Permeninves/BKPM No. 5 Tahun 2026 tentang Penilaian Terhadap Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha - JDIH BPK
SALINAN PERATURAN MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/ KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL NOMOR 5 TAHUN 2026 TENTANG PENILAIAN TERHADAP KINERJA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KINERJA PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
: a.
bahwa untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan
penilaian terhadap kinerja pelayanan terpadu satu pintu
dan kinerja percepatan pelaksanaan berusaha, serta
mewujudkan kemudahan kegiatan perizinan berusaha,
perlu mengatur mengenai penilaian terhadap kinerja
pelayanan terpadu satu pintu dan kinerja percepatan
pelaksanaan berusaha;
b.
bahwa
Peraturan
Menteri
Investasi/Kepala
Badan
Koordinasi Penanaman Modal Nomor 2 Tahun 2022
tentang Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu
dan
Kinerja
Percepatan
Pelaksanaan
Berusaha
Pemerintah Daerah serta Kinerja Percepatan Pelaksanaan
Berusaha Kementerian Negara/Lembaga sudah tidak
sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan
masyarakat, sehingga perlu diganti;
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan
ketentuan Pasal 19 Peraturan Presiden Nomor 42
Tahun 2020 tentang Pemberian Penghargaan dan/atau
Pengenaan Sanksi kepada Kementerian Negara/Lembaga
serta Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi
Penanaman Modal tentang Penilaian Terhadap Kinerja
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Kinerja Percepatan
Pelaksanaan Berusaha;
Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4916) sebagaimana
telah
diubah
dengan
Undang-Undang
Nomor
61
Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6994);
3.
Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2020 tentang
Pemberian Penghargaan dan/atau Pengenaan Sanksi
kepada Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah
Daerah
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun 2022 Nomor 74);
4.
Peraturan Presiden Nomor 184 Tahun 2024 tentang
Kementerian Investasi dan Hilirisasi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 380);
5.
Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2024 tentang Badan
Koordinasi Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 381);
6.
Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan
Koordinasi
Penanaman
Modal
Republik
Indonesia
Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian
Negara
Investasi
dan
Hilirisasi/Badan
Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 949);
7.
Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan
Koordinasi
Penanaman
Modal
Republik
Indonesia
Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pedoman dan Tata Cara
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan
Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan
Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single
Submission)
(Berita
Negara
Republik
Indonesia
Tahun 2025 Nomor 738);
MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TENTANG PENILAIAN TERHADAP KINERJA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KINERJA PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA.
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang selanjutnya disingkat PBBR adalah perizinan berusaha yang menggunakan pendekatan berbasis risiko yang diperoleh dari hasil analisis risiko setiap kegiatan usaha. 2. Perizinan Berusaha yang selanjutnya disingkat PB adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga OSS untuk penyelenggaraan PBBR.
Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Kinerja PTSP adalah hasil kerja yang dicapai dalam kegiatan pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu pada pemerintah daerah.
Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha yang selanjutnya disebut Kinerja PPB adalah hasil kerja yang dicapai kementerian negara/lembaga dan pemerintah daerah dalam proses percepatan pelaksanaan berusaha.
Anugerah Layanan Investasi adalah pemberian penghargaan kepada pemerintah daerah dan kementerian negara/lembaga yang memperoleh hasil penilaian terbaik atas kinerja layanan investasi yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri/Kepala.
Nomine Pemda adalah pemerintah daerah yang memenuhi kategori penilaian sangat baik untuk Kinerja PTSP dan Kinerja PPB yang diunggulkan menjadi kandidat pemerintah daerah penerima Anugerah Layanan Investasi terbaik secara nasional.
Nomine Kementerian Negara/Lembaga adalah kementerian negara/lembaga yang memenuhi kategori Penilaian Kinerja sangat baik untuk Kinerja PPB dan diunggulkan menjadi kandidat kementerian negara/lembaga penerima Anugerah Layanan Investasi terbaik secara nasional.
Survei Kepuasan Masyarakat yang selanjutnya disingkat SKM adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik.
Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha.
Kementerian Investasi dan Hilirisasi yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi dan suburusan pemerintahan hilirisasi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang investasi.
Badan Koordinasi Penanaman Modal yang selanjutnya disebut Badan adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat Pemda adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi dan suburusan pemerintahan hilirisasi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang investasi.
Kepala adalah kepala yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
Kepala Daerah adalah gubernur bagi daerah Provinsi atau bupati bagi daerah Kabupaten atau wali Kota bagi daerah Kota.
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah organisasi perangkat daerah Pemda provinsi atau Pemda kabupaten/kota yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan Pemda di bidang penanaman modal.
Lembaga Survei adalah lembaga yang memiliki kredibilitas dan kompetensi dalam bidang survei dan melaksanakan kegiatan survei untuk kementerian negara/lembaga berdasarkan suatu perjanjian kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Organisasi Pengusaha adalah wadah persatuan dan kesatuan bagi pengusaha Indonesia yang didirikan secara sah atas dasar kesamaan tujuan, aspirasi, strata kepengurusan, atau ciri-ciri alamiah tertentu.
Pasal 2 (1) Untuk meningkatkan Kinerja PTSP dan Kinerja PPB, pemerintah memberikan penghargaan dan/atau sanksi kepada: a. Pemda, atas Kinerja PTSP dan Kinerja PPB; dan b. kementerian negara/lembaga, atas Kinerja PPB. (2) Pemberian penghargaan dan/atau pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil penilaian terhadap Kinerja PTSP dan Kinerja PPB.
BAB II KINERJA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Pasal 3
(1)
Kinerja PTSP diukur berdasarkan ketersediaan DPMPTSP
di Pemda provinsi dan Pemda kabupaten/kota.
(2)
Ketersediaan DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi kelembagaan dan kewajiban Pemda
dalam melaksanakan fungsi PTSP yang melekat pada
urusan pemerintahan bidang penanaman modal di tingkat
provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(3)
Penilaian Kinerja PTSP sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi program kegiatan dan pelayanan PBBR
serta pengawalan upaya realisasi penanaman modal atas
PBBR yang telah diterbitkan melalui Sistem OSS.
BAB III KINERJA PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA
Pasal 4
(1)
Kinerja PPB kementerian negara/lembaga dan Pemda
dirumuskan
berdasarkan
kewajiban
kementerian
negara/lembaga dan kewajiban Pemda untuk percepatan
pelaksanaan berusaha melalui Sistem OSS sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)
Kewajiban kementerian negara/lembaga sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
a.
penyusunan
peraturan
menteri/lembaga
yang
diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan di
bidang percepatan pelaksanaan berusaha serta
peraturan
pelaksanaan
perizinan
berusaha
terintegrasi secara elektronik;
b.
koneksi sistem kementerian negara/lembaga dengan
Sistem OSS;
c.
peran satuan tugas dalam reformasi perizinan dan
percepatan pelaksanaan berusaha; dan
d.
reformasi
pelaksanaan
PBBR
dan
pengawalan
realisasinya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(3)
Koneksi sistem kementerian negara/lembaga dengan
Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
melalui integrasi sistem dan penggunaan hak akses
untuk:
a.
melakukan verifikasi teknis;
b.
memberikan notifikasi pemenuhan standar dan
persyaratan PBBR; dan
c.
melakukan Pengawasan PBBR.
(4)
Kewajiban Pemda sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
paling sedikit meliputi:
a.
penyusunan peraturan daerah atau peraturan Kepala
Daerah
yang
diamanatkan
oleh
peraturan
perundang-undangan
di
bidang
percepatan
pelaksanaan berusaha serta peraturan pelaksanaan
perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;
b.
koneksi sistem PTSP daerah dengan Sistem OSS;
c.
peran satuan tugas dalam reformasi perizinan dan
percepatan pelaksanaan berusaha; dan
d.
pelaksanaan PBBR dan pengawalan realisasinya
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
(5)
Koneksi sistem PTSP daerah dengan Sistem OSS
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(4)
huruf
b
menggunakan hak akses untuk:
a.
melakukan verifikasi teknis;
b.
memberikan notifikasi pemenuhan standar dan
persyaratan PBBR; dan
c.
melakukan Pengawasan PBBR.
(6)
Kementerian negara/lembaga sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) mencakup kementerian negara/lembaga
yang melaksanakan:
a.
reformasi PB;
b. penyelesaian permasalahan PB; dan c. pengawalan, pembinaan, dan Pengawasan dalam PBBR.
BAB IV TAHAPAN PENILAIAN TERHADAP KINERJA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KINERJA PERCEPATAN PERIZINAN BERUSAHA PEMDA
Bagian Pertama Umum
Pasal 5
(1)
Penilaian terhadap Kinerja PTSP dan Kinerja PPB Pemda
dilakukan dalam 2 (dua) tahapan, yaitu:
a.
tahap kesatu; dan
b.
tahap kedua.
(2)
Tahap kesatu penilaian terhadap Kinerja PTSP dan Kinerja
PPB Pemda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
terdiri atas:
a.
pembentukan tim penilai dan tim teknis penilai;
b.
pemberitahuan dan sosialisasi kegiatan penilaian
kinerja;
c.
pembaruan profil Pemda;
d.
pemberian hak akses sistem informasi yang dikelola
oleh Kementerian/Badan;
e.
penilaian terhadap Kinerja PTSP dan Kinerja PPB
Pemda;
f.
verifikasi dan validasi atas hasil penilaian terhadap
Kinerja PTSP dan Kinerja PPB Pemda oleh tim teknis
penilai;
g.
pelaksanaan kendali mutu atas verifikasi dan validasi
penilaian terhadap Kinerja PTSP dan Kinerja PPB
Pemda;
h.
hasil akhir penilaian terhadap Kinerja PTSP dan
Kinerja PPB Pemda;
i.
rekapitulasi hasil akhir penilaian terhadap kinerja
dan penilaian pemangku kepentingan PTSP dan
Kinerja PPB Pemda oleh tim teknis penilai;
j.
penyampaian rekapitulasi hasil akhir penilaian
kinerja mandiri dan penilaian pemangku kepentingan
PTSP dan Kinerja PPB Pemda oleh ketua tim teknis
penilai kepada ketua tim penilai yang dituangkan
dalam bentuk laporan;
k.
penyampaian laporan hasil akhir penilaian terhadap
Kinerja PTSP dan Kinerja PPB Pemda dan disertai
rekomendasi
oleh
ketua
tim
penilai
kepada
Menteri/Kepala untuk ditetapkan; dan
l.
penyampaian hasil akhir penilaian terhadap Kinerja
PTSP dan Kinerja PPB Pemda oleh Menteri/Kepala
kepada menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan
di
bidang
keuangan
untuk
ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(3)
Tahap kedua penilaian terhadap Kinerja PTSP dan Kinerja
PPB Pemda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
terdiri atas:
a.
pemilihan
Nomine
Pemda
oleh
tim
penilai
berdasarkan hasil penilaian terhadap Kinerja PTSP
dan Kinerja PPB Pemda;
b.
penetapan Nomine Pemda oleh tim penilai;
c.
pemaparan Nomine Pemda;
d.
pelaksanaan uji petik oleh tim penilai dan tim teknis
penilai;
e.
rekapitulasi hasil penilaian pemaparan nomine dan
uji petik;
f.
penyampaian rekapitulasi hasil penilaian pemaparan
dan uji petik oleh ketua tim teknis penilai kepada
ketua tim penilai disertai rekomendasi;
g.
penyampaian laporan rekapitulasi hasil penilaian
pemaparan nomine dan uji petik oleh ketua tim
penilai kepada Menteri/Kepala; dan
h.
penetapan Kinerja PTSP dan Kinerja PPB Pemda
terbaik oleh Menteri/Kepala.
(4)
Alur tahapan penilaian terhadap Kinerja PTSP dan Kinerja
PPB Pemda sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 6
(1)
Penilaian
terhadap
Kinerja
PPB
kementerian
negara/lembaga dilakukan dalam 2 (dua) tahapan, yaitu:
a.
tahap kesatu; dan
b.
tahap kedua.
(2)
Tahap kesatu penilaian terhadap Kinerja PPB kementerian
negara/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a terdiri atas:
a.
pembentukan tim penilai dan tim teknis penilai;
b.
pemberitahuan kegiatan dan sosialisasi penilaian
kinerja;
c.
pembaruan profil pelaksana penilaian kinerja;
d.
pemberian hak akses sistem informasi yang dikelola
oleh Kementerian/Badan;
e.
penilaian mandiri terhadap Kinerja PPB kementerian
negara/lembaga;
f.
verifikasi dan validasi atas hasil penilaian terhadap
Kinerja PPB kementerian negara/lembaga oleh tim
teknis penilai;
g.
pelaksanaan kendali mutu atas verifikasi dan validasi
penilaian
terhadap
Kinerja
PPB
kementerian
negara/lembaga;
h.
hasil
akhir
penilaian
terhadap
Kinerja
PPB
kementerian negara/lembaga;
i.
rekapitulasi hasil akhir Penilaian Kinerja PPB
kementerian negara/lembaga oleh tim teknis penilai;
j.
penyampaian laporan hasil akhir penilaian terhadap
Kinerja
PPB
kementerian
negara/lembaga
dan
disertai rekomendasi oleh ketua ketua tim penilai
kepada Menteri/Kepala untuk ditetapkan; dan
k.
penyampaian hasil akhir penilaian terhadap Kinerja
PPB
kementerian
negara/lembaga
oleh
Menteri/Kepala
kepada
menteri
yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
keuangan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)
Tahap kedua penilaian terhadap Kinerja PPB kementerian
negara/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b terdiri atas:
a.
pemilihan Nomine Kementerian Negara/Lembaga
oleh tim penilai;
b.
penetapan Nomine Kementerian Negara/Lembaga
oleh tim penilai;
c.
pemaparan Nomine Kementerian Negara/Lembaga;
d.
pelaksanaan uji petik oleh tim penilai dan tim teknis
penilai;
e.
rekapitulasi hasil penilaian pemaparan nomine dan
uji petik;
f.
penyampaian rekapitulasi hasil penilaian pemaparan
dan uji petik oleh ketua tim teknis penilai kepada
ketua tim penilai disertai rekomendasi;
g.
penyampaian laporan rekapitulasi hasil penilaian
pemaparan nomine dan uji petik oleh ketua tim
penilai kepada Menteri/Kepala; dan
h.
penetapan Kinerja PPB kementerian negara/lembaga
terbaik oleh Menteri/Kepala.
(4)
Alur tahapan penilaian terhadap Kinerja PPB kementerian
negara/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Bagian Kedua Tahap Kesatu
Pasal 7
(1)
Menteri/Kepala menetapkan tim penilai sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dan Pasal 6
ayat (2) huruf a.
(2)
Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai
oleh
pejabat
pimpinan
tinggi
madya
dari
Kementerian/Badan.
(3)
Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
beranggotakan unsur pejabat pimpinan tinggi madya dari:
a.
Kementerian/Badan;
b.
kementerian yang menyelenggarakan sinkronisasi
dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan
urusan
kementerian
dalam
penyelenggaraan
pemerintahan di bidang perekonomian;
c.
kementerian
yang
menyelenggarakan
urusan
pemerintahan di bidang kesekretariatan negara;
d.
kementerian
yang
menyelenggarakan
urusan
pemerintahan di bidang dalam negeri;
e. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan suburusan pemerintahan reformasi birokrasi yang merupakan lingkup pemerintahan di bidang aparatur negara; f. kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional; dan g. kementerian negara/lembaga terkait; (4) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan unsur profesional, akademisi, dan/atau Organisasi Pengusaha.
Pasal 8
(1)
Tim penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penilaian
terhadap Kinerja PTSP dan Kinerja PPB Pemda serta
Kinerja PPB kementerian negara/lembaga.
(2)
Pelaksanaan tugas tim penilai sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan secara sistematis dan berjenjang
sesuai tahapan penilaian kinerja.
(3)
Pelaksanaan tugas tim penilai sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) meliputi:
a.
melaksanakan verifikasi dan validasi;
b.
menyusun
dan
menyampaikan
laporan
hasil
penilaian terhadap Kinerja PTSP dan Kinerja PPB dan
disertai rekomendasi kepada Menteri/Kepala;
c.
memilih dan menetapkan Nomine Pemda dan Nomine
Kementerian Negara/Lembaga;
d.
menilai pemaparan nomine dan uji petik;
e.
menyampaikan laporan hasil penilaian pemaparan
nomine dan uji petik; dan
f.
memberikan
rekomendasi
perbaikan
dan/atau
peningkatan
Kinerja
PTSP
dan
Kinerja
PPB
berdasarkan hasil penilaian.
(4)
Dalam melaksanakan tugasnya tim penilai sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dibantu oleh tim teknis penilai.
Pasal 9 (1) Tim teknis penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dan Pasal 6 ayat (2) huruf a ditetapkan oleh ketua tim penilai. (2) Tim teknis penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh pejabat pimpinan tinggi pratama Kementerian/Badan. (3) Tim teknis penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beranggotakan unsur pejabat pimpinan tinggi pratama dari: a. Kementerian/Badan; b. kementerian yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian; c. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara;
d. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri; e. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan suburusan pemerintahan reformasi birokrasi yang merupakan lingkup pemerintahan dibidang aparatur negara; f. kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional; dan g. kementerian negara/lembaga terkait. (4) Tim teknis penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan unsur profesional, akademisi, dan/atau Organisasi Pengusaha.
Pasal 10
(1)
Tim
teknis
penilai
sebagaimana
dimaksud
dalam
Pasal 9 mempunyai tugas:
a.
menyiapkan administrasi;
b.
melaksanakan verifikasi dan validasi;
c.
melaksanakan rekapitulasi hasil akhir terhadap
kinerja dan penilaian pemangku kepentingan PTSP
dan Kinerja PPB;
d.
menyampaikan rekapitulasi hasil akhir terhadap
kinerja dan penilaian pemangku kepentingan PTSP
dan Kinerja PPB;
e.
penilaian pemaparan nomine;
f.
uji petik;
g.
rekapitulasi hasil penilaian pemaparan dan uji petik;
h.
menyusun rekomendasi hasil penilaian terhadap
Kinerja PTSP dan Kinerja PPB Pemda serta Kinerja
PPB kementerian negara/lembaga bersama tim
penilai;
i.
melaksanakan
koordinasi
dengan
kementerian
negara/lembaga terkait dan unsur profesional; dan
j.
melaksanakan tugas lain dari tim penilai.
Pasal 11 (1) Tim penilai dan tim teknis penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 10 dalam melakukan tugas mengikutsertakan Lembaga Survei. (2) Lembaga Survei sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan tugas: a. peninjauan terhadap hasil verifikasi dan validasi dokumen dan lapangan; b. pengecekan keabsahan dokumen dan bukti pendukung hasil penilaian; c. evaluasi terhadap kesesuaian penerapan metodologi, instrumen, serta format berita acara verifikasi dan validasi lapangan; dan d. melaksanakan tugas lain dari tim penilai dan tim teknis penilai.
Pasal 12
(1)
Penilaian terhadap Kinerja PTSP dan Kinerja PPB Pemda
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 serta penilaian
terhadap
Kinerja
PPB
kementerian
negara/lembaga
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan dengan
menggunakan
sistem
informasi yang dikelola oleh
Kementerian/Badan.
(2)
Kementerian/Badan
memberikan
hak
akses
sistem
informasi
yang
dikelola
oleh
Kementerian/Badan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada:
a.
pimpinan
kesekretariatan
pada
kementerian
negara/lembaga;
b.
kepala DPMPTSP;
c.
pimpinan Organisasi Pengusaha;
d.
ketua tim penilai dan tim teknis penilai; dan
e.
pimpinan Lembaga Survei.
(3)
Pimpinan
kesekretariatan
pada
kementerian
negara/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a, pimpinan Organisasi Pengusaha sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf c, Tim Penilai dan Tim
Teknis Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf d dan pimpinan Lembaga Survei sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf e, dapat memberikan hak
akses kepada pihak terkait yang
berwenang dan
bertanggung
jawab
untuk
melaksanakan
kegiatan
penilaian terhadap Kinerja PTSP dan Kinerja PPB Pemda
serta Kinerja PPB kementerian negara/lembaga dalam
sistem informasi yang dikelola oleh Kementerian/Badan.
(4)
Kepala DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b dapat memberikan hak akses kepada pihak terkait
yang berwenang dan bertanggung jawab kepada 2 (dua)
orang berbeda untuk melaksanakan pengisian penilaian
mandiri dan penilaian pemangku kepentingan dalam
sistem informasi yang dikelola oleh Kementerian/Badan.
(5)
Hak
akses
sistem
informasi
yang
dikelola
oleh
Kementerian/Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dapat digunakan selama periode tertentu yang ditetapkan
oleh tim penilai.
(6)
Mekanisme mengenai penggunaan hak akses sistem
informasi
yang
dikelola
oleh
Kementerian/Badan
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diunduh dari
sistem informasi yang dikelola oleh Kementerian/Badan.
Pasal 13 Penilaian terhadap Kinerja PTSP dan Kinerja PPB Pemda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) terdiri atas: a. penilaian terhadap Kinerja PTSP dan Kinerja PPB Pemda provinsi; dan b. penilaian terhadap Kinerja PTSP dan Kinerja PPB Pemda kabupaten/kota.
Pasal 14 (1) Penilaian terhadap Kinerja PTSP dan Kinerja PPB Pemda provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a terdiri atas: a. penilaian terhadap Kinerja PTSP Pemda provinsi; dan
b. penilaian terhadap Kinerja PPB Pemda provinsi. (2) Penilaian terhadap Kinerja PTSP Pemda provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperoleh dari: a. Penilaian mandiri terhadap Kinerja PTSP Pemda provinsi; b. Penilaian Organisasi Pengusaha untuk penilaian terhadap Kinerja PTSP Pemda provinsi; dan c. Penilaian DPMPTSP kabupaten/kota atas upaya pembinaan PBBR yang dilakukan oleh DPMPTSP provinsi dalam tahun penilaian Kinerja. (3) Penilaian terhadap Kinerja PPB Pemda provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperoleh dari Penilaian Mandiri atas Kinerja PPB Pemda provinsi.
Pasal 15
(1)
Penilaian terhadap Kinerja PTSP dan Kinerja PPB Pemda
kabupaten/kota
sebagaimana
dimaksud
dalam
Pasal 13 huruf b terdiri atas:
a.
penilaian
terhadap
Kinerja
PTSP
Pemda
kabupaten/kota; dan
b.
penilaian
terhadap
Kinerja
PPB
Pemda
kabupaten/kota.
(2)
Penilaian terhadap Kinerja PTSP Pemda kabupaten/kota
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperoleh
dari:
a.
penilaian mandiri terhadap Kinerja PTSP Pemda
kabupaten/kota;
b.
penilaian Organisasi Pengusaha untuk penilaian
terhadap Kinerja PTSP Pemda kabupaten/kota; dan
c.
penilaian DPMPTSP Provinsi atas pelaksanaan PBBR
yang dilakukan oleh DPMPTSP kabupaten/kota
dalam tahun penilaian Kinerja.
(3)
Penilaian terhadap Kinerja PPB Pemda kabupaten/kota
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperoleh
dari penilaian mandiri terhadap Kinerja PPB Pemda
kabupaten/kota.
Pasal 16
(1)
Penilaian mandiri terhadap Kinerja PTSP Pemda provinsi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a
dilakukan dengan memperhatikan kriteria dan indikator
penilaian.
(2)
Kriteria penilaian mandiri terhadap Kinerja PTSP Pemda
provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.
kelembagaan;
b.
pelayanan PBBR;
c.
Pengawasan; dan
d.
keluaran.
(3)
Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a dinilai berdasarkan indikator penilaian:
a.
integritas dan kepatuhan (kewenangan dan tanggung
jawab);
b.
kesinambungan (pemantauan dan evaluasi);
c.
sarana dan prasarana; dan
d.
sumber daya manusia.
(4) Pelayanan PBBR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dinilai berdasarkan indikator penilaian: a. sosialisasi dan koordinasi; b. implementasi Sistem OSS (verifikasi dan notifikasi); c. inovasi; d. penanganan pengaduan; dan e. SKM. (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dinilai berdasarkan indikator penilaian: a. Pengawasan melalui Sistem OSS; b. sosialisasi dan bimbingan teknis; dan c. fasilitasi permasalahan. (6) Keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dinilai berdasarkan indikator penilaian: a. realisasi investasi; b. peranan hilirisasi; dan c. tindak lanjut penilaian kinerja sebelumnya.
Pasal 17 (1) Penilaian mandiri terhadap Kinerja PPB Pemda provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan kriteria dan indikator penilaian. (2) Kriteria penilaian mandiri terhadap Kinerja PPB Pemda provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. standardisasi PBBR; dan b. peningkatan iklim investasi. (3) Standardisasi PBBR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditentukan berdasarkan indikator peraturan daerah Pemda provinsi dan/atau peraturan Kepala Daerah Pemda provinsi mengenai PBBR. (4) Peningkatan iklim investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dinilai berdasarkan indikator penilaian: a. perangkat pelaksana percepatan pelaksanaan berusaha Pemda; b. dukungan kebijakan Pemda; dan c. koordinasi lintas pemangku kepentingan.
Pasal 18
(1)
Penilaian
mandiri
terhadap
Kinerja
PTSP
Pemda
kabupaten/kota
sebagaimana
dimaksud
dalam
Pasal
15
ayat
(2)
huruf
a
dilakukan
dengan
memperhatikan kriteria dan indikator penilaian.
(2)
Kriteria penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
a.
kelembagaan;
b.
pelayanan PBBR;
c.
Pengawasan; dan
d.
keluaran.
(3)
Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a dinilai berdasarkan indikator penilaian:
a.
integritas dan kepatuhan (kewenangan dan tanggung
jawab);
b.
kesinambungan (pemantauan dan evaluasi);
c.
sarana dan prasarana; dan
d.
sumber daya manusia.
(4)
Pelayanan PBBR sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b dinilai berdasarkan indikator penilaian:
a.
sosialisasi dan koordinasi;
b.
implementasi Sistem OSS (verifikasi dan notifikasi);
c.
inovasi;
d.
penanganan pengaduan; dan
e.
SKM.
(5)
Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c
dinilai berdasarkan indikator penilaian:
a.
Pengawasan melalui Sistem OSS;
b.
sosialisasi dan bimbingan teknis; dan
c.
fasilitasi permasalahan.
(6)
Keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d
dinilai berdasarkan indikator penilaian:
a.
realisasi investasi;
b.
peranan hilirisasi; dan
c.
tindak lanjut penilaian kinerja sebelumnya.
Pasal 19
(1)
Penilaian
mandiri
terhadap
Kinerja
PPB
Pemda
kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15
ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan kriteria dan
indikator penilaian.
(2)
Kriteria penilaian mandiri terhadap Kinerja PPB Pemda
kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
meliputi:
a.
implementasi PBBR; dan
b.
peningkatan iklim investasi.
(3)
Implementasi PBBR sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a dinilai berdasarkan indikator penilaian:
a.
peraturan daerah dan/atau peraturan Kepala Daerah
tentang PBBR; dan
b.
percepatan penyelesaian kendala PBBR.
(5)
Peningkatan iklim investasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b dinilai berdasarkan indikator penilaian:
a.
perangkat
pelaksana
percepatan
pelaksanaan
berusaha Pemda;
b.
dukungan kebijakan Pemda; dan
c.
koordinasi lintas pemangku kepentingan.
Pasal 20
(1)
Penilaian mandiri terhadap Kinerja PPB kementerian
negara/lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
ayat (2) huruf e dilakukan dengan memperhatikan kriteria
penilaian dan indikator penilaian.
(2)
Kriteria
penilaian
mandiri
terhadap
Kinerja
PPB
kementerian negara/lembaga sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi:
a.
standardisasi dan pelaksanaan PBBR; dan
b.
peningkatan iklim investasi.
(3)
Standardisasi
dan pelaksanaan
PBBR sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a dinilai berdasarkan
indikator penilaian:
a.
kebijakan;
b.
sumber daya manusia;
c.
sistem informasi; dan
d.
pemantauan dan evaluasi.
(4)
Peningkatan iklim investasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b dinilai berdasarkan indikator penilaian:
a.
unit pelaksana percepatan pelaksanaan berusaha;
b.
koordinasi lintas pemangku kepentingan;
c.
dukungan pimpinan;
d.
kerja sama; dan
e.
Pengawasan.
Pasal 21 (1) Pembobotan atas penilaian mandiri terhadap Kinerja PTSP dan Kinerja PPB Pemda serta penilaian mandiri PBB kementerian negara/lembaga tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Format lembar penilaian mandiri terhadap Kinerja PTSP dan Kinerja PPB Pemda serta penilaian mandiri PBB kementerian negara/lembaga tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 22
(1)
Penilaian
sebagaimana
dimaksud
dalam
Pasal
14
ayat (2) huruf b dan huruf c dan Pasal 15 ayat (2)
huruf b dan huruf c diperoleh dari:
a.
penilaian DPMPTSP provinsi terhadap Kinerja PTSP
Pemda kabupaten/kota;
b.
penilaian
DPMPTSP
kabupaten/kota
terhadap
Kinerja PTSP Pemda provinsi; dan
c.
penilaian Organisasi Pengusaha terhadap Kinerja
PTSP Pemda provinsi dan kabupaten/kota.
(2)
Penilaian DPMPTSP provinsi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a dilakukan untuk menilai Kinerja PTSP
Pemda
kabupaten/kota
di
wilayah
provinsi
yang
bersangkutan.
(3)
Penilaian
DPMPTSP
kabupaten/kota
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk menilai
Kinerja PTSP Pemda provinsi di wilayah kabupaten/kota
yang bersangkutan.
(4)
Penilaian Organisasi Pengusaha sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c dilakukan untuk menilai Kinerja
PTSP Pemda provinsi dan PTSP Pemda kabupaten/kota.
(5)
Format profil dan lembar penilaian DPMPTSP provinsi
terhadap Kinerja PTSP Pemda Kabupaten/Kota, DPMPTSP
kabupaten/kota terhadap Kinerja PTSP Pemda provinsi,
dan Organisasi Pengusaha terhadap Kinerja PTSP provinsi
dan kabupaten/kota tercantum dalam Lampiran V yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.
Pasal 23 (1) Verifikasi dan validasi penilaian terhadap Kinerja PTSP dan Kinerja PPB Pemda serta penilaian terhadap Kinerja PPB kementerian negara/lembaga dilakukan oleh tim teknis penilai.
(2) Verifikasi dan validasi penilaian terhadap Kinerja PTSP dan Kinerja PPB Pemda serta penilaian terhadap Kinerja PPB kementerian negara/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pemeriksaan dokumen dan kunjungan lapangan. (3) Verifikasi dan validasi penilaian terhadap Kinerja PTSP dan Kinerja PPB Pemda serta penilaian terhadap Kinerja PPB kementerian negara/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan pemeriksaan dokumen dilakukan kepada seluruh Pemda dan kementerian negara/lembaga. (4) Verifikasi dan validasi penilaian terhadap Kinerja PTSP dan Kinerja PPB Pemda serta penilaian terhadap Kinerja PPB kementerian negara/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui kunjungan lapangan dilaksanakan berdasarkan ketersediaan anggaran. (5) Dalam hal anggaran tersedia, verifikasi dan validasi penilaian terhadap Kinerja PTSP dan Kinerja PPB Pemda serta penilaian terhadap Kinerja PPB kementerian negara/lembaga melalui kunjungan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan terhadap seluruh Pemda dan seluruh kementerian negara/lembaga. (6) Dalam hal anggaran terbatas, verifikasi dan validasi penilaian terhadap Kinerja PTSP dan Kinerja PPB Pemda serta verifikasi dan validasi penilaian terhadap Kinerja PPB kementerian negara/lembaga melalui kunjungan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan metode sampling melalui mekanisme purposive sampling terhadap sebagian Pemda dan seluruh kementerian negara/lembaga. (7) Hasil penilaian ditentukan dari hasil verifikasi dan validasi penilaian terhadap Kinerja PTSP dan Kinerja PPB Pemda serta penilaian terhadap Kinerja PPB kementerian negara/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (5). (8) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dituangkan dalam berita acara. (9) Format berita acara hasil verifikasi dan validasi penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 24 (1) Pelaksanaan kendali mutu atas verifikasi dan validasi penilaian dilakukan untuk memastikan kesesuaian proses, ketepatan hasil, dan konsistensi penerapan kriteria penilaian. (2) Hasil pelaksanaan kendali mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara kendali mutu yang ditandatangani oleh ketua tim teknis penilai dan Lembaga Survei. (3) Format berita acara kendali mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 25 Hasil pelaksanaan kendali mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 digunakan sebagai penentuan hasil akhir penilaian terhadap Kinerja PTSP dan Kinerja PPB Pemda serta Kinerja PPB kementerian negara/lembaga.
Pasal 26
(1)
Rekapitulasi hasil akhir penilaian terhadap Kinerja PTSP
dan Kinerja PPB Pemda serta Kinerja PPB kementerian
negara/lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25
dilakukan oleh tim teknis penilai.
(2)
Rekapitulasi hasil akhir penilaian terhadap Kinerja PTSP
dan Kinerja PPB Pemda serta Kinerja PPB kementerian
negara/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan melalui sistem informasi yang dikelola oleh
Kementerian/Badan.
(3)
Rekapitulasi hasil akhir penilaian terhadap Kinerja PTSP
dan Kinerja PPB Pemda serta Kinerja PPB kementerian
negara/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
memuat:
a.
daftar Pemda dan kementerian negara/lembaga yang
telah memperoleh hasil akhir penilaian terhadap
Kinerja PTSP dan Kinerja PPB Pemda serta Kinerja
PPB kementerian negara/lembaga; dan
b.
nilai hasil penilaian terhadap Kinerja PTSP dan
Kinerja PPB Pemda serta Kinerja PPB kementerian
negara/lembaga.
(4)
Rekapitulasi hasil akhir penilaian terhadap Kinerja PTSP
dan Kinerja PPB Pemda serta Kinerja PPB kementerian
negara/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dituangkan dalam berita acara rekapitulasi hasil akhir
penilaian terhadap Kinerja PTSP dan Kinerja PPB Pemda
serta Kinerja PPB kementerian negara/lembaga yang
ditandatangani oleh ketua tim teknis penilai.
(5)
Rekapitulasi hasil akhir penilaian terhadap Kinerja PTSP
dan Kinerja PPB Pemda serta Kinerja PPB kementerian
negara/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
disampaikan ketua tim teknis penilai kepada ketua tim
penilai.
(6)
Ketua tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
menyampaikan laporan rekapitulasi hasil akhir penilaian
terhadap Kinerja PTSP dan Kinerja PPB Pemda serta
Kinerja PPB kementerian negara/lembaga kepada Menteri.
(7)
Menteri menyampaikan hasil penilaian terhadap Kinerja
PTSP dan Kinerja PPB Pemda serta Kinerja PPB
kementerian negara/lembaga sebagaimana dimaksud
pada ayat (6) kepada menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang keuangan.
(8)
Penyampaian hasil akhir sebagaimana dimaksud pada
ayat
(7)
dilakukan
berdasarkan
surat
keputusan
penetapan hasil penilaian terhadap Kinerja PTSP dan
Kinerja PPB Pemda serta Kinerja PPB kementerian
negara/lembaga yang ditetapkan oleh Menteri/Kepala.
(9) Format berita acara rekapitulasi hasil akhir penilaian terhadap Kinerja PTSP dan Kinerja PPB Pemda serta Kinerja PPB kementerian negara/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 27 (1) Penyampaian hasil akhir penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 disertai dengan rekomendasi. (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: a. kategori hasil penilaian masing-masing tolok ukur; dan b. saran tindak lanjut atau langkah perbaikan yang perlu dilakukan Pemda dan kementerian negara/ lembaga.
Pasal 28 (1) Hasil akhir penilaian terhadap Kinerja PTSP dan Kinerja PPB Pemda serta Kinerja PPB kementerian negara/lembaga dikategorikan: a. sangat baik, dengan rentang nilai akhir 80,00 (delapan puluh koma nol nol)-100,00 (seratus koma nol nol); b. baik, dengan rentang nilai akhir 60,00 (enam puluh koma nol nol)-79,99 (tujuh puluh sembilan koma sembilan sembilan); dan c. kurang baik, dengan rentang nilai akhir ≤59,99 (kurang dari sama dengan lima puluh sembilan koma sembilan sembilan). (2) Hasil akhir penilaian terhadap Kinerja PTSP dan Kinerja PPB Pemda serta Kinerja PPB kementerian negara/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi pertimbangan bagi menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dalam pemberian penghargaan kepada Pemda dan kementerian negara/lembaga. (3) Pemberian penghargaan kepada Pemda dan kementerian negara/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 29 Menteri/Kepala menyampaikan hasil akhir penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan paling lambat bulan Juli tahun pelaksanaan.
Bagian Ketiga Tahap Kedua
Pasal 30
(1)
Tim penilai melakukan pemilihan Nomine kementerian
negara/lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
ayat (3) huruf a dan Nomine Pemda sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a untuk:
a.
kementerian negara/lembaga dengan nilai tertinggi;
dan
b.
Pemda dengan nilai tertinggi.
(2)
Tim
Penilai
dalam
melakukan
pemilihan
Nomine
kementerian
negara/lembaga
dan
Nomine
Pemda
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
dengan
mempertimbangkan penilaian dari kementerian negara/
lembaga lain.
(3)
Penilaian
dari
kementerian
negara/lembaga
lain
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
a.
hasil survei;
b.
hasil pemeringkatan; dan/atau
c.
bentuk kegiatan lain,
yang
dapat
dipertanggungjawabkan
validitas
dan
kredibilitasnya untuk periode 1 (satu) tahun terhitung dari
periode penilaian kinerja tahun berjalan.
(4)
Penilaian
dari
kementerian
negara/lembaga
lain
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.
penilaian lembaga pemerintah nonkementerian yang
melaksanakan tugas negara di bidang kearsipan;
b.
penilaian
lembaga
negara
yang
mempunyai
kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan
publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara
negara
dan
pemerintahan
termasuk
yang
diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara,
Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik
Negara serta badan swasta atau perseorangan yang
diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik
tertentu yang sebagian atau seluruh dananya
bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja
negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja
daerah;
c.
penilaian lembaga negara dalam rumpun kekuasaan
eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan
pemberantasan tindak pidana korupsi; dan/atau
d.
penilaian
kementerian
yang
menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan
suburusan pemerintahan reformasi birokrasi yang
merupakan lingkup pemerintahan di bidang aparatur
negara.
(5)
Pembobotan atas penilaian dari kementerian negara/
lembaga lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(6)
Hasil pemilihan Nomine Kementerian Negara/Lembaga
dan Nomine Pemda sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dituangkan dalam berita acara.
(7) Format berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 31 (1) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, ketua tim penilai menetapkan Nomine Kementerian Negara/Lembaga dan Nomine Pemda. (2) Ketua tim penilai menyampaikan penetapan Nomine sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri/Kepala.
Pasal 32 Dalam hal pada saat proses pemilihan dan penetapan Nomine Kementerian Negara/Lembaga dan Nomine Pemda ditemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam rangka penyelenggaraan PBBR yang telah diproses oleh aparat penegak hukum, Nomine Kementerian Negara/Lembaga dan Nomine Pemda didiskualifikasi.
Pasal 33
(1)
Nomine Kementerian Negara/Lembaga dan Nomine Pemda
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 yang telah
ditetapkan oleh tim penilai, mengikuti pemaparan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c dan
Pasal 5 ayat (3) huruf c.
(2)
Pemaparan
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
disampaikan di hadapan tim penilai dan tim teknis penilai
secara luring melalui tatap muka.
(3)
Pemaparan
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(2)
dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan
oleh tim penilai.
(4)
Mekanisme
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(3)
disampaikan oleh tim teknis penilai kepada Nomine
Kementerian Negara/Lembaga dan Nomine Pemda dalam
jangka paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak
sebelum pelaksanaan pemaparan.
(5)
Dalam hal pemaparan secara luring melalui tatap muka
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat
dilaksanakan, pemaparan dapat dilaksanakan secara
dalam jaringan.
(6)
Tim penilai dan tim teknis penilai melakukan penilaian
terhadap pemaparan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dan ayat (5) melalui sistem informasi yang dikelola oleh
Kementerian/Badan.
(7)
Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dengan
memperhatikan kriteria:
a.
kinerja substantif dan validitas data;
b.
visi strategis dan inovasi; dan
c.
efektivitas paparan dan komunikasi.
(8)
Kriteria kinerja substantif dan validitas data sebagaimana
dimaksud pada ayat (7) huruf a ditentukan berdasarkan
indikator:
a.
integritas kelembagaan dan reformasi regulasi;
b.
kualitas layanan dan implementasi Sistem OSS;
c.
fasilitasi dan Pengawasan investasi; dan
d.
hasil dan dampak ekonomi.
(9)
Kriteria visi strategis dan inovasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (7) huruf b ditentukan berdasarkan indikator:
a.
keselarasan strategis dan perencanaan; dan
b.
inovasi dalam PBBR.
(10) Kriteria efektivitas paparan dan komunikasi waktu
paparan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c
ditentukan berdasarkan indikator:
a.
penguasaan materi dan komunikasi strategis;
b.
kualitas materi pendukung; dan
c.
kualitas penampilan.
(11) Pembobotan atas kriteria dan indikator pemaparan
Nomine Kementerian Negara/Lembaga dan Nomine Pemda
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4)
tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 34 (1) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (6) dituangkan dalam berita acara pelaksanaan pemaparan nomine. (2) Format berita acara hasil pemaparan nomine sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 35
(1)
Terhadap Nomine Kementerian Negara/Lembaga dan
Nomine Pemda yang telah melaksanakan pemaparan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilakukan uji petik
dengan mengikuti mekanisme uji petik yang ditetapkan
oleh tim penilai.
(2)
Uji petik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
oleh tim penilai dan tim teknis penilai dengan kunjungan
lapangan.
(3)
Mekanisme uji petik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disampaikan oleh tim teknis penilai kepada
Nomine Kementerian Negara/Lembaga dan Nomine Pemda
dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja terhitung sebelum
uji petik dilakukan.
(4)
Dalam hal uji petik tidak dapat dilaksanakan dengan
kunjungan
lapangan
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat (2), uji petik dapat dilaksanakan secara dalam
jaringan.
(5)
Penilaian uji petik sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dilakukan melalui sistem informasi yang dikelola oleh
Kementerian/Badan.
Pasal 36 (1) Tim penilai dan tim teknis penilai melakukan uji petik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 terhadap kementerian negara/lembaga dengan kriteria: a. kesesuaian data dan dokumen pendukung penilaian mandiri, serta pemaparan dengan kondisi faktual di lapangan; dan b. pelaksanaan percepatan pelaksanaan berusaha.
(2)
Tim penilai dan tim teknis penilai menilai kesesuaian data
dan dokumen pendukung pada penilaian mandiri,
pemaparan
dengan
kondisi
faktual
di
lapangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan
berdasarkan indikator:
a.
ketersediaan data, dokumen pendukung penilaian
mandiri, dan pemaparan; dan
b.
kesesuaian pelaksanaan.
(3)
Tim penilai dan tim teknis penilai menilai pelaksanaan
percepatan pelaksanaan berusaha sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b ditentukan berdasarkan indikator:
a.
standardisasi peraturan dan pelaksanaan PBBR; dan
b.
komitmen
pimpinan
kementerian
negara/
lembaga.
(4)
Indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan
ayat (3) menggunakan lembar penilaian uji petik Nomine
Kementerian Negara/Lembaga.
Pasal 37
(1)
Tim penilai dan tim teknis penilai melakukan uji petik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 terhadap Pemda
dengan kriteria:
a.
kesesuaian data dan dokumen pendukung penilaian
mandiri dengan kondisi faktual di lapangan; dan
b.
pelaksanaan percepatan pelaksanaan berusaha.
(2)
Penilaian uji petik pada pelaksanaan PBBR di daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan
berdasarkan indikator:
a.
ketersediaan
data
dan
dokumen
pendukung
penilaian mandiri dan pemaparan; dan
b.
kesesuaian pelaksanaan.
(3)
Penilaian
uji
petik
pada
pelaksanaan
percepatan
pelaksanaan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b ditentukan berdasarkan indikator:
a.
standardisasi peraturan PBBR; dan
b.
komitmen pimpinan Pemda.
(4)
Indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan
ayat (3) menggunakan lembar penilaian uji petik Nomine
Pemda.
Pasal 38 Format lembar penilaian dan pembobotan atas kriteria dan indikator: a. pemaparan; dan b. uji petik Nomine Kementerian Negara/Lembaga dan Nomine Pemda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan Pasal 37 tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 39 (1) Hasil penilaian uji petik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan Pasal 37 dituangkan dalam berita acara hasil uji petik. (2) Format berita acara hasil penilaian uji petik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 40
(1)
Ketua tim teknis penilai melakukan rekapitulasi hasil
penilaian:
a. pemaparan kementerian negara/lembaga dan Pemda
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33;
b. uji petik kementerian negara/lembaga sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 36; dan
c. uji petik Pemda sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 37.
(2)
Hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dituangkan dalam berita acara rekapitulasi penilaian
pemaparan dan uji petik yang ditandatangani oleh ketua
tim teknis penilai.
(3)
Format berita acara rekapitulasi penilaian pemaparan dan
uji petik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum
dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 41 (1) Ketua tim teknis penilai menyampaikan rekapitulasi hasil penilaian pemaparan dan uji petik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 kepada ketua tim penilai disertai rekomendasi. (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: a. kriteria dan indikator hasil penilaian masing-masing tolok ukur; dan b. saran tindak lanjut atau langkah perbaikan yang perlu dilakukan Pemda dan kementerian negara/ lembaga.
Pasal 42
(1)
Ketua tim penilai menyampaikan laporan rekapitulasi
hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40
kepada Menteri/Kepala.
(2)
Berdasarkan
laporan
rekapitulasi
hasil
penilaian
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri/Kepala
menetapkan kementerian negara/lembaga dan Pemda
dengan kinerja pelayanan perizinan berusaha terbaik.
BAB V ANUGERAH LAYANAN INVESTASI
Pasal 43 (1) Kementerian/Badan dapat memberikan Anugerah Layanan Investasi kepada: a. kementerian negara/lembaga; dan b. Pemda. (2) Pemberian Anugerah Layanan Investasi kepada kementerian negara/lembaga dan Pemda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada 3 (tiga) kementerian negara/lembaga dengan kinerja pelayanan perizinan berusaha terbaik. (3) Pemberian Anugerah Layanan Investasi kepada Pemda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada: a. 3 (tiga) Pemda provinsi dengan kinerja pelayanan perizinan berusaha terbaik; b. 3 (tiga) Pemda Kabupaten dengan kinerja pelayanan perizinan berusaha terbaik; dan c. 3 (tiga) Pemda kota dengan kinerja pelayanan perizinan berusaha terbaik. (4) Selain diberikan kepada Pemda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Anugerah Layanan Investasi juga dapat diberikan kepada Pemda terpilih di kawasan timur Indonesia yaitu Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua Barat Daya, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, Provinsi Papua Selatan, dan Provinsi Papua. (5) Pemberian Anugerah Layanan Investasi kepada Pemda terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak mempengaruhi hasil akhir penetapan Pemda dengan kinerja pelayanan perizinan berusaha terbaik.
Pasal 44 (1) Anugerah Layanan Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 diberikan dalam bentuk: a. piagam/trofi; b. perangkat peralatan pendukung kerja untuk peningkatan kinerja; dan/atau c. publikasi pada media massa nasional. (2) Pemberian Anugerah Layanan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VI PEMBINAAN
Pasal 45
(1)
Kementerian/Badan memberikan pembinaan terhadap
Pemda yang memperoleh kategori “kurang baik”.
(2)
Pembinaan dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pelatihan
peningkatan
sumber
daya
manusia;
dan/atau
b. bimbingan teknis PBBR.
BAB V KETENTUAN PENUTUP
Pasal 46 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah serta Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 607), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 47 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 02 Juli 2026
MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/ KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
ROSAN PERKASA ROESLANI
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 07 Juli 2026
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DHAHANA PUTRA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 450
LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG
PENILAIAN
TERHADAP
KINERJA
PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DAN KINERJA PERCEPATAN
PELAKSANAAN BERUSAHA
ALUR TAHAPAN PENILAIAN TERHADAP KINERJA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KINERJA PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA PEMERINTAH DAERAH
MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/ KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
ROSAN PERKASA ROESLANI
LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG
PENILAIAN
TERHADAP
KINERJA
PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DAN KINERJA PERCEPATAN
PELAKSANAAN BERUSAHA
ALUR TAHAPAN PENILAIAN TERHADAP KINERJA PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/ KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
ROSAN PERKASA ROESLANI
LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG
PENILAIAN
TERHADAP
KINERJA
PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DAN KINERJA PERCEPATAN
PELAKSANAAN BERUSAHA
PEMBOBOTAN ATAS PENILAIAN MANDIRI TERHADAP KINERJA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA PEMERINTAH DAERAH SERTA PENILAIAN MANDIRI TERHADAP PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
I. Bobot Penilaian Mandiri Terhadap Kinerja PTSP Pemda Provinsi No Kriteria Bobot 1. Kelembagaan 10% 2. Pelayanan PBBR 25% 3. Pengawasan 25% 4. Keluaran 40% Penilaian Mandiri Terhadap Kinerja DPMPTSP 100%
II. Bobot Indikator dan Bobot Tolok Ukur Kelembagaan Provinsi No Indikator Bobot Indikator Tolok ukur Bobot Tolok Ukur 1. Integritas dan kepatuhan (kewenangan dan tanggung jawab) 25%
- Tingkat kepatuhan pelimpahan kewenangan PBBR dan Persyaratan Dasar 40%
- Ketiadaan pungutan/retribusi PBBR 30%
- Tingkat kepatuhan
terhadap standar
pelayanan publik
15% - Tingkat tindak lanjut rekomendasi Lembaga Pengawas Eksternal 15%
- Kesinambungan (Pemantauan dan Evaluasi) 25%
- Kualitas
pelaksanaan rapat
koordinasi internal
20% - Kualitas Laporan
Kinerja (LKj/Laporan
Tahunan)
30% - Pelaksanaan tindak
lanjut hasil
Pemantauan dan
Evaluasi (Impact
Evaluation)
35%
No
Indikator
Bobot
Indikator
Tolok ukur
Bobot
Tolok
Ukur
4. Adanya Forum
Berbagi Pengetahuan
(Knowledge Sharing)
15%
3.
Sarana dan
Prasarana
25%
- Tingkat Digitalisasi
Layanan (Front-End
and Back-End)
35% - Ketersediaan dan kualitas ruang Pelayanan PBBR 25%
- Pemutakhiran data
Potensi Investasi
Regional (PIR)
20% - Penerapan Tanda
Tangan Elektronik
(TTE) tersertifikasi
20% - Sumber Daya Manusia 25%
- Menilai kepemilikan
sertifikat Fungsional
Penata Kelola
Penanaman Modal
dan Khusus
40% - Menilai sertifikat
pelatihan teknis
pendukung PBBR
35% - Tingkat penguasaan
bahasa asing dan
keterampilan
komunikasi
25% Penilaian Mandiri Terhadap Kinerja PTSP 100%
III. Bobot Indikator dan Tolok Ukur Pelayanan PBBR Provinsi No Indikator Bobot Indikator Tolok Ukur Bobot Tolok Ukur 1. Sosialisasi dan koordinasi 20%
Sosialisasi dan koordinasi PBBR
30%Menilai kecukupan kegiatan pendampingan PBBR
20%Efektivitas program sosialisasi PBBR 35%
Frekuensi dan kualitas koordinasi dengan asosiasi usaha 15%
Implementasi OSS (Verifikasi dan Notifikasi) 20%
Verifikasi teknis dan notifikasi pemenuhan standar dan persyaratan PBBR 40%
Tingkat Kepatuhan terhadap Service Level Agreement (SLA)
30%Ketiadaan praktik "Offline" untuk proses "Online"
30%Inovasi 20%
Partisipasi dan prestasi dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) atau Kompetisi Inovasi lainnya 40%
Inovasi berbasis data 30%
Inovasi Inklusi 30%
Penanganan pengaduan 20%
Identifikasi masalah dari pengaduan
50%Tingkat penyelesaian pengaduan pada unit pelayanan
50%SKM 20%
Analisis SKM per unsur pelayanan
25%Nilai SKM 30%
Tindak lanjut hasil SKM yang terukur
35%Publikasi hasil SKM
10% Penilaian Mandiri Terhadap Kinerja PTSP 100%
IV. Bobot Indikator dan Tolok Ukur Pengawasan Provinsi No Indikator Bobot Indikator Tolok Ukur Bobot Tolok Ukur 1. Pengawasan melalui Sistem OSS 40%
- Rasio kepatuhan penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal 25%
- Implementasi
pelaksanaan Inspeksi
Lapangan melalui
Sistem OSS
25% - Perencanaan Inspeksi
Lapangan dari data
OSS
25% - Tingkat penerapan
sanksi melalui OSS
25% - Sosialisasi dan bimbingan teknis 30%
- Program Sosialisasi dan Bimbingan Teknis terkait Pengawasan PBBR 40%
- Efektivitas kegiatan
Sosialisasi
Pengawasan PBBR
30% - Layanan Konsultasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal 30%
- Fasilitasi permasalahan 30%
- Tingkat keberhasilan fasilitasi 35%
No
Indikator
Bobot
Indikator
Tolok Ukur
Bobot
Tolok
Ukur
permasalahan
(debottlenecking)
2. Rekomendasi
kebijakan dari analisis
masalah
25%
3. Identifikasi dan
fasilitasi berdasarkan
Laporan Kegiatan
Penanaman Modal
25%
4. Kualitas pembinaan
sebagai bentuk tindak
lanjut fasilitasi
15%
Penilaian Mandiri
Terhadap Kinerja PTSP
100%
V. Bobot Indikator dan Tolok Ukur Keluaran Provinsi No Indikator Bobot Indikator Tolok Ukur Bobot Tolok Ukur 1. Realisasi Investasi 40%
- Tingkat pencapaian
target realisasi
investasi (PMA dan
PMDN)
35% - Pertumbuhan realisasi
investasi (year-on-year
growth)
25% - Komposisi dan kualitas
investasi
20% - Upaya mendorong
investasi melalui kerja
sama
10% - Kemitraan usaha besar
dengan UMKM
10% - Peranan Hilirisasi 30%
- Arah kebijakan
hilirisasi daerah
35% - Adanya potensi dan
peluang hilirisasi
25% - Realisasi investasi
hilirisasi
40% - Tindak lanjut penilaian kinerja sebelumnya 30%
- Ketersediaan dan
kualitas rencana aksi
(action plan)
50% - Peningkatan skor pada
kriteria penilaian
kinerja sebelumnya
50% Penilaian Mandiri Terhadap Kinerja PTSP 100%
VI. Penilaian Mandiri Terhadap Kinerja PPB Pemda Provinsi No Kriteria Bobot 1. Standardisasi PBBR 40% 2. Peningkatan Iklim investasi 60% Penilaian Mandiri Terhadap Kinerja PPB 100%
VII.
Bobot Indikator dan Tolok Ukur Standardisasi PBBR
No
Indikator
Bobot
Indikator
Tolok Ukur
Bobot
Tolok
Ukur
1.
Perda dan/atau
Perkada
pelayanan PBBR
daerah
100%
- Ketersediaan
Perda/Perkada sesuai
dengan UU Nomor 6
Tahun 2023 dan PP
Nomor 28 Tahun 2025
60% - Keterlibatan aktif
pemangku
kepentingan dalam
penyusunan regulasi
40% Penilaian Mandiri Terhadap Kinerja PPB 100%
VIII.
Bobot Indikator dan Tolok Ukur Peningkatan Iklim Investasi
No
Indikator
Bobot
Indikator
Tolok Ukur
Bobot
Tolok
Ukur
1.
Perangkat
pelaksana
percepatan
pelaksanaan
berusaha daerah
30%
- Keberadaan Perangkat
Pelaksana percepatan
pelaksanaan berusaha
20% - Efektivitas implementasi Standar Operasional Prosedur 30%
- Kapasitas
penyelesaian masalah
lintas sektor
30% - Survei kepuasaan
masyarakat usaha
terhadap proses
terpadu
20% - Dukungan
Kebijakan Pemda
40% - Alokasi Anggaran
DPMPTSP
20% - Kebijakan Daerah Pro- Investasi 20%
- Ketersediaan Informasi
Peta Potensi Investasi
20% - Keterlibatan Kepala
Daerah dalam
mendukung iklim
investasi
20% - Ketersediaan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi (RUPMP) atau Rencana Umum Penanaman 20%
No Indikator Bobot Indikator Tolok Ukur Bobot Tolok Ukur Modal Kabupaten/Kota (RUPMK)
- Koordinasi lintas pemangku kepentingan 30%
- Adanya Forum
Koordinasi Reguler
dengan OPD Teknis
yang diselenggarakan
oleh DPMPTSP
50% - Keterlibatan OPD
Teknis dalam Tim
Pengawasan Terpadu
50% Penilaian Mandiri Terhadap Kinerja PPB 100%
IX. Bobot Penilaian Mandiri Terhadap Kinerja PTSP Pemda Kabupaten/Kota No Kriteria Bobot 1. Kelembagaan 10% 2. Pelayanan PBBR 25% 3. Pengawasan 25% 4. Keluaran 40% Penilaian Mandiri Terhadap Kinerja PTSP 100%
X. Bobot Indikator dan Tolok Ukur Kelembagaan Kabupaten/Kota No Indikator Bobot Indikator Tolok ukur Bobot Tolok Ukur 1. Integritas dan kepatuhan (kewenangan dan tanggung jawab) 25%
- Tingkat kepatuhan pelimpahan kewenangan PBBR dan Persyaratan Dasar 40%
- Ketiadaan pungutan/retribusi PBBR 30%
- Tingkat kepatuhan
terhadap standar
pelayanan publik
15% - Tingkat tindak lanjut rekomendasi lembaga pengawas eksternal 15%
- Kesinambungan (Pemantauan dan Evaluasi) 25%
- Kualitas pelaksanaan
rapat koordinasi
internal
20% - Kualitas laporan
kinerja (LKJ/laporan
tahunan)
30% - Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemantauan dan 35%
No
Indikator
Bobot
Indikator
Tolok ukur
Bobot
Tolok
Ukur
evaluasi (impact
evaluation)
4. Adanya forum berbagi
pengetahuan
(knowledge sharing)
15%
3.
Sarana dan prasarana
25%
- Tingkat digitalisasi
layanan (front-end dan
back-end)
35% - Ketersediaan dan
kualitas ruang
Pelayanan PBBR
25% - Permukhtahiran Data
Potensi Investasi
Regional (PIR)
20% - Penerapan Tanda
Tangan Elektronik
(TTE) tersertifikasi
20% - Sumber Daya Manusia
25% - Menilai kepemilikan
sertifikat Fungsional
Penata Kelola
Penanaman Modal
dan Khusus
40% - Menilai sertifikat pelatihan teknis pendukung PBBR 35%
- Tingkat penguasaan
bahasa asing dan
keterampilan
komunikasi
25% Penilaian Mandiri Terhadap Kinerja PTSP 100%
XI. Bobot Indikator dan Tolok Ukur Pelayanan PBBR Kabupaten/Kota No Indikator Bobot Indikator Tolok Ukur Bobot Tolok Ukur 1. Sosialisasi dan koordinasi 20%
Sosialisasi dan koordinasi PBBR 30%
Menilai kecukupan kegiatan pendampingan PBBR 20%
Efektivitas program sosialisasi PBBR
35%Frekuensi dan kualitas koordinasi dengan asosiasi usaha 15%
Implementasi OSS (Verifikasi dan Notifikasi) 20%
Verifikasi teknis dan notifikasi pemenuhan standar dan persyaratan PBBR 40%
Tingkat kepatuhan terhadap Service Level Agreement (SLA)
30%Ketiadaan praktik "offline" untuk proses "online"
30%Inovasi 20%
Partisipasi dan prestasi dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) atau kompetisi inovasi lainnya 40%
Inovasi berbasis data 30%
Inovasi Inklusi 30%
Penanganan Pengaduan 20%
Identifikasi masalah dari pengaduan
50%Tingkat penyelesaian pengaduan pada unit pelayanan
50%SKM 20%
Analisis SKM per unsur pelayanan
25%Nilai SKM
30%Tindak lanjut hasil SKM yang terukur
35%Publikasi hasil SKM
10% Penilaian Mandiri Terhadap Kinerja PTSP 100%
XII. Bobot Indikator dan Tolok Ukur Pengawasan Kabupaten/Kota No Indikator Bobot Indikator Tolok Ukur Bobot Tolok Ukur 1. Pengawasan melalui Sistem OSS 40%
Rasio kepatuhan penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal 25%
Implementasi pelaksanaan inspeksi lapangan melalui Sistem OSS
25%Perencanaan inspeksi lapangan dari data Sistem OSS
25%Tingkat penerapan sanksi melalui Sistem OSS
25%Sosialisasi dan bimbingan teknis 30%
Program sosialisasi dan bimbingan teknis terkait Pengawasan PBBR 40%
Efektivitas kegiatan sosialisasi Pengawasan PBBR 30%
Layanan konsultasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal 30%
Fasilitasi permasalahan 30%
Tingkat keberhasilan fasilitasi permasalahan (debottlenecking)
35%Rekomendasi kebijakan dari analisis masalah
25%Identifikasi dan fasilitasi berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal 25%
Kualitas pembinaan sebagai bentuk tindak lanjut fasilitasi
15% Penilaian Mandiri Terhadap Kinerja PTSP 100%
XIII. Bobot Indikator dan Tolok Ukur Keluaran Kabupaten/Kota No Indikator Bobot Indikator Tolok Ukur Bobot Tolok Ukur 1. Realisasi Investasi 40%
- Tingkat pencapaian
target realisasi investasi
(PMA dan PMDN)
35% - Pertumbuhan realisasi
investasi (year-on-year
growth)
25% - Komposisi dan kualitas
investasi
20% - Upaya mendorong
investasi melalui kerja
sama
10% - Kemitraan usaha besar
dengan UMKM
10% - Peranan Hilirisasi 30%
- Arah kebijakan
hilirisasi daerah
35% - Adanya potensi dan
peluang hilirisasi
25% - Realisasi investasi
hilirisasi
40% - Tindak lanjut penilaian kinerja sebelumnya 30%
- Ketersediaan dan
kualitas rencana aksi
(action plan)
50% - Peningkatan skor pada
kriteria penilaian
kinerja sebelumnya
50% Penilaian Mandiri Terhadap Kinerja PTSP 100%
XIV. Penilaian Mandiri Terhadap Kinerja PPB Pemda Kabupaten/Kota No Kriteria Bobot 1. Implementasi PBBR 40% 2. Peningkatan Iklim investasi 60% Penilaian Mandiri Terhadap Kinerja PPB 100%
XV.
Bobot Indikator dan Tolok Ukur Implementasi PBBR Kabupaten/Kota
No
Indikator
Bobot
Indikator
Tolok Ukur
Bobot
Tolok
Ukur
1.
Perda dan/atau
Perkada
Pelayanan PB
Daerah
50%
- Ketersediaan
Perda/Perkada sesuai
dengan UU Nomor 6
Tahun 2023 dan PP
Nomor 28 Tahun 2025
60% - Keterlibatan aktif
pemangku kepentingan
dalam penyusunan
regulasi
40% - Percepatan Penyelesaian Kendala PBBR 50%
- Persentase cakupan
wilayah RDTR digital
terintegrasi OSS
30% - Tingkat penerbitan
Persetujuan
Lingkungan melalui
Amdalnet-OSS
20% - Tingkat penerbitan PBG dan SLF melalui SIMBG-OSS 20%
- Tingkat fasilitasi
penyelesaian tata
ruang
10% - Tingkat fasilitasi
penyelesaian
Persetujuan
Lingkungan
10% - Tingkat fasilitasi
penyelesaian PBG-SLF
10% Penilaian Mandiri Terhadap Kinerja PPB 100%
XVI.
Bobot Indikator dan Tolok Ukur Peningkatan Iklim investasi
No
Indikator
Bobot
Indikator
Tolok Ukur
Bobot
Tolok
Ukur
1.
Perangkat
pelaksana
percepatan
pelaksanaan
berusaha daerah
30%
- Keberadaan perangkat pelaksana percepatan pelaksanaan berusaha 20%
- Efektivitas implementasi Standar Operasional Prosedur 30%
- Kapasitas
penyelesaian masalah
lintas sektor
30%
No
Indikator
Bobot
Indikator
Tolok Ukur
Bobot
Tolok
Ukur
4. SKM terhadap proses
perizinan berusaha
20%
2.
Dukungan
Kebijakan Pemda
40%
- Alokasi anggaran
DPMPTSP
20% - Kebijakan daerah pro-
investasi
20% - Ketersediaan
informasi Peta Potensi
Investasi
20% - Keterlibatan Kepala
Daerah dalam
mendukung iklim
investasi
20% - Ketersediaan Rencana
Umum Penanaman
Modal Provinsi
(RUPMP) atau
Rencana Umum
Penanaman Modal
Kabupaten/Kota
(RUPMK)
20% - Koordinasi lintas Pemangku Kepentingan 30%
- Adanya forum
koordinasi reguler
dengan OPD teknis
yang diselenggarakan
oleh DPMPTSP
50% - Keterlibatan OPD
teknis dalam tim
Pengawasan terpadu
50% Penilaian Mandiri Terhadap Kinerja PPB 100%
XVII. Penilaian Mandiri Terhadap Kinerja PPB Kementerian Negara/Lembaga No Kriteria Bobot 1. Standardisasi PBBR 60% 2. Peningkatan Iklim investasi 40% Penilaian Mandiri Terhadap Kinerja PPB 100%
XVIII.
Bobot Indikator dan Tolok Ukur Standardisasi PBBR
No
Indikator
Bobot
Indikator
Tolok Ukur
Bobot
Tolok
Ukur
1.
Kebijakan
35%
- Indeks responsivitas implementasi PP Nomor 28 Tahun 2025 35%
- Indeks kualitas NSPK 30%
No Indikator Bobot Indikator Tolok Ukur Bobot Tolok Ukur 3. Kualitas pengaturan Pengawasan dan sanksi 25% 4. Sosialisasi dan koordinasi PBBR 10% 2. Sumber Daya Manusia 20%
- Kecukupan dan kualifikasiSumber Daya Manusia 20%
- KompetensiSumber Daya Manusia 25%
- Nilai SKM dan metodologi 15%
- Analisis Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) per unsur pelayanan 10%
- Tindak lanjut hasil SKM yang terukur 20%
- Publikasi hasil SKM 10%
- Sistem Informasi 30%
- Tingkat integrasi NSPK dalam OSS 20%
- Integrasi atau Hak Akses Sistem OSS 10%
- Verifikasi teknis dan notifikasi pemenuhan standar dan persyaratan PBBR 10%
- Proses implementasi NSPK pada Sistem OSS 10%
- Kesesuaian produk PBBR dengan PP Nomor 28 Tahun 2025 15%
- Penerapan prinsip single data entry 10%
- Kualitas pertukaran data 10%
- Penanganan pengaduan 15%
No Indikator Bobot Indikator Tolok Ukur Bobot Tolok Ukur 4. Pemantauan dan Evaluasi 15%
- Analisis masalah dari rekomendasi kebijakan 20%
- Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi 25%
- Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi (impact evaluation) 30%
- Pelaporan dan publikasi hasil pemantauan dan evaluasi 15%
- Penilaian lembaga lainnya 10% Penilaian Mandiri Terhadap Kinerja PPB 100%
XIX.
Bobot Indikator dan Tolok Ukur Peningkatan Iklim investasi
No
Indikator
Bobot
Indikator
Tolok Ukur
Bobot
Tolok
Ukur
1.
Unit Pelaksana
percepatan
pelaksanaan
berusaha
20%
- Keberadaan perangkat pelaksana percepatan pelaksanaan berusaha 20%
- Pendampingan PBBR 30%
- Fasilitasi permasalahan 30%
- Jumlah dan kualitas inovasi kebijakan percepatan pelaksanaan berusaha 20%
- Koordinasi Lintas Pemangku Kepentingan 30%
- Intensitas rapat koordinasi internal 25%
- Koordinasi dengan
kementerian
negara/lembaga lain)
25% - Koordinasi dengan pemangku kepentingan lainnya 25%
- Koordinasi pembinaan kepada daerah 25%
- Dukungan
Pimpinan
15% - Keterlibatan pimpinan dalam kegiatan percepatan pelaksanaan berusaha 50%
No Indikator Bobot Indikator Tolok Ukur Bobot Tolok Ukur 2. Arah kebijakan hilirisasi dari pimpinan 50% 4. Kerja Sama 15%
- Upaya mendorong investasi melalui kerja sama 50%
- Kemitraan usaha besar dengan UMKM 50%
- Pengawasan 20%
- Implementasi pelaksanaan inspeksi lapangan melalui Sistem OSS 30%
- Perencanaan inspeksi lapangan dari data OSS 40%
- Pengawasan terhadap PBBR yang terbit secara Fiktif Positif 30% Penilaian Mandiri Terhadap Kinerja PPB 100%
XX. Penilaian Terhadap Kinerja PTSP Pemda Provinsi No. Penilaian Terhadap Kinerja DPMPTSP Pemda Bobot Penilaian 1. Penilaian Mandiri Pemerintah PTSP Pemda provinsi 80% 2. Penilaian Organisasi Pengusaha 10% 3. Penilaian DPMPTSP Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap DPMPTSP Pemerintah Provinsi 10%
XXI. Penilaian Terhadap Kinerja PTSP Pemda Kabupaten/Kota No. Penilaian Terhadap Kinerja PTSP Pemda kabupaten/kota Bobot Penilaian 1. Penilaian Mandiri Pemerintah PTSP Pemda provinsi 80% 2. Penilaian Organisasi Pengusaha 10% 3. Penilaian DPMPTSP Pemerintah Provinsi terhadap DPMPTSP Pemerintah Kabupaten/Kota 10%
XXII. Penilaian Terhadap Kinerja PTSP dan Kinerja PPB Pemda dan Kinerja PPB Kementerian/Lembaga No. Penilaian Kinerja Bobot Penilaian Provinsi Bobot Penilaian Kabupaten/Kota Kementerian/Lembaga 1. Penilaian Terhadap Kinerja PTSP 70% 70%
- Penilaian Terhadap Kinerja PPB 30% 30% 100% Penilaian Terhadap Kinerja PTSP dan Kinerja PPB Pemda dan Kinerja PPB kementerian negara/lembaga 100%
MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/ KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
ROSAN PERKASA ROESLANI
LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG
PENILAIAN TERHADAP KINERJA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KINERJA PERCEPATAN
PELAKSANAAN BERUSAHA
FORMAT LEMBAR PENILAIAN MANDIRI TERHADAP KINERJA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN
PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA PEMERINTAH DAERAH SERTA
PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
A. LEMBAR PENILAIAN MANDIRI TERHADAP KINERJA DPMPTSP PEMDA PROVINSI 1. IDENTITAS DPMPTSP PROVINSI Nama Daerah :
…………………………………………………………………… Nomenklatur penyelenggara DPMPTSP :
…………………………………………………………………… Kesesuaian pada Permendagri :
□ Sesuai □ Belum sesuai Tahun Nomor 100 Tahun 2016
Disesuaikan sejak tahun:…………………………………. Tahun pembentukan DPMPTSP :
…………………………………………………………………… Alamat kantor :
……………………………………………………………………
Kecamatan: Kota/Kabupaten:
…………………………………………………………………… Titik koordinat kantor (Google Earth) : Garis bujur
Garis lintang
Nomor telepon/faksimili :
……………………………………………………………………
Situs :
…………………………………………………………………… Alamat surat elektronik (e- mail) :
…………………………………………………………………… Media sosial :
………………………………………………………………
.……………………………………………………………… JumlahSumber Daya Manusia :
Bidang Pelayanan: ………………………………………….
Bidang Dalaks: ……………………………………………… Jumlah PBBR yang dilayani :
…………………………………………………………………… Jumlah aktivitas pendukung PBBR yang dilayani :
…………………………………………………………………… Nama Kepala Dinas :
…………………………………………………………………… Contact Person :
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
LEMBAR PENILAIAN MANDIRI PTSP PEMDA PROVINSI No Kriteria Penilaian Indikator Penilaian Tolok Ukur Bobot Penilaian
Kelembagaan (10%)
Integritas dan kepatuhan (kewenangan dan tanggung jawab) (25%)
Tingkat kepatuhan pelimpahan kewenangan PBBR dan persyaratan dasar (40%)
Pelimpahan kewenangan dari Kepala Daerah kepada Kepala DPMPTSP belum ada atau <50% dari total kewenangan yang menjadi urusan Pemda
Pelimpahan kewenangan ada, namun bersifat parsial (mencakup 50%-74% dari total kewenangan yang menjadi urusan Pemda)
Pelimpahan kewenangan telah mencakup sebagian besar (75%-99%) dari total kewenangan yang menjadi urusan Pemda
Seluruh (100%) jenis kewenangan perizinan berusaha yang menjadi urusan Pemda telah dilimpahkan secara penuh kepada Kepala DPMPTSP
Ketiadaan pungutan/retribusi PBBR (30%)
Masih terdapat target dan/atau realisasi Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari retribusi penerbitan PBBR yang tidak diamanatkan UU/PP
Terdapat kebijakan mengenai tidak adanya pungutan/ retribusi PBBR dalam bentuk Surat Keputusan dari Kepala Dinas
Terdapat kebijakan mengenai tidak adanya pungutan/ retribusi PBBR dalam bentuk Surat Edaran dari Kepala Daerah
No Kriteria Penilaian Indikator Penilaian Tolok Ukur Bobot Penilaian 4. Terdapat kebijakan mengenai tidak adanya pungutan/ retribusi PBBR dalam bentuk Perkada 5. Terdapat kebijakan mengenai tidak adanya pungutan/ retribusi PBBR dalam bentuk Perda 3. Tingkat kepatuhan terhadap standar pelayanan publik (15%)
- Pemenuhan komponen standar pelayanan publik sesuai UU Nomor 25 Tahun 2009 dan Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2014 <50% atau tidak dipublikasikan
- Telah memenuhi 50%-74% dari 14 komponen standar pelayanan dan telah dipublikasikan, namun implementasinya belum konsisten
- Telah memenuhi 75%-99% dari 14 komponen standar pelayanan, dipublikasikan secara jelas, dan diimplementasikan secara konsisten
- Telah memenuhi seluruhnya (100%) dari 14 komponen standar pelayanan, dipublikasikan secara luas di berbagai media, mudah diakses, dan diimplementasikan sepenuhnya
- Tingkat tindak lanjut rekomendasi lembaga pengawas eksternal (15%)
- Persentase tindak lanjut rekomendasi (Ombudsman, BPK, KPK, Menpan) <50% atau tidak ada data pemantauan
- Persentase tindak lanjut rekomendasi mencapai 50%-74%
- Persentase tindak lanjut rekomendasi mencapai 75%-99%
- Seluruh (100%) rekomendasi dari lembaga pengawas eksternal telah ditindaklanjuti
No Kriteria Penilaian Indikator Penilaian Tolok Ukur Bobot Penilaian 2. Kesinambun gan (Pemantaua n dan Evaluasi) (25%)
- Kualitas pelaksanaan rapat koordinasi internal (20%)
- Rapat koordinasi internal tidak terjadwal, bersifat reaktif, dan tidak ada notulensi, dokumentasi, dan daftar hadir
- Rapat koordinasi internal telah terjadwal (bulanan), namun tidak ada notulensi, dokumentasi, dan daftar hadir
- Rapat koordinasi internal terjadwal (bulanan) dan memiliki notulensi, dokumentasi, dan daftar hadir
- Rapat koordinasi internal terjadwal (bulanan) dan memiliki notulensi, dokumentasi, dan daftar hadir serta telah dilaksanakannya tindak lanjut (implementasi)
- Kualitas Laporan Kinerja/Laporan Tahunan (30%)
- LKj hanya menyajikan data capaian tanpa analisis. Skor SAKIP di bawah predikat "B"
- LKj menyajikan analisis capaian terhadap target, namun belum mendalam. Skor SAKIP predikat "B"
- LKj menyajikan analisis mendalam, identifikasi kendala, dan rencana tindak lanjut. Skor SAKIP predikat "BB"
- LKj menyajikan analisis komprehensif dan menjadi dasar perencanaan tahun berikutnya. Skor SAKIP predikat "A" atau "AA"
- Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi (Impact Evaluation) (35%)
- Belum pernah ada pelaksanaan evaluasi dampak. evaluasi hanya sebatas pemantauan output/kegiatan
- Ada rencana untuk melaksanakan evaluasi dampak, namun belum terimplementasi atau pernah dilakukan sekali namun tidak berkelanjutan
No Kriteria Penilaian Indikator Penilaian Tolok Ukur Bobot Penilaian 3. Telah melaksanakan evaluasi dampak terhadap minimal salah satu program/kebijakan unggulan dalam dua tahun terakhir. Laporan tersedia namun hasilnya belum terintegrasi penuh dalam perencanaan 4. Evaluasi dampak dilaksanakan secara berkala dan sistematis. Hasilnya terbukti digunakan untuk memperbaiki kebijakan, menghentikan seluruh program yang tidak efektif, dan merancang intervensi baru 4. Adanya forum berbagi pengetahuan (Knowledge Sharing) (15%)
Tidak ada mekanisme formal untuk berbagi pengetahuan. Pengetahuan masih tersimpan pada satu individu atau bidang saja
Berbagi pengetahuan terjadi secara informal dan ad-hoc, tidak terjadwal, dan tidak terdokumentasi
Terdapat forum berbagi pengetahuan yang terjadwal secara formal (triwulanan). Kehadiran dan materi yang dibagikan terdokumentasi
Forum berbagi pengetahuan telah menjadi budaya organisasi, didukung data dukung (repositori), dan terbukti menghasilkan perbaikan proses atau inovasi layanan yang diimplementasikan
Sarana dan prasarana (25%)
Tingkat digitalisasi layanan (Front-End dan Back-End) (35%)
Layanan masih dominan manual. Website bersifat statis (hanya informasi)
No Kriteria Penilaian Indikator Penilaian Tolok Ukur Bobot Penilaian 2. Sebagian layanan front-end sudah digital, namun proses back-end masih manual (berbasis kertas) 3. Sebagian besar alur kerja (workflow) back-end telah terdigitalisasi. Ada fitur pelacakan status permohonan 4. Seluruh proses dari hulu ke hilir (end-to-end) telah terdigitalisasi, termasuk layanan mandiri (self-service) bagi pemohon dan alur kerja digital internal 2. Ketersediaan dan kualitas ruang pelayanan PBBR (25%)
- Sarana dan prasarana meliputi ketentuan yang di atur dalam Pasal 42 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, belum ada atau <50% dari sarana dan prasarana penyelenggaraan PTSP
- Sarana dan prasarana penyelenggaraan PTSP bersifat parsial (mencakup 50%-74%) dari total sarana dan prasana yang diatur sesuai ketentuan
- Sarana dan prasarana penyelenggaraan PTSP telah mencakup sebagian besar (75%-99%) dari dari total sarana dan prasana yang diatur sesuai ketentuan
- Seluruh (100%) Sarana dan prasarana penyelenggaraan PTSP yang diatur sesuai ketentuan serta terdapat sarana dan prasarana yang bersifat digital
No Kriteria Penilaian Indikator Penilaian Tolok Ukur Bobot Penilaian 3. Pemutakhiran data Potensi Investasi Regional (20%)
- Tidak melaksanakan pemutakhiran data pada
Potensi Investasi Regional meliputi:
a. Jumlah penduduk (tahun terakhir) b. Angkatan kerja (tahun terakhir) c. Upah Minimum Regional (tahun terakhir) d. Realisasi investasi (tahun terakhir) e. Produk Domestik Regional Bruto (tahun terakhir) f. Sektor unggulan (tahun terakhir) g. Sub sektor unggulan (tahun terakhir) h. Komoditi (tahun terakhir) i. Kajian Potensi (tahun terakhir) - Melaksanakan <50% pemutakhiran data pada sistem Potensi Investasi Regional
- Melaksanakan 50%-75% pemutakhiran data pada sistem Potensi Investasi Regional
- Melaksanakan 100% pemutakhiran data pada sistem Potensi Investasi Regional
- Penerapan tanda tangan elektronik tersertifikasi (20%)
- Seluruh dokumen internal masih diterbitkan dengan tanda tangan basah dan stempel
- Sebagian kecil dokumen internal telah menggunakan tanda tangan elektronik tidak tersertifikasi
- Sebagian besar dokumen internal yang diterbitkan telah menggunakan tanda tangan elektronik yang tersertifikasi oleh BSrE BSSN
- Seluruh (100%) dokumen internal yang diterbitkan secara digital telah menggunakan tanda tangan elektronik tersertifikasi BSrE BSSN
No Kriteria Penilaian Indikator Penilaian Tolok Ukur Bobot Penilaian 5. Seluruh (100%) dokumen internal yang diterbitkan secara digital telah menggunakan tanda tangan elektronik tersertifikasi BSrE BSSN 4. Sumber Daya Manusia (25%)
- Menilai kepemilikan sertifikat fungsional Penata Kelola Penanaman Modal dan Khusus (40%)
- Belum sama sekali mengikuti pelatihan yang diselenggarakan (Pelatihan Teknis, Pelatihan Fungsional dan Pelatihan Khusus Kepala dan Wakil Kepala DPMPTSP)
- Sumber Daya Manusia di lingkungan DPMPTSP sebagian kecil mengikuti pelatihan (PKPM Ahli Pertama, PKPM Ahli Muda, PKPM Ahli Madya) <50% dari totalSumber Daya Manusia di lingkungan DPMPTSP
- Sumber Daya Manusia di lingkungan DPMPTSP sebagian besar mengikuti pelatihan (PKPM Ahli Pertama, PKPM Ahli Muda, PKPM Ahli Madya) 50%-75% dari totalSumber Daya Manusia di lingkungan DPMPTSP
- Sumber Daya Manusia di lingkungan DPMPTSP sebagian mengikuti pelatihan (PKPM Ahli Pertama, PKPM Ahli Muda, PKPM Ahli Madya, Pelatihan khusus Kepala dan Wakil Kepala DPMPTSP) 75%-100% dari totalSumber Daya Manusia di lingkungan DPMPTSP
- Menilai sertifikat pelatihan teknis pendukung PBBR (35%)
- 0-25% Sumber Daya Manusia di lingkungan DPMPTSP yang mengikuti Pelatihan kompetensi pendukung pelayanan PBBR
- 26%-50% dari total Sumber Daya Manusia di lingkungan DPMPTSP yang mengikuti Pelatihan kompetensi pendukung pelayanan PBBR
No
Kriteria
Penilaian
Indikator
Penilaian
Tolok Ukur
Bobot Penilaian
3. 51%-75% dari total Sumber Daya Manusia di
lingkungan DPMPTSP yang mengikuti
Pelatihan kompetensi pendukung pelayanan
PBBR
4. 76%-100% dari total Sumber Daya Manusia di
lingkungan DPMPTSP yang mengikuti lebih
Pelatihan kompetensi pendukung pelayanan
PBBR
3. Tingkat penguasaan
bahasa asing dan
keterampilan
komunikasi (25%)
- Tidak ada Sumber Daya Manusia di lingkungan DPMPTSP yang memiliki sertifikasi penguasaan bahasa asing yang masih berlaku (2 tahun)
- ≤25% dari total Sumber Daya Manusia di lingkungan DPMPTSP yang memiliki sertifikat bahasa asing yang masih berlaku (2 tahun)
- 26%-50% dari total Sumber Daya Manusia di lingkungan DPMPTSP yang memiliki sertifikat bahasa asing yang masih berlaku (2 tahun)
- 51%-75% dari total Sumber Daya Manusia di lingkungan DPMPTSP yang memiliki sertifikat bahasa asing yang masih berlaku (2 tahun)
75 % totalSumber Daya Manusia di lingkungan DPMPTSP memiliki sertifikat bahasa asing yang masih berlaku (2 tahun) 2 Pelayanan PBBR (25%)
- Sosialisasi dan koordinasi (20%)
- Sosialisasi dan koordinasi PBBR (30%)
- Tidak ada sosialisasi PBBR
- Sosialisasi PBBR sekurang-kurangnya dilakukan 1 kali dalam 12 bulan
- Sosialisasi PBBR dilakukan sekurang- kurangnya dilakukan 2 kali dalam 12 bulan
- Sosialisasi PBBR dilakukan sekurang- kurangnya dilakukan 4 kali dalam 12 bulan
No Kriteria Penilaian Indikator Penilaian Tolok Ukur Bobot Penilaian 5. Sosialisasi PBBR dilakukan sekurang- kurangnya dilakukan 8 kali dalam 12 bulan 2. Menilai kecukupan kegiatan pendampingan PBBR (20%)
- Tidak ada kegiatan pendampingan implementasi OSS
- kegiatan pendampingan implementasi OSS dilakukan baik dalam bentuk online ataupun offline sekurang-kurangnya dilakukan 4 kali dalam 12 bulan
- kegiatan pendampingan implementasi OSS dilakukan baik dalam bentuk online ataupun offline sekurang-kurangnya dilakukan 8 kali dalam 12 bulan
- kegiatan pendampingan implementasi OSS dilakukan baik dalam bentuk online ataupun offline sekurang-kurangnya dilakukan 12 kali dalam 12 bulan
- kegiatan pendampingan implementasi OSS dilakukan baik dalam bentuk 25% online dan 75% offline sekurang-kurangnya dilakukan 12 kali dalam 12 bulan
- Efektivitas program sosialisasi PBBR (35%)
- Tidak ada kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan dalam tahun berjalan
- Sosialisasi hanya dilakukan jika ada permintaan, tidak terprogram
- Sosialisasi dilakukan secara terprogram, namun hanya mengukur jumlah acara/peserta, tanpa mengukur efektivitasnya
- Sosialisasi dilakukan dengan terprogram dan ada upaya mengukur pemahaman (survei pra dan pasca acara), namun belum efektif
No Kriteria Penilaian Indikator Penilaian Tolok Ukur Bobot Penilaian (peserta tidak mengalami peningkatan nilai pra dan pasca acara) 5. Sosialisasi terprogram dan terbukti efektif, ditunjukkan dengan adanya mekanisme (pra dan pasca acara) dengan hasil mengalami peningkatan 4. Frekuensi dan kualitas koordinasi dengan asosiasi usaha (15%)
- Tidak ada koordinasi dengan asosiasi usaha (KADIN, HIPMI, dll)
- Koordinasi ada, namun bersifat insidental dan tidak terstruktur
- Koordinasi diselenggarakan secara reguler (minimal 1 kali per semester)
- Koordinasi diselenggarakan secara reguler (minimal 1 kali per triwulan).
- Implementas i OSS (Verifikasi dan Notifikasi) (20%)
- Verifikasi teknis dan notifikasi pemenuhan standar dan persyaratan PBBR (40%)
- ≤50%
- 51%-69,99%
- 70%-84,99%
- 85%-100%
- Tingkat kepatuhan terhadap Service Level Agreement (30%)
- Tingkat kepatuhan terhadap Service Level Agreement penyelesaian verifikasi <75%
- Tingkat kepatuhan terhadap Service Level Agreement penyelesaian verifikasi mencapai 75%-84%
- Tingkat kepatuhan terhadap Service Level Agreement penyelesaian verifikasi mencapai 85%-94%
- Tingkat kepatuhan terhadap Service Level Agreement penyelesaian verifikasi ≥95%
No Kriteria Penilaian Indikator Penilaian Tolok Ukur Bobot Penilaian 3. Ketiadaan praktik "Offline" untuk proses "Online" (30%)
- Masih secara rutin meminta pemohon untuk menyerahkan dokumen fisik atau datang ke kantor untuk proses yang seharusnya online
- Praktik "offline" sudah sangat jarang terjadi dan hanya untuk kondisi luar biasa yang dapat dipertanggungjawabkan
- Tidak ada sama sekali permintaan kepada pemohon untuk menyerahkan dokumen fisik atau datang ke kantor untuk proses yang telah terdefinisi secara online di OSS
- Inovasi (20%)
- Partisipasi dan prestasi dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP), atau kompetisi inovasi lainnya (40%)
- Tidak pernah berpartisipasi dalam KIPP atau kompetisi inovasi lainnya
- Pernah berpartisipasi dalam KIPP atau kompetisi inovasi lainnya, namun belum berhasil masuk nominasi
- Berhasil masuk dalam daftar inovasi terpuji tingkat provinsi atau KIPP tingkat nasional atau masuk sebagai nominasi dalam kompetisi lainnya bertingkat Provinsi/Nasional
- Berhasil mendapatkan penghargaan Provinsi/ Nasional atau internasional
- Berhasil mendapatkan penghargaan Provinsi/ Nasional atau internasional termasuk inovasi.
- Inovasi berbasis data (30%)
- Belum ada inovasi
- Ada rencana atau penjajakan untuk inovasi
- Sudah ada inovasi namun tidak berdasarkan data
- Sudah ada inovasi yang berbasis data namun tidak mengimplementasikan teknologi atau layanan yang bersifat proaktif
No Kriteria Penilaian Indikator Penilaian Tolok Ukur Bobot Penilaian 5. Sudah ada inovasi yang berbasis data dan telah mengimplementasikan teknologi atau layanan yang bersifat proaktif
- Inovasi Inklusi (30%)
- Belum ada inovasi yang secara khusus melibatkan penyandang disabilitas dalam ekosistem investasi dan kemitraan usaha daerah.
- Ada rencana atau penjajakan awal untuk menciptakan inovasi yang melibatkan penyandang disabilitas, namun belum ada kebijakan tertulis, pilot project, atau alokasi anggaran.
- Sudah ada inovasi yang melibatkan penyandang disabilitas (misal: loket khusus, pendampingan, sosialisasi, atau kemitraan simbolis), namun bersifat reaktif (menunggu pelaku usaha disabilitas datang) dan belum terintegrasi dalam sistem utama.
- Sudah ada inovasi yang melibatkan penyandang disabilitas secara terencana dan terintegrasi dalam kebijakan atau layanan investasi daerah, namun belum mengimplementasikan teknologi/layanan yang bersifat proaktif (masih manual atau semi- manual).
- Sudah ada inovasi yang melibatkan penyandang disabilitas secara terencana, terintegrasi, dan telah mengimplementasikan teknologi/layanan proaktif yang secara nyata menjangkau, memfasilitasi, dan memberdayakan penyandang disabilitas dalam
No Kriteria Penilaian Indikator Penilaian Tolok Ukur Bobot Penilaian ekosistem investasi dan kemitraan usaha daerah. Contoh: aplikasi layanan investasi dengan fitur aksesibilitas (suara/braille), sistem penjaringan kemitraan otomatis yang menjemput bola, pusat bantuan proaktif khusus disabilitas, atau layanan pendampingan investasi keliling. 4. Penanganan pengaduan (20%)
- Identifikasi masalah dari pengaduan (50%)
- Ada pengaduan namun tidak direkapitulasi dan ditindak lanjuti
- Ada rekapitulasi data pengaduan, namun belum ada klasifikasi pengaduan
- Dilakukan klasifikasi pengaduan untuk mengidentifikasi masalah yang sering muncul
- Ada sistem FAQ untuk menyelesaikan masalah yang sering muncul
- Tingkat penyelesaian pengaduan pada unit pelayanan (50%)
- Tidak ada penyelesaian pengaduan
- Tingkat penyelesaian pengaduan <50%
- Tingkat penyelesaian pengaduan mencapai 50%-75%
- Tingkat penyelesaian pengaduan mencapai 76%-94%
- Tingkat penyelesaian pengaduan ≥95%
- SKM(20%)
- Analisis survei SKM per unsur pelayanan (25%)
- Laporan hanya menyajikan nilai akhir
- Laporan menyajikan skor per unsur pelayanan, namun tidak ada analisis mendalam
- Laporan menyajikan analisis mendalam terhadap skor masing-masing unsur pelayanan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan pelayanan
No Kriteria Penilaian Indikator Penilaian Tolok Ukur Bobot Penilaian 4. Selain analisis per unsur, dilakukan analisis tren skor dari tahun ke tahun sehingga terlihat perbaikannya 2. Nilai SKM dan metodologi (30%)
Tidak melaksanakan survei kepuasaan masyarakat
Nilai SKM antara 25-64,99 (kategori "Tidak Baik")
Nilai SKM antara 65-76,60 (kategori "Kurang Baik")
Nilai SKM antara 76,61-88,30 (kategori "Baik")
Nilai SKM antara 88,31-100,00 (kategori "Sangat Baik")
Tindak lanjut hasil SKM yang terukur (35%)
Tidak ada tindak lanjut yang terdokumentasi dari hasil SKM
Tidak ada tindak lanjut namun sudah melaksanakan identifikasi terhadap unsur pelayanan yang perlu ditingkatkan
Ada rencana tindak lanjut dan tindak lanjut ada dokumen implementasi
Ada bukti implementasi minimal 1 program perbaikan sebagai respons terhadap unsur pelayanan dengan skor terendah pada SKM periode sebelumnya
Ada bukti implementasi beberapa program perbaikan sesuai dengan hasil SKM periode sebelumnya
Publikasi Hasil SKM (10%)
Hasil SKM tidak dipublikasikan kepada masyarakat
No Kriteria Penilaian Indikator Penilaian Tolok Ukur Bobot Penilaian 2. Hasil SKM dipublikasikan kepada masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas baik secara fisik ataupun digital 3 Pengawasan (25%)
- Pengawasan melalui Sistem OSS (40%)
- Rasio Kepatuhan Penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal(25%)
- Rasio kepatuhan penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal oleh pelaku usaha <50%
- Rasio
kepatuhan
penyampaian
Laporan
Kegiatan
Penanaman
Modal
mencapai
50%-69% - Rasio
kepatuhan
penyampaian
Laporan
Kegiatan
Penanaman
Modal
mencapai
70%-84% - Rasio kepatuhan penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal ≥85%
- Implementasi Pelaksanaan Inspeksi Lapangan melalui Sistem OSS (25%)
- Inspeksi lapangan tidak dilaksanakan sama sekali dalam tahun berjalan
- Inspeksi lapangan dilakukan secara rutin tanpa melalui Sistem OSS
- Inspeksi lapangan dilakukan secara rutin melalui Sistem OSS tanpa melibatkan K/L lain atau organisasi perangkat daerah teknis
- Inspeksi lapangan dilakukan secara rutin melalui Sistem OSS secara terintegrasi dan terkoordinasi dengan K/L lain atau organisasi perangkat daerah teknis
- Perencanaan Inspeksi Lapangan dari Data OSS (25%)
- Tidak ada perencanaan inspeksi lapangan rutin dalam tahun berjalan
- Ada rencana inspeksi lapangan rutin namun dilakukan <30% dari target rencana inspeksi lapangan
No Kriteria Penilaian Indikator Penilaian Tolok Ukur Bobot Penilaian 3. Ada rencana inspeksi lapangan rutin namun dilakukan 30%-50% dari target rencana inspeksi lapangan 4. Ada rencana inspeksi lapangan rutin namun dilakukan 51%-75% dari target rencana inspeksi lapangan 5. Ada rencana inspeksi lapangan rutin namun dilakukan 76%-100% dari target rencana inspeksi lapangan 4. Tingkat penerapan sanksi melalui OSS (25%)
- Tidak melaksanakan penerapan sanksi melalui OSS sesuai dengan kewenangannya
- Melaksanakan penerapan sanksi melalui OSS
- Sosialisasi dan bimbingan teknis (30%)
- Program sosialisasi dan bimbingan teknis terkait Pengawasan PBBR (40%)
- Tidak ada kegiatan sosialisasi/Bimtek khusus mengenai Pengawasan PBBR
- Kegiatan sosialisasi/Bimtek ada, namun tidak terjadwal
- Kegiatan sosialisasi/Bimtek diselenggarakan secara terjadwal (minimal 1 kali dalam 3 bulan)
- Kegiatan sosialisasi/Bimtek dilakukan secara terpadu dengan organisasi perangkat daerah teknis terkait dan terjadwal (minimal 1 kali dalam 3 bulan)
- Kegiatan sosialisasi/Bimtek dilakukan secara terpadu dengan organisasi perangkat daerah teknis terkait dan terjadwal (minimal 1 kali dalam 3 bulan) serta dibuktikan dengan tingkat kepatuhan penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang meningkat pada triwulan selanjutnya
No Kriteria Penilaian Indikator Penilaian Tolok Ukur Bobot Penilaian 2. Efektivitas kegiatan sosialisasi Pengawasan PBBR (30%)
- Tidak ada kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan dalam tahun berjalan
- Sosialisasi hanya dilakukan jika ada permintaan, tidak terprogram
- Sosialisasi dilakukan secara terprogram, namun hanya mengukur jumlah acara/peserta, tanpa mengukur efektivitasnya
- Sosialisasi dilakukan dengan terprogram dan ada upaya mengukur pemahaman (survei pra dan pasca acara), namun belum efektif (peserta tidak mengalami peningkatan nilai pra dan pasca acara)
- Sosialisasi terprogram dan terbukti efektif, ditunjukkan dengan adanya mekanisme (pra dan pasca acara) dengan hasil mengalami peningkatan
- Layanan konsultasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal(30%)
- Tidak ada layanan konsultasi
- Ada Layanan Konsultasi namun bersifat umum (tidak khusus untuk membantu pengisian Laporan Kegiatan Penanaman Modal)
- Ada layanan konsultasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal namun hanya bersifat pasif di loket pelayanan
- Terdapat layanan konsultasi khusus (helpdesk) yang terjadwal selama periode pelaporan Laporan Kegiatan Penanaman Modal, baik secara tatap muka maupun daring
No Kriteria Penilaian Indikator Penilaian Tolok Ukur Bobot Penilaian 5. Terdapat layanan konsultasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang proaktif (konsultasi online, ada pengumuman konsultasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal di website atau sosial media) dan terbukti berhasil meningkatkan rasio kepatuhan penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal 3. Fasilitasi permasalaha n (30%)
- Tingkat keberhasilan fasilitasi permasalahan (Debottlenecking) (35%)
- Tidak ada tindak lanjut atas permasalahan yang disampaikan pelaku usaha
- ≥25%-50%, jumlah permasalahan sudah berhasil diselesaikan dalam tahun berjalan
51%-75%, jumlah permasalahan sudah berhasil diselesaikan dalam tahun berjalan
75%-99%, jumlah permasalahan sudah berhasil diselesaikan dalam tahun berjalan
- 100%, jumlah permasalahan sudah berhasil diselesaikan dalam tahun berjalan
- Rekomendasi kebijakan dari analisis masalah (25%)
- Penanganan masalah hanya bersifat reaktif per kasus
- Ada identifikasi masalah yang sering muncul, namun belum dianalisis untuk rekomendasi kebijakan
- Ada analisis akar masalah investasi yang sering muncul dan menghasilkan minimal satu rekomendasi kebijakan dalam setahun
- Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dari analisis masalah terbukti diadopsi menjadi peraturan/kebijakan daerah baru untuk perbaikan sistemik
- Identifikasi dan fasilitasi
- Permasalahan tidak diidentifikasi dan ditindaklanjuti.
100%
- Tidak ada kegiatan pembinaan yang terdokumentasi
- Pembinaan hanya bersifat administratif (surat edaran) tanpa interaksi langsung
- Kegiatan pembinaan dilaksanakan secara ad- hoc/reaktif dan terdokumentasi
- Kegiatan pembinaan dilaksanakan secara terjadwal (1 kali dalam triwulan)
- Kegiatan pembinaan terstruktur, terjadwal
(1 kali dalam triwulan), berdampak pada penurunan masalah serupa 4 Keluaran (40%) - Realisasi investasi (40%)
- Tingkat pencapaian target realisasi investasi (Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri) (35%)
- Pencapaian target realisasi investasi tahunan <75%
- Pencapaian target realisasi investasi tahunan antara 75%-89%
- Pencapaian target realisasi investasi tahunan antara 90%-100%
- Pencapaian target realisasi investasi tahunan
No Kriteria Penilaian Indikator Penilaian Tolok Ukur Bobot Penilaian berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal(25%) 2. Terdapat ≤20 permasalahan yang diidentifikasi dan ditindaklanjuti saat tahun berjalan 3. Terdapat 21-40 permasalahan yang diidentifikasi dan ditindaklanjuti per triwulan 4. Terdapat 41-80 permasalahan yang diidentifikasi dan ditindaklanjuti per triwulan 5. Terdapat ≥81 permasalahan yang diidentifikasi dan ditindaklanjuti per triwulan 4. Kualitas pembinaan sebagai bentuk tindak lanjut fasilitasi (15%) 2. Pertumbuhan realisasi investasi (Year-on-Year Growth) (25%)
- Pertumbuhan investasi negatif atau stagnan
- Pertumbuhan investasi positif, namun di bawah rata-rata pertumbuhan provinsi/ nasional
No Kriteria Penilaian Indikator Penilaian Tolok Ukur Bobot Penilaian 3. Pertumbuhan investasi positif dan setara dengan rata-rata pertumbuhan provinsi/ nasional 4. Pertumbuhan investasi positif dan secara signifikan di atas rata-rata pertumbuhan provinsi/nasional 3. Komposisi dan kualitas investasi (20%)
- Investasi masih sangat terkonsentrasi di sektor primer (ekstraktif) atau tersier dengan nilai tambah rendah
- Mulai ada pergeseran investasi ke sektor sekunder sebesar ≤10%
- Mulai ada pergeseran investasi ke sektor sekunder sebesar 11%-20%
- Mulai ada pergeseran investasi ke sektor sekunder sebesar 21%-30%
- Mulai ada pergeseran investasi ke sektor sekunder sebesar ≥31%
- Upaya mendorong investasi melalui kerja sama (10%)
- Tidak memiliki kegiatan kerja sama dalam bentuk Nota Kesepahaman/Perjanjian Kerja Sama
- Terdapat kerja sama baik dengan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/ Asosiasi/Badan Usaha atau pemangku kepentingan terkait berjumlah ≤2 selama tahun berjalan
- Terdapat kerja sama baik dengan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/ Asosiasi/Badan Usaha atau pemangku kepentingan terkait berjumlah 3-4 selama tahun berjalan
No Kriteria Penilaian Indikator Penilaian Tolok Ukur Bobot Penilaian 4. Terdapat kerja sama baik dengan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/ Asosiasi/Badan Usaha atau pemangku kepentingan terkait berjumlah 4-6 selama tahun berjalan 5. Terdapat kerja sama baik dengan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/ Asosiasi/Badan Usaha atau pemangku kepentingan terkait berjumlah ≥7 selama tahun berjalan 5. Kemitraan usaha besar dengan UMKM (10%)
- Tidak ada kegiatan fasilitasi kemitraan
- Ada kegiatan fasilitasi melalui kemitraan antara usaha besar dengan UMKM dan/atau UMKM disabilitas selama tahun berjalan
- Ada kegiatan fasilitasi kemitraan baru yang terjalin dan terjadi kesepakatan antara usaha besar dengan UMKM selama tahun berjalan
- Ada kegiatan fasilitasi kemitraan baru yang terjalin dan terjadi kesepakatan antara usaha besar dengan UMKM dan UMKM disabilitas selama tahun berjalan
- Peran serta hilirisasi (30%)
- Arah kebijakan hilirisasi daerah (35%)
- Belum ada arah kebijakan hilirisasi daerah
- Sudah ada arah kebijakan mendukung hilirisasi daerah (di luar dari 8 sektor)
- Sudah ada arah kebijakan mendukung hilirisasi daerah (≤25% dari 8 sektor)
- Sudah ada arah kebijakan mendukung hilirisasi daerah (26%-75% dari 8 sektor)
- Sudah ada arah kebijakan mendukung hilirisasi daerah (76%-100% dari 8 sektor)
No Kriteria Penilaian Indikator Penilaian Tolok Ukur Bobot Penilaian 2. Adanya potensi dan peluang hilirisasi (25%)
- Tidak ada dokumen potensi dan peluang hilirisasi pada tahun berjalan
- Penyusunan dokumen potensi dan peluang hilirisasi masih dalam tahap perencanaan dalam bentuk Term of Reference (TOR) penyusunan dokumen pada tahun berjalan
- Dokumen potensi dan peluang hilirisasi sudah dalam bentuk kajian (identifikasi/mapping) pada tahun berjalan
- Dokumen potensi dan peluang untuk hilirisasi sudah berupa Investment Project Ready to Offer (IPRO) pada tahun berjalan
- Dokumen potensi dan peluang hilirisasi sudah berupa Investment Project Ready to Offer (IPRO) dan sudah dipromosikan pada tahun berjalan
- Realisasi investasi hilirisasi (40%)
- Tidak ada realisasi di investasi
- Terdapat ≤5% realisasi pada sektor hilirisasi pada tahun berjalan
- Terdapat 6%-10% realisasi pada sektor hilirisasi pada tahun berjalan
- Terdapat 11%-15% realisasi pada sektor hilirisasi tahun berjalan
- Terdapat 16%-20% realisasi pada sektor hilirisasi tahun berjalan
- Tindak lanjut penilaian kinerja sebelumnya (30%)
- Ketersediaan dan kualitas Rencana Aksi (action plan) (50%)
- Tidak menindaklanjuti rekomendasi hasil penilaian terhadap Kinerja PTSP dan Kinerja PPB tahun sebelumnya
- Menindaklanjuti rekomendasi hasil penilaian terhadap Kinerja PTSP dan Kinerja PPB tahun sebelumnya, namun tidak memiliki bukti dukung tindak lanjut tersebut
No Kriteria Penilaian Indikator Penilaian Tolok Ukur Bobot Penilaian 3. Terdapat bukti dukung tindak lanjut rekomendasi hasil penilaian terhadap Kinerja PTSP dan Kinerja PPB namun masih dalam bentuk rencana (hanya rapat) 4. Terdapat bukti dukung tindak lanjut rekomendasi hasil penilaian terhadap Kinerja PTSP dan Kinerja PPB namun tidak menyeluruh pada tiap indikator yang bernilai (kurang baik dan baik) penilaian tahun sebelumnya 5. Terdapat bukti dukung tindak lanjut rekomendasi hasil penilaian terhadap Kinerja PTSP dan Kinerja PPB secara menyeluruh pada tiap indikator yang bernilai “kurang baik dan baik” penilaian tahun sebelumnya 2. Peningkatan skor pada kriteria penilaian kinerja sebelumnya (50%)
Tidak ada peningkatan skor pada kriteria yang mendapatkan rekomendasi penilaian kinerja tahun sebelumnya
Ada peningkatan nilai total sebesar ≤2 poin dibandingkan nilai penilaian kinerja sebelumnya
Ada peningkatan nilai total sebesar 3-6 poin dibandingkan nilai penilaian kinerja sebelumnya
Ada peningkatan nilai total sebesar 7-8 poin dibandingkan nilai penilaian kinerja Ada peningkatan nilai total sebesar ≥9 poin dibandingkan nilai penilaian kinerja sebelumnya
LEMBAR PENILAIAN MANDIRI PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA PEMDA PROVINSI No Kriteria Penilaian Indikator Penilaian Tolok Ukur Bobot Penilaian 1 Standardisasi PBBR (40%)
Perda dan/atau Perkada pelayanan PBBR daerah (100%)
Ketersediaan Perda/Perkada sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 dan PP Nomor 28 Tahun 2025 (60%)
Belum ada inisiasi penyusunan Perda/Perkada baru
Perda/Perkada baru masih dalam tahap draf awal atau kajian internal
Perda/Perkada baru sudah masuk dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) dan memiliki Naskah Akademik
Perda/Perkada baru telah selesai dibahas dengan DPRD dan menunggu pengesahan
Perda/Perkada baru telah disahkan, disosialisasikan, dan diimplementasikan sepenuhnya
Keterlibatan aktif pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi (40%)
Proses penyusunan regulasi tertutup dan tidak melibatkan publik
Keterlibatan hanya sebatas sosialisasi setelah regulasi jadi
Pemangku kepentingan dilibatkan sejak awal (FGD, dengar pendapat)
Pemangku kepentingan terlibat dalam FGD dan forum konsultasi publik
Pemangku kepentingan terlibat dalam FGD, forum konsultasi publik dan sosialisasi 2 Peningkatan iklim investasi (60%)
Perangkat pelaksana percepatan pelaksanaan berusaha Daerah (30%)
Keberadaan perangkat pelaksana percepatan pelaksanaan berusaha (20%)
Tidak terdapat perangkat pelaksana percepatan pelaksanaan berusaha di daerah
Terdapat perangkat pelaksana percepatan pelaksanaan berusaha namun bersifat tidak formal (tidak dalam bentuk SK)
Terdapat perangkat pelaksana percepatan pelaksanaan berusaha dan memiliki program kerja yang terukur dalam bentuk Term of
No Kriteria Penilaian Indikator Penilaian Tolok Ukur Bobot Penilaian Reference (TOR) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) 4. Terdapat perangkat pelaksana percepatan pelaksanaan berusaha yang memiliki program kerja dan memiliki alokasi anggaran 5. Terdapat perangkat pelaksana percepatan pelaksanaan berusaha yang memiliki program kerja dan memiliki alokasi anggaran serta melaksanakan evaluasi atas kegiatan yang dilaksanakan 2. Efektivitas implementasi Standar Operasional Prosedur (30%)
- Tidak ada Standar Operasional Prosedur pada masing-masing organisasi perangkat daerah teknis terkait perizinan berusaha
- Terdapat Standar Operasional Prosedur pada masing-masing organisasi perangkat daerah teknis terkait PBBR
- Standar Operasional Prosedur pada masing- masing organisasi perangkat daerah teknis telah disosialisasikan, namun tidak ada pemantauan pada implementasinya
- Standar Operasional Prosedur pada masing- masing organisasi perangkat daerah teknis sudah diimplementasikan serta kepatuhanya sudah dilaksanakan pemantauan
- Standar Operasional Prosedur pada masing- masing organisasi perangkat daerah teknis diimplementasikan, dievaluasi, dan diperbarui secara berkala berdasarkan program kinerja
- Kapasitas penyelesaian masalah dan
- Tidak ada forum koordinasi permasalahan yang diselesaikan
No Kriteria Penilaian Indikator Penilaian Tolok Ukur Bobot Penilaian eskalasi lintas sektor (30%) 2. Ada forum koordinasi, serta ≤20% permasalahan yang diselesaikan 3. Ada forum koordinasi, serta 21%-50% permasalahan yang diselesaikan 4. Ada forum koordinasi, serta 51%-75% permasalahan yang diselesaikan 5. Ada forum koordinasi, serta 76%-100% permasalahan yang diselesaikan. 4. SKM terhadap proses perizinan (20%)
- Tidak ada pengukuran kepuasan spesifik terkait pengalaman lintas sektor
- SKM dilakukan, namun tidak menggali pengalaman proses terpadu
- Survei telah mencakup pertanyaan lintas sektor, namun tindak lanjut perbaikan belum sistematis
- Survei khusus mengukur pengalaman end-to- end; hasilnya dianalisis untuk menyusun rencana aksi perbaikan
- Umpan balik pengguna menjadi inti evaluasi; secara rutin digunakan untuk memperbaiki Standar Operasional Prosedur, sistem, dan layanan
- Dukungan kebijakan pemerintah daerah (40%)
- Alokasi anggaran DPMPTSP (20%)
- Terjadi penurunan anggaran DPMPTSP dari tahun sebelumnya
- Tidak terdapat peningkatan anggaran DPMPTSP dari tahun sebelumnya
- Terdapat peningkatan sebesar ≤5% anggaran DPMPTSP dari tahun sebelumnya
- Terdapat peningkatan sebesar >5% anggaran DPMPTSP ≤10% dari tahun sebelumnya
No Kriteria Penilaian Indikator Penilaian Tolok Ukur Bobot Penilaian 5. Terdapat peningkatan sebesar >10% anggaran DPMPTSP dari tahun sebelumnya 2. Kebijakan daerah pro- investasi (20%)
- Tidak ada inisiatif kebijakan daerah untuk mendorong investasi
- Hanya memiliki kebijakan dalam bentuk surat edaran atau imbauan
- Memiliki 1 Perda/Perkada/Kerja Sama pro- investasi, namun implementasinya belum optimal
- Memiliki 1-2 Perda/Perkada/Kerja Sama pro- investasi yang telah diimplementasikan
- Memiliki >2 Perda/Perkada/Kerja Sama pro- investasi yang inovatif dan telah terbukti diimplementasikan
- Ketersediaan
informasi Peta
Potensi Investasi
(PPI) dan kesiapan sektor prioritas (20%) - Tidak memiliki informasi Peta Potensi Investasi
- Hanya memiliki daftar informasi potensi investasi termasuk daftar sektor prioritas, tanpa pemetaan atau deskripsi potensi sektoral.
- Memiliki informasi PPI dalam bentuk dokumen kajian yang memuat gambaran awal sektor prioritas tetapi belum tersaji dalam format digital.
- Informasi Peta Potensi Investasi tersedia secara digital, mudah diakses publik, dan mencakup pemetaan sektor prioritas, dengan informasi potensi investasi.
- Informasi Peta Potensi Investasi tersedia secara digital, multibahasa, dan menyajikan informasi sektoral yang lebih lengkap, termasuk status lahan/kawasan, kapasitas
No Kriteria Penilaian Indikator Penilaian Tolok Ukur Bobot Penilaian daya/air, ketersediaan bahan baku, rantai pasok, konektivitas pendukung hilirisasi. 4. Keterlibatan Kepala Daerah dalam mendukung iklim investasi (20%)
- Tidak ada keterlibatan langsung Kepala Daerah
- Ada keterlibatkan langsung Kepala Daerah hanya dalam kegiatan promosi investasi (nasional/internasional)
- Ada, keterlibatkan Kepala Daerah memimpin kegiatan promosi dan rapat koordinasi investasi (nasional/internasional)
- Ada, keterlibatkan Kepala Daerah memimpin kegiatan rapat promosi, koordinasi investasi, dan penyelesaian permasalahan (nasional/internasional)
- Ketersediaan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi (RUPMP) atau Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota (RUPMK) (20%)
- Tidak ada dokumen RUPMP atau RUPMK
- Sudah melakukan koordinasi pembahasan RUPMP atau RUPMK
- Telah terlaksanannya harmonisasi dan konsultasi publik RUPMP atau RUPMK
- Sudah memiliki rancangan final berupa peraturan perundang-undangan terkait RUPMP atau RUPMK
- Memiliki peraturan perundang-undangan terkait RUPMP atau RUPMK
- Koordinasi lintas pemangku kepentingan (30%)
- Adanya Forum Koordinasi Reguler dengan organisasi perangkat daerah teknis yang
- Tidak ada forum koordinasi
- Ada forum koordinasi namun tidak diselenggarakan oleh DPMPTSP
- Forum koordinasi ada, namun tidak terjadwal
- Forum koordinasi diselenggarakan secara terjadwal (minimal 1 kali dalam 3 bulan)
No Kriteria Penilaian Indikator Penilaian Tolok Ukur Bobot Penilaian diselenggarakan oleh DPMPTSP (50%) 5. Forum koordinasi dilaksanakan secara terjadwal (minimal 1 kali dalam 3 bulan) berjalan efektif menghasilkan tindak lanjut hasil koordinasi 2. Keterlibatan organisasi perangkat daerah, tim pengawasan dan tim teknis (50%)
- Pengawasan lapangan hanya dilakukan oleh DPMPTSP (tidak terkoordinasi)
- <25% kegiatan Pengawasan lapangan strategis dilakukan secara terpadu dengan melibatkan personel dari organisasi perangkat daerah teknis terkait
- 26-50% kegiatan Pengawasan lapangan strategis dilakukan secara terpadu dengan melibatkan personel dari organisasi perangkat daerah teknis terkait
- 51-75% kegiatan Pengawasan lapangan strategis dilakukan oleh tim terpadu yang melibatkan personel kompeten dari organisasi perangkat daerah teknis
- 76-100% kegiatan Pengawasan lapangan strategis dilakukan oleh tim terpadu yang melibatkan personel kompeten dari organisasi perangkat daerah teknis
B. LEMBAR PENILAIAN MANDIRI TERHADAP KINERJA PTSP PEMDA KABUPATEN/KOTA 1. IDENTITAS DPMPTSP KABUPATEN/KOTA Nama Daerah : …………………………………………………………………… Nomenklatur penyelenggara DPMPTSP : …………………………………………………………………… Kesesuaian pada Permendagri : □ Sesuai □ Belum sesuai Tahun Nomor 100 Tahun 2016
Disesuaikan sejak tahun:…………………………………. Tahun pembentukan DPMPTSP : …………………………………………………………………… Alamat kantor : ……………………………………………………………………
Kecamatan: Kota/Kabupaten:
………………………………… …………………………… Titik koordinat kantor (Google Earth) : Garis bujur
Garis lintang Nomor telepon/faksimili : …………………………………………………………………… Situs : …………………………………………………………………… Alamat surat elektronik (e- mail) : …………………………………………………………………… Media sosial :
.………………………………………………………………
.……………………………………………………………… Jumlah Sumber Daya Manusia : Bidang Pelayanan: ………………………………………….
Bidang Dalaks: ……………………………………………… Jumlah PBBR yang dilayani : …………………………………………………………………… Jumlah aktivitas pendukung PBBR yang dilayani : …………………………………………………………………… Nama Kepala Dinas : …………………………………………………………………… Contact Person :
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
LEMBAR PENILAIAN MANDIRI DPMPTSP PEMDA KABUPATEN/KOTA No Kriteria Penilaian Indikator Penilaian Tolok Ukur Bobot Penilaian 1 Kelembagaan (10%)
Integritas dan kepatuhan (kewenangan dan tanggung jawab) (25%)
Tingkat kepatuhan pelimpahan kewenangan PBBR dan persyaratan dasar (40%)
Pelimpahan kewenangan dari Kepala Daerah kepada Kepala DPMPTSP belum ada atau <50% dari total kewenangan yang menjadi urusan Pemda.
Pelimpahan kewenangan ada, namun bersifat parsial (mencakup 50%-74% dari total kewenangan yang menjadi urusan Pemda).
Pelimpahan kewenangan telah mencakup sebagian besar (75%-99%) dari total kewenangan yang menjadi urusan Pemda.
Seluruh (100%) jenis kewenangan perizinan berusaha yang menjadi urusan Pemda telah dilimpahkan secara penuh kepada Kepala DPMPTSP
Tidak adanya pungutan/retribusi PBBR (30%)
Masih terdapat target dan/atau realisasi Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari retribusi penerbitan PBBR yang tidak diamanatkan UU/PP.
Terdapat kebijakan mengenai tidak adanya pungutan/retribusi PBBR dalam bentuk Surat Keputusan dari Kepala Dinas.
Terdapat kebijakan mengenai tidak adanya pungutan/retribusi PBBR dalam bentuk Surat Edaran dari Kepala Daerah.
Terdapat kebijakan mengenai tidak adanya pungutan/retribusi PBBR dalam bentuk Perkada
No Kriteria Penilaian Indikator Penilaian Tolok Ukur Bobot Penilaian 5. Terdapat kebijakan mengenai tidak adanya pungutan/retribusi PBBR dalam bentuk Perda 3. Tingkat kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik (15%)
- Pemenuhan komponen Standar Pelayanan sesuai UU Nomor 25 Tahun 2009 dan Permenpan RB No 15 Tahun 2014 <50% atau tidak dipublikasikan
- Telah memenuhi 50%-74% dari 14 komponen Standar Pelayanan dan telah dipublikasikan, namun implementasinya belum konsisten
- Telah memenuhi 75%-99% dari 14 komponen Standar Pelayanan, dipublikasikan secara jelas, dan diimplementasikan secara konsisten
- Telah memenuhi seluruh (100%) dari 14 komponen Standar Pelayanan, dipublikasikan secara luas di berbagai media, mudah diakses, dan diimplementasikan sepenuhnya
- Tingkat tindak lanjut rekomendasi lembaga pengawas eksternal (15%)
- Persentase tindak lanjut rekomendasi (Ombudsman, BPK, KPK, KemenpanRB) <50% atau tidak ada data pemantauan
- Persentase tindak lanjut rekomendasi mencapai 50%-74%
- Persentase tindak lanjut rekomendasi mencapai 75%-99%
- Seluruh (100%) rekomendasi dari lembaga pengawas eksternal telah ditindaklanjuti
- Kesinambunga n (Pemantauan dan Evaluasi) (25%)
- Kualitas pelaksanaan rapat koordinasi internal (20%)
- Rapat koordinasi internal tidak terjadwal, bersifat reaktif, dan tidak ada notulensi, dokumentasi, dan daftar hadir
- Rapat koordinasi internal telah terjadwal (bulanan), namun tidak ada notulensi, dokumentasi, dan daftar hadir
No Kriteria Penilaian Indikator Penilaian Tolok Ukur Bobot Penilaian 3. Rapat koordinasi internal terjadwal (bulanan) dan memiliki notulensi, dokumentasi, dan daftar hadir 4. Rapat koordinasi internal terjadwal (bulanan) dan memiliki notulensi, dokumentasi, dan daftar hadir serta telah dilaksanakannya tindak lanjut (implementasi) 2. Kualitas Laporan Kinerja/Laporan Tahunan) (30%)
- LKJ hanya menyajikan data capaian tanpa analisis. Skor SAKIP di bawah predikat "B"
- LKJ menyajikan analisis capaian vs target, namun belum mendalam. Skor SAKIP predikat "B"
- LKJ menyajikan analisis mendalam, identifikasi kendala, dan rencana tindak lanjut. Skor SAKIP predikat "BB"
- LKJ menyajikan analisis komprehensif dan menjadi dasar perencanaan tahun berikutnya. Skor SAKIP predikat "A" atau "AA"
- Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi (35%)
- Belum pernah ada pelaksanaan evaluasi dampak. Evaluasi hanya sebatas pemantauan output/kegiatan
- Ada rencana untuk melaksanakan evaluasi dampak, namun belum terimplementasi atau pernah dilakukan sekali namun tidak berkelanjutan
- Telah melaksanakan evaluasi dampak terhadap minimal salah satu program/kebijakan unggulan dalam dua tahun terakhir. Laporan tersedia namun hasilnya belum terintegrasi penuh dalam perencanaan
No Kriteria Penilaian Indikator Penilaian Tolok Ukur Bobot Penilaian 4. Evaluasi dampak dilaksanakan secara berkala dan sistematis. Hasilnya terbukti digunakan untuk memperbaiki kebijakan, menghentikan seluruh program yang tidak efektif, dan merancang intervensi baru 4. Adanya forum berbagi pengetahuan (Knowledge Sharing) (15%)
- Tidak ada mekanisme formal untuk berbagi pengetahuan. Pengetahuan masih tersimpan pada satu individu atau bidang
- Berbagi pengetahuan terjadi secara informal dan ad-hoc, tidak terjadwal, dan tidak terdokumentasi
- Terdapat forum berbagi pengetahuan yang terjadwal secara formal (per triwulan). Kehadiran dan materi yang dibagikan terdokumentasi
- Forum berbagi pengetahuan telah menjadi budaya organisasi, didukung oleh data, dan terbukti menghasilkan perbaikan proses atau inovasi layanan yang diimplementasikan
- Sarana dan prasarana (25%)
- Tingkat digitalisasi layanan (Front-End dan Back-End) (35%)
- Layanan masih dominan manual. Website bersifat statis (hanya informasi)
- Sebagian layanan front-end sudah digital, namun proses back-end masih manual (berbasis kertas)
- Sebagian besar alur kerja (workflow) back-end telah terdigitalisasi. Ada fitur pelacakan status permohonan.
- Seluruh proses dari hulu ke hilir (end-to-end) telah terdigitalisasi, termasuk layanan mandiri (self-service) bagi pemohon dan alur kerja digital internal
No Kriteria Penilaian Indikator Penilaian Tolok Ukur Bobot Penilaian 2. Ketersediaan dan kualitas ruang pelayanan PBBR (25%)
- Sarana dan prasarana meliputi ketentuan yang di atur dalam Pasal 42 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, belum ada atau <50% dari Sarana dan prasarana penyelenggaraan PTSP
- Sarana dan prasarana penyelenggaraan PTSP bersifat parsial (mencakup 50%-74%) dari total sarana dan prasana yang diatur sesuai ketentuan
- Sarana dan prasarana penyelenggaraan PTSP telah mencakup sebagian besar (75%-99%) dari dari total sarana dan prasana yang diatur sesuai ketentuan
- Seluruh (100%) sarana dan prasarana penyelenggaraan PTSP yang diatur sesuai ketentuan serta terdapat sara dan prasarana yang bersifat digital
- Permukhtahiran data Potensi Investasi Regional (PIR) (20%)
- Tidak melaksanakan pemutakhiran data pada
PIR meliputi:
a. Jumlah penduduk (tahun terakhir) b. Angkatan kerja (tahun terakhir) c. UMR (tahun terakhir) d. Realisasi investasi (tahun terakhir) e. PDRB (tahun terakhir) f. Sektor unggulan (tahun terakhir) g. Sub sektor unggulan (tahun terakhir) h. Komoditi (tahun terakhir) i. Kajian Potensi (tahun terakhir)
No Kriteria Penilaian Indikator Penilaian Tolok Ukur Bobot Penilaian 2. Melaksanakan <50% pemutakhiran data pada sistem PIR 3. Melaksanakan 50–75% pemutakhiran data pada sistem PIR 4. Melaksanakan 100% pemutakhiran data pada sistem PIR 4. Penerapan tanda tangan elektronik tersertifikasi (20%)
- Seluruh dokumen internal masih diterbitkan dengan tanda tangan basah dan stempel
- Sebagian kecil dokumen internal telah menggunakan tanda tangan elektronik tidak tersertifikasi
- Sebagian besar dokumen internal yang diterbitkan telah menggunakan tanda tangan elektronik yang tersertifikasi oleh BSrE BSSN
- Seluruh (100%) dokumen internal yang diterbitkan secara digital telah menggunakan tanda tangan elektronik tersertifikasi BSrE BSSN
- Seluruh (100%) dokumen internal yang diterbitkan secara digital telah menggunakan tanda tangan elektronik tersertifikasi BSrE BSSN
- Sumber Daya Manusia (25%)
- Menilai kepemilikan sertifikat fungsional Penata Kelola Penanaman Modal dan Khusus (40%)
- Belum sama sekali mengikuti pelatihan yang diselenggarakan (Pelatihan Teknis, Pelatihan Fungsional dan Pelatihan Khusus Kepala dan Wakil Kepala DPMPTSP)
- Sumber Daya Manusia di lingkungan DPMPTSP sebagian kecil mengikuti pelatihan (PKPM Ahli Pertama, PKPM Ahli Muda, PKPM Ahli Madya) <50% dari total Sumber Daya Manusia di lingkungan DPMPTSP
No Kriteria Penilaian Indikator Penilaian Tolok Ukur Bobot Penilaian 3. Sumber Daya Manusia di lingkungan DPMPTSP sebagian besar mengikuti pelatihan (PKPM Ahli Pertama, PKPM Ahli Muda, PKPM Ahli Madya) 50-75% dari total Sumber Daya Manusia di lingkungan DPMPTSP 4. Sumber Daya Manusia di lingkungan DPMPTSP sebagian mengikuti pelatihan (PKPM Ahli Pertama, PKPM Ahli Muda, PKPM Ahli Madya, Pelatihan Khusus Kepala dan Wakil Kepala DPMPTSP) 75-100% dari total Sumber Daya Manusia di lingkungan DPMPTSP 2. Menilai sertifikat pelatihan teknis pendukung PBBR (35%)
- 0-25% Sumber Daya Manusia di lingkungan DPMPTSP yang mengikuti pelatihan kompetensi pendukung pelayanan PBBR
- 26%-50% dari total Sumber Daya Manusia di lingkungan DPMPTSP yang mengikuti pelatihan kompetensi pendukung pelayanan PBBR
- 51%-75% dari total Sumber Daya Manusia di lingkungan DPMPTSP yang mengikuti pelatihan kompetensi pendukung pelayanan PBBR
- 76%-100% dari total Sumber Daya Manusia di lingkungan DPMPTSP yang mengikuti lebih pelatihan kompetensi pendukung pelayanan PBBR
- Tingkat penguasaan bahasa asing dan keterampilan komunikasi (25%)
- Tidak ada Sumber Daya Manusia di lingkungan DPMPTSP yang memiliki sertifikasi penguasaan bahasa asing yang masih berlaku (2 tahun)
- ≤25% dari total Sumber Daya Manusia di lingkungan DPMPTSP yang memiliki sertifikat bahasa asing yang masih berlaku (2 tahun)
No Kriteria Penilaian Indikator Penilaian Tolok Ukur Bobot Penilaian 3. 26%-50% dari total Sumber Daya Manusia di lingkungan DPMPTSP yang memiliki sertifikat bahasa asing yang masih berlaku (2 tahun) 4. 51%-75% dari total Sumber Daya Manusia di lingkungan DPMPTSP Sumber Daya Manusia yang memiliki sertifikat bahasa asing yang masih berlaku (2 tahun) 5. >75% total Sumber Daya Manusia di lingkungan DPMPTSP memiliki sertifikat bahasa asing yang masih berlaku (2 tahun) 2 Pelayanan PBBR(25%)
- Sosialisasi dan koordinasi (20%)
- Sosialisasi dan koordinasi PBBR (30%)
- Tidak ada sosialisasi PBBR
- Sosialisasi PBBR sekurang-kurangnya dilakukan 1 kali dalam 12 bulan
- Sosialisasi PBBR dilakukan sekurang- kurangnya dilakukan 2 kali dalam 12 bulan
- Sosialisasi PBBR dilakukan sekurang- kurangnya dilakukan 4 kali dalam 12 bulan
- Sosialisasi PBBR dilakukan sekurang- kurangnya dilakukan 8 kali dalam 12 bulan
- Menilai kecukupan kegiatan pendampingan PBBR (20%)
- Tidak ada kegiatan pendampingan implementasi OSS
- Kegiatan pendampingan implementasi OSS dilakukan baik dalam bentuk online ataupun offline sekurang-kurangnya dilakukan 4 kali dalam 12 bulan
- Kegiatan pendampingan implementasi OSS dilakukan baik dalam bentuk online ataupun offline sekurang-kurangnya dilakukan 8 kali dalam 12 bulan
- Kegiatan pendampingan implementasi OSS dilakukan baik dalam bentuk online ataupun
No Kriteria Penilaian Indikator Penilaian Tolok Ukur Bobot Penilaian offline sekurang-kurangnya dilakukan 12 kali dalam 12 bulan 5. Kegiatan pendampingan implementasi OSS dilakukan baik dalam bentuk 25% online dan 75% offline sekurang-kurangnya dilakukan 12 kali dalam 12 bulan 3. Efektivitas program sosialisasi PBBR (35%)
- Tidak ada kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan dalam tahun berjalan
- Sosialisasi hanya dilakukan jika ada permintaan, tidak terprogram
- Sosialisasi dilakukan secara terprogram, namun hanya mengukur jumlah acara/peserta, tanpa mengukur efektivitasnya
- Sosialisasi dilakukan dengan terprogram dan ada upaya mengukur pemahaman (survei pra dan pasca acara), namun belum efektif (peserta tidak mengalami peningkatan nilai pra dan pasca acara)
- Sosialisasi terprogram dan terbukti efektif, ditunjukkan dengan adanya mekanisme (pra dan pasca acara) dengan hasil mengalami peningkatan
- Frekuensi dan kualitas koordinasi dengan asosiasi usaha (15%)
- Tidak ada koordinasi dengan asosiasi usaha (KADIN, HIPMI, dll)
- Koordinasi ada, namun bersifat insidental dan tidak terstruktur
- Koordinasi diselenggarakan secara reguler (minimal 1 kali per semester)
- Koordinasi diselenggarakan secara reguler (minimal 1 kali per triwulan)
No Kriteria Penilaian Indikator Penilaian Tolok Ukur Bobot Penilaian 2. Implementasi OSS (Verifikasi dan Notifikasi) (20%)
- Verifikasi teknis dan notifikasi pemenuhan standar dan PBBR (40%)
- ≤50,99%
- 51%–69,99%
- 70%–84,99%
- 85%–100%
- Tingkat kepatuhan terhadap Service Level Agreement (SLA) (30%)
- Tingkat kepatuhan terhadap SLA penyelesaian verifikasi <75%
- Tingkat kepatuhan terhadap SLA penyelesaian verifikasi mencapai 75%-84%
- Tingkat kepatuhan terhadap SLA penyelesaian verifikasi mencapai 85%-94%
- Tingkat kepatuhan terhadap SLA penyelesaian verifikasi ≥95%
- Ketiadaan praktik "Offline" untuk proses "Online" (30%)
- Masih secara rutin meminta pemohon untuk menyerahkan dokumen fisik atau datang ke kantor untuk proses yang seharusnya online
- Praktik "offline" sudah sangat jarang terjadi dan hanya untuk kondisi luar biasa yang dapat dipertanggungjawabkan
- Tidak ada sama sekali permintaan kepada pemohon untuk menyerahkan dokumen fisik atau datang ke kantor untuk proses yang telah terdefinisi secara online di OSS
- Inovasi (20%)
- Partisipasi dan prestasi dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) atau kompetisi inovasi lainnya (40%)
- Tidak pernah berpartisipasi dalam KIPP atau kompetisi inovasi lainnya
- Pernah berpartisipasi dalam kompetisi inovasi lainnya, namun belum berhasil masuk nominasi
- Berhasil masuk dalam daftar inovasi terpuji tingkat provinsi atau tingkat nasional atau masuk sebagai nominasi dalam kompetisi lainnya tingkat Provinsi/Nasional
No Kriteria Penilaian Indikator Penilaian Tolok Ukur Bobot Penilaian 4. Berhasil mendapatkan penghargaan Provinsi/Nasional atau internasional 2. Inovasi berbasis data (30%)
Belum ada inovasi
Ada rencana atau penjajakan untuk inovasi
Sudah ada inovasi namun tidak berdasarkan data
Sudah ada inovasi yang berbasis data namun tidak mengimplementasikan teknologi atau layanan yang bersifat proaktif
Sudah ada inovasi yang berbasis data dan telah mengimplementasikan teknologi atau layanan yang bersifat proaktif
Inovasi Inklusi (30%)
Belum ada inovasi yang secara khusus melibatkan penyandang disabilitas dalam ekosistem investasi dan kemitraan usaha daerah.
Ada rencana atau penjajakan awal untuk menciptakan inovasi yang melibatkan penyandang disabilitas, namun belum ada kebijakan tertulis, pilot project, atau alokasi anggaran.
Sudah ada inovasi yang melibatkan penyandang disabilitas (misal: loket khusus, pendampingan, sosialisasi, atau kemitraan simbolis), namun bersifat reaktif (menunggu pelaku usaha disabilitas datang) dan belum terintegrasi dalam sistem utama.
Sudah ada inovasi yang melibatkan penyandang disabilitas secara terencana dan terintegrasi dalam kebijakan atau layanan investasi daerah, namun belum
No Kriteria Penilaian Indikator Penilaian Tolok Ukur Bobot Penilaian mengimplementasikan teknologi/layanan yang bersifat proaktif (masih manual atau semi- manual). 5. Sudah ada inovasi yang melibatkan penyandang disabilitas secara terencana, terintegrasi, dan telah mengimplementasikan teknologi/layanan proaktif yang secara nyata menjangkau, memfasilitasi, dan memberdayakan penyandang disabilitas dalam ekosistem investasi dan kemitraan usaha daerah. Contoh: aplikasi layanan investasi dengan fitur aksesibilitas (suara/braille), sistem penjaringan kemitraan otomatis yang menjemput bola, pusat bantuan proaktif khusus disabilitas, atau layanan pendampingan investasi keliling. 4. Penanganan pengaduan (20%)
- Identifikasi masalah dari pengaduan (50%)
- Ada pengaduan namun tidak direkapitulasi dan ditindaklanjuti
- Ada rekapitulasi data pengaduan, namun belum ada klasifikasi pengaduan
- Dilakukan klasifikasi pengaduan untuk mengidentifikasi masalah yang sering muncul
- Ada sistem FAQ untuk menyelesaikan masalah yang sering muncul
- Tingkat penyelesaian pengaduan pada unit pelayanan (50%)
- Tidak ada penyelesaian pengaduan
- Tingkat penyelesaian pengaduan <50%
- Tingkat penyelesaian pengaduan mencapai 50%-75%
- Tingkat penyelesaian pengaduan mencapai 76%-94%
- Tingkat penyelesaian pengaduan ≥95%
No Kriteria Penilaian Indikator Penilaian Tolok Ukur Bobot Penilaian 4. SKM(20%)
- Analisis SKM per unsur pelayanan (25%)
- Laporan hanya menyajikan nilai akhir
- Laporan menyajikan skor per unsur pelayanan, namun tidak ada analisis mendalam
- Laporan menyajikan analisis mendalam terhadap skor masing-masing unsur pelayanan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan pelayanan
- Selain analisis per unsur, dilakukan analisis tren skor dari tahun ke tahun sehingga terlihat perbaikannya
- Nilai SKM dan metodologi (30%)
- Tidak melaksanakan Survei Kepuasaan Masyarakat
- Nilai SKM antara 25-64,99 (kategori "Tidak Baik")
- Nilai SKM antara 65–76,60 (kategori "Kurang Baik")
- Nilai SKM antara 76,61–88,30 (kategori "Baik")
- Nilai SKM antara 88,31–100,00 (kategori "Sangat Baik")
- Tindak lanjut hasil SKM yang terukur (35%)
- Tidak ada tindak lanjut yang terdokumentasi dari hasil SKM
- Tidak ada tindak lanjut namun sudah melaksanakan identifikasi terhadap unsur pelayanan yang perlu ditingkatkan
- Ada rencana tindak lanjut dan tindak lanjut ada dokumen implementasi
- Ada bukti implementasi minimal 1 program perbaikan sebagai respons terhadap unsur pelayanan dengan skor terendah pada SKM periode sebelumnya
No Kriteria Penilaian Indikator Penilaian Tolok Ukur Bobot Penilaian 5. Ada bukti implementasi beberapa program perbaikan sesuai dengan hasil SKM periode sebelumya 4. Publikasi hasil SKM (10%)
- Hasil SKM tidak dipublikasikan kepada masyarakat
- Hasil SKM dipublikasikan kepada masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas baik secara fisik ataupun digital 3 Pengawasan (25%)
- Pengawasan melalui Sistem OSS (40%)
- Rasio kepatuhan penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (25%)
- Rasio kepatuhan penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal oleh pelaku usaha <50%
- Rasio
kepatuhan
penyampaian
Laporan
Kegiatan
Penanaman
Modal
mencapai
50%-69% - Rasio
kepatuhan
penyampaian
Laporan
Kegiatan
Penanaman
Modal
mencapai
70%-84% - Rasio kepatuhan penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal ≥85%
- Implementasi pelaksanaan inspeksi lapangan melalui Sistem OSS (25%)
- Inspeksi lapangan tidak dilaksanakan sama sekali dalam tahun berjalan
- Inspeksi lapangan dilakukan secara rutin tanpa melalui Sistem OSS
- Inspeksi lapangan dilakukan secara rutin melalui Sistem OSS tanpa melibatkan K/L lain atau organisasi perangkat daerah teknis
- Inspeksi lapangan dilakukan secara rutin melalui Sistem OSS secara terintegrasi dan terkoordinasi dengan K/L lain atau organisasi perangkat daerah teknis
No Kriteria Penilaian Indikator Penilaian Tolok Ukur Bobot Penilaian 3. Perencanaan inspeksi lapangan dari data OSS (25%)
- Tidak ada perencanaan inspeksi lapangan rutin dalam tahun berjalan
- Ada rencana inspeksi lapangan rutin namun dilakukan <30% dari target rencana inspeksi lapangan
- Ada rencana inspeksi lapangan rutin namun dilakukan 30%-50% dari target rencana inspeksi lapangan
- Ada rencana inspeksi lapangan rutin namun dilakukan 51%-75% dari target rencana inspeksi lapangan
- Ada rencana inspeksi lapangan rutin namun dilakukan 76%-100% dari target rencana inspeksi lapangan
- Tingkat penerapan sanksi melalui OSS (25%)
- Tidak melaksanakan penerapan sanksi melalui OSS sesuai dengan kewenangannya
- Melaksanakan penerapan sanksi melalui OSS
- Sosialisasi dan bimbingan teknis (30%)
- Program sosialisasi dan bimbingan teknis terkait Pengawasan PBBR (40%)
- Tidak ada kegiatan sosialisasi/Bimtek khusus mengenai Pengawasan PBBR
- Kegiatan sosialisasi/Bimtek ada, namun tidak terjadwal.
- Kegiatan sosialisasi/Bimtek diselenggarakan secara terjadwal (minimal 1 kali dalam 3 bulan)
- Kegiatan sosialisasi/Bimtek dilakukan secara terpadu dengan organisasi perangkat daerah teknis terkait dan terjadwal (minimal 1 kali dalam 3 bulan)
- Kegiatan sosialisasi/Bimtek dilakukan secara terpadu dengan organisasi perangkat daerah teknis terkait dan terjadwal (minimal 1 kali dalam 3 bulan) serta dibuktikan dengan
No Kriteria Penilaian Indikator Penilaian Tolok Ukur Bobot Penilaian tingkat kepatuhan penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang meningkat pada triwulan selanjutnya 2. Efektivitas kegiatan sosialisasi Pengawasan PBBR (30%)
- Tidak ada kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan dalam tahun berjalan
- Sosialisasi hanya dilakukan jika ada permintaan, tidak terprogram
- Sosialisasi dilakukan secara terprogram, namun hanya mengukur jumlah acara/ peserta, tanpa mengukur efektivitasnya
- Sosialisasi dilakukan dengan terprogram dan ada upaya mengukur pemahaman (survei pra dan pasca acara), namun belum efektif (peserta tidak mengalami peningkatan nilai pra dan pasca acara)
- Sosialisasi terprogram dan terbukti efektif, ditunjukkan dengan adanya mekanisme (pra dan pasca acara) dengan hasil mengalami peningkatan
- Layanan konsultasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal (30%)
- Tidak ada layanan konsultasi
- Ada Layanan Konsultasi namun bersifat umum (tidak khusus untuk membantu pengisian Laporan Kegiatan Penanaman Modal)
- Ada layanan konsultasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal namun hanya bersifat pasif di loket pelayanan
- Terdapat layanan konsultasi khusus (helpdesk) yang terjadwal selama periode pelaporan Laporan Kegiatan Penanaman Modal, baik secara tatap muka maupun daring
No Kriteria Penilaian Indikator Penilaian Tolok Ukur Bobot Penilaian 5. Terdapat layanan konsultasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang proaktif (konsultasi online, ada pengumuman konsultasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal di website atau sosial media) dan terbukti berhasil meningkatkan rasio kepatuhan penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal 3. Fasilitasi Permasalahan (30%)
- Tingkat keberhasilan fasilitasi permasalahan (Debottlenecking) (35%)
- Tidak ada tindak lanjut atas permasalahan yang disampaikan pelaku usaha
- ≥25%-50% jumlah permasalahan sudah berhasil diselesaikan dalam tahun berjalan
51%-75% jumlah permasalahan sudah berhasil diselesaikan dalam tahun berjalan
76%-99% jumlah permasalahan sudah berhasil diselesaikan dalam tahun berjalan
- 100% jumlah permasalahan sudah berhasil diselesaikan dalam tahun berjalan
- Rekomendasi kebijakan dari analisis masalah (25%)
- Penanganan masalah hanya bersifat reaktif per kasus.
- Ada identifikasi masalah yang sering muncul, namun belum dianalisis untuk rekomendasi kebijakan
- Ada analisis akar masalah investasi yang sering muncul dan menghasilkan minimal satu rekomendasi kebijakan dalam setahun
- Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dari analisis masalah terbukti diadopsi menjadi peraturan/kebijakan daerah baru untuk perbaikan sistemik
- Identifikasi dan fasilitasi berdasarkan
- permasalahan tidak diidentifikasi dan ditindaklanjuti
100%
- Tidak ada kegiatan pembinaan yang terdokumentasi
- Pembinaan hanya bersifat administratif (surat edaran) tanpa interaksi langsung
- Kegiatan pembinaan dilaksanakan secara ad- hoc/reaktif dan terdokumentasi
- Kegiatan pembinaan dilaksanakan secara terjadwal (1 kali dalam triwulan)
- Kegiatan pembinaan terstruktur, terjadwal
(1 kali dalam triwulan), berdampak pada penurunan masalah serupa 4 Keluaran (40%) - Realisasi Investasi (40%)
- Tingkat pencapaian target realisasi investasi (PMA dan PMDN) (35%)
- Pencapaian target realisasi investasi tahunan <75%
- Pencapaian target realisasi investasi tahunan antara 75%-89%
- Pencapaian target realisasi investasi tahunan antara 90%-100%
- Pencapaian target realisasi investasi tahunan
No Kriteria Penilaian Indikator Penilaian Tolok Ukur Bobot Penilaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (25%) 2. terdapat ≤20 permasalahan yang diidentifikasi dan ditindaklanjuti saat tahun berjalan 3. terdapat 21-40 permasalahan yang diidentifikasi dan ditindaklanjuti per triwulan 4. terdapat 41-80 permasalahan yang diidentifikasi dan ditindaklanjuti per triwulan 5. terdapat ≥81 permasalahan yang diidentifikasi dan ditindaklanjuti per triwulan 4. Kualitas pembinaan sebagai bentuk tindak lanjut fasilitasi (15%) 2. Pertumbuhan Realisasi Investasi (Year-on-Year Growth) (25%)
- Pertumbuhan investasi negatif atau stagnan
- Pertumbuhan investasi positif, namun di bawah rata-rata pertumbuhan provinsi/ nasional
No Kriteria Penilaian Indikator Penilaian Tolok Ukur Bobot Penilaian 3. Pertumbuhan investasi positif dan setara dengan rata-rata pertumbuhan provinsi/ nasional 4. Pertumbuhan investasi positif dan secara signifikan di atas rata-rata pertumbuhan provinsi/nasional 3. Komposisi dan Kualitas Investasi (20%)
- Investasi masih sangat terkonsentrasi di sektor primer (ekstraktif) atau tersier dengan nilai tambah rendah
- Mulai ada pergeseran investasi ke sektor sekunder sebesar ≤10%
- Mulai ada pergeseran investasi ke sektor sekunder sebesar 11%-20%
- Mulai ada pergeseran investasi ke sektor sekunder sebesar 21%-30%
- Mulai ada pergeseran investasi ke sektor sekunder sebesar ≥31%
- Upaya mendorong investasi melalui kerja sama (10%)
- Tidak memiliki kegiatan kerja sama dalam bentuk Nota Kesepahaman/Perjanjian Kerja Sama (PKS)
- Terdapat kerja sama baik dengan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/ Asosiasi/ Badan Usaha atau pemangku kepentingan terkait berjumlah ≤2 selama tahun berjalan
- Terdapat kerja sama baik dengan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/ Asosiasi/Badan Usaha atau pemangku kepentingan terkait berjumlah 3-4 selama tahun berjalan
No Kriteria Penilaian Indikator Penilaian Tolok Ukur Bobot Penilaian 4. Terdapat kerja sama baik dengan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/ Asosiasi/Badan Usaha atau pemangku kepentingan terkait berjumlah 4-6 selama tahun berjalan 5. Terdapat kerja sama baik dengan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/ Asosiasi/Badan Usaha atau pemangku kepentingan terkait berjumlah ≥7 selama tahun berjalan 5. Kemitraan usaha besar dengan UMKM (10%)
- Tidak ada kegiatan fasilitasi kemitraan
- Ada kegiatan fasilitasi melalui kemitraan antara usaha besar dengan UMKM dan/atau UMKM disabilitas selama tahun berjalan
- Ada kegiatan fasilitasi kemitraan baru yang terjalin dan terjadi kesepakatan antara usaha besar dengan UMKM selama tahun berjalan
- Ada kegiatan fasilitasi kemitraan baru yang terjalin dan terjadi kesepakatan antara usaha besar dengan UMKM dan UMKM disabilitas selama tahun berjalan
- Peran serta hilirisasi (30%)
- Arah kebijakan hilirisasi daerah (35%)
- Belum ada arah kebijakan hilirisasi daerah
- Sudah ada arah kebijakan mendukung hilirisasi daerah (di luar dari 8 sektor)
- Sudah ada arah kebijakan mendukung hilirisasi daerah (≤25% dari 8 sektor)
- Sudah ada arah kebijakan mendukung hilirisasi daerah (26%-75% dari 8 sektor)
- Sudah ada arah kebijakan mendukung hilirisasi daerah (76%-100% dari 8 sektor)
No Kriteria Penilaian Indikator Penilaian Tolok Ukur Bobot Penilaian 2. Adanya potensi dan peluang hilirisasi (25%)
- Tidak ada dokumen potensi dan peluang hilirisasi pada tahun berjalan
- Penyusunan dokumen potensi dan peluang hilirisasi masih dalam tahap perencanaan dalam bentuk Term of Reference (TOR) penyusunan dokumen pada tahun berjalan
- Dokumen potensi dan peluang hilirisasi sudah dalam bentuk kajian (identifikasi/mapping) pada tahun berjalan
- Dokumen potensi dan peluang untuk hilirisasi sudah berupa Investment Project Ready to Offer (IPRO) pada tahun berjalan
- Dokumen potensi dan peluang hilirisasi sudah berupa Investment Project Ready to Offer (IPRO) dan sudah dipromosikan pada tahun berjalan
- Realisasi investasi hilirisasi (40%)
- Tidak ada realisasi di investasi
- Terdapat ≤5% realisasi pada sektor hilirisasi pada tahun berjalan
- Terdapat 6-10% realisasi pada sektor hilirisasi pada tahun berjalan
- Terdapat 11-15% realisasi pada sektor hilirisasi tahun berjalan
- Terdapat 16-20% realisasi pada sektor hilirisasi tahun berjalan
- Tindak lanjut penilaian kinerja sebelumnya (30%)
- Ketersediaan dan kualitas rencana aksi (action plan) (50%)
- Tidak menindaklanjuti rekomendasi hasil penilaian terhadap Kinerja PTSP dan Kinerja PPB tahun sebelumnya
- Menindaklanjuti rekomendasi hasil penilaian terhadap Kinerja PTSP dan Kinerja PPB tahun sebelumnya, namun tidak memiliki bukti dukung tindak lanjut tersebut
No Kriteria Penilaian Indikator Penilaian Tolok Ukur Bobot Penilaian 3. Terdapat bukti dukung tindak lanjut rekomendasi hasil penilaian terhadap Kinerja PTSP dan Kinerja PPB namun masih dalam bentuk rencana (hanya rapat) 4. Terdapat bukti dukung tindak lanjut rekomendasi hasil penilaian terhadap Kinerja PTSP dan Kinerja PPB namun tidak menyeluruh pada tiap indikator yang bernilai (kurang baik dan baik) penilaian tahun sebelumnya 5. Terdapat bukti dukung tindak lanjut rekomendasi hasil penilaian terhadap Kinerja PTSP dan Kinerja PPB secara menyeluruh pada tiap indikator yang bernilai “kurang baik dan baik” penilaian tahun sebelumnya 2. Peningkatan skor pada kriteria penilaian kinerja sebelumnya (50%)
Tidak ada peningkatan skor pada kriteria yang mendapatkan rekomendasi penilaian kinerja tahun sebelumnya
Ada peningkatan nilai total sebesar ≤2 poin dibandingkan nilai penilaian kinerja sebelumnya
Ada peningkatan nilai total sebesar 3-6 poin dibandingkan nilai penilaian kinerja sebelumnya
Ada peningkatan nilai total sebesar 7-8 poin dibandingkan nilai penilaian kinerja sebelumnya
Ada peningkatan nilai total sebesar ≥9 point dibandingkan nilai penilaian kinerja sebelumnya
LEMBAR PENILAIAN MANDIRI PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA PEMDA KABUPATEN/KOTA No Kriteria Penilaian Indikator Penilaian Tolok Ukur Bobot Penilaian 1 Implementasi PBBR (40%)
Perda dan/atau Perkada Pelayanan PBBR Daerah (50%)
Ketersediaan Perda/Perkada sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 dan PP Nomor 28 Tahun 2025 (60%)
Belum ada inisiasi penyusunan Perda/Perkada baru
Perda/Perkada baru masih dalam tahap draf awal atau kajian internal
Perda/Perkada baru sudah masuk dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) dan memiliki Naskah Akademik
Perda/Perkada baru telah selesai dibahas dengan DPRD dan menunggu pengesahan
Perda/Perkada baru telah disahkan, disosialisasikan, dan diimplementasikan sepenuhnya
Keterlibatan aktif pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi (40%)
Proses penyusunan regulasi tertutup dan tidak melibatkan publik.
Keterlibatan hanya sebatas sosialisasi setelah regulasi jadi
Pemangku kepentingan dilibatkan sejak awal (FGD, dengar pendapat)
Pemangku kepentingan terlibat dalam FGD dan forum konsultasi publik
Pemangku kepentingan terlibat dalam FGD, forum konsultasi publik dan sosialisasi
Percepatan Penyelesaia n Kendala Persyaratan Dasar (50%)
Persentase cakupan wilayah RDTR Digital terintegrasi OSS (30%)
Administrasi atau wilayah tidak memiliki RDTR Digital
≤39% cakupan wilayah memiliki RDTR Digital
40%-59% cakupan wilayah memiliki RDTR Digital
60%-79% cakupan wilayah memiliki RDTR Digital
≥80% cakupan wilayah memiliki RDTR Digital yang terintegrasi penuh dengan OSS
Tingkat penerbitan PBG dan SLF
Proses masih manual dan terpisah dari SIMBG-OSS
Seluruh proses dari pengajuan hingga penerbitan PBG/SLF sepenuhnya terintegrasi antara SIMBG-OSS
No Kriteria Penilaian Indikator Penilaian Tolok Ukur Bobot Penilaian melalui SIMBG-OSS (20%) 3. Tingkat penerbitan Persetujuan Lingkungan melalui Amdalnet-OSS (20%)
- Proses masih manual dan terpisah dari Amdalnet-OSS
- Seluruh proses dari pengajuan hingga penerbitan Persetujuan Lingkungan sepenuhnya terintegrasi antara Amdalnet-OSS
- Tingkat fasilitasi penyelesaian tata ruang (10%)
- Tidak memiliki forum penataan ruang serta tidak ada tingkat penyelesaian permasalahan tata ruang
- Memiliki TKPRD belum berbentuk forum penataan ruang serta memiliki penyelesaian permasalahan tata ruang
- Memiliki forum penataan ruang, dengan tingkat penyelesaian permasalahan tata ruang <49%
- Memiliki forum penataan ruang, dengan tingkat penyelesaian permasalahan tata ruang 50%-74%
- Memiliki forum penataan ruang, dengan tingkat penyelesaian permasalahan tata ruang ≥75%
- Tingkat fasilitasi penyelesaian Persetujuan Lingkungan (10%)
- Tidak ada tim uji kelayakan lingkungan hidup serta tidak ada tingkat penyelesaian permasalahan persetujuan lingkungan
- Memiliki tim uji kelayakan lingkungan hidup, dengan tingkat penyelesaian permasalahan lingkungan hidup <25%
- Memiliki tim uji kelayakan lingkungan hidup, dengan tingkat penyelesaian permasalahan lingkungan hidup 26%-49%
- Memiliki tim uji kelayakan lingkungan hidup, dengan tingkat penyelesaian permasalahan lingkungan hidup 50%-74%
No Kriteria Penilaian Indikator Penilaian Tolok Ukur Bobot Penilaian 5. Memiliki tim uji kelayakan lingkungan hidup, dengan tingkat penyelesaian permasalahan lingkungan hidup ≥75% 6. Tingkat fasilitasi penyelesaian PBG- SLF (10%)
- Tidak ada tim ahli bangunan gedung serta tidak ada tingkat penyelesaian permasalahan PBG-SLF
- Memiliki tim ahli bangunan gedung, dengan tingkat penyelesaian permasalahan PBG-SLF <25%
- Memiliki tim ahli bangunan gedung, dengan tingkat penyelesaian permasalahan PBG-SLF 25%-49%
- Memiliki tim ahli bangunan gedung, dengan tingkat penyelesaian permasalahan PBG-SLF 50%-74%
- Memiliki tim ahli bangunan gedung, dengan tingkat penyelesaian permasalahan PBG-SLF ≥75% 2 Peningkatan Iklim investasi (60%)
- Perangkat pelaksana percepatan pelaksanaan berusaha daerah (30%)
- Keberadaan perangkat pelaksana percepatan pelaksanaan berusaha (20%)
- Tidak terdapat perangkat pelaksana percepatan pelaksanaan berusaha di daerah
- Terdapat perangkat pelaksana percepatan pelaksanaan berusaha namun bersifat tidak formal (tidak dalam bentuk SK)
- Terdapat perangkat pelaksana percepatan pelaksanaan berusaha dan memiliki program kerja yang terukur dalam bentuk Term of Reference (TOR) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan
- Terdapat perangkat pelaksana percepatan pelaksanaan berusaha yang memiliki program kerja dan memiliki alokasi anggaran
- Terdapat perangkat pelaksana percepatan pelaksanaan berusaha yang memiliki program kerja dan memiliki alokasi anggaran serta melaksanakan evaluasi atas kegiatan yang dilaksanakan
No Kriteria Penilaian Indikator Penilaian Tolok Ukur Bobot Penilaian 2. Efektivitas Implementasi Standar Operasional Prosedur (30%)
- Tidak ada Standar Operasional Prosedur pada masing- masing organisasi perangkat daerah teknis terkait perizinan berusaha
- Terdapat Standar Operasional Prosedur pada masing- masing organisasi perangkat daerah teknis terkait PBBR
- Standar Operasional Prosedur pada masing-masing organisasi perangkat daerah teknis telah disosialisasikan, namun tidak ada pemantauan pada implementasinya
- Standar Operasional Prosedur pada masing-masing organisasi perangkat daerah teknis sudah diimplementasikan serta kepatuhanya sudah dilaksanakan pemantauan
- Standar Operasional Prosedur pada masing-masing organisasi perangkat daerah teknis diimplementasikan, dievaluasi, dan diperbarui secara berkala berdasarkan program kinerja
- Kapasitas penyelesaian masalah lintas sektor (30%)
- Tidak ada forum koordinasi permasalahan yang diselesaikan
- Ada forum koordinasi, serta ≤20% permasalahan yang diselesaikan
- Ada forum koordinasi, serta 21%-50% permasalahan yang diselesaikan
- Ada forum koordinasi, serta 51%-75% permasalahan yang diselesaikan
- Ada forum koordinasi, serta 76%-100% permasalahan yang diselesaikan
- SKM terhadap proses perizinan (20%)
- Tidak ada pengukuran kepuasan spesifik terkait pengalaman lintas sektor
5% anggaran DPMPTSP ≤10% dari tahun sebelumnya
- Alokasi anggaran DPMPTSP (20%)
- Terjadi penurunan anggaran DPMPTSP dari tahun sebelumnya
- Tidak terdapat peningkatan anggaran DPMPTSP dari tahun sebelumnya
- Terdapat peningkatan sebesar ≤5% anggaran DPMPTSP dari tahun sebelumnya
- Terdapat peningkatan sebesar
10% anggaran DPMPTSP dari tahun sebelumnya
No Kriteria Penilaian Indikator Penilaian Tolok Ukur Bobot Penilaian 2. SKM dilakukan, namun tidak menggali pengalaman proses terpadu 3. Survei telah mencakup pertanyaan lintas sektor, namun tindak lanjut perbaikan belum sistematis 4. Survei khusus mengukur pengalaman end-to-end yang hasilnya dianalisis untuk menyusun rencana aksi perbaikan 5. Umpan balik pengguna menjadi inti evaluasi yang secara rutin digunakan untuk memperbaiki Standar Operasional Prosedur, sistem, dan layanan 2. Dukungan kebijakan pemerintah daerah (40%) 5. Terdapat peningkatan sebesar 2. Kebijakan daerah pro-investasi (20%)
- Tidak ada inisiatif kebijakan daerah untuk mendorong investasi
- Hanya memiliki kebijakan dalam bentuk surat edaran atau imbauan
- Memiliki 1 Perda/Perkada/Kerja Sama pro-investasi, namun implementasinya belum optimal
- Memiliki 1-2 Perda/Perkada/Kerja Sama pro-investasi yang telah diimplementasikan
- Memiliki >2 Perda/Perkada/Kerja Sama pro-investasi yang inovatif dan telah terbukti diimplementasikan
No Kriteria Penilaian Indikator Penilaian Tolok Ukur Bobot Penilaian 3. Ketersediaan informasi Peta Potensi Investasi dan kesiapan sektor prioritas (20%)
- Tidak memiliki informasi Peta Potensi Investasi
- Hanya memiliki daftar informasi potensi investasi termasuk daftar sektor prioritas, tanpa pemetaan atau deskripsi potensi sektoral.
- Memiliki informasi Peta Potensi Investasi dalam bentuk dokumen kajian yang memuat gambaran awal sektor prioritas, tetapi belum tersaji dalam format digital.
- Informasi Peta Potensi Investasi tersedia secara digital, mudah diakses publik, dan mencakup pemetaan sektor prioritas, dengan informasi potensi dan prasyarat dasar investasi.
- Informasi Peta Potensi Investasi tersedia secara digital, multibahasa, dan menyajikan informasi sektoral yang lebih lengkap, termasuk status lahan/kawasan, kapasitas daya/air, ketersediaan bahan baku, rantai pasok, konektivitas pendukung hilirisasi.
- Keterlibatan Kepala Daerah dalam mendukung iklim investasi (20%)
- Tidak ada keterlibatan langsung Kepala Daerah
- Ada, keterlibatkan langsung Kepala Daerah hanya dalam kegiatan promosi investasi (nasional/ internasional)
- Ada, keterlibatkan Kepala Daerah memimpin kegiatan promosi dan rapat koordinasi investasi (nasional/ internasional)
- Ada, keterlibatkan Kepala Daerah memimpin kegiatan rapat promosi, koordinasi investasi, dan penyelesaian permasalahan (nasional/internasional)
- Ketersediaan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi (RUPMP) atau Rencana
- Tidak ada dokumen RUPMP atau RUPMK
- Sudah melakukan koordinasi pembahasan RUPMP atau RUPMK
- Telah terlaksananya harmonisasi dan konsultasi publik RUPMP atau RUPMK
No Kriteria Penilaian Indikator Penilaian Tolok Ukur Bobot Penilaian Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota (RUPMK) (20%) 4. Sudah memiliki rancangan final berupa peraturan perundang-undangan terkait RUPMP atau RUPMK 5. Memiliki peraturan perundang-undangan terkait RUPMP atau RUPMK 3. Koordinasi lintas pemangku kepentinga n (30%)
- Adanya Forum Koordinasi Reguler dengan organisasi perangkat daerah teknis yang diselenggarakan oleh DPMPTSP (50%)
- Tidak ada forum koordinasi
- Ada Forum koordinasi namun tidak diselenggarakan oleh DPMPTSP
- Forum koordinasi ada, namun tidak terjadwal
- Forum koordinasi diselenggarakan secara terjadwal (minimal 1 kali dalam 3 bulan)
- Forum koordinasi dilaksanakan secara terjadwal (minimal 1 kali dalam 3 bulan) berjalan efektif menghasilkan tindak lanjut hasil koordinasi
- Keterlibatan organisasi perangkat daerah teknis dalam tim Pengawasan terpadu (50%)
- Pengawasan lapangan hanya dilakukan oleh DPMPTSP (tidak terkoordinasi)
- <25% kegiatan Pengawasan lapangan strategis dilakukan secara terpadu dengan melibatkan personel dari organisasi perangkat daerah teknis terkait
- 26%-50% kegiatan Pengawasan lapangan strategis dilakukan secara terpadu dengan melibatkan personel dari organisasi perangkat daerah teknis terkait
- 51%-75% kegiatan Pengawasan lapangan strategis dilakukan oleh tim terpadu yang melibatkan personel kompeten dari organisasi perangkat daerah teknis
- 76%-100% kegiatan Pengawasan lapangan strategis dilakukan oleh tim terpadu yang melibatkan personel kompeten dari organisasi perangkat daerah teknis
C. LEMBAR PENILAIAN MANDIRI TERHADAP KINERJA PPB KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA 1. IDENTITAS KEMENTERIAN/LEMBAGA Nama Kementerian : …………………………………………………………………… Alamat kantor : ……………………………………………………………………
Kecamatan: Kota/Kabupaten:
………………………………… …………………………… Titik koordinat kantor (Google Earth) : Garis bujur
Garis lintang
Nomor telepon : …………………………………………………………………… Situs : …………………………………………………………………… Alamat surat elektronik (e- mail) : …………………………………………………………………… Media sosial :
.………………………………………………………………
.……………………………………………………………… Jumlah PBBR yang diampu : …………………………………………………………………… Jumlah aktivitas pendukung PBBR yang diampu : …………………………………………………………………… Unit Penanggung Jawab Penilaian Kinerja : …………………………………………………………………… Nama Contact Person :
………………………………………………………………..
……………………………………………………………….. Nomor telp Contact Person :
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
LEMBAR PENILAIAN TERHADAP KINERJA PPB KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA No Kriteria Penilaian Indikator Penilaian Tolok Ukur Bobot Penilaian
Standardisasi dan
Kebijakan (35%)
Indeks responsivitas implementasi PP
Belum dilakukan penyusunan NSPK sesuai PP Nomor 28 Tahun 2025
No Kriteria Penilaian Indikator Penilaian Tolok Ukur Bobot Penilaian pelaksanaan PBR (60%) Nomor 28 Tahun 2025 (35%) 2. Penyusunan NSPK sesuai PP Nomor 28 Tahun 2025 masih dalam bentuk draf 3. Sudah melaksanakan penyusunan NSPK sesuai PP Nomor 28 Tahun 2025 dan sudah dirapatkan dengan K/L terkait 4. NSPK sudah disusun dan telah diharmonisasikan 5. NSPK sudah disahkan dan diundangkan melalui lembaran negara 2. Indeks kualitas NSPK (30%)
- NSPK (PB dan PB UMKU) memuat <25% dari kewenangan yang diampu sesuai PP Nomor 28 Tahun 2025
- NSPK (PB dan PB UMKU) memuat 25% <50% dari kewenangan yang diampu sesuai PP Nomor 28 Tahun 2025
- NSPK (PB dan PB UMKU) memuat 50% <75% kewenangan yang diampu sesuai PP Nomor 28 Tahun 2025
- NSPK (PB dan PB UMKU) memuat ≥75% dari kewenangan yang diampu sesuai PP Nomor 28 Tahun 2025
- Kualitas pengaturan Pengawasan dan sanksi (25%)
- NSPK tidak memuat mekanisme Pengawasan dan sanksi
- NSPK memuat mekanisme Pengawasan tetapi tidak mengatur mengenai sanksi atau sebaliknya
- NSPK memuat mekanisme Pengawasan dan mengatur mengenai sanksi
- NSPK memuat mekanisme Pengawasan dan mengatur mengenai sanksi namun baru salah satu terintegrasi dengan Sistem OSS
No Kriteria Penilaian Indikator Penilaian Tolok Ukur Bobot Penilaian 5. NSPK memuat mekanisme Pengawasan mengatur mengenai mekanisme sanksi serta keduanya terintegrasi dengan Sistem OSS 4. Sosialisasi dan koordinasi PBBR (10%)
- Tidak ada sosialisasi PBBR
- Sosialisasi PBBR dilakukan sekurang-kurangnya 1 kali dalam 12 bulan
- Sosialisasi PBBR dilakukan sekurang-kurangnya 2 kali dalam 12 bulan
- Sosialisasi PBBR dilakukan sekurang-kurangnya 4 kali dalam 12 bulan
- Sosialisasi PBBR dilakukan sekurang-kurangnya 8 kali dalam 12 bulan
- Sumber Daya Manusia (20%)
- Kecukupan dan kualifikasi Sumber Daya Manusia (20%)
- Sumber Daya Manusia pelaksana percepatan pelaksanaan berusaha tidak memadai = 0
- Sumber Daya Manusia pelaksana percepatan pelaksanaan berusaha memadai namun belum memiliki pengalaman pelayanan yang cukup = 50
- Sumber Daya Manusia pelaksana percepatan pelaksanaan berusaha memadai dan memiliki pengalaman pelayanan yang cukup = 100
- Kompetensi Sumber Daya Manusia (25%)
- Hasil test kompetensi sesaat <50=0
- Hasil test kompetensi sesaat 50-80=50
- Hasil Test kompetensi sesaat >80=100
- Nilai SKM dan metodologi (15%)
- Tidak melaksanakan SKM
- Nilai SKM antara 25-64,99 (kategori "Tidak Baik")
- Nilai SKM antara 65-76,60 (kategori "Kurang Baik")
- Nilai SKM antara 76,61-88,30 (kategori "Baik")
- Nilai SKM antara 88,31-100,00 (kategori "Sangat Baik")
- Analisis indeks kepuasan
- Laporan hanya menyajikan nilai akhir
No Kriteria Penilaian Indikator Penilaian Tolok Ukur Bobot Penilaian masyarakat per unsur pelayanan (10%)
- Laporan menyajikan skor per unsur pelayanan, namun tidak ada analisis mendalam
- Laporan menyajikan analisis mendalam terhadap skor masing-masing unsur pelayanan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan pelayanan
- Selain analisis per unsur, dilakukan analisis tren skor dari tahun ke tahun sehingga terlihat perbaikannya
- Tindak lanjut hasil SKM yang terukur (20%)
- Tidak ada tindak lanjut yang terdokumentasi dari hasil SKM
- Tidak ada tindak lanjut namun sudah melaksanakan identifikasi terhadap unsur pelayanan yang perlu ditingkatkan
- Ada rencana tindak lanjut dan dokumen implementasi
- Ada bukti implementasi minimal 1 program perbaikan sebagai respons terhadap unsur pelayanan dengan skor terendah pada SKM periode sebelumnya
- Ada bukti implementasi beberapa program perbaikan sesuai dengan hasil SKM
- Publikasi hasil SKM (10%)
- Hasil SKM tidak dipublikasikan kepada masyarakat
- Hasil SKM dipublikasikan kepada masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas baik secara fisik ataupun digital
- Sistem Informasi (30%)
- Tingkat integrasi NSPK dalam OSS (20%)
- NSPK belum terintegrasi dalam Sistem OSS
- Sebagian NSPK <50% telah terintegrasi dalam Sistem OSS
- Sebagian NSPK 50%-75,99% telah terintegrasi dalam Sistem OSS
No Kriteria Penilaian Indikator Penilaian Tolok Ukur Bobot Penilaian 4. Sebagian NSPK 76%-100% telah terintegrasi dalam Sistem OSS 2. Integrasi atau hak akses Sistem OSS (10%)
- Tidak menggunakan hak akses ataupun belum melaksanakan integrasi dengan Sistem OSS
- Telah menggunakan hak akses namun bersifat hybrid manual atau telah melaksanakan integrasi parsial
- Telah menggunakan hak akses turunan secara penuh ataupun telah melaksanakan integrasi secara penuh dengan Sistem OSS
- Verifikasi teknis dan notifikasi pemenuhan standar dan persyaratan PBBR (10%)
- 85%-100%
- 70%-84,99%
- 50%-69,99%
- <50%
- Proses implementasi NSPK pada Sistem OSS (10%)
- NSPK turunan PP Nomor 28 Tahun 2025 sudah disahkan namun belum terimplementasi pada Sistem OSS
- NSPK sudah terimplementasi di Sistem OSS namun NSPK yang digunakan adalah NSPK merujuk pada PP Nomor 5 Tahun 2021
- Sudah tersusun Proses Bisnis NSPK turunan PP Nomor 28 Tahun 2025 untuk implementasi Sistem OSS
- Proses bisnis sudah tersusun dan sudah dilaksanakan rapat dengan pihak terkait impelementasi NSPK turunan PP Nomor 28 Tahun 2025 pada Sistem OSS
- NSPK turunan PP Nomor 28 Tahun 2025 sudah terimplementasi di Sistem OSS
No Kriteria Penilaian Indikator Penilaian Tolok Ukur Bobot Penilaian 5. Kesesuaian produk PBBR dengan PP Nomor 28 Tahun 2025 (15%)
- Produk PBBR sepenuhnya tidak sesuai dengan standar dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM
- Konten produk yang dikeluarkan memuat ≤25% standar dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM
- Konten
produk
yang
dikeluarkan
memuat
26%-≤50% standar dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM - Konten
produk
yang
dikeluarkan
memuat
51%-≤75% standar dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM - Konten produk yang dikeluarkan memuat ≥76% standar dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM
- Penerapan prinsip Single Data Entry (10%)
- Sistem K/L meminta input ulang hampir semua data yang sudah ada di OSS
- Sistem K/L masih meminta input ulang untuk sebagian besar data (>50%) dari OSS
- Sistem K/L sudah menarik sebagian data, namun masih ada redundansi
- Sistem K/L tidak meminta input ulang data dasar dan hanya meminta data tambahan
- Sistem K/L terintegrasi penuh, tidak ada input ulang, hanya verifikasi/pelengkapan
- Kualitas pertukaran data (10%)
- Pertukaran data sering gagal dan tidak sinkron
- Pertukaran data sering mengalami keterlambatan dan kadang terjadi error
- Pertukaran data berjalan stabil pada kondisi normal
- Pertukaran data berjalan andal, cepat, dengan tingkat error sangat rendah
No Kriteria Penilaian Indikator Penilaian Tolok Ukur Bobot Penilaian 5. Pertukaran data real-time, sangat andal, dan dilengkapi dashboard pemantauan 8. Penanganan pengaduan (15%)
- Ada pengaduan namun tidak ditindaklanjuti
- Pengaduan ditindaklanjuti namun tidak ada klasifikasi pengaduan
- Pengaduan ditindaklanjuti dan klasifikasi pengaduan, namun belum memiliki sistem FAQ
- Pengaduan ditindaklanjuti dan ada klasifikasi pengaduan, dan sistem FAQ untuk menyelesaikan masalah yang sering muncul
- Pemantaua n dan evaluasi (15%)
- Analisis masalah dari Rekomendasi kebijakan (20%)
- Penanganan masalah hanya bersifat reaktif per kasus
- Ada identifikasi masalah yang sering muncul, namun belum dianalisis untuk rekomendasi kebijakan
- Ada analisis akar masalah investasi yang sering muncul dan menghasilkan minimal satu rekomendasi kebijakan dalam setahun
- Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dari analisis masalah terbukti diadopsi menjadi peraturan/kebijakan baru untuk perbaikan sistemik
- Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi (25%)
- Tidak ada kegiatan pemantauan dan evaluasi
- Ada kegiatan pemantauan dan evaluasi namun tidak teragenda
- Ada kegiatan pemantauan dan evaluasi, teragenda namun hanya 1 kali dalam 1 tahun
- Ada kegiatan pemantauan dan evaluasi, teragenda
1 kali dan 1 semester - Ada kegiatan pemantauan dan evaluasi, teragenda lebih dari 1 kali dalam 1 semester
- Pelaksanaan tindak lanjut
- Tidak ada tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi
No
Kriteria
Penilaian
Indikator
Penilaian
Tolok Ukur
Bobot Penilaian
hasil
pemantauan
dan
evaluasi
(impact
evaluation)
(30%)
2. ≤50% hasil pemantauan dan evaluasi tindak lanjut
3. 51%-99% hasil pemantauan dan evaluasi tindak
lanjut
4. Semua telah ditindaklanjuti namun belum ada
mitigasi pencegahannya
5. Semua telah ditindaklanjuti dan ada mitigasi
pencegahannya
4. Pelaporan
dan
publikasi
hasil
pemantauan
dan
evaluasi
(15%)
- Tidak ada pelaporan dan publikasi
- Ada pelaporan namun tidak dipublikasikan
- Ada pelaporan dan publikasi hanya internal
- Ada pelaporan dan pubikasi internal dan eksternal secara daring
- Ada pelaporan dan pubikasi internal dan eksternal secara daring dan luring
- Penilaian lembaga lainnya (10%)
- Total penilaian dan lembaga lainnya (KPK, KemenpanRB, dan Ombudsman) <20%
- Total penilaian dan lembaga lainnya (KPK, KemenpanRB, dan Ombudsman) 21%-40%
- Total penilaian dan lembaga lainnya (KPK, KemenpanRB, dan Ombudsman) 41%-60%
- Total penilaian dan lembaga lainnya (KPK, KemenpanRB, dan Ombudsman) 61%-80%
- Total penilaian dan lembaga lainnya (KPK, MenpanRB, dan Ombudsman) >81%
- Peningkatan iklim investasi (40%)
- Unit pelaksana percepatan pelaksanaan berusaha (20%)
- Keberadaan perangkat pelaksana percepatan pelaksanaan berusaha (20%)
- Tidak terdapat perangkat pelaksana percepatan pelaksanaan berusaha di daerah
- Terdapat perangkat pelaksana percepatan pelaksanaan berusaha namun bersifat tidak formal (tidak dalam bentuk Surat Keterangan/Surat Tugas/Dokumen Formal lainnya)
No
Kriteria
Penilaian
Indikator
Penilaian
Tolok Ukur
Bobot Penilaian
3. Terdapat
perangkat
pelaksana
percepatan
pelaksanaan berusaha bersifat formal (dalam bentuk
Surat Keterangan/Surat Tugas/ Dokumen Formal
lainnya) dan memiliki program kerja
4. Terdapat
perangkat
pelaksana
percepatan
pelaksanaan berusaha bersifat formal (dalam Surat
Keterangan/Surat Tugas/Dokumen Formal lainnya)
yang memiliki program kerja serta melaksanakan
evaluasi atas kegiatan yang dilaksanakan
2. Pendampingan
PBBR (30%)
- Tidak ada kegiatan pendampingan PBBR
- Kegiatan pendampingan PBBR dilakukan baik dalam bentuk daring dan luring sekurang- kurangnya dilakukan 4 kali dalam 12 bulan.
- Kegiatan pendampingan PBBR dilakukan baik dalam bentuk daring dan luring sekurang- kurangnya dilakukan 8 kali dalam 12 bulan.
- Kegiatan pendampingan PBBR dilakukan baik dalam bentuk daring dan luring sekurang- kurangnya dilakukan 12 kali dalam 12 bulan.
- Kegiatan pendampingan PBBR dilakukan baik dalam bentuk daring dan luring sekurang-kurangnya dilakukan 16 kali dalam 12 bulan.
- Fasilitasi permasalahan (30%)
- Permasalahan tidak diidentifikasi dan ditindaklanjuti
- Terdapat ≤20% permasalahan yang ditindaklanjuti saat tahun berjalan dibandingkan dengan permohonan fasilitasi permasalahan yang masuk
- Terdapat 40%-60% permasalahan yang ditindaklanjuti saat tahun berjalan dibandingkan dengan permohonan fasilitasi permasalahan yang masuk
No Kriteria Penilaian Indikator Penilaian Tolok Ukur Bobot Penilaian 4. Terdapat 60%-80% permasalahan yang ditindaklanjuti saat tahun berjalan dibandingkan dengan permohonan fasilitasi permasalahan yang masuk 5. Terdapat >81% permasalahan yang ditindaklanjuti saat tahun berjalan dibandingkan dengan permohonan fasilitasi permasalahan yang masuk 4. Jumlah dan kualitas inovasi kebijakan percepatan pelaksanaan berusaha (20%)
- Tidak terdapat inovasi terkait kebijakan percepatan pelaksanaan berusaha yang dilakukan oleh kementerian negara/lembaga terkait
- Terdapat 1 inovasi terkait kebijakan percepatan pelaksanaan berusaha yang dilakukan oleh kementerian negara/lembaga terkait
- Terdapat ≥2-4 inovasi terkait kebijakan percepatan pelaksanaan berusaha yang dilakukan oleh kementerian negara/lembaga terkait, digunakan oleh masyarakat
- Terdapat ≥2-4 inovasi terkait kebijakan percepatan pelaksanaan berusaha yang dilakukan oleh kementerian negara/lembaga terkait, digunakan oleh masyarakat serta dilakukan evaluasi atas inovasi tersebut
- Terdapat ≥5 inovasi terkait kebijakan percepatan pelaksanaan berusaha yang dilakukan oleh kementerian negara/lembaga terkait, digunakan oleh masyarakat serta dilakukan evaluasi atas inovasi tersebut
- Koordinasi lintas pemangku
- Intensitas rapat koordinasi internal (25%)
- Rapat koordinasi internal tidak terjadwal, dan tidak ada notulensi, dokumentasi, dan daftar hadir
- Rapat koordinasi internal telah terjadwal (bulanan), namun tidak ada notulensi, dokumentasi, dan
No Kriteria Penilaian Indikator Penilaian Tolok Ukur Bobot Penilaian kepentingan (30%) daftar hadir 3. Rapat koordinasi internal terjadwal (bulanan) dan memiliki notulensi 4. Rapat koordinasi internal terjadwal (bulanan) dan memiliki notulensi, dokumentasi 5. Rapat koordinasi internal terjadwal (bulanan) dan memiliki notulensi, dokumentasi daftar hadir serta telah dilaksanakannya tindak lanjut hasil rapat tersebut (implementasi) 2. Koordinasi dengan K/L lain (25%)
- Rapat koordinasi dengan K/L lain tidak terjadwal, dan tidak ada notulensi, dokumentasi, dan daftar hadir
- Rapat Koordinasi dengan K/L lain telah terjadwal (triwulan), namun tidak ada notulensi, dokumentasi, dan daftar hadir
- Rapat Koordinasi dengan K/L lain terjadwal (triwulan) dan memiliki notulensi
- Rapat Koordinasi dengan K/L lain terjadwal (triwulan) dan memiliki notulensi, dokumentasi
- Rapat Koordinasi dengan K/L lain terjadwal (triwulan) dan memiliki notulensi, dokumentasi daftar hadir serta telah dilaksanakannya tindak lanjut hasil rapat tersebut (implementasi)
- Koordinasi dengan pemangku kepentingan lainnya (25%)
- Rapat koordinasi dengan pemangku kepentingan lainnya tidak terjadwal dan tidak ada notulensi, dokumentasi, dan daftar hadir
- Rapat koordinasi dengan pemangku kepentingan lainnya telah terjadwal (triwulan), namun tidak ada notulensi, dokumentasi, dan daftar hadir
- Rapat koordinasi dengan pemangku kepentingan lainnya terjadwal (triwulan) dan memiliki notulensi
No Kriteria Penilaian Indikator Penilaian Tolok Ukur Bobot Penilaian 4. Rapat koordinasi dengan pemangku kepentingan lainnya terjadwal (triwulan) serta memiliki notulensi dan dokumentasi 5. Rapat koordinasi dengan pemangku kepentingan lainnya terjadwal (triwulan) dan memiliki notulensi, dokumentasi daftar hadir serta telah dilaksanakannya tindak lanjut hasil rapat tersebut (implementasi) 4. Koordinasi pembinaan kepada daerah (25%)
- Rapat koordinasi dan pembinaan kepada daerah tidak terjadwal, serta tidak ada notulensi, dokumentasi, dan daftar hadir
- Rapat koordinasi dan pembinaan kepada daerah telah terjadwal (triwulan), namun tidak ada notulensi, dokumentasi, dan daftar hadir
- Rapat koordinasi dan pembinaan kepada daerah terjadwal (triwulan) dan memiliki notulensi
- Rapat koordinasi dan pembinaan kepada daerah terjadwal (triwulan) serta memiliki notulensi dan dokumentasi
- Rapat koordinasi dan pembinaan kepada daerah terjadwal (triwulan) dan memiliki notulensi, dokumentasi daftar hadir serta telah dilaksanakannya tindak lanjut hasil rapat tersebut (implementasi)
- Dukungan pimpinan (15%)
- Keterlibatan pimpinan dalam kegiatan percepatan pelaksanaan berusaha (50%)
- Tidak ada keterlibatan langsung pimpinan K/L
- Ada, keterlibatkan langsung pimpinan K/L hanya dalam kegiatan sosialisasi kemudahan berusaha (nasional/internasional)
- Ada, keterlibatkan pimpinan K/L memimpin kegiatan sosialisasi kemudahan berusaha dan rapat koordinasi investasi (nasional/internasional)
No Kriteria Penilaian Indikator Penilaian Tolok Ukur Bobot Penilaian 4. Ada, keterlibatkan pimpinan K/L memimpin kegiatan rapat promosi, koordinasi investasi, dan penyelesaian permasalahan (nasional/ internasional) 5. Ada, keterlibatkan pimpinan K/L memimpin kegiatan rapat sosialisasi kemudahan berusaha, koordinasi investasi, dan penyelesaian permasalahan (nasional/internasional) 2. Arah kebijakan hilirisasi dari pimpinan (50%)
- Belum ada arah kebijakan hilirisasi
- Sudah ada arah kebijakan mendukung hilirisasi (di luar dari 8 sektor)
- Sudah ada arah kebijakan mendukung hilirisasi (≤25% dari 8 sektor)
- Sudah ada arah kebijakan mendukung hilirisasi (26%-75% dari 8 sektor)
- Sudah ada arah kebijakan mendukung hilirisasi (76%-100% dari 8 sektor)
- Kerja sama (15%)
- Upaya mendorong investasi melalui kerja sama (50%)
- Tidak memiliki kegiatan kerja sama dalam bentuk Nota Kesepahaman/Perjanjian Kerja Sama (PKS)
- Terdapat kerja sama baik dengan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/ Asosiasi/Badan Usaha atau pemangku kepentingan terkait berjumlah 1-2 selama tahun berjalan
- Terdapat kerja sama baik dengan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/ Asosiasi/Badan Usaha atau pemangku kepentingan terkait berjumlah 3-4 selama tahun berjalan
- Terdapat kerja sama baik dengan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/ Asosiasi/Badan Usaha atau pemangku kepentingan terkait berjumlah 5-6 selama tahun berjalan
No Kriteria Penilaian Indikator Penilaian Tolok Ukur Bobot Penilaian 5. Terdapat kerja sama baik dengan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/ Asosiasi/Badan Usaha atau pemangku kepentingan terkait berjumlah ≥7 selama tahun berjalan 2. Kemitraan usaha besar dengan UMKM (50%)
- Tidak ada kegiatan fasilitasi kemitraan
- Ada kegiatan fasilitasi melalui kemitraan antara usaha besar dengan UMKM dan/atau UMKM disabilitas selama tahun berjalan
- Ada kegiatan fasilitasi kemitraan baru yang terjalin dan terjadi kesepakatan antara usaha besar dengan UMKM selama tahun berjalan
- Ada kegiatan fasilitasi kemitraan baru yang terjalin dan terjadi kesepakatan antara usaha besar dengan UMKM dan UMKM disabilitas selama tahun berjalan
- Pengawasan (20%)
- Implementasi pelaksanaan inspeksi lapangan melalui Sistem OSS (30%)
- Inspeksi lapangan tidak dilaksanakan sama sekali dalam tahun berjalan
- Inspeksi lapangan dilakukan secara rutin tanpa melalui Sistem OSS
- Inspeksi lapangan dilakukan secara rutin melalui Sistem OSS tanpa terkoordinasi dengan K/L lain atau Pemerintah Daerah
- Inspeksi lapangan dilakukan secara rutin melalui Sistem OSS secara terintegrasi dan terkoordinasi dengan K/L lain atau Pemerintah Daerah
- Perencanaan inspeksi lapangan dari data OSS (40%)
- Tidak ada perencanaan inspeksi lapangan rutin dalam tahun berjalan
- Ada rencana inspeksi lapangan rutin namun dilakukan <30% dari target rencana inspeksi lapangan
- Ada rencana inspeksi lapangan rutin namun dilakukan 30%-50% dari target rencana inspeksi
No Kriteria Penilaian Indikator Penilaian Tolok Ukur Bobot Penilaian lapangan 4. Ada rencana inspeksi lapangan rutin namun dilakukan 51%-75% dari target rencana inspeksi lapangan 5. Ada rencana inspeksi lapangan rutin namun dilakukan 76%-100% dari target rencana inspeksi lapangan 3. Pengawasan terhadap PBBR yang terbit secara fiktif positif (30%)
- Terdapat PBBR sesuai kewenangannya yang terbit secara fiktif positif namun tidak dilaksanakan Pengawasan
- Melaksanakan Pengawasan terhadap PBBR sesuai kewenangannya <30% yang terbit secara fiktif positif
- Melaksanakan Pengawasan terhadap PBBR sesuai kewenangannya 30%-50% yang terbit secara fiktif positif
- Melaksanakan Pengawasan terhadap PBBR sesuai kewenangannya 51%-75% yang terbit secara fiktif positif
- Melaksanakan Pengawasan terhadap PBBR sesuai kewenangannya 76%-100% yang terbit secara Fiktif Positif atau tidak melaksanakan Pengawasan karena tidak ada PBBR yang terbit secara fiktif positif
MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/ KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
ROSAN PERKASA ROESLANI
LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG
PENILAIAN
TERHADAP
KINERJA
PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DAN KINERJA PERCEPATAN
PELAKSANAAN BERUSAHA
FORMAT PROFIL DAN LEMBAR PENILAIAN DPMPTSP PROVINSI TERHADAP KINERJA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA, DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN/KOTA TERHADAP KINERJA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PEMERINTAH DAERAH PROVINSI, DAN ORGANISASI PENGUSAHA TERHADAP KINERJA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA
A. PROFIL DAN LEMBARAN PENILAIAN DPMPTSP PROVINSI TERHADAP KINERJA PTSP PEMDA KABUPATEN/KOTA
- PROFIL DPMPTSP PROVINSI
- Nama DPMPTSP Provinsi : ………………………………………………
- Alamat kantor : ………………………………………………
- Alamat Surat Elektronik (e-mail) : ………………………………………………
- Nama Kepala DPMPTSP : ………………………………………………
- Nomor Telepon : ………………………………………………
- Nama Pelaksana Tugas :
- ……………………………………………
: 2. …………………………………………… 7. Jabatan Pelaksana :
- ……………………………………………
: 2. …………………………………………… 8. Nomor Telepon :
- ……………………………………………
: 2. ……………………………………………
LEMBARAN PENILAIAN TERHADAP KINERJA DPMPTSP PROVINSI KEPADA KINERJA PTSP KABUPATEN/KOTA No Dimensi Kinerja Penilaian PTSP Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota Penilaian Terhadap Kinerja Saat Ini (Skala 1 S.d 5)
Intensitas koordinasi DPMPTSP Kabupaten/Kota kepada DPMPTSP Provinsi
Kecepatan Respon DPMPTSP Kabupaten/Kota terhadap Kebijakan/arahan Provinsi
Perkembangan (Realisasi) Investasi di Kabupaten/Kota
Dukungan DPMPTSP Kabupaten/Kota pada Kebijakan Investasi Provinsi
B. PROFIL LEMBARAN PENILAIAN DPMPTSP KABUPATEN/KOTA TERHADAP KINERJA PTSP PEMDA PROVINSI
- PROFIL DPMPTSP PROVINSI
- Nama DPMPTSP Provinsi : ………………………………………………
- Alamat kantor : ………………………………………………
- Alamat Surat Elektronik (e-mail) : ………………………………………………
- Nama Kepala DPMPTSP : ………………………………………………
- Nomor Telepon : ………………………………………………
- Nama Pelaksana Tugas :
- ……………………………………………
: 2. …………………………………………… 7. Jabatan Pelaksana :
- ……………………………………………
: 2. …………………………………………… 8. Nomor Telepon :
- ……………………………………………
: 2. ……………………………………………
LEMBARAN PENILAIAN TERHADAP KINERJA DPMPTSP KABUPATEN/KOTA KEPADA KINERJA PTSP PROVINSI No Dimensi Kinerja Penilaian DPMPTSP Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Provinsi Penilaian Terhadap Kinerja Saat Ini (Skala 1 S.d 5)
Sosialiasi kebijakan DPMPTSP Provinsi kepada DPMPTSP kabupaten/kota
Kemudahaan komunikasi dan koordinasi dengan DPMPTSP Provinsi
Keberadaan Program/kegiatan pembinaan DPMPTSP Provinsi kepada DPMPTSP kabupaten/kota (kemudahan perizinan berusaha, hilirisasi, IPRO, dll)
Fasilitasi (termasuk penanganan masalah) DPMPTSP provinsi kepada DPMPTSP kabupaten/kota
Dukungan fasilitas DPMPTSP Provinsi kepada DPMPTSP kabupaten/kota
Secara umum, kepedulian DPMPTSP Provinsi pada DPMPTSP kabupaten/kota
C. PROFIL DAN LEMBARAN PENILAIAN ORGANISASI PENGUSAHA TERHADAP KINERJA PTSP PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA
PROFIL ORGANISASI PENGUSAHA
Nama Organisasi : …………………………………………………… ………………
Alamat kantor : …………………………………………………… ………………
Alamat Surat Elektronik (e-mail) : …………………………………………………… ………………
Ketua Organisasi : …………………………………………………… ………………
Nomor Telepon : …………………………………………………… ………………
Jumlah anggota aktif : …………………………………………………… ………………
Kepengurusan : a. Ada, aktif b. Ada, kurang aktif
c. Ada, tidak aktifProgram Kerja : a. Ada, berjalan b. Ada, kurang berjalan c. Ada, tidak berjalan
Koordinasi dengan DPMPTSP Pemda : a. Ada, rutin b. Ada, tidak rutin c. Tidak pernah
Kegiatan dengan DPMPTSP Pemda : a. Ada, banyak b. Ada, sedikit c. Tidak ada
Koordinasi dengan DPMPTSP Pemda terakhir kali (Jika Jawaban poin 10 “Ada” : a. 1 bulan terakhir b. 6 bulan terakhir c. Lebih dari 6 bulan yang lalu
LEMBAR PENILAIAN KINERJA ORGANISASI PENGUSAHA TERHADAP KINERJA PTSP PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA
No Dimensi Kinerja Layanan DPMPTSP Pemerintah Daerah Penilaian Terhadap Kinerja Saat Ini (Skala 1 s.d 10) A. TangibleKelengkapan dan kondisi Sarpras (gedung, parkir, ruang tunggu, dll)
Kelengkapan dan kejelasan informasi (luring dan daring)
Jumlah/kecukupan Sumber Daya Manusia dalam melayani PBBR
Performa Sumber Daya Manusia (penampilan, keramahan, dll)
B. Emphaty
Kemudahan akses (lokasi kantor, semua pelayanan)
Kemudahan berkomunikasi dengan DPMPTSP (langsung atau menggunakan media)
Kepedulian DPMPTSP pada kebutuhan Pelaku Usaha
Kesungguhan DPMPTSP dalam membantu Pelaku Usaha (proaktif dan solutif)
Inovasi pelayanan (fasilitasi, layanan di luar kantor, berbagai kemudahan yang diberikan,dll)
No Dimensi Kinerja Layanan DPMPTSP Pemerintah Daerah Penilaian Terhadap Kinerja Saat Ini (Skala 1 s.d 10) C. Reliability
Kompetensi/KemampuanSumber Daya Manusia dalam menjelaskan/memberi informasi (Termasuk dalam berbahasa asing)
Kompetensi/KemampuanSumber Daya Manusia dalam menyelesaikan masalah
Kompetensi/KemampuanSumber Daya Manusia dalam menggunakan sistem informasi/OSS
D. Responsiveness
Kecepatan pelayanan PBBR yang diberikan
Kecepatan dan kesigapan dalam menanggapi keluhan/pengaduan
Kecepatan dalam menyelesaikan keluhan/pengaduan
Kesigapan/kesungguhan dalam menindaklanjuti saran dan masukan
E. Assurance
Kejelasan persyaratan pengurusan PBBR
Kejelasan prosedur/tata cara pengurusan PBBR
Kejelasan dan kepastian waktu pengurusan PBBR
Kejelasan biaya pengususan PBBR
Kejelasan penyelesaian pengaduan/masalah
Transparansi pelayanan (termasuk sosialisasinya)
F. Kinerja Relatif
Kualitas pelayanan dibanding periode sebelumnya
Kualitas pelayanan dibanding pelayanan OPD atau kementerian negara/lembaga lain
Peran DPMPTSP dalam mempermudah PB saran dan masukan
MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/ KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
ROSAN PERKASA ROESLANI
LAMPIRAN VI
PERATURAN MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG
PENILAIAN
TERHADAP
KINERJA
PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DAN KINERJA PERCEPATAN
PELAKSANAAN BERUSAHA
FORMAT BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI DAN VALIDASI PENILAIAN
A. FORMAT BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI DAN VALIDASI PENILAIAN MANDIRI TERHADAP PENILAIAN KINERJA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KINERJA PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA PEMERINTAH DAERAH
BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI DAN VALIDASI PENGISIAN PENILAIAN MANDIRI TERHADAP PENILAIAN KINERJA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KINERJA PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA PEMERINTAH DAERAH …. TAHUN …. Nomor:…………………………………………………..
Pada hari ini ….., tanggal ….., bulan ….., tahun …., di ………., telah dilaksanakan kegiatan Verifikasi dan Validasi hasil penilaian mandiri untuk Penilaian Terhadap Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah ……….. oleh surveyor PT …….., dalam hal ini dilaksanakan oleh Saudara/Saudari ……. . Adapun hasil pengisian Verifikasi dan Validasi penilaian mandiri tersebut telah dicatat dan disimpan di dalam TIK untuk dipergunakan sebagai pedoman proses penilaian selanjutnya.
Demikian Berita Acara ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Mengetahui,
Pelaksana Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Surveyor PT ……… Ditandatangani Secara Elektronik
Ditandatangani Secara Elektronik
(Nama Pejabat Penandatangan)
(Nama Pejabat Penandatangan)
B. FORMAT BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI DAN VALIDASI PENGISIAN PENILAIAN MANDIRI TERHADAP PENILAIAN KINERJA PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI DAN VALIDASI PENILAIAN MANDIRI TERHADAP PENILAIAN KINERJA PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA …. TAHUN …. Nomor:…………………………………………………..
Pada hari ini ….., tanggal ….., bulan ….., tahun …., di ………., telah dilaksanakan kegiatan Verifikasi dan Validasi hasil penilaian mandiri untuk Penilaian Terhadap Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kementerian Negara/Lembaga ……….. oleh surveyor PT …….., dalam hal ini Saudara/Saudari ……. . Adapun hasil pengisian Verifikasi dan Validasi penilaian mandiri tersebut telah dicatat dan disimpan di dalam TIK untuk dipergunakan sebagai pedoman proses penilaian selanjutnya.
Demikian Berita Acara ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Mengetahui,
Pelaksana Sekretaris Jenderal/Direktur Jenderal/Direktur/Kepala Biro Kementerian Negara/Sekretaris Utama Lembaga
Surveyor PT ………
Ditandatangani Secara Elektronik
Ditandatangani Secara Elektronik
(Nama Pejabat Penandatangan)
(Nama Pejabat Penandatangan)
MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/ KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
ROSAN PERKASA ROESLANI
LAMPIRAN VII
PERATURAN MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG
PENILAIAN
TERHADAP
KINERJA
PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DAN KINERJA PERCEPATAN
PELAKSANAAN BERUSAHA
FORMAT BERITA ACARA KENDALI MUTU
A. FORMAT BERITA ACARA KENDALI MUTU UNTUK PENILAIAN TERHADAP KINERJA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA PEMERINTAH DAERAH
BERITA ACARA KENDALI MUTU UNTUK PENILAIAN TERHADAP KINERJA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA PEMERINTAH DAERAH ……….. TAHUN …….. Nomor:…………………………………………………..
Pada hari ini …, tanggal …, bulan …, tahun …, di … telah dilaksanakan kegiatan Verifikasi dan Validasi akhir penilaian mandiri terhadap penilaian terhadap Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah …. oleh Tim Kendali Mutu. Hasil Verifikasi dan Validasi akhir penilaian mandiri dimaksud telah dicatat dan disimpan di dalam sistem informasi yang dikelola oleh Kementerian/Badan, yang dipergunakan sebagai pedoman proses penilaian selanjutnya. Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Mengetahui,
Ketua Tim Teknis Penilai
Surveyor PT ………
Ditandatangani Secara Elektronik
Ditandatangani Secara Elektronik
(Nama Pejabat Penandatangan)
(Nama Pejabat Penandatangan)
B. FORMAT BERITA KENDALI MUTU UNTUK PENILAIAN TERHADAP KINERJA PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA KEMENTERIAN/ LEMBAGA
BERITA ACARA KENDALI MUTU UNTUK PENILAIAN TERHADAP KINERJA PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA ……….. TAHUN …….. Nomor:…………………………………………………..
Pada hari ini …, tanggal …, bulan …, tahun …, di … telah dilaksanakan kegiatan Verifikasi dan Validasi akhir penilaian mandiri terhadap penilaian terhadap Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kementerian Negara/Lembaga …. oleh Tim Kendali Mutu. Hasil Verifikasi dan Validasi akhir penilaian mandiri dimaksud telah dicatat dan disimpan di dalam sistem informasi yang dikelola oleh Kementerian/Badan, yang dipergunakan sebagai pedoman proses penilaian selanjutnya. Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Mengetahui,
Ketua Tim Teknis Penilai
Surveyor PT ………
Ditandatangani Secara Elektronik
Ditandatangani Secara Elektronik
(Nama Pejabat Penandatangan)
(Nama Pejabat Penandatangan)
MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/ KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
ROSAN PERKASA ROESLANI
LAMPIRAN VIII
PERATURAN MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG
PENILAIAN
TERHADAP
KINERJA
PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DAN KINERJA PERCEPATAN
PELAKSANAAN BERUSAHA
FORMAT BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL AKHIR PENILAIAN TERHADAP KINERJA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KINERJA PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA PEMERINTAH DAERAH SERTA KINERJA PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL AKHIR PENILAIAN TERHADAP KINERJA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KINERJA PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA PEMERINTAH DAERAH SERTA KINERJA PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA TAHUN ...
Pada hari ini ….., tanggal ….. , bulan ….. , tahun ….., di …. , yang bertandatangan di bawah ini, atas nama Ketua Tim Teknis Penilai Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah serta Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kementerian Negara/Lembaga Tahun ….. membuat Berita Acara: Hasil Penilaian Mandiri berdasarkan hasil Verifikasi dokumen, Validasi lapangan, dan hasil Kendali Mutu untuk Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah serta Kinerja Kementerian Negara/Lembaga Tahun …
Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Direktur Kerja Sama Pelaksanaan Berusaha selaku Ketua Tim Teknis Penilai,
(Tanda tangan)
(Nama Pejabat Penandatangan)
Lampiran I
REKAPITULASI HASIL AKHIR PENILAIAN TERHADAP KINERJA PERCEPATAN
PELAKSANAAN BERUSAHA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA TAHUN ...
No.
Nama Kementerian
Negara/Lembaga
Total
Penilaian
Terhadap
Kinerja PPB
Kategori
Penilaian
LAMPIRAN II
REKAPITULASI HASIL AKHIR PENILAIAN TERHADAP KINERJA PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DAN KINERJA PERCEPATAN PELAKSANAAN
BERUSAHA PEMERINTAH DAERAH TAHUN ...
No.
Nama Pemerintah
Daerah
Total
Penilaian
Terhadap
Kinerja
PTSP
Total
Penilaian
Terhadap
Kinerja
PPB
Total
Penilaian
Terhadap
Kinerja
PTSP dan
Kinerja
PPB
Kategori
Penilaian
MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/ KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
ROSAN PERKASA ROESLANI
LAMPIRAN IX
PERATURAN MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG
PENILAIAN KINERJA PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU DAN KINERJA PERCEPATAN PELAKSANAAN
BERUSAHA
PEMBOBOTAN ATAS PENILAIAN DARI
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA LAIN
PEMBOBOTAN PENETAPAN NOMINE KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA 1. Bobot Penilaian Kementerian Negara/Lembaga Lainnya No. Nama Penilaian Bobot Penilaian 1. Penilaian kementerian negara/lembaga yang bertugas melakukan kearsipan 20% 2. Penilaian kementerian negara/lembaga yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik dan menangani laporan masyarakat tentang maladministrasi 20% 3. Penilaian kementerian negara/lembaga yang bertugas untuk memberantas korupsi 30% 4. Penilaian kementerian negara/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan suburusan pemerintahan reformasi birokrasi yang merupakan lingkup pemerintahan di bidang aparatur negara 30% Total Penilaian kementerian negara/lembaga lainnya 100%
- Bobot Penilaian Penetapan Nomine Kementerian Negara/Lembaga No. Nama Penilaian Bobot Penilaian
- Total Penilaian Penilaian kementerian negara/lembaga lainnya 5%
- Nilai penilaian terhadap Kinerja PPB kementerian negara/lembaga 95% Total Nilai Penetapan Nomine Kementerian Negara/Lembaga 100%
B. PEMBOBOTAN PENETAPAN NOMINE PEMDA 1. BOBOT PENILAIAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA LAINNYA No. Nama Penilaian Bobot Penilaian 1. Penilaian kementerian negara/lembaga yang bertugas melakukan kearsipan 20% 2. Penilaian kementerian negara/lembaga yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik dan menangani laporan masyarakat tentang maladministrasi 20% 3. Penilaian kementerian negara/lembaga yang bertugas untuk memberantas korupsi 30% 4. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan suburusan pemerintahan reformasi birokrasi yang merupakan lingkup pemerintahan dibidang aparatur negara 30% Total Penilaian Penilaian kementerian negara/lembaga lainnya 100%
- BOBOT PENILAIAN PENETAPAN NOMINE PEMDA No. Nama Penilaian Bobot Penilaian
- Total penilaian kementerian negara/ lembaga lainnya 5%
- Nilai penilaian terhadap Kinerja PTSP dan Kinerja PPB Pemda 95% Total Nilai Penetapan Nomine Pemda 100%
MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/ KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
ROSAN PERKASA ROESLANI
LAMPIRAN X
PERATURAN MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG
PENILAIAN KINERJA PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU DAN KINERJA PERCEPATAN PELAKSANAAN
BERUSAHA
FORMAT BERITA ACARA HASIL PEMILIHAN NOMINE KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA DAN NOMINE PEMDA
A. FORMAT BERITA ACARA PENETAPAN NOMINE KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
BERITA ACARA PENETAPAN NOMINE KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA TAHUN ….. Nomor : …… Tanggal : ….. Lampiran :
Daftar Hadir Tim Penilai
Daftar Nomine
Pada hari ini ….. tanggal ….. di ….., yang bertandatangan di bawah ini, Ketua Tim Penilai atas nama Tim Penilai Penilaian Terhadap Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah serta Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kementerian Negara/Lembaga tahun ….., telah melaksanakan rapat secara daring/luring*) membahas pengusulan penetapan Nomine Kementerian Negara/Lembaga. Rapat ini telah dihadiri oleh wakil-wakil dari ….., ….., dan ….. Dalam evaluasi pengusulan nomine, Tim Penilai menggunakan nilai Verifikasi dan Validasi akhir atas penilaian mandiri Percepatan Pelaksanaan Berusaha, dan penilaian pemangku kepentingan serta mempertimbangkan hasil penilaian instansi/lembaga lain. Tim Penilai telah sepakat untuk menetapkan ….. Nomine Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana tercantum dalam lampiran Berita Acara ini.
Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditetapkan oleh Ketua Tim Penilai.
Deputi Bidang Kerjasama Penanaman Modal selaku Ketua Tim Penilai,
(Tanda tangan)
(Nama Pejabat Penandatangan)
*) pilih salah satu
LAMPIRAN I
DAFTAR HADIR TIM PENILAI PENILAIAN TERHADAP KINERJA PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA TAHUN ……
No. Nama Jabatan/Instansi Pusat/Organisasi Instansi Pusat/Organisasi Jabatan Dalam Tim Penilai … … … … ..
LAMPIRAN II
DAFTAR NOMINE KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA TAHUN ……
No. Nama Pemerintah Kementerian Negara/Lembaga Hasil Penilaian Mandiri yang Telah Diverifikasi dan Divalidasi Total Nilai Penilaian Kementerian Negara/Lembaga Lain Nilai Total Keterangan Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha
…. ………. …….. …………. ….. …………
B. FORMAT BERITA ACARA PENETAPAN NOMINE PEMERINTAH PROVINSI
BERITA ACARA PENETAPAN NOMINE
PEMERINTAH PROVINSI TAHUN …..
Nomor
:
……
Tanggal
:
…..
Lampiran
:
Daftar Hadir Tim Penilai
Daftar Nomine
Pada hari ini ….. tanggal …… di …., yang bertandatangan di bawah ini, Ketua Tim Penilai atas nama Tim Penilai Penilaian Terhadap Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah serta Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kementerian Negara/Lembaga tahun ….., telah melaksanakan rapat secara daring/luring*) membahas pengusulan penetapan nomine Provinsi. Rapat ini telah dihadiri oleh wakil-wakil dari ….., ….., … . Dalam evaluasi pengusulan nomine, Tim Penilai menggunakan nilai Verifikasi dan Validasi akhir atas penilaian mandiri Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Percepatan Pelaksanaan Berusaha, dan penilaian pemangku kepentingan serta mempertimbangkan hasil penilaian instansi/lembaga lain. Tim Penilai telah sepakat untuk menetapkan …. nomine Provinsi sebagaimana tercantum dalam lampiran Berita Acara ini.
Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditetapkan oleh Ketua Tim Penilai.
Deputi Bidang Kerjasama Penanaman Modal selaku Ketua Tim Penilai,
(Tanda tangan)
(Nama Pejabat Penandatangan) *) pilih salah satu
LAMPIRAN I
DAFTAR HADIR TIM PENILAI PENILAIAN TERHADAP KINERJA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KINERJA PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI TAHUN ……
No. Nama Jabatan/Instansi Pusat/Organisasi Instansi Pusat/Organisasi Jabatan Dalam Tim Penilai … … … … ..
LAMPIRAN II
DAFTAR NOMINE PEMERINTAH PROVINSI TAHUN ……
No. Nama Pemerintah Provinsi Hasil Penilaian Mandiri yang Telah Diverifikasi dan Divalidasi Hasil Penilaian Pemangku Kepentingan (Penilaian Organisasi Pengusaha) Hasil Penilaian Pemangku Kepentingan (Penilaian Kabupaten/ Kota) Total Nilai Penilaian Kementerian Negara/ Lembaga Lain Nilai Total Keterangan Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha
…. ………. …….. …….. ……… ……… .….. …………
C. FORMAT BERITA ACARA PENETAPAN NOMINE PEMERINTAH KABUPATEN
BERITA ACARA PENETAPAN NOMINE
PEMERINTAH KABUPATEN … TAHUN …..
Nomor
:
……
Tanggal
:
…..
Lampiran
:
Daftar Hadir Tim Penilai
Daftar Nomine
Pada hari ini ….. tanggal …… di …., yang bertandatangan di bawah ini, Ketua Tim Penilai atas nama Tim Penilai Penilaian Terhadap Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah serta Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kementerian Negara/Lembaga tahun ….., telah melaksanakan rapat secara daring/luring*) membahas pengusulan penetapan nomine Kabupaten. Rapat ini telah dihadiri oleh wakil-wakil dari ….., ….., … . Dalam evaluasi pengusulan nomine, Tim Penilai menggunakan nilai Verifikasi dan Validasi akhir atas penilaian mandiri Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Percepatan Pelaksanaan Berusaha, dan penilaian pemangku kepentingan serta mempertimbangkan hasil penilaian instansi/lembaga lain. Tim Penilai telah sepakat untuk menetapkan …. nomine Kabupaten sebagaimana tercantum dalam lampiran Berita Acara ini.
Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditetapkan oleh Ketua Tim Penilai.
Deputi Bidang Kerjasama Penanaman Modal selaku Ketua Tim Penilai,
(Tanda tangan)
(Nama Pejabat Penandatangan)
*) Pilih salah satu
LAMPIRAN I
DAFTAR HADIR TIM PENILAI PENILAIAN TERHADAP KINERJA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KINERJA PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TAHUN ……
No. Nama Jabatan/Instansi Pusat/Organisasi Instansi Pusat/Organisasi Jabatan Dalam Tim Penilai … … … … ..
LAMPIRAN II
DAFTAR NOMINE PEMERINTAH KABUPATEN TAHUN ……
No. Nama Pemerintah Kabupaten Hasil Penilaian Mandiri yang Telah Diverifikasi dan Divalidasi Hasil Penilaian Pemangku Kepentingan (Penilaian Organisasi Pengusaha) Hasil Penilaian Pemangku Kepentingan (Penilaian Provinsi) Total Nilai Penilaian Kementerian Negara/ Lembaga Lain Nilai Total Keterangan Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha …. ………. …….. …….. ….. …….. ….. ………
D. FORMAT BERITA ACARA PENETAPAN NOMINE PEMERINTAH KOTA
BERITA ACARA PENETAPAN NOMINE
PEMERINTAH KOTA TAHUN …..
Nomor
:
……
Tanggal
:
…..
Lampiran
:
Daftar Hadir Tim Penilai
Daftar Nomine
Pada hari ini ….. tanggal …… di …., yang bertandatangan di bawah ini, Ketua Tim Penilai atas nama Tim Penilai Penilaian Terhadap Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah serta Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kementerian Negara/Lembaga tahun ….., telah melaksanakan rapat secara daring/luring*) membahas pengusulan penetapan nomine Kota. Rapat ini telah dihadiri oleh wakil-wakil dari ….., ….., … . Dalam evaluasi pengusulan nomine, Tim Penilai menggunakan nilai Verifikasi dan Validasi akhir atas penilaian mandiri Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Percepatan Pelaksanaan Berusaha, dan penilaian pemangku kepentingan serta mempertimbangkan hasil penilaian instansi/lembaga lain. Tim Penilai telah sepakat untuk menetapkan …. nomine Kota sebagaimana tercantum dalam lampiran Berita Acara ini.
Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditetapkan oleh Ketua Tim Penilai.
Deputi Bidang Kerjasama Penanaman Modal, selaku Ketua Tim Penilai, Penilaian Terhadap Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah serta Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kementerian Negara/Lembaga
(Tanda tangan) (Nama Pejabat Penandatangan) *) Pilih salah satu
Lampiran I
DAFTAR HADIR TIM PENILAI PENILAIAN TERHADAP KINERJA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KINERJA PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA PEMERINTAH DAERAH KOTA TAHUN ……
No. Nama Jabatan/Instansi Pusat/Organisasi Instansi Pusat/Organisasi Jabatan Dalam Tim Penilai … … … … ..
LAMPIRAN II
DAFTAR NOMINE PEMERINTAH KOTA TAHUN ……
No. Nama Pemerintah Kota Hasil Penilaian Mandiri yang Telah Diverifikasi dan Divalidasi Hasil Penilaian Pemangku Kepentingan (Penilaian Organisasi Pengusaha) Hasil Penilaian Pemangku Kepentingan (Penilaian Provinsi) Total Nilai Penilaian Kementerian Negara/ Lembaga Lain Nilai Total Keterangan Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha …. ………. …….. …….. ….. …….. ….. ………
MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/ KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
ROSAN PERKASA ROESLANI
LAMPIRAN XI
PERATURAN MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG
PENILAIAN KINERJA PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU DAN KINERJA PERCEPATAN PELAKSANAAN
BERUSAHA
PEMBOBOTAN ATAS KRITERIA DAN INDIKATOR PEMAPARAN NOMINE KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA DAN NOMINE PEMERINTAH DAERAH
A. PEMBOBOTAN PENETAPAN NOMINE KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
Bobot Penilaian Kementerian Negara/Lembaga Lainnya No. Nama Penilaian Bobot Penilaian
Penilaian kementerian negara/lembaga yang bertugas melakukan kearsipan 20%
Penilaian kementerian negara/lembaga yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik dan menangani laporan masyarakat tentang maladministrasi 20%
Penilaian kementerian negara/lembaga yang bertugas untuk memberantas korupsi 30%
Penilaian kementerian negara/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan suburusan pemerintahan reformasi birokrasi yang merupakan lingkup pemerintahan di bidang aparatur negara 30% Total Penilaian kementerian negara/lembaga lainnya 100%
Bobot Penilaian Penetapan Nomine Kementerian Negara/Lembaga No. Nama Penilaian Bobot Penilaian
Total penilaian kementerian negara/ lembaga lainnya 5%
Nilai penilaian terhadap Kinerja PPB Kementerian/Lembaga 95% Total Nilai Penetapan Nomine Kementerian Negara/Lembaga 100%
B. PEMBOBOTAN PENETAPAN NOMINE PEMDA
BOBOT PENILAIAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA LAINNYA No. Nama Penilaian Bobot Penilaian
Penilaian kementerian negara/lembaga yang bertugas melakukan kearsipan 20%
Penilaian kementerian negara/lembaga yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik dan menangani laporan masyarakat tentang maladministrasi 20%
Penilaian kementerian negara/lembaga yang bertugas untuk memberantas korupsi 30%
kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan suburusan pemerintahan reformasi birokrasi yang merupakan lingkup pemerintahan dibidang aparatur negara 30% Total Penialian Penilaian kementerian negara/lembaga lainnya 100%
BOBOT PENILAIAN PENETAPAN NOMINE PEMDA No. Nama Penilaian Bobot Penilaian
Total penilaian kementerian negara/ lembaga lainnya 5%
Nilai penilaian terhadap Kinerja PTSP dan Kinerja PPB Pemda 95% Total Nilai Penetapan Nomine Pemda 100%
MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/ KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
ROSAN PERKASA ROESLANI
LAMPIRAN XII
PERATURAN MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG
PENILAIAN KINERJA PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU DAN KINERJA PERCEPATAN PELAKSANAAN
BERUSAHA
FORMAT BERITA ACARA HASIL PEMAPARAN NOMINE KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA DAN NOMINE PEMERINTAH DAERAH
A. FORMAT BERITA ACARA HASIL PENILAIAN KEGIATAN PEMAPARAN NOMINE KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
BERITA ACARA HASIL PENILAIAN KEGIATAN PEMAPARAN NOMINE KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA ……….. TAHUN …….. Nomor Berita Acara : …… Tanggal : …… Lampiran : ……
Pada hari ini … tanggal … Bulan … Tahun … telah selesai dilaksanakan kegiatan pemaparan Nomine Kementerian Negara/Lembaga … melalui pemaparan secara tatap muka atau virtual kepada Tim Penilai yang namanya tercantum pada lembar daftar hadir. Hasil penilaian Paemaparan Nomine tersebut telah disimpan di dalam sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi kegiatan Penilaian Terhadap Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah serta Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kementerian Negara/Lembaga sebagai bagian dari proses seleksi terhadap Nomine Kementerian Negara/Lembaga untuk mendapatkan Penilaian Kementerian Negara/Lembaga Terbaik atas Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Tahun … .
Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditetapkan oleh Ketua Tim Penilai. Deputi Bidang Kerjasama Penanaman Modal selaku Ketua Tim Penilai,
(Tanda tangan)
(Nama Pejabat Penandatangan)
LAMPIRAN I
DAFTAR HADIR TIM PENILAI PEMAPARAN NOMINE KINERJA KINERJA PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA TAHUN ……
No. Nama Jabatan/Instansi Pusat/Organisasi Instansi Pusat/Organisasi Jabatan Dalam Tim Penilai … … … … ..
LAMPIRAN II
LEMBAR HASIL PENILAIAN PEMAPARAN NOMINE KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA …
Kriteria Penilaian Indikator Penilaian Tolok Ukur Penilaian (Bagaimana setiap indikator dinilai) Nilai Paparan Nomine
- Kinerja Substantif dan Validitas Data (Bobot 60%)
- Integritas Kelembagaan dan Reformasi Regulasi
- Kualitas dan Responsivitas NSPK …
- Tindak Lanjut Hasil Penilaian Eksternal (KPK, Ombudsman. ANRI, dan Menpan RB) …
- Kualitas Layanan dan Implementasi OSS
- Kepatuhan SLA dan Integrasi Sistem/Hak Akses …
- Efektivitas Penanganan Pengaduan dan SKM …
- Fasilitasi dan Pengawasan Investasi
- Efektivitas Pembinaan dan Koordinasi ke Daerah …
- Kualitas Pengawasan Sektoral …
- Hasil dan Dampak Ekonomi
- Dukungan Prioritas Nasional (Hilirisasi dan Kemitraan UMKM) …
- Visi Strategis dan Inovasi (Bobot 25%)
- Keselarasan Strategis dan Perencanaan
- Koherensi dengan RPJPN/RPJMN …
- Inovasi dalam PBBR
- Inovasi masih digunakan …
- Inovasi memiliki manfaat secara luas …
- Efektivitas Paparan dan Komunikasi (Bobot 15%)
- Penguasaan Materi dan Komunikasi Strategis Kedalaman Pemahaman dan Penguasaan Materi …
- Kualitas Materi Pendukung Kualitas Visualisasi Data dan Validitas …
Kriteria Penilaian Indikator Penilaian Tolok Ukur Penilaian (Bagaimana setiap indikator dinilai) Nilai Paparan Nomine 3. Kualitas penampilan Kerapihan dan Penampilan …
B. FORMAT BERITA ACARA HASIL PENILAIAN KEGIATAN PEMAPARAN NOMINE PEMERINTAH DAERAH
BERITA ACARA HASIL PENILAIAN KEGIATAN PEMAPARAN NOMINE PEMERINTAH DAERAH ………..TAHUN …….. Nomor Berita Acara : …… Tanggal : …… Lampiran : ……
Pada hari ini … tanggal … Bulan … Tahun … telah selesai dilaksanakan kegiatan pemaparan Nomine Pemerintah Daerah … melalui pemaparan secara tatap muka atau virtual kepada Tim Penilai yang namanya tercantum pada lembar daftar hadir.. Hasil penilaian pemaparan Nomine tersebut telah disimpan di dalam sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi kegiatan Penilaian Terhadap Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah serta Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kementerian Negara/Lembaga sebagai bagian dari proses seleksi terhadap Nomine Pemerintah Daerah Kategori … untuk mendapatkan Penilaian Pemerintah Daerah Kategori … Terbaik atas Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah Tahun … .
Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditetapkan oleh Ketua Tim Penilai.
Deputi Bidang Kerjasama Penanaman Modal selaku Ketua Tim Penilai,
(Tanda tangan)
(Nama Pejabat Penandatangan)
LAMPIRAN I
DAFTAR HADIR TIM PENILAI PEMAPARAN NOMINE KINERJA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KINERJA PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA PEMERINTAH DAERAH TAHUN ……
No. Nama Jabatan/Instansi Pusat/Organisasi Instansi Pusat/Organisasi Jabatan Dalam Tim Penilai … … … … ..
LAMPIRAN II
LEMBAR HASIL PENILAIAN PEMAPARAN NOMINE PEMERINTAH DAERAH …
Kriteria Penilaian Indikator Penilaian Tolok Ukur Penilaian (Bagaimana setiap indikator dinilai) Nilai Pemaparan Nomine
- Kinerja Substantif dan Validitas Data
- Integritas Kelembagaan dan Reformasi Regulasi
- Pelimpahan Kewenangan Penuh ke DPMPTSP ...
- Penyederhanaan Regulasi Daerah ...
- Tindak Lanjut Hasil Penilaian Eksternal (KPK, Ombudsman, Menpan RB, ANRI) ...
- Kualitas Layanan dan Implementasi OSS
- Kepatuhan SLA dan Digitalisasi ...
- Efektivitas Penanganan Pengaduan dan SKM ...
- Fasilitasi dan Pengawasan Investasi
- Efektivitas Fasilitasi Permasalahan ...
- Kepatuhan Laporan Kegiatan Penanaman Modaldan Pengawasan Berbasis Risiko ...
- Hasil dan Dampak Ekonomi
- Pencapaian Target dan Pertumbuhan Investasi ...
- Dukungan Prioritas Nasional (Hilirisasi dan Kemitraan UMKM) ...
- Visi Strategis dan Inovasi (Bobot 25%)
- Keselarasan Strategis dan Perencanaan
- Koherensi dengan RPJPN/RPJMN ...
- Ketersediaan RUPM Daerah ...
Kriteria Penilaian Indikator Penilaian Tolok Ukur Penilaian (Bagaimana setiap indikator dinilai) Nilai Pemaparan Nomine 2. Inovasi dalam Perizinan Berusaha
- Inovasi masih digunakan ...
- Inovasi memiliki manfaat secara luas ...
- Efektifitas Paparan dan Komunikasi (Bobot 15%)
- Penguasaan Materi dan Komunikasi Strategis Kedalaman Pemahaman dan Penguasaan Materi ...
- Kualitas Materi Pendukung Kualitas Visualisasi Data dan Validitas ...
- Kualitas penampilan Kerapihan dan Penampilan ...
MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/ KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
ROSAN PERKASA ROESLANI
LAMPIRAN XIII
PERATURAN MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG
PENILAIAN KINERJA PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU DAN KINERJA PERCEPATAN PELAKSANAAN
BERUSAHA
FORMAT LEMBAR PENILAIAN DAN PEMBOBOTAN PEMAPARAN DAN UJI PETIK NOMINE KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA DAN NOMINE PEMERINTAH DAERAH
I. Penilaian Pemda untuk Tahapan Pemaparan Nomine
No Kriteria Penilaian Pemaparan Nomine Bobot Kriteria Indikator Bobot Indikator Tolok Ukur Bobot Tolok Ukur 1. Kinerja Substantif dan Validitas Data 60% Integritas Kelembagaan dan Reformasi Regulasi 20% Pelimpahan Kewenangan Penuh ke DPMPTSP 40% Penyederhanaan Regulasi Daerah 40% Tindak Lanjut Hasil Penilaian Eksternal (KPK, Ombudsman) 20% Kualitas Layanan dan Implementasi OSS 30% Kepatuhan SLA dan Digitalisasi 50% Efektivitas Penanganan Pengaduan dan SKM 50% Fasilitasi dan Pengawasan Investasi 30% Efektivitas debottlenecking 50% Kepatuhan Laporan Kegiatan Penanaman Modal dan Pengawasan Berbasis Risiko 50% Hasil dan Dampak Ekonomi 20% Pencapaian Target dan Pertumbuhan Investasi 50% Dukungan Prioritas Nasional (Hilirisasi dan Kemitraan UMKM) 50%
No Kriteria Penilaian Pemaparan Nomine Bobot Kriteria Indikator Bobot Indikator Tolok Ukur Bobot Tolok Ukur 2. Visi Strategis dan Inovasi 25% Keselarasan Strategis dan Perencanaan 50% Koherensi dengan RPJPN/RPJMN 40% Ketersediaan RUPM Daerah 60% Inovasi dalam PBBR 50% Inovasi masih digunakan 40% Inovasi memiliki manfaat secara luas 60% 3. Efektivitas Paparan dan Komunikasi 15% Penguasaan Materi dan Komunikasi Strategis 40% Kedalaman Pemahaman dan Penguasaan Materi 100% Kualitas Materi Pendukung 40% Kualitas Visualisasi Data dan Validitas 100% Kualitas penampilan 30% Kerapihan dan Penampilan 100% *) Catatan: Ketentuan Tolok Ukur (skor 1 sd 100) dengan kriteria skor:
- Sangat Baik (85 sd 100);
- Baik (70 sd 84,9);
- Kurang Baik (65 sd 69,9); dan
- Tidak Baik (dibawah 65).
II. Penilaian Kementerian Negara/Lembaga untuk Tahapan Pemaparan Nomine No Kriteria Penilaian Pemaparan Nomine Bobot Kriteria Indikator Bobot Indikator Tolok Ukur Bobot Tolok Ukur 1. Kinerja Substantif dan Validitas Data 60% Integritas Kelembagaan dan Reformasi Regulasi 30% Kualitas dan Responsivitas NSPK 80% Tindak Lanjut Hasil Penilaian Eksternal (KPK, Ombudsman. ANRI, dan Menpan RB) 20% Kualitas Layanan dan Implementasi OSS 30% Kepatuhan SLA dan Integrasi Sistem/Hak Akses 50%
Efektivitas Penanganan 50%
Pengaduan dan SKM Fasilitasi dan Pengawasan Investasi 30% Efektivitas Pembinaan dan Koordinasi ke daerah 50% Kualitas Pengawasan Sektoral 50% Hasil dan Dampak Ekonomi 10% Dukungan Prioritas Nasional (Hilirisasi dan Kemitraan UMKM) 100% 2. Visi Strategis dan Inovasi 25% Keselarasan Strategis dan Perencanaan 50% Koherensi dengan RPJPN/RPJMN 100% Inovasi dalam Perizinan Berusaha 50% Inovasi masih digunakan 40% Inovasi memiliki manfaat secara luas 60% 3. Efektivitas Paparan dan Komunikasi 15% Penguasaan Materi dan Komunikasi Strategis 40% Kedalaman Pemahaman dan Penguasaan Materi 100% Kualitas Materi Pendukung 40% Kualitas Visualisasi Data dan Validitas 100% Kualitas penampilan 30% Kerapihan dan Penampilan 100% *) Catatan: Ketentuan Tolok Ukur (skor 1 sd 100) dengan kriteria skor:
- Sangat Baik (85 sd 100);
- Baik (70 sd 84,9);
- Kurang Baik (65 sd 69,9); dan
- Tidak Baik (dibawah 65).
III. Penilaian Pemda untuk Tahapan Uji Petik No Kriteria Penilaian Pemaparan Nomine Bobot Kriteria Indikator Bobot Indikator Tolok Ukur Bobot Tolok Ukur 1. Kesesuaian data dan dokumen pendukung penilaian mandiri dengan kondisi 40% Ketersediaan data dan dokumen pendukung penilaian mandiri dan Pemaparan 40% Menilai ketersediaan data dan dokumen pendukung serta kualitas penyediaan dan organisasi
faktual di lapangan dokumen dimaksud Kesesuaian pelaksanaan 60% Menilai kualitas kesesuaian antara dokumen dengan pelaksanaan di lapangan 100% 2. Pelaksanaan percepatan pelaksanaan berusaha 60% Standardisasi peraturan PBBR 40% Menilai kualitas aktivitas penyederhanaan peraturan dan pelaksanaan PBBR 100% Komitmen Pimpinan Pemda 60% Menilai komitmen jangka pendek, menengah dan panjang dari Pemda dalam implementasi percepatan pelaksanaan berusaha 100%
*) Catatan: Ketentuan Tolok Ukur (skor 1 sd 100) dengan kriteria skor:
- Sangat Baik (85 sd 100);
- Baik (70 sd 84,9);
- Kurang Baik (65 sd 69,9); dan
- Tidak Baik (dibawah 65).
IV. Penilaian Kementerian Negara/Lembaga untuk Tahapan Uji Petik No. Kriteria Penilaian Uji Petik Bobot Kriteria Indikator Penilaian Bobot Indikator Tolok Ukur Bobot Tolok Ukur 1. Kesesuaian data dan dokumen pendukung penilaian mandiri dengan kondisi faktual di lapangan 40% Ketersediaan data dan dokumen pendukung penilaian mandiri dan Pemaparan 40% Menilai ketersediaan data dan dokumen pendukung serta kualitas penyediaan dan organisasi dokumen dimaksud 100% Kesesuaian pelaksanaan 60% Menilai kualitas kesesuaian antara dokumen dengan pelaksanaan di lapangan 100%
No. Kriteria Penilaian Uji Petik Bobot Kriteria Indikator Penilaian Bobot Indikator Tolok Ukur Bobot Tolok Ukur 2. Pelaksanaan percepatan pelaksanaan berusaha 60% Standardisasi peraturan PBBR 40% Menilai kualitas aktivitas penyederhanaan peraturan dan pelaksanaan PBBR 100% Komitmen pimpinan kementerian negara/lembaga 60% Menilai komitmen jangka pendek, menengah dan panjang dari Pemda dalam implementasi percepatan pelaksanaan berusaha 100% *) Catatan: Ketentuan Tolok Ukur (skor 1 sd 100) dengan kriteria skor:
- Sangat Baik (85 sd 100);
- Baik (70 sd 84,9);
- Kurang Baik (65 sd 69,9); dan
- Tidak Baik (dibawah 65).
V. Penilaian Pemda dan Kementerian Negara/Lembaga Terbaik No. Nama Kegiatan Bobot Kegiatan Penilaian Terhadap Kinerja Kementerian Negara/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten, dan Kota) 1. Penilaian Paparan 60% 2. Penilaian Uji Petik 40% Hasil Penilaian Kinerja 100%
MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/ KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
ROSAN PERKASA ROESLANI
LAMPIRAN XIV
PERATURAN MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG
PENILAIAN KINERJA PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU DAN KINERJA PERCEPATAN PELAKSANAAN
BERUSAHA
FORMAT BERITA ACARA HASIL PENILAIAN UJI PETIK
A. FORMAT BERITA ACARA HASIL PENILAIAN KEGIATAN UJI PETIK NOMINE KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
BERITA ACARA HASIL PENILAIAN KEGIATAN UJI PETIK NOMINE KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA ……….. TAHUN …….. Nomor Berita Acara : …… Tanggal : …… Lampiran : ……
Pada hari ini … tanggal … Bulan … Tahun … telah selesai
dilaksanakan kegiatan Uji Petik Nomine Kementerian Negara/Lembaga …
melalui metode kunjungan lapangan oleh Tim Penilai yang namanya
tercantum di bawah ini.
Hasil penilaian Uji Petik Nomine tersebut telah disimpan di dalam
sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi kegiatan Penilaian Terhadap
Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan
Berusaha Pemerintah Daerah serta Kinerja Percepatan Pelaksanaan
Berusaha Kementerian Negara/Lembaga sebagai bagian dari proses seleksi
terhadap Nomine Kementerian Negara/Lembaga untuk mendapatkan
Penilaian Kementerian Negara/Lembaga Terbaik atas Kinerja Percepatan
Pelaksanaan Berusaha Tahun … .
Demikianlah Berita Acara dan lampirannya ini dibuat agar diketahui
dan ditandatangani oleh para pihak yang terlibat dalam kegiatan Uji Petik
Nomine.
Tim Penilai 1
Tim Penilai 2
Ditandatangani Secara Elektronik
Ditandatangani Secara Elektronik
(Nama Pejabat Penandatangan)
(Nama Pejabat Penandatangan)
LAMPIRAN
LEMBAR RESUME DAN REKOMENDASI KEGIATAN UJI PETIK NOMINE KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA …
No Aspek Resume Hasil Uji Petik Nomine Rekomendasi A. Percepatan Pelaksanaan Berusaha 1. Standardisasi dan Pelaksanaan PBBR
- Peningkatan Iklim investasi
B. FORMAT BERITA ACARA HASIL PENILAIAN KEGIATAN UJI PETIK NOMINE PEMERINTAH DAERAH
BERITA ACARA HASIL PENILAIAN KEGIATAN UJI PETIK NOMINE PEMERINTAH DAERAH ……….. TAHUN …….. Nomor Berita Acara : …… Tanggal : …… Lampiran : ……
Pada hari ini … tanggal … Bulan … Tahun … telah selesai
dilaksanakan kegiatan Uji Petik Nomine Pemerintah Daerah … melalui
metode kunjungan lapangan oleh Tim Penilai yang namanya tercantum di
bawah ini.
Hasil penilaian Uji Petik Nomine tersebut telah disimpan di dalam
sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi kegiatan Penilaian Terhadap
Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan
Berusaha Pemerintah Daerah serta Kinerja Percepatan Pelaksanaan
Berusaha Kementerian Negara/Lembaga sebagai bagian dari proses seleksi
terhadap Nomine Pemerintah Daerah Kategori … untuk mendapatkan
Penilaian Pemerintah Daerah Kategori … Terbaik atas Kinerja Pelayanan
Terpadu Satu Pintu dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha
Pemerintah Daerah Tahun … .
Demikianlah Berita Acara dan lampirannya ini dibuat agar diketahui
dan ditandatangani oleh para pihak yang terlibat dalam kegiatan Uji Petik
Nomine.
Tim Penilai 1
Tim Penilai 2
Ditandatangani Secara Elektronik
Ditandatangani Secara Elektronik
(Nama Pejabat Penandatangan)
(Nama Pejabat Penandatangan)
LAMPIRAN I
LEMBAR RESUME DAN REKOMENDASI KEGIATAN UJI PETIK NOMINE PEMERINTAH DAERAH PROVINSI …
No Aspek Resume Hasil Uji Petik Nomine Rekomendasi A. Pelayanan Perizinan Berusaha 1. Kelembagaan
Pelayanan PBBR
Pengawasan
Keluaran
B. Percepatan Pelaksanaan Berusaha
Standardisasi PBBR
Peningkatan Iklim investasi
LAMPIRAN II
LEMBAR RESUME DAN REKOMENDASI KEGIATAN UJI PETIK NOMINE PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA …
No Aspek Resume Hasil Uji Petik Nomine Rekomendasi A. Pelayanan Perizinan Berusaha 1. Kelembagaan
Pelayanan PBBR
Pengawasan
Keluaran
B. Percepatan Pelaksanaan Berusaha 1. Implementasi PBBR
- Peningkatan Iklim investasi
MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/ KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
ROSAN PERKASA ROESLANI
LAMPIRAN XV
PERATURAN MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG
PENILAIAN KINERJA PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU DAN KINERJA PERCEPATAN PELAKSANAAN
BERUSAHA
FORMAT BERITA ACARA REKAPITULASI PENILAIAN PEMAPARAN
DAN UJI PETIK
Pada hari ini ….., tanggal ….. , bulan ….. , tahun ….., di …. , yang bertandatangan di bawah ini, atas nama Ketua Tim Teknis Penilai Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah serta Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kementerian Negara/Lembaga Tahun ….. membuat Berita Acara: Hasil Rekapitulasi Penilaian Pemaparan dan Uji Petik untuk Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah serta Kinerja Kementerian Negara/Lembaga Tahun …
Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Direktur Kerja Sama Pelaksanaan Berusaha, selaku Ketua Tim Teknis Penilai, Penilaian Terhadap Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah serta Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kementerian Negara/Lembaga
(Tanda tangan) (Nama Pejabat Penandatangan)
LAMPIRAN I
REKAPITULASI PENILAIAN PEMAPARAN DAN UJI PETIK KINERJA PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA TAHUN ...
No. Nama Kementerian/Lembaga Hasil Penilaian Paparan Nomine Hasil Penilaian Uji Petik Total Penilaian Paparan dan Uji Petik
Lampiran II
REKAPITULASI PENILAIAN PEMAPARAN DAN UJI PETIK KINERJA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KINERJA PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA PEMERINTAH DAERAH TAHUN ...
No. Nama Pemerintah Daerah Hasil Penilaian Paparan Nomine Hasil Penilaian Uji Petik Total Paparan dan Uji Petik
MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/ KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
ROSAN PERKASA ROESLANI
Konsideran (Menimbang & Mengingat)
a.
bahwa untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan
penilaian terhadap kinerja pelayanan terpadu satu pintu
dan kinerja percepatan pelaksanaan berusaha, serta
mewujudkan kemudahan kegiatan perizinan berusaha,
perlu mengatur mengenai penilaian terhadap kinerja
pelayanan terpadu satu pintu dan kinerja percepatan
pelaksanaan berusaha;
b.
bahwa
Peraturan
Menteri
Investasi/Kepala
Badan
Koordinasi Penanaman Modal Nomor 2 Tahun 2022
tentang Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu
dan
Kinerja
Percepatan
Pelaksanaan
Berusaha
Pemerintah Daerah serta Kinerja Percepatan Pelaksanaan
Berusaha Kementerian Negara/Lembaga sudah tidak
sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan
masyarakat, sehingga perlu diganti;
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan
ketentuan Pasal 19 Peraturan Presiden Nomor 42
Tahun 2020 tentang Pemberian Penghargaan dan/atau
Pengenaan Sanksi kepada Kementerian Negara/Lembaga
serta Pemerintah Daerah, perlu
- Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4916) sebagaimana
telah
diubah
dengan
Undang-Undang
Nomor
61
Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6994);
3.
Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2020 tentang
Pemberian Penghargaan dan/atau Pengenaan Sanksi
kepada Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah
Daerah
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun 2022 Nomor 74);
4.
Peraturan Presiden Nomor 184 Tahun 2024 tentang
Kementerian Investasi dan Hilirisasi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 380);
5.
Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2024 tentang Badan
Koordinasi Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 381);
6.
Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan
Koordinasi
Penanaman
Modal
Republik
Indonesia
Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian
Negara
Investasi
dan
Hilirisasi/Badan
Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 949);
7.
Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan
Koordinasi
Penanaman
Modal
Republik
Indonesia
Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pedoman dan Tata Cara
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan
Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan
Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single
Submission)
(Berita
Negara
Republik
Indonesia
Tahun 2025 Nomor 738);
