasiswa yang magang/praktik di Rumah
Sakit.
(2)
Dalam hal pasien tidak mampu sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d membutuhkan pelayanan rawat
inap, pelayanan diberikan pada ruang rawat inap kelas III
dengan kapasitas yang ditetapkan 30% (tiga puluh persen)
dari seluruh jumlah tempat tidur kelas III.
Pasal 17 (1) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, meliputi: a. bencana alam; b. bencana nonalam; c. bencana sosial; dan/atau d. KLB/Wabah. (2) Bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial, dan KLB/Wabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d, ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Dalam hal bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial, dan KLB/Wabah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ditetapkan dan pelayanan kesehatan sangat dibutuhkan, pelayanan kesehatan dengan pengenaan tarif
sebesar Rp0,00 (nol rupiah) dapat diberikan berdasarkan surat keterangan yang ditetapkan oleh pejabat wilayah setempat pada tingkat kecamatan atau kelurahan/desa/negeri/sebutan lain, yang memiliki kewenangan.
Pasal 18 Pengenaan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) pada jasa layanan untuk korban kecelakaan tanpa identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, diberikan kepada orang yang mengalami kecelakaan dan tidak memiliki/tidak diketahui identitasnya dengan kondisi luka ringan, luka sedang, luka berat, dan/atau meninggal.
Pasal 19 Pengenaan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) untuk jasa layanan bagi kepentingan visum atas permintaan pihak berwajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, diberikan untuk permintaan visum untuk: a. orang dalam keadaan hidup; atau b. orang dalam keadaan mati.
Pasal 20 Pengenaan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) untuk jasa layanan untuk pasien tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d, diberikan kepada pasien tidak mampu.
Pasal 21 Pengenaan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) untuk jasa layanan untuk mahasiswa yang magang/praktik di Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e, diberikan kepada mahasiswa tidak mampu dengan kuota yang ditetapkan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari total jumlah mahasiswa yang diterima.
Pasal 22 Pengenaan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) pada jenis PNBP yang berasal dari jasa layanan kesehatan pada Rumah Sakit yang berlaku pada Rumah Sakit Umum Pusat Ratatotok Buyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), meliputi pelayanan kesehatan yang diberikan masyarakat di daerah terpencil, perbatasan, kepulauan, dan daerah bermasalah kesehatan.
Bagian Kelima Kriteria Pengenaan Besaran Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP terhadap Jasa Kekarantinaan Kesehatan
Pasal 23
(1)
Jasa kekarantinaan kesehatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e, dikenakan dengan kriteria:
a.
pada saat terjadi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat
(KKM) Bencana Nasional Non Alam yang ditetapkan
oleh Presiden};
b.
pada embarkasi dan debarkasi;
c.
pada daerah terpencil, perbatasan, kepulauan, dan
daerah bermasalah kesehatan;
d.
pada pengiriman pasukan perdamaian negara dan
misi kemanusiaan khusus untuk jasa penerbitan
sertifikat vaksinasi internasional;
e.
pada Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Bandar
Udara/Pelabuhan/Pos Lintas Batas Darat Negara
(PLBDN) pintu masuk, dan pelabuhan atau bandar
udara yang melayani lalu lintas domestik yang sakit
khusus untuk jasa pemeriksaan dan pengobatan;
f.
situasi arus mudik dan arus balik (Perayaan
Keagamaan dan Tahun Baru) khusus untuk jasa
pemeriksaan dan pengobatan;
g.
tamu kenegaraan khusus untuk jasa pemeriksaan
dan pengobatan;
h.
pejabat Negara, Aparatur Sipil Negara, Tentara
NasionaI Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik
Indonesia yang akan melakukan tugas kenegaraan
khusus untuk jasa pemeriksaan dan pengobatan;
dan/atau
i.
pelayanan
jasa
pemeriksaan
kesehatan
bagi
masyarakat
yang
bekerja
di
lingkungan
pelabuhan/bandara/Pos Lintas Batas Darat Negara
(PLBDN) pintu masuk, dan pelabuhan atau bandar
udara yang melayani lalu lintas domestik yang
dibuktikan dengan kartu pengenal bekerja dan
pelaku perjalanan yang memiliki tiket pada saat
keberangkatan
dan
kedatangan
dan
jasa
pemeriksaan
dokumen
untuk
pengangkutan
jenazah/abu jenazah dan orang sakit.
(2)
Selain pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
jasa
kekarantinaan
kesehatan
juga
dapat
berupa
pelayanan pada saat terjadi Wabah dan/atau Kedaruratan
Kesehatan
Masyarakat
yang
Meresahkan
Dunia
(KKMMD)/Public Health Emergency of International Concern
(PHEIC).
Bagian Keenam Kriteria Pengenaan Besaran Jenis dan Tarif atas Jenis PBNP terhadap Jasa Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan
Pasal 24
Pengenaan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) pada jenis PNBP
yang berasal jasa pengamanan alat dan fasilitas kesehatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dikenakan dengan
kriteria:
a.
untuk daerah terdampak bencana, seperti banjir, gempa
bumi, tsunami, angin topan, kebakaran, gunung meletus,
terdampak kerusuhan/huru-hara;
b.
dalam rangka investigasi;
c.
kerusakan diakibatkan tersambar petir;
d.
kerusakan
diakibatkan
oleh
kesalahan
alat
yang
menimbulkan korban, seperti genset meledak, boiler
meledak, Central Sterile Supply Departement (CSSD)
meledak, gas sentral bocor, kebocoran radiasi, lift rusak;
dan/atau e. dilakukan pada: 1) fasilitas kesehatan di daerah terpencil, perbatasan, kepulauan, dan daerah bermasalah kesehatan; atau 2) fasilitas pelayanan kesehatan haji di Arab Saudi.
Bagian Ketujuh Kriteria Pengenaan Besaran Jenis dan Tarif atas Jenis PBNP terhadap Jasa Layanan Pendidikan
Pasal 25 (1) Pengenaan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) pada jasa layanan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, meliputi pelayanan: a. untuk mahasiswa tidak mampu; dan b. untuk mahasiswa dalam kondisi tertentu. (2) Mahasiswa tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi mahasiswa kelas reguler dengan kriteria tidak memiliki kemampuan untuk membayar selama mengikuti pendidikan. (3) Mahasiswa dalam kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan kriteria: a. mahasiswa yang terkena dampak bencana alam; atau b. mahasiswa yang tinggal di daerah terpencil, tertinggal, perbatasan, kepulauan, pesisir, cluster IV, dan/atau wilayah yang bermasalah kesehatan.
Bagian Kedelapan Kriteria Pengenaan Besaran Jenis dan Tarif atas Jenis PBNP terhadap Jasa Layanan Kesehatan pada Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan
Pasal 26
(1)
Pengenaan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) pada jasa
layanan kesehatan pada Unit Pelayanan Kesehatan
Kementerian Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 ayat (1) huruf a, huruf b, dan/atau huruf d,
dikenakan dengan kriteria:
a.
keadaan kahar;
b.
pegawai Kementerian Kesehatan dan keluarga inti
pegawai;
pensiunan pegawai dan suami/istri pensiunan
pegawai Kementerian Kesehatan;
c.
penyelenggaraan
kegiatan
kenegaraan/
pemerintahan;
d.
penyelenggaraan kegiatan sosial; dan/atau
e.
penanganan
korban
kecelakaan
lalu
lintas,
kecelakaan kerja, atau kondisi kesehatan yang
mengancam nyawa.
(2)
Pengenaan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) pada jasa
layanan kesehatan pada Unit Pelayanan Kesehatan
Kementerian Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 ayat (1) huruf c dan/atau huruf e, dikenakan
dengan kriteria.
a.
keadaan kahar;
b. pegawai Kementerian Kesehatan dan keluarga inti pegawai; c. pensiunan pegawai dan suami/istri pensiunan pegawai Kementerian Kesehatan; d. penyelenggaraan kegiatan kenegaraan/pemerintahan; dan/atau e. penanganan korban kecelakaan lalulintas, kecelakaan kerja atau kondisi kesehatan yang mengancam nyawa. (3) Pengenaan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) pada jasa layanan kesehatan pada Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf f dikenakan dengan kriteria: a. keadaan kahar; b. pegawai Kementerian Kesehatan dan keluarga inti pegawai; c. pensiunan pegawai dan suami/istri pensiunan pegawai Kementerian Kesehatan; d. penyelenggaraan kegiatan kenegaraan/pemerintahan; dan/atau e. penyelenggaraan kegiatan sosial. (4) Pengenaan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) pada jasa layanan kesehatan pada Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf g dikenakan dengan kriteria. a. keadaan kahar; b. pegawai Kementerian Kesehatan dan keluarga inti pegawai; c. pensiunan pegawai dan suami/istri pensiunan pegawai Kementerian Kesehatan; d. penyelenggaraan kegiatan kenegaraan/pemerintahan; e. penyelenggaraan kegiatan sosial; dan/atau f. penanganan korban kecelakaan lalu lintas, kecelakaan kerja atau kondisi kesehatan yang mengancam nyawa.
Pasal 27 Pengenaan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) untuk jasa layanan dalam keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 diberikan untuk pelayanan kesehatan pada kondisi bencana dan kedaruratan kesehatan masyarakat.
Pasal 28
(1)
Pegawai Kementerian Kesehatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 26 meliputi:
a.
pegawai Kementerian Kesehatan; dan/atau
b.
pensiunan pegawai Kementerian Kesehatan.
(2)
Keluarga inti pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal
26 merupakan keluarga inti calon pegawai negeri sipil dan
pegawai negeri sipil, meliputi:
a.
suami/istri pegawai negeri sipil dan pegawai negeri
sipil Kementerian Kesehatan; dan/atau
b.
anak pegawai negeri sipil dan pegawai negeri sipil
Kementerian Kesehatan yang berusia sampai dengan
21 (dua puluh satu) tahun dan belum menikah, dengan ketentuan paling banyak 2 (dua) orang anak.
Pasal 29 Penyelenggaraan kegiatan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf d, ayat (3) huruf e, dan ayat (4) huruf e, merupakan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka menjalankan kewajiban fungsi sosial Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan.
Pasal 30 Penanganan korban kecelakaan lalu lintas, kecelakaan kerja atau kondisi kesehatan yang mengancam jiwa merupakan pelayanan kesehatan yang diberikan pada hari terjadinya kecelakaan lalu lintas atau kecelakaan kerja.
BAB IV PERSYARATAN PENGENAAN BESARAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SAMPAI DENGAN Rp0,00 (NOL RUPIAH) ATAU 0% (NOL PERSEN)
Pasal 31 Pengenaan tarif PNBP sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b dan huruf c dapat diberikan dengan melampirkan dokumen persyaratan berupa surat pengantar dokter/dokter spesialis pada Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan.
Pasal 32 Pelayanan visum untuk orang dalam keadaan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, dilakukan dengan melampirkan dokumen persyaratan, meliputi: a. permintaan tertulis dari pihak berwajib; dan b. orang yang akan divisum hadir bersama pihak berwajib.
Pasal 33 Pelayanan visum untuk orang dalam keadaan mati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, dilakukan dengan melampirkan dokumen persyaratan, meliputi: a. permintaan tertulis dari pihak berwajib; dan b. mayat diantar bersama surat permintaan oleh pihak berwajib.
Pasal 34 Pelayanan untuk pasien tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dengan melampirkan dokumen persyaratan berupa surat keterangan tidak mampu dari dinas sosial daerah setempat/ kelurahan/desa/negeri/sebutan lain.
Pasal 35 Pengenaan tarif PNBP sebesar Rp0,00 (nol rupiah) untuk jasa layanan bagi mahasiswa magang/praktik di Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diberikan kepada mahasiswa tidak mampu dengan melampirkan dokumen persyaratan berupa kartu surat keterangan tidak mampu atau
kartu PBI Jaminan Kesehatan.
Pasal 36 Pengenaan besaran tarif PNBP sebesar Rp0,00 (nol rupiah) untuk jasa layanan pendidikan bagi mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dapat diberikan dengan melampirkan dokumen persyaratan: a. kartu PBI Jaminan Kesehatan atau Surat Keterangan Tidak Mampu bagi mahasiswa tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a; atau b. surat keterangan dari lurah/kepala desa tempat berdomisili bagi mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b.
Pasal 37 Pengenaan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) untuk jasa layanan penyelenggaraan kegiatan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 diberikan setelah memenuhi kriteria, penetapan, dan penatalaksanaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 38 (1) Pengenaan besaran tarif PNBP sebesar Rp0,00 (nol rupiah) untuk jasa layanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dapat diberikan dengan terlebih dahulu pegawai Kementerian Kesehatan dan pensiunan pegawai Kementerian Kesehatan melakukan pendaftaran pada Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan. (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melampirkan dokumen persyaratan berupa salinan: a. kartu identitas pegawai bagi pegawai Kementerian Kesehatan; b. kartu keluarga bagi keluarga inti pegawai; c. keputusan tentang pemberhentian dengan hormat sebagai pegawai karena telah mencapai batas usia pensiun bagi pensiunan pegawai Kementerian Kesehatan; atau d. kartu keluarga dan keputusan tentang pemberhentian dengan hormat sebagai pegawai karena mencapai batas usia pensiun atas nama suami/istri, bagi suami/istri pensiunan pegawai Kementerian Kesehatan. (3) Dalam hal pegawai Kementerian Kesehatan belum memiliki kartu identitas pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, pendaftaran dilakukan dengan melampirkan surat keterangan sebagai pegawai Kementerian Kesehatan dari pejabat yang membidangi urusan administrasi umum. (4) Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan menerbitkan nomor identitas khusus untuk pegawai Kementerian Kesehatan, keluarga inti pegawai, pensiunan pegawai Kementerian Kesehatan, dan suami/istri pensiunan pegawai yang telah melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (5) Dalam hal pensiunan pegawai Kementerian Kesehatan telah meninggal dunia dan suami/istri pensiunan pegawai Kementerian Kesehatan menikah kembali, pelayanan kesehatan yang diberikan terhadap suami/istri pensiunan pegawai dikenakan tarif PNBP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB V TATA CARA PENGENAAN BESARAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SAMPAI DENGAN Rp0,00 (NOL RUPIAH)
Pasal 39 (1) Pengenaan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) dapat dilakukan berdasarkan permohonan atau inisiatif Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan (2) Pengenaan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) dilakukan berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan surat permohonan oleh Pemohon kepada kepala satuan kerja dengan melampirkan dokumen persyaratan. (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat: a. nama perorangan/instansi; b. kebutuhan permohonan pengenaan tarif PNBP sebesar Rp0,00 (nol rupiah); dan c. penjelasan layanan yang dibutuhkan. (4) Kepala satuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan verifikasi permohonan yang dilakukan atas: a. kelengkapan dokumen persyaratan; b. keabsahan dokumen yang disampaikan; dan c. kesesuaian kriteria pengajuan permohonan tarif PNBP Rp0,00 (nol rupiah). (5) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) permohonan dinyatakan belum lengkap atau tidak memenuhi ketentuan, kepala satuan kerja menyampaikan pemberitahuan kepada Pemohon untuk melengkapi atau memperbaiki dokumen. (6) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) permohonan dinyatakan telah lengkap dan memenuhi ketentuan, kepala satuan kerja melakukan analisis permohonan. (7) Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling sedikit dilakukan atas: a. ketersediaan anggaran; dan b. kapasitas layanan dalam rangka pemberian tarif PNBP pajak sebesar Rp0,00 (nol rupiah). (8) Berdasarkan hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Kepala Satuan Kerja menerbitkan persetujuan atau penolakan atas permohonan tarif PNBP sebesar Rp0,00 (nol rupiah). (9) Persetujuan pengenaan tarif PNBP sebesar Rp0,00 (nol rupiah) dicatat dalam sistem administrasi PNBP, menjadi dasar penerbitan kode billing tarif PNBP sebesar Rp0,00
(nol rupiah) dan menjadi bagian dari pelaporan PNBP.
(10) Pengenaan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) berdasarkan
inisiatif Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat
diberikan untuk penyelenggaraan kegiatan sosial di Unit
Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan.
(11) Contoh format:
a.
permohonan pengenaan tarif PNBP sebesar Rp0,00
(nol rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
dan
b.
persetujuan atau penolakan pengenaan tarif PNBP
sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sebagaimana dimaksud
pada ayat (9),
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
BAB VI PELAPORAN PENGENAAN BESARAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK Rp0,00 (NOL RUPIAH)
Pasal 40 (1) Setiap satuan kerja yang mengenakan tarif PNBP Rp0,00 (nol rupiah) harus melakukan penatausahaan secara tertib dan melakukan pelaporan setiap semester atau sesuai kebutuhan secara berkala terhadap pengenaan tarif PNBP Rp0,00 (nol rupiah). (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang kepada sekretariat unit eselon I masing- masing, dan kepada Sekretaris Jenderal melalui biro yang mempunyai tugas penyelenggaraan keuangan. (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan audit dalam penerapan kebijakan tarif.
BAB VII KETENTUAN PENUTUP
Pasal 41 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 841); b. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Berupa Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan Mahasiswa Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dengan Nomor Induk Mahasiswa Tahun Akademik 2019/2020 dengan Pertimbangan Tertentu sampai dengan Rp0,00 (Nol Rupiah) atau 0% (Nol Persen) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 919); c. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2021
tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sampai dengan Rp0,00 (Nol Rupiah) atau 0% (Nol Persen) pada Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1507); dan d. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2023 tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sampai dengan Rp0,00 (Nol Rupiah) atau 0% (Nol Persen) pada Rumah Sakit Umum Pusat Kementerian Kesehatan di Provinsi Maluku, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Provinsi Papua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 832), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 42 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Oktober 2026
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,
Œ
BUDI G. SADIKIN
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal Д
DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,
Ѽ
DHAHANA PUTRA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR Ж
LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR 15 TAHUN 2026
TENTANG
BESARAN,
PERSYARATAN,
DAN
TATA
CARA
PENGENAAN
TARIF
SAMPAI
DENGAN
Rp0,00
(NOL
RUPIAH) ATAU 0% (NOL PERSEN)
ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA
BUKAN PAJAK PADA KEMENTERIAN
KESEHATAN
A. FORMAT PERMOHONAN PENGENAAN TARIF PNBP SEBESAR Rp0,00 (NOL RUPIAH)
KOP SURAT
Nomor
: ………. Tanggal, .........
Sifat
: ………. Lampiran : ………. Hal
: Permohonan Pengenaan Tarif PNBP sebesar Rp0,00 (nol rupiah)
Yang terhormat, Pejabat yang ditunjuk pada Unit Pengelola di -
Sehubungan dengan terjadinya bencana alam gempa bumi yang berdampak pada beberapa wilayah sehingga mengakibatkan terganggunya pelayanan kesehatan pada sejumlah fasilitas pelayanan kesehatan, maka dengan ini kami sampaikan permohonan pengenaan tarif PNBP sebesar Rp0,00 (nol rupiah) dengan data sebagai berikut: nama perorangan/instansi: : .... alamat
: .... Jasa yang dibutuhkan : No Nama Layanan Volume 1. acute flaccid paralysis 2
dst.
Demikian disampaikan dan atas kerja sama yang baik, diucapkan terima kasih.
Ttd
Nama
B. FORMAT PERSETUJUAN ATAU PENOLAKAN PENGENAAN TARIF PNBP SEBESAR Rp0,00 (NOL RUPIAH)
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BUDI G. SADIKIN
KOP SURAT
Nomor
: ………. Tanggal, .........
Sifat
: ………. Lampiran : ………. Hal
: Persetujuan atau Penolakan Pengenaan Tarif PNBP sebesar Rp0,00 (nol rupiah)
Yang terhormat, Pemohon
Sehubungan dengan permohonan pengenaan tarif PNBP sebesar Rp0,00 (nol rupiah) dengan data sebagai berikut: nama perorangan/instansi: : .... alamat
: ....
Jasa yang dibutuhkan
:
No
Nama Layanan
Volume
1.
acute flaccid paralysis
2
dst.
Dengan ini kami sampaikan persetujuan atau penolakan pengenaan tarif PNBP sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sebagaimana tersebut di atas. Demikian disampaikan dan atas kerja sama yang baik, diucapkan terima kasih.
Jabatan
ttd
Nama
Tembusan:
- Sekretaris Direktorat Jenderal ...., Kementerian Kesehatan
- Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara, Kementerian Kesehatan
Konsideran (Menimbang & Mengingat)
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Berupa Tarif Layanan Kesehatan yang Berlaku pada Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan, terhadap tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak kebutuhan mendesak berupa layanan kesehatan yang berlaku pada rumah sakit di lingkungan Kementerian Kesehatan dapat dikenakan tarif sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen); b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta untuk melaksanakan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penetapan Tarif, Pengelolaan, dan Penyelesaian Keberatan, Keringanan, dan Pengembalian Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil dan Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Kementerian Kesehatan, perlu
- Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
- Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2019 tentang Jenis
dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
Berlaku pada Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 167, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6386);
4.
Peraturan Presiden Nomor 161 Tahun 2024 tentang
Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 357);
5.
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor
1048) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2025 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21
Tahun
2024
tentang
Organisasi
dan
Tata
Kerja
Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2025 Nomor 1128);
6.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45 Tahun 2024
tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara
Bukan Pajak yang Bersifat Volatil dan Kebutuhan
Mendesak yang Berlaku pada Kementerian Kesehatan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor
367);
7.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94 Tahun 2024
tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara
Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Berupa Tarif Layanan
Kesehatan yang Berlaku pada Rumah Sakit di Lingkungan
Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 956);
