Peraturan Menteri Nomor 53 Tahun 2014 tentang PENGELOLAAN NAMA DOMAIN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Nama Domain adalah alamat internet penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.

2. Subdomain adalah alamat internet yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu, merupakan turunan dari Nama Domain yang dikelola oleh pengguna Nama Domain terkait.

3. Pengelolaan Nama Domain adalah proses pengelolaan, pengoperasian, dan pemeliharaan Nama Domain yang diselenggarakan oleh masing – masing Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional INDONESIA sesuai dengan kewenangannya.

4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

5. Registri Nama Domain adalah penyelenggara yang bertanggung jawab dalam melakukan pengelolaan, pengoperasian, dan pemeliharaan Pengelolaan Sistem Elektronik.

6. Registrar Nama Domain mil.id adalah Panglima Tentara Nasional INDONESIA, yang dapat menyediakan jasa pendaftaran Nama Domain bagi satuan kerja di lingkungan Tentara Nasional INDONESIA.

7. Pengguna Nama Domain mil.id adalah satuan kerja di lingkungan Tentara Nasional INDONESIA yang mengajukan pendaftaran untuk penggunaan Nama Domain kepada Registrar Nama Domain mil.id.

8. Pengguna Nama Domain di lingkungan Kementerian Pertahanan adalah satuan kerja di lingkungan Kementerian Pertahanan.

Maksud dan tujuan Peraturan Menteri ini untuk memberikan kepastian hukum dalam Pengelolaan Nama Domain di masing-masing Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional INDONESIA sesuai dengan kewenangannya.

(1) Dalam pengelolaan Nama Domain di lingkungan Kementerian Pertahanan, Menteri menunjuk : a. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan sebagai Pengelola Administrasi Nama Domain di lingkungan Kementerian Pertahanan; dan b. Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian Pertahanan sebagai Pengelola Teknis Nama Domain di lingkungan Kementerian Pertahanan.

(2) Pengelolaan Nama Domain di lingkungan Kementerian Pertahanan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Menteri mendelegasikan pengelolaan Nama Domain di lingkungan Tentara Nasional INDONESIA kepada Panglima Tentara Nasional INDONESIA sebagai Registrar Nama Domain mil.id. (2) Panglima Tentara Nasional INDONESIA dapat menunjuk satuan kerja di bawah lingkungan Tentara Nasional INDONESIA untuk mengelola Nama Domain mil.id. (3) Satuan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bekerja sama dengan Registri Nama Domain tingkat tinggi kode negara INDONESIA. (4) Pengelolaan Nama Domain mil.id mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Pengguna Nama Domain mil.id wajib anggota TNI atau PNS di lingkungan TNI yang dibuktikan dengan Kartu Identitas yang sah sesuai Ketentuan peraturan perundang-undangan. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan penggunaan nama domain mil.id diatur dengan peraturan Panglima Tentara Nasional INDONESIA.

Proses pengelolaan di lingkungan Kementerian Pertahanan meliputi: a. menyiapkan rumusan kebijakan pengelolaan Nama Domain dan Subdomain; b. menyediakan dan mengoperasikan sistem pendaftaran Nama Domain dan Subdomain. c. melakukan proses pendaftaran Nama Domain dan Subdomain baru; d. melakukan proses pemeliharaan Nama Domain dan Subdomain; e. melakukan pengelolaan teknis nama Nama Domain dan Subdomain; f. mengusulkan penghapusan Nama Domain dan Subdomain di lingkungan Kementerian Pertahanan; dan g. menyiapkan, mengoperasikan dan mengelola sistem elektronik serta infrastruktur pendukung terkait dengan pengelolaan nama domain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Proses pengelolaan di lingkungan Tentara Nasional INDONESIA meliputi: a. menyiapkan rumusan kebijakan pengelolaan Nama Domain .mil.id;

b. menyediakan dan mengoperasikan sistem pendaftaran Nama Domain .mil.id. c. melakukan proses pendaftaran Nama Domain baru .mil.id; d. melakukan proses pemeliharaan Nama Domain .mil.id; e. melakukan pengelolaan teknis Nama Domain sebagai registrar .mil.id; f. mengaktifkan atau menonaktifkan Nama Domain .mil.id berdasarkan keputusan yang telah ditetapkan dan berlaku ; g. menyiapkan, mengoperasikan dan mengelola sistem elektronik serta infrastruktur pendukung yang dibutuhkan terkait dengan pengelolaan nama domain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan h. melakukan proses resolusi perselisihan Nama Domain.

Pengoperasian sistem Nama Domain meliputi : a. Sistem Nama Domain serta semua fasilitas pendukungnya wajib berada dalam wilayah Republik INDONESIA; dan b. Alamat Protokol Internet (IP) wajib menggunakan alamat internet yang dialokasikan untuk instansi penyelenggara negara Republik INDONESIA. c. Nama Server bagi Nama Domain di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Republik INDONESIA wajib menggunakan Nama Domain dengan Domain Tingkat Tinggi .id.

(1) Pemeliharaan Nama Domain meliputi pemeliharaan sistem elektronik, sarana penyimpanan informasi elektronik dan sarana pendukung lain terkait pengelolaan nama domain. (2) Pemeliharaan Nama Domain sebagai mana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pengelola Nama Domain.

(1) Ketentuan mengenai Pengelolaan Nama Domain di lingkungan Kementerian Pertahanan diatur dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan. (2) Ketentuan mengenai Pengelolaan Nama Domain di lingkungan Tentara Nasional INDONESIA diatur dengan Peraturan Panglima Tentara Nasional INDONESIA.

(1) Pengguna Nama Domain bertanggung jawab terhadap penggunaan Nama Domain yang didaftarkan atas nama dirinya. (2) Pengguna Nama Domain dapat mengelola Subdomain sesuai kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Dalam hal terjadi perubahan data Pengguna Nama Domain di lingkungan Kementerian Pertahanan, maka Pengguna Nama Domain wajib memberitahukan kepada Pengelola Nama Domain instansi penyelenggara negara. (4) Dalam hal terjadi perubahan data Pengguna Nama Subdomain di lingkungan Kementerian Pertahanan, maka Pengguna Nama Subdomain wajib memberitahukan kepada Pengelola Nama Domain di lingkungan Kementerian Pertahanan. (5) Dalam hal terjadi perubahan data Penggunaan Nama Domain mil.id, maka Pengguna Nama Domain wajib memberitahukan kepada Registrar Nama Domain mil.id.

(1) Penyelesaian perselisihan Nama Domain di lingkungan Kementerian Pertahanan dilakukan oleh Pengelola administrasi Nama Domain di lingkungan Kementerian Pertahanan. (2) Penyelesaian perselisihan Nama Domain mil.id di satuan jajaran Tentara Nasional INDONESIA dilakukan oleh Pengelola Nama Domain mil.id.

(1) Pengelola Nama Domain di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Registrar Nama Domain mil.id agar menyampaikan laporan secara berkala maupun secara insidensial hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan dibidang tugas dan fungsinya kepada Menteri. (2) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

(3) Laporan insidensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sesuai kebutuhan.

(1) Pengelola Nama Domain di lingkungan Kementerian Pertahanan menyampaikan laporan hasil evaluasi saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsi kepada pengelola Nama Domain instansi penyelenggara negara. (2) Registrar Nama Domain mil.id menyampaikan laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Registri Nama Domain tingkat tinggi kode negara INDONESIA sesuai kebijakan dan ketentuan yang berlaku. (3) Laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.

Menteri berwenang melakukan pengawasan terhadap Pengelolaan Nama Domain di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional INDONESIA.

Segala pendanaan yang diakibatkan dari Pengelolaan Nama Domain di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional INDONESIA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan pada anggaran Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional INDONESIA.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Oktober 2014 MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA, PURNOMO YUSGIANTORO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 Oktober 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN