Permenhub No. 3 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Terkait dengan Angkutan di Perairan - JDIH BPK
- Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7003);
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia di bidang usaha jasa terkait dengan angkutan di perairan yang profesional, kompeten, disiplin, dan bertanggung jawab serta memenuhi standar nasional dan internasional, perlu mengatur mengenai pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia di bidang usaha jasa terkait dengan angkutan di perairan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Terkait dengan Angkutan di Perairan; MENTER! PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Mengingat Menimbang PERATURAN MENTER! PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 3 TAHUN 2026 TENT ANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 59 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA JASA TERKAIT DENGAN ANGKUTAN DI PERAIRAN
Pasal 3 (1) Kegiatan Usaha Bongkar Muat Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a merupakan kegiatan usaha yang bergerak dalam bidang bongkar muat barang dari dan ke Kapal di Pelabuhan. (2) Kegiatan Usaha Bongkar Muat Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dari Kapal ke Kapal (ship to ship transfer). (3) Kegiatan Usaha Bongkar Muat Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh pelaksana kegiatan bongkar muat yang terdiri atas: a. perusahaan bongkar muat; b. perusahaan angkutan laut nasional; dan c. Badan Usaha Pelabuhan yang telah memperoleh Konsesi. 1. Ketentuan ayat (4) dan ayat (8) Pasal 3 diubah, serta ayat (7) dihapus, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut: Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Terkait dengan Angkutan di Perairan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 778) diubah sebagai berikut: PERATURAN MENTER! PERHUBUNGAN TENT ANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! PERHUBUNGAN NOMOR PM 59 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA JASA TERKAIT DENGAN ANGKUTAN DI PERAIRAN. MEMUTUSKAN: Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643); 5. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 141); 6. Peraturan Presiden Nomor 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 369); 7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 815);
Menetapkan
Pasal 3A (1) Tenaga kerja bongkar muat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) harus memiliki kompetensi di bidang bongkar muat yang dibuktikan dengan: a. sertifikat kompetensi; b. sertifikat pelatihan; dan/ atau c. surat keterangan pengalaman kerja di bidang bongkar muat. (2) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Sertifikat pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku dalam hal belum ditetapkan standar kompetensi kerja nasional. (4) Surat keterangan pengalaman kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berlaku selama 2 (dua) tahun. (5) Sertifikat kompetensi dan sertifikat pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berlaku di setiap Pelabuhan. (6) Surat keterangan pengalaman kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berlaku pada: a. Pelabuhan pengumpan lokal; dan b. Pelabuhan pengumpan regional. (7) Badan usaha penyedia tenaga kerja bongkar muat wajib melakukan peningkatan kompetensi terhadap tenaga kerja bongkar muat. (8) Biaya peningkatan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan tanggung jawab badan usaha. 2. Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 3A sehingga berbunyi sebagai berikut: (4) Perusahaan bongkar muat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, wajib bekerja sama dengan: a. Penyelenggara Pelabuhan; atau b. Badan Usaha Pelabuhan yang telah memperoleh Konsesi. (5) Perusahaan bongkar muat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat melakukan kegiatan bongkar muat barang di Terminal multipurpose dan konvensional. (6) Kegiatan bongkar muat barang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksariakan dengan menggunakan peralatan bongkar muat dan/atau tenaga kerja bongkar muat. (7) Dihapus. (8) Penyelenggaraan tenaga kerja bongkar muat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 132A (1) Sertifikat kompetensi tenaga kerja bongkar muat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A ayat (1) huruf a dan sumber daya manusia Usaha Jasa Terkait dengan Angkutan di Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1) huruf a diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi. (2) Lembaga sertifikasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan: a. memperoleh rekomendasi dari Direktur Jenderal; 5. Di antara Pasal 132 dan Pasal 133 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 132A, Pasal 132B, Pasal 132C, dan Pasal 132D sehingga berbunyi sebagai berikut: BABXXA PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI TENAGA KERJA BONGKAR MUAT DAN SUMBER DAYA MANUSIA USAHA JASA TERKAIT DENGAN ANGKUTAN DI PERAIRAN 4. Di antara BAB XX dan BAB XXI disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB XXA sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 132 (1) Sumber daya manusia pada Perusahaan Usaha Jasa Terkait dengan Angkutan di Perairan selain tenaga kerja bongkar muat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A harus memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan: a. sertifikat kompetensi; dan/ atau b. sertifikat pelatihan. (2) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Sertifikat pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku dalam hal belum ditetapkan standar kompetensi kerja nasional. (4) Sertifikat pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf b diberikan berdasarkan standar pelatihan yang ditetapkan oleh unit kerja yang mempunyai tugas menyelenggarakan pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang transportasi. (5) Perusahaan Usaha Jasa Terkait dengan Angkutan di Perairan wajib melakukan peningkatan kompetensi terhadap sumber daya manusia. (6) Biaya peningkatan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan tanggung jawab perusahaan. (7) Ketentuan ayat (1) sampai dengan ayat (6) dikecualikan bagi perusahaan keagenan awak kapal. 3. Ketentuan Pasal 132 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
(4) (3) (2) Pasal 132B Sertifikat pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1) huruf b diterbitkan oleh lembaga pelatihan yang terdiri atas: a. Pemerintah Pusat; b. Pemerintah Daerah; atau c. badan hukum Indonesia. Lembaga pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal. Persetujuan dari Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah memenuhi persyaratan: a. standar kompetensi lulusan; b. standar isi; c. standar proses; d. standar penilaian; e. standar tenaga pendidik dan tenaga kependidikan; f. standar sarana dan prasarana; g. standar pengelolaan; dan h. standar pembiayaan. Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk: [ a. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pada lembaga pelatihan Usaha Jasa Terkait dengan Angkutan di Perairan; b. perubahan dan/atau penambahan program pelatihan pada lembaga pelatihan U~aha Jasa Terkait dengan Angkutan di Perairan; ~an c. perpanjangan penyelenggaraan pendi1ikan dan pelatihan pada lembaga pelatihan Us[aha Jasa Terkait dengan Angkutan di Perairan. (1) b. memiliki lisensi; dan c. terdaftar pada Direktorat J enderal. (3) Rekomendasi sebagaimana pada ayat (2) huruf a digunakan untuk: a. penerbitan lisensi sebagai lembaga sertifikasi profesi; b. persetujuan perubahan dan/atau penambahan skema sertifikasi lembaga sertifikasi p~ofesi atau termasuk perubahan ruang lingkup lisensi lembaga sertifikasi profesi; dan/ atau I c. perpanjangan lisensi lembaga sertifikJsi profesi. (4) Dalam rangka pemberian rekomendasi se~agaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Direktu~ Jenderal membentuk tim yang terdiri atas Direktorat Jenderal dan unit kerja yang mempuny~i tugas menyelenggarakan pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang transportasi. (5) Tugas dan susunan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.
Pasal 132D (1) Direktur Jenderal melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga sertifikasi profesi dan lembaga pelatihan yang terdaftar pada Direktorat Jenderal setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan. (2) Dalam melakukan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal membentuk tim yang terdiri atas Direktorat Jenderal dan unit kerja yang mempunyai tugas menyelenggarakan pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang transportasi. Pasal 132C Lembaga sertifikasi profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132A dan/ atau lembaga pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132B harus melaporkan pelaksanaan kegiatan uji kompetensi dan/atau pelatihan kepada Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak UJI kompetensi dan/atau pelatihan selesai dilaksanakan. (5) Dalam rangka memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal membentuk tim yang terdiri atas Direktorat Jenderal dan unit kerja yang mempunyai tugas menyelenggarakan pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang transportasi. (6) Tugas dan susunan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal. (7) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
Pasal II 1. Lembaga sertifikasi profesi tenaga kerja bongkar muat dan lembaga sertifikasi profesi sumber daya manusia di bidang usaha jasa terkait dengan angkutan di perairan yang telah ada sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, wajib mendaftar kepada Direktorat Jenderal paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Menteri ini m ulai berlaku. 2. Lembaga pelatihan tenaga kerja bongkar muat dan lembaga pelatihan sumber daya manusia di bidang Usaha Jasa Terkait dengan Angkutan di Perairan yang telah ada sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, wajib mendaftar kepada Direktorat Jenderal paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku. 3. Sertifikat pelatihan tenaga kerja bongkar muat dan sertifikat pelatihan sumber daya manusia di bidang usaha jasa terkait dengan angkutan di perairan yang telah dikeluarkan sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, dinyatakan tetap berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku. 4. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
BERITA NEGARA REPUB IK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 171 DHAHANA PUTRA ttd. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 Maret 20T6 DIREKTUR JENDERAL I PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM EPUBLIK INDONESIA, DUDY PURWAGANDHI ttd. MENTER! PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Februari 2026 Agar ~etiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundFgan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam B rita Negara Republik Indonesia.
Konsideran (Menimbang & Mengingat)
PERATURAN MENTER! PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 3 TAHUN 2026 TENT ANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 59 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA JASA TERKAIT DENGAN ANGKUTAN DI PERAIRAN
Pasal 3 (1) Kegiatan Usaha Bongkar Muat Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a merupakan kegiatan usaha yang bergerak dalam bidang bongkar muat barang dari dan ke Kapal di Pelabuhan. (2) Kegiatan Usaha Bongkar Muat Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dari Kapal ke Kapal (ship to ship transfer). (3) Kegiatan Usaha Bongkar Muat Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh pelaksana kegiatan bongkar muat yang terdiri atas: a. perusahaan bongkar muat; b. perusahaan angkutan laut nasional; dan c. Badan Usaha Pelabuhan yang telah memperoleh Konsesi. 1. Ketentuan ayat (4) dan ayat (8) Pasal 3 diubah, serta ayat (7) dihapus, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut: Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Terkait dengan Angkutan di Perairan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 778) diubah sebagai berikut: PERATURAN MENTER! PERHUBUNGAN TENT ANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! PERHUBUNGAN NOMOR PM 59 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA JASA TERKAIT DENGAN ANGKUTAN DI PERAIRAN.
Menimbang PERATURAN MENTER! PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 3 TAHUN 2026 TENT ANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 59 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA JASA TERKAIT DENGAN ANGKUTAN DI PERAIRAN
Pasal 3 (1) Kegiatan Usaha Bongkar Muat Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a merupakan kegiatan usaha yang bergerak dalam bidang bongkar muat barang dari dan ke Kapal di Pelabuhan. (2) Kegiatan Usaha Bongkar Muat Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dari Kapal ke Kapal (ship to ship transfer). (3) Kegiatan Usaha Bongkar Muat Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh pelaksana kegiatan bongkar muat yang terdiri atas: a. perusahaan bongkar muat; b. perusahaan angkutan laut nasional; dan c. Badan Usaha Pelabuhan yang telah memperoleh Konsesi. 1. Ketentuan ayat (4) dan ayat (8) Pasal 3 diubah, serta ayat (7) dihapus, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut: Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Terkait dengan Angkutan di Perairan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 778) diubah sebagai berikut: PERATURAN MENTER! PERHUBUNGAN TENT ANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! PERHUBUNGAN NOMOR PM 59 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA JASA TERKAIT DENGAN ANGKUTAN DI PERAIRAN.
