Permen ATR/Kepala BPN No. 6 Tahun 2026 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021
tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, 
Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana
Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan
Rencana Detail Tata Ruang - JDIH BPK
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 11 TAHUN 2021
TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN, PENINJAUAN KEMBALI,
REVISI, DAN PENERBITAN PERSETUJUAN SUBSTANSI
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI, KABUPATEN, KOTA,
DAN RENCANA DETAIL TATA RUANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa untuk percepatan ketersediaan rencana tata ruang dan optimalisasi kontribusi perencana wilayah dan kota dalam penyusunan rencana tata ruang, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang;
b. bahwa
berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan
Nasional
tentang
Perubahan
atas
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021
tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali,
Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana
Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan
Rencana Detail Tata Ruang;
Mengingat
: 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
- Peraturan Presiden Nomor 176 Tahun 2024 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 372);
- Peraturan Presiden Nomor 177 Tahun 2024 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 373);
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021
tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali,
Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329); - Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 309);
MEMUTUSKAN:
Enter 1x
Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA
BADAN
PERTANAHAN
NASIONAL
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN
TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR
11
TAHUN
2021
TENTANG
TATA
CARA
PENYUSUNAN, PENINJAUAN KEMBALI, REVISI, DAN
PENERBITAN PERSETUJUAN SUBSTANSI RENCANA TATA
RUANG WILAYAH PROVINSI, KABUPATEN, KOTA, DAN
RENCANA DETAIL TATA RUANG.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Agraria dan
Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11
Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan
Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan
Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 329) diubah sebagai berikut:
- Ketentuan angka 1 huruf A dalam Lampiran I Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- Ketentuan angka 1 huruf A dalam Lampiran II Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- Ketentuan angka 1 huruf A dalam Lampiran III Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- Ketentuan huruf a angka 1 dalam Lampiran IV Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Mei 2026
MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,
Œ
NUSRON WAHID
Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д
DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,
Ѽ
DHAHANA PUTRA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR Ж
LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGRARIA
DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN
NASIONAL
NOMOR
11
TAHUN
2021
TENTANG
TATA CARA PENYUSUNAN, PENINJAUAN KEMBALI,
REVISI, DAN PENERBITAN PERSETUJUAN SUBSTANSI
RENCANA
TATA
RUANG
WILAYAH
PROVINSI,
KABUPATEN, KOTA, DAN RENCANA DETAIL TATA
RUANG
TATA CARA PENYUSUNAN DAN MUATAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI
A.
Tata Cara Penyusunan RTRW Provinsi
1.
Persiapan
Kegiatan persiapan meliputi:
a.
Penyusunan Kerangka Acuan Kerja, meliputi:
1)
pembentukan tim penyusun RTRW Provinsi beranggotakan:
a)
Perangkat daerah Provinsi yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang penataan ruang,
kelautan, dan lingkungan hidup, serta perangkat
daerah terkait lainnya;
b)
Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi
setempat;
c)
tim ahli yang diketuai oleh profesional perencana
wilayah dan kota bersertifikat dengan pengalaman di
bidang perencanaan wilayah dan kota minimal 5
(lima) tahun atau dalam hal dibutuhkan, profesional
perencana wilayah dan kota bersertifikat dengan
pengalaman kurang dari 5 (lima) tahun dapat
menjadi
ketua
setelah
mendapat
persetujuan
Menteri, serta beranggotakan profesional pada
bidang keahlian yang paling sedikit terdiri atas:
(1)
sistem informasi geografis;
(2)
ekonomi wilayah;
(3)
infrastruktur dan/atau transportasi;
(4)
geologi/geofisika;
(5)
lingkungan;
(6)
kebencanaan;
(7)
kependudukan;
(8)
sosial dan budaya;
(9)
ilmu tanah;
(10) hukum;
(11) kelautan;
(12) kehutanan; dan
(13) bidang keahlian lainnya sesuai karakteristik
wilayah provinsi antara lain:
(a)
pengelolaan pesisir dan DAS;
(b)
oseanografi;
(c)
geologi pantai;
(d)
perikanan;
(e)
pariwisata;
(f)
antropologi budaya;
(g)
konservasi lingkungan; dan
(h)
pertanian dan/atau perkebunan;
Tim
penyusun
RTRW
Provinsi
bertanggung
jawab
terhadap proses penyusunan dan kualitas substansi
RTRW Provinsi. Tim Pokja KLHS dan Tim Penyusun RTRW
Provinsi dapat ditetapkan dalam satu Surat Keputusan
(SK).
2)
Penyusunan Rencana Kerja
Penyusunan rencana kerja menjelaskan keseluruhan
tahapan yang akan dilakukan mulai dari tahapan
persiapan
sampai
dengan
penyusunan
rancangan
peraturan
daerah,
serta
penyusunan
KLHS
yang
terintegrasi antara wilayah darat dan laut/perairan
pesisir, yang akan dilaksanakan paling lama selama 12
(dua belas) bulan. Dalam tahapan selama 12 (dua belas)
bulan ini sudah termasuk pengintegrasian hasil KLHS ke
dalam RTRW Provinsi.
b.
Penetapan Metodologi yang Digunakan
1)
kajian awal data sekunder, mencakup hasil pelaksanaan
peninjauan kembali dan/atau kajian kebijakan terkait
lainnya;
2)
persiapan teknis pelaksanaan yang meliputi:
a)
penyimpulan data awal;
b)
penyiapan rencana kerja rinci; dan
c)
penyiapan perangkat survei (checklist data yang
dibutuhkan,
panduan
wawancara,
kuesioner,
panduan observasi, dokumentasi dan lain-lain) serta
mobilisasi peralatan dan personil yang dibutuhkan;
dan
3)
pemberitaan kepada publik perihal akan dilakukannya
penyusunan RTRW Provinsi, tim ahli yang terlibat,
tahapan
penyusunan
dan
penjelasan
lain
yang
diperlukan.
Hasil dari pelaksanaan kegiatan persiapan, meliputi:
1)
SK tim penyusun RTRW Provinsi (dapat disatukan dengan
Tim Pokja KLHS);
2)
gambaran umum wilayah provinsi;
3)
hasil kajian awal berupa kebijakan, isu strategis, potensi
dan permasalahan awal, gagasan awal pengembangan
wilayah provinsi, serta isu hasil peninjauan kembali;
4)
metodologi pendekatan pelaksanaan pekerjaan yang akan
digunakan;
5)
rencana kerja penyusunan RTRW Provinsi; dan/atau
- perangkat survei data primer dan data sekunder yang
akan digunakan pada saat proses pengumpulan data dan
informasi (survei).
Kegiatan persiapan melibatkan masyarakat secara pasif dengan pemberitaan mengenai informasi penyusunan RTRW Provinsi melalui: - media massa (televisi, radio, surat kabar, majalah);
- media digital (internet, video conference, website, media sosial);
- ruang pamer atau pusat informasi; dan/atau
- pertemuan terbuka dengan masyarakat/kelompok masyarakat.
MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
NUSRON WAHID
LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGRARIA
DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN
NASIONAL NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG
TATA CARA PENYUSUNAN, PENINJAUAN KEMBALI,
REVISI,
DAN
PENERBITAN
PERSETUJUAN
SUBSTANSI
RENCANA
TATA
RUANG
WILAYAH
PROVINSI, KABUPATEN, KOTA, DAN RENCANA
DETAIL TATA RUANG
TATA CARA PENYUSUNAN DAN MUATAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
A. Tata Cara Penyusunan RTRW Kabupaten 1. Persiapan Kegiatan persiapan, meliputi: a. penyusunan kerangka acuan kerja, meliputi: a) pembentukan tim penyusun RTRW Kabupaten beranggotakan: a) perangkat daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang, lingkungan hidup, serta perangkat daerah terkait lainnya; b) Kantor Pertanahan setempat; c) tim ahli yang diketuai oleh profesional perencana wilayah dan kota bersertifikat, memiliki pengalaman di bidang perencanaan wilayah dan kota minimal 5 (lima) tahun atau dalam hal dibutuhkan, profesional perencana wilayah dan kota bersertifikat dengan pengalaman kurang dari 5 (lima) tahun dapat menjadi ketua setelah mendapat persetujuan Menteri, dan memiliki pengalaman berpraktik di wilayah kabupaten terkait, serta beranggotakan profesional pada bidang keahlian yang paling sedikit terdiri atas: (1) sistem informasi geografis; (2) survei dan pemetaan; (3) ekonomi wilayah; (4) infrastruktur; (5) transportasi; (6) lingkungan; (7) kebencanaan: (8) kependudukan; (9) sosial dan budaya; (10) ilmu tanah; (11) hukum; dan
(12) bidang keahlian lainnya sesuai karakteristik
wilayah kabupaten, antara lain:
(a)
pengelolaan pesisir;
(b)
oseanografi;
(c)
geologi pantai;
(d)
perikanan;
(e)
kehutanan;
(f)
pariwisata;
(g)
antropologi budaya;
(h)
konservasi lingkungan;
(i)
pertanian; dan
(j)
pengelolaan DAS.
Tim penyusun RTRW Kabupaten bertanggung jawab
terhadap proses penyusunan dan kualitas subtansi RTRW
Kabupaten. Tim Pokja KLHS dan Tim Penyusun RTRW
Kabupaten dapat ditetapkan dalam satu Surat Keputusan
(SK).
b)
penyusunan rencana kerja
Penyusunan rencana kerja menjelaskan keseluruhan
tahapan yang akan dilakukan oleh Tim Penyusun RTRW
Kabupaten mulai dari tahapan persiapan sampai dengan
penyusunan rancangan peraturan daerah yang akan
dilaksanakan paling lama selama 12 (dua belas) bulan.
Dalam tahapan selama 12 (dua belas) bulan ini sudah
termasuk pengintegrasian hasil KLHS ke dalam RTRW
Kabupaten.
b.
penetapan metodologi yang digunakan;
1)
kajian awal data sekunder, mencakup hasil pelaksanaan
peninjauan kembali, dan/atau kajian kebijakan terkait
lainnya;
2)
persiapan teknis pelaksanaan yang meliputi:
a)
penyimpulan data awal;
b)
penyiapan rencana kerja rinci; dan
c)
penyiapan perangkat survei (checklist data yang
dibutuhkan,
panduan
wawancara,
kuesioner,
panduan observasi, dokumentasi, dan lain-lain),
serta
mobilisasi
peralatan
dan
personil
yang
dibutuhkan.
3)
pemberitaan kepada publik perihal akan dilakukannya
penyusunan RTRW Kabupaten, tim ahli yang terlibat,
tahap penyusunan dan penjelasaan lain yang diperlukan.
Hasil dari pelaksanaan kegiatan persiapan, meliputi:
1)
SK tim penyusun RTRW Kabupaten;
2)
gambaran umum wilayah kabupaten;
- hasil kajian awal berupa kebijakan, isu strategis, potensi dan permasalahan awal, serta gagasan awal pengembangan wilayah kabupaten, serta isu hasil peninjauan kembali;
- metodologi pendekatan pelaksanaan pekerjaan yang akan digunakan;
- rencana kerja penyusunan RTRW Kabupaten; dan
- perangkat survei data primer dan data sekunder yang akan digunakan pada saat proses pengumpulan data dan informasi (survei).
Kegiatan persiapan melibatkan masyarakat secara pasif
dengan pemberitaan mengenai informasi penyusunan RTRW
Kabupaten melalui:
1)
media massa (televisi, radio, surat kabar, majalah);
2)
media digital (internet, video conference, website, media
sosial);
3)
ruang pamer atau pusat informasi; dan/atau
4)
pertemuan
terbuka
dengan
masyarakat/kelompok
masyarakat.
MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
NUSRON WAHID
LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGRARIA
DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN
NASIONAL NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG
TATA CARA PENYUSUNAN, PENINJAUAN KEMBALI,
REVISI,
DAN
PENERBITAN
PERSETUJUAN
SUBSTANSI
RENCANA
TATA
RUANG
WILAYAH
PROVINSI, KABUPATEN, KOTA, DAN RENCANA
DETAIL TATA RUANG
TATA CARA PENYUSUNAN DAN MUATAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA
A.
Tata Cara Penyusunan RTRW Kota
1.
Persiapan
Terdiri atas:
a.
Penyusunan Kerangka Acuan Kerja, meliputi:
(i)
Pembentukan tim penyusun RTRW Kota
Tim Penyusun RTRW Kota beranggotakan:
a)
perangkat daerah kota yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang penataan ruang,
lingkungan hidup, serta perangkat daerah terkait
lainnya;
b)
Kantor Pertanahan setempat;
c)
tim ahli yang diketuai oleh profesional perencana
wilayah dan kota bersertifikat dengan pengalaman di
bidang perencanaan wilayah dan kota minimal 5
(lima) tahun atau dalam hal dibutuhkan, profesional
perencana wilayah dan kota bersertifikat dengan
pengalaman kurang dari 5 (lima) tahun dapat
menjadi
ketua
setelah
mendapat
persetujuan
Menteri, serta beranggotakan profesional pada
bidang keahlian yang paling sedikit terdiri atas:
(1)
sistem informasi geografis;
(2)
ekonomi wilayah;
(3)
infrastruktur;
(4)
geologi/geofisika;
(5)
transportasi;
(6)
lingkungan;
(7)
kebencanaan;
(8)
kependudukan;
(9)
sosial dan budaya;
(10) ilmu tanah;
(11) hukum; dan
(12) bidang keahlian lainnya sesuai karakteristik
wilayah kota, antara lain:
(a)
pengelolaan pesisir;
(b)
oseanografi;
(c)
geologi pantai;
(d)
perikanan;
(e)
kehutanan;
(f)
pariwisata;
(g)
antropologi budaya;
(h)
konservasi lingkungan;
(i)
pertanian;
(j)
pengelolaan DAS;
(k)
arsitek/ahli rancang kota; dan
(l)
manajemen property.
Tim penyusun RTRW Kota bertanggung jawab terhadap
proses penyusunan dan kualitas substansi RTRW Kota.
Tim Pokja KLHS dan Tim Penyusun RTRW Kota dapat
ditetapkan dalam satu Surat Keputusan (SK).
(ii)
Penyusunan Rencana Kerja
Penyusunan rencana kerja menjelaskan keseluruhan
tahapan yang akan dilakukan oleh Tim Penyusun RTRW
Kota mulai dari tahap persiapan sampai dengan tahapan
penyusunan rancangan peraturan daerah yang akan
dilaksanakan paling lama selama 12 (dua belas) bulan.
Dalam tahapan selama 12 (dua belas) bulan ini sudah
termasuk tahapan pengintegrasian hasil KLHS ke dalam
RTRW Kota.
b.
Penetapan Metodologi yang Digunakan
1)
kajian awal data sekunder, mencakup hasil pelaksanaan
peninjauan kembali dan/atau kajian kebijakan terkait
lainnya;
2)
persiapan teknis pelaksanaan yang meliputi:
a)
penyimpulan data awal;
b)
penyiapan perangkat survei (checklist data yang
dibutuhkan,
panduan
wawancara,
kuesioner,
panduan observasi, dokumentasi, dan lain-lain),
serta
mobilisasi
peralatan
dan
personil
yang
dibutuhkan; dan
3)
pemberitaan kepada publik perihal akan dilakukannya
penyusunan RTRW Kota, tim ahli yang terlibat, tahapan
penyusunan, dan penjelasan lain yang diperlukan.
Hasil kegiatan persiapan, meliputi:
1)
SK tim penyusunan RTRW Kota (dapat disatukan dengan Tim
Pokja KLHS);
2)
gambaran umum wilayah kota;
3)
hasil kajian awal berupa kebijakan, isu strategis, potensi dan
permasalahan awal, gagasan awal pengembangan wilayah
kota, serta isu hasil peninjauan kembali;
4)
metodologi pendekatan pelaksanaan pekerjaan yang akan
digunakan;
5)
rencana kerja penyusunan RTRW Kota; dan
6)
perangkat survei data primer dan data sekunder yang akan
digunakan pada saat proses pengumpulan data dan informasi
(survei).
Kegiatan persiapan melibatkan masyarakat secara pasif dengan
pemberitaan mengenai informasi penyusunan RTRW Kota melalui:
1)
media massa (televisi, radio, surat kabar, majalah);
2)
media digital (internet, video conference, website, media sosial);
3)
ruang pamer atau pusat informasi; dan/atau pertemuan
terbuka dengan masyarakat/kelompok masyarakat.
MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
NUSRON WAHID
LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGRARIA
DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN
NASIONAL NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG
TATA CARA PENYUSUNAN, PENINJAUAN KEMBALI,
REVISI,
DAN
PENERBITAN
PERSETUJUAN
SUBSTANSI
RENCANA
TATA
RUANG
WILAYAH
PROVINSI, KABUPATEN, KOTA, DAN RENCANA
DETAIL TATA RUANG
IV. 1. TATA CARA PENYUSUNAN RDTR KABUPATEN/KOTA
Tata cara penyusunan RDTR mencakup proses penyusunan, pelibatan peran
masyarakat dalam penyusunan, dan pembahasan rancangan RDTR
kabupaten/kota oleh pemangku kepentingan.
1.
Proses Penyusunan
a.
Persiapan
Proses persiapan penyusunan RDTR terdiri atas:
1)
Penyusunan kerangka acuan kerja, meliputi:
a)
pembentukan tim penyusun RDTR kabupaten/kota yang
beranggotakan:
(1)
pemerintah daerah kabupaten/kota, khususnya
dalam
lingkup
Forum
Penataan
Ruang
Kabupaten/Kota;
(2)
tim ahli yang diketuai oleh profesional perencana
wilayah dan kota bersertifikat, memiliki pengalaman
di bidang perencanaan wilayah dan kota minimal 5
(lima) tahun atau dalam hal dibutuhkan, profesional
perencana wilayah dan kota bersertifikat dengan
pengalaman kurang dari 5 (lima) tahun dapat
menjadi
ketua
setelah
mendapat
persetujuan
Menteri,
dan
pernah
menyusun
RDTR,
serta
beranggotakan profesional pada bidang keahlian
yang paling sedikit terdiri atas:
(a)
arsitek (rancang kota);
(b)
pertanahan;
(c)
geografi/geodesi;
(d)
geologi/kebencanaan;
(e)
teknik sipil
(infrastruktur/prasarana/transportasi);
(f)
teknik lingkungan; dan
(g)
hukum.
b)
Penyusunan rencana kerja.
- Penetapan metodologi yang digunakan;
a)
kajian awal data sekunder, mencakup peninjauan
kembali terhadap:
(1) RTRW kabupaten atau kota (termasuk Ketentuan Umum Zonasi);
(2) RDTR (apabila ada);
(3) RTBL (apabila ada);
(4) RPJPD dan RPJMD; dan
(5) Ketentuan sektoral terkait pemanfaatan ruang.
b) penetapan wilayah perencanaan (WP) RDTR;
Wilayah perencanaan RDTR merupakan bagian dari kabupaten/kota yang akan atau perlu disusun RDTRnya. Wilayah perencanaan RDTR tersebut ditetapkan oleh kepala daerah. Penetapan WP dapat mencakup wilayah administratif maupun fungsional.
c) persiapan teknis pelaksanaan yang meliputi:
(1) penyimpulan data awal;
(2) penyiapan metodologi pendekatan pelaksanaan pekerjaan;
(3) penyiapan rencana kerja rinci; dan
(4) penyiapan perangkat survei (checklist data yang dibutuhkan, panduan wawancara, kuesioner, panduan observasi, dokumentasi, dan lain-lain), serta mobilisasi peralatan dan personil yang dibutuhkan.
d) pemberitaan kepada publik perihal akan dilakukannya penyusunan RDTR, tim ahli yang terlibat, tahapan penyusunan, dan penjelasan lain yang diperlukan, melalui: (1) media massa (televisi, radio, surat kabar, majalah);
(2) brosur, leaflet, flyers, surat edaran, buletin, jurnal, buku;
(3) kegiatan pameran, pemasangan poster, pamflet, papan pengumuman, billboard;
(4) kegiatan kebudayaan (misal: pagelaran wayang dengan menyisipkan informasi yang ingin disampaikan di dalamnya);
(5) multimedia (video, VCD, DVD);
(6) media digital (internet, media sosial, dan lain-lain);
(7) ruang pamer atau pusat informasi; dan/atau
(8) pertemuan terbuka dengan masyarakat/kelompok masyarakat.
Hasil dari kegiatan persiapan meliputi:
1)
gambaran umum WP;
2)
kesesuaian dengan RTRW, RDTR dan/atau RTBL yang sudah
disusun;
3)
metodologi pendekatan pelaksanaan pekerjaan yang akan
digunakan;
4)
rencana kerja pelaksanaan penyusunan peraturan zonasi; dan
5)
perangkat survei data primer dan data sekunder yang akan
digunakan pada saat proses pengumpulan data dan informasi
(survei).
MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
NUSRON WAHID
Konsideran (Menimbang & Mengingat)
a. bahwa untuk percepatan ketersediaan rencana tata ruang dan optimalisasi kontribusi perencana wilayah dan kota dalam penyusunan rencana tata ruang, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu
Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
Peraturan Presiden Nomor 176 Tahun 2024 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 372);
Peraturan Presiden Nomor 177 Tahun 2024 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 373);
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali,
Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 309);
