Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik INDONESIA yang dibantu oleh wakil PRESIDEN dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945.

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

4. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Inspektorat provinsi dan Inspektorat kabupaten/kota.

5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda atau sebutan lainnya adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan, mensinergikan dan mengharmonisasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah.

9. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.

10. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah,

yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 11. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintah Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. 12. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. 13. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah. 14. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Wali kota.

(1) RKPD Tahun 2019 merupakan penjabaran dari RPJMD. (2) RKPD Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: a. rancangan kerangka ekonomi daerah; b. prioritas pembangunan daerah; dan c. rencana kerja dan pendanaan untuk batas waktu 1 (satu) tahun. (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada RKP Tahun 2019 dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

(1) Dalam hal RKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) belum ditetapkan, penyusunan RKPD Tahun 2019 mengacu pada rancangan RKP yang memuat arah kebijakan pembangunan nasional Tahun 2019. (2) Arah kebijakan pembangunan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Tahapan dan tata cara penyusunan RKPD Tahun 2019 dan RKPD perubahan Tahun 2019 berpedoman pada peraturan menteri mengenai tata cara perencanaan pembangunan daerah.

(1) Dalam hal sampai dengan bulan Juni RKP belum ditetapkan, gubernur dapat MENETAPKAN RKPD provinsi paling lambat pada Bulan Juni Tahun 2018. (2) Penetapan RKPD kabupaten/kota satu minggu setelah RKPD Provinsi ditetapkan dan/atau paling lambat pada Bulan Juni Tahun 2018.

(1) Gubernur menyampaikan peraturan gubernur mengenai RKPD provinsi Tahun 2019 kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan. (2) Penyampaian RKPD provinsi Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai bahan evaluasi penyusunan Rancangan KUA dan PPAS sebagai bahan sinkronisasi penyusunan Rancangan Perda APBD Tahun Anggaran 2019.

(1) Bupati/wali kota menyampaikan peraturan bupati/wali kota mengenai RKPD kabupaten/kota Tahun 2019 kepada gubernur melalui kepala Bappeda provinsi paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.

(2) Penyampaian RKPD kabupaten/kota Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai bahan evaluasi penyusunan evaluasi penyusunan Rancangan KUA dan PPAS sebagai bahan sinkronisasi penyusunan Rancangan Perda APBD Tahun Anggaran 2019.

(1) Pemerintah Daerah melaksanakan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam penyelenggaraan pemilihan umum Tahun 2019 yang dimuat dalam RKPD Tahun 2019. (2) Dalam hal daerah melaksanakan pemilihan kepala daerah Tahun 2018, Pemerintah Daerah tetap mencantumkan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam RKPD Tahun 2019. (3) Dalam hal daerah melaksanakan pemilihan Kepala Daerah pada Tahun 2018 dan/atau dokumen RPJMD berakhir, penyusunan RKPD Tahun 2019 mengacu pada: a. arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD, program prioritas nasional dalam RKP untuk RKPD Provinsi; b. arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD, RPJMD Provinsi, program prioritas nasional dalam RKP untuk RKPD Kabupaten/kota; dan c. Peraturan Daerah mengenai Perangkat Daerah. (4) Dalam hal daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada Tahun 2018 dan/atau Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) penyusunan RKPD Tahun 2019 dan RKPD Perubahan Tahun 2019 memperhatikan visi, misi dan program kepala daerah terpilih. (5) Dalam hal kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pada saat fasilitasi tidak perlu melampirkan gambaran konsistensi program RKPD dengan RPJMD periode berkenaan. (6) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dijadikan sebagai satu kesatuan dari kebijakan dan indikasi program prioritas dalam RPJMD Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023. (7) Dalam hal Peraturan Daerah mengenai RPJMD telah ditetapkan tetapi belum menyesuaikan dengan Peraturan Daerah mengenai Perangkat Daerah, penyusunan RKPD

berpedoman pada RPJMD berkenaan, RKP, program strategis nasional dan Peraturan Daerah mengenai perangkat daerah.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 April 2018

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 April 2018

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA