Pasal 14

(1) Penetapan besaran tarif jasa kepelabuhanan oleh BUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5), bagi terminal sejenis yang pengusahaan jasa kepelabuhanannya dilakukan oleh 1 (satu) BUP dalam 1 (satu) pelabuhan, sebelum ditetapkan oleh BUP harus dikonsultasikan kepada Menteri. (2) Besaran tarif jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. tarif pelayanan jasa kapal:

1. labuh; www.djpp.kemenkumham.go.id

2. pandu 3) tunda;

3. tambat;

4. penggunaan alur-pelayaran; dan 6) kepil. b. tarif pelayanan jasa barang di terminal:

5. serbaguna (multi purpose);

6. petikemas;

7. curah cair;

8. curah kering;

9. terapung;

10. kendaraan;

11. daratan (dry port); dan 8) ro-ro.