Peraturan Menteri Nomor 69 Tahun 2018 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

2. Akses Arsip adalah ketersediaan arsip sebagai hasil dari kewenangan hukum dan otoritas legal serta keberadaan sarana bantu untuk mempermudah penemuan dan pemanfaatan arsip.

3. Klasifikasi Keamanan Arsip adalah kategori kerahasiaan informasi arsip berdasarkan pada tingkat keseriusan dampak yang ditimbulkannya terhadap kepentingan dan keamanan negara, masyarakat dan perorangan.

4. Klasifikasi Akses Arsip adalah kategori pembatasan akses terhadap arsip berdasarkan kewenangan penggunaan arsip terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi tertentu.

5. Pengamanan Arsip adalah program perlindungan fisik dan informasi arsip berdasarkan klasifikasi keamanannya.

6. Unit Kerja adalah satuan organisasi di Kementerian Dalam Negeri.

Sistem klasifikasi keamanan dan Akses Arsip di lingkungan Kementerian Dalam Negeri bertujuan: a. mendorong unit kerja agar memberkaskan Arsip secara tertib; b. memberikan petunjuk kepada unit kerja untuk mengamankan Arsip dan memenuhi kewenangan akses terhadap klasifikasi informasi Arsip yang telah ditetapkan; c. melindungi fisik dan informasi Arsip dari kerusakan dan kehilangan sehingga ketersediaan, keterbacaan, keutuhan, otentisitas dan reliabilitas Arsip dapat terjaga; dan d. memberikan kepastian kewenangan hak Akses Arsip sehingga dapat dicegah terjadinya penyalahgunaan Arsip oleh pihak yang tidak berhak untuk tujuan dan kepentingan yang tidak sah.

Ruang lingkup sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip di lingkungan Kementerian Dalam Negeri mencakup: a. Klasifikasi Keamanan Arsip; b. Pengamanan Arsip; dan

c. Akses Arsip.

(1) Klasifikasi Keamanan Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi: a. biasa/terbuka; b. terbatas; dan c. rahasia; (2) Klasifikasi Keamanan Arsip biasa/terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan klasifikasi informasi dari arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. (3) Klasifikasi Keamanan Arsip terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan klasifikasi informasi dari arsip yang memiliki informasi dari arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. (4) Klasifikasi Keamanan Arsip rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan klasifikasi informasi dari arsip yang memiliki informasi apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan ketertiban umum.

(1) Pengamanan Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan terhadap fisik Arsip dengan penyimpanan di ruang simpan. (2) Ruang simpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan: a. pemasangan kamera pengawas (Closed Circuit Television); b. kunci pengamanan ruangan; dan c. media simpan.

(1) Pengamanan Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menggunakan perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software). (2) Perangkat keras (hardware) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. sarana penyimpanan Arsip kovensional berupa filing cabinet/rak arsip untuk menyimpan Arsip biasa/terbuka dan terbatas, dan brankas atau lemari besi untuk Arsip rahasia dan sangat rahasia; dan b. sarana penyimpanan arsip media baru berupa lemari arsip sesuai dengan tingkat klasifikasi informasi. (3) Perangkat lunak (software) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. daftar Arsip; dan b. aplikasi pengelolaan Arsip.

(1) Akses Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dilakukan oleh Menteri, pejabat struktural, arsiparis dan pengelola Arsip sesuai dengan kewenangannya. (2) Akses Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada pegawai pada unit kerja setelah mendapatkan izin dari Menteri, pejabat struktural pada unit kerjanya, arsiparis dan/atau pengelola arsip.

Klasifikasi keamanan dan Akses Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Juli 2018

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 Agustus 2018

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA