Peraturan Menteri Nomor pm6 Tahun 2013 tentang JENIS, STRUKTUR, DAN GOLONGAN TARIF JASA KEPELABUHANAN

Dalam Peraturan Menteri, ini yang dimaksud dengan:

1. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi. www.djpp.kemenkumham.go.id

2. Pelabuhan Laut adalah pelabuhan yang dapat digunakan untuk melayani kegiatan angkutan laut dan/atau angkutan penyeberangan yang terletak di laut atau di sungai.

3. Terminal adalah fasilitas pelabuhan yang terdiri atas kolam sandar dan tempat kapal bersandar atau tambat, tempat penumpukan, tempat menunggu dan naik turun penumpang, dan/atau tempat bongkar muat barang.

4. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun, yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga angin atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.

5. Barang adalah semua jenis komoditi termasuk hewan yang dibongkar/dimuat dari dan ke kapal.

6. Badan Usaha Pelabuhan yang selanjutnya disingkat BUP adalah badan usaha yang kegiatan usahanya khusus di bidang pengusahaan terminal dan fasilitas pelabuhan lainnya.

7. Menteri adalah Menteri Perhubungan.

8. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

(1) Jenis tarif pelayanan jasa kepelabuhanan merupakan suatu pungutan atas setiap pelayanan yang diberikan oleh Otoritas Pelabuhan, Unit Penyelenggara Pelabuhan, dan BUP kepada pengguna jasa kepelabuhanan. (2) Jenis tarif pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas: a. tarif pelayanan jasa kapal; b. tarif pelayanan jasa barang; c. tarif pelayanan jasa penumpang; dan d. tarif pelayanan jasa terkait dengan kepelabuhanan.

(1) Tarif pelayanan jasa kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a terdiri atas: a. tarif pelayanan jasa labuh; b. tarif pelayanan jasa pemanduan; www.djpp.kemenkumham.go.id

c. tarif pelayanan jasa penundaan; d. tarif pelayanan jasa tambat; e. tarif pelayanan jasa penggunaan alur pelayaran; dan f. tarif pelayanan jasa kepil (mooring services). (2) Tarif pelayanan jasa barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b terdiri atas: a. tarif jasa barang umum di terminal serbaguna (multi purpose terminal); b. tarif pelayanan jasa peti kemas di terminal peti kemas; c. tarif pelayanan jasa barang curah cair di terminal curah cair; d. tarif pelayanan jasa curah kering di terminal curah kering; e. tarif pelayanan jasa kendaraan di terminal kendaraan (car terminal); f. tarif pelayanan jasa bongkar muat barang di terminal terapung; g. tarif pelayanan jasa petikemas di terminal daratan (dry port); h. tarif pelayanan bongkar muat kendaraan dan barang secara Ro- Ro (Roll On-Roll Off) di terminal Ro-Ro. (3) Tarif pelayanan jasa penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c terdiri atas pas penumpang dan barang bawaan penumpang.

Jenis tarif pelayanan jasa terkait dengan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, terdiri atas: a. tarif pelayanan fasilitas penampungan limbah; b. tarif pelayanan depo petikemas; c. tarif pelayanan pergudangan; d. tarif pelayanan jasa pembersihan dan pemeliharaan gedung kantor; e. tarif pelayanan instalasi air bersih; f. tarif pelayanan instalasi listrik; g. tarif pelayanan pengisian air tawar dan minyak; h. tarif pelayanan penyediaan perkantoran untuk kepentingan pengguna jasa pelabuhan; i. tarif pelayanan penyediaan fasilitas gudang pendingin; j. tarif pelayanan perawatan dan perbaikan kapal; www.djpp.kemenkumham.go.id

k. tarif pelayanan pengemasan dan pelabelan; l. tarif pelayanan fumigasi dan pembersihan/perbaikan kontainer; m. tarif pelayanan angkutan umum dari dan ke pelabuhan; n. tarif pelayanan tempat tunggu kendaraan bermotor; o. tarif pelayanan kegiatan industri tertentu; p. tarif pelayanan kegiatan perdagangan; q. tarif pelayanan kegiatan penyediaan tempat bermain dan rekreasi; r. tarif pelayanan jasa periklanan; s. tarif pelayanan jasa perhotelan, restoran, pariwisata, pos dan telekomunikasi; t. tarif pelayanan jasa alat; u. tarif tanda masuk (pas) pelabuhan; v. tarif pemungutan sampah kolam; w. tarif pelayanan kendaraan dan barang secara Ro-Ro (Roll On-Roll Off); y. tarif inter terminal transfer; z. tarif hi-co scan; aa. tarif hi-co scan with behandle; bb. tarif biaya penumpukan plus gerakan ekstra (stack awal); cc. tarif batal transaksi; dd. tarif after closing time; ee. tarif administrasi IT System untuk e-payment; ff. tarif pindah lokasi penumpukan (PLP); gg. tarif over stack tambat kapal; dan hh. tarif trucking (dari stock file ke conveyor).

Struktur tarif pelayanan jasa kepelabuhanan merupakan kerangka tarif dikaitkan dengan tatanan waktu dan satuan ukuran dari setiap jenis pelayanan jasa kepelabuhanan dalam 1 (satu) paket pungutan.

Kerangka tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, pada setiap jenis pelayanan jasa kepelabuhanan terdiri atas: www.djpp.kemenkumham.go.id

a. tarif pelayanan jasa kapal dibedakan untuk kapal angkutan laut dalam negeri dan luar negeri, meliputi:

1. tarif pelayanan jasa labuh;
2. tarif pelayanan jasa pemanduan, terdiri dari: a) melayani pemanduan kapal di perairan wajib pandu; b) melayani pemanduan kapal di perairan pandu luar biasa; dan c) melayani pemanduan kapal di luar batas perairan wajib pandu dan perairan pandu luar biasa.
3. tarif pelayanan jasa penundaan, terdiri dari: a) di dalam daerah perairan pelabuhan; dan b) di luar daerah perairan pelabuhan.
4. tarif pelayanan jasa tambat, terdiri dari: a) tambatan dermaga; b) tambatan breasting dolphin/pelampung; dan c) tambatan pinggiran tallud.
5. tarif pelayanan jasa penggunaan alur pelayaran; dan
6. tarif pelayanan jasa kepil (mooring services). b. tarif pelayanan jasa barang dibedakan untuk kegiatan ekspor dan impor serta antarpulau meliputi:
7. tarif pelayanan jasa barang umum di terminal serbaguna (multi purpose terminal), terdiri atas kegiatan: a) dermaga; b) stevedoring; c) cargodoring; d) penumpukan; e) monitoring/supervisi; f) stripping/stuffing; g) receiving/delivery; dan h) cleaning.
8. tarif pelayanan jasa petikemas di terminal peti kemas terdiri atas kegiatan: a) operasi kapal terdiri dari:

1. dermaga; www.djpp.kemenkumham.go.id

2. stevedoring;

3. haulage/trucking menumpuk ke lapangan atau sebaliknya;

4. shifting;

5. buka/tutup palka; dan 6) kegiatan operasi kapal lainnya. b) operasi lapangan terdiri dari:

6. penumpukan;

7. lift on/lift off;

8. gerakan ekstra;

9. relokasi angsur; dan 5) kegiatan operasi lapangan lainnya. c) operasi container freight station terdiri dari:

10. stripping/stuffing;

11. penumpukan;

12. penerimaan/penyerahan; dan 4) kegiatan operasi container freight station lainnya.

3. tarif pelayanan jasa barang curah cair di terminal curah cair terdiri atas kegiatan: a) operasi kapal terdiri dari:

1. dermaga;
2. plugging/unplugging (flexible hose);
3. pipa;
4. pompa;
5. pemanas;
6. monitoring/supervise;
7. cleaning; dan 8) trucking. b) operasi lapangan terdiri dari:
8. penumpukan (tangki);
9. pengisian dari tangki ke truck tangki;
10. pembongkaran dari truck ke tangki; dan 4) pemanas. www.djpp.kemenkumham.go.id

4. tarif pelayanan jasa curah kering di terminal curah kering terdiri atas kegiatan: a) operasi kapal terdiri dari:

1. dermaga;
2. conveyor/pipa/excavator/grab;
3. plugging/unplugging;
4. monitoring/supervise;
5. pompa;
6. ramp door/moveable bridge;
7. hooper;
8. trimming; dan 9) cleaning. b) operasi lapangan terdiri dari:
9. penumpukan (stock pile);
10. bagging/unbagging;
11. hooper;
12. trimming; dan 5) bongkar/muat dari/ke truck.

5. tarif pelayanan jasa kendaraan di terminal kendaraan (car terminal) terdiri atas kegiatan: a) dermaga; b) penumpukan; c) flat bed on tire; d) stevedoring; e) perencanaan lapangan; f) monitoring/supervise; g) cleaning; h) car wash; i) minor repair; j) teknologi informasi; k) glosing; l) receiving/delivery; m) pas tiket masuk cargo; www.djpp.kemenkumham.go.id

n) painting; o) tug master; dan p) labeling. 6. tarif pelayanan alih muat barang dari kapal ke kapal pada terminal terapung terdiri atas kegiatan: a) bongkar muat; b) mooring master; c) persewaan fender; d) hose; e) oil spill response; f) surveyor; g) incident oil spill response; h) ship chandler; i) penanganan limbah kapal; j) service boat; dan k) blending muatan. 7. tarif pelayanan jasa petikemas di terminal daratan (dry port) terdiri atas kegiatan: a) operasi lapangan; b) pelayanan pergudangan; dan c) pelayanan penerimaan/penyerahan. 8. tarif pelayanan di terminal Ro-Ro, terdiri atas kegiatan: a) dermaga b) naik/turun kendaraan; c) penumpukan/penyimpanan di lapangan; dan d) timbangan. c. tarif pelayanan penumpang di terminal penumpang adalah kegiatan pengunaan ruang tunggu.

Tatanan waktu dan satuan ukuran dari setiap jenis pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ditetapkan sebagai berikut: www.djpp.kemenkumham.go.id

a. pelayanan jasa kapal terdiri atas:

1. labuh, dihitung berdasarkan ukuran kapal dalam Gross Tonnage (GT) dengan satuan GT per kunjungan kapal;
2. pemanduan, dihitung berdasarkan ukuran kapal yang dipandu dalam Gross Tonnage (GT) dengan satuan GT per gerakan dikaitkan dengan jarak pemanduan dan tingkat resiko;
3. penundaan, dihitung berdasarkan kelompok ukuran kapal yang ditunda dalam Gross Tonnage (GT) dengan satuan GT per jam;
4. tambat, dihitung berdasarkan ukuran kapal dalam Gross Tonnage (GT) dengan satuan GT per etmal;
5. penggunaan alur-pelayaran, dihitung berdasarkan ukuran kapal dalam Gross Tonnage (GT) dengan satuan GT per sekali lewat;
6. kepil, dihitung berdasarkan kelompok ukuran kapal yang dikepil dalam Gross Tonnage (GT) dengan satuan GT per kegiatan;
7. pelayanan tambahan terdiri atas: a) biaya administrasi nota dihitung berdasarkan satuan per nota; dan b) biaya administrasi IT System untuk e-payment dihitung berdasarkan satuan per nota. b. pelayanan jasa barang terdiri atas:
8. pelayanan jasa barang umum di terminal serbaguna (multi purpose terminal): a) jasa dermaga, dihitung berdasarkan:

1. satuan per untuk barang umum;

2. satuan per box per hari untuk peti kemas;

3. satuan per ton/m3/ekor per hari untuk hewan;

4. satuan per ton/m3 ton/kilo liter per hari untuk curah cair;

5. satuan per ton/m3 per hari untuk curah kering; dan 6) satuan per unit/m3 per hari untuk kendaraan. b) jasa stevedoring, dihitung berdasarkan:

6. satuan per ton/m3 per pelayanan untuk barang umum;

7. satuan per box per pelayanan untuk peti kemas;

8. satuan per ton/m3/ekor per pelayanan untuk hewan;

9. satuan per ton/m3 ton/kilo liter per Pelayanan untuk curah cair; www.djpp.kemenkumham.go.id

10. satuan per ton/m3 per pelayanan untuk curah kering; dan 6) satuan per unit/m3 per pelayanan untuk kendaraan. c) jasa cargodoring, dihitung berdasarkan:

11. satuan per ton/m3 per pelayanan untuk barang umum;

12. satuan per box per pelayanan untuk peti kemas;

13. satuan per ton/m3/ekor per pelayanan untuk hewan;

14. satuan per ton/m3 ton/kilo liter per pelayanan untuk curah cair;

15. satuan per ton/m3 per pelayanan untuk curah kering; dan 6) satuan per unit/m3 per pelayanan untuk kendaraan. d) jasa monitoring/supervisi, dihitung berdasarkan satuan per unit/kegiatan per jam; e) jasa stripping/stuffing, dihitung berdasarkan:

16. satuan per ton/m3 per pelayanan untuk barang pecah (breakbulk) dan curah kering;

17. satuan per ton/m3/ekor per pelayanan untuk hewan; dan 3) satuan per unit/m3 per pelayanan untuk kendaraan. f) jasa receiving/delivery, dihitung berdasarkan:

18. satuan per ton/m3 per pelayanan untuk barang umum;

19. satuan per box per pelayanan untuk petikemas;

20. satuan per ton/m3/ekor per pelayanan untuk hewan;

21. satuan per ton/m3 ton/kilo liter per pelayanan untuk curah cair;

22. satuan per ton/m3 per pelayanan untuk curah kering; dan 6) satuan per unit/m3 per pelayanan untuk kendaraan. g) jasa cleaning, dihitung berdasarkan satuan per ton/m3/box/ekor/kilo liter/unit per pelayanan; www.djpp.kemenkumham.go.id

h) jasa pelayanan tambahan terdiri atas:

1. biaya administrasi nota dihitung berdasarkan satuan per nota;
2. biaya inter terminal transfer dihitung berdasarkan satuan per ton/m3/box/unit;
3. biaya stack awal (biaya penumpukan plus gerakan ekstra) dihitung berdasarkan satuan per ton/ m3/box/unit;
4. biaya administrasi IT System untuk e-payment dihitung berdasarkan satuan per nota;
5. biaya haulage dihitung berdasarkan satuan per ton/ m3/unit/box;
6. biaya monitoring/supervisi, dihitung berdasarkan satuan per ton/m3/unit/ box/ekor per kegiatan; dan 7) biaya site office dihitung berdasarkan satuan per m2/unit/box.

2. pelayanan jasa peti kemas di terminal peti kemas, terdiri atas: a) kegiatan operasi kapal, terdiri atas:

1. dermaga, dihitung berdasarkan satuan per ton/m3/box/unit per kunjungan;

2. stevedoring, dihitung berdasarkan satuan per ton/m3/box/unit per kunjungan;

3. haulage/trucking, dihitung berdasarkan satuan per ton/m3/box/unit per kunjungan;

4. shifting, dihitung berdasarkan satuan per ton/m3/box/unit per kunjungan;

5. buka/tutup palka, dihitung berdasarkan satuan per unit per kunjungan; dan 6) lift on/lift off, dihitung berdasarkan satuan per ton/m3/box/unit per kunjungan. b) kegiatan operasi lapangan, terdiri atas:

6. penumpukan, dihitung berdasarkan satuan per ton/m3/box/unit per hari;

7. lift on/lift off, dihitung berdasarkan satuan per ton/m3/box/unit per pelayanan; www.djpp.kemenkumham.go.id

8. gerakan ekstra, dihitung berdasarkan satuan per ton/m3/box/unit per pelayanan;

9. relokasi, dihitung berdasarkan satuan per ton/m3/box/unit per pelayanan; dan 5) angsur, dihitung berdasarkan satuan per ton/m3/box/unit per pelayanan. b) kegiatan operasi container freight station, terdiri atas:

10. stripping/stuffing, dihitung berdasarkan satuan per ton/m3/ unit per pelayanan;

11. penumpukan, dihitung berdasarkan satuan per ton/m3/box/unit per hari; dan 3) penerimaan/penyerahan, dihitung berdasarkan satuan per ton/m3/box/unit per pelayanan. c) kegiatan pelayanan tambahan, terdiri atas:

12. biaya administrasi nota dihitung berdasarkan satuan per nota;

13. biaya inter terminal transfer dihitung berdasarkan satuan per ton/m3/box/ unit;

14. biaya SPP (Surat Penyerahan Petikemas), dihitung berdasarkan satuan per box;

15. biaya kartu ekspor dihitung berdasarkan satuan per box;

16. biaya hi-co scan dihitung berdasarkan satuan per box;

17. biaya hi-co scan with behandle dihitung berdasarkan satuan per ton/m3/unit/ box;

18. biaya stack awal (biaya penumpukan plus gerakan ekstra) dihitung berdasarkan satuan per ton/m3/unit/box;

19. biaya batal transaksi dihitung berdasarkan satuan per ton/m3/unit/ box;

20. biaya after closing time dihitung berdasarkan satuan per ton/m3/unit/ box;

21. biaya administrasi IT System untuk e-payment dihitung berdasarkan satuan per nota; www.djpp.kemenkumham.go.id

22. biaya PLP (Pindah Lokasi Penumpukan) dihitung berdasarkan satuan per ton/m3/ unit/box;

23. biaya site office dihitung berdasarkan satuan per m2/unit/box;

24. biaya monitoring/supervisi, dihitung berdasarkan satuan per ton/m3/unit/box per kegiatan.

3. pelayanan jasa barang curah cair di terminal curah cair, terdiri atas: a) dermaga, dihitung berdasarkan satuan per ton/m3 ton/kilo liter; b) penumpukan (tangki), dihitung berdasarkan satuan per ton/m3 ton/kilo liter per hari; c) plugging/unplugging (flexible hose), dihitung berdasarkan satuan per kegiatan per kapal; d) monitoring/supervisi, dihitung berdasarkan satuan per ton/m3 ton/kilo liter per kegiatan; e) pipa, dihitung berdasarkan satuan per ton/m3 ton/kilo liter per kegiatan per jam; f) pemanas, dihitung berdasarkan satuan per ton/m3 ton/kilo liter per jam; g) pompa, dihitung berdasarkan satuan per ton/m3 ton/kilo liter per kegiatan per jam; h) cleaning, dihitung berdasarkan satuan per ton/m3/kilo liter per kegiatan; i) trucking, dihitung berdasarkan satuan per ton/m3 ton/kilo liter; dan j) pelayanan tambahan terdiri atas:

1. biaya administrasi nota dihitung berdasarkan satuan per nota;
2. biaya administrasi IT System untuk e-payment dihitung berdasarkan satuan per nota;
3. biaya transfer dihitung berdasarkan satuan per ton/m3 ton/kilo liter; dan 4) biaya monitoring/supervisi, dihitung berdasarkan satuan per ton/m3 ton/kilo liter per kegiatan.

4. pelayanan jasa curah kering di terminal curah kering terdiri atas: www.djpp.kemenkumham.go.id

a) dermaga, dihitung berdasarkan satuan per ton/m3 ton/kilo liter; b) penumpukan (stock pile), dihitung berdasarkan satuan per ton/m3 ton/kilo liter per hari; c) conveyor/pipa/excavator/grab, dihitung berdasarkan satuan per ton/m3; d) plugging/unplugging, dihitung berdasarkan satuan per kegiatan per pelayanan; e) monitoring/supervisi, dihitung berdasarkan satuan per kegiatan per jam; f) pompa, dihitung berdasarkan satuan per ton/m3 ton per kegiatan per jam; g) ramp door/moveable bridge, dihitung berdasarkan satuan per kegiatan; h) hooper, dihitung berdasarkan satuan per ton/m3; i) trimming, dihitung berdasarkan satuan per kegiatan; j) bagging, dihitung berdasarkan satuan per ton/karung; k) cleaning, dihitung berdasarkan satuan per kegiatan; l) trucking, dihitung berdasarkan satuan per ton/m3 ton; m) pelayanan tambahan terdiri atas:

1. biaya administrasi nota dihitung berdasarkan satuan per nota;
2. biaya administrasi IT System untuk e-payment dihitung berdasarkan satuan per nota;
3. biaya transfer dihitung berdasarkan satuan per ton/m3 ton; dan 4) biaya monitoring/supervisi, dihitung berdasarkan satuan per ton/m3 ton per kegiatan.

5. pelayanan jasa kendaraan di terminal kendaraan (car terminal), terdiri dari: a) dermaga, dihitung berdasarkan satuan per ton/m3/unit; b) penumpukan, dihitung berdasarkan satuan per ton/m3/unit per hari; c) flat bed on tire/alat bantu mekanis, dihitung berdasarkan satuan per unit; www.djpp.kemenkumham.go.id

d) stevedoring, dihitung berdasarkan satuan per ton/m3/unit; e) perencanaan lapangan, dihitung berdasarkan satuan per ton/m3/unit; f) monitoring/supervisi, dihitung berdasarkan satuan per ton/m3/unit per jam per kegiatan; g) cleaning, dihitung berdasarkan satuan per ton/m3/kegiatan; h) car wash, dihitung berdasarkan satuan per unit; i) repair, dihitung berdasarkan satuan per ton/m3/unit; j) teknologi informasi, dihitung berdasarkan satuan per kilo karakter/unit; k) glossing, dihitung berdasarkan satuan per unit; l) receiving/delivery, dihitung berdasarkan satuan per ton/m3/unit; m) pas, dihitung berdasarkan satuan per unit; n) painting, dihitung berdasarkan satuan per unit; o) tug master, dihitung berdasarkan satuan per kegiatan; dan p) labeling, dihitung berdasarkan satuan per unit. q) pelayanan tambahan terdiri atas:

1. biaya administrasi nota dihitung berdasarkan satuan per nota; dan 2) biaya administrasi IT System untuk e-payment dihitung berdasarkan satuan per nota.

6. pelayanan alih muat barang dari kapal ke kapal di terminal terapung terdiri atas: a) bongkar muat dihitung berdasarkan satuan per ton/m3, ton/kilo liter; b) mooring master dihitung berdasarkan kegiatan per satuan waktu; c) persewaan fender dihitung berdasarkan satuan unit per kegiatan; d) hose dihitung berdasarkan satuan unit per kegiatan; e) oil spill response dihitung berdasarkan satuan unit per kegiatan; www.djpp.kemenkumham.go.id

f) surveyor berdasarkan satuan unit per kegiatan; g) incident oil spill response berdasarkan satuan unit per kegiatan/waktu; h) ship chandler berdasarkan satuan per unit; i) penanganan limbah kapal berdasarkan satuan per ton/m3, ton/kilo liter; j) service boat berdasarkan satuan unit per kegiatan/gerakan/hari/penumpang; dan k) blending muatan berdasarkan satuan ton/m3, ton/kilo liter. 7. pelayanan jasa petikemas di terminal daratan (dry port), terdiri atas: a) pelayanan operasi lapangan, dihitung berdasarkan satuan per ton/m3/box/unit per kegiatan/jam/hari; b) pelayanan pergudangan, dihitung berdasarkan satuan per ton/m3/box/unit per kegiatan/hari; c) pelayanan penerimaan/penyerahan, dihitung berdasarkan satuan per ton/m3/box/unit per kegiatan; d) pelayanan tambahan terdiri atas:

1. biaya administrasi nota dihitung berdasarkan satuan per nota;

2. biaya SPP (Surat Penyerahan Petikemas), dihitung berdasarkan satuan per box;

3. biaya kartu ekspor dihitung berdasarkan satuan per box;

4. biaya hi-co scan dihitung berdasarkan satuan per box;

5. biaya hi-co scan with behandle dihitung berdasarkan satuan per ton/m3/unit/box;

6. biaya stack awal (biaya penumpukan plus gerakan ekstra) dihitung berdasarkan satuan per ton/m3/unit/box;

7. biaya batal transaksi dihitung berdasarkan satuan per ton/m3/unit/box;

8. biaya administrasi IT System untuk e-payment dihitung berdasarkan satuan per nota;

9. biaya site office dihitung berdasarkan satuan per m2/unit/box; dan www.djpp.kemenkumham.go.id

10. biaya monitoring/supervisi, dihitung berdasarkan satuan per ton/m3/unit/box per kegiatan.

8. tarif pelayanan bongkar muat kendaraan dan barang secara Ro-Ro (Roll on-Roll off) di terminal Ro-Ro, terdiri atas: a) dermaga, dihitung berdasarkan satuan per ton/m3/unit; b) penumpukan, dihitung berdasarkan satuan per ton/m3/unit per hari; c) stevedoring, dihitung berdasarkan satuan per ton/m3/unit; d) perencanaan lapangan, dihitung berdasarkan satuan per ton/m3/unit; e) monitoring/supervisi, dihitung berdasarkan satuan per ton/m3/unit per jam per kegiatan; f) pelayanan tambahan terdiri atas:

1. biaya administrasi nota dihitung berdasarkan satuan per nota; dan 2) biaya administrasi IT System untuk e-payment dihitung berdasarkan satuan per nota. c. pelayanan jasa penumpang, dihitung berdasarkan satuan per penumpang per pelayanan pada ruang tunggu. d. pelayanan jasa kepelabuhanan lainnya, terdiri atas:

1. pelayanan fasilitas penampungan limbah, dihitung berdasarkan satuan per ton/m3, ton/kilo liter per kegiatan;

2. pelayanan depo petikemas, dihitung berdasarkan satuan per ton/m3/box/unit per kegiatan/jam/ hari;

3. pelayanan pergudangan, dihitung berdasarkan satuan per ton/m3/box/unit per kegiatan/hari;

4. pelayanan jasa pembersihan dan pemeliharaan gedung kantor dihitung berdasarkan satuan per ton/m3;

5. pelayanan instalasi air bersih dihitung berdasarkan satuan per ton/m3, ton/kilo liter;

6. pelayanan instalasi listrik dihitung berdasarkan satuan per KWH;

7. pelayanan pengisian air tawar dan minyak satuan per ton/m3, ton/kilo liter/unit; www.djpp.kemenkumham.go.id

8. pelayanan penyediaan perkantoran untuk kepentingan pengguna jasa pelabuhan dihitung berdasarkan satuan per m2/unit per hari/ bulan/tahun;

9. pelayanan penyediaan fasilitas gudang pendingin, dihitung berdasarkan satuan per ton/ m3/box/unit per jam/hari;

10. pelayanan perawatan dan perbaikan kapal dihitung berdasarkan satuan per unit;

11. pelayanan pengemasan dan pelabelan dihitung berdasarkan satuan per unit;

12. pelayanan fumigasi dan pembersihan/perbaikan kontainer dihitung berdasarkan satuan per box/ unit per kegiatan;

13. pelayanan angkutan umum dari dan ke pelabuhan dihitung berdasarkan satuan per penumpang/ kendaraan;

14. pelayanan tempat tunggu kendaraan bermotor dihitung berdasarkan satuan per unit/per jam/hari;

15. pelayanan kegiatan industri tertentu dihitung berdasarkan satuan per m2/kegiatan;

16. pelayanan kegiatan perdagangan dihitung berdasarkan satuan per ton/m3/box/m2/unit per kegiatan;

17. pelayanan kegiatan penyediaan tempat bermain dan rekreasi dihitung berdasarkan satuan per orang/kendaraan per jam/hari/bulan;

18. pelayanan jasa periklanan dihitung berdasarkan satuan per m2/unit/kegiatan per hari/bulan/ tahun;

19. pelayanan jasa perhotelan, restoran, pariwisata, pos dan telekomunikasi dihitung berdasarkan satuan per orang/unit per hari/bulan/tahun;

20. pelayanan jasa alat, dihitung berdasarkan satuan per unit/kegiatan per jam/hari/bulan/tahun;

21. pelayanan tanda masuk (pas) pelabuhan dihitung berdasarkan satuan orang atau jenis/kapasitas kendaraan per sekali masuk atau per satuan waktu;

22. pelayanan pemungutan sampah kolam dihitung berdasarkan satuan per ton/m3, ton/kilo liter per kegiatan; dan

23. pelayanan barang bawaan penumpang kapal angkutan laut dihitung berdasarkan satuan per Kg/m3 per kegiatan.

(1) Golongan tarif pelayanan jasa kepelabuhanan merupakan penggolongan tarif yang ditetapkan berdasarkan jenis pelayanan, fasilitas, dan peralatan yang tersedia di terminal. (2) Golongan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan jenis pelayanan pada terminal: a. serbaguna (multi purpose); b. petikemas; c. curah cair; d. curah kering; e. kendaraan; f. terapung; g. pelabuhan daratan (dry port); dan h. ro-ro.

(1) Tarif pelayanan jasa kapal yang melakukan kegiatan angkutan laut dalam negeri dikenakan tarif jasa kepelabuhanan dalam mata uang Rupiah (Rp). (2) Tarif pelayanan jasa kapal yang melakukan kegiatan angkutan laut luar negeri dikenakan tarif jasa kepelabuhanan dalam mata uang Dollar Amerika Serikat (US $). (3) Tarif pelayanan jasa barang dan tarif pelayanan jasa di terminal untuk kegiatan antar pulau dikenakan tarif jasa kepelabuhanan dalam mata uang Rupiah (Rp). (4) Tarif pelayanan jasa barang dan tarif pelayanan jasa di terminal untuk kegiatan ekspor dan impor dikenakan tarif jasa kepelabuhanan dalam mata uang Dollar Amerika Serikat (US $). (5) Tarif pelayanan jasa penumpang dalam negeri dan luar negeri dikenakan tarif jasa kepelabuhanan dalam mata uang Rupiah (Rp).

(1) Tarif pelayanan jasa labuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a angka 1) dikenakan kepada kapal yang berlabuh pada kolam pelabuhan yang dibangun dan dipelihara oleh BUP. (2) Tarif pelayanan jasa penggunaan alur-pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a angka 5) dikenakan kepada kapal yang menggunakan alur-pelayaran yang dibangun, dipelihara, dan www.djpp.kemenkumham.go.id

dioperasikan oleh BUP.

(1) Kapal angkutan laut berbendera INDONESIA: a. yang melakukan kegiatan angkutan laut dalam negeri yang mengangkut barang muatan ekspor impor atau muatan barang dari luar negeri atau sebaliknya, terhadap pelayanan di pelabuhan dalam negeri dikenakan tarif jasa kepelabuhanan luar negeri; dan b. yang melakukan kegiatan angkutan laut dari pelabuhan dalam negeri ke pelabuhan dalam negeri lainnya yang tidak mengangkut barang muatan ekspor impor atau sebaliknya, terhadap pelayanan di pelabuhan dalam negeri lainnya dikenakan tarif jasa kepelabuhanan dalam negeri. (2) Kapal asing yang melakukan kegiatan angkutan laut luar negeri ditetapkan tarif pelayanan jasa kepelabuhanan dalam tarif jasa kepelabuhanan luar negeri. (3) Kapal asing yang melakukan kegiatan lain yang tidak termasuk kegiatan mengangkut penumpang dan/atau barang dalam kegiatan angkutan laut dalam negeri dikenai tarif jasa kapal angkutan laut luar negeri.

(1) Besaran tarif jasa kepelabuhanan dapat ditetapkan secara paket. (2) Besaran tarif jasa kepelabuhanan bagi kapal pelayaran rakyat diberikan keringanan oleh BUP secara langsung. (3) Pemberian keringanan (discount/reduksi), tarif diferensiasi, tarif progresif, tarif reward, dan penalty diberikan oleh BUP secara langsung. (4) Terhadap kegiatan tertentu, jenis pelayanan jasa kepelabuhanan yang berlaku dapat dikenakan tarif diskon atau sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah). (5) Kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas: a. kegiatan kenegaraan; b. kegiatan search and rescue, bencana alam, dan bantuan kemanusiaan; c. kegiatan untuk kepentingan umum dan sosial yang tidak bersifat komersial; dan d. kegiatan lain yang dianggap strategis oleh Menteri. (6) Permintaan keringanan tarif untuk kegiatan tertentu sebagaimana pada ayat (4) diajukan oleh Instansi Pemerintah kepada BUP. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Penetapan besaran tarif jasa kepelabuhanan pada terminal yang pelayanan jasanya diberikan oleh Otoritas Pelabuhan ditetapkan dengan PERATURAN PEMERINTAH dengan tetap berpedoman pada berdasarkan jenis, struktur, dan golongan tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan ini. (2) Penetapan besaran tarif jasa kepelabuhanan pada pelabuhan yang diselenggarakan oleh unit penyelenggara pelabuhan yang dibentuk oleh pemerintah ditetapkan dengan PERATURAN PEMERINTAH dengan tetap berpedoman pada berdasarkan jenis, struktur, dan golongan tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan ini. (3) Penetapan besaran tarif jasa kepelabuhanan pada pelabuhan yang diselenggarakan oleh unit penyelenggara pelabuhan yang dibentuk oleh pemerintah provinsi ditetapkan dengan peraturan daerah provinsi dengan tetap berpedoman pada berdasarkan jenis, struktur, dan golongan tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan ini. (4) Penetapan besaran tarif jasa kepelabuhanan pada pelabuhan yang diselenggarakan oleh unit penyelenggara pelabuhan yang dibentuk oleh pemerintah kabupaten/kota ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota dengan tetap berpedoman pada berdasarkan jenis, struktur, dan golongan tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan ini. (5) Penetapan besaran tarif pelayanan jasa kepelabuhanan pada terminal yang pelayanan jasanya diusahakan oleh BUP ditetapkan oleh BUP berdasarkan jenis, struktur, dan golongan tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan ini.

(1) Penetapan besaran tarif jasa kepelabuhanan oleh BUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5), bagi terminal sejenis yang pengusahaan jasa kepelabuhanannya dilakukan oleh 1 (satu) BUP dalam 1 (satu) pelabuhan, sebelum ditetapkan oleh BUP harus dikonsultasikan kepada Menteri. (2) Besaran tarif jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. tarif pelayanan jasa kapal:

1. labuh; www.djpp.kemenkumham.go.id

2. pandu 3) tunda;

3. tambat;

4. penggunaan alur-pelayaran; dan 6) kepil. b. tarif pelayanan jasa barang di terminal:

5. serbaguna (multi purpose);

6. petikemas;

7. curah cair;

8. curah kering;

9. terapung;

10. kendaraan;

11. daratan (dry port); dan 8) ro-ro.

Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut: a. BUP menyusun konsep usulan tarif dengan memperhatikan kepentingan pelayanan umum, peningkatan mutu pelayanan jasa, kepentingan pemakai jasa, peningkatan kelancaran pelayanan jasa, pengembalian biaya dan pengembangan usaha, dilengkapi dengan data dukung sebagai berikut:

1. hasil perhitungan biaya pokok, perbandingan tarif yang berlaku dengan biaya pokok, kualitas pelayanan yang diberikan dan dapat dilengkapi dengan data tarif yang berlaku di pelabuhan laut baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri yang mempunyai jenis dan tingkat pelayanan yang relatif sama;

2. telaahan dan justifikasi usulan kenaikan tarif terhadap beban pengguna jasa;

3. penerapan Service Level Agreement (SLA), Service Level Guarantee (SLG), dan Standar Kinerja Pelayanan Operasional Pelabuhan; dan 4) masukan dan tanggapan pengguna jasa; b. konsep usulan besaran tarif pelayanan jasa kapal, tarif pelayanan jasa barang yang disusun oleh BUP sebelum dikonsultasikan kepada Menteri terlebih dahulu diinformasikan kepada asosiasi pengguna jasa kepelabuhanan setempat, yaitu:

4. untuk tarif pelayanan jasa kapal kepada INSA; dan www.djpp.kemenkumham.go.id

5. untuk tarif pelayanan jasa barang kepada GPEI, GINSI, dan ALFI/ILFA. c. selanjutnya BUP menyampaikan secara tertulis usulan besaran tarif kepada Menteri disertai data pendukung secara lengkap sebagaimana tersebut pada huruf a; d. usulan tarif sebagaimana tersebut pada huruf c, dibahas oleh unit kerja terkait di lingkungan Kementerian Perhubungan bersama BUP; e. berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana tersebut pada huruf d, Menteri memberikan arahan dan pertimbangan secara tertulis kepada BUP dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya usulan lengkap dari BUP; f. apabila dalam jangka waktu yang ditetapkan belum ada arahan dan pertimbangan secara tertulis dari Menteri sebagaimana ditetapkan pada huruf e, BUP dapat MENETAPKAN besaran tarif sesuai hasil kesepakatan dengan pengguna jasa; g. BUP dalam MENETAPKAN besaran tarif pelayanan masing-masing jenis jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5), wajib memperhatikan arahan dan pertimbangan Menteri; h. besaran tarif pelayanan jasa kapal dan pelayanan jasa barang di terminal yang telah ditetapkan oleh BUP dilaporkan kepada Menteri.

(1) Besaran tarif pelayanan jasa penumpang pada pelabuhan yang pengusahaan jasa kepelabuhanannya dilakukan oleh 1 (satu) BUP, ditetapkan oleh BUP tanpa harus dikonsultasikan kepada Menteri. (2) Besaran tarif pelayanan jasa penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Menteri dengan melampirkan: a. hasil perhitungan biaya pokok, perbandingan tarif yang berlaku dengan biaya pokok, kualitas pelayanan yang diberikan dan dapat dilengkapi dengan data tarif yang berlaku di pelabuhan laut baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri yang mempunyai jenis dan tingkat pelayanan yang relatif sama; dan b. telaahan dan justifikasi usulan kenaikan tarif terhadap beban pengguna jasa.

(1) Penetapan besaran tarif jasa kepelabuhanan oleh BUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5), bagi terminal sejenis yang pengusahaan jasa kepelabuhanannya dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) BUP dalam 1 (satu) pelabuhan, ditetapkan oleh BUP tanpa harus dikonsultasikan kepada Menteri. (2) Besaran tarif jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat www.djpp.kemenkumham.go.id

(1), dilaporkan kepada Menteri dengan melampirkan: a. hasil perhitungan biaya pokok, perbandingan tarif yang berlaku dengan biaya pokok, kualitas pelayanan yang diberikan dan dapat dilengkapi dengan data tarif yang berlaku di pelabuhan laut baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri yang mempunyai jenis dan tingkat pelayanan yang relatif sama; b. telaahan dan justifikasi usulan kenaikan tarif terhadap beban pengguna jasa; dan c. penerapan Service Level Agreement (SLA), Service Level Guarantee (SLG), dan Standar Kinerja Pelayanan Operasional Pelabuhan.

BUP dalam menyusun perhitungan besaran tarif pelayanan jasa kapal, pelayanan jasa barang, pelayanan jasa penumpang, dan pelayanan jasa di terminal BUP berpedoman pada formulasi perhitungan tarif pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

(1) Besaran tarif masing-masing jasa kepelabuhanan yang ditetapkan oleh BUP berlaku untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun. (2) Besaran tarif untuk pelayanan kapal luar negeri dan pelayanan jasa barang ekspor/impor yang akan ditetapkan oleh BUP dengan mempertimbangkan tarif pelayanan jasa sejenis yang berlaku di negara-negara ASEAN dan pelabuhan-pelabuhan negara lainnya.

(1) Besaran tarif untuk pelayanan kapal tramper ditetapkan sebesar 150% dari kapal liner. (2) Terhadap barang berbahaya atau barang menganggu sesuai dengan klasifikasi tingkat bahaya dari barang yang bersangkutan menurut International Maritime Organization (IMO) yang memerlukan penanganan khusus dikenakan tambahan tarif. (3) Terhadap petikemas yang memerlukan penanganan khusus seperti flat track, opentop, openside, petikemas rusak dan lain-lain yang memerlukan penanganan khusus dikenakan tambahan tarif sesuai dengan tingkat kesulitan pelayanan yang diberikan.

www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) BUP wajib memenuhi standar kinerja operasional (Level of Services/LS) yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal. (2) Pengawasan penerapan besaran tarif jasa kepelabuhanan, pemenuhan standar kinerja operasional (Level of Services/LS), dan persaingan usaha dilakukan oleh Otoritas Pelabuhan.

Direktur Jenderal melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri Perhubungan ini.

Pada saat Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku: a. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 50 Tahun 2003 tentang Jenis, Struktur, dan Golongan Tarif Pelayanan Jasa Kepelabuhanan Untuk Pelabuhan Laut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 72 Tahun 2005; dan b. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 39 Tahun 2004 tentang Mekanisme Penetapan Tarif dan Formulasi Perhitungan Tarif Pelayanan Jasa Kepelabuhanan Pada Pelabuhan Yang Diselenggarakan Oleh Badan Usaha Pelabuhan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. www.djpp.kemenkumham.go.id

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Perhubungan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 Februari 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Februari 2013 MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

E.E. MANGINDAAN

www.djpp.kemenkumham.go.id