Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/6/2005 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Intan Kasar

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Intan Kasar adalah intan yang termasuk dalam klasifikasi Pos Tarif/HS sebagai berikut: www.peraturan.go.id 2018, No.70

• 7102.10.00 – Tidak disortir.
• 7102.21.00 - Industri: -- Tidak dikerjakan atau dipotong secara sederhana, dibelah atau dipecah.
• 7102.31.00 – Bukan Industri: -- Tidak dikerjakan atau dipotong secara sederhana, dibelah atau dipecah.

2. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean.
3. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.
4. Eksportir Terdaftar Intan Kasar yang selanjutnya disingkat ET-Intan adalah perusahaan yang telah mendapat pengakuan Menteri Perdagangan
   Cq. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan untuk melakukan ekspor Intan Kasar.
5. Importir Terdaftar Intan Kasar yang selanjutnya disingkat IT-Intan, adalah perusahaan yang telah mendapat pengakuan Menteri Perdagangan Cq. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan untuk melakukan impor Intan Kasar.
6. Kimberley Process Certification Scheme yang selanjutnya disingkat KPCS, adalah skema sertifikasi internasional perdagangan Intan Kasar yang telah disepakati oleh Peserta KPCS untuk diberlakukan sebagai aturan dalam perdagangan Intan Kasar antar Peserta KPCS.
7. Peserta KPCS adalah negara atau organisasi internasional yang berpartisipasi dalam KPCS dan memberlakukan aturan KPCS secara efektif antar mereka.

www.peraturan.go.id 2018, No.70 8. Sertifikat Intan Kasar adalah keterangan yang diterbitkan oleh Peserta KPCS sebagai dokumen penyerta dalam setiap pengiriman (shipment)
ekspor dan impor Intan Kasar sesuai dengan aturan KPCS. 9. Surveyor adalah perusahaan survey yang mendapat otorisasi untuk melakukan verifikasi atau penelusuran teknis barang ekspor dan impor
Intan Kasar serta menerbitkan Sertifikat Intan Kasar. 10. Kawasan Pabean adalah kawasan dengan
batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk
lalu lintas barang yang sepenuhnya berada
di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan. 12. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, selanjutnya disingkat DIRJEN DAGLU, adalah pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan kegiatan administratif dan tindakan teknis atas nama Menteri Perdagangan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri ini serta untuk dan atas nama Menteri Perdagangan bertindak sebagai pejabat penghubung Pemerintah Republik Indonesia pada organisasi KPCS.

2. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Pemeriksaan atas pemenuhan persyaratan impor Intan Kasar dilakukan setelah melalui Kawasan Pabean.

www.peraturan.go.id 2018, No.70 (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. IT-Intan; b. SPI; dan c. Laporan Surveyor.
(3) Importir harus membuat pernyataan secara mandiri (self declaration) yang menyatakan telah memenuhi persyaratan Impor Intan Kasar sebelum barang impor tersebut digunakan, diperdagangkan, dan/atau dipindahtangankan. (4) Importir harus menyampaikan pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara elektronik melalui http://inatrade.kemendag.go.id dengan mencantumkan nomor Pemberitahuan Impor Barang (PIB). (5) Importir wajib menyimpan dokumen persyaratan impor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) paling sedikit
(lima) tahun untuk keperluan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

3. Di antara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 20A yang berbunyi sebagai berikut:

Importir yang telah dikenai sanksi pencabutan Persetujuan Impor tidak dapat mengajukan permohonan IT-Intan kembali selama 2 (dua) tahun dan dimasukkan ke dalam daftar importir dalam pengawasan.

4. Di antara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 22A yang berbunyi sebagai berikut:

(1) Perusahaan yang melakukan Impor Intan Kasar tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan www.peraturan.go.id 2018, No.70 Menteri ini dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Intan Kasar yang diimpor tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini wajib ditarik kembali dari peredaran oleh Importir.
(3) Biaya atas pelaksanaan penarikan kembali dari peredaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditanggung oleh Importir.

5. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan ekspor Intan Kasar.
(2) Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga melakukan pemeriksaan dan pengawasan kegiatan Impor Intan Kasar secara berkala dan/atau sewaktu-waktu. (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap: a. persyaratan Impor Intan Kasar; dan b. dokumen pendukung Impor lain. (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap: a. kebenaran laporan realisasi impor; b. kesesuaian Intan Kasar yang diimpor dengan data yang tercantum dalam Persetujuan Impor; dan c. kepatuhan atas peraturan perundang-undangan yang terkait di bidang Impor Intan Kasar.

6. Di antara Pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 23A yang berbunyi sebagai berikut:

www.peraturan.go.id 2018, No.70

(1) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2), DIRJEN DAGLU dan Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga berkoordinasi dengan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan instansi/lembaga terkait lainnya.
(2) Hasil pengawasan oleh DIRJEN DAGLU dan Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Menteri untuk dihimpun sebagai bahan laporan Pemerintah Republik Indonesia kepada organisasi KPCS sesuai dengan ketentuan KPCS.

7. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Dalam hal diperlukan, petunjuk teknis pelaksanaan dari Peraturan Menteri ini ditetapkan oleh DIRJEN DAGLU dan/atau Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga sesuai dengan kewenangan masing-masing. (2) Pengecualian atas ketentuan dalam Peraturan Menteri ini merupakan kewenangan dari dan ditetapkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Februari 2018.

www.peraturan.go.id 2018, No.70 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Januari 2018

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ENGGARTIASTO LUKITA

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 12 Januari 2018

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

www.peraturan.go.id