Permeninves/BKPM No. 6 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanman Modal - JDIH BPK
PERATURAN MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/ KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL NOMOR 6 TAHUN 2026 TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/ KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/ KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
: a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan menciptakan
keseragaman dalam pembentukan Peraturan Menteri
Investasi
dan
Hilirisasi/Kepala
Badan
Koordinasi
Penanaman Modal yang dilaksanakan dengan metode
yang pasti, baku, standar, serta menyesuaikan dengan
perubahan penataan organisasi dan tata kerja di
lingkungan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan
Koordinasi Penanaman Modal, perlu mengatur tata cara
pembentukan
Peraturan
Menteri
Investasi
dan
Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
b.
bahwa
Peraturan
Menteri
Investasi/Kepala
Badan
Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan
Peraturan Menteri/Kepala di Lingkungan Kementerian
Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal sudah
tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan
hukum, sehingga perlu diganti;
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi
Penanaman Modal tentang Tata Cara Pembentukan
Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan
Koordinasi Penanaman Modal;
Mengingat
: 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2.
Undang-Undang
Nomor
39
Tahun
2008
tentang
Kementerian
Negara
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana
telah
diubah
dengan
Undang-Undang
Nomor
61
Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6994);
- Undang-Undang
Nomor
12
Tahun
2011
tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun
2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 7153); - Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan
Pelaksanaan
Undang-Undang
Nomor
12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 186); - Peraturan Presiden Nomor 184 Tahun 2024 tentang Kementerian Investasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 380);
- Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2024 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 381);
- Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 949);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL.
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal yang selanjutnya disebut Peraturan Menteri adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. 2. Program Penyusunan Peraturan Menteri adalah program pembentukan Peraturan Menteri yang disusun secara terencana, terstandar, terpadu, dan sistematis untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal yang selanjutnya disebut JDIH Kementerian adalah jaringan dokumentasi dan informasi hukum pada Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal.
- Kementerian Investasi dan Hilirisasi yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi dan suburusan pemerintahan hilirisasi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang investasi.
- Badan Koordinasi Penanaman Modal yang selanjutnya disebut Badan adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
- Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan suburusan pemerintahan hilirisasi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang penanaman modal.
- Kepala adalah kepala yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
- Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama adalah Pimpinan Tinggi Madya Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi.
- Pemantauan dan Peninjauan Terhadap Undang-Undang adalah kegiatan untuk mengamati, mencatat, dan menilai atas pelaksanaan undang-undang yang berlaku sehingga diketahui ketercapaian hasil yang direncanakan, dampak yang ditimbulkan, dan kemanfaatannya bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan adalah penelaahan dan penilaian materi, dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang berlaku sehingga diketahui kedayagunaan, kehasilgunaan, dan ketercapaian tujuan yang hendak dicapai dari suatu peraturan perundang-undangan.
- Pemrakarsa adalah pimpinan unit eselon I di lingkungan Kementerian/Badan yang mengajukan usulan pembentukan Peraturan Menteri sesuai tugas dan fungsi.
- Biro Hukum adalah unit kerja pada Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama Kementerian/Badan yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum, naskah kerja sama, penelaahan hukum, dan pelaksanaan advokasi hukum.
Pasal 2 (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan dalam pembentukan Peraturan Menteri di lingkungan Kementerian/Badan.
(2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk: a. mewujudkan keharmonisan materi muatan peraturan perundang-undangan dan sinkronisasi kebijakan dalam pembentukan Peraturan Menteri; dan b. menjamin kepastian hukum.
BAB II PEMBENTUKAN PERATURAN MENTERI
Bagian Kesatu Umum
Pasal 3 Pembentukan Peraturan Menteri dilakukan melalui tahapan: a. perencanaan; b. penyusunan; c. penetapan; dan d. pengundangan.
Bagian Kedua Perencanaan Peraturan Menteri
Paragraf 1 Program Penyusunan Peraturan Menteri
Pasal 4
(1)
Perencanaan Penyusunan Peraturan Menteri dimuat
dalam Program Penyusunan Peraturan Menteri.
(2)
Perencanaan penyusunan Peraturan Menteri sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
a.
perintah peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi;
b.
kewenangan Menteri/Kepala;
c.
hasil Pemantauan dan Peninjauan Terhadap Undang-
Undang; dan/atau
d.
hasil Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-
undangan.
Pasal 5 (1) Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama melalui Kepala Biro Hukum menyampaikan nota dinas permintaan usulan Program Penyusunan Peraturan Menteri kepada pimpinan unit eselon I di lingkungan Kementerian/Badan. (2) Berdasarkan permintaan usulan Program Penyusunan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemrakarsa mengajukan usulan dengan melampirkan dokumen: a. naskah kebijakan; dan b. lini masa penyelesaian rancangan Peraturan Menteri. (3) Naskah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi: a. judul naskah kebijakan; b. dasar/rujukan penyusunan rancangan kebijakan/ peraturan; c. latar belakang/situasi masalah; d. tingkat urgensi masalah;
e. maksud dan tujuan penyusunan; f. analisis penyelesaian masalah; dan g. solusi/penyelesaian dan pokok substansi yang memuat pokok pikiran, ruang lingkup, objek yang akan diatur serta jangkauan dan arah pengaturan. (4) Usulan Program Penyusunan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis oleh Pemrakarsa kepada Biro Hukum dengan tembusan kepada Sekretaris Kementerian/ Sekretaris Utama paling lambat pada tanggal 31 Oktober tahun berjalan. (5) Pemrakarsa dalam mengajukan usulan Program Penyusunan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menugaskan Pejabat Tinggi Pratama. (6) Format naskah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 6 (1) Berdasarkan usulan dari Pemrakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Biro Hukum menyelenggarakan rapat koordinasi dengan Pemrakarsa. (2) Hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa daftar usulan Program Penyusunan Peraturan Menteri. (3) Daftar usulan Program Penyusunan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat: a. judul; b. pokok materi muatan/arah pengaturan; c. dasar pembentukan; d. Pemrakarsa; dan e. urgensi. (4) Biro Hukum menyampaikan daftar usulan Program Penyusunan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama. (5) Format usulan Program Penyusunan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 7 (1) Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama menyampaikan usulan Program Penyusunan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) kepada Menteri/Kepala paling lambat tanggal 30 November pada tahun berjalan untuk mendapatkan persetujuan dan penetapan. (2) Menteri/Kepala menetapkan Program Penyusunan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Keputusan Menteri/Kepala.
Paragraf 2 Di Luar Program Penyusunan Peraturan Menteri
Pasal 8
(1)
Dalam keadaan tertentu, Pemrakarsa dapat mengajukan
usulan penyusunan Peraturan Menteri di luar Program
Penyusunan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4.
(2)
Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas:
a.
perintah peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi;
b.
pelaksanaan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi
atau Mahkamah Agung;
c.
perintah/arahan Presiden; dan/atau
d.
kebutuhan mendesak dan kebutuhan organisasi.
Pasal 9
(1)
Pemrakarsa mengajukan usulan penyusunan Peraturan
Menteri di luar Program Penyusunan Peraturan Menteri
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) kepada
Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama melalui Biro
Hukum.
(2)
Usulan penyusunan Peraturan Menteri di luar Program
Penyusunan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) melampirkan dokumen:
a.
naskah urgensi; dan
b.
rancangan Peraturan Menteri.
(3)
Naskah urgensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a meliputi:
a.
latar belakang;
b.
tujuan penyusunan peraturan;
c.
pokok isi peraturan;
d.
manfaat;
e.
konsekuensi;
f.
urgensi;
g.
peraturan perundang-undangan terkait; dan
h.
kesimpulan.
(4)
Format naskah urgensi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran III yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.
Bagian Ketiga Penyusunan Peraturan Menteri
Paragraf 1 Umum
Pasal 10 (1) Pemrakarsa melakukan penyusunan rancangan Peraturan Menteri. (2) Dalam penyusunan rancangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemrakarsa membentuk tim penyusun rancangan Peraturan Menteri melalui keputusan Pemrakarsa.
(3) Tim penyusun rancangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. Pemrakarsa; dan b. Biro Hukum. (4) Pemrakarsa dapat melibatkan unit kerja di lingkungan Kementerian/Badan untuk menjadi tim penyusunan rancangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan kebutuhan.
Paragraf 2 Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri
Pasal 11 (1) Tim penyusun rancangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) melakukan pembahasan rancangan Peraturan Menteri melalui rapat internal Kementerian/Badan. (2) Dalam hal materi muatan rancangan Peraturan Menteri berkaitan dengan kewenangan kementerian/lembaga lain, pembahasan dilakukan dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait, ahli hukum, analis hukum, praktisi, dan/atau akademisi.
Pasal 12 (1) Pemrakarsa menyampaikan nota dinas permohonan penyempurnaan (legal drafting) dan harmonisasi rancangan Peraturan Menteri kepada Biro Hukum dengan tembusan kepada Sekretaris Kementerian/ Sekretaris Utama. (2) Nota dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan melampirkan: a. Dokumen elektronik rancangan Peraturan Menteri dalam 1 (satu) file format .doc/.docx; dan b. matriks analisis kesesuaian tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Biro Hukum menyampaikan hasil penyempurnaan (legal drafting) rancangan Peraturan Menteri kepada: a. Pemrakarsa; dan b. Menteri/Kepala melalui Sekretaris Kementerian/ Sekretaris Utama, untuk memperoleh keputusan atau arahan.
Paragraf 3 Harmonisasi Peraturan Menteri
Pasal 13 (1) Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama menyampaikan permohonan harmonisasi rancangan Peraturan Menteri kepada menteri/kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan melalui Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan. (2) Tata cara pengharmonisasian rancangan Peraturan Menteri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Keempat Penetapan Peraturan Menteri
Pasal 14 (1) Biro Hukum melakukan pembacaan terakhir (proofreading) terhadap hasil harmonisasi rancangan Peraturan Menteri. (2) Hasil pembacaan terakhir (proofreading) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhkan paraf pada setiap halaman oleh Biro Hukum dan Pemrakarsa sebelum meminta persetujuan Menteri/Kepala.
Pasal 15 (1) Biro Hukum menyampaikan rancangan Peraturan Menteri hasil pembacaan terakhir (proofreading) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) kepada Menteri/Kepala. (2) Menteri/Kepala menandatangani rancangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai tanda persetujuan untuk penetapan rancangan Peraturan Menteri.
Bagian Kelima Pengundangan Peraturan Menteri
Pasal 16 (1) Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama menyampaikan permohonan pengundangan rancangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 kepada menteri/kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan melalui Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan. (2) Tata cara pengundangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB III
PENYEBARLUASAN DAN PENERJEMAHAN
PERATURAN MENTERI
Bagian Kesatu Penyebarluasan Peraturan Menteri
Pasal 17
(1)
Penyebarluasan Peraturan Menteri dilakukan melalui:
a.
situs
web
JDIH
Kementerian/Badan
(https://jdih.bkpm.go.id);
b.
forum dialog secara tidak langsung dalam bentuk
video conference;
c.
forum
dialog
secara
langsung
dalam
bentuk
sosialisasi, diseminasi, diskusi, lokakarya, seminar,
dan/atau pertemuan ilmiah lainnya; dan/atau
d.
media elektronik Kementerian/Badan.
(2)
Forum dialog secara langsung sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh Biro Hukum dan/atau
Pemrakarsa.
Bagian Kedua Penerjemahan Peraturan Menteri
Pasal 18
(1)
Dalam hal Peraturan Menteri perlu diterjemahkan secara
resmi
ke
dalam
bahasa
asing,
Sekretaris
Kementerian/Sekretaris
Utama
menyampaikan
permohonan penerjemahan Peraturan Menteri kepada
menteri/kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan
di
bidang
pembentukan
peraturan
perundang-undangan melalui Direktur Jenderal Peraturan
Perundang-undangan.
(2)
Tata cara penerjemahan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan
tentang
penerjemahan
resmi
peraturan perundang-undangan.
BAB IV PENDANAAN
Pasal 19 Pendanaan dalam pembentukan rancangan Peraturan Menteri dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara Kementerian/Badan.
BAB V PARTISIPASI MASYARAKAT
Pasal 20 Biro Hukum, Pemrakarsa, dan/atau unit di lingkungan Kementerian/Badan melaksanakan Partisipasi Masyarakat dalam penyusunan Peraturan Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VI MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 21 (1) Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama melalui Biro Hukum melaksanakan monitoring terhadap perkembangan pelaksanaan Program Penyusunan Peraturan Menteri. (2) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar evaluasi Program Penyusunan Peraturan Menteri. (3) Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama menyampaikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri/Kepala.
BAB VII KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22
Pada
saat
Peraturan
Menteri
ini
mulai
berlaku,
Peraturan
Menteri
Investasi/Kepala
Badan
Koordinasi
Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara
Pembentukan
Peraturan
Menteri/Kepala
di
Lingkungan
Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1033),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 23 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Juli 2026
MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/ KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,
Œ
ROSAN PERKASA ROESLANI
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal
Д
DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,
Ѽ
DHAHANA PUTRA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR Ж
LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG
TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN MENTERI
INVESTASI
DAN
HILIRISASI/KEPALA
BADAN
KOORDINASI PENANAMAN MODAL
FORMAT NASKAH KEBIJAKAN
NASKAH KEBIJAKAN
RANCANGAN PERATURAN MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
TENTANG
...
BAB I
A. Dasar/Rujukan Penyusunan Rancangan Kebijakan/Peraturan B. Latar Belakang/Situasi Masalah C. Tingkat Urgensi Masalah
BAB II
A. Maksud dan Tujuan Penyusunan B. Analisis Penyelesaian Masalah
BAB III
A. Pokok Pikiran B. Ruang Lingkup Penyusunan C. Objek yang Akan Diatur D. Jangkauan dan Arah Pengaturan
BAB IV Kesimpulan
NASKAH KEBIJAKAN
JUDUL
………………………………………………………………
…………………….
BAB I
……………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ………………………………………………
BAB II
……………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ………………………………………………
BAB III
……………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… …………………………………………………
BAB IV
……………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………….
MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
ROSAN PERKASA ROESLANI
Judul rancangan Peraturan Menteri Pertimbangan filosofis/sosiologis/ yuridis yang menjadi dasar pembentukan, latar belakang, dan tingkat urgensi Uraian singkat mengenai maksud dan tujuan penyusunan serta analisis permasalaan Uraian singkat mengenai solusi/penyelesaian dan pokok substansi Memuat kesimpulan beserta rekomendasi atas pembentukan Peraturan Menteri
LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG
TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN MENTERI
INVESTASI
DAN
HILIRISASI/KEPALA
BADAN
KOORDINASI PENANAMAN MODAL
PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN MENTERI
DAFTAR RANCANGAN PERATURAN MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/ KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
No. Judul Pokok Materi Muatan/Arah Pengaturan Dasar Pembentukan Pemrakarsa Urgensi 1. Diisi dengan judul Peraturan Menteri yang akan dibuat Diisi dengan pokok materi Peraturan Menteri yang akan dibuat Diisi dengan Peraturan Perundang- undangan yang mengamanatkan Unit Pemrakarsa Diisi dengan latar belakang dan urgensi Peraturan Menteri yang akan dibuat 2. dsb
MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
ROSAN PERKASA ROESLANI
LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG
TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN MENTERI
INVESTASI
DAN
HILIRISASI/KEPALA
BADAN
KOORDINASI PENANAMAN MODAL
FORMAT NASKAH URGENSI
NASKAH URGENSI
RANCANGAN PERATURAN MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
TENTANG
...
BAB I
A. Latar Belakang B. Tujuan Penyusunan Peraturan C. Pokok Isi Peraturan
BAB II
A. Manfaat B. Konsekuensi C. Urgensi
BAB III
Peraturan Perundang-undangan Terkait
BAB IV Kesimpulan
NASKAH URGENSI JUDUL ………………………………………………………………
…………………….
BAB I
……………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ………………………………………………
BAB II
……………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ………………………………………………
BAB III
……………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… …………………………………………………
BAB IV
……………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………….
MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/ KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
ROSAN PERKASA ROESLANI
Judul rancangan Peraturan Menteri Pertimbangan filosofis/sosiologis/ yuridis yang menjadi dasar pembentukan, ringkasan materi muatan dan tujuan pembentukan Peraturan Menteri Uraian singkat mengenai manfaat, konsekuensi dan urgensi rancangan Peraturan Menteri Uraian singkat mengenai peraturan perundang- undangan yang terkait Memuat kesimpulan beserta rekomendasi atas pembentukan Peraturan Menteri
LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG
TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN MENTERI
INVESTASI
DAN
HILIRISASI/KEPALA
BADAN
KOORDINASI PENANAMAN MODAL
ANALISIS KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN TENTANG … DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PUTUSAN PENGADILAN
No.
Latar
Belakang
Pembentukan
Peraturan
Analisis
Dampak
Analisis
dengan
Peraturan
Perundang-
undangan yang
Lebih Tinggi
Analisis
dengan
Peraturan
Perundang-
undangan
yang
setingkat
Analisis
dengan
Putusan
Pengadilan
Keterangan
1.
Diisi dengan
latar belakang
Peraturan
Menteri yang
akan dibuat
Diisi
dengan
dampak
Peraturan
Menteri
yang
akan
dibuat
Diisi dengan
analisis
Peraturan
Perundang-
undangan yang
mengamanatkan
pembuatan
Peraturan
Menteri
Diisi
dengan
analisis
Peraturan
Perundang-
undangan
yang
setingkat
serta terkait
dengan
Peraturan
Menteri
yang dibuat
Diisi
dengan
analisis
Putusan
Pengadilan
yang
terkait
Peraturan
Menteri
yang akan
dibuat
- dsb
MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
ROSAN PERKASA ROESLANI
Konsideran (Menimbang & Mengingat)
a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan menciptakan
keseragaman dalam pembentukan Peraturan Menteri
Investasi
dan
Hilirisasi/Kepala
Badan
Koordinasi
Penanaman Modal yang dilaksanakan dengan metode
yang pasti, baku, standar, serta menyesuaikan dengan
perubahan penataan organisasi dan tata kerja di
lingkungan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan
Koordinasi Penanaman Modal, perlu mengatur tata cara
pembentukan
Peraturan
Menteri
Investasi
dan
Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
b.
bahwa
Peraturan
Menteri
Investasi/Kepala
Badan
Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan
Peraturan Menteri/Kepala di Lingkungan Kementerian
Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal sudah
tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan
hukum, sehingga perlu diganti;
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu
Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61
Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 7153);Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 186);Peraturan Presiden Nomor 184 Tahun 2024 tentang Kementerian Investasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 380);
Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2024 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 381);
Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 949);
