Peraturan Menteri Nomor 55-m-dag-per-9-2014 Tahun 2014 tentang KETENTUAN IMPOR BARANG BERBASIS SISTEM PENDINGIN

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Barang Berbasis Sistem Pendingin adalah barang yang dalam pengoperasiannya menggunakan sistem pendingin dan menggunakan dan/atau mengandung refrigeran sebagai media pendingin.
2. Hydrochlorofluorocarbon 22, yang selanjutnya disingkat HCFC-22 adalah senyawa kimia yang berfungsi sebagai refrigeran dan berpotensi dapat merusak molekul ozon di lapisan stratosfer.
3. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.
4. Importir Terdaftar Barang Berbasis Sistem Pendingin, yang selanjutnya disingkat IT-Barang Berbasis Sistem Pendingin adalah perusahaan yang melakukan impor Barang Berbasis Sistem Pendingin.
5. Rekomendasi adalah surat yang diterbitkan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk yang berisi penjelasan mengenai Barang Berbasis Sistem Pendingin yang akan diimpor.
6. Verifikasi atau penelusuran teknis adalah penelitian dan pemeriksaan barang impor yang dilakukan oleh surveyor.
7. Surveyor adalah perusahaan survey yang mendapat otorisasi untuk melakukan verifikasi atau penelusuran teknis barang impor.
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
9. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan.
10. Dirjen IUBTT adalah Direktur Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi, Kementerian Perindustrian.
11. Deputi KLH adalah Deputi Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup.

Barang Berbasis Sistem Pendingin yang dibatasi impornya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Barang Berbasis Sistem Pendingin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang menggunakan refrigeran HCFC-22 baik dalam keadaan terisi maupun kosong dilarang untuk diimpor mulai tanggal 1 Januari 2015.

Setiap impor Barang Berbasis Sistem Pendingin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hanya dapat dilakukan melalui pelabuhan sebagai berikut: a. Pelabuhan Belawan, Medan; b. Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta; c. Pelabuhan Merak, Cilegon; d. Pelabuhan Tanjung Mas, Semarang; e. Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya; f. Pelabuhan Soekarno Hatta, Makassar; dan g. Pelabuhan Batu Ampar, Batam.

(1) Barang Berbasis Sistem Pendingin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hanya dapat diimpor oleh perusahaan yang telah mendapat penetapan sebagai IT-Barang Berbasis Sistem Pendingin dari Menteri. (2) Menteri mendelegasikan kewenangan penerbitan penetapan sebagai IT-Barang Berbasis Sistem Pendingin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal.

(1) Untuk mendapatkan penetapan sebagai IT-Barang Berbasis Sistem Pendingin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), perusahaan harus mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan dokumen: a. fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan atau Izin Usaha Industri atau izin usaha lain yang sejenis dari instansi yang berwenang; b. fotokopi Angka Pengenal Importir (API); c. fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP); d. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); e. rekomendasi dari Deputi KLH; f. rekomendasi dari Dirjen IUBTT; dan g. surat pernyataan bermeterai cukup dari importir yang menyatakan bahwa barang yang diimpor tidak menggunakan refrigeran HCFC-22. (2) Atas permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal menerbitkan penetapan sebagai IT-Barang Berbasis Sistem Pendingin paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.

(3) Dalam hal permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lengkap dan benar, Direktur Jenderal menyampaikan pemberitahuan penolakan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima.

Penetapan sebagai IT-Barang Berbasis Sistem Pendingin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) berlaku selama 1 (satu) tahun.

(1) Pemasukan Barang Berbasis Sistem Pendingin untuk kebutuhan penduduk ke Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dari luar daerah pabean diatur sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. (2) Barang Berbasis Sistem Pendingin asal luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dikeluarkan dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas ke tempat lain dalam daerah pabean.

(1) Setiap pelaksanaan impor Barang Berbasis Sistem Pendingin oleh IT- Barang Berbasis Sistem Pendingin harus terlebih dahulu dilakukan verifikasi atau penelusuran teknis di pelabuhan muat. (2) Pelaksanaan verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Surveyor yang ditetapkan oleh Menteri.

Untuk dapat ditetapkan sebagai pelaksana verifikasi atau penelusuran teknis, Surveyor harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. memiliki Surat Izin Usaha Jasa Survey (SIUJS); b. memiliki pengalaman melaksanakan verifikasi atau penelusuran teknis barang impor paling sedikit 5 (lima) tahun; c. memiliki cabang atau perwakilan dan/atau afiliasi di luar negeri; d. memiliki jaringan untuk mendukung efektifitas pelayanan verifikasi; dan e. mempunyai rekam-jejak (track records) yang baik dalam hal pengelolaan kegiatan verifikasi atau penelusuran teknis impor.

(1) Verifikasi atau penelusuran teknis oleh Surveyor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) meliputi penelitian dan pemeriksaan terhadap data atau keterangan paling sedikit mengenai:

a. identitas (nama dan alamat) importir dan eksportir; b. jumlah/volume atau berat, jenis, spesifikasi, Pos Tarif/HS 10 (sepuluh) digit dan uraiannya; c. keterangan tempat atau negara/pelabuhan muat, dan pelabuhan tujuan; d. data atau keterangan mengenai negara asal barang; dan e. jenis refrigeran yang digunakan pada barang. (2) Surveyor memberikan tanda pemeriksaan sebagai hasil verifikasi atau penelusuran teknis impor dalam bentuk segel pada kemasan angkutan jenis Full Container Load (FCL) atau tanda pemeriksaan Surveyor dalam bentuk label pada barang atau kemasan angkutan jenis lain. (3) Hasil verifikasi atau penelusuran teknis yang telah dilakukan oleh Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam bentuk Laporan Surveyor (LS) untuk digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean dalam penyelesaian kepabeanan di bidang impor. (4) Atas pelaksanaan verifikasi atau penelusuran teknis impor Barang Berbasis Sistem Pendingin yang dilakukannya, Surveyor memungut imbalan jasa dari IT-Barang Berbasis Sistem Pendingin yang besarannya ditentukan dengan memperhatikan azas manfaat.

Kegiatan verifikasi atau penelusuran teknis impor Barang Berbasis Sistem Pendingin oleh Surveyor tidak mengurangi kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan untuk melakukan pemeriksaan pabean.

(1) IT-Barang Berbasis Sistem Pendingin wajib menyampaikan laporan secara tertulis baik merealisasikan maupun tidak merealisasikan impornya kepada Direktur Jenderal, dengan tembusan disampaikan kepada: a. Dirjen IUBTT; dan b. Deputi KLH. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap 3 (tiga) bulan sekali paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan pertama triwulan berikutnya melalui http://inatrade.kemendag.go.id.

Surveyor wajib menyampaikan:

a. rekapitulasi hasil verifikasi atau penelusuran teknis impor Barang Berbasis Sistem Pendingin oleh IT-Barang Berbasis Sistem Pendingin setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Direktur Jenderal paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan pertama triwulan berikutnya; dan b. Laporan Surveyor (LS) yang telah diterbitkan melalui http://inatrade.kemendag.go.id.

(1) Penetapan sebagai IT-Barang Berbasis Sistem Pendingin dicabut apabila perusahaan: a. menyampaikan data atau keterangan yang tidak benar sebagai persyaratan untuk mendapatkan penetapan sebagai IT-Barang Berbasis Sistem Pendingin; b. tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sebanyak 2 (dua) kali; c. mengubah, menambah, dan/atau mengganti isi yang tercantum dalam dokumen penetapan sebagai IT-Barang Berbasis Sistem Pendingin; d. mengimpor Barang Berbasis Sistem Pendingin yang jenis dan/atau jumlahnya tidak sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen impor Barang Berbasis Sistem Pendingin; dan/atau e. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atas tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan penetapan sebagai IT-Barang Berbasis Sistem Pendingin. (2) Pencabutan penetapan sebagai IT-Barang Berbasis Sistem Pendingin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

IT-Barang Berbasis Sistem Pendingin yang telah dikenai sanksi pencabutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 hanya dapat mengajukan kembali penetapan sebagai IT-Barang Berbasis Sistem Pendingin setelah 1 (satu) tahun sejak tanggal pencabutan.

(1) Pelanggaran oleh Surveyor terhadap ketentuan kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dikenai sanksi administratif berupa pencabutan penetapan sebagai Surveyor. (2) Pencabutan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan peringatan tertulis sebanyak 1 (satu) kali.

(3) Pencabutan penetapan sebagai Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

(1) Perusahaan yang melakukan impor Barang Berbasis Sistem Pendingin tidak sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Barang Berbasis Sistem Pendingin yang diimpor tidak sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri ini harus dire-ekspor atau dimusnahkan atas biaya importir.

Petunjuk teknis dari Peraturan Menteri ini dapat ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

(1) Ketentuan Peraturan Menteri ini tidak berlaku bagi impor Barang Berbasis Sistem Pendingin yang dikapalkan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku. (2) Impor Barang Berbasis Sistem Pendingin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan Bill of Lading dan Invoice. (3) Barang Berbasis Sistem Pendingin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah tiba di pelabuhan tujuan paling lambat tanggal 31 Maret 2015 yang dibuktikan dengan dokumen pabean berupa manifest (BC 1.1).

Barang Berbasis Sistem Pendingin sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 83/M- DAG/PER/12/2012 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/7/2014 dan Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 75/M-DAG/PER/12/2013 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Bukan Baru tunduk pada Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 September 2014 MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, MUHAMMAD LUTFI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 September 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN