Peraturan Menteri Nomor 50 Tahun 2014 tentang TATA CARA PELAKSANAAN ALIH STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

Dalam Peraturan Menteri Pertahanan ini yang dimaksud dengan:

1. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disingkat Kemhan adalah Kementerian yang melaksanakan fungsi pemerintah di bidang pertahanan.

2. Tentara Nasional INDONESIA yang selanjutnya disingkat TNI adalah adalah Komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan Negara.

3. Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

4. Tanah adalah tanah milik negara yang berada dalam penguasaan Kemhan dan TNI.

5. Bangunan adalah bangunan milik negara yang berada dalam penguasaan Kemhan dan TNI.

6. Alih status penggunaan adalah pengalihan penguasaan dan penggunaan BMN baik fisik maupun administrasi dari Pengguna Barang di lingkungan Kemhan dan TNI kepada Pengguna Barang di lingkungan Kementerian/Lembaga lainnya.

7. Penghapusan adalah tindakan menghapus BMN dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna BMN di lingkungan Kemhan dan TNI dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas BMN yang berada dalam penguasaannya.

8. Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara, yang selanjutnya disingkat SIMAK-BMN adalah subsistem dari Sistem Akuntansi Instansi yang merupakan serangkaian prosedur yang saling berhubungan untuk mengolah dokumen sumber dalam rangka menghasilkan informasi untuk penyusunan neraca dan laporan BMN serta laporan manajerial lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

9. Kementerian Negara yang selanjutnya disebut Kementerian adalah perangkat Pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.

10. Lembaga adalah organisasi non Kementerian Negara dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945 atau Peraturan Perundang-undangan lainnya.

11. Pengelola Barang adalah Menteri Keuangan sebagai pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan BMN.

12. Pengguna Barang adalah Menteri Pertahanan sebagai pejabat yang berwenang atas penggunaan BMN di lingkungan Kemhan dan TNI.

13. Kuasa Pengguna Barang yang selanjutnya disingkat KPB adalah pejabat di lingkungan Kemhan dan TNI yang ditunjuk oleh Menteri Pertahanan untuk menggunakan BMN yang berada dalam penguasaannya masing-masing, di lingkungan Kemhan dijabat oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan, dan di lingkungan TNI dijabat oleh Panglima TNI.

14. Pembantu Pengguna Barang - Eselon I yang selanjutnya disingkat PPB-EI adalah pejabat di lingkungan TNI yang ditunjuk oleh Panglima TNI untuk menggunakan BMN yang berada dalam penguasaannya masing-masing, di tiap-tiap Angkatan dijabat oleh Kepala Staf Angkatan.

15. Pembantu Pengguna Barang - Wilayah yang selanjutnya disingkat PPB-W adalah pejabat di lingkungan Kemhan dan TNI yang ditunjuk oleh KPB atau PPB-EI untuk menggunakan BMN yang berada dalam penguasaannya masing-masing, di lingkungan Kemhan dijabat oleh Karoum Setjen Kemhan, dan dilingkungan TNI dijabat oleh Panglima/Komandan Kotama, Gubernur, Ka Balakpus, dan pejabat lainnya yang setingkat.

16. Pengguna Barang lainnya adalah pejabat di Kementerian/Lembaga Negara lainnya yang berwenang atas penggunaan BMN di lingkungannya.

17. Daftar Barang Pengguna adalah daftar yang memuat data BMN yang berada dalam penguasaan Pengguna Barang.

18. Daftar Barang Kuasa Pengguna yang selanjutnya disingkat DBKP adalah daftar yang memuat data BMN yang berada dalam penguasaan Kuasa Pengguna Barang.

19. Daftar Barang Pembantu Pengguna – Eselon I yang selanjutnya disingkat DBPP-EI adalah daftar yang memuat data BMN yang berada dalam penguasaan Pembantu PPB – EI.

20. Daftar Barang Pembantu Pengguna - Wilayah yang selanjutnya disingkat DBPP-W adalah daftar yang memuat data BMN yang berada dalam penguasaan PPB-W.

21. Tim Peneliti adalah Tim yang ditugaskan untuk melakukan penelitian fisik dan administrasi, serta menilai kelayakan pengalihan status penggunaan BMN berupa tanah dan/atau bangunan di lingkungan Kemhan dan TNI kepada Pengguna Barang di lingkungan Kementerian/Lembaga lainnya.

22. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pertahanan.

(1) Tanah dan/atau bangunan yang dapat dialihkan status penggunaannya kepada Kementerian atau Lembaga Negara lainnya adalah tanah dan/atau bangunan yang status penggunaannya ada pada Kemhan dan TNI.

(2) Pengalihan status penggunaan BMN tidak dapat dilakukan terhadap tanah dan/atau bangunan yang digunakan untuk kepentingan tugas pokok Kemhan dan TNI. (3) Pengalihan status penggunaan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan persetujuan dari Pengelola Barang.

(1) Alih status penggunaan Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan dilaksanakan dengan pertimbangan: a. tanah dan/atau bangunan digunakan diluar kepentingan pertahanan negara oleh Kementerian/Lembaga lainnya dan tidak memungkinkan digunakan kembali oleh Kemhan dan TNI; dan b. untuk membebaskan Pengguna Barang dan/atau KPB dari tanggung jawab administrasi dan fisik. (2) Alih status penggunaan tanah dan/atau bangunan dilaksanakan setelah dilakukan kajian berdasarkan: a. aspek teknis, antara lain ketidaksesuaian penggunaan BMN dengan tugas pokok dan fungsi Kemhan dan/atau TNI dan tidak memungkinkan digunakan kembali oleh Kemhan dan TNI; b. aspek ekonomis, antara lain keuntungan dan kerugian apabila asset dipertahankan sebagai BMN pada Kemhan dan/atau TNI; dan c. aspek yuridis, antara lain:

1. peraturan perundang-undangan yang terkait; dan
2. status tanah dan/atau bangunan. (3) Seluruh biaya yang diperlukan dalam rangka perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan pengakhiran alih status penggunaan BMN Kemhan dan TNI dibebankan kepada Kementerian/Lembaga yang menerima pengalihan status penggunaan BMN.

(1) Pihak yang dapat melaksanakan pengalihan status penggunaan tanah dan/atau bangunan di lingkungan Kemhan dan TNI adalah Pengguna Barang. (2) Penerima pengalihan status penggunaan tanah dan/atau bangunan adalah Pengguna Barang di lingkungan Kementerian/Lembaga Negara lainnya.

Tanah dan/atau bangunan yang dapat dialihkan status penggunaannya kepada Kementerian atau Lembaga Negara lainnya adalah tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2), dan Pasal 3 ayat (1) huruf a.

PPB-W membentuk tim aset internal yang terdiri dari unsur teknis, hukum dan pengamanan serta unsur terkait lainnya untuk menyiapkan bahan administrasi yang diperlukan antara lain data dan dokumen pendukung sebagai berikut: a. data tanah dan/atau bangunan yang akan dialih statuskan penggunaannya, memuat:

1. data tanah, antara lain bukti kepemilikan, lokasi, luas, status dan asal perolehan, nilai perolehan tanah, penggunaan, peruntukan sesuai tata ruang wilayah setempat, dan tidak dalam keadaan bermasalah/sengketa; dan
2. data bangunan, antara lain klasifikasi, jenis, tipe dan luas, konstruksi, tahun pembuatan, status dan penggunaan, dan taksiran nilai bangunan berdasarkan kondisi dan harga satuan bangunan pemerintah di daerah setempat pada tahun berjalan; b. dokumen pendukung antara lain:
3. dokumen tanah, terdiri dari: a) sertifikat tanah; b) gambar situasi termasuk lokasi, luas dan batas-batas tanah; c) Kartu Identitas Barang (KIB) SIMAK BMN; dan d) keterangan tentang tanah dalam keadaan tidak sengketa dari Camat/Pejabat daerah setempat.
4. dokumen bangunan, antara lain: a) Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) atau Kartu Identitas Barang (KIB) SIMAK BMN; dan b) gambar kondisi bangunan.
5. surat pernyataan kesediaan menerima pengalihan BMN dari calon Pengguna Barang lainnya.

(1) Permohonan alih status penggunaan BMN diajukan secara berjenjang kepada Pengguna Barang disertai pertimbangan dan bahan administrasi yang diperlukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. (2) Pengguna Barang secara fungsional dilaksanakan oleh Dirjen Kuathan Kemhan membentuk dan menugaskan Tim Peneliti untuk melakukan penelitian fisik dan administrasi atas kelayakan alih status penggunaan BMN yang diajukan oleh KPB. (3) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengguna Barang memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan alih status penggunaan BMN. (4) Dalam hal usulan tidak disetujui, Pengguna Barang memberitahukan penolakan tersebut kepada KPB disertai alasannya. (5) Dalam hal usulan disetujui, Pengguna Barang mengajukan permohonan alih status penggunaan BMN kepada Pengelola Barang disertai pertimbangan dan bahan administrasi yang diperlukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

(1) Dalam hal permohonan alih status penggunaan BMN tidak disetujui oleh Pengelola Barang, Pengguna Barang memberitahukan penolakan tersebut kepada KPB disertai alasannya dan melampirkan salinan surat penolakan dari Pengelola Barang. (2) Dalam hal permohonan alih status penggunaan BMN disetujui oleh Pengelola Barang, Pengguna Barang melaksanakan serah terima BMN kepada Pengguna Barang di Kementerian/Lembaga Negara lainnya yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima dan ditandatangani oleh kedua belah pihak diatas materai cukup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Berdasarkan Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Pengguna Barang melakukan penghapusan BMN dari daftar barang Kemhan dan TNI dengan menerbitkan keputusan penghapusan BMN.

(2) Berdasarkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengguna Barang, KPB, PPB-E1, dan PPB-W melakukan penghapusan BMN dari daftar barang masing-masing dan mencatat perubahan atau pengurangan BMN pada Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) SIMAK BMN.

(1) Pelaksanaan alih status penggunaan BMN dilaporkan secara berjenjang kepada Pengguna Barang dengan disertai 1 (satu) rangkap asli dan 1 (satu) rangkap salinan Berita Acara Serah Terima BMN. (2) Pengguna Barang menyampaikan laporan pelaksanaan alih status penggunaan dan penghapusan BMN paling lama 1 (satu) bulan sejak keputusan Penghapusan BMN ditandatangani dengan melampirkan keputusan Penghapusan BMN dan Berita Acara Serah Terima.

Menteri selaku Pengguna Barang berwenang: a. MENETAPKAN kebijakan umum alih status penggunaan BMN di lingkungan Kemhan dan TNI; b. mengajukan usulan alih status penggunaan BMN kepada Pengelola Barang; c. MENETAPKAN keputusan pelaksanaan alih status penggunaan BMN berdasarkan surat persetujuan dari Pengelola Barang; d. melaksanakan serah terima BMN dengan Pengguna Barang lainnya dan menandatangani Berita Acara Serah Terima, atau melimpahkan wewenang tersebut kepada KPB, PPB-E1, atau PPB-W melalui keputusan pelaksanaan; e. melaporkan pelaksanaan alih status penggunaan BMN kepada Pengelola Barang; dan f. melaksanakan pengawasan dan pengendalian.

(1) Panglima TNI selaku KPB di lingkungan TNI berwenang: a. MENETAPKAN kebijakan teknis alih status penggunaan BMN di lingkungan TNI; b. meneliti dan melaksanakan proses administrasi alih status penggunaan BMN yang diusulkan oleh PPB-EI; c. mengajukan usulan alih status penggunaan BMN kepada Pengguna Barang; d. melaksanakan penghapusan BMN dari DBKP dan menerbitkan Surat Perintah pelaksanaan alih status penggunaan BMN kepada PPB-EI; e. mencatat perubahan/pengurangan BMN dalam DBKP pada Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) SIMAK BMN; f. melaporkan pelaksanaan alih status penggunaan BMN kepada Pengguna Barang; g. menyimpan salinan keputusan pengalihan status penggunaan BMN dan Berita Acara Serah Terima BMN; dan h. melaksanakan pengawasan dan pengendalian. (2) Sekjen Kemhan selaku KPB di lingkungan Kemhan berwenang: a. meneliti dan melaksanakan proses administrasi alih status penggunaan BMN yang diusulkan oleh PPB-W; b. mengajukan usulan alih status penggunaan BMN kepada Pengguna Barang; c. menerbitkan Surat Perintah pelaksanaan alih status penggunaan BMN kepada PPB-W; d. melaporkan pelaksanaan alih status penggunaan BMN kepada Pengguna Barang; dan e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian.

Kepala Staf Angkatan selaku PPB-E1 di lingkungan TNI berwenang:

a. meneliti dan melaksanakan proses administrasi alih status penggunaan BMN yang diusulkan oleh PPB-W; b. mengajukan usulan alih status penggunaan BMN yang berada dalam penguasaannya masing-masing kepada KPB; c. melaksanakan penghapusan BMN dari DBPP-E1 dan menerbitkan Surat Perintah pelaksanaan alih status penggunaan BMN kepada PPB-W; d. mencatat perubahan/pengurangan BMN dalam DBPP-E1 pada Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) SIMAK BMN; e. melaporkan pelaksanaan alih status penggunaan BMN kepada KPB; f. menyimpan salinan keputusan pengalihan status penggunaan BMN dan Berita Acara Serah Terima BMN; dan g. melaksanakan pengawasan dan pengendalian.

(1) PPB-Wdi lingkungan TNI berwenang: a. menyiapkan bahan administrasi alih status penggunaan BMN; b. mengajukan usulan alih status penggunaan BMN yang berada dalam penguasaannya kepada PPB-EI; c. melaksanakan penghapusan BMN dari DBPP-W berdasarkan surat perintah dari PPB-EI; d. mencatat perubahan/pengurangan BMN dalam DBPP-W pada Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) SIMAK BMN; e. melaporkan pelaksanaan alih status penggunaan BMN kepada PPB-EI; f. menyimpan salinan keputusan pengalihan status penggunaan BMN dan Berita Acara Serah Terima BMN; dan g. melaksanakan pengawasan dan pengendalian. (2) PPB-W di lingkungan Kemhan berwenang: a. menyiapkan bahan administrasi alih status penggunaan BMN; b. mengajukan usulan alih status penggunaan BMN yang berada dalam penguasaannya kepada KPB; c. melaksanakan penghapusan BMN dari DBKP dan DBPP-W berdasarkan surat perintah dari KPB;

d. mencatat perubahan/pengurangan BMN dalam DBKP dan DBPP- W pada Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) SIMAK BMN; e. melaporkan pelaksanaan alih status penggunaan barang kepada KPB; f. menyimpan salinan keputusan pengalihan status penggunaan BMN dan Berita Acara Serah Terima BMN; dan g. melaksanakan pengawasan dan pengendalian.

(1) Dirjen Kuathan Kemhan merumuskan kebijakan Menteri antara lain: a. membentuk dan menugaskan Tim Peneliti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2); b. menerima laporan hasil penelitian dari Tim Peneliti; c. memberikan tanggapan dan saran kepada Pengguna Barang terhadap permohonan alih status penggunaan BMN yang diajukan oleh KPB berdasarkan laporan Tim Peneliti; d. atas nama Menteri menjawab permohonan alih status penggunaan BMN yang ditolak kepada KPB disertai alasan penolakannya; e. dalam hal diperlukan, Dirjen Kuathan Kemhan menerbitkan rekomendasi kepada Kabaranahan tentang tindak lanjut permohonan alih status penggunaan kepada Pengelola Barang; dan f. melaksanakan pengawasan dan pengendalian. (2) Kabaranahan Kemhan melaksanakan kebijakan Menhan antara lain: a. menyiapkan bahan administrasi alih status penggunaan BMN; b. atas nama Menteri mengajukan usulan alih status penggunaan BMN kepada Pengelola Barang; c. menerbitkan dan mendistribusikan Keputusan Menteri tentang pelaksanaan alih status penggunaan BMN; d. melaksanakan penghapusan BMN dari Daftar Barang Pengguna; e. mencatat perubahan/pengurangan BMN dalam Daftar Barang Pengguna pada Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) SIMAK BMN;

f. atas nama Menteri melaporkan pelaksanaan alih status penggunaan BMN kepada Pengelola Barang; g. menyimpan salinan keputusan pengalihan status penggunaan BMN dan Berita Acara Serah Terima BMN; dan h. melaksanakan pengawasan dan pengendalian.

Pada saat Peraturan Menteri Pertahanan ini mulai berlaku, permohonan alih status BMN berupa tanah dan/atau bangunan yang telah diajukan kepada Pengelola Barang sebelum terbitnya Peraturan Menteri Pertahanan ini dinyatakan tetap berlaku.

Pada saat Peraturan Menteri Pertahanan ini mulai berlaku, ketentuan mengenai alih status BMN berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 09 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara di Lingkungan Departemen Peretahanan dan Tentara Nasional INDONESIA dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Oktober 2014 MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA, PURNOMO YUSGIANTORO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 Oktober 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN