Peraturan Menteri Nomor pm60 Tahun 2014 tentang PENYELENGGARAAN DAN PENGUSAHAAN BONGKAR MUAT BARANG DARI DAN KE KAPAL

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.

2. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra- dan antarmoda transportasi.

3. Pelabuhan Utama adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.

4. Pelabuhan Pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.

5. Pelabuhan Pengumpan adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi.

6. Usaha Bongkar Muat Barang adalah kegiatan usaha yang bergerak dalam bidang bongkar muat barang dari dan ke kapal di pelabuhan yang meliputi kegiatan stevedoring, cargodoring, dan receiving/delivery.

7. Barang adalah semua jenis komoditas termasuk ternak yang dibongkar/dimuat dari dan ke kapal.

8. Stevedoring adalah pekerjaan membongkar barang dari kapal ke dermaga/tongkang/truk atau memuat barang dari dermaga/tongkang/truk ke dalam kapal sampai dengan tersusun dalam palka kapal dengan menggunakan derek kapal atau derek darat.

9. Cargodoring adalah pekerjaan melepaskan barang dari tali/jala-jala (ex tackle) di dermaga dan mengangkut dari dermaga ke gudang/lapangan penumpukan barang atau sebaliknya.

10. Receiving/Delivery adalah pekerjaan memindahkan barang dari timbunan/tempat penumpukan di gudang/lapangan penumpukan dan menyerahkan sampai tersusun di atas kendaraan di pintu gudang/lapangan penumpukan atau sebaliknya.

11. Perusahaan Bongkar Muat (PBM) adalah Badan Usaha yang melakukan kegiatan bongkar muat barang dari dan ke kapal di pelabuhan.

12. Perusahaan Angkutan Laut Nasional adalah perusahaan angkutan laut berbadan hukum INDONESIA yang melakukan kegiatan angkutan laut di dalam wilayah perairan INDONESIA dan/atau dari dan ke pelabuhan di luar negeri.

13. Penyelenggara Pelabuhan adalah Otoritas Pelabuhan atau Unit Penyelenggara Pelabuhan.

14. Otoritas Pelabuhan (Port Authority) adalah lembaga pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan yang diusahakan secara komersial.

15. Badan Usaha Pelabuhan adalah badan usaha yang kegiatan usahanya khusus di bidang pengusahaan terminal dan fasilitas pelabuhan lainnya.

16. Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau badan hukum INDONESIA yang khusus didirikan untuk pelayaran.

17. Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat adalah wadah perusahaan bongkar muat di pelabuhan setempat.

18. Menteri adalah Menteri Perhubungan.

19. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

20. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai Otonomi Daerah.

(1) Kegiatan usaha bongkar muat barang merupakan kegiatan usaha yang bergerak dalam bidang bongkar muat barang dari dan ke kapal di pelabuhan yang meliputi kegiatan: a. stevedoring; b. cargodoring; dan c. receiving/delivery. (2) Kegiatan usaha bongkar muat barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan usaha yang didirikan khusus untuk bongkar muat barang di pelabuhan dan wajib memiliki izin usaha.

(1) Pelaksanaan kegiatan usaha bongkar muat barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilaksanakan dengan menggunakan peralatan bongkar muat oleh tenaga kerja bongkar muat di pelabuhan. (2) Peralatan bongkar muat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan laik operasi dan menjamin keselamatan kerja. (3) Tenaga kerja bongkar muat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kompetensi di bidang bongkar muat yang dibuktikan dengan sertifikat. (4) Tenaga kerja bongkar muat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Badan Usaha yang berbentuk Badan Hukum INDONESIA yang meliputi Perseroan Terbatas, Koperasi, dan Yayasan.

(1) Perusahaan angkutan laut atau wakil pemilik barang menunjuk perusahaan bongkar muat di pelabuhan setempat untuk melakukan pelaksanaan kegiatan bongkar muat dari dan ke kapal di pelabuhan. (2) Apabila di suatu pelabuhan tidak terdapat perusahaan bongkar muat maka kegiatan bongkar muat barang dari dan ke kapal dapat dilakukan perusahaan angkutan laut nasional yang mengageni atau perusahaan nasional keagenan kapal.

(1) Orang perseorangan Warga Negara INDONESIA atau badan usaha dapat melakukan kerja sama dengan perusahaan bongkar muat asing, badan hukum asing, atau warga negara asing dalam bentuk usaha patungan dengan membentuk perusahaan bongkar muat nasional. (2) Batasan kepemilikan modal asing dalam perusahaan bongkar muat patungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal dan wajib dipenuhi selama perusahaan tersebut masih menjalankan usahanya. (3) Perusahaan pemegang izin usaha yang berbentuk usaha patungan dapat melakukan kegiatan bongkar muat barang hanya pada pelabuhan utama di 1 (satu) wilayah provinsi.

(1) Perusahaan bongkar muat barang yang akan melakukan kegiatan usaha bongkar muat barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) wajib memiliki izin usaha bongkar muat barang. (2) Izin usaha bongkar muat barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Gubernur pada lokasi pelabuhan tempat kegiatan. (3) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah memenuhi persyaratan: a. administrasi; dan b. teknis. (4) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi: a. memiliki akta pendirian perusahaan; b. memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) perusahaan; c. memiliki modal usaha; d. memiliki penanggung jawab; e. menempati tempat usaha, baik berupa milik sendiri maupun sewa berdasarkan surat keterangan domisili perusahaan dari instansi yang berwenang; f. memiliki tenaga ahli dengan kualifikasi ahli nautika atau ahli ketatalaksanaan pelayaran niaga; dan g. memiliki surat rekomendasi/pendapat tertulis dari Otoritas

Pelabuhan atau Unit Penyelenggara Pelabuhan setempat terhadap keseimbangan penyediaan dan permintaan kegiatan usaha bongkar muat. (5) Modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, ditetapkan sebagai berikut: a. bagi perusahaan yang akan melakukan kegiatan di pelabuhan utama sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dengan modal yang disetor sekurang-kurangnya Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); b. bagi perusahaan yang akan melakukan kegiatan di pelabuhan pengumpul sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan modal disetor sekurang-kurangnya Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); dan c. bagi perusahaan yang akan melakukan kegiatan di pelabuhan pengumpan sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan modal yang disetor sekurang-kurangnya Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). (6) Tenaga ahli dengan kualifikasi ahli nautika atau ahli ketatalaksanaan pelayaran niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f, ditetapkan sebagai berikut: a. bagi perusahaan yang akan melakukan kegiatan di pelabuhan utama, sekurang-kurangnya 1 (satu) orang dengan kualifikasi Ahli Nautika Tingkat II atau Ahli Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga berijazah Diploma III dengan pengalaman kerja sekurang- kurangnya 3 (tiga) tahun; b. bagi perusahaan yang akan melakukan kegiatan di pelabuhan pengumpul, sekurang-kurangnya 1 (satu) orang dengan kualifikasi Ahli Nautika Tingkat III atau Ahli Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga berijazah Diploma III dengan pengalaman kerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun; dan c. bagi perusahaan yang akan melakukan kegiatan di pelabuhan pengumpan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang dengan kualifikasi Ahli Nautika Tingkat IV atau Ahli Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga berijazah Diploma III dengan pengalaman kerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.

(1) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b paling sedikit memiliki peralatan bongkar muat berupa: a. forklift; b. pallet;

c. ship side-net; d. rope sling; e. rope net; dan f. wire net. (2) Peralatan bongkar muat berupa forklift sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi sebagai berikut: a. bagi perusahaan yang akan melakukan kegiatan di pelabuhan utama memiliki 4 (empat) unit yang terdiri atas:

1. 1 (satu) unit berkapasitas 2,5 (dua koma lima) ton;
2. 2 (dua) unit berkapasitas 5 (lima) ton; dan
3. 1 (satu) unit berkapasitas 10 (sepuluh) ton. b. bagi perusahaan yang akan melakukan kegiatan di pelabuhan pengumpul memiliki 3 (tiga) unit yang terdiri atas:
4. 2 (dua) unit berkapasitas 2,5 (dua koma lima) ton; dan
5. 1 (satu) unit berkapasitas 5 (lima) ton. c. bagi perusahaan yang akan melakukan kegiatan di pelabuhan pengumpan memiliki 2 (dua) unit yang terdiri atas:
6. 1 (satu) unit berkapasitas 1 (satu) ton; dan
7. 1 (satu) unit berkapasitas 2,5 (dua koma lima) ton. (3) Peralatan bongkar muat berupa pallet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi sebagai berikut: a. bagi perusahaan yang akan melakukan kegiatan di pelabuhan utama memiliki 75 (tujuh puluh lima) buah; b. bagi perusahaan yang akan melakukan kegiatan di pelabuhan pengumpul memiliki 50 (lima puluh) buah; dan c. bagi perusahaan yang akan melakukan kegiatan di pelabuhan pengumpan memiliki 25 (dua puluh lima) buah. (4) Peralatan bongkar muat berupa ship side-net sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi sebagai berikut: a. bagi perusahaan yang akan melakukan kegiatan di pelabuhan utama memiliki 15 (lima belas) buah; b. bagi perusahaan yang akan melakukan kegiatan di pelabuhan pengumpul memiliki 10 (sepuluh) buah; dan c. bagi perusahaan yang akan melakukan kegiatan di pelabuhan pengumpan memiliki 5 (lima) buah. (5) Peralatan bongkar muat berupa rope sling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi sebagai berikut:

a. bagi perusahaan yang akan melakukan kegiatan di pelabuhan utama memiliki 15 (lima belas) buah; b. bagi perusahaan yang akan melakukan kegiatan di pelabuhan pengumpul memiliki 10 (sepuluh) buah; dan c. bagi perusahaan yang akan melakukan kegiatan di pelabuhan pengumpan memiliki 5 (lima) buah. (6) Peralatan bongkar muat berupa rope net sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi sebagai berikut: a. bagi perusahaan yang akan melakukan kegiatan di pelabuhan utama memiliki 15 (lima belas) buah; b. bagi perusahaan yang akan melakukan kegiatan di pelabuhan pengumpul memiliki 10 (sepuluh) buah; dan c. bagi perusahaan yang akan melakukan kegiatan di pelabuhan pengumpan memiliki 5 (lima) buah. (7) Peralatan bongkar muat berupa wire net sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi sebagai berikut: a. bagi perusahaan yang akan melakukan kegiatan di pelabuhan utama memiliki 15 (lima belas) buah; b. bagi perusahaan yang akan melakukan kegiatan di pelabuhan pengumpul memiliki 10 (sepuluh) buah; dan c. bagi perusahaan yang akan melakukan kegiatan di pelabuhan pengumpan memiliki 5 (lima) buah.

(1) Usaha bongkar muat barang dari dan ke kapal yang dilakukan oleh usaha patungan (joint venture) wajib memiliki izin usaha yang diberikan oleh Gubernur pada lokasi pelabuhan tempat kegiatan. (2) Untuk memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi parsyaratan sebagai berikut: a. memiliki izin prinsip/persetujuan Penanaman Modal Asing dari Badan Koordinasi Penanaman Modal; b. memiliki akte pendirian perusahaan; c. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan; d. memiliki modal usaha; e. memiliki peralatan bongkar muat; f. memiliki surat keterangan domisili perusahaan; dan g. memiliki tenaga ahli di bidang bongkar muat.

(3) Perusahaan pemegang izin usaha yang berbentuk usaha patungan (joint venture) dapat melakukan kegiatan bongkar muat barang hanya pada pelabuhan utama di 1 (satu) wilayah provinsi. (4) Persyaratan memiliki modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, ditetapkan modal dasar sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan modal disetor sekurang-kurangnya Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). (5) Persyaratan memiliki peralatan bongkar muat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, meliputi: a. 9 (sembilan) unit forklift yang terdiri atas 6 (enam) unit berkapasitas 2,5 (dua koma lima) ton, 2 (dua) unit berkapasitas 5 (lima) ton, dan 1 (satu) unit berkapasitas 10 (sepuluh) ton; b. peralatan non mekanik, seperti: ship side net, rope sling, rope net, dan wire net; dan c. peralatan lainnya yang diperlukan. (6) Persyaratan memiliki tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, ditetapkan sekurang-kurangnya terdiri dari 1 (satu) orang dengan kualifikasi Ahli Nautika Tingkat II atau Ahli Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga berijazah Diploma III atau yang sederajat dengan pengalaman kerja minimal 3 (tiga) tahun.

(1) Untuk memperoleh izin usaha bongkar muat barang, badan usaha mengajukan permohonan kepada Gubernur disertai dengan rekomendasi Penyelenggara Pelabuhan setelah mendapatkan masukan dari asosiasi bongkar muat barang dan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dan Pasal 7 ayat (1) dengan menggunakan format Contoh 1 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini. (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur melakukan penelitian persyaratan permohonan izin usaha bongkar muat barang dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterima permohonan secara lengkap. (3) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terpenuhi, Gubernur mengembalikan permohonan secara tertulis kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan dengan menggunakan format Contoh 2 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

(4) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan kembali kepada Gubernur setelah permohonan dilengkapi. (5) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terpenuhi, Gubernur menerbitkan izin usaha bongkar muat barang dengan menggunakan format Contoh 3 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

(1) Penyelenggara Pelabuhan melaporkan realisasi kegiatan bongkar muat barang dan jumlah perusahaan bongkar muat yang melakukan kegiatan di pelabuhannya kepada Gubernur dengan tembusan kepada Direktur Jenderal, selanjutnya Gubernur melakukan evaluasi keseimbangan antara volume/arus barang dan jumlah perusahaan bongkar muat serta mengumumkan hasilnya secara berkala setiap bulan. (2) Dalam hal telah terjadi ketidakseimbangan antara volume/arus barang dan jumlah perusahaan bongkar muat, Gubernur tidak menerbitkan izin baru atau menghentikan sementara penerbitan izin usaha bongkar muat.

(1) Untuk menunjang pelayanan kegiatan bongkar muat barang di pelabuhan, perusahaan bongkar muat dapat membuka kantor cabang pada provinsi tempat kantor pusatnya berdomisili. (2) Kantor cabang perusahaan bongkar muat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian organik yang tidak terpisahkan dari kantor pusatnya.

(1) Pembukaan kantor cabang perusahaan bongkar muat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan dengan mempertimbangkan: a. adanya barang yang akan dimuat dan/atau dibongkar dari dan/atau ke kapal secara berkesinambungan; b. sedapat mungkin memberikan peluang dan kesempatan kerja bagi penduduk setempat; dan c. menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, perlindungan lingkungan maritim, dan ketentuan PERATURAN PEMERINTAH daerah setempat.

(2) Pembukaan kantor cabang perusahaan bongkar muat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, wajib dilaporkan kepada Gubernur selaku pemberi Surat Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat (SIUPBM) dengan ditembuskan ke Penyelenggara Pelabuhan menurut format Contoh 4 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini. (3) Laporan pembukaan kantor cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus ditandatangani oleh penanggung jawab perusahaan dan dilampiri dengan salinan: a. surat izin usaha perusahaan bongkar muat; b. rekomendasi kebutuhan pembukaan kantor cabang dari Penyelenggara Pelabuhan; c. surat keterangan domisili kantor cabang yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang; d. surat keputusan pengangkatan kepala cabang yang ditandatangani oleh penanggung jawab perusahaan; e. Kartu Tanda Penduduk (KTP) kepala kantor cabang; dan f. peralatan bongkar muat, baik milik maupun operasi. (4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Gubernur sesuai kewenangannya mencatat dan mengeluarkan surat keterangan atas persetujuan pembukaan kantor cabang perusahaan bongkar muat di pelabuhan dalam provinsi setempat menurut format Contoh 5 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

(1) Gubernur/Penyelenggara Pelabuhan setempat melakukan evaluasi setiap 6 (enam) bulan terhadap adanya kegiatan bongkar muat. (2) Gubernur dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menghentikan kegiatan kantor cabang jika tidak ada kegiatan. (3) Penghentian kegiatan kantor cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan setelah terlebih dahulu dilakukan konfirmasi kegiatan kantor cabang pada Penyelenggara Pelabuhan setempat. (4) Setiap penutupan kegiatan kantor cabang wajib dilaporkan oleh kantor pusat perusahaan bongkar muat kepada Gubernur dengan tembusan Penyelenggara Pelabuhan dimana kantor cabang berdomisili.

Perusahaan bongkar muat barang dari dan ke kapal yang telah memiliki izin usaha, harus memenuhi kewajiban sebagai berikut: a. melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan dalam izin usahanya; b. melakukan kegiatan operasional secara terus menerus paling lama 3 (tiga) bulan setelah izin usaha diterbitkan; c. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya; d. menyampaikan laporan rencana pelaksanaan kegiatan bongkar muat barang kepada Otoritas Pelabuhan atau Unit Penyelenggara Pelabuhan setempat paling lama 1 (satu) hari sebelum kapal tiba di pelabuhan menurut format Contoh 6 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini; e. menyampaikan laporan bulanan kegiatan bongkar muat barang kepada Gubernur dan Otoritas Pelabuhan atau Unit Penyelenggara Pelabuhan setempat paling lama 14 (empat belas) hari pada bulan berikutnya menurut format Contoh 7 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini; f. melaporkan secara tertulis kegiatan usahanya setiap tahun kepada Gubernur dengan tembusan kepada Otoritas Pelabuhan atau Unit Penyelenggara Pelabuhan setempat paling lambat tanggal 1 Februari pada tahun berikutnya menurut format Contoh 8 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini; g. melaporkan secara tertulis apabila terjadi perubahan data pada izin usaha perusahaan kepada Gubernur untuk dilakukan penyesuaian; dan h. melaporkan secara tertulis kepada Gubernur setiap pembukaan kantor cabang perusahaan bongkar muat.

Besaran tarif pelayanan jasa bongkar muat barang dari dan ke kapal ditetapkan atas dasar kesepakatan bersama antara penyedia jasa dan pengguna jasa berdasarkan jenis, struktur, dan golongan tarif dengan menggunakan pedoman perhitungan tarif yang ditetapkan oleh Menteri.

Untuk mengurangi resiko tanggung jawab serta menjamin pihak-pihak yang dirugikan, perusahaan bongkar muat wajib mengasuransikan tanggung jawabnya dan menggunakan anggota Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) dari koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) yang sudah diregistrasi oleh Penyelenggara Pelabuhan setempat dan telah memiliki jaminan sosial.

(1) Perusahaan bongkar muat barang yang telah memiliki izin usaha bongkar muat barang yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 dapat dikenai sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. peringatan tertulis; b. pembekuan izin; dan/atau c. pencabutan izin. (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota.

(1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dikenai sebanyak 3 (tiga) kali berturut- turut untuk jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender dengan menggunakan format Contoh 9, Contoh 10, dan Contoh 11 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini. (2) Dalam hal pemegang izin tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ke 3 (tiga), dikenai sanksi administratif berupa pembekuan izin dengan menggunakan format Contoh 12 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini. (3) Pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender. (4) Izin dicabut apabila pemegang izin tidak melaksanakan kewajibannya setelah jangka waktu pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir dengan menggunakan format Contoh 13 pada Lampiran

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

Izin usaha perusahaan bongkar muat dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan dan pembekuan izin usaha, dalam hal perusahaan yang bersangkutan: a. melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan negara berdasarkan keputusan dari instansi berwenang; b. membubarkan diri atau pailit berdasarkan keputusan dari instansi berwenang; c. memperoleh izin usaha secara tidak sah; d. tidak melakukan kegiatan usahanya secara nyata selama 6 (enam) bulan berturut-turut; dan e. melakukan kegiatan usaha yang menyimpang dari usaha pokoknya.

(1) Dalam rangka penentuan arah kebijaksanaan nasional dan pengembangan usaha bongkar muat barang dari dan ke kapal, diselenggarakan sistem informasi usaha bongkar muat barang dari dan ke kapal oleh Direktorat Jenderal dan Gubernur. (2) Untuk terlaksananya sistem informasi kegiatan bongkar muat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap perusahaan bongkar muat dan perusahaan angkutan laut nasional yang menyelenggarakan kegiatan bongkar muat barang dari dan ke kapal serta Penyelenggara Pelabuhan, wajib menyampaikan laporan data secara periodik sebagai berikut: a. perusahaan bongkar muat nasional dan perusahaan angkutan laut nasional yang melakukan kegiatan bongkar muat barang dari dan ke kapal, wajib menyampaikan laporan data kepada Penyelenggara Pelabuhan setempat meliputi data perusahaan, data potensi peralatan kerja yang dimiliki dan sumber daya manusia, laporan bulanan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e dan huruf f; dan b. Penyelenggara Pelabuhan setempat wajib menyampaikan laporan data kepada Direktur Jenderal tentang rekapitulasi kegiatan tahunan dari masing-masing perusahaan yang menyelenggarakan kegiatan bongkar muat barang dari dan ke kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf g.

(1) Sistem informasi usaha bongkar muat barang dilakukan melalui kegiatan: a. pengumpulan data; b. pengolahan data; c. penganalisaan data; d. penyajian data; e. penyebaran data dan informasi; dan f. penyimpanan data dan informasi. (2) Pengolahan dan penganalisaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan melalui: a. identifikasi; b. inventarisasi; c. penelitian; d. evaluasi; e. kesimpulan; dan f. pencatatan. (3) Penyajian data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dalam bentuk data dan informasi. (4) Penyebaran data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat dilakukan melalui: a. media cetak; dan/atau b. media elektronik. (5) Penyimpanan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat dilakukan secara manual dan elektronik.

(1) Selain badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), kegiatan bongkar muat barang tertentu dapat dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional hanya untuk kegiatan bongkar muat barang tertentu untuk kapal yang dioperasikannya. (2) Kegiatan bongkar muat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan oleh perusahaan angkutan laut, izin usahanya melekat pada izin usaha pokoknya.

(3) Barang tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi barang: a. milik penumpang; b. curah cair yang dibongkar atau dimuat yang dilakukan melalui pipa; c. curah kering yang dibongkar atau dimuat melalui conveyor atau sejenisnya; dan d. yang diangkut di atas kendaraan melalui kapal Ro- Ro. (4) Perusahaan angkutan laut nasional dapat melakukan bongkar muat semua jenis barang apabila di pelabuhan tersebut tidak terdapat perusahaan bongkar muat barang. (5) Perusahaan angkutan laut nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memiliki kapal yang dilengkapi dengan peralatan bongkar muat barang dan tenaga ahli. (6) Perusahaan angkutan laut nasional yang melakukan kegiatan bongkar muat wajib melaporkan realisasi kegiatan bongkar muat barang di suatu pelabuhan kepada Gubernur dan Penyelenggara Pelabuhan.

(1) Tata cara tetap pelaksanaan dan prosedur pelayanan kapal dan barang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal. (2) Keputusan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak Peraturan Menteri ditetapkan.

Bagi perusahaan bongkar muat yang telah menjalankan kegiatan usahanya, wajib menyesuaikan perizinannya sesuai Peraturan Menteri ini dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkannya Peraturan Menteri ini.

Direktur Jenderal melakukan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini.

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, maka Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 14 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang Dari dan Ke Kapal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 42 Tahun 2008, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 November 2014 MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, IGNASIUS JONAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 November 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, YASONNA H. LAOLY