Pasal 12

(1) Besaran tarif jasa kepelabuhanan dapat ditetapkan secara paket. (2) Besaran tarif jasa kepelabuhanan bagi kapal pelayaran rakyat diberikan keringanan oleh BUP secara langsung. (3) Pemberian keringanan (discount/reduksi), tarif diferensiasi, tarif progresif, tarif reward, dan penalty diberikan oleh BUP secara langsung. (4) Terhadap kegiatan tertentu, jenis pelayanan jasa kepelabuhanan yang berlaku dapat dikenakan tarif diskon atau sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah). (5) Kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas: a. kegiatan kenegaraan; b. kegiatan search and rescue, bencana alam, dan bantuan kemanusiaan; c. kegiatan untuk kepentingan umum dan sosial yang tidak bersifat komersial; dan d. kegiatan lain yang dianggap strategis oleh Menteri. (6) Permintaan keringanan tarif untuk kegiatan tertentu sebagaimana pada ayat (4) diajukan oleh Instansi Pemerintah kepada BUP. www.djpp.kemenkumham.go.id