Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Intan Kasar adalah intan yang termasuk dalam klasifikasi Pos Tarif/HS sebagai berikut: www.peraturan.go.id 2018, No.70

• 7102.10.00 – Tidak disortir.
• 7102.21.00 - Industri: -- Tidak dikerjakan atau dipotong secara sederhana, dibelah atau dipecah.
• 7102.31.00 – Bukan Industri: -- Tidak dikerjakan atau dipotong secara sederhana, dibelah atau dipecah.

2. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean.
3. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.
4. Eksportir Terdaftar Intan Kasar yang selanjutnya disingkat ET-Intan adalah perusahaan yang telah mendapat pengakuan Menteri Perdagangan
   Cq. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan untuk melakukan ekspor Intan Kasar.
5. Importir Terdaftar Intan Kasar yang selanjutnya disingkat IT-Intan, adalah perusahaan yang telah mendapat pengakuan Menteri Perdagangan Cq. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan untuk melakukan impor Intan Kasar.
6. Kimberley Process Certification Scheme yang selanjutnya disingkat KPCS, adalah skema sertifikasi internasional perdagangan Intan Kasar yang telah disepakati oleh Peserta KPCS untuk diberlakukan sebagai aturan dalam perdagangan Intan Kasar antar Peserta KPCS.
7. Peserta KPCS adalah negara atau organisasi internasional yang berpartisipasi dalam KPCS dan memberlakukan aturan KPCS secara efektif antar mereka.

www.peraturan.go.id 2018, No.70 8. Sertifikat Intan Kasar adalah keterangan yang diterbitkan oleh Peserta KPCS sebagai dokumen penyerta dalam setiap pengiriman (shipment)
ekspor dan impor Intan Kasar sesuai dengan aturan KPCS. 9. Surveyor adalah perusahaan survey yang mendapat otorisasi untuk melakukan verifikasi atau penelusuran teknis barang ekspor dan impor
Intan Kasar serta menerbitkan Sertifikat Intan Kasar. 10. Kawasan Pabean adalah kawasan dengan
batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk
lalu lintas barang yang sepenuhnya berada
di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan. 12. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, selanjutnya disingkat DIRJEN DAGLU, adalah pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan kegiatan administratif dan tindakan teknis atas nama Menteri Perdagangan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri ini serta untuk dan atas nama Menteri Perdagangan bertindak sebagai pejabat penghubung Pemerintah Republik Indonesia pada organisasi KPCS.

2. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: