Permen ATR/Kepala BPN No. 5 Tahun 2026 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bireuen - JDIH BPK
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2026 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BIREUEN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bireuen; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
- Peraturan Presiden Nomor 176 Tahun 2024 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 372);
- Peraturan Presiden Nomor 177 Tahun 2024 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 373);
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 309); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BIREUEN. Pasal 1 (1) Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bireuen ditetapkan dengan Peraturan Menteri ini. (2) Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bireuen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Muatan Rencana Tata Ruang Wilayah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; b. Peta Batas Administrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; c. Peta Rencana Struktur Ruang sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; d. Peta Rencana Struktur Ruang Sistem Pusat Permukiman sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; e. Jaringan Jalan Lokal dan Jalan Lingkungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; f. Peta Rencana Struktur Ruang Sistem Jaringan Energi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; g. Peta Rencana Struktur Ruang Sistem Jaringan Sumber Daya Air sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
h. Peta Rencana Struktur Ruang Sistem Jaringan Prasarana Lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; i. Peta Rencana Pola Ruang sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; j. Peta Penetapan Kawasan Strategis sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; k. Tabel Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (Lima) Tahunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; l. Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; m. Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Rawan Bencana sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; n. Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Cagar Budaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; o. Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Sempadan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; p. Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Migrasi Satwa sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan q. Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Pertambangan Mineral dan Batu Bara sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bireuen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi acuan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten Bireuen. Pasal 2 (1) Bupati Bireuen wajib menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bireuen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dengan Peraturan Daerah dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.
(2) Dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), prosedur penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Bireuen tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bireuen yang wajib dilakukan meliputi: a. penyampaian surat permohonan pelaksanaan konsultasi oleh Gubernur Aceh kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dalam rangka melanjutkan proses evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bireuen; dan b. pengundangan Peraturan Daerah Kabupaten Bireuen tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bireuen dalam lembaran daerah oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen. (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bireuen tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bireuen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bireuen sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII, Lampiran IX, Lampiran X, Lampiran XI, Lampiran XII, Lampiran XIII, Lampiran XIV, Lampiran XV, Lampiran XVI, dan Lampiran XVII Peraturan Menteri ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Dalam hal Peraturan Daerah Kabupaten Bireuen tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bireuen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sudah diundangkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen, Peraturan Menteri ini dinyatakan tidak berlaku. (5) Dalam hal Peraturan Daerah Kabupaten Bireuen tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bireuen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditetapkan oleh Bupati Bireuen dan/atau tidak diundangkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen sampai batas waktu yang ditetapkan, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bireuen yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini dianggap sah dan berlaku serta menjadi acuan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. (6) Bupati Bireuen melakukan peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bireuen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (7) Dalam hal hasil peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merekomendasikan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bireuen perlu direvisi, Bupati Bireuen melakukan penyusunan dan penetapan rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bireuen tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bireuen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(8) Dalam hal Peraturan Daerah Kabupaten Bireuen tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bireuen sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sudah diundangkan, Peraturan Menteri ini dinyatakan tidak berlaku. Pasal 3 Izin pemanfaatan ruang atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, terhadap izin pemanfaatan ruang atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang: a. yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir; dan b. yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini harus dilakukan penyesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 4 Izin pemanfaatan ruang atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang sedang dalam proses penerbitan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, harus mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri ini. Pasal 5 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan dalam pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten Bireuen yang bertentangan dengan Peraturan Menteri ini dinyatakan tidak berlaku. Pasal 6 Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 April 2026 MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, ttd. NUSRON WAHID Diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 Mei 2026 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, ttd. DHAHANA PUTRA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 288
LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 5 TAHUN 2026 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BIREUEN MUATAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bireuen ini yang dimaksud dengan: 1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Pemerintah Provinsi adalah Provinsi Aceh. 3. Pemerintah Kabupaten adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten dan dewan perwakilan rakyat kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing- masing. 4. Kabupaten adalah Kabupaten Bireuen. 5. Bupati adalah Bupati Bireuen. 6. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten yang dipimpin oleh camat. 7. Perangkat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Perangkat Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat kabupaten, dinas, lembaga teknis daerah, dan kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten. 8. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh keuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri. 9. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. 10. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional. 11. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan Ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan Ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan Ruang untuk fungsi budi daya. 12. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang. 13. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan Tata Ruang. 14. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten adalah RTR wilayah Kabupaten yang mengatur rencana struktur dan pola Tata Ruang wilayah Kabupaten.
Penataan Ruang adalah suatu sistem perencanaan Tata Ruang, pemanfaatan Ruang, dan pengendalian pemanfaatan Ruang.
Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan Penataan Ruang.
Pelaksanaan Penataan Ruang adalah upaya pencapaian tujuan Penataan Ruang melalui pelaksanaan perencanaan Tata Ruang, pemanfaatan Ruang, dan pengendalian pemanfaatan Ruang.
Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan Struktur Ruang dan Pola Ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan RTR.
Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan RTR melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
Wilayah adalah Ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
Kawasan adalah Wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
Kawasan Perkotaan adalah Wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi Kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
Kawasan Perdesaan atau Kawasan Gampong adalah Wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi Kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disingkat PKW adalah Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kabupaten atau beberapa Kecamatan.
Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disingkat PPK adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kecamatan.
Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antardesa.
Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
Jalan Umum adalah Jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
Jalan Arteri adalah Jalan Umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah Jalan masuk dibatasi secara efisien.
Jalan Arteri Primer adalah Jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan PKW.
Jalan Kolektor adalah Jalan Umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah Jalan masuk dibatasi.
Jalan Kolektor Primer adalah Jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan PKL, antar-PKW, atau antara PKW dengan PKL.
Jalan Lokal adalah Jalan Umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah Jalan masuk tidak dibatasi.
Jalan Lokal Primer adalah Jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, PKW dengan pusat kegiatan lingkungan, antar-PKL, atau PKL dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.
Jalan Lokal Sekunder adalah Jalan yang menghubungkan Kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, Kawasan sekunder kedua dengan perumahan, Kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.
Jalan Lingkungan adalah Jalan Umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak rendah.
Jalan Lingkungan Primer adalah Jalan yang menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam Kawasan Perdesaan dan Jalan di dalam lingkungan Kawasan Perdesaan.
Jalan Lingkungan Sekunder adalah Jalan yang menghubungkan antarpersil dalam Kawasan Perkotaan.
Jalan Tol adalah Jalan bebas hambatan yang merupakan bagian Sistem Jaringan Jalan dan sebagai Jalan nasional yang penggunanya diwajibkan membayar.
Terminal Penumpang adalah prasarana transportasi Jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antarmoda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum.
Terminal Penumpang Tipe B adalah Terminal Penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan antarkota antarprovinsi (AKAP), angkutan lintas batas antarnegara, angkutan antarkota dalam provinsi (AKDP), angkutan kota (AK), serta angkutan perdesaan (ADES).
Terminal Penumpang Tipe C adalah Terminal Penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan kota (AK) dan angkutan perdesaan (ADES).
Terminal Barang adalah prasarana transportasi Jalan untuk keperluan membongkar dan memuat barang serta perpindahan intra dan/atau antarmoda transportasi.
Jembatan adalah Jalan yang terletak di atas permukaan air dan/atau di atas permukaan tanah.
Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota adalah jalur kereta api antarkota yang melintasi Wilayah kabupaten/kota untuk melayani perpindahan orang dan/atau barang.
Stasiun Penumpang adalah tempat perhentian kereta api untuk keperluan naik turun penumpang.
Pelabuhan Pengumpan Regional adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarkabupaten/kota dalam provinsi.
Pelabuhan Pengumpan Lokal adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam kabupaten/kota.
Pelabuhan Perikanan Nusantara yang selanjutnya disingkat PPN adalah Tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan kelas B.
Pangkalan Pendaratan Ikan yang selanjutnya disingkat PPI adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan kelas D.
Bandar Udara Pengumpan adalah bandar udara yang mempunyai cakupan pelayanan dan mempengaruhi perkembangan ekonomi terbatas.
Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi Tempat Penyimpanan adalah jaringan yang menyalurkan seluruh kebutuhan minyak dan gas bumi, di permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah dari fasilitas produksi tempat penyimpanan, termasuk jaringan pipa/kabel bawah laut.
Pembangkit Listrik Tenaga Biodiesel adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan bahan bakar alternatif yang diproduksi dari berbagai macam bahan organik atau alami.
Pembangkit Listrik Tenaga Biogas yang selanjutnya disingkat PLTBg adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan sumber energi biogas.
Pembangkit listrik Tenaga Sampah yang selanjutnya disingkat PLTSa adalah pembangkit listrik termal dengan uap supercritical steam dan berbahan bakar sampah atau gas metana sampah.
Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTET adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal di atas 230 kV (dua ratus tiga puluh kilovolt).
Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal 35 kV (tiga puluh lima kilovolt) sampai dengan 230 kV (dua ratus tiga puluh kilovolt).
Saluran Udara Tegangan Menengah yang selanjutnya disingkat SUTM adalah Saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan di bawah 35 kV (tiga puluh lima kilovolt) sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
Gardu Listrik adalah bangunan sebagai tempat distribusi arus listrik.
Gardu Induk yang selanjutnya disingkat GI adalah gardu yang berfungsi untuk menurunkan tegangan dari jaringan subtransmisi menjadi tegangan menengah.
Jaringan Tetap adalah satu kesatuan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi untuk layanan telekomunikasi tetap, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
Jaringan Bergerak Seluler adalah jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak dengan teknologi seluler di permukaan bumi.
Sumber Daya Air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.
Daerah Aliran Sungai adalah suatu Wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan Sungai dan anak-anak Sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan Air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alamiah, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
Wilayah Sungai adalah kesatuan Wilayah pengelolaan Sumber Daya Air dalam satu atau lebih Daerah Aliran Sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km2 (dua ribu kilometer persegi).
Jaringan Irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkapnya yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi.
Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari Jaringan Irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapnya.
Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari Jaringan Irigasi yang terdiri dari saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapnya.
Jaringan Irigasi Tersier adalah Jaringan Irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkapnya.
Bangunan Sumber Daya Air adalah bangunan yang menunjang kegiatan pengelolaan air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum.
Unit Produksi adalah infrastruktur yang dapat digunakan untuk proses pengolahan air baku menjadi air minum melalui proses fisika, kimia, dan/atau biologi.
Unit Distribusi adalah sarana pengaliran air minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan.
Sistem Pengelolaan Air Limbah yang selanjutnya disingkat SPAL adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah.
Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik, termasuk pipa/kabel bawah laut air limbah.
Tempat Pengolahan Sampah dengan Prinsip Reduce, Reuse, Recycle yang selanjutnya disingkat TPS3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala Kawasan.
Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.
Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.
Jalur Evakuasi Bencana adalah Jalan yang dikhususkan untuk jalur evakuasi bila terjadi bencana.
Tempat Evakuasi Bencana adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan memindahkan korban bencana dari lokasi bencana ke tempat yang aman atau penampungan pertama untuk mendapatkan tindakan penanganan lebih lanjut.
Jaringan Drainase Primer adalah jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke badan air penerima.
Kawasan Lindung adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
Badan Air adalah air yang terkumpul dalam suatu wadah baik alami maupun buatan yang mempunyai tabiat hidrologikal, wujud fisik, kimiawi, dan hayati.
Kawasan Hutan adalah Wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
Hutan Lindung adalah Kawasan Hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
Sempadan Sungai adalah Ruang penyangga antara ekosistem Sungai dan daratan, agar fungsi Sungai dan kegiatan manusia tidak saling terganggu.
Sempadan Pantai adalah daratan sepanjang tepian pantai, yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
Waduk adalah wadah buatan yang terbentuk sebagai akibat dibangunnya bendungan.
Sempadan Waduk adalah Kawasan sekeliling Waduk yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi Waduk.
Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
Kawasan Konservasi adalah Kawasan yang mempunyai ciri khas tertentu sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan, dan dimanfaatkan secara berkelanjutan.
Hutan Adat adalah adalah hutan yang berada di dalam Wilayah masyarakat hukum adat.
Kawasan Cagar Budaya adalah satuan Ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri Tata Ruang yang khas.
Kawasan Ekosistem Mangrove adalah Kawasan kesatuan antara komunitas vegetasi mangrove berasosiasi dengan fauna dan mikro organisme sehingga dapat tumbuh dan berkembang pada daerah sepanjang pantai terutama di daerah pasang surut, laguna, muara
Sungai yang terlindung dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir dalam membentuk keseimbangan lingkungan hidup yang berkelanjutan. 97. Kawasan Budi Daya adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. 98. Kawasan Hutan Produksi adalah Kawasan Hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. 99. Kawasan Hutan Produksi Terbatas adalah Kawasan Hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai antara 125 (seratus dua puluh lima)-174 (seratus tujuh puluh empat), di luar Kawasan Hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru. 100. Kawasan Hutan Produksi Tetap adalah Kawasan Hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil Hutan yang dipertahankan keberadaannya sebagai Hutan Tetap. 101. Kawasan Perkebunan Rakyat adalah Kawasan perkebunan yang diselenggarakan atau dikelola oleh rakyat/pekebun yang dikelompokkan dalam usaha kecil tanaman perkebunan rakyat dan usaha rumah tangga perkebunan rakyat. 102. Kawasan Pertanian adalah gabungan dari sentra-sentra pertanian yang memenuhi batas minimal skala ekonomi pengusahaan dan efektivitas manajemen pembangunan Wilayah secara berkelanjutan serta terkait secara fungsional dalam hal potensi sumber daya alam, kondisi sosial budaya, faktor produksi, dan keberadaan infrastruktur penunjang. 103. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat LP2B adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional. 104. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat KP2B adalah Wilayah budi daya pertanian terutama pada Wilayah perdesaan yang memiliki hamparan LP2B dan/atau hamparan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional. 105. Kawasan Tanaman Pangan adalah Kawasan usaha pertanian tanaman pangan yang disatukan oleh faktor alamiah, sosial budaya, dan infrastruktur fisik buatan, serta dibatasi oleh kesamaan tipologi agroekosistem untuk mencapai skala ekonomi dan efektivitas manajemen usaha tanaman pangan. 106. Kawasan Perkebunan adalah Wilayah pembangunan perkebunan sebagai pusat pertumbuhan, pengembangan sistem dan usaha agribisnis perkebunan yang berkelanjutan serta dipengaruhi oleh faktor alamiah, kegiatan ekonomi, sosial dan budaya dan berbagai infrastruktur, serta dibatasi oleh agroekosistem yang sama sehingga tercapai efektivitas manajemen usaha perkebunan. 107. Kawasan Peternakan adalah Kawasan yang secara khusus diperuntukkan untuk kegiatan peternakan atau terintegrasi dengan subsektor lainnya sebagai komponen usaha tani (berbasis tanaman pangan, perkebunan, hortikultura dan perikanan) berorientasi ekonomi dan berakses industri hulu sampai hilir. 108. Kawasan Perikanan adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk budi daya ikan atas dasar potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kondisi lingkungan, serta kondisi sarana dan prasarana umum yang ada.
Kawasan Perikanan Budi Daya adalah Kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk budi daya ikan atas dasar potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kondisi lingkungan, serta kondisi prasarana dan sarana umum yang ada.
Kawasan Pertambangan dan Energi adalah Kawasan yang diperuntukan bagian kegiatan pertambangan bagi Wilayah yang sedang maupun yang akan segera dilakukan dengan kegiatan pertambangan, meliputi mineral logam, mineral bukan logam, dan batuan.
Kawasan Peruntukan Industri adalah Kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan Kawasan industri.
Kawasan Pariwisata adalah Kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar Kawasan Lindung, baik berupa Kawasan Perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
Kawasan Permukiman Perkotaan adalah bagian dari lingkungan hidup di luar Kawasan Lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung peri kehidupan dan penghidupan di Kawasan Perkotaan.
Kawasan Permukiman Perdesaan adalah bagian dari lingkungan hidup di luar Kawasan Lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung peri kehidupan dan penghidupan di Kawasan Perdesaan.
Kawasan Pertahanan dan Keamanan adalah Kawasan yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, komando daerah militer, komando resor militer, komando rayon militer, dan sebagainya.
Kawasan Migrasi Satwa adalah suatu area yang dimanfaatkan untuk migrasi atau berpindahnya jenis dan spesies satwa tertentu secara berkelanjutan.
Kawasan Strategis Kabupaten yang selanjutnya disingkat KSK adalah Wilayah yang Penataan Ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, serta pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi.
Kawasan Minapolitan adalah suatu bagian Wilayah yang mempunyai fungsi utama ekonomi yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan, pemasaran komoditas perikanan, pelayanan jasa, dan/atau kegiatan pendukung lainnya.
Kawasan Agropolitan adalah Kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada Wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.
Daya Dukung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.
Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
Kawasan Pesisir adalah Wilayah pesisir tertentu yang ditunjukkan dan/atau ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan kriteria tertentu, seperti karakter fisik, biologi, sosial, dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya.
Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten adalah arahan pembangunan/pengembangan Wilayah untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang Wilayah Kabupaten sesuai dengan RTRW Kabupaten.
Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
Konfirmasi KKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan rencana detail Tata Ruang.
Persetujuan KKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain rencana detail Tata Ruang.
Rekomendasi KKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang yang didasarkan pada kebijakan nasional yang bersifat strategis dan belum diatur dalam RTR dengan mempertimbangkan asas dan tujuan Penyelenggaraan Penataan Ruang.
Ketentuan Umum Zonasi Kabupaten adalah penjabaran secara umum ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang persyaratan Pemanfaatan Ruang dan ketentuan pengendaliannya yang mencakup seluruh Wilayah administratif.
Ketentuan Khusus adalah ketentuan yang mengatur pemanfaatan Kawasan yang memiliki fungsi khusus dan memiliki aturan tambahan seperti adanya Kawasan yang bertampalan dengan dengan Kawasan peruntukan utama, yang disebut sebagai Kawasan pertampalan/ tumpang susun (overlay).
Ketentuan Insentif adalah perangkat untuk memotivasi, mendorong, memberikan daya tarik, dan/atau memberikan percepatan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memiliki nilai tambah pada zona yang perlu didorong pengembangannya.
Ketentuan Disinsentif adalah perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTR dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
Arahan Sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran ketentuan kewajiban Pemanfaatan Ruang sesuai dengan RTR yang berlaku.
Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok orang, termasuk masyarakat hukum adat, korporasi dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintahan lain dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
Peran Masyarakat adalah partisipatif aktif Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang dan pengendalian Pemanfaatan Ruang.
Forum Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disingkat FPRD adalah wadah di tingkat daerah yang bertugas untuk membantu pemerintah daerah memberikan masukan dan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2 (1) Lingkup materi RTRW Kabupaten terdiri atas: a. tujuan, kebijakan, dan strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten; b. rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten; c. rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten; d. KSK; e. Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten; dan f. ketentuan pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten. (2) Lingkup Wilayah RTRW Kabupaten mencakup seluruh Wilayah administrasi Kabupaten seluas kurang lebih 179.696 (seratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh enam) hektare yang secara geografis berada pada koordinat 5°12'5,861" Lintang Utara dan 96°42'8,378" Bujur Timur dengan 17 (tujuh belas) Kecamatan, 75 (tujuh puluh lima) mukim, dan 609 (enam ratus sembilan) Gampong. (3) Batas-batas Wilayah Kabupaten meliputi: a. sebelah utara berbatasan dengan Selat Malaka; b. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh Utara; c. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bener Meriah, Aceh Tengah, dan Pidie; dan d. sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Pidie Jaya dan Pidie. (4) Wilayah RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 17 (tujuh belas) Kecamatan terdiri atas: a. Kecamatan Samalanga; b. Kecamatan Simpang Mamplam; c. Kecamatan Pandrah; d. Kecamatan Jeunieb; e. Kecamatan Peulimbang; f. Kecamatan Peudada; g. Kecamatan Jeumpa; h. Kecamatan Juli; i. Kecamatan Kota Juang; j. Kecamatan Kuala; k. Kecamatan Jangka; l. Kecamatan Peusangan; m. Kecamatan Peusangan Selatan; n. Kecamatan Peusangan Siblah Krueng; o. Kecamatan Makmur; p. Kecamatan Kuta Blang; dan q. Kecamatan Gandapura. BAB III TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN Bagian Kesatu Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Pasal 3 Penataan Ruang Wilayah Kabupaten bertujuan untuk mewujudkan Kabupaten Bireuen sebagai Wilayah berbasis Kawasan Agropolitan, minapolitan, perindustrian, jasa, mitigasi bencana, dan lingkungan.
Bagian Kedua Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Pasal 4 (1) Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diwujudkan melalui penetapan kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten. (2) Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. kebijakan pengembangan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten; b. kebijakan pengembangan Pola Ruang Wilayah Kabupaten; dan c. kebijakan pengembangan KSK. (3) Kebijakan pengembangan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas: a. pengembangan sistem pusat permukiman sesuai dengan hierarki dan jangkauan pelayanannya; b. peningkatan pelayanan perdesaan dan pusat pertumbuhan ekonomi perdesaan; dan c. pengembangan sistem jaringan prasarana Wilayah yang mendukung pengembangan kegiatan sektor pertanian, industri, dan pariwisata yang terpadu dan merata di Wilayah Kabupaten. (4) Kebijakan pengembangan Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas: a. kebijakan pengembangan Kawasan Lindung; dan b. kebijakan pengembangan Kawasan Budi Daya. (5) Kebijakan pengembangan Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi: a. pengendalian pemanfaatan, pengelolaan, dan pelestarian Kawasan Lindung sesuai dengan fungsinya; b. pembangunan berbasis mitigasi bencana dan berwawasan lingkungan; dan c. pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup. (6) Kebijakan pengembangan Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi: a. pengembangan sentra agribisnis berorientasi sistem agropolitan dan minapolitan dengan pengelolaan secara terpadu dan ramah lingkungan; b. pengendalian alih fungsi lahan pertanian produktif; c. pengembangan produk unggulan yang berbasis pada sektor pertanian, industri, dan pariwisata; d. pengembangan kegiatan perikanan sebagai sektor pertumbuhan ekonomi daerah; e. pengembangan Kawasan Peruntukan Industri bertumpu pada potensi sumber daya lokal dan berwawasan lingkungan f. peningkatan fungsi Kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara; g. pengembangan wisata budaya, wisata alam, dan wisata buatan dengan memanfaatkan potensi alam dan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan budaya; dan h. pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya Tampung Lingkungan Hidup. (7) Kebijakan pengembangan KSK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa pengembangan dan peningkatan fungsi Kawasan dalam
pengembangan perekonomian Kabupaten yang produktif, efisien, dan mampu bersaing. Bagian Ketiga Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Pasal 5 (1) Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diwujudkan melalui strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten. (2) Strategi pengembangan sistem pusat permukiman sesuai dengan hierarki dan jangkauan pelayanannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a meliputi: a. meningkatkan keterkaitan antarKawasan Perkotaan, antara Kawasan Perkotaan dan Kawasan Perdesaan, serta antara Kawasan Perkotaan dan Wilayah di sekitarnya; b. mendorong Kawasan Perkotaan agar lebih kompetitif dan efektif dalam pengembangan Wilayah di sekitarnya; c. mengembangkan sistem pusat permukiman sesuai dengan fungsi dan perannya; d. memantapkan fungsi PKW, PKL, PPK, dan PPL sesuai standar pelayanan minimal; e. mendorong terwujudnya RTH di Kawasan Perkotaan minimal sebesar 30% (tiga puluh persen); f. mengembangkan prasarana, sarana, dan utilitas sesuai hierarki dan jangkauan pelayanannya; dan g. mengendalikan perkembangan Kawasan terbangun di Kawasan Perkotaan sesuai dengan prinsip pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan mitigasi bencana. (3) Strategi peningkatan pelayanan perdesaan dan pusat pertumbuhan ekonomi perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b meliputi: a. memantapkan keterkaitan fungsional antarpusat kegiatan perkotaan dan perdesaan secara sinergis; b. meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan ekonomi dan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam; c. mengembangkan sektor primer perdesaan melalui upaya peningkatan produktivitas tanpa mengabaikan aspek kelestarian lingkungan; d. mengembangkan kegiatan nonpertanian perdesaan dengan pendekatan komprehensif melalui pengembangan produksi dan pengembangan pemasaran; e. melengkapi Kawasan Perdesaan dengan prasarana, sarana, dan utilitas baik yang bersifat umum, sosial, lingkungan, dan ekonomi; dan f. mengembangkan sistem pusat perdesaan yang terstruktur dengan baik yang mampu meningkatkan keterhubungan Kawasan Perdesaan dengan pusat Kawasan Perkotaan terdekatnya. (4) Strategi pengembangan sistem jaringan prasarana Wilayah yang mendukung pengembangan kegiatan sektor pertanian, perikanan, industri, dan pariwisata yang terpadu dan merata di Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c meliputi:
a. mengembangkan sistem pusat permukiman dan peningkatan sistem pelayanan sarana dan prasarana Wilayah secara berjenjang dan sinergis; b. menata dan mengembangkan sistem jaringan prasarana Wilayah yang dapat menjadi pengarah, pembentuk, pengikat, pengendali, dan pendorong pengembangan Wilayah; c. mengembangkan pusat penelitian dan pengembangan pertanian, perikanan, industri, dan pariwisata; d. menata Kawasan Pesisir dalam rangka pengembangan perekonomian di Wilayah bagian utara Kabupaten. (5) Strategi pengendalian, pemanfaatan, pengelolaan, dan pelestarian Kawasan Lindung untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup, sumber daya alam, sumber daya buatan, dan pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf a meliputi: a. meningkatkan fungsi Kawasan Hutan Lindung dan Kawasan Cagar Budaya; b. menjaga Kawasan Lindung dari kegiatan budi daya serta mempertahankan luasannya; c. menjaga dan meningkatkan keanekaragaman hayati Kawasan Lindung; d. melestarikan sumber air dan mengembangkan sistem cadangan air; e. membatasi perkembangan kegiatan budi daya terbangun di Kawasan rawan bencana untuk meminimalkan potensi kejadian bencana dan potensi kerugian akibat bencana; f. mengembangkan sistem peringatan dini dan penanggulangan bencana yang berbasis Masyarakat; g. mengembangkan dan menerapkan teknologi kebencanaan; dan h. menyediakan Jalur Evakuasi Bencana dan Tempat Evakuasi Bencana. (6) Strategi pembangunan berbasis mitigasi bencana dan berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf b meliputi: a. menjaga kelestarian Kawasan Lindung pada Kawasan rawan bencana; b. mengendalikan fungsi kegiatan budi daya pada Kawasan rawan bencana secara adaptif dan berketahanan; c. mewujudkan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan; d. menetapkan dan meningkatkan ketahanan pada Kawasan rawan bencana; e. meningkatkan dan mengendalikan kerusakan lingkungan pada Sungai, lahan kering, dan hutan serta mitigasi bencana alam; f. meningkatkan pengelolaan potensi sumber daya alam yang berwawasan lingkungan; dan g. mengendalikan pemanfaatan fungsi Kawasan rawan bencana. (7) Strategi pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf c meliputi: a. menyelenggarakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup; b. melindungi kemampuan lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung peri kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya;
c. melindungi kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang dibuang ke dalamnya; d. mencegah terjadinya tindakan yang dapat secara langsung atau tidak langsung menimbulkan perubahan sifat fisik lingkungan yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan; e. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana untuk menjamin kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan; dan f. mengelola sumber daya alam tak terbarukan untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan sumber daya alam yang terbarukan untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya. (8) Strategi pengembangan sentra agribisnis berorientasi sistem agropolitan dan minapolitan dengan pengelolaan secara terpadu dan ramah lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf a meliputi: a. meningkatkan akses Jalan dari sentra produksi pertanian ke pusat pemasaran; b. mengembangkan Kawasan agrobisnis berorientasi agropolitan; c. mempertahankan dan meningkatkan Kawasan Tanaman Pangan; d. melakukan percepatan penetapan Kawasan LP2B pada Kawasan Tanaman Pangan; dan e. mengembangkan Kawasan Minapolitan perikanan tangkap dan Kawasan Minapolitan budi daya berbasis klaster komoditas. (9) Strategi pengendalian alih fungsi lahan pertanian produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf b meliputi: a. mengarahkan pembangunan dan pengembangan Kawasan terbangun pada lahan yang bukan KP2B; b. menetapkan KP2B; c. mengembangkan produktivitas pertanian; dan d. mengendalikan alih fungsi KP2B. (10) Strategi pengembangan produk unggulan yang berbasis pada sektor pertanian, perikanan, industri, dan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf c meliputi: a. meningkatkan konsentrasi usaha pertanian, industri, dan pariwisata; b. meningkatkan kapasitas pelaku usaha; c. mengembangkan sistem informasi dan teknologi; d. mengembangkan jenis produk bernilai tambah tinggi; e. menetapkan delineasi Kawasan peruntukan pertanian, industri, dan pariwisata; f. mengembangkan sistem pusat pertanian, industri, dan pariwisata; g. meningkatkan produktivitas dan daya saing usaha pertanian, industri, dan pariwisata; h. mengembangkan Kawasan Peruntukan Industri; i. memfasilitasi terhadap akses sumber daya produktif; j. memberikan insentif terhadap Masyarakat lokal dalam pengelolaan KP2B; dan k. mengembangkan sarana pendukung pertanian, perikanan, kehutanan, industri, dan pariwisata. (11) Strategi pengembangan kegiatan perikanan sebagai sektor pertumbuhan ekonomi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf d meliputi: a. mengembangkan Kawasan Perikanan dan komoditas unggulannya;
b. mempertahankan luasan lahan perikanan yang telah ditetapkan; c. mengembangkan Kawasan Perikanan yang meliputi subsistem hulu, subsistem usaha perikanan, subsistem hilir, dan subsistem penunjang; d. mengembangkan sentra produksi dan usaha berbasis perikanan dan dilengkapi dengan prasarana dan sarana yang memadai sebagai pendukung keanekaragaman aktivitas ekonomi; e. mengembangkan budi daya perikanan yang ramah lingkungan; dan f. mengembangkan pusat penelitian dan pengembangan perikanan. (12) Strategi pengembangan Kawasan Peruntukan Industri bertumpu pada potensi sumber daya lokal dan berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf e meliputi: a. mengembangkan Kawasan Peruntukan Industri; b. mengendalikan, mengawasi, dan menertibkan proses pengolahan limbah industri besar dan menengah; c. mengembangkan sistem pengelolaan limbah atau instalasi pengolah limbah bagi industri kecil secara komunal; d. mengembangkan pengelolaan limbah industri kecil; dan e. membatasi dan mengatur secara ketat kegiatan industri yang berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan. (13) Strategi peningkatan fungsi Kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf f meliputi: a. mengembangkan Kawasan Pertahanan dan Keamanan sesuai dengan tingkat kepentingan Kawasan tersebut; b. mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar Kawasan pertahanan negara untuk menjaga fungsi dan peruntukannya; c. mengembangkan Kawasan Lindung dan/atau budi daya yang tidak terbangun di sekitar Kawasan pertahanan negara sebagai Kawasan penyangga yang memisahkan Kawasan tersebut dengan Kawasan lainnya; dan d. menjaga dan memelihara aset pertahanan dan keamanan negara. (14) Strategi pengembangan wisata budaya, wisata alam, dan wisata buatan dengan memanfaatkan potensi alam dan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf g meliputi: a. mengembangkan Kawasan wisata budaya; b. mengembangkan Kawasan wisata alam; c. mengembangkan Kawasan wisata buatan; d. mengembangkan komoditas wisata berorientasi pasar mancanegara, pelestarian lingkungan, dan penelitian; dan e. mengembangkan dan meningkatkan akses serta konektivitas Jalan menuju Kawasan wisata dan antarKawasan wisata. (15) Strategi pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya Tampung Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf h meliputi: a. mengoptimalkan Ruang bagi kegiatan budi daya sesuai Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya Tampung Lingkungan Hidup; b. membatasi perkembangan kegiatan budi daya terbangun di Kawasan rawan bencana untuk meminimalkan potensi kejadian bencana dan potensi kerugian akibat bencana; c. mengembangkan Kawasan Perkotaan dengan mengoptimalkan Pemanfaatan Ruang secara vertikal dan kompak;
d. menyediakan pemenuhan kebutuhan RTH pada Kawasan Perkotaan paling sedikit seluas 30% (tiga puluh persen) dari luas Kawasan Perkotaan, meliputi 20% (dua puluh persen) RTH publik dan 10% (sepuluh persen) RTH privat; e. apabila luas RTH sebagaimana dimaksud pada huruf d memiliki total luas lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), proporsi tersebut harus tetap dipertahankan keberadaannya; f. mengatur penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana; g. mengembangkan Kawasan Perkotaan dengan kecenderungan pertumbuhan penduduk yang tinggi dan/atau padat dengan pendekatan perencanaan Kawasan Perkotaan; h. mengembangkan Kawasan nonproduktif untuk kegiatan pembangunan nonpertanian guna mempertahankan KP2B; i. mengembangkan kegiatan budi daya yang dapat mempertahankan keberadaan Kawasan dari dampak bencana; dan j. mengembangkan kegiatan budi daya yang dapat menciptakan keadilan, kesejahteraan, keharmonisan, dan keberlanjutan. BAB IV RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN Bagian Kesatu Umum Pasal 6 (1) Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten terdiri atas: a. sistem pusat permukiman; dan b. sistem jaringan prasarana. (2) Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu). Bagian Kedua Sistem Pusat Permukiman Pasal 7 (1) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a terdiri atas: a. PKW; b. PKL; c. PPK; dan d. PPL. (2) PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa PKW Kawasan Perkotaan Bireuen berada di Kecamatan Kota Juang, sebagian Kecamatan Jeumpa, sebagian Kecamatan Juli, sebagian Kecamatan Kuala, dan sebagian Kecamatan Peusangan. (3) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. PKL Kawasan Perkotaan Samalanga berada di Kecamatan Samalanga; b. PKL Kawasan Perkotaan Jeunieb berada di Kecamatan Jeunieb; dan c. PKL Kawasan Perkotaan Gandapura berada di Kecamatan Gandapura. (4) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: a. PPK Matang berada di Kecamatan Samalanga;
b. PPK Meunasah Mamplam berada di Kecamatan Simpang Mamplam; c. PPK Keude Peulimbang berada di Kecamatan Peulimbang; d. PPK Meunasah Baroh berada di Kecamatan Peudada; e. PPK Beunyot berada di Kecamatan Juli; f. PPK Cot Batee berada di Kecamatan Kuala; g. PPK Jangka Mesjid berada di Kecamatan Jangka; h. PPK Geulanggang Labu berada di Kecamatan Peusangan Selatan; i. PPK Lueng Daneun berada di Kecamatan Peusangan Siblah Krueng; j. PPK Kulu Kuta berada di Kecamatan Kuta Blang; dan k. PPK Ulee Glee berada di Kecamatan Makmur. (5) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi: a. PPL Batee Iliek berada di Kecamatan Samalanga; b. PPL Lhok Kulam berada di Kecamatan Jeunieb; c. PPL Lheu Simpang berada di Kecamatan Jeunieb; d. PPL Matang Kulee berada di Kecamatan Peulimbang; e. PPL Keude Alue Rheng berada di Kecamatan Peudada; f. PPL Lancok-lancok berada di Kecamatan Kuala; g. PPL Bugak Krueng berada di Kecamatan Jangka; h. PPL Mata Mamplam berada di Kecamatan Peusangan; i. PPL Tanjong Beuridi berada di Kecamatan Peusangan Selatan; j. PPL Alue Iet berada berada di Kecamatan Peusangan Siblah Krueng; k. PPL Sukarame berada di Kecamatan Makmur; l. PPL Cot Tube berada di Kecamatan Gandapura; dan m. PPL Mon Keulayu berada di Kecamatan Gandapura. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam rencana detail Tata Ruang yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Bagian Ketiga Sistem Jaringan Prasarana Paragraf 1 Umum Pasal 8 Sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b meliputi: a. sistem jaringan transportasi; b. sistem jaringan energi; c. sistem jaringan telekomunikasi; d. sistem jaringan Sumber Daya Air; dan e. sistem jaringan prasarana lainnya. Paragraf 2 Sistem Jaringan Transportasi Pasal 9 Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi: a. sistem jaringan Jalan; b. sistem jaringan kereta api;
c. sistem jaringan transportasi laut; dan d. bandar udara umum dan bandar udara khusus. Pasal 10 (1) Sistem jaringan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi: a. Jalan Umum; b. Jalan Tol; c. Terminal Penumpang; d. Terminal Barang; dan e. Jembatan. (2) Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. Jalan Arteri; b. Jalan Kolektor; c. Jalan Lokal; dan d. Jalan Lingkungan. (3) Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berubah status dan fungsinya. (4) Perubahan status dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Gubernur, Bupati, dan Wali Kota setelah ditetapkan oleh menteri yang membidangi urusan pengembangan jaringan Jalan dan pengembangan jaringan Jalan lainnya. (5) Jalan Arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa Jalan Arteri Primer yang merupakan Jalan nasional meliputi ruas Jalan: a. Bts. Pidie Jaya/Bireuen – Kota Bireuen; b. Kota Bireuen – Bts. Bireuen/Aceh Utara; dan c. Kota Bireuen – Bts. Bireuen/Bener Meriah. (6) Jalan Kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa Jalan Kolektor Primer meliputi ruas: a. Simpang Matang – Tanjongan; b. Simpang Mamplam – Keude Samalanga; c. Simpang Tambue – Keude Pandrah; d. Geulumpang Payong – Reuleut; e. Simpang Pendopo – Cot Nga; f. Geudong-Geudong – Cot Bada; g. Matangglumpang Dua – Krueng Simpo; h. Matangglumpang Dua – Cot Iju; i. Cot Bada – Cot Buket; j. Simpang Leubu – Sawang; k. Simpang Mesjid Gandapura – Sawang; dan l. Sawang – Batas Bireuen. (7) Jalan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas: a. Jalan Lokal Primer; dan b. Jalan Lokal Sekunder. (8) Jalan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri atas: a. Jalan Lingkungan Primer; dan b. Jalan Lingkungan Sekunder. (9) Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Jalan Tol Ruas Lhokseumawe – Sigli. (10) Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: a. Terminal Penumpang Tipe B; dan b. Terminal Penumpang Tipe C.
(11) Terminal Penumpang Tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a berada di Kecamatan Jeumpa. (12) Terminal Penumpang Tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b berada di Kecamatan Peusangan. (13) Terminal Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berada di Kecamatan Jeumpa. (14) Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berada di: a. Kecamatan Samalanga; b. Kecamatan Simpang Mamplam; c. Kecamatan Pandrah; d. Kecamatan Jeunieb; e. Kecamatan Peudada; f. Kecamatan Juli; g. Kecamatan Peusangan; h. Kecamatan Peusangan Selatan, i. Kecamatan Peusangan Siblah Krueng; j. Kecamatan Kuta Blang; dan k. Kecamatan Gandapura. Pasal 11 (1) Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi: a. jaringan jalur kereta api; dan b. stasiun kereta api. (2) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan jalur kereta api umum. (3) Jaringan jalur kereta api umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota. (4) Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas: a. Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota Aceh Besar – Tamiang; dan b. Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota Kuta Blang – Lhokseumawe. (5) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Stasiun Penumpang berada di: a. Kecamatan Simpang Mamplam; b. Kecamatan Pandrah; c. Kecamatan Peulimbang; d. Kecamatan Peudada; e. Kecamatan Jeumpa; f. Kecamatan Peusangan; g. Kecamatan Kuta Blang; dan h. Kecamatan Gandapura. Pasal 12 (1) Sistem Jaringan Transportasi Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c meliputi: a. pelabuhan pengumpan; dan b. pelabuhan perikanan. (2) Pelabuhan pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. Pelabuhan Pengumpan Regional; dan b. Pelabuhan Pengumpan Lokal. (3) Pelabuhan Pengumpan Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yaitu Pelabuhan Teupin Jalo berada di Kecamatan Simpang Mamplam.
(4) Pelabuhan Pengumpan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yaitu Pelabuhan Pengumpan Lokal Kuala Raja berada di Kecamatan Kuala. (5) Pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. PPN; dan b. PPI. (6) PPN sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a yaitu PPN Peudada berada di Kecamatan Peudada. (7) PPI sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi: a. PPI Samalanga berada di Kecamatan Samalanga; b. PPI Jeunieb berada di Kecamatan Jeunieb; c. PPI Peulimbang berada di Kecamatan Peulimbang; d. PPI Kuala Jeumpa berada di Kecamatan Jeumpa; e. PPI Kuala Raja berada di Kecamatan Kuala; f. PPI Kuala Jangka berada di Kecamatan Jangka; g. PPI Teupin Jalo berada di Kecamatan Simpang Mamplam; dan h. PPI Teupin Siron berada di Kecamatan Gandapura. Pasal 13 Bandar udara umum dan bandar udara khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d berupa Bandar Udara Pengumpan berada di Kecamatan Simpang Mamplam. Paragraf 3 Sistem Jaringan Energi Pasal 14 (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b meliputi: a. jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan b. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan. (2) Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi Tempat Penyimpanan yang melintasi: a. Kecamatan Samalanga; b. Kecamatan Simpang Mamplam; c. Kecamatan Pandrah; d. Kecamatan Jeunieb; e. Kecamatan Peulimbang; f. Kecamatan Peudada; g. Kecamatan Jeumpa; h. Kecamatan Juli; i. Kecamatan Kota Juang; j. Kecamatan Peusangan; k. Kecamatan Peusangan Siblah Krueng; l. Kecamatan Kuta Blang; m. Kecamatan Makmur; dan n. Kecamatan Gandapura. (3) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan b. jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
(4) Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berupa pembangkit listrik lainnya meliputi: a. Pembangkit Listrik Tenaga Biodiesel berada di Kecamatan Juli; b. PLTBg berada di Kecamatan Juli dan Kecamatan Gandapura; dan c. PLTSa yaitu PLTSa Blang Beururu berada di Kecamatan Peudada. (5) Jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi: a. jaringan transmisi tenaga listrik untuk menyalurkan tenaga listrik antarsistem; b. jaringan distribusi tenaga listrik; dan c. Gardu Listrik. (6) Jaringan transmisi tenaga listrik untuk menyalurkan tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a meliputi: a. SUTET; dan b. SUTT. (7) SUTET sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a berupa SUTET Arun – Sigli 275 kV (dua ratus tujuh puluh lima kilovolt) melintasi: a. Kecamatan Samalanga; b. Kecamatan Simpang Mamplam; c. Kecamatan Pandrah; d. Kecamatan Jeunieb; e. Kecamatan Peulimbang; f. Kecamatan Peudada; g. Kecamatan Jeumpa; h. Kecamatan Juli; i. Kecamatan Peusangan Selatan; j. Kecamatan Peusangan Siblah Krueng; dan k. Kecamatan Makmur. (8) SUTT sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b meliputi: a. SUTT 150 kV (seratus lima puluh kilovolt) Bireuen – Takengon yang melintasi Kecamatan Juli. b. SUTT 150 kV (seratus lima puluh kilovolt) Bireuen – Arun yang melintasi: 1. Kecamatan Juli; 2. Kecamatan Peusangan; 3. Kecamatan Peusangan Selatan; 4. Kecamatan Kuta Blang; dan 5. Kecamatan Gandapura; c. SUTT 150 kV (seratus lima puluh kilovolt) Sigli – Bireuen yang melintasi: 1. Kecamatan Samalanga; 2. Kecamatan Simpang Mamplam; 3. Kecamatan Pandrah; 4. Kecamatan Jeunieb; 5. Kecamatan Peulimbang; 6. Kecamatan Peudada; 7. Kecamatan Jeumpa; dan 8. Kecamatan Juli. (9) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b berupa SUTM berada di seluruh Kecamatan. (10) Gardu Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c meliputi: a. GI 150 kV (seratus lima puluh kilovolt) Samalanga berada di Kecamatan Simpang Mamplam; b. GI Bireuen 150 kV (seratus lima puluh kilovolt) berada di Kecamatan Juli;
c. Gardu Listrik Kota Juang berada di Kecamatan Kota Juang; d. Gardu Listrik Peusangan I berada di Kecamatan Peusangan; dan e. Gardu Listrik Peusangan II berada di Kecamatan Peusangan Siblah Krueng. Paragraf 4 Sistem Jaringan Telekomunikasi Pasal 15 (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c meliputi: a. Jaringan Tetap; dan b. jaringan bergerak. (2) Jaringan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di: a. Kecamatan Samalanga; b. Kecamatan Simpang Mamplam; c. Kecamatan Pandrah; d. Kecamatan Jeunieb; e. Kecamatan Peulimbang; f. Kecamatan Peudada; g. Kecamatan Jeumpa; h. Kecamatan Juli; i. Kecamatan Kota Juang; j. Kecamatan Peusangan; k. Kecamatan Kuta Blang; dan l. Kecamatan Gandapura. (3) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Jaringan Bergerak Seluler yaitu menara base transceiver station (BTS) berada di: a. Kecamatan Samalanga; b. Kecamatan Simpang Mamplam; c. Kecamatan Pandrah; d. Kecamatan Jeunieb; e. Kecamatan Peudada; f. Kecamatan Jeumpa; g. Kecamatan Juli; h. Kecamatan Kota Juang; i. Kecamatan Jangka; j. Kecamatan Peusangan; k. Kecamatan Kuta Blang; l. Kecamatan Makmur; dan m. Kecamatan Gandapura. Paragraf 5 Sistem Jaringan Sumber Daya Air Pasal 16 (1) Sistem jaringan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d meliputi: a. sistem Jaringan Irigasi; dan b. Bangunan Sumber Daya Air. (2) Sistem Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. Jaringan Irigasi Primer; b. Jaringan Irigasi Sekunder; dan c. Jaringan Irigasi Tersier.
(3) Jaringan Irigasi Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berada di: a. Kecamatan Samalanga; b. Kecamatan Simpang Mamplam; c. Kecamatan Pandrah; d. Kecamatan Jeunieb; e. Kecamatan Peulimbang; f. Kecamatan Peusangan; g. Kecamatan Peusangan Siblah Krueng; h. Kecamatan Kuta Blang; i. Kecamatan Makmur; dan j. Kecamatan Gandapura. (4) Jaringan Irigasi Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berada di: a. Kecamatan Samalanga; b. Kecamatan Simpang Mamplam; c. Kecamatan Pandrah; d. Kecamatan Jeunieb; dan e. Kecamatan Peulimbang. (5) Jaringan Irigasi Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berada di: a. Kecamatan Samalanga; b. Kecamatan Simpang Mamplam; c. Kecamatan Pandrah; d. Kecamatan Jeunieb; e. Kecamatan Peulimbang; f. Kecamatan Peudada; g. Kecamatan Jeumpa; h. Kecamatan Juli; i. Kecamatan Peusangan; j. Kecamatan Peusangan Selatan; k. Kecamatan Peusangan Siblah Krueng; l. Kecamatan Kuta Blang; m. Kecamatan Makmur; dan n. Kecamatan Gandapura. (6) Bangunan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. bendung; b. embung; dan c. bendungan (7) Bendung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a meliputi: a. Bendung Mon Seuke Pulot berada di Kecamatan Peusangan Siblah Krueng; b. Bendung Krueng Pandrah berada di Kecamatan Pandrah; c. Bendung Lhok Peudeng berada di Kecamatan Samalanga; dan d. Bendung Aneuk Gajah Rheut berada di Kecamatan Peudada. (8) Embung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b berada di: a. Embung Paya Praden berada di Kecamatan Juli; b. Embung Paya Sikameh berada di Kecamatan Peudada; c. Embung Paya Jaloeh berada di Kecamatan Peudada; d. Embung Paya Laot berada di Kecamatan Peudada; dan e. Embung Paya Kareung berada di Kecamatan Kota Juang. (9) Bendungan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c berada di: a. Bendungan Nalan berada di Kecamatan Jeunieb; dan b. Bendungan Batee Glungku berada di Kecamatan Simpang Mamplam.
Paragraf 6 Sistem Jaringan Prasarana Lainnya Pasal 17 Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e meliputi: a. SPAM; b. SPAL; c. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; d. sistem jaringan persampahan; e. sistem jaringan evakuasi bencana; dan f. sistem drainase di Wilayah Kabupaten. Pasal 18 (1) SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a berupa jaringan perpipaan. (2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Unit Produksi; dan b. Unit Distribusi. (3) Unit Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berada di: a. Kecamatan Samalanga; b. Kecamatan Pandrah; c. Kecamatan Peudada; d. Kecamatan Juli; e. Kecamatan Peusangan; f. Kecamatan Peusangan Selatan; dan g. Kecamatan Kuta Blang. (4) Unit Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b melalui: a. Kecamatan Samalanga; b. Kecamatan Simpang Mamplam; c. Kecamatan Pandrah; d. Kecamatan Jeunieb; e. Kecamatan Peulimbang; f. Kecamatan Peudada; g. Kecamatan Jeumpa; h. Kecamatan Juli; i. Kecamatan Kuala; j. Kecamatan Jangka; k. Kecamatan Kota Juang; l. Kecamatan Peusangan; dan m. Kecamatan Peusangan Siblah Krueng. Pasal 19 (1) SPAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b berupa infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik. (2) Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) berada di Kecamatan Peudada. Pasal 20 Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c berada di Kecamatan Peusangan. Pasal 21 (1) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d meliputi:
a. TPS3R; dan b. TPST. (2) TPS3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di: a. Kecamatan Samalanga; b. Kecamatan Juli; c. Kecamatan Kota Juang; dan d. Kecamatan Jangka. (3) TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di Kecamatan Peudada. Pasal 22 (1) Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf e meliputi: a. Jalur Evakuasi Bencana; dan b. Tempat Evakuasi Bencana. (2) Jalur Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di: a. Kecamatan Samalanga; b. Kecamatan Simpang Mamplam; c. Kecamatan Pandrah; d. Kecamatan Jeunieb; e. Kecamatan Peulimbang; f. Kecamatan Peudada; g. Kecamatan Jeumpa; h. Kecamatan Kota Juang; i. Kecamatan Kuala; j. Kecamatan Jangka; k. Kecamatan Peusangan; l. Kecamatan Kuta Blang; dan m. Kecamatan Gandapura. (3) Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di: a. Kecamatan Samalanga; b. Kecamatan Jeunieb; c. Kecamatan Peudada; d. Kecamatan Jeumpa; e. Kecamatan Kuala; f. Kecamatan Jangka; dan g. Kecamatan Gandapura. (4) Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi: a. masjid; b. sekolah; dan c. lapangan. Pasal 23 Sistem drainase di Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf f berupa Jaringan Drainase Primer berada di: a. Kecamatan Juli; b. Kecamatan Kota Juang; dan c. Kecamatan Kuala. BAB V RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN Bagian Kesatu
Umum Pasal 24 (1) Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten meliputi: a. Kawasan Lindung; dan b. Kawasan Budi Daya. (2) Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta Pola Ruang dengan tingkat ketelitian 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu). Bagian Kedua Kawasan Lindung Pasal 25 Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a terdiri atas: a. Badan Air; b. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya; dan c. Kawasan Ekosistem Mangrove. Pasal 26 Badan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a seluas kurang lebih 1.481 (seribu empat ratus delapan puluh satu) hektare berada di: a. Kecamatan Samalanga; b. Kecamatan Simpang Mamplam; c. Kecamatan Pandrah; d. Kecamatan Jeunieb; e. Kecamatan Peulimbang; f. Kecamatan Peudada; g. Kecamatan Jeumpa; h. Kecamatan Juli; i. Kecamatan Kota Juang; j. Kecamatan Jangka; k. Kecamatan Peusangan; l. Kecamatan Peusangan Selatan; m. Kecamatan Peusangan Siblah Krueng; n. Kecamatan Kuta Blang; o. Kecamatan Makmur; dan p. Kecamatan Gandapura. Pasal 27 Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b berupa Kawasan Hutan Lindung seluas kurang lebih 31.386 (tiga puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh enam) hektare berada di: a. Kecamatan Samalanga; b. Kecamatan Simpang Mamplam; c. Kecamatan Pandrah; d. Kecamatan Jeunieb; e. Kecamatan Peulimbang; dan f. Kecamatan Peudada. Pasal 28 Kawasan Ekosistem Mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c seluas kurang lebih 79 (tujuh puluh sembilan) hektare berada di:
a. Kecamatan Jangka; dan b. Kecamatan Gandapura. Bagian Ketiga Kawasan Budi Daya Pasal 29 Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b meliputi: a. Kawasan Hutan Produksi; b. Kawasan Perkebunan Rakyat; c. Kawasan Pertanian; d. Kawasan Perikanan; e. Kawasan Peruntukan Industri; f. Kawasan Pariwisata; g. Kawasan Permukiman; dan h. Kawasan Pertahanan dan Keamanan. Pasal 30 (1) Kawasan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a meliputi: a. Kawasan Hutan Produksi Terbatas; dan b. Kawasan Hutan Produksi Tetap. (2) Kawasan Hutan Produksi Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 3.821 (tiga ribu delapan ratus dua puluh satu) hektare berada di: a. Kecamatan Samalanga; b. Kecamatan Peulimbang; c. Kecamatan Peudada; dan d. Kecamatan Jeumpa. (3) Kawasan Hutan Produksi Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 32.148 (tiga puluh dua ribu seratus empat puluh delapan) hektare berada di: a. Kecamatan Samalanga; b. Kecamatan Simpang Mamplam; c. Kecamatan Pandrah; d. Kecamatan Jeunieb; e. Kecamatan Peulimbang; f. Kecamatan Peudada; g. Kecamatan Jeumpa; h. Kecamatan Juli; i. Kecamatan Peusangan Selatan; dan j. Kecamatan Peusangan Siblah Krueng. Pasal 31 Kawasan Perkebunan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b seluas kurang lebih 44.358 (empat puluh empat ribu tiga ratus lima puluh delapan) hektare berada di: a. Kecamatan Samalanga; b. Kecamatan Simpang Mamplam; c. Kecamatan Pandrah; d. Kecamatan Jeunieb; e. Kecamatan Peulimbang; f. Kecamatan Peudada; g. Kecamatan Jeumpa; h. Kecamatan Kota Juang;
i. Kecamatan Juli; j. Kecamatan Jangka; k. Kecamatan Peusangan; l. Kecamatan Peusangan Selatan; m. Kecamatan Peusangan Siblah Krueng; n. Kecamatan Kuta Blang; o. Kecamatan Makmur; dan p. Kecamatan Gandapura. Pasal 32 (1) Kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c meliputi: a. Kawasan Tanaman Pangan; b. Kawasan Perkebunan; dan c. Kawasan Peternakan. (2) Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 16.816 (enam belas ribu delapan ratus enam belas) hektare berada di seluruh Kecamatan. (3) Kawasan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 22.581 (dua puluh dua ribu lima ratus delapan puluh satu) hektare berada di: a. Kecamatan Jeunieb; b. Kecamatan Peudada; c. Kecamatan Jeumpa; d. Kecamatan Juli; e. Kecamatan Peusangan Selatan; dan f. Kecamatan Peusangan Siblah Krueng. (4) Kawasan Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas kurang lebih 61 (enam puluh satu) hektare berada di Kecamatan Juli. (5) Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai KP2B terdiri atas LP2B seluas kurang lebih 16.816 (enam belas ribu delapan ratus enam belas) hektare berada di seluruh Kecamatan. Pasal 33 Kawasan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d berupa Kawasan Perikanan Budi Daya seluas kurang lebih 4.727 (empat ribu tujuh ratus dua puluh tujuh) hektare berada di: a. Kecamatan Samalanga; b. Kecamatan Simpang Mamplam; c. Kecamatan Pandrah; d. Kecamatan Jeunieb; e. Kecamatan Peulimbang; f. Kecamatan Peudada; g. Kecamatan Jeumpa; h. Kecamatan Kuala; i. Kecamatan Jangka; j. Kecamatan Peusangan; k. Kecamatan Kuta Blang; dan l. Kecamatan Gandapura. Pasal 34 Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf e seluas kurang lebih 1.243 (seribu dua ratus empat puluh tiga) hektare berada di:
a. Kecamatan Simpang Mamplam; b. Kecamatan Pandrah; c. Kecamatan Peulimbang; d. Kecamatan Peudada; e. Kecamatan Juli; f. Kecamatan Peusangan; g. Kecamatan Peusangan Siblah Krueng; dan h. Kecamatan Gandapura. Pasal 35 Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf f berupa lokasi pariwisata, meliputi: a. Air Terjun Ie Rhop berada di Kecamatan Samalanga; b. Air Terjun Piramida berada di Kecamatan Samalanga; c. Makam Pocut Di Tanjong berada di Kecamatan Samalanga; d. Makam Tgk. Kuta Glee berada di Kecamatan Samalanga; e. Pemandian Batee Iliek berada di Kecamatan Samalanga; f. Makam Tun Sri Lanang berada di Kecamatan Samalanga; g. Mesjid Kuno Samalanga berada di Kecamatan Samalanga; h. Makam Pocut Meuligoe berada di Kecamatan Samalanga; i. Pante Rheng berada di Kecamatan Samalanga; j. Pante Tanjong Baroh berada di Kecamatan Samalanga; k. Pante Angking Barat berada di Kecamatan Samalanga; l. Kuburan Syuhada Lapan berada di Kecamatan Simpang Mamplam; m. Pante Reuleung Manyang berada di Kecamatan Simpang Mamplam; n. Pante Peuneulot Baroh berada di Kecamatan Simpang Mamplam; o. Pante Ulee Kareung berada di Kecamatan Simpang Mamplam; p. Air Terjun Ceraceuk berada di Kecamatan Pandrah; q. Bendung Nalan berada di Kecamatan Jeunieb; r. Tugu Syuhada Peut-Peut berada di Kecamatan Jeunieb; s. Air Terjun Kulam Putroe Alue Seumantok berada di Kecamatan Peudada; t. Pemancingan Waduk Paya Laot berada di Kecamatan Peudada; u. Pante Ujong Seuke berada di Kecamatan Peudada; v. Pante Ujong Batee berada di Kecamatan Peudada; w. Pante Ceuremen berada di Kecamatan Jeumpa; x. Keurambah Ikan Air Tawar Lhok Batee berada di Kecamatan Jeumpa; y. Paya Alue Keumuneng berada di Kecamatan Jeumpa; z. Makam Raja Jeumpa berada di Kecamatan Jeumpa; aa. Bendungan Air Paya Geudeubang berada di Kecamatan Jeumpa; ab. Pemancingan Paya Jagat berada di Kecamatan Jeumpa; ac. Makam Mereudom Ratna berada di Kecamatan Jeumpa; ad. Kuala Jeumpa berada di Kecamatan Jeumpa; ae. Ekowisata Pante Peusangan berada di Kecamatan Juli; af. Arung Jeram berada di Kecamatan Juli; ag. Cot Panglima berada di Kecamatan Juli; ah. Buket Jabbal Saifannur berada di Kecamatan Juli; ai. Krueng Simpo berada di Kecamatan Juli; aj. Bendungan Teupin Mane berada di Kecamatan Juli; ak. Goa Jepang Telaga Maneh berada di Kecamatan Juli; al. Tugu Selamat Datang berada di Kecamatan Juli; am. Tugu Perjuangan berada di Kecamatan Kota Juang; an. Pendopo Bate Kureng berada di Kecamatan Kota Juang; ao. Pemancingan Gading Permai berada di Kecamatan Kota Juang; ap. Paya Kareung berada di Kecamatan Kota Juang; aq. Pante Krueng Juli berada di Kecamatan Kuala;
ar. Pante Krueng Juli Timu berada di Kecamatan Kuala; as. Pante Ujong Blang berada di Kecamatan Kuala; at. Pante Kuala Raja berada di Kecamatan Kuala; au. Makam Habib Bugak berada di Kecamatan Jangka; av. Pante Kuala Jangka berada di Kecamatan Jangka; aw. Pante Kuala PAON berada di Kecamatan Jangka; ax. Pante Kuala Ceurape berada di Kecamatan Jangka; ay. Makam Tgk. Di Gle berada di Kecamatan Peusangan; az. Waduk Paya Lipah berada di Kecamatan Peusangan; ba. Bendungan Mon Seuke Pulot berada di Kecamatan Peusangan Siblah Krueng; bb. Rumoh Tgk. Awe Geutah berada di Kecamatan Peusangan Siblah Krueng; bc. Boboo Island berada di Kecamatan Peusangan Siblah Krueng; bd. Tugu Perjuangan Krueng Panjoe berada di Kecamatan Kuta Blang; be. Bendungan Kapa berada di Kecamatan Kuta Blang; bf. Paya Nie berada di Kecamatan Kuta Blang; bg. Tugu Jepang dan Makam Syuhada Prang Jepang berada di Kecamatan Kuta Blang; bh. Waduk Pemancingan Tanjong Nie berada di Kecamatan Kuta Blang; dan bi. Kawasan Pantai Pangah – Lingka Kuta berada di Kecamatan Gandapura. Pasal 36 (1) Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf g seluas kurang lebih 20.941 (dua puluh ribu sembilan ratus empat puluh satu) hektare meliputi: a. Kawasan Permukiman Perkotaan; dan b. Kawasan Permukiman Perdesaan. (2) Kawasan Permukiman Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 6.925 (enam ribu sembilan ratus dua puluh lima) hektare berada di seluruh Kecamatan. (3) Kawasan Permukiman Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 14.016 (empat belas ribu enam belas) hektare berada di seluruh Kecamatan. Pasal 37 (1) Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf h seluas kurang lebih 54 (lima puluh empat) hektare meliputi: a. Kawasan pertahanan; b. Kawasan keamanan; dan c. lokasi pertahanan dan keamanan. (2) Kawasan pertahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 52 (lima puluh dua) hektare meliputi: a. Komando Distrik Militer 0111/Bireuen seluas kurang lebih 7 (tujuh) hektare berada di Kecamatan Jeumpa; b. Mayonif 113/JS, Kompi Ban Yonif 113/JS, dan Kompi Markas Yonif 113/JS seluas kurang lebih 22 (dua puluh dua) hektare berada di Kecamatan Juli; dan c. Kompi Senapan D Yonif 113/JS seluas kurang lebih 23 (dua puluh tiga) hektare berada di Kecamatan Simpang Mamplam dan Kecamatan Pandrah.
(3) Kawasan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 2 (dua) hektare meliputi Kantor Kepolisian Resor Bireuen berada di Kecamatan Peusangan. (4) Lokasi pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: a. Kompi Bantuan Yonif 113 di Kecamatan Kota Juang; b. Kompi Khusus RK 113/JS di Kecamatan Simpang Mamplam dan Kecamatan Pandrah; c. Komando Rayon Militer 01/Bireuen berada di Kecamatan Kota Juang; d. Komando Rayon Militer 02/Samalanga berada di Kecamatan Samalanga; e. Komando Rayon Militer 03/Jeunieb berada di Kecamatan Jeunieb; f. Komando Rayon Militer 04/Peudada berada di Kecamatan Peudada; g. Komando Rayon Militer 05/Juli berada di Kecamatan Juli; h. Komando Rayon Militer 06/Peusangan berada di Kecamatan Peusangan; i. Komando Rayon Militer 07/Jangka berada di Kecamatan Jangka; j. Komando Rayon Militer 08/Gandapura berada di Kecamatan Gandapura; k. Komando Rayon Militer 09/Makmur berada di Kecamatan Makmur; l. Komando Rayon Militer 10/Pandrah berada di Kecamatan Pandrah; m. Komando Rayon Militer Kuala berada di Kecamatan Kuala; n. Komando Rayon Militer Peulimbang berada di Kecamatan Peulimbang; o. Komando Rayon Militer Peusangan Selatan berada di Kecamatan Peusangan Selatan; p. Komando Rayon Militer Peusangan Siblah Krueng berada di Kecamatan Peusangan Siblah Krueng; q. Pos TNI AL Kuala Peudada berada di Kecamatan Peudada; r. Polisi Militer berada di Kecamatan Kota Juang; s. Kantor Kepolisian Sektor Samalanga berada di Kecamatan Samalanga; t. Kantor Kepolisian Sektor Pandrah berada di Kecamatan Pandrah; u. Kantor Kepolisian Sektor Jeunieb berada di Kecamatan Jeunieb; v. Kantor Kepolisian Sektor Peudada berada di Kecamatan Peudada; w. Kantor Kepolisian Sektor Juli berada di Kecamatan Juli; x. Kantor Kepolisian Sektor Kota Juang berada di Kecamatan Kota Juang; y. Kantor Kepolisian Sektor Jangka berada di Kecamatan Jangka; z. Kantor Kepolisian Sektor Peusangan berada di Kecamatan Peusangan; aa. Kantor Kepolisian Sektor Makmur berada di Kecamatan Makmur; ab. Kantor Kepolisian Sektor Gandapura berada di Kecamatan Gandapura; ac. Pos Polisi Jeumpa berada di Kecamatan Jeumpa; ad. Pos Polisi Simpang Mamplam berada di Kecamatan Simpang Mamplam; ae. Pos Polisi Peulimbang berada di Kecamatan Peulimbang; af. Pos Polisi Kuala berada di Kecamatan Kuala; ag. Pos Polisi Peusangan Selatan berada di Kecamatan Peusangan Selatan;
ah. Pos Polisi Peusangan Siblah Krueng berada di Kecamatan Peusangan Siblah Krueng; ai. Pos Polisi Kuta Blang berada di Kecamatan Kuta Blang; dan aj. Kepolisian Perairan dan Udara Peudada berada di Kecamatan Peudada. BAB VI KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN Bagian Kesatu Umum Pasal 38 (1) KSK berupa Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi. (2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. KSK Kawasan Agropolitan berada di: 1. Kecamatan Peudada; 2. Kecamatan Jeumpa; 3. Kecamatan Juli; 4. Kecamatan Peusangan Selatan; 5. Kecamatan Peusangan Siblah Krueng; dan 6. Kecamatan Makmur; b. KSK Kawasan Minapolitan berada di: 1. Kecamatan Peudada; 2. Kecamatan Jeumpa; 3. Kecamatan Kuala; 4. Kecamatan Jangka; dan 5. Kecamatan Gandapura. (3) KSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta KSK dengan tingkat ketelitian 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu). Bagian Kedua Tujuan dan Arahan Pengembangan Kawasan Strategis Pasal 39 (1) Tujuan pengembangan Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi KSK Kawasan Agropolitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a yaitu mewujudkan Kawasan Agropolitan yang berbasis sinergitas potensi dengan daya saing, terdensetralisasi, dan berkelanjutan yang mendukung ketahanan pangan nasional. (2) Arahan pengembangan Kawasan strategis dari sudut pertumbuhan ekonomi KSK Kawasan Agropolitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. penyediaan prasarana dan sarana pendukung kegiatan Kawasan yang saling terintegrasi; b. pengembangan sektor agrowisata berdasarkan kesesuaian lahan; c. pengembangan komoditas unggulan dari Kawasan sentra produksi Kawasan Agropolitan; d. pengembangan usaha agribisnis yang berdaya saing berbasis kerakyatan dan berkelanjutan; dan e. pelestarian sumber daya dan lingkungan secara berkelanjutan yang adaptif terhadap bencana.
(3) Tujuan pengembangan Kawasan strategis dari sudut pertumbuhan ekonomi KSK Kawasan Minapolitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf b yaitu mengembangkan Kawasan Minapolitan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi melalui sentra produksi perikanan sebagai penggerak ekonomi Masyarakat. (4) Arahan pengembangan Kawasan strategis dari sudut pertumbuhan ekonomi KSK Kawasan Minapolitan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi: a. pengembangan sektor unggulan pusat kegiatan Kawasan Minapolitan; b. pengembangan prasarana dan sarana yang saling terintegrasi dengan Kawasan lainnya; c. pengoptimalan pengolahan dan pemasaran produksi Kawasan Minapolitan; dan d. pengembangan sistem kelembagaan penunjang kegiatan minapolitan. BAB VII ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN Bagian Kesatu Umum Pasal 40 Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten meliputi: a. ketentuan KKPR; b. indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan c. pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang. Bagian Kedua Ketentuan KKPR Pasal 41 (1) Ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a meliputi: a. KKPR untuk kegiatan berusaha; b. KKPR untuk kegiatan nonberusaha; dan c. KKPR untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional. (2) Pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. Konfirmasi KKPR; b. Persetujuan KKPR; dan c. Rekomendasi KKPR. (3) Pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian Ketiga Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (Lima) Tahunan Pasal 42 (1) Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b meliputi:
a. indikasi program utama jangka menengah tahap I (satu) tahun 2025-2029; b. indikasi program utama jangka menengah tahap II (dua) tahun 2030-2034; c. indikasi program utama jangka menengah tahap III (tiga) tahun 2035-2039; d. indikasi program utama jangka menengah tahap IV (empat) tahun 2040-2044; dan e. indikasi program utama jangka menengah tahap V (lima) tahun 2045. (2) Indikasi program utama jangka menengah tahap I (satu) tahun 2025- 2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan indikasi program utama jangka menengah tahap II (dua) tahun 2030-2034 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. program utama; b. lokasi; c. sumber pendanaan; d. instansi pelaksana; dan e. waktu pelaksanaan. (3) Program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa usulan program pengembangan Kabupaten untuk mewujudkan Struktur Ruang, Pola Ruang, dan KSK. (4) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa tempat di mana usulan program utama akan dilaksanakan. (5) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berasal dari: a. anggaran pendapatan dan belanja negara; b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi; c. anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten; d. Masyarakat; dan e. sumber pendanaan lainnya. (6) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi: a. Pemerintah Pusat; b. Pemerintah Provinsi; c. Pemerintah Kabupaten; dan d. Masyarakat. (7) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e berisi usulan program utama yang direncanakan dalam kurun waktu perencanaan 7 (tujuh) tahun pertama yang dirinci ke dalam program utama tahunan. Pasal 43 (1) Indikasi program utama jangka menengah tahap III (tiga) tahun 2035- 2039 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf c meliputi: a. perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten; b. perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten; dan c. perwujudan KSK. (2) Perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. perwujudan sistem pusat permukiman meliputi: 1. perwujudan PKW meliputi: a) pengembangan, peningkatan, dan pemeliharaan pelayanan infrastruktur permukiman; b) pengembangan dan pemeliharaan Terminal Penumpang Tipe B;
c) pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan pasar induk; d) peningkatan cakupan pelayanan prasarana dan sarana kesehatan; e) pembangunan dan peningkatan sarana perdagangan dan/atau pasar; f) pengembangan SPAM; dan g) penyediaan RTH; 2. perwujudan PKL meliputi: a) pengembangan, peningkatan. dan pemantapan kegiatan pendidikan dasar; b) pengembangan, peningkatan, dan pemantapan kegiatan kesehatan skala daerah; c) pengembangan, peningkatan, dan pemantapan kegiatan pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang lokal; d) pengembangan, peningkatan, dan pemantapan pelayanan sosial dan budaya skala desa hingga daerah; e) pengembangan, peningkatan, dan pemantapan pelayanan infrastruktur permukiman; f) pengembangan, peningkatan, dan pemantapan pusat kegiatan pariwisata; g) pengembangan, peningkatan, dan pemantapan pusat kegiatan pertanian; h) pengembangan, peningkatan, dan pemantapan pusat pelayanan olahraga skala internasional; dan i) penyediaan RTH; 3. perwujudan PPK meliputi: a) pengembangan, peningkatan, dan pemantapan pusat kegiatan pariwisata; b) pengembangan, peningkatan, dan pemantapan pusat kegiatan pertanian; c) pengembangan, peningkatan, dan pemantapan kegiatan pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang lokal; d) pengembangan, peningkatan, dan pemantapan pelayanan sosial dan budaya skala desa hingga Kecamatan; e) pengembangan, peningkatan, dan pemantapan pelayanan infrastruktur permukiman; dan f) penyediaan RTH; 4. perwujudan PPL meliputi: a) pengembangan, peningkatan, dan pemantapan pusat pendidikan tinggi; b) pengembangan, peningkatan, dan pemantapan pusat kegiatan pertanian; c) pengembangan, peningkatan, dan pemantapan pusat kegiatan industri; d) pengembangan, peningkatan, dan pemantapan pusat kegiatan pariwisata; e) pengembangan, peningkatan, dan pemantapan pelayanan sosial dan budaya skala desa hingga Kecamatan; f) pengembangan, peningkatan, dan pemantapan pelayanan infrastruktur permukiman;
g) pengembangan, peningkatan, dan pemantapan kegiatan pendidikan dasar; h) pengembangan, peningkatan, dan pemantapan kegiatan kesehatan skala daerah; dan i) penyediaan RTH; b. perwujudan sistem jaringan transportasi meliputi: 1. perwujudan sistem jaringan Jalan meliputi: a) pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan jaringan Jalan Arteri Primer; b) pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan jaringan Jalan Kolektor Primer; c) pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan jaringan Jalan Lokal Primer; d) pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan jaringan Jalan Lokal Sekunder; e) pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan jaringan Jalan Lingkungan Primer; f) pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan jaringan Jalan Lingkungan Sekunder; g) peningkatan dan pemeliharaan Jalan Tol; h) peningkatan dan pemeliharaan Terminal Penumpang Tipe B; i) peningkatan dan pemeliharaan Terminal Penumpang Tipe C; j) peningkatan dan pemeliharaan Terminal Barang; k) pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan Jembatan; dan l) pemutakhiran basis data (data base) Jalan dan Jembatan; 2. perwujudan sistem jaringan kereta api meliputi: a) pengembangan dan pemeliharaan Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota; dan b) pengembangan dan pemeliharaan Stasiun Penumpang; 3. perwujudan sistem jaringan transportasi laut meliputi: a) pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional; dan b) pembangunan dan pengembangan PPI; 4. perwujudan bandar udara umum dan bandar udara khusus berupa pembangunan dan pengembangan Bandar Udara Pengumpan; c. perwujudan sistem jaringan energi meliputi: 1. perwujudan jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi berupa pengembangan, penataan, pemeliharaan, dan pengamanan Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi Tempat Penyimpanan; 2. perwujudan jaringan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung berupa pembangkit listrik lainnya meliputi: a) pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan kapasitas dan jaringan Pembangkit Listrik Tenaga Biodiesel; b) pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan kapasitas dan jaringan PLTBg; c) pengembangan dan pemeliharaan kapasitas dan jaringan PLTSa; d) pengembangan pembangkit energi alternatif lainnya;
- perwujudan jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung meliputi: a) pengembangan dan pemeliharaan SUTET; b) pengembangan dan pemeliharaan SUTT; c) pengembangan dan pemeliharaan SUTM; dan d) pengembangan dan pemeliharaan Gardu Listrik; d. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi meliputi:
- perwujudan Jaringan Tetap berupa pengembangan dan peningkatan jaringan serat optik; dan
- perwujudan jaringan bergerak meliputi: a) pengembangan dan pemeliharaan kapasitas Jaringan Bergerak Seluler; b) penataan dan pengaturan menara telekomunikasi bersama; c) penertiban terhadap pembangunan menara telekomunikasi seluler/BTS tanpa dilengkapi izin; d) pengembangan Gampong digital; dan e) pengembangan layanan internet; e. perwujudan sistem Jaringan Sumber Daya Air meliputi:
- perwujudan sistem Jaringan Irigasi meliputi: a) pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan Jaringan Irigasi Primer; b) pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan Jaringan Irigasi Sekunder; c) pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan Jaringan Irigasi Tersier; d) pengembangan Waduk untuk irigasi pertanian; e) pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG) dalam pengelolaan sumber air permukaan (Sungai dan Waduk); dan f) pembangunan dan peningkatan jaringan pengendalian banjir;
- perwujudan Bangunan Sumber Daya Air meliputi: a) operasional dan rehabilitasi Bangunan Sumber Daya Air; b) pembangunan, operasional, dan rehabilitasi Bangunan Sumber Daya Air; c) pemeliharaan Sungai, konservasi, pengendalian daya rusak air, dan pelestarian Sumber Daya Air secara vegetatif; d) pembangunan bendungan; dan e) pembangunan dan pemeliharaan embung air baku irigasi sawah; f. perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya meliputi:
- perwujudan SPAM meliputi: a) pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan Unit Produksi; b) pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan Unit Distribusi; c) pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan jaringan air minum di Kawasan Perkotaan; d) pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan jaringan air minum di Kawasan Perdesaan; dan e) pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan jaringan bukan perpipaan;
- perwujudan SPAL berupa perwujudan infrastruktur sistem pembuangan air limbah domestik meliputi:
a) pengembangan prasarana dan sarana IPLT; b) pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik; dan c) pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat; 3. perwujudan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun meliputi: a) pengembangan prasarana pengolahan limbah industri, limbah medis, dan limbah bahan berbahaya dan beracun; b) pengembangan sistem jasa pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun; dan c) pengawasan dan pengendalian Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; 4. perwujudan sistem jaringan persampahan meliputi: a) pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan TPS3R; b) pengembangan dan pemeliharaan TPST; c) pengembangan prasarana dan utilitas jaringan persampahan; d) peningkatan peran serta Masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan persampahan; e) pengembangan bank sampah; dan f) peningkatan kerja sama antarWilayah dalam pengelolaan persampahan; 5. perwujudan sistem Jaringan Evakuasi Bencana meliputi: a) pengembangan Jalur Evakuasi Bencana; b) pengembangan Tempat Evakuasi Bencana; c) pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan sarana jaringan evakuasi bencana; d) pengembangan sistem mitigasi bencana; dan e) pengembangan sistem pengelolaan Kawasan rawan bencana; 6. perwujudan sistem drainase meliputi: a) pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan Jaringan Drainase Primer; b) pembangunan tanggul drainase; dan c) pengembangan sumur resapan dan lubang biopori. (3) Perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. perwujudan Kawasan Lindung meliputi: 1. perwujudan Badan Air meliputi: a) operasional dan pemeliharaan Badan Air; b) pengembangan tanggul Sungai; c) pengelolaan hidrologi dan kualitas air Wilayah Sungai; dan d) pengendalian kegiatan budi daya agar tidak mengganggu fungsi lindung; 2. perwujudan Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya berupa Kawasan Hutan Lindung meliputi: a) rehabilitasi dan revitalisasi Kawasan Hutan Lindung; b) pengawasan dan pemantauan secara rutin untuk mencegah terjadinya penebangan liar dan kebakaran Kawasan Hutan Lindung;
c) pengembangan vegetasi tegakan tinggi yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air ke dalam tanah; d) pengembangan blok penyangga pada Kawasan yang berbatasan dengan Kawasan Hutan Lindung; e) melakukan program pembinaan dan penyuluhan kepada Masyarakat dalam upaya pelestarian Kawasan Hutan Lindung; dan f) pengendalian kegiatan budi daya agar tidak mengganggu fungsi lindung Kawasan Hutan Lindung; 3. perwujudan Kawasan Ekosistem Mangrove berupa pembangunan, pengawasan, dan pengendalian Kawasan Ekosistem Mangrove; b. perwujudan Kawasan Budi Daya meliputi: 1. perwujudan Kawasan Hutan Produksi Terbatas meliputi: a) rehabilitasi dan revitalisasi Kawasan Hutan Produksi Terbatas; b) pengawasan dan pemantauan secara rutin untuk mencegah terjadinya penebangan liar dan kebakaran Kawasan Hutan Produksi Terbatas; c) pengelolaan sumber daya hutan secara berkelanjutan pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas; d) pengembangan vegetasi tegakan tinggi yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air ke dalam tanah; e) pengembangan blok penyangga pada Kawasan yang berbatasan dengan Kawasan Hutan Produksi Terbatas; f) melakukan program pembinaan dan penyuluhan kepada Masyarakat dalam upaya pelestarian Kawasan Hutan Produksi Terbatas; g) pengembangan sistem tebang pilih, tebang gilir, dan rotasi tanaman yang mendukung keseimbangan alam; h) peningkatan partisipasi Masyarakat melalui pengembangan Kawasan Hutan Produksi Terbatas bersama Masyarakat; i) pengembangan pemanfaatan Kawasan Hutan Produksi Terbatas; j) penanggulangan kebakaran hutan dan lahan; dan k) penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH) dan perhutanan sosial; 2. perwujudan Kawasan Hutan Produksi Tetap meliputi: a) rehabilitasi dan revitalisasi Kawasan Hutan Produksi Tetap; b) pengawasan dan pemantauan secara rutin untuk mencegah terjadinya penebangan liar dan kebakaran Kawasan Hutan Produksi Tetap; c) pengelolaan sumber daya hutan secara berkelanjutan pada Kawasan Hutan Produksi Tetap; d) pengembangan vegetasi tegakan tinggi yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air ke dalam tanah; e) pengembangan blok penyangga pada Kawasan yang berbatasan dengan Kawasan Hutan Produksi Tetap; f) melakukan program pembinaan dan penyuluhan kepada Masyarakat dalam upaya pelestarian Kawasan Hutan Produksi Tetap;
g) pengembangan sistem tebang pilih, tebang gilir, dan rotasi tanaman yang mendukung keseimbangan alam; h) peningkatan partisipasi Masyarakat melalui pengembangan Kawasan Hutan Produksi Tetap bersama Masyarakat; i) pengembangan pemanfaatan Kawasan Hutan Produksi Tetap; j) penanggulangan kebakaran hutan dan lahan; dan k) penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH) dan perhutanan sosial; 3. perwujudan Kawasan Perkebunan Rakyat meliputi: a) pengembangan Kawasan Perkebunan Rakyat; b) rehabilitasi dan revitalisasi Kawasan Perkebunan Rakyat yang rusak; dan c) peningkatan produktivitas Kawasan Perkebunan Rakyat; 4. perwujudan Kawasan Pertanian meliputi: a) perwujudan Kawasan Tanaman Pangan, dilakukan melalui: 1) inventarisasi lahan baku sawah; 2) penyediaan pangan berbasis sumber daya lokal; 3) pengelolaan LP2B, KP2B, dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan; 4) penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian tanaman pangan; 5) pengembangan sistem agroindustri sektor tanaman pangan; 6) pemantapan Kawasan sentra komoditas agribisnis unggulan; 7) pemantapan Kawasan Integrated Farming System (IFS); 8) pengembangan Kawasan agroindustri; 9) optimalisasi sumber air permukaan eksisting dan/atau air tanah untuk keperluan pengairan lahan tanaman pangan; 10) pengembangan lahan tanaman pangan baru atau cetak sawah baru; 11) pengendalian secara ketat alih fungsi KP2B; 12) pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian tanaman pangan; 13) penyuluhan pertanian; 14) penyediaan infrastruktur pendukung kemandirian pangan lainnya; dan 15) penetapan insentif dan disinsentif dalam pengendalian KP2B; b) perwujudan Kawasan Perkebunan meliputi: 1) pengembangan Wilayah agrobisnis dan agroindustri; 2) pengembangan komoditas perkebunan serta peremajaan dan rehabilitasi tanaman perkebunan; 3) penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana Kawasan Perkebunan; 4) pengembangan sarana dan prasarana pengolahan produk turunan komoditas Kawasan Perkebunan; dan 5) penataan irigasi/kanal pada areal perkebunan lahan gambut; c) perwujudan Kawasan Peternakan meliputi:
- penataan dan pengendalian lokasi peternakan dan sentra produksi peternakan di Kawasan Peternakan;
- pengembangan komoditas peternakan yang bernilai ekonomi tinggi di Kawasan Peternakan; dan
- intensifikasi budi daya peternakan di Kawasan Peternakan;
- perwujudan Kawasan Perikanan meliputi: a) pengembangan agrobisnis perikanan di Kawasan Perikanan Budi Daya; b) pengembangan komoditas perikanan unggulan di Kawasan Perikanan Budi Daya; c) pengembangan sistem pengolahan hasil perikanan di Kawasan Perikanan Budi Daya; d) pengembangan budi daya pembesaran ikan; e) pengembangan budi daya perikanan melalui pemanfaatan atau pengelolaan situ; f) pengembangan budi daya perikanan melalui pembenihan ikan; g) pengolahan hasil perikanan; h) pengendalian baku mutu perairan Kawasan Perikanan Budi Daya; i) pengembangan prasarana dan sarana Kawasan Perikanan Budi Daya; j) peningkatan aksesibilitas pusat produksi perikanan budi daya dan pusat pengolahan dan pemasaran hasil perikanan; dan k) pengelolaan Kawasan Perikanan Budi Daya;
- perwujudan Kawasan Peruntukan Industri meliputi: a) pengelolaan Kawasan Peruntukan Industri secara berkelanjutan; b) pemberdayaan industri kecil dan menengah; c) pengendalian perkembangan industri di luar Kawasan Peruntukan Industri; d) pengembangan dan peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas di Kawasan Peruntukan Industri; e) penataan Kawasan Peruntukan Industri eksisting yang belum berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan Penataan Ruang; f) pengendalian dan pengawasan pemanfaatan air tanah; g) pengendalian dan pengawasan Pemanfaatan Ruang Kawasan Peruntukan Industri; h) koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta Masyarakat; i) evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan industri; j) pengendalian izin usaha industri Kabupaten; k) penelitian dan pengembangan perindustrian dan perdagangan; l) pembinaan industri melalui penilaian kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan daerah (properda); dan m) pengawasan dan pemantauan terhadap kegiatan industri untuk mencegah timbulnya pencemaran lingkungan di Kawasan Peruntukan Industri;
- perwujudan Kawasan Pariwisata meliputi:
a) pengembangan dan pengelolaan Kawasan Pariwisata yang berpotensi, unggulan, dan andalan secara berkelanjutan; b) pengembangan dan perlindungan situs bersejarah dan budaya; c) peningkatan kualitas objek wisata; d) pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif di Kawasan Pariwisata; e) pengembangan desa wisata, Kawasan wisata, dan/atau objek wisata baru; f) menyinergikan kegiatan lainnya yang memiliki potensi sebagai daya tarik pariwisata; g) pengembangan ekosistem ekonomi kreatif; h) pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar; i) pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif; j) pengembangan creative center; k) pengembangan ekowisata; l) pengembangan jalur wisata alam, budaya, dan buatan serta desa wisata; m) peningkatan sistem informasi pariwisata; dan n) pengembangan dan peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas pariwisata; 8. perwujudan Kawasan Permukiman meliputi: a) perwujudan Kawasan Permukiman Perkotaan meliputi: 1) pengembangan perumahan; 2) pembangunan dan pengembangan perumahan dan Kawasan Permukiman kumuh; 3) pembangunan sarana dan prasarana penunjang Kawasan Permukiman Perkotaan; 4) percepatan penyediaan perumahan melalui kegiatan pengembangan perumahan swadaya; 5) penataan bangunan gedung; 6) penataan bangunan dan lingkungannya; 7) pengelolaan pendidikan; 8) pengendalian perizinan pendidikan; 9) pembangunan dan pengembangan pendidikan dayah; 10) pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan Masyarakat; 11) penyediaan farmasi, alat kesehatan, makanan, dan minuman; 12) pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan; 13) pembangunan dan pemeliharaan gedung kantor atau bangunan lainnya; 14) pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya; 15) pengembangan rumah layak huni bagi Masyarakat berpenghasilan rendah; 16) pengembangan perumahan tahan gempa pada daerah rawan bencana; 17) penataan, pengembangan, dan pengendalian pasar tradisional serta pasar modern; 18) penanganan rehabilitasi pascabencana;
- penataan dan rehabilitasi lingkungan Kawasan Permukiman kumuh perkotaan; dan
- penyediaan RTH; b) perwujudan Kawasan Permukiman Perdesaan meliputi:
- pembangunan rumah layak huni dan swadaya;
- pembangunan sarana dan prasarana penunjang Kawasan Permukiman Pedesaan;
- penyediaan farmasi, alat kesehatan, makanan, dan minuman;
- pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan;
- pembangunan dan pemeliharaan gedung kantor atau bangunan lainnya;
- pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya;
- pengembangan rumah layak huni bagi Masyarakat berpenghasilan rendah;
- pengembangan perumahan tahan gempa pada daerah rawan bencana;
- penataan, pengembangan, dan pengendalian pasar tradisional serta pasar modern; dan
- penanganan rehabilitasi pasca bencana;
- perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan meliputi: a) penataan, pengelolaan, dan pengoptimalan Kawasan Pertahanan dan Keamanan; b) pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas Kawasan Pertahanan dan Keamanan; dan c) pengamanan Kawasan perkantoran dan instalasi pertahanan keamanan yang baru sesuai dengan RTR Kawasan Pertahanan dan Keamanan. (4) Perwujudan KSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi meliputi: a. pengkajian potensi dan persoalan pengembangan serta pengelolaan KSK; b. pengembangan potensi Kawasan secara lestari dan berkearifan lokal; c. pelestarian Sumber Daya Air dan lingkungan secara berkelanjutan yang adaptif terhadap bencana; d. penyusunan program aksi pengelolaan KSK; e. pengendalian Pemanfaatan Ruang KSK; dan f. pengembangan sarana dan prasarana pendukung KSK. Pasal 44 (1) Indikasi Program Utama Jangka Menengah Tahap IV (empat) tahun 2040-2044 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf d meliputi: a. perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten; b. perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten; dan c. perwujudan KSK. (2) Perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. perwujudan sistem pusat permukiman meliputi:
- perwujudan PKW meliputi:
a) pengembangan, peningkatan, dan pemeliharaan pelayanan infrastruktur permukiman; b) pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan Terminal Penumpang Tipe B; c) pengembangan dan pemeliharaan pasar induk; d) peningkatan cakupan pelayanan prasarana dan sarana kesehatan; e) pembangunan dan peningkatan sarana perdagangan dan/atau pasar; f) pengembangan SPAM; dan g) penyediaan RTH; 2. perwujudan PKL meliputi: a) pengembangan, peningkatan, dan pemantapan kegiatan pendidikan dasar; b) pengembangan, peningkatan, dan pemantapan kegiatan kesehatan skala daerah; c) pengembangan, peningkatan, dan pemantapan kegiatan pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang lokal; d) pengembangan, peningkatan, dan pemantapan pelayanan sosial dan budaya skala desa hingga daerah; e) pengembangan, peningkatan, dan pemantapan pelayanan infrastruktur permukiman; f) pengembangan, peningkatan, dan pemantapan pusat kegiatan pariwisata; g) pengembangan, peningkatan, dan pemantapan pusat kegiatan pertanian; h) pengembangan, peningkatan, dan pemantapan pusat pelayanan olahraga skala internasional; dan i) penyediaan RTH; 3. perwujudan PPK meliputi: a) pengembangan, peningkatan, dan pemantapan pusat kegiatan pariwisata; b) pengembangan, peningkatan, dan pemantapan pusat kegiatan pertanian; c) pengembangan, peningkatan, dan pemantapan kegiatan pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang lokal; d) pengembangan, peningkatan, dan pemantapan pelayanan sosial dan budaya skala desa hingga Kecamatan; e) pengembangan, peningkatan, dan pemantapan pelayanan infrastruktur permukiman; dan f) penyediaan RTH; 4. perwujudan PPL meliputi: a) pengembangan, peningkatan, dan pemantapan pusat pendidikan tinggi; b) pengembangan, peningkatan, dan pemantapan pusat kegiatan pertanian; c) pengembangan, peningkatan, dan pemantapan pusat kegiatan industri; d) pengembangan, peningkatan, dan pemantapan pusat kegiatan pariwisata; e) pengembangan, peningkatan, dan pemantapan pelayanan sosial dan budaya skala desa hingga Kecamatan;
f) pengembangan, peningkatan, dan pemantapan pelayanan infrastruktur permukiman; g) pengembangan, peningkatan, dan pemantapan kegiatan pendidikan dasar; h) pengembangan, peningkatan, dan pemantapan kegiatan kesehatan skala daerah; dan i) penyediaan RTH; b. perwujudan sistem jaringan transportasi meliputi: 1. perwujudan sistem jaringan Jalan meliputi: a) pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan jaringan Jalan Arteri Primer; b) pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan jaringan Jalan Kolektor Primer; c) pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan jaringan Jalan Lokal Primer; d) pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan jaringan Jalan Lokal Sekunder; e) pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan jaringan Jalan Lingkungan Primer; f) pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan jaringan Jalan Lingkungan Sekunder; g) peningkatan dan pemeliharaan Jalan Tol; h) peningkatan dan pemeliharaan Terminal Penumpang Tipe B; i) peningkatan dan pemeliharaan Terminal Penumpang Tipe C; j) peningkatan dan pemeliharaan Terminal Barang; k) pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan Jembatan; dan l) pemutakhiran basis data (data base) Jalan dan Jembatan; 2. perwujudan sistem jaringan kereta api meliputi: a) pengembangan dan pemeliharaan Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota; b) pengembangan pemeliharaan Stasiun Penumpang; dan c) pengembangan RTH di sepanjang rel kereta api; 3. perwujudan sistem jaringan transportasi laut meliputi: a) pengembangan dan pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional; b) pengembangan dan pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal; c) pengembangan dan pemeliharaan PPN; dan d) pengembangan dan pemeliharaan PPI; 4. perwujudan bandar udara umum dan bandar udara khusus meliputi: a) pengembangan dan pemeliharaan Bandar Udara Pengumpan; dan b) pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan kebandarudaraan; c. perwujudan sistem jaringan energi meliputi: 1. perwujudan jaringan minyak dan gas bumi berupa pengembangan, penataan, pemeliharaan, dan pengamanan Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi Tempat Penyimpanan;
- perwujudan jaringan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung berupa pembangkit listrik lainnya meliputi: a) pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan kapasitas dan jaringan Pembangkit Listrik Tenaga Biodiesel; b) pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan kapasitas dan jaringan PLTBg; c) pengembangan dan pemeliharaan kapasitas dan jaringan PLTSa; dan d) pengembangan pembangkit energi alternatif lainnya;
- perwujudan jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung meliputi: a) pengembangan dan pemeliharaan SUTET; b) pengembangan dan pemeliharaan SUTT; c) pengembangan dan pemeliharaan SUTM; dan d) pengembangan dan pemeliharaan Gardu Listrik; d. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi meliputi:
- perwujudan Jaringan Tetap berupa pengembangan dan peningkatan jaringan serat optik; dan
- perwujudan jaringan bergerak meliputi: a) pengembangan dan pemeliharaan kapasitas Jaringan Bergerak Seluler; b) penataan dan pengaturan menara telekomunikasi bersama; c) penertiban terhadap pembangunan menara telekomunikasi seluler/BTS tanpa dilengkapi izin; d) pengembangan Gampong digital; dan e) pengembangan layanan internet; e. perwujudan sistem jaringan Sumber Daya Air meliputi:
- perwujudan sistem Jaringan Irigasi meliputi: a) pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan Jaringan Irigasi Primer; b) pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan Jaringan Irigasi Sekunder; c) pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan Jaringan Irigasi Tersier; d) pengembangan Waduk untuk irigasi pertanian; e) pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG) dalam pengelolaan sumber air permukaan (Sungai dan Waduk); dan f) pembangunan dan peningkatan jaringan pengendalian banjir;
- perwujudan Bangunan Sumber Daya Air meliputi: a) operasional dan rehabilitasi Bangunan Sumber Daya Air; b) pembangunan, operasional, dan rehabilitasi Bangunan Sumber Daya Air; c) pemeliharaan Sungai, konservasi, pengendalian daya rusak air, dan pelestarian Sumber Daya Air secara vegetatif; d) pembangunan bendungan; dan e) pembangunan dan pemeliharaan embung air baku irigasi sawah; f. perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya meliputi:
- perwujudan SPAM meliputi:
a) pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan Unit Produksi; b) pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan Unit Distribusi; c) pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan jaringan air minum di Kawasan Perkotaan; d) pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan jaringan air minum di Kawasan Perdesaan; dan e) pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan bukan jaringan perpipaan; 2. perwujudan SPAL berupa perwujudan infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik meliputi: a) pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana IPLT; b) pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik; dan c) pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat; 3. perwujudan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun meliputi: a) pengembangan prasarana pengolahan limbah industri, limbah medis, dan limbah bahan berbahaya dan beracun; b) pengembangan sistem jasa pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun; dan c) pengawasan dan pengendalian Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; 4. perwujudan sistem jaringan persampahan meliputi: a) pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan TPS3R; b) pengembangan dan pemeliharaan TPST; c) pengembangan prasarana dan utilitas jaringan persampahan; d) peningkatan peran serta Masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan persampahan; e) pengembangan bank sampah; dan f) peningkatan kerja sama antarWilayah dalam pengelolaan persampahan; 5. perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana meliputi: a) pengembangan Jalur Evakuasi Bencana; b) pengembangan Tempat Evakuasi Bencana; c) pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan sarana evakuasi bencana; d) pengembangan sistem mitigasi bencana; dan e) pengembangan sistem pengelolaan Kawasan rawan bencana; 6. perwujudan sistem drainase meliputi: a) pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan Jaringan Drainase Primer; b) pembangunan tanggul drainase; dan c) pengembangan sumur resapan dan lubang biopori. (3) Perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. perwujudan Kawasan Lindung meliputi: 1. perwujudan Badan Air meliputi: a) operasional dan pemeliharaan Badan Air;
b) pengembangan tanggul Sungai; c) pengelolaan hidrologi dan kualitas air Wilayah Sungai; dan d) pengendalian kegiatan budi daya agar tidak mengganggu fungsi lindung; 2. perwujudan Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya berupa Kawasan Hutan Lindung meliputi: a) rehabilitasi dan revitalisasi Kawasan Hutan Lindung; b) pengawasan dan pemantauan secara rutin untuk mencegah terjadinya penebangan liar dan kebakaran Kawasan Hutan Lindung; c) pengembangan vegetasi tegakan tinggi yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air ke dalam tanah; d) pengembangan blok penyangga pada Kawasan yang berbatasan dengan Kawasan Hutan Lindung; e) melakukan program pembinaan dan penyuluhan kepada Masyarakat dalam upaya pelestarian Kawasan Hutan Lindung; dan f) pengendalian kegiatan budi daya agar tidak mengganggu fungsi lindung Kawasan Hutan Lindung; 3. perwujudan Kawasan Ekosistem Mangrove berupa pembangunan, pengawasan dan pengendalian Kawasan Ekosistem Mangrove; b. perwujudan Kawasan Budi Daya meliputi: 1. perwujudan Kawasan Hutan Produksi Terbatas meliputi: a) rehabilitasi dan revitalisasi Kawasan Hutan Produksi Terbatas; b) pengawasan dan pemantauan secara rutin untuk mencegah terjadinya penebangan liar dan kebakaran Kawasan Hutan Produksi Terbatas; c) pengelolaan sumber daya hutan secara berkelanjutan pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas; d) pengembangan vegetasi tegakan tinggi yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air ke dalam tanah; e) pengembangan blok penyangga pada Kawasan yang berbatasan dengan Kawasan Hutan Produksi Terbatas; f) melakukan program pembinaan dan penyuluhan kepada Masyarakat dalam upaya pelestarian Kawasan Hutan Produksi Terbatas; g) pengembangan sistem tebang pilih, tebang gilir, dan rotasi tanaman yang mendukung keseimbangan alam; h) peningkatan partisipasi Masyarakat melalui pengembangan Kawasan Hutan Produksi Terbatas bersama Masyarakat; i) pengembangan pemanfaatan Kawasan Hutan Produksi Terbatas; j) penanggulangan kebakaran hutan dan lahan; dan k) penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH) dan perhutanan sosial; 2. perwujudan Kawasan Hutan Produksi Tetap meliputi: a) rehabilitasi dan revitalisasi Kawasan Hutan Produksi Tetap;
b) pengawasan dan pemantauan secara rutin untuk mencegah terjadinya penebangan liar dan kebakaran Kawasan Hutan Produksi Tetap; c) pengelolaan sumber daya hutan secara berkelanjutan pada Kawasan Hutan Produksi Tetap; d) pengembangan vegetasi tegakan tinggi yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air ke dalam tanah; e) pengembangan blok penyangga pada Kawasan yang berbatasan dengan Kawasan Hutan Produksi Tetap; f) melakukan program pembinaan dan penyuluhan kepada Masyarakat dalam upaya pelestarian Kawasan Hutan Produksi Tetap; g) pengembangan sistem tebang pilih, tebang gilir, dan rotasi tanaman yang mendukung keseimbangan alam; h) peningkatan partisipasi Masyarakat melalui pengembangan Kawasan Hutan Produksi Tetap bersama Masyarakat; i) pengembangan pemanfaatan Kawasan Hutan Produksi Tetap; j) penanggulangan kebakaran hutan dan lahan; dan k) penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH) dan perhutanan sosial; 3. perwujudan Kawasan Perkebunan Rakyat meliputi: a) pengembangan Kawasan Perkebunan Rakyat; b) rehabilitasi dan revitalisasi Kawasan Perkebunan Rakyat yang rusak; dan c) peningkatan produktivitas Kawasan Perkebunan Rakyat; 4. perwujudan Kawasan Pertanian meliputi: a) Perwujudan Kawasan Tanaman Pangan, dilakukan melalui: 1) inventarisasi lahan baku sawah; 2) penyediaan pangan berbasis sumber daya lokal; 3) pengelolaan LP2B, KP2B, dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan; 4) penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian tanaman pangan; 5) pengembangan sistem agroindustri sektor tanaman pangan; 6) pemantapan Kawasan sentra komoditas agribisnis unggulan; 7) pemantapan Kawasan Integrated Farming System (IFS); 8) pengembangan Kawasan agroindustri; 9) optimalisasi sumber air permukaan eksisting dan/atau air tanah untuk keperluan pengairan lahan tanaman pangan; 10) pengembangan lahan tanaman pangan baru atau cetak sawah baru; 11) pengendalian secara ketat alih fungsi KP2B; 12) pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian tanaman pangan; 13) penyuluhan pertanian; 14) penyediaan infrastruktur pendukung kemandirian pangan lainnya; dan
- penetapan insentif dan disinsentif dalam pengendalian KP2B; b) perwujudan Kawasan Perkebunan meliputi:
- pengembangan Wilayah agrobisnis dan agroindustri;
- pengembangan komoditas perkebunan serta peremajaan dan rehabilitasi tanaman perkebunan;
- penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana Kawasan Perkebunan;
- pengembangan sarana dan prasarana pengolahan produk turunan komoditas Kawasan Perkebunan; dan
- penataan irigasi/kanal pada areal perkebunan lahan gambut; c) perwujudan Kawasan Peternakan meliputi:
- penataan dan pengendalian lokasi peternakan dan sentra produksi peternakan di Kawasan Peternakan;
- pengembangan komoditas peternakan yang bernilai ekonomi tinggi di Kawasan Peternakan; dan
- intensifikasi budi daya peternakan di Kawasan Peternakan;
- perwujudan Kawasan Perikanan meliputi: a) pengembangan agrobisnis perikanan di Kawasan Perikanan Budi Daya; b) pengembangan komoditas perikanan unggulan di Kawasan Perikanan Budi Daya; c) pengembangan sistem pengolahan hasil perikanan di Kawasan Perikanan Budi Daya; d) pengembangan budi daya pembesaran ikan; e) pengembangan budi daya perikanan melalui pemanfaatan atau pengelolaan situ; f) pengembangan budi daya perikanan melalui pembenihan ikan; g) pengolahan hasil perikanan; h) pengendalian baku mutu perairan Kawasan Perikanan Budi Daya; i) pengembangan prasarana dan sarana Kawasan Perikanan Budi Daya; j) peningkatan aksesibilitas pusat produksi perikanan budi daya dan pusat pengolahan dan pemasaran hasil perikanan; dan k) pengelolaan Kawasan Perikanan Budi Daya;
- perwujudan Kawasan Peruntukan Industri meliputi: a) pengelolaan Kawasan Peruntukan Industri secara berkelanjutan; b) pemberdayaan industri kecil dan menengah; c) pengendalian perkembangan industri di luar Kawasan Peruntukan Industri; d) pengembangan dan peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas di Kawasan Peruntukan Industri; e) penataan Kawasan Peruntukan Industri eksisting yang belum berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan Penataan Ruang; f) pengendalian dan pengawasan pemanfaatan air tanah; g) pengendalian dan pengawasan Pemanfaatan Ruang Kawasan Peruntukan Industri;
h) koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta Masyarakat; i) evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan industri; j) pengendalian izin usaha industri Kabupaten; k) penelitian dan pengembangan perindustrian dan perdagangan; l) pembinaan industri melalui penilaian kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan daerah (properda); dan m) pengawasan dan pemantauan terhadap kegiatan industri untuk mencegah timbulnya pencemaran lingkungan di Kawasan Peruntukan Industri; 7. perwujudan Kawasan Pariwisata meliputi: a) pengembangan dan pengelolaan Kawasan Pariwisata yang berpotensi, unggulan, dan andalan secara berkelanjutan; b) pengembangan dan perlindungan situs bersejarah dan budaya; c) peningkatan kualitas objek wisata; d) pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif di Kawasan Pariwisata; e) pengembangan desa wisata, Kawasan wisata, dan/atau objek wisata baru; f) menyinergikan kegiatan lainnya yang memiliki potensi sebagai daya tarik pariwisata; g) pengembangan ekosistem ekonomi kreatif; h) pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar; i) pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif; j) pengembangan creative center; k) pengembangan ekowisata; l) pengembangan jalur wisata alam, budaya, dan buatan serta desa wisata; m) peningkatan sistem informasi pariwisata; dan n) pengembangan dan peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas pariwisata; 8. perwujudan Kawasan Permukiman meliputi: a) perwujudan Kawasan Permukiman Perkotaan meliputi: 1) pengembangan perumahan; 2) pembangunan dan pengembangan perumahan dan Kawasan Permukiman kumuh; 3) pembangunan sarana dan prasarana penunjang Kawasan Permukiman Perkotaan; 4) percepatan penyediaan perumahan melalui kegiatan pengembangan perumahan swadaya; 5) penataan bangunan gedung; 6) penataan bangunan dan lingkungannya; 7) pengelolaan pendidikan; 8) pengendalian perizinan pendidikan; 9) pembangunan dan pengembangan pendidikan dayah; 10) pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan Masyarakat; 11) penyediaan farmasi, alat kesehatan, makanan, dan minuman;
- pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan;
- pembangunan dan pemeliharaan gedung kantor atau bangunan lainnya;
- pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya;
- pengembangan rumah layak huni bagi Masyarakat berpenghasilan rendah;
- pengembangan perumahan tahan gempa pada daerah rawan bencana;
- penataan, pengembangan, dan pengendalian pasar tradisional serta pasar modern;
- penanganan rehabilitasi pascabencana;
- penataan dan rehabilitasi lingkungan Kawasan Permukiman kumuh perkotaan; dan
- penyediaan RTH; b) perwujudan Kawasan Permukiman Perdesaan meliputi:
- pembangunan rumah layak huni dan swadaya;
- pembangunan sarana dan prasarana penunjang Kawasan Permukiman Pedesaan;
- penyediaan farmasi, alat kesehatan, makanan, dan minuman;
- pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan;
- pembangunan dan pemeliharaan gedung kantor atau bangunan lainnya;
- pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya;
- pengembangan rumah layak huni bagi Masyarakat berpenghasilan rendah;
- pengembangan perumahan tahan gempa pada daerah rawan bencana;
- penataan, pengembangan, dan pengendalian pasar tradisional serta pasar modern; dan
- penanganan rehabilitasi pascabencana;
- perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan meliputi: a) penataan, pengelolaan, dan pengoptimalan Kawasan Pertahanan dan Keamanan; b) pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas Kawasan Pertahanan dan Keamanan; dan c) pengamanan Kawasan perkantoran dan instalasi pertahanan keamanan yang baru sesuai dengan RTR Kawasan Pertahanan dan Keamanan. (4) Perwujudan KSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi meliputi: a. pengkajian potensi dan persoalan pengembangan serta pengelolaan KSK; b. pengembangan potensi Kawasan secara lestari dan berkearifan lokal; c. pelestarian Sumber Daya Air dan lingkungan secara berkelanjutan yang adaptif terhadap bencana; d. penyusunan program aksi pengelolaan KSK; e. pengendalian Pemanfaatan Ruang KSK; dan
f. pengembangan sarana dan prasarana pendukung KSK. Pasal 45 (1) Indikasi Program Utama Jangka Menengah Tahap V (lima) tahun 2045 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf e meliputi: a. perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten; b. perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten; dan c. perwujudan KSK. (5) Perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. perwujudan sistem pusat permukiman meliputi: 1. perwujudan PKW meliputi: a) pengembangan, peningkatan, dan pemeliharaan pelayanan infrastruktur permukiman; b) pengembangan dan pemeliharaan Terminal Penumpang Tipe B; c) pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan pasar induk; d) peningkatan cakupan pelayanan prasarana dan sarana kesehatan; e) pembangunan dan peningkatan sarana perdagangan dan/atau pasar; f) pengembangan SPAM; dan g) penyediaan RTH; 2. perwujudan PKL meliputi: a) pengembangan, peningkatan, dan pemantapan kegiatan pendidikan dasar; b) pengembangan, peningkatan, dan pemantapan kegiatan kesehatan skala daerah; c) pengembangan, peningkatan, dan pemantapan kegiatan pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang lokal; d) pengembangan, peningkatan, dan pemantapan pelayanan sosial dan budaya skala desa hingga daerah; e) pengembangan, peningkatan, dan pemantapan pelayanan infrastruktur permukiman; f) pengembangan, peningkatan, dan pemantapan pusat kegiatan pariwisata; g) pengembangan, peningkatan, dan pemantapan pusat kegiatan pertanian; h) pengembangan, peningkatan, dan pemantapan pusat pelayanan olahraga skala internasional; dan i) penyediaan RTH; 3. perwujudan PPK meliputi: a) pengembangan, peningkatan, dan pemantapan pusat kegiatan pariwisata; b) pengembangan, peningkatan, dan pemantapan pusat kegiatan pertanian; c) pengembangan, peningkatan, dan pemantapan kegiatan pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang lokal; d) pengembangan, peningkatan, dan pemantapan pelayanan sosial dan budaya skala desa hingga Kecamatan; e) pengembangan, peningkatan, dan pemantapan pelayanan infrastruktur permukiman; dan
f) penyediaan RTH; 4. perwujudan PPL meliputi: a) pengembangan, peningkatan, dan pemantapan pusat pendidikan tinggi; b) pengembangan, peningkatan, dan pemantapan pusat kegiatan pertanian; c) pengembangan, peningkatan, dan pemantapan pusat kegiatan industri; d) pengembangan, peningkatan, dan pemantapan pusat kegiatan pariwisata; e) pengembangan, peningkatan, dan pemantapan pelayanan sosial dan budaya skala desa hingga Kecamatan; f) pengembangan, peningkatan, dan pemantapan pelayanan infrastruktur permukiman; g) pengembangan, peningkatan, dan pemantapan kegiatan pendidikan dasar; h) pengembangan, peningkatan, dan pemantapan kegiatan kesehatan skala daerah; dan i) penyediaan RTH; b. perwujudan sistem jaringan transportasi meliputi: 1. perwujudan sistem jaringan Jalan meliputi: a) pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan jaringan Jalan Arteri Primer; b) pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan jaringan Jalan Kolektor Primer; c) pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan jaringan Jalan Lokal Primer; d) pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan jaringan Jalan Lokal Sekunder; e) pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan jaringan Jalan Lingkungan Primer; f) pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan jaringan Jalan Lingkungan Sekunder; g) peningkatan dan pemeliharaan Jalan Tol; h) peningkatan dan pemeliharaan Terminal Penumpang Tipe B; i) peningkatan dan pemeliharaan Terminal Penumpang Tipe C; j) peningkatan dan pemeliharaan Terminal Barang; k) pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan Jembatan; dan l) pemutakhiran basis data (data base) Jalan dan Jembatan; 2. perwujudan sistem jaringan kereta api meliputi: a) pengembangan dan pemeliharaan jaringan Jalur Kereta Api Antarkota; dan b) pengembangan dan pemeliharaan Stasiun Penumpang; 3. perwujudan sistem jaringan transportasi laut meliputi: a) pengembangan dan pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional; b) pengembangan dan pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal; c) pengembangan dan pemeliharaan PPN; dan d) pengembangan dan pemeliharaan PPI;
- perwujudan bandar udara umum dan bandar udara khusus meliputi: a) pengembangan dan pemeliharaan Bandar Udara Pengumpan; dan b) pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan kebandarudaraan; c. perwujudan sistem jaringan energi meliputi:
- perwujudan jaringan minyak dan gas bumi berupa pengembangan, penataan, pemeliharaan, dan pengamanan Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi Tempat Penyimpanan;
- perwujudan jaringan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung berupa pembangkit listrik lainnya meliputi: a) pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan kapasitas dan jaringan Pembangkit Listrik Tenaga Biodiesel; b) pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan kapasitas dan jaringan PLTBg; c) pengembangan dan pemeliharaan kapasitas dan jaringan PLTSa; dan d) pengembangan pembangkit energi alternatif lainnya;
- perwujudan jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung meliputi: a) pengembangan dan pemeliharaan SUTET; b) pengembangan dan pemeliharaan SUTT; c) pengembangan dan pemeliharaan SUTM; dan d) pengembangan dan pemeliharaan Gardu Listrik; d. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi meliputi:
- perwujudan Jaringan Tetap berupa pengembangan dan peningkatan jaringan serat optik; dan
- perwujudan jaringan bergerak meliputi: a) pengembangan dan pemeliharaan kapasitas Jaringan Bergerak Seluler; b) penataan dan pengaturan menara telekomunikasi bersama; c) penertiban terhadap pembangunan menara telekomunikasi seluler/BTS tanpa dilengkapi izin; d) pengembangan Gampong digital; dan e) pengembangan layanan internet; e. perwujudan sistem jaringan Sumber Daya Air meliputi:
- perwujudan sistem Jaringan Irigasi meliputi: a) pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan Jaringan Irigasi Primer; b) pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan Jaringan Irigasi Sekunder; c) pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan Jaringan Irigasi Tersier; d) pengembangan Waduk untuk irigasi pertanian; e) pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG) dalam pengelolaan sumber air permukaan (Sungai dan Waduk); dan f) pembangunan dan peningkatan jaringan pengendalian banjir;
- perwujudan Bangunan Sumber Daya Air meliputi: a) operasional dan rehabilitasi Bangunan Sumber Daya Air;
b) pembangunan, operasional, dan rehabilitasi Bangunan Sumber Daya Air; c) pemeliharaan Sungai, konservasi, pengendalian daya rusak air, dan pelestarian Sumber Daya Air secara vegetatif; d) pembangunan bendungan; dan e) pembangunan dan pemeliharaan embung air baku irigasi sawah; f. perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya meliputi: 1. perwujudan SPAM meliputi: a) pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan Unit Produksi; b) pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan Unit Distribusi; c) pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan jaringan air minum di Kawasan Perkotaan; d) pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan jaringan air minum di Kawasan Perdesaan; dan e) pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan bukan jaringan perpipaan; 2. perwujudan SPAL berupa perwujudan infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik meliputi: a) pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana IPLT; b) pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik; dan c) pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat; 3. perwujudan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun meliputi: a) pengembangan prasarana pengolahan limbah industri, limbah medis, dan limbah bahan berbahaya dan beracun; b) pengembangan sistem jasa pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun; dan c) pengawasan dan pengendalian Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; 4. perwujudan sistem jaringan persampahan meliputi: a) pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan TPS3R; b) pengembangan dan pemeliharaan TPST; c) pengembangan prasarana dan utilitas jaringan persampahan; d) peningkatan peran serta Masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan persampahan; e) pengembangan bank sampah; dan f) peningkatan kerja sama antarWilayah dalam pengelolaan persampahan; 5. perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana meliputi: a) pengembangan Jalur Evakuasi Bencana; b) pengembangan Tempat Evakuasi Bencana; c) pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan sarana jaringan evakuasi bencana; d) pengembangan sistem mitigasi bencana; dan e) pengembangan sistem pengelolaan Kawasan rawan bencana;
- perwujudan sistem drainase meliputi: a) pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan Jaringan Drainase Primer; b) pembangunan tanggul drainase; dan c) pengembangan sumur resapan dan lubang biopori. (6) Perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. perwujudan Kawasan Lindung meliputi:
- perwujudan Badan Air meliputi: a) operasional dan pemeliharaan Badan Air; b) pengembangan tanggul Sungai; c) pengelolaan hidrologi dan kualitas air Wilayah Sungai; dan d) pengendalian kegiatan budi daya agar tidak mengganggu fungsi lindung;
- perwujudan Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya berupa Kawasan Hutan Lindung meliputi: a) rehabilitasi dan revitalisasi Kawasan Hutan Lindung; b) pengawasan dan pemantauan secara rutin untuk mencegah terjadinya penebangan liar dan kebakaran Kawasan Hutan Lindung; c) pengembangan vegetasi tegakan tinggi yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air ke dalam tanah; d) pengembangan blok penyangga pada Kawasan yang berbatasan dengan Kawasan Hutan Lindung; e) melakukan program pembinaan dan penyuluhan kepada Masyarakat dalam upaya pelestarian Kawasan Hutan Lindung; dan f) pengendalian kegiatan budi daya agar tidak mengganggu fungsi lindung Kawasan Hutan Lindung;
- perwujudan Kawasan Ekosistem Mangrove berupa pembangunan, pengawasan, dan pengendalian Kawasan Ekosistem Mangrove; b. perwujudan Kawasan Budi Daya meliputi:
- perwujudan Kawasan Hutan Produksi Terbatas meliputi: a) rehabilitasi dan revitalisasi Kawasan Hutan Produksi Terbatas; b) pengawasan dan pemantauan secara rutin untuk mencegah terjadinya penebangan liar dan kebakaran Kawasan Hutan Produksi Terbatas; c) pengelolaan sumber daya hutan secara berkelanjutan pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas; d) pengembangan vegetasi tegakan tinggi yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air ke dalam tanah; e) pengembangan blok penyangga pada Kawasan yang berbatasan dengan Kawasan Hutan Produksi Terbatas; f) melakukan program pembinaan dan penyuluhan kepada Masyarakat dalam upaya pelestarian Kawasan Hutan Produksi Terbatas; g) pengembangan sistem tebang pilih, tebang gilir, dan rotasi tanaman yang mendukung keseimbangan alam;
h) peningkatan partisipasi Masyarakat melalui pengembangan Kawasan Hutan Produksi Terbatas bersama Masyarakat; i) pengembangan pemanfaatan Kawasan Hutan Produksi Terbatas; j) penanggulangan kebakaran hutan dan lahan; dan k) penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH) dan perhutanan sosial; 2. perwujudan Kawasan Hutan Produksi Tetap meliputi: a) rehabilitasi dan revitalisasi Kawasan Hutan Produksi Tetap; b) pengawasan dan pemantauan secara rutin untuk mencegah terjadinya penebangan liar dan kebakaran Kawasan Hutan Produksi Tetap; c) pengelolaan sumber daya hutan secara berkelanjutan pada Kawasan Hutan Produksi Tetap; d) pengembangan vegetasi tegakan tinggi yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air ke dalam tanah; e) pengembangan blok penyangga pada Kawasan yang berbatasan dengan Kawasan Hutan Produksi Tetap; f) melakukan program pembinaan dan penyuluhan kepada Masyarakat dalam upaya pelestarian Kawasan Hutan Produksi Tetap; g) pengembangan sistem tebang pilih, tebang gilir, dan rotasi tanaman yang mendukung keseimbangan alam; h) peningkatan partisipasi Masyarakat melalui pengembangan Kawasan Hutan Produksi Tetap bersama Masyarakat; i) pengembangan pemanfaatan Kawasan Hutan Produksi Tetap; j) penanggulangan kebakaran hutan dan lahan; dan k) penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH) dan perhutanan sosial; 3. perwujudan Kawasan Perkebunan Rakyat meliputi: a) pengembangan Kawasan Perkebunan Rakyat; b) rehabilitasi dan revitalisasi Kawasan Perkebunan Rakyat yang rusak; dan c) peningkatan produktivitas Kawasan Perkebunan Rakyat; 4. perwujudan Kawasan Pertanian meliputi: a) perwujudan Kawasan Tanaman Pangan, dilakukan melalui: 1) inventarisasi lahan baku sawah; 2) penyediaan pangan berbasis sumber daya lokal; 3) pengelolaan LP2B, KP2B, dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan; 4) penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian tanaman pangan; 5) pengembangan sistem agroindustri sektor tanaman pangan; 6) pemantapan Kawasan sentra komoditas agribisnis unggulan; 7) pemantapan Kawasan Integrated Farming System (IFS); 8) pengembangan Kawasan agroindustri;
- optimalisasi sumber air permukaan eksisting dan/atau air tanah untuk keperluan pengairan lahan tanaman pangan;
- pengembangan lahan tanaman pangan baru atau cetak sawah baru;
- pengendalian secara ketat alih fungsi KP2B;
- pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian tanaman pangan;
- penyuluhan pertanian;
- penyediaan infrastruktur pendukung kemandirian pangan lainnya; dan
- penetapan insentif dan disinsentif dalam pengendalian KP2B; b) perwujudan Kawasan Perkebunan meliputi:
- pengembangan Wilayah agrobisnis dan agroindustri;
- pengembangan komoditas perkebunan serta peremajaan dan rehabilitasi tanaman perkebunan;
- penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana Kawasan Perkebunan;
- pengembangan sarana dan prasarana pengolahan produk turunan komoditas Kawasan Perkebenunan; dan
- penataan irigasi/kanal pada areal perkebunan lahan gambut; c) perwujudan Kawasan Peternakan meliputi:
- penataan dan pengendalian lokasi peternakan dan sentra produksi peternakan di Kawasan Peternakan;
- pengembangan komoditas peternakan yang bernilai ekonomi tinggi di Kawasan Peternakan; dan
- intensifikasi budi daya peternakan di Kawasan Peternakan;
- perwujudan Kawasan Perikanan meliputi: a) pengembangan agrobisnis perikanan di Kawasan Perikanan Budi Daya; b) pengembangan komoditas perikanan unggulan di Kawasan Perikanan Budi Daya; c) pengembangan sistem pengolahan hasil perikanan di Kawasan Perikanan Budi Daya; d) pengembangan budi daya pembesaran ikan; e) pengembangan budi daya perikanan melalui pemanfaatan atau pengelolaan situ; f) pengembangan budi daya perikanan melalui pembenihan ikan; g) pengolahan hasil perikanan; h) pengendalian baku mutu perairan Kawasan Perikanan Budi Daya; i) pengembangan prasarana dan sarana Kawasan Perikanan Budi Daya; j) peningkatan aksesibilitas pusat produksi perikanan budi daya dan pusat pengolahan dan pemasaran hasil perikanan; dan k) pengelolaan Kawasan Perikanan Budi Daya;
- perwujudan Kawasan Peruntukan Industri meliputi: a) pengelolaan Kawasan Peruntukan Industri secara berkelanjutan; b) pemberdayaan industri kecil dan menengah;
c) pengendalian perkembangan industri di luar Kawasan Peruntukan Industri; d) pengembangan dan peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas di Kawasan Peruntukan Industri; e) penataan Kawasan Peruntukan Industri eksisting yang belum berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan Penataan Ruang; f) pengendalian dan pengawasan pemanfaatan air tanah; g) pengendalian dan pengawasan Pemanfaatan Ruang Kawasan Peruntukan Industri; h) koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta Masyarakat; i) evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan industri; j) pengendalian izin usaha industri Kabupaten; k) penelitian dan pengembangan perindustrian dan perdagangan; l) pembinaan industri melalui penilaian kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan daerah (properda); dan m) pengawasan dan pemantauan terhadap kegiatan industri untuk mencegah timbulnya pencemaran lingkungan di Kawasan Peruntukan Industri; 7. perwujudan Kawasan Pariwisata meliputi: a) pengembangan dan pengelolaan Kawasan Pariwisata yang berpotensi, unggulan dan andalan secara berkelanjutan; b) pengembangan dan perlindungan situs bersejarah dan budaya; c) peningkatan kualitas objek wisata; d) pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif di Kawasan Pariwisata; e) pengembangan desa wisata, Kawasan wisata, dan/atau objek wisata baru; f) menyinergikan kegiatan lainnya yang memiliki potensi sebagai daya tarik pariwisata; g) pengembangan ekosistem ekonomi kreatif; h) pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar; i) pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif; j) pengembangan creative center; k) pengembangan ekowisata; l) pengembangan jalur wisata alam, budaya, dan buatan serta desa wisata; m) peningkatan sistem informasi pariwisata; dan n) pengembangan dan peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas pariwisata; 8. perwujudan Kawasan Permukiman meliputi: a) perwujudan Kawasan Permukiman Perkotaan meliputi: 1) pengembangan perumahan; 2) pembangunan dan pengembangan perumahan dan Kawasan Permukiman kumuh; 3) pembangunan sarana dan prasarana penunjang Kawasan Permukiman Perkotaan; 4) percepatan penyediaan perumahan melalui kegiatan pengembangan perumahan swadaya;
- penataan bangunan gedung;
- penataan bangunan dan lingkungannya;
- pengelolaan pendidikan;
- pengendalian perizinan pendidikan;
- pembangunan dan pengembangan pendidikan dayah;
- pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan Masyarakat;
- penyediaan farmasi, alat kesehatan, makanan, dan minuman;
- pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan;
- pembangunan dan pemeliharaan gedung kantor atau bangunan lainnya;
- pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya;
- pengembangan rumah layak huni bagi Masyarakat berpenghasilan rendah;
- pengembangan perumahan tahan gempa pada daerah rawan bencana;
- penataan, pengembangan, dan pengendalian pasar tradisional serta pasar modern;
- penanganan rehabilitasi pascabencana;
- penataan dan rehabilitasi lingkungan Kawasan Permukiman kumuh perkotaan; dan
- penyediaan RTH; b) perwujudan Kawasan Permukiman Perdesaan meliputi:
- pembangunan rumah layak huni dan swadaya;
- pembangunan sarana dan prasarana penunjang Kawasan Permukiman Pedesaan;
- penyediaan farmasi, alat kesehatan, makanan, dan minuman;
- pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan;
- pembangunan dan pemeliharaan gedung kantor atau bangunan lainnya;
- pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya;
- pengembangan rumah layak huni bagi Masyarakat berpenghasilan rendah;
- pengembangan perumahan tahan gempa pada daerah rawan bencana;
- penataan, pengembangan dan pengendalian pasar tradisional serta pasar modern; dan
- penanganan rehabilitasi pascabencana;
- perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan meliputi: a) penataan, pengelolaan, dan pengoptimalan Kawasan Pertahanan dan Keamanan; b) pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas Kawasan Pertahanan dan Keamanan; dan c) pengamanan Kawasan perkantoran dan instalasi pertahanan keamanan yang baru sesuai dengan RTR Kawasan Pertahanan dan Keamanan.
(7) Perwujudan KSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi meliputi: a. pengkajian potensi dan persoalan pengembangan serta pengelolaan KSK; b. pengembangan potensi Kawasan secara lestari dan berkearifan lokal; c. pelestarian Sumber Daya Air dan lingkungan secara berkelanjutan yang adaptif terhadap bencana; d. penyusunan program aksi pengelolaan KSK; e. pengendalian Pemanfaatan Ruang KSK; dan f. pengembangan sarana dan prasarana pendukung KSK. Bagian Keempat Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang Pasal 46 (1) Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c dilakukan berdasarkan indikasi program utama yang termuat dalam RTRW Kabupaten melalui penyelarasan indikasi program dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu. (2) Dokumen sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi masukan untuk penyusunan rencana pembangunan dan pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTRW Kabupaten. (3) Sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan dokumen: a. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan b. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka pendek 1 (satu) tahunan. (4) Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB VIII KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN Bagian Kesatu Umum Pasal 47 (1) Ketentuan pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten. (2) Ketentuan pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. ketentuan umum zonasi; b. penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang; c. Ketentuan Insentif dan Ketentuan Disinsentif; dan d. Arahan Sanksi. Bagian Kedua Ketentuan Umum Zonasi Paragraf 1
Umum Pasal 48 (1) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf a merupakan penjabaran secara umum ketentuan yang mengatur tentang persyaratan Pemanfaatan Ruang dan ketentuan pengendaliannya yang mencakup Wilayah Kabupaten. (2) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai: a. dasar pertimbangan dalam Pengawasan Penataan Ruang; b. dasar pemberian KKPR; dan c. landasan penyusunan peraturan zonasi pada tingkatan operasional Pengendalian Pemanfaatan Ruang di setiap Kawasan/zona. (3) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat, dan kegiatan yang tidak diperbolehkan pada setiap Kawasan peruntukan yang mencakup Ruang darat, Ruang udara, dan Ruang dalam bumi; b. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang dan tata bangunan; c. ketentuan sarana dan prasarana minimum; dan d. Ketentuan Khusus. (4) Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang dan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi: a. koefisien dasar bangunan maksimum; b. koefisien lantai bangunan maksimum; c. koefisien dasar hijau minimum; dan d. garis sempadan bangunan minimum. (5) Ketentuan sarana dan prasarana minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c terdiri atas: a. jaringan pejalan kaki; b. RTH; c. Ruang terbuka nonhijau; d. utilitas perkotaan; e. prasarana lingkungan; dan f. prasarana pendukung. (6) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. ketentuan umum zonasi rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten; b. ketentuan umum zonasi rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten; dan c. Ketentuan Khusus rencana Pola Ruang. (7) Ketentuan umum zonasi rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas: a. ketentuan umum zonasi sistem pusat permukiman; dan b. ketentuan umum zonasi sistem jaringan prasarana. (8) Ketentuan umum zonasi rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas: a. ketentuan umum zonasi Kawasan Lindung; dan b. ketentuan umum zonasi Kawasan Budi Daya. Paragraf 2 Ketentuan Umum Zonasi Sistem Pusat Permukiman
Pasal 49 (1) Ketentuan umum zonasi sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (7) huruf a meliputi: a. ketentuan umum zonasi PKW; b. ketentuan umum zonasi PKL; dan c. ketentuan umum zonasi pusat-pusat lain. (2) Ketentuan umum zonasi PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi: 1. kegiatan perkotaan berskala lintas kabupaten/kota yang mendukung kegiatan perekonomian, sosial, dan budaya; 2. kegiatan perkotaan berskala provinsi yang didukung oleh prasarana dan sarana dengan skala pelayanan antardaerah yang dilaksanakan oleh pemerintah dan swasta; dan 3. pengembangan RTH; b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi: 1. pembatasan terhadap kegiatan bukan perkotaan yang dapat mengurangi fungsi sebagai Kawasan Perkotaan; 2. kegiatan permukiman dengan intensitas Pemanfaatan Ruang tinggi dengan syarat dilengkapi fasilitas keselamatan lingkungan; 3. kegiatan permukiman, perdagangan dan jasa, sarana pelayanan umum, kegiatan industri, pariwisata, serta pertahanan dan keamanan yang memenuhi persyaratan teknis dan lingkungan, dengan menyediakan RTH secara proporsional di setiap kaveling; 4. kegiatan perdagangan dan jasa dengan menyediakan prasarana minimum berupa areal parkir dan areal bongkar muat yang proporsional dengan jenis kegiatan yang dilayani; dan 5. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi: 1. kegiatan yang tidak sesuai dan/atau dapat menurunkan kualitas lingkungan permukiman; dan 2. kegiatan industri yang merusak dan/atau mencemari lingkungan; d. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi: 1. kebutuhan dasar antara lain listrik, telekomunikasi, air minum, persampahan, sanitasi, jaringan drainase, Jalur Evakuasi Bencana, dan Tempat Evakuasi Bencana; 2. sarana perumahan, kesehatan, pendidikan, peribadatan, perekonomian, olahraga, rekreasi, dan pelayanan umum; 3. prasarana dan sarana pendukung aksesibilitas berupa jaringan Jalan, terminal, stasiun, angkutan penumpang, dan jalur pejalan kaki; dan 4. prasarana dan sarana pertahanan dan keamanan. (3) Ketentuan umum zonasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi: 1. kegiatan perkotaan berskala Kabupaten atau beberapa Kecamatan yang mendukung kegiatan perekonomian, sosial, dan budaya; 2. kegiatan perkotaan berskala Kabupaten didukung fasilitas dan prasarana yang sesuai dengan skala pelayanan
antarKecamatan baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta; dan 3. pengembangan RTH; b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi: 1. pembatasan terhadap kegiatan bukan perkotaan yang dapat mengurangi fungsi sebagai Kawasan Perkotaan; 2. kegiatan permukiman dengan intensitas Pemanfaatan Ruang menengah dengan syarat dilengkapi fasilitas keselamatan lingkungan; 3. kegiatan permukiman, perdagangan dan jasa, sarana pelayanan umum, kegiatan industri, pariwisata, serta pertahanan dan keamanan yang memenuhi persyaratan teknis dan lingkungan dengan menyediakan RTH secara proporsional di setiap kaveling; 4. kegiatan perdagangan dan jasa dengan menyediakan prasarana minimum berupa areal parkir dan areal bongkar muat yang proporsional dengan jenis kegiatan yang dilayani; dan 5. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi: 1. kegiatan yang mengganggu fungsi PKL; 2. kegiatan yang tidak sesuai dan/atau dapat menurunkan kualitas lingkungan permukiman; dan 3. kegiatan industri yang dapat menurunkan kualitas lingkungan; d. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi: 1. kebutuhan dasar antara lain listrik, telekomunikasi, air minum, persampahan, sanitasi, jaringan drainase, Jalur Evakuasi Bencana, dan Tempat Evakuasi Bencana; 2. sarana perumahan, kesehatan, pendidikan, peribadatan, perekonomian, olahraga, rekreasi, dan pelayanan umum; 3. prasarana dan sarana pendukung aksesibilitas berupa jaringan Jalan, terminal, stasiun, angkutan penumpang, dan jalur pejalan kaki; dan 4. prasarana dan sarana pertahanan dan keamanan; (4) Ketentuan umum zonasi pusat-pusat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas: a. ketentuan umum zonasi PPK; dan b. ketentuan umum zonasi PPL. (5) Ketentuan umum zonasi PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi: a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi: 1. kegiatan perkotaan berskala pelayanan Kecamatan, antarKecamatan dan beberapa Gampong yang mendukung kegiatan perekonomian, sosial, dan budaya dan dilengkapi dengan ketersediaan prasarana dan sarana yang diselenggarakan pemerintah maupun swasta; dan 2. pengembangan RTH; b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi: 1. pembatasan terhadap kegiatan bukan perkotaan yang dapat mengurangi fungsi sebagai Kawasan Perkotaan;
dimungkinkan untuk kegiatan lainnya yang memenuhi persyaratan teknis dan tidak mengganggu fungsi Kawasan Perkotaan sebagai PPK;
kegiatan permukiman dengan intensitas Pemanfaatan Ruang menengah dengan syarat dilengkapi fasilitas keselamatan lingkungan;
kegiatan permukiman, perdagangan dan jasa, sarana pelayanan umum, kegiatan industri, pariwisata, serta pertahanan dan keamanan yang memenuhi persyaratan teknis dan lingkungan dengan menyediakan RTH secara proporsional di setiap kaveling;
kegiatan perdagangan dan jasa dengan menyediakan prasarana minimum berupa areal parkir dan areal bongkar muat yang proporsional dengan jenis kegiatan yang dilayani; dan
pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
kegiatan yang mengganggu fungsi PPK;
kegiatan yang merusak dan/atau mencemari lingkungan; dan
kegiatan industri yang dapat menurunkan kualitas lingkungan; d. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi:
kebutuhan dasar antara lain listrik, telekomunikasi, air minum, persampahan, sanitasi, jaringan drainase, Jalur Evakuasi Bencana, dan Tempat Evakuasi Bencana;
sarana perumahan, kesehatan, pendidikan, peribadatan, perekonomian, olahraga, rekreasi, dan pelayanan umum;
prasarana dan sarana pendukung aksesibilitas berupa jaringan Jalan, terminal, stasiun, dan angkutan penumpang dan jalur pejalan kaki; dan
prasarana dan sarana pertahanan dan keamanan. (6) Ketentuan umum zonasi PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi: a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
kegiatan ekonomi berskala antardesa yang mendukung kegiatan perekonomian, sosial, dan budaya; dan
pengembangan RTH; b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
kegiatan permukiman dengan intensitas Pemanfaatan Ruang rendah hingga menengah dengan syarat dilengkapi fasilitas keselamatan lingkungan;
kegiatan permukiman, sarana pelayanan umum, kegiatan industri, dan pariwisata dengan menyediakan RTH secara proporsional di setiap kaveling;
kegiatan perdagangan dan jasa dengan menyediakan prasarana minimum berupa areal parkir dan areal bongkar muat yang proporsional dengan jenis kegiatan yang dilayani; dan
pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
kegiatan yang mengganggu fungsi PPL; dan
kegiatan yang merusak dan/atau mencemari lingkungan; d. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi:
kebutuhan dasar antara lain listrik, telekomunikasi, air minum, persampahan, sanitasi, jaringan drainase, Jalur Evakuasi Bencana, dan Tempat Evakuasi Bencana;
sarana perumahan, kesehatan, pendidikan, peribadatan, perekonomian, olahraga, rekreasi, dan pelayanan umum;
prasarana dan sarana pendukung aksesibilitas berupa jaringan Jalan, terminal, stasiun, angkutan penumpang, dan jalur pejalan kaki; dan
prasarana dan sarana pertahanan dan keamanan. Paragraf 3 Ketentuan Umum Zonasi Sistem Jaringan Prasarana Pasal 50 Ketentuan umum zonasi sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (7) huruf b meliputi: a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan transportasi; b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan energi; c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan telekomunikasi; d. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan Sumber Daya Air; dan e. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan prasarana lainnya. Pasal 51 Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a meliputi: a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan Jalan; b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan kereta api; c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan transportasi laut; dan d. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar bandar udara umum dan bandar udara khusus. Pasal 52 (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a meliputi: a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Umum; b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Tol; c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Terminal Penumpang; d. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Terminal Barang; dan e. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jembatan. (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Arteri Primer; b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Kolektor Primer; c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Lokal Primer; d. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Lokal Sekunder; e. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Lingkungan Primer; dan f. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Lingkungan Sekunder. (3) Ketentuan umum zonasi pada jaringan Jalan Arteri Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi: 1. kegiatan prasarana pergerakan yang menghubungkan antar pusat-pusat kegiatan utama pada skala pelayanan nasional dan provinsi dan/atau dimanfaatkan bagi pergerakan lokal dengan tidak mengurangi fungsi pergerakan antarpusat- pusat utama tersebut; 2. kegiatan operasional, pembangunan, dan pengembangan Jalan Arteri Primer; dan 3. pengembangan RTH; b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi: 1. pendirian bangunan dengan penerapan ketentuan sempadan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2. pembatasan terhadap bangunan dengan penetapan garis sempadan bangunan yang berada di tepi Jalan Arteri Primer; 3. pembatasan alih fungsi lahan berfungsi budi daya di sepanjang Jalan Arteri Primer agar tidak mengurangi fungsi pergerakan antarpusat-pusat utama; 4. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana di ruang milik Jalan dan ruang pengawasan Jalan harus memperoleh izin dari penyelenggara Jalan sesuai kewenangannya; dan 5. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi: 1. kegiatan dengan potensi intensitas lalu lintas tinggi di sepanjang jalur Jalan Arteri Primer; 2. kegiatan pembangunan industri baru untuk skala menengah dan besar di sepanjang jalur Jalan Arteri Primer; dan 3. kegiatan yang memanfaatkan ruang milik Jalan dan ruang pengawasan Jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi sistem jaringan Jalan; d. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi: 1. badan Jalan diperuntukkan bagi pelayanan lalu lintas dan angkutan Jalan; 2. saluran tepi Jalan diperuntukkan bagi penampungan dan penyaluran air agar badan Jalan bebas dari pengaruh air; dan 3. ambang pengaman berupa bidang tanah dan/atau konstruksi bangunan pengaman yang berada di antara tepi badan Jalan dan batas ruang manfaat Jalan yang hanya diperuntukkan bagi pengamanan konstruksi Jalan. (4) Ketentuan umum zonasi pada jaringan Jalan Kolektor Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi: a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi: 1. kegiatan operasional, pembangunan, dan pengembangan Jalan Kolektor Primer; 2. kegiatan pendirian papan peringatan serta rambu lalu lintas; dan 3. pengembangan RTH; b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi: 1. pendirian bangunan dengan penerapan ketentuan sempadan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
- pembatasan alih fungsi lahan berfungsi budi daya di sepanjang Jalan Kolektor Primer agar tidak mengurangi fungsi pergerakan antarpusat-pusat kegiatan dalam Wilayah;
- pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana di ruang milik Jalan dan ruang pengawasan Jalan harus memperoleh izin dari penyelenggara Jalan sesuai kewenangannya; dan
- pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
- alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang Jalan Kolektor Primer; dan
- kegiatan yang memanfaatkan ruang milik Jalan dan ruang pengawasan Jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi sistem jaringan Jalan; d. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi:
- badan Jalan diperuntukkan bagi pelayanan lalu lintas dan angkutan Jalan;
- saluran tepi Jalan diperuntukkan bagi penampungan dan penyaluran air agar badan Jalan bebas dari pengaruh air; dan
- ambang pengaman berupa bidang tanah dan/atau konstruksi bangunan pengaman yang berada di antara tepi badan Jalan dan batas ruang manfaat Jalan yang hanya diperuntukkan bagi pengamanan konstruksi Jalan. (5) Ketentuan umum zonasi pada jaringan Jalan Lokal Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi: a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
- prasarana pergerakan yang menghubungkan antarpusat- pusat kegiatan dalam Wilayah pada skala Kabupaten dan/atau dimanfaatkan bagi pergerakan lokal dengan tidak mengurangi fungsi pergerakan antarpusat-pusat kegiatan dalam Wilayah tersebut;
- kegiatan operasional, pembangunan, dan pengembangan Jalan Lokal Primer; dan
- pengembangan RTH; b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
- pendirian bangunan dengan penerapan ketentuan sempadan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
- pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana di ruang milik Jalan dan ruang pengawasan Jalan harus memperoleh izin dari penyelenggara Jalan sesuai kewenangannya;
- kegiatan pendirian papan iklan dan/atau media informasi; dan
- pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
- alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang Jalan Lokal Primer; dan
- kegiatan yang memanfaatkan ruang milik Jalan dan ruang pengawasan Jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi sistem jaringan Jalan;
d. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi: 1. badan Jalan diperuntukkan bagi pelayanan lalu lintas dan angkutan Jalan; 2. saluran tepi Jalan diperuntukkan bagi penampungan dan penyaluran air agar badan Jalan bebas dari pengaruh air; dan 3. ambang pengaman berupa bidang tanah dan/atau konstruksi bangunan pengaman yang berada di antara tepi badan Jalan dan batas ruang manfaat Jalan yang hanya diperuntukkan bagi pengamanan konstruksi Jalan. (6) Ketentuan umum zonasi pada jaringan Jalan Lokal Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi: a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi: 1. prasarana pergerakan yang menghubungkan antarpusat- pusat kegiatan dalam Wilayah pada skala Kabupaten dan Kecamatan dan/atau dimanfaatkan bagi pergerakan lokal dengan tidak mengurangi fungsi pergerakan antarpusat- pusat kegiatan dalam Wilayah tersebut; 2. kegiatan operasional, pembangunan, dan pengembangan Jalan Lokal Sekunder; 3. kegiatan pendirian papan iklan dan/atau media informasi; dan 4. pengembangan RTH; b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi: 1. pendirian bangunan dengan penerapan ketentuan sempadan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; 2. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana di ruang milik Jalan dan ruang pengawasan Jalan harus memperoleh izin dari penyelenggara Jalan sesuai kewenangannya; dan 3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi: 1. alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang Jalan Lokal Sekunder; dan 2. kegiatan yang memanfaatkan ruang milik Jalan dan ruang pengawasan Jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi sistem jaringan Jalan; d. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi: 1. badan Jalan diperuntukkan bagi pelayanan lalu lintas dan angkutan Jalan; 2. saluran tepi Jalan diperuntukkan bagi penampungan dan penyaluran air agar badan Jalan bebas dari pengaruh air; dan 3. ambang pengaman berupa bidang tanah dan/atau konstruksi bangunan pengaman yang berada di antara tepi badan Jalan dan batas ruang manfaat Jalan yang hanya diperuntukkan bagi pengamanan konstruksi Jalan. (7) Ketentuan umum zonasi pada jaringan Jalan Lingkungan Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi: a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi: 1. prasarana pergerakan yang menghubungkan antarpusat- pusat kegiatan dalam Wilayah pada skala Kecamatan dan/atau dimanfaatkan bagi pergerakan lingkungan dengan tidak mengurangi fungsi pergerakan antarpusat-pusat kegiatan dalam Wilayah tersebut;
kegiatan operasional, pembangunan dan pengembangan Jalan Lingkungan Primer; dan
pengembangan RTH; b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
pendirian bangunan dengan penerapan ketentuan sempadan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana di ruang milik Jalan dan ruang pengawasan Jalan harus memperoleh izin dari penyelenggara Jalan sesuai kewenangannya; dan
pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang Jalan Lingkungan Primer; dan
kegiatan yang memanfaatkan ruang milik Jalan dan ruang pengawasan Jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi sistem jaringan Jalan; d. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi:
badan Jalan diperuntukkan bagi pelayanan lalu lintas dan angkutan Jalan;
saluran tepi Jalan diperuntukkan bagi penampungan dan penyaluran air agar badan Jalan bebas dari pengaruh air; dan
ambang pengaman berupa bidang tanah dan/atau konstruksi bangunan pengaman yang berada di antara tepi badan Jalan dan batas ruang manfaat Jalan yang hanya diperuntukkan bagi pengamanan konstruksi Jalan. (8) Ketentuan umum zonasi pada jaringan Jalan Lingkungan Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f meliputi: a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
prasarana pergerakan yang menghubungkan antarpusat- pusat kegiatan dalam Wilayah pada skala Kecamatan dan/atau dimanfaatkan bagi pergerakan lingkungan dengan tidak mengurangi fungsi pergerakan antarpusat-pusat kegiatan dalam Wilayah tersebut;
kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jalan Lingkungan Sekunder; dan
pengembangan Ruang RTH; b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
pendirian bangunan dengan penerapan ketentuan sempadan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana di ruang milik Jalan dan ruang pengawasan Jalan harus memperoleh izin dari penyelenggara Jalan sesuai kewenangannya; dan
pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang Jalan Lingkungan Sekunder; dan
kegiatan yang memanfaatkan ruang milik Jalan dan ruang pengawasan Jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi sistem jaringan Jalan; d. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi:
badan Jalan diperuntukkan bagi pelayanan lalu lintas dan angkutan Jalan;
saluran tepi Jalan diperuntukkan bagi penampungan dan penyaluran air agar badan Jalan bebas dari pengaruh air; dan
ambang pengaman berupa bidang tanah dan/atau konstruksi bangunan pengaman yang berada di antara tepi badan Jalan dan batas ruang manfaat Jalan yang hanya diperuntukkan bagi pengamanan konstruksi Jalan. (9) Ketentuan umum zonasi pada jaringan Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
pergerakan yang menghubungkan antarpusat kegiatan yang mempunyai spesifikasi dan pelayanan lebih tinggi daripada Jalan Umum yang ada;
kegiatan pembangunan, operasional, dan pengembangan Jalan Tol; dan
pengembangan RTH; b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
pendirian bangunan dengan penerapan ketentuan sempadan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana di ruang milik Jalan dan ruang pengawasan Jalan harus memperoleh izin dari penyelenggara Jalan sesuai kewenangannya;
pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
pembatasan terhadap bangunan dengan penetapan garis sempadan bangunan dan penetapan batas lahan ruang pengawasan Jalan serta Jalan akses yang tidak mengganggu fungsi Jalan Tol;
pendirian bangunan dengan intensitas bangunan di sepanjang Jalan Tol yaitu rendah dan sedang; dan
pembatasan alih fungsi lahan budi daya di sepanjang Jalan Tol agar tidak mengganggu fungsinya; c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang Jalan Tol; dan
kegiatan yang memanfaatkan ruang milik Jalan dan ruang pengawasan Jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi sistem jaringan Jalan. (10) Ketentuan umum zonasi pada Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Terminal Penumpang Tipe B; dan b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Terminal Penumpang Tipe C. (11) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Terminal Penumpang Tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a meliputi: a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
prasarana terminal, sub terminal bagi pergerakan Orang, barang dan kendaraan;
kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Terminal Penumpang Tipe B; dan
pengembangan RTH; b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
kegiatan bongkar muat barang sepanjang tidak mengganggu fungsi Terminal Penumpang Tipe B dan memperhatikan keselamatan dan keamanan;
pemasangan reklame dengan mempertimbangkan keselamatan dan keamanan serta harus memperoleh izin dari penyelenggara Terminal Penumpang Tipe B sesuai kewenangannya;
pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
pembatasan terhadap Pemanfaatan Ruang di dalam lingkungan kerja terminal dan subterminal yang harus memperhatikan kebutuhan Ruang; c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Terminal Penumpang Tipe B; d. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi fasilitas penyandang cacat, kamar kecil/toilet, musala, kios/kantin, Ruang ibu dan bayi, Ruang pengobatan, Ruang informasi dan pengaduan, telepon umum, tempat penitipan barang, taman dan tempat tunggu penumpang dan/atau pengantar, menara pengawas, rambu dan papan informasi, lahan parkir, taman, dan jalur pejalan kaki yang sekurang-kurangnya memuat petunjuk jurusan, tarif dan jadwal perjalanan, pelataran parkir kendaraan pengantar dan/atau taksi, unit bengkel dan jasa perbaikan kendaraan. (12) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Terminal Penumpang Tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b meliputi: a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Terminal Penumpang Tipe C; dan
pengembangan RTH; b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
kegiatan bongkar muat barang sepanjang tidak mengganggu fungsi Terminal Penumpang Tipe C dan memperhatikan keselamatan dan keamanan;
pemasangan reklame dengan mempertimbangkan keselamatan dan keamanan serta harus memperoleh izin dari penyelenggara Terminal Penumpang Tipe C sesuai kewenangannya; dan
pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Terminal Penumpang Tipe C; d. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi fasilitas penyandang cacat, kamar kecil/toilet, musala, kios/kantin, Ruang ibu dan bayi, Ruang pengobatan, Ruang informasi dan pengaduan,
telepon umum, tempat penitipan barang, taman dan tempat tunggu penumpang dan/atau pengantar, menara pengawas, rambu dan papan informasi, lahan parkir, taman, dan jalur pejalan kaki yang sekurang-kurangnya memuat petunjuk jurusan, tarif dan jadwal perjalanan, pelataran parkir kendaraan pengantar dan/atau taksi, unit bengkel dan jasa perbaikan kendaraan. (13) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Terminal Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi: a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi: 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Terminal Barang; dan 2. pengembangan RTH; b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi: 1. pemasangan reklame dengan mempertimbangkan keselamatan dan keamanan serta harus memperoleh izin dari penyelenggara Terminal Barang sesuai kewenangannya; dan 2. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Terminal Barang. (14) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi: a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi: 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jembatan dan bangunan pelengkap sesuai dengan kondisi dan kelas Jalan; dan 2. pengembangan RTH; b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi: 1. pemasangan reklame dengan mempertimbangkan keselamatan dan keamanan serta harus memperoleh izin dari penyelenggara Jembatan sesuai kewenangannya; dan 2. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jembatan. Pasal 53 (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b meliputi: a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan jalur kereta api; dan b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar stasiun kereta api. (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan jalur kereta api umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota meliputi: a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi: 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota; 2. kegiatan pendirian papan peringatan dan rambu lalu lintas; dan 3. pengembangan RTH; b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
- kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sepanjang sisi Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota dengan intensitas rendah hingga sedang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- kegiatan pendirian bangunan dengan penerapan ketentuan sempadan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- pembatasan Pemanfaatan Ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api; dan
- pembatasan jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api dan Jalan; c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
- kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota; dan
- pembangunan perlintasan sebidang tanpa izin dari instansi berwenang. (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Stasiun Penumpang meliputi: a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
- peningkatan sarana dan prasarana stasiun kereta api bagi peningkatan pelayanan;
- kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Stasiun Penumpang; dan
- pengembangan RTH; b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
- pembatasan Pemanfaatan Ruang di dalam lingkungan kerja stasiun kereta api yang harus memperhatikan kebutuhan Ruang;
- kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar Stasiun Penumpang dengan memperhatikan rencana pengembangan perkeretaapian dan ketentuan keselamatan perkeretaapian; dan
- pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
- Pemanfaatan Ruang di dalam lingkungan kerja stasiun kereta api yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan Stasiun Penumpang; dan
- kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Stasiun Penumpang. Pasal 54 (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf c meliputi: a. ketentuan umum zonasi Kawasan sekitar pelabuhan pengumpan; dan b. ketentuan umum zonasi Kawasan sekitar pelabuhan perikanan.
(2) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar pelabuhan pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. ketentuan umum zonasi Kawasan sekitar Pelabuhan Pengumpan Regional; dan b. ketentuan umum zonasi Kawasan sekitar Pelabuhan Pengumpan Lokal. (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan sekitar Pelabuhan Pengumpan Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi: a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi: 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Pelabuhan Pengumpan Regional; 2. kegiatan untuk kepentingan pelabuhan berupa lalu lintas sampai dengan titik persimpangan yang terdekat dari pelabuhan; dan 3. pengembangan RTH; b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi: 1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar Pelabuhan Pengumpan Regional dengan memperhatikan rencana pengembangan pelabuhan dan ketentuan keselamatan kepelabuhanan; 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 3. pengendalian Pemanfaatan Ruang untuk kebutuhan operasional dan pengembangan Kawasan pelabuhan; 4. pembatasan Pemanfaatan Ruang di lingkungan kerja dan kepentingan pelabuhan, yang telah mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 5. pengendalian Pemanfaatan Ruang pada Badan Air di sepanjang alur pelayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 6. Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Pesisir dan pulau kecil di sekitar Badan Air di sepanjang alur pelayaran yang dilakukan dengan tidak mengganggu aktivitas pelayaran; dan 7. kegiatan selain kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat tidak mengganggu kegiatan operasional pelabuhan; c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi: 1. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Pelabuhan Pengumpan Regional; dan 2. pelarangan kegiatan di Ruang udara bebas di atas Badan Air yang berdampak pada keberadaan jalur transportasi laut; d. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi fasilitas penyandang cacat, Ruang ibu dan bayi, kamar kecil/ toilet, tempat ibadah, kios/kantin, Ruang pengobatan, Ruang ibu dan bayi, Ruang informasi dan pengaduan, telepon umum, tempat penitipan barang, alat pemadaman kebakaran, lahan parkir, taman dan jalur pejalan kaki. (4) Ketentuan umum zonasi Kawasan sekitar Pelabuhan Pengumpan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi: a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi: 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Pelabuhan Pengumpan Lokal; dan 2. kegiatan untuk kepentingan pelabuhan berupa lalu lintas sampai dengan titik persimpangan yang terdekat dari pelabuhan;
b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi: 1. pengendalian Pemanfaatan Ruang untuk kebutuhan operasional dan pengembangan Kawasan pelabuhan; 2. pembatasan Pemanfaatan Ruang di lingkungan kerja dan kepentingan pelabuha, yang telah mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 3. pengendalian Pemanfaatan Ruang pada Badan Air di sepanjang alur pelayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 4. Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Pesisir dan pulau kecil di sekitar Badan Air di sepanjang alur pelayaran yang dilakukan dengan tidak mengganggu aktivitas pelayaran; dan 5. kegiatan selain kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat tidak mengganggu kegiatan operasional pelabuhan; c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi: 1. pelarangan kegiatan di Ruang udara bebas di atas Badan Air yang berdampak pada keberadaan jalur transportasi laut; dan 2. kegiatan yang mengganggu kegiatan operasional pelabuhan, keamanan, dan keselamatan lalu lintas dan angkutan Jalan serta keamanan dan kenyamanan fungsi fasilitas utama dan fasilitas penunjang; d. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi fasilitas penyandang cacat, Ruang ibu dan bayi, kamar kecil/ toilet, tempat ibadah, kios/kantin, Ruang pengobatan, Ruang ibu dan bayi, Ruang informasi dan pengaduan, telepon umum, tempat penitipan barang, alat pemadaman kebakaran, lahan parkir, taman dan jalur pejalan kaki. (5) Ketentuan umum zonasi Kawasan sekitar pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: a. ketentuan umum zonasi Kawasan sekitar PPN; dan b. ketentuan umum zonasi Kawasan sekitar PPI. (6) Ketentuan umum zonasi Kawasan sekitar PPN sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a meliputi: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi: 1. pembangunan sarana dan prasarana penunjang operasional kegiatan pelabuhan perikanan; dan 2. dermaga; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan dengan syarat tidak mengganggu kegiatan operasional pelabuhan perikanan; c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu kegiatan operasional serta keamanan dan keselamatan fungsi fasilitas utama dan fasilitas penunjang pelabuhan perikanan. (7) Ketentuan umum zonasi Kawasan sekitar PPI sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi: a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi: 1. sarana dan prasarana penunjang operasional kegiatan pelabuhan perikanan; dan 2. dermaga; b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan yang tidak mengganggu kegiatan operasional pelabuhan perikanan; dan
c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu kegiatan operasional serta keamanan dan keselamatan fungsi fasilitas utama dan fasilitas penunjang pelabuhan perikanan. Pasal 55 (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar bandar udara umum dan bandar udara khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf d berupa ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Bandar Udara Pengumpan. (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Bandar Udara Pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi: 1. kegiatan pembangunan, operasional, dan pengembangan Bandar Udara Pengumpan; dan 2. pengembangan RTH; b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi: 1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar Bandar Udara Pengumpan dengan memperhatikan rencana pengembangan pelabuhan dan ketentuan keselamatan kepelabuhanan; dan 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Bandar Udara Pengumpan. Pasal 56 (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b meliputi: a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan ketenagalistrikan. (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa ketentuan umum zonasi di sekitar Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi Tempat Penyimpanan meliputi: a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi: 1. kegiatan operasional, pembangunan, dan pengembangan Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi Tempat Penyimpanan; 2. pendirian pengaman jaringan dan papan peringatan dengan memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan Kawasan sekitarnya serta tidak mengganggu kegiatan Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi Tempat Penyimpanan; dan 3. pengembangan RTH; b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi Tempat Penyimpanan dan sarana pendukung dengan memperhatikan rencana kebutuhan pengembangan dan ketentuan keselamatan; dan
kegiatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur publik meliputi infrastruktur transportasi, Sumber Daya Air, air minum, telekomunikasi, pengolahan air limbah dan drainase dilakukan dengan mengacu pada ketentuan standar yang berlaku; c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi Tempat Penyimpanan; d. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi Jalan khusus untuk akses pemeliharaan dan pengawasan jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi, peralatan pencegah pencemaran lingkungan, marka dan papan informasi keterangan teknis pipa yang dilindungi dengan pagar pengaman; dan e. ketentuan lainnya berupa pembangunan Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi Tempat Penyimpanan mengikuti ketentuan peraturan perundang- undangan. (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung. (4) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berupa pembangkit listrik lainnya terdiri atas: a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Biodiesel; b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar PLTBg; dan c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar PLTSa. (5) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Biodiesel sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi: a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Biodiesel; dan
pengembangan RTH; b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Biodiesel memperhatikan keamanan dan keselamatan manusia, makhluk hidup, dan benda lainnya;
pendirian pengaman jaringan dan papan peringatan dengan memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan Kawasan sekitarnya serta tidak mengganggu Pembangkit Listrik Tenaga Biodiesel; dan
pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Biodiesel. (6) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar PLTBg sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi: a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan PLTBg; dan
pengembangan RTH; b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
pendirian pengaman jaringan dan papan peringatan dengan memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan Kawasan sekitarnya serta tidak mengganggu PLTBg; dan
pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan PLTBg. (7) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar PLTSa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c meliputi: a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan PLTSa; dan
pengembangan RTH; b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
pendirian pengaman jaringan dan papan peringatan dengan memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan Kawasan sekitarnya serta tidak mengganggu PLTSa; dan
pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan PLTSa. (8) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas: a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem; b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan distribusi tenaga listrik; dan c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Gardu Listrik. (9) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a meliputi: a. ketentuan umun zonasi Kawasan sekitar SUTET; dan b. ketentuan umun zonasi Kawasan sekitar SUTT. (10) Ketentuan umun zonasi Kawasan sekitar SUTET sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a meliputi: a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
kegiatan operasional, pembangunan, dan pengembangan SUTET dan sarana pendukung; dan
pengembangan RTH berupa jalur hijau; b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar SUTET dan sarana pendukung dengan memperhatikan rencana kebutuhan pengembangan dan ketentuan keselamatan; dan
kegiatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur publik meliputi infrastruktur transportasi, Sumber Daya Air, air minum, telekomunikasi, pengolahan air limbah dan drainase dilakukan dengan mengacu pada ketentuan standar yang berlaku; c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pendirian bangunan yang dapat mengganggu Ruang bebas dan keamanan SUTET; dan d. ketentuan lain berupa ketentuan Ruang bebas dan jarak minimum mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan. (11) Ketentuan umun zonasi Kawasan sekitar SUTT sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b meliputi: a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan SUTT; dan
pengembangan RTH; b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar SUTT dan sarana pendukung dengan memperhatikan rencana kebutuhan pengembangan dan ketentuan keselamatan; dan
kegiatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur publik meliputi infrastruktur transportasi, Sumber Daya Air, air minum, telekomunikasi, pengolahan air limbah dan drainase dilakukan dengan mengacu pada ketentuan standar yang berlaku; c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu Ruang bebas dan keamanan operasi SUTT; dan d. ketentuan lain berupa ketentuan Ruang bebas dan jarak minimum mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan. (12) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b berupa ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar SUTM meliputi: a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan SUTM; dan
pengembangan RTH; b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar SUTM dan sarana pendukung dengan memperhatikan rencana kebutuhan pengembangan dan ketentuan keselamatan; dan
kegiatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur publik meliputi infrastruktur transportasi, Sumber Daya Air, air minum, telekomunikasi, pengolahan air limbah dan
drainase dilakukan dengan mengacu pada ketentuan standar yang berlaku; dan c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan SUTM. (13) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Gardu Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c meliputi: a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi: 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Gardu Listrik; dan 2. pengembangan RTH; b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi: 1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar Gardu Listrik dan sarana pendukung dengan memperhatikan rencana kebutuhan pengembangan dan ketentuan keselamatan; dan 2. kegiatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur publik meliputi infrastruktur transportasi, Sumber Daya Air, air minum, telekomunikasi, pengolahan air limbah dan drainase dilakukan dengan mengacu pada ketentuan standar yang berlaku; c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Gardu Listrik; dan d. ketentuan lainnya berupa pembangunan dan operasional di dalam dan sekitar Gardu Listrik mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 57 (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c terdiri atas: a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Tetap; dan b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan bergerak. (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Tetap; b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi: 1. pendirian bangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 2. pengembangan RTH yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa pendirian bangunan dan kegiatan lain yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Tetap. (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Bergerak Seluler meliputi: a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Bergerak Seluler; b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
pendirian bangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
pengembangan RTH yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
pembatasan Pemanfaatan Ruang untuk penempatan menara pemancar telekomunikasi bersama yang memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan aktivitas Kawasan di sekitarnya;
pendirian bangunan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
pendirian bangunan dan kegiatan lain yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Bergerak Seluler; dan
pelarangan Pemanfaatan Ruang bebas di sekitar menara pemancar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Pasal 58 (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf d terdiri atas: a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem Jaringan Irigasi; dan b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Bangunan Sumber Daya Air. (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Irigasi Primer; b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Irigasi Sekunder; dan c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Irigasi Tersier. (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Irigasi Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi: a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan pembangunan, operasional, pengembangan, dan pembangunan bangunan Jaringan Irigasi Primer; b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
kegiatan pertanian sepanjang tidak merusak tatanan lingkungan dan fungsi irigasi dan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung Kawasan;
pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
Pemanfaatan Ruang di sekitar Wilayah Sungai lintas daerah dilakukan secara selaras dengan Pemanfaatan Ruang pada Wilayah Sungai di kabupaten/kota yang berbatasan dengan Kabupaten;
kegiatan perikanan dengan tidak merusak tatanan lingkungan dan bentang alam yang akan mengganggu kualitas maupun kuantitas air; dan
pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu pengamanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan; dan
kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Irigasi Primer. (4) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Irigasi Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi: a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan pembangunan, operasional, dan pengembangan Jaringan Irigasi Sekunder; b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
kegiatan pertanian sepanjang tidak merusak tatanan lingkungan dan fungsi irigasi dan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung Kawasan;
Pemanfaatan Ruang di sekitar Wilayah Sungai lintas daerah dilakukan secara selaras dengan Pemanfaatan Ruang pada Wilayah Sungai di kabupaten/kota yang berbatasan dengan Kabupaten;
kegiatan perikanan dengan tidak merusak tatanan lingkungan dan bentang alam yang akan mengganggu kualitas maupun kuantitas air;
pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu pengamanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan; dan
kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Irigasi Sekunder. (5) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Irigasi Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi: a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan pembangunan, operasional, dan pengembangan Jaringan Irigasi Tersier; b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
kegiatan pertanian sepanjang tidak merusak tatanan lingkungan dan fungsi irigasi dan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung Kawasan;
Pemanfaatan Ruang di sekitar Wilayah Sungai lintas daerah dilakukan secara selaras dengan Pemanfaatan Ruang pada Wilayah Sungai di kabupaten/kota yang berbatasan dengan Kabupaten;
kegiatan perikanan dengan tidak merusak tatanan lingkungan dan bentang alam yang akan mengganggu kualitas maupun kuantitas air;
pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu pengamanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan; dan
kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Irigasi Tersier. (6) Ketentuan umum zonasi untuk Bangunan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan, serta pembangunan Bangunan Sumber Daya Air; b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
kegiatan pertanian dengan tidak merusak tatanan lingkungan dan bentang alam yang akan mengganggu kualitas maupun kuantitas air;
kegiatan wisata alam dengan tidak mengganggu fungsi Bangunan Sumber Daya Air; dan
kegiatan transportasi dengan tidak mengganggu fungsi Bangunan Sumber Daya Air; c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan; dan
kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Bangunan Sumber Daya Air. Pasal 59 (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf e terdiri atas: a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar SPAM; b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar SPAL; c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; d. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan persampahan; e. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan evakuasi bencana; dan f. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem drainase. (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Unit Produksi; dan b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Unit Distribusi. (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Unit Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi: a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Unit Produksi; dan
pengembangan RTH; b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
pemanfaatan air produksi wajib memperhatikan kelestarian lingkungan;
pemasangan papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu pengamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Unit Produksi; dan
kegiatan pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan. (4) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Unit Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi: a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Unit Distribusi; dan
pengembangan RTH; b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
pemanfaatan air Unit Distribusi wajib memperhatikan kelestarian lingkungan;
pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu pengamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Unit Distribusi; dan
kegiatan pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan. (5) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar SPAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik meliputi: a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan SPAL Domestik; dan
pengembangan RTH; b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
pemanfaatan air limbah untuk pengembangan energi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan SPAL Domestik.
(6) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi: 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; dan 2. pengembangan RTH; b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi: 1. pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 3. pengelola limbah bahan berbahaya dan beracun memiliki perizinan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. (7) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas: a. ketentuan umum zonasi Kawasan TPS3R; dan b. ketentuan umum zonasi Kawasan di TPST. (8) Ketentuan umum zonasi Kawasan TPS3R sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a meliputi: a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi: 1. kegiatan operasional, pembangunan, dan pengembangan TPS3R serta kegiatan penunjang TPS3R dengan memperhatikan kelestarian lingkungan sekitar dan kesehatan Masyarakat; dan 2. pengembangan RTH; b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi: 1. kegiatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur publik meliputi infrastruktur transportasi, energi dan kelistrikan, telekomunikasi, dan drainase dilakukan dengan mengacu pada ketentuan standar yang berlaku; dan 2. kegiatan pendirian papan penyuluhan, papan peringatan, rambu pengaman, papan iklan, dan/atau media informasi; c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan TPS3R. (9) Ketentuan umum zonasi Kawasan TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b meliputi: a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi: 1. kegiatan pembangunan, operasional, dan pengembangan TPST dengan memperhatikan kelestarian lingkungan sekitar dan kesehatan Masyarakat; dan. 2. pengembangan RTH; b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat berupa pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan TPST; dan d. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi lahan penampungan, sarana pemrosesan sampah, Jalan khusus kendaraan sampah, kantor pengelola, tempat parkir dan bongkar muatan sampah, tempat ibadah, pagar tembok keliling, drainase, sistem pembuangan limbah cair, serta bentuk pendukung kegiatan lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi. (10) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas: a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalur Evakuasi Bencana; dan b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Tempat Evakuasi Bencana. (11) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalur Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a meliputi: a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi: 1. kegiatan pembangunan, operasional, dan pengembangan Jalur Evakuasi Bencana; dan 2. pengembangan RTH; b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi: 1. pemanfaatan jalur evakuasi untuk lalu lintas umum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; 2. pemasangan papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu pengamanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jalur Evakuasi Bencana; dan d. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi penunjuk arah Jalur Evakuasi Bencana, sarana komunikasi umum yang siap pakai, dan Jalan perkerasan agar dapat dilalui oleh kendaraan evakuasi. (12) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b meliputi: a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi: 1. kegiatan pembangunan, operasional, dan pengembangan Tempat Evakuasi Bencana; dan 2. pengembangan RTH; b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi: 1. pemanfaatan jalur evakuasi untuk lalu lintas umum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; 2. pemasangan papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu pengamanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan peraturan perundang- undangan; c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Tempat Evakuasi Bencana; dan d. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi penunjuk arah Jalur Evakuasi Bencana menuju Tempat Evakuasi Bencana, sarana komunikasi umum yang siap pakai, dan Jalan perkerasan agar dapat dilalui oleh kendaraan evakuasi. (13) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berupa ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Drainase Primer meliputi: a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
- kegiatan pembangunan, operasional, dan pengembangan Jaringan Drainase Primer; dan
- pembangunan dan pengembangan Jaringan Drainase Primer secara terintegrasi dengan pembangunan jaringan Jalan; b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
- pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu pengamanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
- pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan; dan
- kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Drainase Primer. Paragraf 4 Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Lindung Pasal 60 Ketentuan umum zonasi Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (8) huruf a meliputi: a. ketentuan umum zonasi Badan Air; b. ketentuan umum zonasi pada Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya; dan c. ketentuan umum zonasi pada Kawasan Ekosistem Mangrove. Pasal 61 Ketentuan umum zonasi Badan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a meliputi: a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
- kegiatan pengelolaan, pemeliharaan, dan konservasi Badan Air;
- kegiatan transportasi Sungai dan Waduk; dan
- kegiatan pertahanan dan keamanan;
b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi: 1. kegiatan pariwisata alam, pendidikan, dan penelitian dengan syarat tidak mengubah bentang alam dan tidak mencemari Badan Air; 2. kegiatan perikanan dengan tidak menurunkan kualitas air dan mengganggu ekosistem perairan; 3. pemanfaatan air pada Badan Air dilaksanakan berdasarkan rencana perlindungan dan pengelolaan mutu air; 4. pemanfaatan untuk pemancangan tiang atau pondasi prasarana Jalan dan Jembatan dengan syarat sesuai ketentuan teknis yang berlaku; 5. kegiatan pada Kawasan Tanaman Pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 6. mendirikan bangunan di atas Badan Air dengan syarat sesuai ketentuan teknis yang berlaku; c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi: 1. kegiatan yang berpotensi mengurangi luas Badan Air; 2. kegiatan yang menimbulkan pencemaran dan penurunan kualitas air; 3. kegiatan yang berpotensi mengganggu bentang alam, kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian lingkungan hidup; dan 4. membuang secara langsung limbah padat, limbah cair, limbah gas, dan limbah bahan berbahaya dan beracun; d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sepanjang belum diatur dalam ketentuan lain, koefisien dasar bangunan bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan dengan syarat, meliputi: 1. koefisien dasar bangunan paling banyak 20% (dua puluh persen); dan 2. koefisien dasar bangunan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat lebih besar berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi dari instansi penyelenggaraan Badan Air. Pasal 62 Ketentuan umum zonasi pada Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b berupa ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Lindung meliputi: a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan konservasi dan pelestarian Kawasan Hutan Lindung; b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi: 1. kegiatan pendidikan dan penelitian dengan tidak merusak dan/atau mengganggu Kawasan Hutan Lindung; 2. kegiatan pertahanan dan keamanan tanpa mengurangi fungsi Kawasan Hutan dan tutupan vegetasi; 3. kegiatan pariwisata alam tanpa mengurangi fungsi lindung dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 4. penakaran dan/atau rehabilitasi satwa liar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 5. pengembangan prasarana dan sarana untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 6. penyediaan Jalur Evakuasi Bencana dan Ruang Evakuasi Bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; 7. pemanfaatan hutan pada Kawasan Hutan Lindung dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- budi daya tanaman sesuai vegetasi alam meliputi budi daya tanaman obat (herbal), budi daya tanaman hias, budi daya jamur, budi daya perlebahan, budi daya penangkaran satwa liar, dan budi daya sarang burung walet dengan syarat tidak mengubah bentang alam;
- pemanfaatan untuk kegiatan budi daya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan;
- kegiatan budi daya yang dilaksanakan oleh penduduk setempat dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung Kawasan, dan di bawah pengawasan ketat dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- kegiatan permukiman eksisting sesuai ketentuan teknis yang berlaku dan kearifan lokal; c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
- kegiatan yang mengganggu bentang alam, kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian lingkungan hidup;
- kegiatan yang mengurangi luasan dan tutupan vegetasi;
- perburuan terhadap satwa dalam Kawasan Hutan Lindung;
- memasukkan jenis tumbuhan dan satwa bukan asli ke dalam Kawasan;
- memotong, merusak, mengambil, menebang, dan memusnahkan tumbuhan dan satwa dalam dan dari Kawasan; dan
- memotong, membakar, dan mengganti tutupan vegetasi dengan bangunan atau bentuk apapun yang tidak alami yang dapat mengurangi luas tutupan hutan; d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sepanjang belum diatur dalam ketentuan lain, koefisien dasar bangunan bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
- koefisien dasar bangunan paling banyak 10% (sepuluh persen);
- kegiatan eksisting permukiman, fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial, dan bangunan untuk kegiatan lainnya yang terpisah dari permukiman diperbolehkan menambah koefisien dasar bangunan dengan syarat melalui persetujuan FPRD; dan
- koefisien dasar bangunan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat lebih besar berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi instansi penyelenggaraan kehutanan. Pasal 63 Ketentuan umum zonasi pada Kawasan Ekosistem Mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf c meliputi: a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
- kegiatan perlindungan dan rehabilitasi hutan mangrove;
- kegiatan pertahanan dan keamanan; dan
- kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
- kegiatan pariwisata yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
- kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi Kawasan Ekosistem Mangrove; dan
- kegiatan yang dapat mengubah bentang alam Kawasan Ekosistem Mangrove;
d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sepanjang belum diatur dalam ketentuan lain, koefisien dasar bangunan bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan dengan syarat meliputi: 1. koefisien dasar bangunan paling banyak 10% (sepuluh persen); dan 2. koefisien dasar bangunan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat lebih besar berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi dari instansi penyelenggaraan terkait. Paragraf 5 Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Budi Daya Pasal 64 Ketentuan umum zonasi Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (8) huruf b meliputi: a. ketentuan umum Zonasi Kawasan Hutan Produksi; b. ketentuan umum Zonasi Kawasan Perkebunan Rakyat; c. ketentuan umum Zonasi Kawasan Pertanian; d. ketentuan umum Zonasi Kawasan Perikanan; e. ketentuan umum Zonasi Kawasan Peruntukan Industri; f. ketentuan umum Zonasi Kawasan Pariwisata; g. ketentuan umum Zonasi Kawasan Permukiman; dan h. ketentuan umum Zonasi Kawasan Pertahanan dan Keamanan. Pasal 65 (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a terdiri atas: a. ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi Terbatas; dan b. ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi Tetap. (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi: 1. kegiatan pengembangan hutan secara berkelanjutan; dan 2. kegiatan reboisasi dan rehabilitasi Kawasan Hutan Produksi Terbatas; b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi: 1. kegiatan wisata alam dengan tidak mengurangi fungsi Kawasan dan tidak mengubah bentang alam; 2. Pemanfaatan Ruang pada Kawasan yang diduga terdapat keunikan batuan dan fosil dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 3. kegiatan bukan kehutanan dengan syarat menempuh ketentuan pinjam pakai Kawasan Hutan; 4. pembatasan pendirian bangunan untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan; 5. pembatasan pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan dan Sumber Daya Air; 6. pemilihan komoditas tanaman yang menjamin ketersediaan air bagi penduduk; 7. kegiatan pada Kawasan Tanaman Pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 8. kegiatan di luar fungsi hutan dengan syarat berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi: 1. kegiatan yang mengganggu bentang alam, kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian lingkungan hidup; dan 2. kegiatan yang mengurangi luas dan tutupan vegetasi; d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sepanjang belum diatur dalam ketentuan lain, koefisien dasar bangunan bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan dengan syarat, meliputi: 1. koefisien dasar bangunan paling banyak 10% (sepuluh persen); 2. kegiatan eksisting permukiman, fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial, bangunan untuk kegiatan lainnya yang terpisah dari permukiman diperbolehkan menambah koefisien dasar bangunan dengan syarat melalui persetujuan FPRD; dan 3. koefisien dasar bangunan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat lebih besar berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi instansi penyelenggaraan kehutanan; e. ketentuan lain meliputi: 1. kegiatan pemanfaatan hutan bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan dengan syarat dilakukan berdasarkan perizinan berusaha pemanfaatan hutan atau kegiatan pengelolaan perhutanan sosial yang dikeluarkan oleh instansi penyelenggaraan kehutanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 2. pemanfaatan hutan pada Hutan Produksi Terbatas yang kegiatannya mengubah bentang alam dan mempengaruhi lingkungan serta berdampak penting wajib memenuhi analisis mengenai dampak lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi: 1. kegiatan pengembangan hutan secara berkelanjutan; dan 2. kegiatan reboisasi dan rehabilitasi Kawasan Hutan Produksi Tetap; b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi: 1. kegiatan wisata alam dengan tidak mengurangi fungsi Kawasan dan tidak mengubah bentang alam; 2. Pemanfaatan Ruang pada Kawasan yang diduga terdapat keunikan batuan dan fosil dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 3. kegiatan bukan kehutanan dengan syarat menempuh ketentuan pinjam pakai Kawasan Hutan; 4. pembatasan pendirian bangunan untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan; 5. pembatasan pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan dan Sumber Daya Air; 6. pemilihan komoditas tanaman yang menjamin ketersediaan air bagi penduduk; 7. kegiatan pada Kawasan Tanaman Pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
kegiatan di luar fungsi hutan dengan syarat berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan; c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
kegiatan kehutanan dalam Kawasan Hutan Produksi yang menimbulkan gangguan lingkungan;
kegiatan yang mengganggu bentang alam, kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian lingkungan hidup; dan
kegiatan yang mengurangi luas dan tutupan vegetasi; d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sepanjang belum diatur dalam ketentuan lain, koefisien dasar bangunan bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
koefisien dasar bangunan paling banyak 10% (sepuluh persen);
kegiatan eksisting permukiman, fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial, bangunan untuk kegiatan lainnya yang terpisah dari permukiman tidak diperbolehkan menambah koefisien dasar bangunan dan/atau koefisien dasar bangunan tetap; dan
koefisien dasar bangunan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat lebih besar berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi instansi penyelenggaraan kehutanan; e. ketentuan lain meliputi:
kegiatan pemanfaatan hutan bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan dengan syarat dilakukan berdasarkan perizinan berusaha pemanfaatan hutan atau kegiatan pengelolaan perhutanan sosial yang dikeluarkan oleh instansi penyelenggaraan kehutanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
pemanfaatan hutan pada Hutan Produksi Tetap yang kegiatannya mengubah bentang alam dan mempengaruhi lingkungan serta berdampak penting wajib memenuhi analisis mengenai dampak lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 66 Ketentuan umum zonasi Kawasan Perkebunan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b meliputi: a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
kegiatan cagar budaya, pertanian tanaman pangan, peternakan, wisata alam, serta pertahanan dan keamanan;
kegiatan yang mendukung pengembangan Kawasan Perkebunan Rakyat;
kegiatan yang meningkatkan produktivitas Kawasan Perkebunan Rakyat; dan
kegiatan pemanfaatan hasil perkebunan rakyat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
kegiatan permukiman dan budi daya lain hanya bagi penduduk asli dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi Kawasan Perkebunan Rakyat;
kegiatan budi daya dengan syarat tidak menimbulkan dampak negatif terhadap Kawasan Perkebunan Rakyat;
pendirian bangunan dengan tetap mempertimbangkan daya dukung lingkungan dan sesuai dengan aturan tata bangunan yang berlaku;
pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
Pemanfaatan Ruang pada Kawasan yang diduga terdapat keunikan batuan dan fosil dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
kegiatan pertambangan pada Kawasan yang diduga terdapat keunikan batuan dan fosil;
eksploitasi hasil hutan yang melebihi potensi lestari; dan
pembangunan dan/atau pengembangan kegiatan yang dapat mengganggu dan/atau merusak fungsi utama Kawasan; d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sepanjang belum diatur dalam ketentuan lain, koefisien dasar bangunan bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
koefisien dasar bangunan paling banyak 10% (sepuluh persen);
kegiatan eksisting permukiman, fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial, bangunan untuk kegiatan lainnya yang terpisah dari permukiman tidak diperbolehkan menambah koefisien dasar bangunan dan/atau koefisien dasar bangunan tetap; dan
koefisien dasar bangunan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat lebih besar berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi instansi penyelenggaraan perkebunan. Pasal 67 (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c terdiri atas: a. ketentuan umum zonasi Kawasan Tanaman Pangan; b. ketentuan umum zonasi Kawasan Perkebunan; dan c. ketentuan umum zonasi Kawasan Peternakan. (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
kegiatan peningkatan produktivitas tanaman pangan dan penunjang Kawasan Tanaman Pangan;
kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Tanaman Pangan;
kegiatan pelestarian Sumber Daya Air;
kegiatan perikanan budi daya (minapadi);
pengembangan teknik konservasi lahan pertanian yang bersifat ramah lingkungan dan berkelanjutan; dan
kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Wilayah dan bangunan pendukung kegiatan pertanian tanaman pangan; b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
kegiatan perikanan dan peternakan skala mikro hingga kecil dengan tidak mengubah fungsi Kawasan Tanaman Pangan;
kegiatan industri pengolahan hasil pertanian yang membutuhkan bahan baku khusus dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
alih fungsi Kawasan Tanaman Pangan menjadi lahan budi daya nonpertanian dengan syarat hanya untuk kepentingan
umum serta penanganan bencana yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 4. Pemanfaatan Ruang pada Kawasan yang diduga terdapat keunikan batuan dan fosil dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 5. kegiatan agrowisata tanpa mengurangi luas Kawasan Tanaman Pangan; 6. kegiatan perkebunan dan hortikultura dengan tidak mengubah status Kawasan Tanaman Pangan; 7. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 8. kegiatan perikanan, peternakan skala mikro hingga kecil, agropolitan, perkebunan, hortikultura, dan agrowisata dengan tidak mengubah fungsi Kawasan Tanaman Pangan; 9. kegiatan permukiman eksisting dan pengembangan kaveling permukiman di sekitar permukiman eksisting bagi keluarga petani; dan 10. kegiatan budi daya pada Kawasan yang diduga terdapat keunikan batuan, fosil, dan Kawasan Konservasi ekosistem esensial dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi: 1. pengembangan kegiatan yang berpotensi mengganggu fungsi Kawasan Tanaman Pangan; 2. pendirian bangunan yang mengganggu dan memutus saluran irigasi; 3. alih fungsi lahan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 4. pengelolaan lahan dengan mengabaikan kelestarian lingkungan; d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang dan tata bangunan Kawasan Tanaman Pangan terdiri atas: 1. koefisien dasar bangunan maksimum 10% (sepuluh persen); 2. koefisien lantai bangunan maksimum 0,1 (nol koma satu); 3. koefisien dasar hijau minimum 90% (sembilan puluh persen); dan 4. garis sempadan bangunan minimum terdiri atas: a) arteri primer/sekunder minimum 20,5 (dua puluh koma lima) meter; b) kolektor primer/sekunder minimum 15 (lima belas) meter; c) lokal primer/sekunder minimum 10,75 (sepuluh koma tujuh lima) meter; d) lingkungan primer minimum 7,75 (tujuh koma tujuh lima) meter; dan e) lingkungan primer/sekunder (badan Jalan < 6 (kurang dari sama dengan enam) meter) minimum 6 (enam) meter; e. ketentuan sarana dan prasarana minimum Kawasan Tanaman Pangan meliputi: 1. jaringan pejalan kaki berupa Jalan setapak alami; 2. RTH sesuai dengan standar minimal; 3. prasarana lingkungan dapat dilengkapi dengan sistem jaringan transportasi, ketenagalistrikan, telekomunikasi, Sumber Daya Air, dan prasarana lingkungan lainnya; dan 4. fasilitas pendukung Kawasan dapat dilengkapi bangunan penahan longsor dan papan informasi.
(3) Ketentuan umum zonasi Kawasan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi: 1. kegiatan peningkatan produktivitas dan penunjang Kawasan Perkebunan; 2. riset atau penelitian dalam mendukung invensi peningkatan produksi hasil perkebunan; 3. kegiatan yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan; 4. kegiatan pertahanan dan keamanan. 5. kegiatan pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan rakyat, serta sarana dan prasarana pendukungnya; dan 6. kegiatan mendirikan bangunan pendukung kegiatan perkebunan dan jaringan prasarana Wilayah; b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi: 1. pengembangan sarana dan prasarana pendukung pengembangan perkebunan dengan memperhatikan daya dukung Kawasan; 2. kegiatan perkebunan dan/atau kegiatan budi daya lainnya yang di dalamnya terdapat Kawasan dengan fungsi lindung yang tidak terdelineasi dalam peta Pola Ruang, wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; 3. kegiatan permukiman dengan tetap mempertimbangkan daya dukung lingkungan; 4. pembangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; 5. kegiatan pariwisata dengan tetap memperhatikan Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya Tampung Lingkungan Hidup; 6. kegiatan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; 7. kegiatan perdagangan barang dan jasa sebagai penunjang Kawasan Perkebunan; 8. kegiatan budi daya perikanan dan peternakan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; 9. kegiatan pengembangan/pembangunan hutan kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 10. kegiatan pertambangan yang digolongkan menjadi pertambangan mineral logam, mineral nonlogam, dan pertambangan migas yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 11. kegiatan industri pengolahan produk hasil perkebunan yang membutuhkan bahan baku khusus dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus dapat dilakukan dengan diversifikasi kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 12. permukiman perdesaan bagi penduduk sekitar dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan 13. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
- melakukan alih fungsi lahan pada Kawasan Perkebunan di luar perizinan yang telah diberikan;
- menggunakan bahan kimia berbahaya dalam pengusahaan Kawasan Perkebunan yang dapat mencemari lingkungan hidup;
- mengubah jenis tanaman perkebunan yang tidak sesuai dengan perizinan;
- membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup; dan
- pengembangan kegiatan yang merusak kesuburan tanah dan mengurangi unsur hara yang dibutuhkan tanaman; d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang dan tata bangunan Kawasan Perkebunan meliputi:
- koefisien dasar bangunan maksimum 30% (tiga puluh persen);
- koefisien lantai bangunan maksimum 0,3 (nol koma tiga);
- koefisien dasar hijau minimum 70% (tujuh puluh persen); dan
- garis sempadan bangunan minimum meliputi: a) arteri primer/sekunder minimum 20,5 (dua puluh koma lima) meter; b) kolektor primer/sekunder minimum 15 (lima belas) meter; c) lokal primer/sekunder minimum 10,75 (sepuluh koma tujuh lima) meter; d) lingkungan primer minimum 7,75 (tujuh koma tujuh lima) meter; dan e) lingkungan primer/sekunder (badan Jalan < 6 (kurang dari sama dengan enam) meter) minimum 6 (enam) meter; e. ketentuan sarana dan prasarana minimum Kawasan Perkebunan meliputi:
- jaringan pejalan kaki berupa Jalan setapak alami;
- RTH sesuai dengan standar minimal;
- prasarana lingkungan dapat dilengkapi dengan sistem jaringan transportasi, ketenagalistrikan, telekomunikasi, Sumber Daya Air dan prasarana lingkungan lainnya; dan
- fasilitas pendukung Kawasan dapat dilengkapi bangunan penahan longsor dan papan informasi. (4) Ketentuan umum zonasi Kawasan Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
- kegiatan operasional, peningkatan produktivitas, dan penunjang Kawasan Peternakan;
- kegiatan pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan pariwisata;
- pengelolaan dan pemanfaatan limbah ternak;
- pengembangan lahan hijau makanan ternak;
- mendirikan bangunan prasarana Wilayah dan bangunan pendukung kegiatan peternakan;
- kegiatan pengembangan lahan budi daya ternak besar (sapi, kerbau, kuda);
- kegiatan pengembangan lahan budi daya ternak kecil dan aneka ternak (kambing, domba, dan kelinci); dan
- kegiatan pengembangan lahan budi daya ternak unggas dan aneka unggas (ayam, itik, entog, angsa, dan lainnya);
b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi: 1. kegiatan industri pengolahan hasil peternakan yang membutuhkan bahan baku khusus dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 3. Pemanfaatan Ruang pada Kawasan yang diduga terdapat keunikan batuan dan fosil dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan peternakan yang mengakibatkan pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan lainnya; d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang dan tata bangunan Kawasan Peternakan meliputi: 1. koefisien dasar bangunan maksimum 50% (lima puluh persen); 2. koefisien lantai bangunan maksimum 1 (satu); 3. koefisien dasar hijau minimum 10% (sepuluh persen); dan 4. garis sempadan bangunan minimum terdiri atas: a) arteri primer/sekunder minimum 20,5 (dua puluh koma lima) meter; b) kolektor primer/sekunder minimum 15 (lima belas) meter; c) lokal primer/sekunder minimum 10,75 (sepuluh koma tujuh lima) meter; d) lingkungan primer minimum 7,75 (tujuh koma tujuh lima) meter; dan e) lingkungan primer/sekunder (badan Jalan ≤6 (kurang dari sama dengan enam) meter) minimum 6 (enam) meter; e. ketentuan sarana dan prasarana minimum Kawasan Peternakan terdiri atas: 1. jaringan pejalan sesuai skala pelayanan; 2. RTH sesuai dengan standar minimal; 3. Ruang terbuka nonhijau berupa area parkir dan/atau bongkar muat sesuai dengan standar minimal; 4. utilitas perkotaan dapat dilengkapi hidran umum; 5. prasarana lingkungan dapat dilengkapi dengan sistem jaringan transportasi, ketenagalistrikan, telekomunikasi, Sumber Daya Air, dan prasarana lingkungan lainnya; dan 6. fasilitas pendukung Kawasan dapat dilengkapi bangunan penahan longsor dan papan informasi. Pasal 68 (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf d berupa ketentuan umum zonasi Kawasan Perikanan Budi Daya. (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan Perikanan Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi: 1. kegiatan peningkatan produktivitas Kawasan Perikanan Budi Daya; 2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Perikanan Budi Daya;
kegiatan penelitian, pendidikan, dan pariwisata;
kegiatan pengembangan RTH;
kegiatan pertahanan dan keamanan;
perlindungan terhadap Kawasan perairan yang menjadi habitat ikan endemik;
perlindungan terhadap jalur ikan (fish way) endemik pada hulu dan hilir Kawasan perairan; dan
mendirikan bangunan prasarana Wilayah dan bangunan pendukung kegiatan perikanan; b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
kegiatan industri hasil perikanan yang membutuhkan bahan baku khusus dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
kegiatan wisata alam yang berbasis ekowisata tanpa mengurangi fungsi Kawasan;
kegiatan pengembangan sistem jaringan prasarana yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
kegiatan permukiman dan kegiatan budi daya lainnya tanpa mengurangi fungsi utama Kawasan;
pembatasan pemanfaatan sumber daya perikanan tidak melebihi potensi lestari; dan
kegiatan penggunaan air irigasi untuk perikanan dengan tidak menurunkan kualitas dan tidak mengurangi pasokan air untuk pertanian; c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
kegiatan yang dapat mengganggu keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta mengganggu fungsi Kawasan Perikanan Budi Daya; dan
pelarangan kegiatan yang mengakibatkan pencemaran dan kerusakan lingkungan Kawasan perairan habitat ikan; d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang dan tata bangunan Kawasan Perikanan Budi Daya meliputi:
koefisien dasar bangunan maksimum 10% (sepuluh persen);
koefisien lantai bangunan maksimum 0,1 (nol koma satu);
koefisien dasar hijau minimum 10% (sepuluh persen); dan
garis sempadan bangunan minimum terdiri atas: a) arteri primer/sekunder minimum 20,5 (dua puluh koma lima) meter; b) kolektor primer/sekunder minimum 15 (lima belas) meter; c) lokal primer/sekunder minimum 10,75 (sepuluh koma tujuh lima) meter; d) lingkungan primer minimum 7,75 (tujuh koma tujuh lima) meter; dan e) lingkungan primer/sekunder (badan Jalan ≤6 (kurang dari sama dengan enam) meter) minimum 6 (enam) meter; e. ketentuan sarana dan prasarana minimum Kawasan Perikanan terdiri atas:
jaringan pejalan berupa Jalan setapak atau sesuai skala pelayanan; dan
prasarana lingkungan dapat dilengkapi dengan sistem jaringan transportasi, ketenagalistrikan, telekomunikasi, Sumber Daya Air, dan prasarana lingkungan lainnya. Pasal 69 Ketentuan umum zonasi Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf e meliputi: a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Peruntukan Industri;
pengembangan RTH;
perusahaan industri besar dan Kawasan industri;
industri kecil dan menengah;
sentra industri kecil dan menengah; dan
kegiatan pertahanan dan keamanan; b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
pembangunan kantor, perumahan khusus untuk pekerja industri, pergudangan, fasilitas sosial, dan fasilitas ekonomi;
diperbolehkan terbatas untuk permukiman yang sudah ada sebelum RTRW Kabupaten ini ditetapkan;
kegiatan penggunaan air dengan mempertimbangkan daya dukung air dan nonpolutif;
kegiatan pengelolaan limbah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
pembangunan dan pengembangan permukiman kepadatan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
kegiatan perdagangan dan jasa tanpa mengurangi fungsi Kawasan;
Kawasan Peruntukan Industri dapat alih fungsi menjadi kegiatan perdagangan, jasa, perumahan, pertanian, dan/atau kegiatan lainnya yang menunjang industri; dan
perluasan industri besar dapat dilaksanakan dengan memenuhi syarat: a) berada di dalam Kawasan Peruntukan Industri; dan b) masih satu kesatuan lahan yang tidak terpisahkan dengan industri awalnya; c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
kegiatan yang dapat menurunkan kualitas lingkungan dan menimbulkan konflik sosial ekonomi;
kegiatan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Peruntukan Industri serta sarana dan prasarana pendukungnya;
pelarangan kegiatan industri tekstil kimia skala besar, menengah, dan kecil di seluruh Kecamatan, kecuali industri tekstil skala kecil yang menggunakan bahan alami; dan
pelarangan investasi baru untuk industri tekstil, industri sabun, industri elektroplating, dan industri lainnya yang potensi beban pencemarannya sangat tinggi untuk menjaga daya dukung dan daya tampung Sungai dan mengurangi beban pencemaran yang telah ada; d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang dan tata bangunan Kawasan Peruntukan Industri meliputi:
koefisien dasar bangunan maksimum 70% (tujuh puluh persen);
koefisien lantai bangunan maksimum 2,1 (dua koma satu);
koefisien dasar hijau minimum 12% (dua belas persen); dan
garis sempadan bangunan minimum meliputi: a) arteri primer/sekunder minimum 20,5 (dua puluh koma lima) meter; b) kolektor primer/sekunder minimum 15 (lima belas) meter; c) lokal primer/sekunder minimum 10,75 (sepuluh koma tujuh lima) meter; d) lingkungan primer minimum 7,75 (tujuh koma tujuh lima) meter; dan e) lingkungan primer/sekunder (badan Jalan ≤6 (kurang dari sama dengan enam) meter) minimum 6 (enam) meter; e. ketentuan sarana dan prasarana minimum Kawasan Peruntukan Industri meliputi:
jaringan pejalan sesuai skala pelayanan;
RTH sesuai dengan standar minimal;
Ruang terbuka nonhijau berupa area parkir dan/atau bongkar muat sesuai dengan standar minimal;
utilitas perkotaan dapat dilengkapi hidran umum;
prasarana lingkungan dapat dilengkapi dengan sistem jaringan transportasi, ketenagalistrikan, telekomunikasi, Sumber Daya Air, dan prasarana lingkungan lainnya; dan
fasilitas pendukung Kawasan dapat dilengkapi bangunan keamanan, papan informasi, fasilitas peribadatan, atau fasilitas pendukung lainnya. Pasal 70 Ketentuan umum zonasi Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf f meliputi: a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Pariwisata;
kegiatan penelitian dan pendidikan;
kegiatan pertahanan dan keamanan;
pengembangan sistem jaringan sarana dan prasarana Wilayah untuk kepentingan umum;
kegiatan adat budaya Masyarakat dan pelestarian Kawasan Cagar Budaya;
kegiatan pengembangan RTH;
optimalisasi pemanfaatan lahan tidur yang sementara tidak diusahakan; b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
penataan Kawasan Pariwisata dengan memperhatikan kelestarian ekosistem dan fungsi lindung lingkungan;
pemanfaatan potensi alam sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
kegiatan permukiman, pertanian, dan perikanan yang mendukung fungsi Kawasan;
kegiatan wisata, sarana, dan prasarana penunjang wisata dengan syarat tidak mengganggu fungsi Kawasan Lindung;
sarana dan prasarana penunjang wisata yang berada di Kawasan Lindung wajib mengikuti ketentuan bangunan dan/atau kegiatan pada Kawasan Lindung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
kegiatan pemanfaatan Kawasan fungsi lindung untuk kegiatan wisata sesuai asas konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan masa lampau;
pemanfaatan potensi alam sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan
pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
kegiatan yang dapat menurunkan kualitas lingkungan dan menimbulkan konflik sosial ekonomi;
kegiatan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Pariwisata;
kegiatan yang dapat menurunkan kualitas lingkungan dan menimbulkan konflik sosial ekonomi; dan
kegiatan yang dapat mengganggu sarana dan prasarana pendukung pariwisata; d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang dan tata bangunan Kawasan Pariwisata meliputi:
koefisien dasar bangunan maksimum 40% (empat puluh persen);
koefisien lantai bangunan maksimum 1,2 (satu koma dua);
koefisien dasar hijau minimum 10% (sepuluh persen); dan
garis sempadan bangunan minimum terdiri atas: a) arteri primer/sekunder minimum 20,5 (dua puluh koma lima) meter; b) kolektor primer/sekunder minimum 15 (lima belas) meter; c) lokal primer/sekunder minimum 10,75 (sepuluh koma tujuh lima) meter; d) lingkungan primer minimum 7,75 (tujuh koma tujuh lima) meter; dan e) lingkungan primer/sekunder (badan Jalan ≤6 (kurang dari sama dengan enam) meter) minimum 6 (enam) meter; e. ketentuan sarana dan prasarana minimum Kawasan Pariwisata terdiri atas:
jaringan pejalan kaki sesuai skala pelayanan;
RTH sesuai dengan standar minimal;
Ruang terbuka nonhijau berupa area parkir dan/atau bongkar muat sesuai dengan standar minimal;
utilitas perkotaan dapat dilengkapi hidran umum;
prasarana lingkungan dapat dilengkapi dengan sistem jaringan transportasi, ketenagalistrikan, telekomunikasi, Sumber Daya Air, dan prasarana lingkungan lainnya; dan
fasilitas pendukung Kawasan dapat dilengkapi bangunan keamanan, papan informasi, fasilitas peribadatan, sosial dan budaya, atau fasilitas pendukung lainnya. Pasal 71 (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf g terdiri atas: a. ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman Perkotaan; dan b. ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman Perdesaan. (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
kegiatan pelestarian, pemanfaatan, dan pengelolaan cagar budaya;
pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas yang mendukung fungsi Kawasan Permukiman Perkotaan;
pembangunan sumur resapan dan/atau biopori untuk menjaga keseimbangan neraca air;
kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan;
penyediaan Jalur Evakuasi Bencana dan Tempat Evakuasi Bencana;
kegiatan pertahanan dan keamanan;
kegiatan pendidikan dan pelatihan yang didukung sarana dan prasarana penunjang pendidikan;
kegiatan olahraga yang didukung sarana dan prasarana penunjang olahraga;
kegiatan perkantoran dan perdagangan dan jasa; dan
pengembangan Kawasan RTH; b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
kegiatan industri yang membutuhkan bahan baku khusus dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus dan tidak menimbulkan dampak lingkungan dan sosial;
kegiatan industri pengolahan hasil pertambangan terpadu yang membutuhkan bahan baku khusus dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus sepanjang tidak bertentangan dengan fungsi utama Kawasan;
kegiatan pariwisata yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
kegiatan pertanian, perikanan, dan peternakan dengan tidak mengganggu kenyamanan, kesehatan, keselamatan, kualitas hidup Masyarakat, dan tidak mencemari lingkungan;
kegiatan perdagangan dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
kegiatan industri eksisting sebelum diundangkannya RTRW Kabupaten ini dengan tidak melakukan perluasan;
kegiatan pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan penanggulangan bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
kegiatan industri skala rumah tangga dan fasilitas sosial ekonomi lainnya dengan skala pelayanan lingkungan;
kegiatan industri skala mikro dan kecil;
sarana perdagangan berupa pasar (tradisional maupun modern) berlokasi pada akses sistem jaringan Jalan Arteri atau kolektor primer atau arteri sekunder sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
hypermarket dan pusat perbelanjaan dengan syarat berlokasi pada akses sistem jaringan Jalan Arteri atau Jalan Kolektor;
pendirian pergudangan dengan syarat tidak berada di Kawasan Jalan Arteri Primer sebelum diundangkannya RTRW Kabupaten ini dengan tidak melakukan perluasan;
pelarangan penerbitan izin baru untuk minimarket di luar Kawasan Permukiman Perkotaan, kecuali minimarket atau toko modern yang kepemilikannya 100% (seratus persen) oleh Masyarakat Kabupaten dengan prioritas Masyarakat setempat;
pelarangan penerbitan izin baru untuk minimarket di luar Kawasan Permukiman Perkotaan, kecuali minimarket yang dimiliki bersama antara perusahaan retail dengan Masyarakat Kabupaten dengan komposisi kepemilikan 51% (lima puluh satu persen) milik Masyarakat Kabupaten serta nama minimarket bukan nama perusahaan retail;
izin kegiatan perdagangan dan jasa yang telah diterbitkan dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya izin dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan RTRW Kabupaten;
kegiatan perdagangan dan jasa hanya dapat dilaksanakan apabila jenis usaha dan/atau produk serta jasa yang dijual memenuhi norma sosial dan norma agama;
fasilitas umum dan fasilitas sosial dengan ketentuan dapat digunakan untuk mengembangkan aktivitas budi daya produktif lainnya;
fasilitas pemerintahan dengan ketentuan dapat digunakan untuk mengembangkan aktivitas budi daya produktif dengan tidak mengganggu aktivitas pemerintahan;
kegiatan lainnya yang mendukung fungsi permukiman dan kelangsungan kehidupan sosial Masyarakat;
kegiatan pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan dengan syarat tidak mengganggu kenyamanan, kesehatan, keselamatan, kualitas hidup Masyarakat, dan tidak mencemari lingkungan;
kegiatan pada Kawasan Tanaman Pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
kegiatan wisata dengan syarat tidak mengganggu kenyamanan, kesehatan, keselamatan, kualitas hidup Masyarakat, dan tidak mencemari lingkungan;
pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
kegiatan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan yang diduga terdapat keunikan batuan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
pengembangan kegiatan industri menengah dan besar yang menyebabkan dampak lingkungan;
kegiatan yang dapat mengganggu fungsi Kawasan Permukiman Perkotaan;
kegiatan pertambangan pada Kawasan yang diduga terdapat keunikan batuan dan fosil;
kegiatan yang menimbulkan dampak polusi lingkungan (udara, suara, air, dan sebagainya) yang dapat mengganggu berlangsungnya aktivitas hunian;
dilarang segala aktivitas budi daya yang akan mengganggu fungsi fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan
pelarangan pengembangan Kawasan perdagangan dan jasa yang berpotensi menyebabkan kerusakan Kawasan resapan air dan pelarangan pengambilan air tanah di daerah yang telah ditetapkan sebagai zona pemanfaatan air tanah kritis dan rusak; d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang dan tata bangunan Kawasan Permukiman Perkotaan meliputi:
koefisien dasar bangunan maksimum 70% (tujuh puluh persen);
koefisien lantai bangunan maksimum 5,4 (lima koma empat);
koefisien dasar hijau minimum 10% (sepuluh persen); dan
garis sempadan bangunan minimum terdiri atas: a) arteri primer/sekunder minimum 20,5 (dua puluh koma lima) meter;
b) kolektor primer/sekunder minimum 15 (lima belas) meter; c) lokal primer/sekunder minimum 10,75 (sepuluh koma tujuh lima) meter; d) lingkungan primer minimum 7,75 (tujuh koma tujuh lima) meter; dan e) lingkungan primer/sekunder (badan Jalan ≤6 (kurang dari sama dengan enam) meter) minimum 6 (enam) meter; e. ketentuan sarana dan prasarana minimum Kawasan Permukiman Perkotaan meliputi: 1. jaringan pejalan kaki sesuai skala pelayanan; 2. RTH sesuai dengan standar minimal; 3. Ruang terbuka nonhijau berupa area parkir dan/atau bongkar muat sesuai dengan standar minimal; 4. utilitas perkotaan dapat dilengkapi hidran umum; 5. prasarana lingkungan dapat dilengkapi dengan sistem jaringan transportasi, ketenagalistrikan, telekomunikasi, Sumber Daya Air, dan prasarana lingkungan lainnya; dan 6. fasilitas pendukung Kawasan dapat dilengkapi bangunan keamanan, papan informasi, fasilitas kesehatan, pendidikan, peribadatan, sosial dan budaya, atau fasilitas pendukung lainnya. (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi: 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Permukiman Perdesaan; 2. penyediaan Jalur Evakuasi Bencana dan Tempat Evakuasi Bencana; 3. kegiatan pertahanan dan keamanan; 4. pengembangan RTH; 5. kegiatan pelestarian, pemanfaatan, dan pengelolaan cagar budaya; 6. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas yang mendukung fungsi Kawasan Permukiman Perdesaan; dan 7. pembangunan sumur resapan dan/atau biopori untuk menjaga keseimbangan neraca air; b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi: 1. kegiatan industri kecil yang tidak menimbulkan dampak lingkungan dan sosial; 2. kegiatan pariwisata dengan syarat tidak mengganggu kenyamanan, kesehatan, keselamatan, kualitas hidup Masyarakat, dan tidak mencemari lingkungan; 3. pengembangan sarana dan prasarana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 4. kegiatan pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan dengan tidak mengganggu kenyamanan, kesehatan, keselamatan, kualitas hidup Masyarakat, dan tidak mencemari lingkungan; 5. pembangunan menara telekomunikasi bersama dengan mempertimbangkan jarak terhadap bangunan serta tidak mengganggu kenyamanan, kesehatan, keselamatan kualitas hidup Masyarakat, dan tidak mencemari lingkungan; 6. kegiatan pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan penanggulangan bencana yang
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; 7. kegiatan industri eksisting sebelum diundangkannya RTRW Kabupaten ini dengan tidak melakukan perluasan; 8. kegiatan perdagangan dan jasa dengan syarat: a) sarana perdagangan berupa pasar (tradisional maupun modern) berlokasi pada akses sistem jaringan Jalan Arteri, Jalan Kolektor Primer, atau Jalan Arteri Sekunder sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; b) hypermarket dan pusat perbelanjaan dengan syarat berlokasi pada akses sistem jaringan Jalan Arteri atau Jalan Kolektor; c) pendirian pergudangan dengan syarat tidak berada di Kawasan Jalan Arteri Primer dan Jalan Arteri Sekunder; d) pelarangan penerbitan izin baru untuk minimarket di luar Kawasan Permukiman Perkotaan, kecuali minimarket atau toko modern yang kepemilikannya 100% (seratus persen) oleh Masyarakat Kabupaten dengan prioritas Masyarakat setempat; e) pelarangan penerbitan izin baru untuk minimarket di luar Kawasan Permukiman Perkotaan, kecuali minimarket yang dimiliki bersama antara perusahaan retail dengan Masyarakat Kabupaten dengan komposisi kepemilikan 51% (lima puluh satu persen) milik Masyarakat Kabupaten serta nama minimarket bukan nama perusahaan retail; f) izin kegiatan perdagangan dan jasa yang telah diterbitkan dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya izin dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan RTRW Kabupaten; dan g) kegiatan perdagangan dan jasa hanya dapat dilaksanakan apabila jenis usaha dan/atau produk serta jasa yang dijual memenuhi norma sosial dan norma agama; 9. fasilitas umum dan fasilitas sosial dengan ketentuan dapat digunakan untuk mengembangkan aktivitas budi daya produktif lainnya; 10. fasilitas pemerintahan dengan ketentuan dapat digunakan untuk mengembangkan aktivitas budi daya produktif dengan tidak mengganggu aktivitas pemerintahan; 11. kegiatan lainnya yang mendukung fungsi permukiman dan kelangsungan kehidupan sosial Masyarakat; 12. kegiatan pada Kawasan Tanaman Pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 13. kegiatan wisata dengan syarat tidak mengganggu kenyamanan, kesehatan, keselamatan, kualitas hidup Masyarakat, dan tidak mencemari lingkungan; 14. pembangunan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) dan stasiun pengisian bahan bakar elpiji (SPBE) dengan tidak mengganggu kenyamanan, kesehatan, keselamatan, kualitas hidup Masyarakat, tidak mencemari lingkungan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 15. kegiatan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan yang diduga terdapat keunikan batuan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi: 1. pengembangan kegiatan industri menengah dan besar yang menyebabkan dampak berat terhadap lingkungan; 2. kegiatan yang dapat mengganggu Kawasan Permukiman Perdesaan; 3. kegiatan pertambangan pada Kawasan yang diduga terdapat keunikan batuan dan fosil; 4. kegiatan yang menimbulkan polusi lingkungan (udara, suara, air, dan sebagainya) yang dapat mengganggu fungsi utama Kawasan; 5. dilarang segala aktivitas budi daya yang akan mengganggu fungsi fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan 6. pelarangan pengembangan Kawasan perdagangan dan jasa yang berpotensi menyebabkan kerusakan Kawasan resapan air dan pelarangan pengambilan air tanah di daerah yang telah ditetapkan sebagai zona pemanfaatan air tanah kritis dan rusak; d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang dan tata bangunan Kawasan Permukiman Perdesaan meliputi: 1. koefisien dasar bangunan maksimum 70% (tujuh puluh persen); 2. koefisien lantai bangunan maksimum 3,6 (tiga koma enam); 3. koefisien dasar hijau minimum 10% (sepuluh persen); dan 4. garis sempadan bangunan minimum meliputi: a) arteri primer/sekunder minimum 20,5 (dua puluh koma lima) meter; b) kolektor primer/sekunder minimum 15 (lima belas) meter; c) lokal primer/sekunder minimum 10,75 (sepuluh koma tujuh lima) meter; d) lingkungan primer minimum 7,75 (tujuh koma tujuh lima) meter; dan e) lingkungan primer/sekunder (badan Jalan ≤6 (kurang dari sama dengan enam) meter) minimum 6 (enam) meter; e. ketentuan sarana dan prasarana minimum Kawasan Permukiman Perdesaan terdiri atas: 1. jaringan pejalan kaki sesuai skala pelayanan; 2. RTH sesuai dengan standar minimal; 3. Ruang terbuka nonhijau berupa area parkir dan/atau bongkar muat sesuai dengan standar minimal; 4. utilitas perkotaan dapat dilengkapi hidran umum; 5. prasarana lingkungan dapat dilengkapi dengan sistem jaringan transportasi, ketenagalistrikan, telekomunikasi, Sumber Daya Air, dan prasarana lingkungan lainnya; dan 6. fasilitas pendukung Kawasan dapat dilengkapi bangunan keamanan, papan informasi, fasilitas kesehatan, pendidikan, peribadatan, sosial dan budaya, atau fasilitas pendukung lainnya. Pasal 72 Ketentuan umum zonasi Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf h meliputi: a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi: 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Pertahanan dan Keamanan;
- pengembangan sarana dan prasarana Jalan/Jembatan memiliki kekuatan 40 (empat puluh)/60 (enam puluh) ton, jaringan listrik, air, dan telekomunikasi; dan
- pengembangan RTH; b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
- kegiatan perdagangan dan jasa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- pengembangan fasilitas umum dan fasilitas sosial sebagai pendukung kegiatan pertahanan dan keamanan;
- pembatasan pendirian bangunan hanya untuk menunjang pertahanan dan keamanan; dan
- tidak mengganggu fungsi Wilayah pertahanan dan keamanan; dan
- terdapat pagar (buffer zone) pada setiap Pemanfaatan Ruang; c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
- aktivitas budi daya yang akan mengganggu aktivitas pertahanan dan keamanan;
- pembangunan gedung bertingkat pada radius tembakan 400 (empat ratus) meter;
- membangun tempat/lokasi/bangunan yang dapat digunakan untuk kegiatan sabotase; dan
- pembangunan eksplorasi migas, SUTET, dan kabel bawah tanah; d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang dan tata bangunan Kawasan Pertahanan dan Keamanan meliputi:
- koefisien dasar bangunan maksimum 70% (tujuh puluh persen);
- koefisien lantai bangunan maksimum 3,5 (tiga koma lima);
- koefisien dasar hijau minimum 10% (sepuluh persen); dan
- garis sempadan bangunan minimum meliputi: a) arteri primer/sekunder minimum 20,5 (dua puluh koma lima) meter; b) kolektor primer/sekunder minimum 15 (lima belas) meter; c) lokal primer/sekunder minimum 10,75 (sepuluh koma tujuh lima) meter; d) lingkungan primer minimum 7,75 (tujuh koma tujuh lima) meter; dan e) lingkungan primer/sekunder (badan Jalan ≤6 (kurang dari sama dengan enam) meter) minimum 6 (enam) meter; e. ketentuan sarana dan prasarana minimum Kawasan Pertahanan dan Keamanan meliputi:
- jaringan pejalan kaki sesuai skala pelayanan;
- RTH sesuai dengan standar minimal;
- Ruang terbuka nonhijau berupa area parkir dan/atau bongkar muat sesuai dengan standar minimal;
- utilitas perkotaan dapat dilengkapi hidran umum;
- prasarana lingkungan dapat dilengkapi dengan sistem jaringan transportasi, ketenagalistrikan, telekomunikasi, Sumber Daya Air, dan prasarana lingkungan lainnya; dan
- fasilitas pendukung Kawasan dapat dilengkapi bangunan keamanan, papan informasi, fasilitas kesehatan, pendidikan, peribadatan, sosial dan budaya, atau fasilitas pendukung lainnya. Bagian Ketiga Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Pasal 73 Ketentuan Khusus rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (6) huruf c terdiri atas:
a. Ketentuan Khusus KP2B; b. Ketentuan Khusus Kawasan rawan bencana; c. Ketentuan Khusus Kawasan Cagar Budaya; d. Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan; e. Ketentuan Khusus Migrasi Satwa; dan f. Ketentuan Khusus Kawasan pertambangan mineral dan batu bara. Pasal 74 (1) Ketentuan Khusus KP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf a meliputi: a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi: 1. kegiatan peningkatan produktivitas tanaman pangan; 2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan KP2B; dan 3. pembangunan prasarana dan sarana pendukung; b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi: 1. alih fungsi LP2B dan KP2B untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau karena bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 2. pengembangan sistem jaringan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi: 1. kegiatan yang mengurangi luasan KP2B; dan 2. kegiatan yang merusak fungsi lahan dan kualitas tanah KP2B. (2) Ketentuan Khusus KP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu). Pasal 75 (1) Ketentuan Khusus Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf b terdiri atas: a. Ketentuan Khusus Kawasan rawan bencana gempa bumi; b. Ketentuan Khusus Kawasan rawan bencana tsunami; c. Ketentuan Khusus Kawasan rawan bencana banjir; d. Ketentuan Khusus Kawasan rawan bencana likuefaksi; dan e. Ketentuan Khusus Kawasan rawan bencana tanah longsor. (2) Ketentuan Khusus Kawasan rawan bencana gempa bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi: 1. pengembangan Jalur Evakuasi Bencana dan Tempat Evakuasi Bencana gempa bumi; dan 2. pengembangan RTH; b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi: 1. pembangunan sistem jaringan prasarana, fasilitas umum, dan fasilitas sosial dengan syarat membuat kajian dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang serta mematuhi persyaratan dokumen lingkungan dan penggunaan rekayasa teknik bangunan tahan gempa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang di Kawasan Lindung dan Kawasan Budi Daya dilaksanakan dengan mempertimbangkan mitigasi bencana;
pembangunan bangunan gedung harus menerapkan standar konstruksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
bangunan bertingkat wajib menyediakan tempat dan jalur evakuasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
permukiman dengan syarat rumah tinggal kepadatan sedang hingga rendah dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan dan tingkat kerawanan bencana gempa bumi dan mematuhi persyaratan dokumen lingkungan dan penggunaan rekayasa teknik infrastruktur bangunan tahan gempa;
pertanian, dengan syarat mempertimbangkan kondisi lingkungan dan tingkat kerawanan bencana gempa bumi, mematuhi persyaratan dokumen lingkungan dan penggunaan rekayasa teknik bangunan tahan gempa;
pariwisata, peternakan, dan perikanan dengan syarat mempertimbangkan kondisi lingkungan dan tingkat kerawanan bencana gempa bumi, mendapat persetujuan dari lingkungan sekitar, pemerintah Gampong/desa setempat dan instansi yang berwenang serta mematuhi persyaratan dokumen lingkungan dan penggunaan rekayasa teknik bangunan tahan gempa; dan
jaringan prasarana, fasilitas umum, dan fasilitas sosial, dengan syarat membuat kajian dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang serta mematuhi persyaratan dokumen lingkungan dan penggunaan rekayasa teknik bangunan tahan gempa; c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
kegiatan yang meningkatkan risiko bencana gempa bumi; dan
kegiatan yang mengganggu fungsi Jalur Evakuasi Bencana dan Tempat Evakuasi Bencana. (3) Ketentuan Khusus Kawasan rawan bencana tsunami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
pengembangan Jalur Evakuasi Bencana dan Tempat Evakuasi Bencana tsunami;
pengembangan RTH;
perlindungan dan penetapan vegetasi pantai, bakau, gumuk dan bukit pasir, dan Sempadan Pantai;
Kawasan jalur hijau; dan
kegiatan pembangunan sarana dan prasarana sistem mitigasi bencana; b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan aspek mitigasi bencana;
kegiatan Pemanfaatan Ruang di Kawasan Lindung dan Kawasan Budi Daya dilaksanakan dengan mempertimbangkan mitigasi bencana;
pembangunan bangunan gedung harus menerapkan standar konstruksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menyediakan tempat dan jalur evakuasi;
bangunan bertingkat wajib menyediakan tempat dan jalur evakuasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
kegiatan pariwisata dilakukan dengan persyaratan ketat yaitu tidak dikembangkan melebihi daya dukung lingkungan dan mematuhi persyaratan dokumen lingkungan dan penggunaan rekayasa teknik;
pembatasan kegiatan hunian, wisata, dan pendukung wisata pantai di Kawasan rawan tsunami dengan ketentuan sesuai persyaratan mitigasi bencana tsunami;
Pemanfaatan Ruang pada rawan bencana tsunami wajib melakukan analisis risiko bencana tsunami; dan
pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum; c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
kegiatan yang meningkatkan risiko tsunami;
kegiatan yang mengganggu fungsi Jalur Evakuasi Bencana dan Tempat Evakuasi Bencana;
mengembangkan Kawasan Permukiman pada rawan tsunami tinggi;
pelarangan kegiatan yang mengganggu fungsi lindung Kawasan rawan gelombang pasang atau tsunami; dan
kegiatan yang mengganggu sarana dan prasarana sistem mitigasi bencana. (4) Ketentuan Khusus Kawasan rawan bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
membangun sistem jaringan prasarana mitigasi bencana banjir;
pengembangan sistem jaringan evakuasi bencana banjir; dan
kegiatan tanaman pangan, pariwisata alam, pendidikan dan penelitian, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu pengamanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
pendirian bangunan untuk kegiatan pertanian tanaman pangan dan peternakan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
pengembangan permukiman dan industri eksisting dengan pembatasan luasan serta tidak menimbulkan banjir;
kegiatan Pemanfaatan Ruang di Kawasan Lindung dan Kawasan Budi Daya dilaksanakan dengan memperhatikan aspek mitigasi bencana;
wajib membuat sumur resapan;
wajib menetapkan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk;
pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum;
dapat digunakan untuk pemanfaatan dataran banjir bagi RTH dan pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah;
bangunan gedung dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menyediakan tempat dan jalur evakuasi; dan
pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan aspek mitigasi bencana; c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
kegiatan yang meningkatkan risiko bencana banjir;
kegiatan yang mengganggu fungsi Jalur Evakuasi Bencana dan Tempat Evakuasi Bencana; dan
kegiatan yang mengganggu sarana dan prasarana sistem mitigasi bencana. (5) Ketentuan Khusus Kawasan rawan bencana likuefaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
pembangunan sistem jaringan prasarana mitigasi bencana likuefaksi;
rehabilitasi lahan dan konservasi tanah di Kawasan rawan bencana likuefaksi; dan
pengembangan sistem jaringan evakuasi bencana likuefaksi; b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan dan rambu pengamanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
pendirian bangunan untuk kegiatan perkebunan, budi daya pertanian tanaman keras, pariwisata alam, pendidikan dan penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta ekowisata dilaksanakan sesuai dengan aturan tata bangunan yang berlaku; dan
pengembangan permukiman eksisting dengan pembatasan luas; c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
kegiatan yang meningkatkan risiko likuefaksi; dan
pengembangan permukiman baru di Kawasan rawan bencana likuefaksi. (6) Ketentuan Khusus Kawasan rawan bencana tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
pengoptimalan konservasi pada Kawasan rawan longsor; dan
kegiatan pembangunan sarana dan prasarana sistem mitigasi bencana; b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu pengamanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
pendirian bangunan untuk kegiatan perkebunan, budi daya pertanian tanaman keras, pariwisata alam, pendidikan dan penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta ekowisata dilaksanakan sesuai dengan aturan tata bangunan yang berlaku;
pengembangan permukiman eksisting dengan pembatasan luas;
pembangunan pada Kawasan rawan bencana tanah longsor tinggi dengan syarat direkomendasikan berdasarkan hasil kajian dan memenuhi standar bangunan sesuai ketentuan yang berlaku;
pengembangan Kawasan Permukiman dengan syarat direkomendasikan berdasarkan hasil kajian dan memenuhi standar bangunan sesuai ketentuan yang berlaku;
kegiatan pariwisata dilakukan dengan persyaratan ketat yaitu tidak dikembangkan melebihi daya dukung lingkungan dan mematuhi persyaratan dokumen lingkungan dan penggunaan rekayasa teknik;
ketentuan pembatasan Pemanfaatan Ruang dengan cara membatasi pendirian bangunan hunian, meminimalkan jaringan infrastruktur dan kegiatan diarahkan untuk hutan, pertanian, perkebunan, RTH, wisata alam, dan olahraga terbuka;
pembangunan secara ketat, memperhatikan teknis stabilitas lereng, sistem drainase, tidak mengganggu kestabilan lereng, menjaga vegetasi berakar kuat dan dalam, tidak berada di bantaran Sungai, dan melakukan pemetaan detail gerakan tanah, kajian geologi teknik, dan analisis risiko bencana;
pembatasan kegiatan pengembangan budi daya yang berpotensi meningkatkan intensitas longsor;
kegiatan pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan kehutanan dengan memperhatikan aspek mitigasi bencana;
kegiatan permukiman, perkebunan, hortikultura, peternakan, perikanan, wisata, serta sarana dan prasarana pendukungnya dilaksanakan dengan ketentuan kemiringan tidak lebih dari 15% (lima belas persen), menghindari pemotongan/penggalian lereng, dan memperhatikan aspek mitigasi bencana;
pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum; dan
pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan aspek mitigasi bencana; c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
kegiatan yang meningkatkan risiko tanah longsor;
kegiatan yang mengganggu sarana dan prasarana sistem mitigasi bencana; dan
pelarangan terhadap kegiatan yang mengganggu fungsi lindung Kawasan rawan bencana tanah longsor. (7) Ketentuan Khusus Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu). Pasal 76 (1) Ketentuan Khusus Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf c meliputi: a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
memanfaatkan Ruang untuk penelitian, pendidikan, dan pariwisata;
kegiatan pelestarian cagar budaya; dan
kegiatan pelestarian Kawasan Hutan Adat; b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
kegiatan permukiman dan pertanian dengan luasan tetap, tidak mengganggu kelestarian dan mengurangi fungsi Kawasan Cagar Budaya; dan
kegiatan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi: 1. kegiatan dan pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi Kawasan Cagar Budaya; 2. kegiatan yang mengganggu kelestarian lingkungan di sekitar peninggalan sejarah dan bangunan arkeologi; dan 3. kegiatan yang mengganggu Kawasan Cagar Budaya dan adat budaya Masyarakat. (2) Ketentuan Khusus Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu). Pasal 77 (1) Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf d terdiri atas: a. Ketentuan Khusus Sempadan Pantai; b. Ketentuan Khusus Sempadan Sungai; dan c. Ketentuan Khusus Kawasan sekitar danau atau Waduk. (2) Ketentuan Khusus Sempadan Pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi: 1. Pemanfaatan Ruang untuk RTH; 2. bangunan fasilitas khusus untuk penelitian, pengendalian air, dan sistem peringatan dini (early warning system); 3. kegiatan yang berhubungan dengan pelestarian pantai; 4. kegiatan pertahanan dan keamanan; 5. kegiatan ekowisata dan wisata bahari; dan 6. kegiatan konservasi, penataan Kawasan, dan pembangunan yang meningkatkan fungsi Kawasan; b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi: 1. bangunan pelabuhan dan fasilitas kelengkapannya dengan tetap mempertahankan kelestarian Sempadan Pantai di sekitarnya; 2. bangunan Jembatan, dermaga, terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS), terminal khusus, sarana peribadatan, jalur pipa migas, jalur pipa air minum, Jalan, infrastruktur ketenagalistrikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 3. kegiatan permukiman, pertanian, perikanan budi daya, perkantoran, dan perdagangan barang dan jasa yang sudah ada pada Sempadan Pantai sebelum ditetapkannya RTRW Kabupaten ini; c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi: 1. kegiatan yang menurunkan nilai ekologis dan estetika Kawasan Sempadan Pantai; 2. kegiatan yang mengurangi dimensi bangunan pelindung pantai untuk kepentingan pengendalian abrasi dan erosi; 3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan di Sempadan Pantai; 4. kegiatan yang mengganggu pelestarian fungsi pantai dan akses terhadap Kawasan Sempadan Pantai; 5. mendirikan bangunan berupa permukiman; dan 6. kegiatan yang mengubah bentuk bentang alam. (3) Ketentuan Khusus Sempadan Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
Pemanfaatan Ruang untuk RTH;
bangunan fasilitas khusus untuk penelitian, pengendalian air, dan sistem peringatan dini (early warning system);
kegiatan yang berhubungan dengan pelestarian Sungai;
kegiatan pertahanan dan keamanan; dan
kegiatan konservasi, penataan Kawasan, dan pembangunan yang meningkatkan fungsi Kawasan; b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
pemanfaatan secara terbatas untuk bangunan prasarana Sumber Daya Air, fasilitas Jembatan, Jalan, dermaga, pelabuhan, terminal khusus, terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS), jalur pipa gas dan air minum, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi, dan bangunan ketenagalistrikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
kegiatan permukiman, pertanian, perikanan budi daya, perkantoran, dan perdagangan barang dan jasa yang sudah ada pada Sempadan Sungai sebelum ditetapkannya RTRW Kabupaten ini;
penyediaan fasilitas sosial atau fasilitas umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
pengembangan sistem pengendalian banjir;
kegiatan pariwisata yang tidak mengubah bentang alam dan tidak merusak keseimbangan lingkungan dengan memperhatikan lokasi, ketebalan sempadan, dan karakteristik Sungai; dan
penempatan prasarana dan sarana lingkungan bagi kepentingan umum yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
kegiatan Pemanfaatan Ruang yang mengurangi kualitas Sungai;
kegiatan Pemanfaatan Ruang yang berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan Sempadan Sungai; dan
kegiatan yang dapat menurunkan nilai ekologis dan estetika Sempadan Sungai. (4) Ketentuan Khusus Kawasan sekitar danau atau Waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
Pemanfaatan Ruang untuk RTH;
mendirikan bangunan khusus untuk pengendalian air;
kegiatan yang berhubungan dengan pelestarian danau; dan
kegiatan konservasi, penataan Kawasan, dan pembangunan yang meningkatkan fungsi Kawasan; b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
pemanfaatan secara terbatas untuk Jalan akses, Jembatan dan dermaga, jalur pipa gas dan air minum, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi, dan bangunan ketenagalistrikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
pemanfaatan secara terbatas untuk bangunan prasarana Sumber Daya Air, prasarana pariwisata, olahraga, keagamaan, serta prasarana dan sarana sanitasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
kegiatan penelitian, pariwisata, olahraga, dan aktivitas budaya; dan
kegiatan budi daya lainnya yang tidak bertentangan dengan fungsi Kawasan serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
mendirikan bangunan berupa permukiman;
kegiatan yang mengubah letak tepi danau dan aliran air masuk atau keluar danau;
membuang limbah; dan
kegiatan lainnya yang dapat menurunkan luas, nilai ekologis, dan estetika Kawasan. (5) Ketentuan Khusus Kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu). Pasal 78 (1) Ketentuan Khusus Kawasan Migrasi Satwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf e meliputi: a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
kegiatan penelitian, pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam;
penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air serta energi air, panas dan angin;
pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar;
kegiatan pelestarian cagar budaya;
keberlangsungan biota yang dilindungi dan terancam punah dan/atau biota yang memiliki nilai ekonomis tinggi;
pengaturan perlindungan lingkungan maritim; dan
penetapan sistem rute (skema pemisah lalu lintas di laut, rute dua arah, garis haluan yang dianjurkan, rute air dalam, daerah yang harus dihindari, daerah lalu lintas pedalaman, dan daerah kewaspadaan); b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
kegiatan yang mendukung fungsi lindung dan berbasis mitigasi bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
kegiatan wisata alam dengan tidak mengubah bentang alam;
pengembangan sistem jaringan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengakibatkan perubahan dan perusakan terhadap keutuhan hutan lindung dan ekosistemnya; dan
kegiatan yang menghambat, mengganggu, mengalihfungsikan, dan/atau memindahkan alur migrasi satwa. (2) Ketentuan Khusus Kawasan Migrasi Satwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu). Pasal 79 (1) Ketentuan Khusus Kawasan pertambangan mineral dan batu bara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf f meliputi: a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
resapan air;
dapat digunakan untuk mendirikan pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pertambangan;
peningkatan RTH dan penghijauan;
pembuatan artificial catchment berupa kolam retensi, sumur resapan, dan biopori;
kegiatan pemulihan bentang alam setelah kegiatan penambangan agar dapat digunakan kembali bagi kegiatan lain; dan
kegiatan reklamasi di Kawasan bekas penambangan; b. kegiatan Pemanfaatan Ruang diperbolehkan bersyarat meliputi:
kegiatan pertambangan baru wajib berlokasi di Wilayah izin usaha pertambangan;
kegiatan pertambangan baik berupa kegiatan penambangan, pengolahan, dan/atau penampungan sementara (stockpile) mineral dilarang berbatasan langsung dengan permukiman Masyarakat dan harus dibuat jarak aman paling kecil 100 (seratus) meter atau ditentukan lain berdasarkan hasil kajian teknis dan lingkungan;
angkutan tambang yang keluar dari lokasi kegiatan pertambangan dilarang melebihi kapasitas daya dukung Jalan yang dilaluinya;
kegiatan pertambangan mineral logam diarahkan untuk menggunakan sarana angkutan laut;
kegiatan pertambangan yang berada di Wilayah Sungai dan/atau berada di Wilayah yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Pusat harus mendapat rekomendasi dari instansi yang berwenang;
kegiatan pertambangan hanya dapat dilaksanakan oleh pelaku usaha/perusahaan yang berpengalaman di bidang pertambangan dan pemilik modal langsung yang ditunjukkan dalam profil perusahaan dan proposal rencana kegiatan perusahaan;
kegiatan pertambangan wajib melakukan pemberdayaan Masyarakat melalui program pendidikan, kesehatan, keagamaan, sosial, ekonomi, dan/atau pembangunan sarana dan prasarana di Wilayah sekitarnya;
pengembangan Kawasan pertambangan dilakukan dengan mempertimbangkan potensi bahan tambang, kondisi geologi, dan geohidrologi dalam kaitannya dengan kelestarian lingkungan;
percampuran kegiatan penambangan dengan fungsi Kawasan lain dapat dilaksanakan dengan tidak mengubah fungsi utama Kawasan;
pengembangan Kawasan pertambangan di daerah rawan tanah longsor dan gempa bumi perlu disertai dengan rekayasa teknis berupa pembuatan lereng galian atau lereng tambang yang aman pada tambang terbuka dan bangunan penahan runtuhan atap galian pada tambang dalam (underground mining);
pengembangan Kawasan pertambangan di daerah rawan banjir dapat dilakukan pembuatan drainase pengendali banjir di bagian hulu site tambang dan bagian hilir;
pengembangan Kawasan pertambangan di daerah pesisir pantai tidak diperbolehkan di zona Sempadan Pantai yang dibatasi minimum 100 (seratus) meter dari garis pantai ke
arah darat; 13. kegiatan pertambangan dengan ketentuan: a) teknik pertambangan ramah lingkungan; b) memperhitungkan keseimbangan antara biaya dan manfaat serta keseimbangan antara risiko dan manfaat; c) mempertimbangkan potensi bahan tambang, kondisi geologi, geohidrologi, dan kemampuan daya dukung lingkungan dalam kaitannya dengan kelestarian lingkungan; d) mampu menyimpan dan mengamankan tanah atas untuk keperluan rehabilitasi lahan bekas penambangan; e) memiliki kajian studi dampak lingkungan; f) untuk kemiringan 25 (dua lima) sampai dengan 40 (empat puluh) persen tidak berada pada Kawasan rawan bencana tinggi; g) mampu meningkatkan kesejahteraan Masyarakat setempat; h) mendapatkan izin dari warga setempat melalui tetangga sekitar, Kepala Dusun, dan Geuchik setempat; dan i) tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 14. kegiatan industri pengolahan hasil pertambangan terpadu yang membutuhkan bahan baku khusus dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus sepanjang tidak bertentangan dengan fungsi utama Kawasan; dan 15. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi: 1. kegiatan pertambangan tidak dapat dilaksanakan pada daerah yang berpotensi mengganggu jalur dan/atau pengembangan pariwisata; 2. Pemanfaatan Ruang yang mengganggu fungsi Kawasan Lindung atau fungsi budi daya lainnya di sekitar Kawasan pertambangan; 3. kegiatan pertambangan di Kawasan resapan air; dan 4. kegiatan pertambangan di Kawasan rawan bencana tinggi dengan kemiringan lebih dari dari 40% (empat puluh persen). (2) Ketentuan Khusus Kawasan pertambangan mineral dan batu bara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu). Bagian Keempat Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang Pasal 80 (1) Penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf b dilaksanakan untuk memastikan: a. penilaian pelaksanaan KKPR; dan b. penilaian perwujudan RTRW Kabupaten. (2) Penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk memastikan: a. kepatuhan pelaksanaan KKPR; dan b. pemenuhan prosedur perolehan KKPR.
(3) Penilaian perwujudan RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui penilaian terhadap: a. perwujudan rencana Struktur Ruang; dan b. perwujudan rencana Pola Ruang. (4) Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan terhadap: a. kesesuaian program; b. kesesuaian lokasi; dan c. kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang. Bagian Kelima Ketentuan Insentif dan Ketentuan Disinsentif Paragraf 1 Umum Pasal 81 (1) Ketentuan Insentif dan Ketentuan Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf c berupa ketentuan yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten untuk mendorong pelaksanaan Pemanfaatan Ruang agar sesuai dengan RTR dan untuk mencegah Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan RTR. (2) Ketentuan Insentif dan Ketentuan Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk: a. meningkatkan upaya pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan RTR; b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan RTR; dan c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTR. (3) Ketentuan Insentif dan Ketentuan Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk: a. menindaklanjuti pengendalian implikasi kewilayahan pada zona kendali dan zona yang didorong; dan b. menindaklanjuti implikasi kebijakan atau rencana strategis nasional. (4) Pemberian insentif dan disinsentif dilaksanakan oleh instansi yang berwenang. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati. Paragraf 2 Ketentuan Insentif Pasal 82 (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) berupa perangkat untuk memotivasi, mendorong, memberikan daya tarik, dan/atau memberikan percepatan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memiliki nilai tambah pada zona yang perlu didorong pengembangannya. (2) Ketentuan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan: a. rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten dan penetapan KSK; b. ketentuan umum peraturan zonasi Kabupaten; dan
c. peraturan perundang-undangan terkait lainnya. (3) Ketentuan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. insentif fiskal berupa pemberian keringanan pajak, retribusi, dan/atau penerimaan bukan pajak; dan/atau b. insentif nonfiskal berupa pemberian kompensasi, subsidi, imbalan, sewa Ruang, urun saham, fasilitas Persetujuan KKPR, penyediaan sarana dan prasarana, penghargaan, dan/atau publikasi atau promosi. (4) Ketentuan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan oleh: a. Pemerintah Kabupaten kepada pemerintah daerah lainnya; dan b. Pemerintah Kabupaten kepada Masyarakat. (5) Ketentuan Insentif dari Pemerintah Kabupaten kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a berupa: a. pemberian kompensasi; b. penyediaan prasarana dan sarana; c. penghargaan; dan/atau d. publikasi atau promosi daerah. (6) Ketentuan Insentif dari Pemerintah Kabupaten kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b berupa: a. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi; b. subsidi c. pemberian kompensasi; d. imbalan; e. sewa Ruang f. urun saham; g. fasilitas Persetujuan KKPR; h. penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau i. publikasi atau promosi. Paragraf 3 Ketentuan Disinsentif Pasal 83 (1) Ketentuan Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) berupa perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTR dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan. (2) Ketentuan Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan: a. rencana Struktur Ruang, rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten, dan KSK; b. Ketentuan Umum Zonasi Kabupaten; dan c. peraturan perundang-undangan terkait lainnya. (3) Ketentuan Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. disinsentif fiskal berupa pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi; dan/atau b. disinsentif nonfiskal berupa: 1. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; 2. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau 3. pemberian status tertentu. (4) Ketentuan Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan oleh: a. Pemerintah Kabupaten kepada pemerintah daerah lainnya; dan b. Pemerintah Kabupaten kepada Masyarakat.
(5) Ketentuan Disinsentif dari Pemerintah Kabupaten kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a berupa pembatasan penyediaan prasarana dan sarana. (6) Ketentuan Disinsentif dari Pemerintah Kabupaten kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b berupa: a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi; b. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; dan/atau c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana. Bagian Keenam Arahan Sanksi Paragraf 1 Umum Pasal 84 (1) Arahan Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf d dilakukan melalui pengenaan sanksi administratif kepada setiap Orang yang tidak menaati RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi Ruang. (2) Pemeriksaan perubahan fungsi Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui audit Tata Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan juga kepada Orang yang tidak mematuhi ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam RTRW Kabupaten. (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat langsung dikenakan tanpa melalui proses audit Tata Ruang. (5) Perbuatan tidak menaati RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak mematuhi ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi: a. Pemanfaatan Ruang yang tidak memiliki KKPR; dan/atau b. Pemanfaatan Ruang yang tidak mematuhi ketentuan dalam muatan KKPR. (6) Pemanfaatan Ruang yang tidak memiliki KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a terdiri atas: a. memanfaatkan Ruang tanpa memiliki KKPR di lokasi yang sesuai peruntukannya; dan/atau b. memanfaatkan Ruang tanpa memiliki KKPR di lokasi yang tidak sesuai peruntukannya. (7) Pemanfaatan Ruang yang tidak mematuhi ketentuan dalam muatan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b terdiri atas: a. tidak menindaklanjuti KKPR yang diterbitkan; b. memanfaatkan Ruang tidak sesuai dengan fungsi Ruang yang tercantum dalam KKPR; c. Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan KKPR yang diberikan oleh pejabat yang berwenang; d. melanggar batas sempadan yang telah ditentukan; e. melanggar ketentuan koefisien lantai bangunan yang telah ditentukan; f. melanggar ketentuan koefisien dasar bangunan dan koefisien dasar hijau; g. melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan fungsi bangunan; h. melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan fungsi lahan;
i. tidak menyediakan fasilitas sosial atau fasilitas umum sesuai dengan persyaratan dalam KKPR; dan/atau j. tidak memenuhi ketentuan lainnya yang dipersyaratkan dalam KKPR. (8) Selain perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), sanksi administratif dapat dikenakan kepada setiap Orang yang menghalangi akses terhadap Kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang- undangan dinyatakan sebagai milik umum. (9) Perbuatan menghalangi akses sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat berupa penutupan akses secara sementara maupun permanen. (10) Perbuatan menghalangi akses sebagaimana dimaksud pada ayat (9) terdiri atas: a. menutup akses ke pesisir pantai, Sungai, danau, situ, dan sumber daya alam serta prasarana publik; b. menutup akses terhadap sumber air; c. menutup akses terhadap taman dan RTH; d. menutup akses terhadap fasilitas pejalan kaki; e. menutup akses terhadap lokasi dan Jalur Evakuasi Bencana; dan/atau f. menutup akses terhadap Jalan Umum tanpa izin pejabat yang berwenang. (11) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan: a. hasil penilaian pelaksanaan KKPR; b. hasil Pengawasan Penataan Ruang; c. hasil audit Tata Ruang; d. pengaduan atau pelaporan Masyarakat; e. hasil temuan atau pengamatan langsung di lapangan; dan/atau f. rekomendasi FPRD. (12) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan berdasarkan kriteria: a. besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran Pemanfaatan Ruang; b. nilai manfaat pengenaan sanksi yang diberikan terhadap Pemanfaatan Ruang; dan/atau c. kerugian publik yang ditimbulkan akibat pelanggaran Pemanfaatan Ruang. (13) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. peringatan tertulis; b. denda administratif; c. penghentian sementara kegiatan; d. penghentian sementara pelayanan umum; e. penutupan lokasi; f. pencabutan KKPR; g. pembatalan KKPR; h. pembongkaran bangunan; dan/atau i. pemulihan fungsi Ruang. (14) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf a dilakukan melalui tahapan: a. penerbitan surat peringatan tertulis dari pejabat berwenang, memuat: 1. rincian pelanggaran Pemanfaatan Ruang; 2. kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTRW Kabupaten dan ketentuan teknis Pemanfaatan Ruang; dan
- tindakan pengenaan sanksi yang akan dikenakan apabila tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 2; b. memberikan surat tertulis yang paling banyak 3 (tiga) kali; dan c. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang melakukan tindakan berupa pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (15) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif lainnya. (16) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf c dilakukan melalui tahapan: a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis; b. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan penghentian sementara Pemanfaatan Ruang; c. berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan, pejabat yang berwenang melakukan penghentian sementara kegiatan Pemanfaatan Ruang secara terpaksa; dan d. setelah kegiatan Pemanfaatan Ruang dihentikan, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan agar kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTRW Kabupaten. (17) Penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf d dilakukan melalui tahapan: a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis; b. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan penghentian sementara pelayanan umum dengan memuat penjelasan dan rincian pelayanan umum yang akan dihentikan sementara; c. berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan, pejabat yang berwenang menyampaikan perintah penyedia jasa pelayanan umum untuk menghentikan sementara pelayanan kepada Orang yang melakukan pelanggaran; dan d. setelah pelayanan umum dihentikan, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan untuk memastikan tidak terdapat pelayanan umum kepada Orang yang melakukan pelanggaran sampai dengan terpenuhinya kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTRW Kabupaten. (18) Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf e dilakukan melalui tahapan: a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis; b. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan penutupan lokasi; c. berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan, pejabat yang berwenang melakukan penutupan lokasi dengan bantuan aparat penertiban untuk melakukan penutupan secara paksa; dan d. setelah dilakukan penutupan lokasi, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan Orang yang melakukan pelanggaran memenuhi kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTRW Kabupaten. (19) Pencabutan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf f dilakukan melalui tahapan: a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis;
b. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang melakukan pencabutan KKPR menerbitkan surat keputusan pencabutan KKPR; c. berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan, pejabat yang berwenang memberitahukan kepada Orang yang melakukan pelanggaran mengenai status KKPR yang telah dicabut sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang telah dicabut KKPRnya; dan d. apabila perintah untuk menghentikan Pemanfaatan Ruang diabaikan, pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (20) Pembatalan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf g dilakukan melalui tahapan: a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis; b. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang melakukan pembatalan KKPR menerbitkan surat keputusan pembatalan KKPR; c. berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan, pejabat yang berwenang memberitahukan kepada Orang yang melakukan pelanggaran mengenai status KKPR yang telah dibatalkan sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang telah dibatalkan KKPRnya; dan d. apabila perintah untuk menghentikan Pemanfaatan Ruang diabaikan, pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (21) Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf h dilakukan melalui tahapan: a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis; b. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pembongkaran bangunan; dan c. berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (22) Pemulihan fungsi Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf i dilakukan melalui tahapan: a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis; b. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pemulihan fungsi Ruang; c. berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan, pejabat yang berwenang memberitahukan kepada Orang yang melakukan pelanggaran mengenai ketentuan pemulihan fungsi Ruang dan cara pemulihan fungsi Ruang yang harus dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu; d. pejabat yang berwenang melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi Ruang; e. apabila jangka waktu tidak dapat dipenuhi Orang yang melakukan pelanggaran, pejabat yang berwenang melakukan pemulihan fungsi Ruang secara paksa atas beban Orang yang melakukan pelanggaran; dan f. apabila Orang yang melakukan pelanggaran dinilai tidak mampu untuk melakukan pemulihan fungsi Ruang, Pemerintah Kabupaten dapat mengajukan penetapan pengadilan agar pemulihan fungsi Ruang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten
dengan pengenaan Ketentuan Disinsentif pada Orang yang melanggar. (23) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Bupati. BAB IX HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG Bagian Kesatu Hak Masyarakat Pasal 85 Dalam Penataan Ruang, setiap Orang berhak untuk: a. mengetahui RTR; b. menikmati pertambahan nilai Ruang sebagai akibat Penataan Ruang; c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan RTRW Kabupaten; d. mengajukan keberatan kepada pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten; e. mengajukan tuntutan pembatalan KKPR dan/atau penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten kepada pejabat yang berwenang; dan f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan/atau pemegang KKPR apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten menimbulkan kerugian. Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat Pasal 86 Dalam Penataan Ruang, setiap Orang wajib: a. menaati RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan; b. memanfaatkan Ruang sesuai dengan KKPR dari pejabat yang berwenang; c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan KKPR; dan d. memberikan akses terhadap Kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum. Bagian Ketiga Peran Masyarakat Pasal 87 (1) Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang dilakukan pada tahap: a. partisipasi dalam penyusunan RTR; b. partisipasi dalam Pemanfaatan Ruang; dan c. partisipasi dalam pengendalian Pemanfaatan Ruang. (2) Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 88 (1) Bentuk partisipasi dalam penyusunan RTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf a berupa: a. masukan mengenai:
- persiapan penyusunan RTRW Kabupaten;
- penentuan arah pengembangan Wilayah atau Kawasan;
- pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan Wilayah atau Kawasan;
- perumusan konsepsi RTRW Kabupaten; dan
- penetapan RTRW Kabupaten; b. kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang. (2) Bentuk partisipasi Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf b berupa: a. masukan mengenai kebijakan Pemanfaatan Ruang; b. kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang; c. kegiatan memanfaatkan Ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan; d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam Pemanfaatan Ruang dengan memperhatikan kearifan lokal serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan/atau f. kegiatan investasi dalam Pemanfaatan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Bentuk partisipasi Masyarakat dalam pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf c berupa: a. memberi masukan mengenai ketentuan umum zonasi, KKPR, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi; b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan; c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan Pemanfaatan Ruang yang melanggar RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan; dan d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten. Bagian Keempat Tata Cara Peran Masyarakat Pasal 89 Tata cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis kepada Bupati dan/atau melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Bupati. Pasal 90 Dalam rangka meningkatkan Peran Masyarakat, Pemerintah Kabupaten membangun sistem informasi dan komunikasi Penyelenggaraan Penataan Ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh Masyarakat. Pasal 91 Pelaksanaan tata cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB X KELEMBAGAAN Pasal 92 (1) Dalam rangka Penyelenggaraan Penataan Ruang secara partisipatif, Bupati dapat membentuk FPRD. (2) FPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. (3) FPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang. (4) Anggota FPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Perangkat Kabupaten, asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh Masyarakat. (5) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata FPRD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan terkait koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang. BAB XI PENYELESAIAN SENGKETA Pasal 93 (1) Penyelesaian sengketa Penataan Ruang diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat. (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 94 (1) RTRW Kabupaten berlaku selama 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak ditetapkan. (2) RTRW Kabupaten ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan. (3) Peninjauan kembali RTRW Kabupaten dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa: a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan; b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang; c. perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; dan/atau d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
(4) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yang berimplikasi pada peninjauan kembali RTRW Kabupaten dapat direkomendasikan oleh FPRD. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, ttd. NUSRON WAHID
LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 5 TAHUN 2026 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BIREUEN PETA BATAS ADMINISTRASI MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, ttd. NUSRON WAHID
LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 5 TAHUN 2026 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BIREUEN PETA RENCANA STRUKTUR RUANG MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, ttd. NUSRON WAHID
LAMPIRAN IV PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 5 TAHUN 2026 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BIREUEN PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM PUSAT PERMUKIMAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, ttd. NUSRON WAHID
LAMPIRAN V PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 5 TAHUN 2026 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BIREUEN JARINGAN JALAN LOKAL DAN JALAN LINGKUNGAN NO. NAMA RUAS JALAN LOKASI A. JALAN LOKAL PRIMER 1 Simpang Meurah - Simpang Kandang Kecamatan Samalanga 2 Sangso - Blang Kuta Dua Meunasah Kecamatan Samalanga Kecamatan Simpang Mamplam 3 Pulo Baroh - Cot Siren Kecamatan Samalanga 4 Gampong Meurah - Irigasi Lhok Peudeng Kecamatan Samalanga 5 Matang Wakeuh - Darussalam Kecamatan Samalanga 6 Namploh Papeun - Mideun Jok Kecamatan Samalanga 7 Tun Sri Lanang Kecamatan Samalanga 8 Keude Aceh - Namploh Manyang Kecamatan Samalanga 9 Keude Aceh - Sangso Kecamatan Samalanga 10 Pante Rheng Kecamatan Samalanga 11 Pulo Baroh - Batee Iliek Kecamatan Samalanga 12 Mesjid Baro - Namploh Baroh Kecamatan Samalanga 13 Meuliek - Blang Mane Kecamatan Samalanga Kecamatan Simpang Mamplam 14 Simpang Geulumpang Payong - Cot Siren Kecamatan Samalanga 15 Simpang Ilham Jaya - Namploh Papeun Kecamatan Samalanga 16 Simpang Matang - Batee Iliek Kecamatan Samalanga 17 Simpang Ie Rhob - Krueng Meusagop Kecamatan Samalanga Kecamatan Simpang Mamplam 18 Ie Rhob Barat - Cot Mane Kecamatan Samalanga Kecamatan Simpang Mamplam 19 Buket Ceurana - Air Terjun Ie Rhob Kecamatan Samalanga Kecamatan Simpang Mamplam 20 Ceurucok - Arongan Kecamatan Simpang Mamplam 21 Batee Geulungku - Alue Leuhob Kecamatan Simpang Mamplam 22 Simpang Mamplam - Krueng Meusagop Kecamatan Simpang Mamplam 23 Ulee Kareueng - Peuneulet Baroh Kecamatan Simpang Mamplam 24 Blang Tambue - Pulo Iboih Kecamatan Simpang Mamplam 25 Pulo Drien - Ie Rhob Timu Kecamatan Simpang Mamplam 26 Pulo Drien - Blang Mane Kecamatan Simpang Mamplam 27 Simpang Paku - Meunasah Mamplam Kecamatan Simpang Mamplam 28 Krueng Meusagop - Alue Limeng Kecamatan Simpang Mamplam Kecamatan Pandrah Kecamatan Jeunieb Kecamatan Peulimbang Kecamatan Peudada Kecamatan Jeumpa 29 Keude Tambue - Blang Kuta Kecamatan Simpang Mamplam 30 Cureh Tunong - Cureh Baroh Kecamatan Simpang Mamplam 31 Blang Tambue - Tambue Barat Kecamatan Simpang Mamplam 32 Ceurucok - Rheum Barat Kecamatan Simpang Mamplam
NO. NAMA RUAS JALAN LOKASI 33 Simpang Ie Rhob - Blang Mane Kecamatan Simpang Mamplam 34 Simpang Beurijuek - Tambue Barat Kecamatan Simpang Mamplam 35 Meunasah Asan - Tambue Barat Kecamatan Simpang Mamplam 36 Tambue Barat - Kuala Tambue Kecamatan Simpang Mamplam 37 Pendidikan Kecamatan Simpang Mamplam 38 Pulo Dapong - Meunasah Mamplam Kecamatan Simpang Mamplam 39 Cot Leubeng - Paku Kecamatan Simpang Mamplam Kecamatan Pandrah 40 Cot Batee Geulungku - Uteun Kruet Kecamatan Simpang Mamplam Kecamatan Pandrah 41 Keude Jeunieb - Calok Kecamatan Simpang Mamplam Kecamatan Pandrah Kecamatan Jeunieb 42 Simpang Lancok Ulim - Nase Me Kecamatan Pandrah 43 Simpang Pandrah - Blang Samagadeng Kecamatan Pandrah 44 Simpang Ara - Seuneubok Baro Kecamatan Pandrah 45 Garot - Lheue Simpang Kecamatan Pandrah Kecamatan Jeunieb 46 Simpang Lancok Ulim - Simpang Garot Kecamatan Pandrah 47 Lhok Dagang - Alue Igeueh Kecamatan Pandrah 48 Irigasi Lhok Meuku - Alue Drom Kecamatan Pandrah 49 Jeumpa Sikureung - Cot Geureufai Kecamatan Pandrah Kecamatan Jeunieb 50 Blang Sama Gadeng - Jeumpa Sikureung Kecamatan Pandrah Kecamatan Jeunieb 51 MTB - Tufah Kecamatan Jeunieb 52 Simpang Nalan - Krueng Baro Kecamatan Jeunieb Kecamatan Peulimbang 53 Blang Poroh - Jeumpa Sikureung Kecamatan Jeunieb 54 Simpang Meunasah Keutapang
Lheue Simpang Kecamatan Jeunieb 55 Janggot Seungko - Dayah Baro Kecamatan Jeunieb 56 Sampo Ajat - Teupin Panah Kecamatan Jeunieb Kecamatan Peulimbang 57 Lheue Simpang - Jeumpa Sikureung Kecamatan Jeunieb 58 Keude Jeunieb - Lancang Kecamatan Jeunieb 59 Ulee Rabo - Lueng Teungoh Kecamatan Jeunieb 60 Cot Geulumpang Baroh - Janggot Seungko Kecamatan Jeunieb 61 Blang Poroh - Cot Singgah Kecamatan Jeunieb 62 Lhok Kulam - Blang Poroh Kecamatan Jeunieb 63 Meunasah Kota - Lancang Kecamatan Jeunieb 64 Simpang Alue - Blang Poroh Kecamatan Jeunieb 65 Jeumpa Sikureung - Alue Lamsaba Kecamatan Jeunieb 66 Keude Jeunieb - Simpang Lhok Kulam Kecamatan Jeunieb 67 Simpang Nalan - Lhok Kulam Kecamatan Jeunieb 68 Keude Peulimbang - Garab Kecamatan Peulimbang 69 Simpang Panah - Teupin Panah Kecamatan Peulimbang
NO. NAMA RUAS JALAN LOKASI 70 Simpang Puuk - Padang Kasap Kecamatan Peulimbang 71 Seuneubok Seumawe
Seuneubok Teungoh Kecamatan Peulimbang 72 Keude Peulimbang - Kuala Peulimbang Kecamatan Peulimbang 73 Simpang Puuk - Blang Beururu Kecamatan Peulimbang 74 Padang Kasab - Blang Beururu Kecamatan Peulimbang Kecamatan Peudada 75 Seuneubok Teungoh - Cot Geulumpang Kecamatan Peulimbang 76 Simpang Garab - Blang Paya Kecamatan Peulimbang Kecamatan Peudada 77 Seuneubok Nalan - Seuneubok Punti Kecamatan Peulimbang 78 Seuneubok Peulimbang - Seuneubok Nalan Kecamatan Peulimbang 79 Keude Peulimbang
Seuneubok Peulimbang Kecamatan Peulimbang 80 Keude Peulimbang - Cot Glumpang Kecamatan Peulimbang 81 Lancok Bungo - TPA Kecamatan Peulimbang Kecamatan Peudada 82 Pulo Ara - Jaba Kecamatan Peudada 83 Karieng - Paya Kecamatan Peudada 84 Simpang SMPN 1 Peudada - Matang Pasi Kecamatan Peudada 85 Garot - Ara Bungong Kecamatan Peudada 86 Blang Geulumpang - Gampong Baro Kecamatan Peudada 87 Pulo Lawang - Seuneubok Paya Kecamatan Peudada 88 Blang Matang Kecamatan Peudada 89 Simpang Peunayong - Meunasah Blang Kecamatan Peudada 90 Meunasah Tunong - Paya Bunot Kecamatan Peudada 91 Ara Bungong - Blang Paya Kecamatan Peudada 92 Keude Alue Rheng - Simpang Cot Kruet Kecamatan Peudada 93 Ikue Alue - Cot Kruet Kecamatan Peudada 94 Keude Peudada - Lawang Kecamatan Peudada 95 Simpang PT. Marjaya
Simpang Blang Paya Kecamatan Peudada 96 Sawang - Jabet Kecamatan Peudada 97 Simpang SMAN 1 Peudada - Cot Kruet Kecamatan Peudada 98 Meunasah Pulo - Teupok Tunong Kecamatan Peudada Kecamatan Jeumpa 99 Cot Kruet - Alue Iboih Kecamatan Peudada 100 Pinto Rimba - Alue Naga Kecamatan Peudada 101 Ara Bungong - Meunasah Krueng Kecamatan Peudada 102 Ara Bungong - Krueng Lawang Kecamatan Peudada 103 Blang Beururu - Ara Bungong Kecamatan Peudada 104 Meunasah Alue - Meunasah Bungo Kecamatan Peudada 105 Ara Bungong - Neubok Naleung Kecamatan Peudada 106 TPA - Blang Beururu Kecamatan Peudada 107 Pucok Alue Rheng - Paloh Seulimeng Kecamatan Peudada Kecamatan Jeumpa 108 Pucok Alue Rheng - Beng Siri Kecamatan Peudada Kecamatan Jeumpa 109 Blang Bladeh - Laksmana Kecamatan Jeumpa 110 Geulumpang Payong - Cot Geurundong Kecamatan Jeumpa 111 Mon Mane - Cot Meugoe Kecamatan Jeumpa 112 Simpang Mulia - Alue Limeng Kecamatan Jeumpa 113 Teupok Baroh - Teupok Tunong Kecamatan Jeumpa
NO. NAMA RUAS JALAN LOKASI 114 Geulumpang Payong - Cot Tarom Baroh Kecamatan Jeumpa 115 Geulumpang Payong - Batee Timoh Kecamatan Jeumpa 116 Blang Bladeh - Blang Dalam Kecamatan Jeumpa 117 Blang Cot Tunong - Geulumpang Payong Kecamatan Jeumpa 118 Geulumpang Payong - Blang Bladeh Kecamatan Jeumpa 119 Teupok Baroh - Lhok Awe Awe Kecamatan Jeumpa Kecamatan Kota Juang Kecamatan Kuala 120 Blang Bladeh - Blang Seupeung Kecamatan Jeumpa 121 Blang Rheum - Cot Meugoe Kecamatan Jeumpa Kecamatan Juli 122 Blang Gandai - Alue Limeng Kecamatan Jeumpa 123 Blang Rheum - Paloh Panyang Kecamatan Jeumpa Kecamatan Juli 124 Cot Tarom Tunong - Beurawang Kecamatan Jeumpa 125 Alue Limeng - Salah Sirong Kecamatan Jeumpa Kecamatan Juli 126 Pulo Lawang - Teupok Tunong Kecamatan Jeumpa 127 Seuleumbah - Blang Seunong Kecamatan Jeumpa 128 Cot Keutapang - Blang Rheum Kecamatan Jeumpa 129 Cot Trieng - Beurawang Kecamatan Jeumpa Kecamatan Kuala 130 Meunasah Gadong - Sekolah Sukma Kecamatan Jeumpa Kecamatan Kota Juang 131 Pulo Kiton - Geudong Tampu Kecamatan Jeumpa Kecamatan Kota Juang 132 Meunasah Tgk. Di Gadong - Blang Seunong Kecamatan Jeumpa Kecamatan Juli Kecamatan Kota Juang 133 Salah Sirong - KM. 32 Kecamatan Jeumpa Kecamatan Juli 134 Teupin Mane - Alue Limeng Kecamatan Jeumpa Kecamatan Juli 135 Beunyot - Simpang Jaya Kecamatan Jeumpa Kecamatan Juli 136 Pulo Ara - Cot Meurak Kecamatan Juli Kecamatan Kota Juang 137 Geulanggang Gampong - BTN 2 Kecamatan Juli Kecamatan Kota Juang 138 Geulanggang Gampong - Juli Cot Mesjid Kecamatan Juli Kecamatan Kota Juang 139 Geulanggang Gampong - Cot Meurak Kecamatan Juli Kecamatan Kota Juang 140 Meunasah Tgk. Di Gadong – Meunasah Tambo Kecamatan Juli Kecamatan Kota Juang 141 Meunasah Tgk. Di Gadong - Teulaga Maneh Kecamatan Juli Kecamatan Kota Juang 142 Simpang Panah - Blang Keutumba Kecamatan Juli 143 Km. 5 Juli - Meunasah Lampoh Kecamatan Juli 144 Seuneubok Tujoh Blah - Bivak Kecamatan Juli 145 Beunyot - Paya Cut Kecamatan Juli 146 Geulumpang Meujim-jim
Seuneubok Gunci Kecamatan Juli 147 Juli Cot Mesjid - Paya Ru Kecamatan Juli
NO. NAMA RUAS JALAN LOKASI 148 Seuneubok Gunci - Alue Udeung Kecamatan Juli Kecamatan Peusangan Kecamatan Peusangan Selatan 149 Juli Keude Dua - Paya Cut Kecamatan Juli 150 Simpang Langa - Keude Dua Kecamatan Juli 151 Meunasah Lampoh - Batee Raya Kecamatan Juli 152 Buket Mulia - Tanjong Beuridi Kecamatan Juli Kecamatan Peusangan Selatan 153 Cot Meurak - Juli Tambo Tanjong Kecamatan Juli 154 Pante Baro - Ulee Jalan Kecamatan Juli Kecamatan Peusangan Selatan 155 Reuleut - Krueng Juli Timu Kecamatan Kota Juang Kecamatan Kuala 156 Geulanggang Teungoh - Lancok - Lancok Kecamatan Kota Juang Kecamatan Kuala 157 Geulanggang Baro Kecamatan Kota Juang 158 Geudong Alue - Geulanggang Kulam Kecamatan Kota Juang 159 Meunasah Blang - Meunasah Dayah Kecamatan Kota Juang 160 Karang Rejo - Reuleut Kecamatan Kota Juang 161 Manyak Abi Pulo Kiton Kecamatan Kota Juang 162 Pulo Kiton - Krueng Juli Timu Kecamatan Kota Juang Kecamatan Kuala 163 Geulanggang Gampong - BTN 1 Kecamatan Kota Juang 164 Cot Gapu - Cot Geulumpang Kecamatan Kota Juang Kecamatan Kuala 165 Geudong-Geudong - Geudong Alue Kecamatan Kota Juang 166 Simpang Kayee Jatoe - Meunasah Capa Kecamatan Kota Juang 167 Gelanggang Baro - Tanoh Mirah Kecamatan Kota Juang Kecamatan Peusangan 168 Buket Teukueh - Cot Jrat Kecamatan Kota Juang 169 Km 1 - Capa Teungoh Kecamatan Kota Juang 170 Cot Jrat - Uteun Bunta Kecamatan Kota Juang Kecamatan Peusangan 171 Meunasah Capa - Meunasah Dayah Kecamatan Kota Juang 172 Pulo Kiton - Lhok Awe Kecamatan Kota Juang 173 BTN - Paya Ru Kecamatan Kota Juang Kecamatan Juli 174 Sagoe - Buket Teukueh Kecamatan Kota Juang Kecamatan Peusangan 175 Cot Bada Sagoe - Kareung Kecamatan Kota Juang Kecamatan Kuala Kecamatan Peusangan 176 Simpang Cot Unoe - Krueng Juli Timu Kecamatan Kuala 177 Simpang Cot Unoe - Ujong Blang Mesjid Kecamatan Kuala 178 Simpang Cot Unoe - Kuala Raja Kecamatan Kuala 179 Lancok - lancok - Kuala Raja Kecamatan Kuala 180 Cot Bada - Balee Kuyun Kecamatan Kuala Kecamatan Peusangan 181 Cot Keumudee - Kareung Kecamatan Kuala Kecamatan Peusangan 182 Simpang Kameng - Pante Peusangan Kecamatan Peusangan Kecamatan Jangka 183 Cot Buket - Uteun Reutoh Kecamatan Peusangan
NO. NAMA RUAS JALAN LOKASI 184 Neuheun - Seuneubok Aceh Kecamatan Peusangan 185 Alue Udeung - Me Rayeuk Kecamatan Peusangan 186 Meuse - Gampong Raya Tambo Kecamatan Peusangan Kecamatan Kuta Blang 187 Gampong Raya Tambo - Gampong Raya Dagang Kecamatan Peusangan 188 Gle Kapai - Krueng Panjoe Kecamatan Peusangan 189 Blang Geulanggang - Alue Udeung Kecamatan Peusangan 190 Pante Gajah - Meunasah Timu Kecamatan Peusangan 191 Cot Bada Tunong - Cot Keumudee Kecamatan Peusangan 192 Gampong Raya Dagang - Lueng Daneun Kecamatan Peusangan Kecamatan Peusangan Krueng 193 Pante Pisang - Beng Mee Kecamatan Peusangan 194 Pulo Blang - Beng Mee Kecamatan Peusangan 195 Gampong Raya Dagang - Pante Piyeu Kecamatan Peusangan 196 IAIA Almuslim - Paya Lipah Kecamatan Peusangan 197 Blang Asan - Gampong Raya Dagang Kecamatan Peusangan 198 Gampong Baro - Cot Panjoe Kecamatan Peusangan 199 Gampong Raya Dagang - Mon Eungkot Kecamatan Peusangan 200 Nicah - Cot Iju Kecamatan Peusangan 201 Paya Meuneng - Paya Aboe Kecamatan Peusangan 202 Jalan Rumah Sakit Regional dr. Fauziah Kecamatan Peusangan 203 Uteun Gathom - Alue Udeung Kecamatan Peusangan Kecamatan Peusangan Selatan 204 Keude Asan - Lueng Kuli Kecamatan Peusangan Kecamatan Peusangan Selatan 205 Tanoh Anoe - Pulo Naleung Kecamatan Peusangan Kecamatan Jangka 206 Simpang Matang Sagoe - Tanoh Anoe Kecamatan Peusangan Kecamatan Jangka 207 Tanjong Paya - Bugak Krueng Mate Kecamatan Peusangan Kecamatan Jangka 208 Pulo Pisang - Simpang Kameng Kecamatan Peusangan Kecamatan Kuta Blang 209 Dayah Mesjid - Jarummah Mee Kecamatan Peusangan Kecamatan Kuta Blang 210 Krueng Panjoe - Bugak Krueng Mate Kecamatan Peusangan Kecamatan Jangka Kecamatan Kuta Blang 211 Krueng Panjoe - Pulo Reudeup Kecamatan Peusangan Kecamatan Kuta Blang 212 Pulo Iboih - Pulo Reudeup Kecamatan Jangka 213 Jangka - Bugak Krueng Mate Kecamatan Jangka 214 Bugak Krueng Mate - Punjot Kecamatan Jangka 215 Tanoh Anoe - Tanjongan Kecamatan Jangka 216 Punjot - Pante Sukon Kecamatan Jangka 217 Kambuek - Bugak Kecamatan Jangka 218 Pante Peusangan - Bugak Keude Kecamatan Jangka 219 Punjot - Pante Paku Kecamatan Jangka 220 Jangka Mesjid - Alue Bie Pusong Kecamatan Jangka 221 Ulee Ceue - Punjot Kecamatan Jangka 222 Simpang Bugeng - Cot Ara Kecamatan Jangka Kecamatan Kuta Blang
NO. NAMA RUAS JALAN LOKASI 223 Tingkeum Baro - Kuala Ceurape Kecamatan Jangka Kecamatan Kuta Blang 224 Pulo Reudeup - Kuala Ceurape Kecamatan Jangka Kecamatan Kuta Blang 225 Uteun Gathom - Awe Geutah Kecamatan Peusangan Siblah Krueng Kecamatan Peusangan Selatan 226 Pulo Harapan - Kayee Ciret Kecamatan Peusangan Siblah Krueng Kecamatan Peusangan Selatan 227 Lueng Daneun - Meureubo Kecamatan Peusangan Siblah Krueng Kecamatan Makmur 228 Lueng Daneun - Alue Kupula Kecamatan Peusangan Siblah Krueng 229 Alue Iet - Ara Lipeh Kecamatan Peusangan Siblah Krueng Kecamatan Makmur 230 Lueng Daneun - Pante Karya Kecamatan Peusangan Siblah Krueng 231 Kubu - Teupin Raya Kecamatan Peusangan Siblah Krueng 232 Pante Baro - Alue Krueb Kecamatan Peusangan Siblah Krueng 233 Buket Sudan - Alue Meuh Kecamatan Peusangan Siblah Krueng Kecamatan Makmur 234 Mesjid Lueng Daneun - Pante Baro Gle Kecamatan Peusangan Siblah Krueng 235 Cot Aneuk Batee - Meureubo Kecamatan Peusangan Siblah Krueng Kecamatan Makmur 236 Rambong Payong - Alue Kupula Kecamatan Peusangan Siblah Krueng 237 Krueng Tingkeum - Pante Baro Kecamatan Peusangan Siblah Krueng Kecamatan Kuta Blang 238 Keude Asan - Teupin Reudeup Kecamatan Peusangan Selatan 239 Cot Ara - Samuti Aman Kecamatan Kuta Blang Kecamatan Gandapura 240 Jembatan Krueng Tingkeum - Kapa Kecamatan Kuta Blang 241 Tingkeum Manyang - Mon Jambee Kecamatan Kuta Blang Kecamatan Gandapura 242 Keude Kuta Blang - Tingkeum Manyang Kecamatan Kuta Blang 243 Cot Tunong Timu - Tanjong Siron Kecamatan Kuta Blang Kecamatan Gandapura 244 Keude Kuta Blang - Balee Me Kecamatan Kuta Blang 245 Keurumbok - Jarummah Mee Kecamatan Kuta Blang 246 Kuta Blang - Blang Me Kecamatan Kuta Blang 247 Batee Lhee - Ulee Pusong Kecamatan Kuta Blang 248 Tingkeum Manyang - Cot Baroh Kecamatan Kuta Blang 249 Paya Rangkuluh - Crueng Kumbang Kecamatan Kuta Blang 250 Blang Me - Paloh Raya Kecamatan Kuta Blang
NO. NAMA RUAS JALAN LOKASI 251 Lapehan Mesjid - Meureubo Kecamatan Kuta Blang Kecamatan Makmur 252 Leubu Mesjid - Paloh Dama Kecamatan Kuta Blang Kecamatan Makmur Kecamatan Gandapura 253 Keude Geurugok - Cot Baroh Kecamatan Kuta Blang Kecamatan Gandapura 254 Ara Lipeh - Cot Mesjid Kecamatan Makmur 255 Paya Seupat - Cot Kruet Kecamatan Makmur Kecamatan Gandapura 256 Matang Kumbang - Sukarame Kecamatan Makmur 257 Lapehan Mesjid - Pulo Teungoh Kecamatan Makmur 258 Sukarame - Batee Dabai Kecamatan Makmur 259 Cot Tufah - Kuta Barat Kecamatan Makmur Kecamatan Gandapura 260 Blang Dalam - Batee Dabai Kecamatan Makmur 261 Ulee Gle - Pulo Teungoh Kecamatan Makmur 262 Cot Puuk - Ujong Bayu Kecamatan Makmur Kecamatan Gandapura 263 Cot Teube - Cot Kruet Kecamatan Makmur Kecamatan Gandapura 264 Ujong Bayu - Pulo Gisa Kecamatan Makmur Kecamatan Gandapura 265 Ulee Gle - Sukarame Kecamatan Makmur 266 Leubu Mesjid - Paloh Dama Kecamatan Gandapura 267 Simpang Samuti Aman - Mon Keulayu Kecamatan Gandapura 268 Lapang Timu - Ie Rhob Kecamatan Gandapura 269 Cot Teube - Paya Seupat Kecamatan Gandapura 270 Cot Tufah - Samuti Makmur Kecamatan Gandapura 271 Cot Jabet - Blang Guron Kecamatan Gandapura 272 Paloh Me - Pulo Gisa Kecamatan Gandapura 273 Teupin Siron - Cot Jabet Kecamatan Gandapura 274 Mon Jeureujak - Dama Kawan Kecamatan Gandapura 275 Mon Jeureujak - Tanjong Raya Kecamatan Gandapura 276 Ceubo - Cot Jabet Kecamatan Gandapura 277 Cot Jabet - Cot Teube Kecamatan Gandapura 278 Keude Lapang - Cot Jabet Kecamatan Gandapura B. JALAN LOKAL SEKUNDER 1 Simpang Ule U - Keude Tanjongan Kecamatan Samalanga 2 Namploh Papeun - Lhokseumira Kecamatan Samalanga 3 Cot Siren - Alue Barat I Kecamatan Samalanga 4 Gampong Baro - Pineung Siribe Kecamatan Samalanga 5 Geulumpang Bungkok - Lueng keubeu Kecamatan Samalanga 6 Lancok - Meulum Kecamatan Samalanga 7 Alue Barat - Cot Mane Kecamatan Samalanga 8 Cot Siren - Alue Barat II Kecamatan Samalanga 9 Cot Siren - Buket Ceurana Kecamatan Samalanga 10 Glee Meundong - Cot Siren Kecamatan Samalanga 11 Blang Teumulek - Blang Kuta Kecamatan Simpang Mamplam 12 Lhok Mane - Blang Panyang Kecamatan Simpang Mamplam 13 Meunasah Dayah - Ie Rhob Timu Kecamatan Simpang Mamplam 14 Blang Mane - Blang Kuta Coh Kecamatan Simpang Mamplam 15 Rheum Barat - Rheum Baroh Kecamatan Simpang Mamplam
NO. NAMA RUAS JALAN LOKASI 16 Blang Kuta - Surien Kecamatan Simpang Mamplam 17 Peuneulet Tunong - Paya Leuhob Kecamatan Simpang Mamplam 18 Ulee Awe - Cot Trieng Kecamatan Simpang Mamplam 19 Lhok Mane - Alue Leuhob Kecamatan Simpang Mamplam 20 Pandrah - Nase Barat Kecamatan Pandrah 21 Kuta Reusep - Bantayan Kecamatan Pandrah 22 Nase Barat - Nase Mee Kecamatan Pandrah 23 Simpang Keutapang
Cot Geulumpang Tunong Kecamatan Pandrah Kecamatan Jeunieb 24 Blang Mee Timu - Tanjong Bungong Kecamatan Jeunieb 25 Lueng Teungoh - Ulee Gajah Kecamatan Jeunieb 26 Ulee Blang - Alue Seutui Kecamatan Jeunieb 27 Uteun Peupaleh - Ulee Gajah Kecamatan Jeunieb 28 Blang Mee Timu - Teupin Kupula Kecamatan Jeunieb 29 Dayah Baro - Blang Mee Barat Kecamatan Jeunieb 30 Sampo Ajad - Ulee Blang Kecamatan Jeunieb 31 Teupin Panah - Lancok Bungo Kecamatan Peulimbang 32 Balee Daka - Matang Kulee Kecamatan Peulimbang 33 Seuneubok Teungoh - Rambong Payong Kecamatan Peulimbang 34 Rambong Payong - Seuneubok Nalan Kecamatan Peulimbang 35 Seuneubok Seumawe - Kuta Trieng Kecamatan Peulimbang 36 Meunasah Rabo - Meunasah Bungo Kecamatan Peudada 37 Jaba - Cot Kruet Kecamatan Peudada 38 Matang Reuleut - Matang Pasi Kecamatan Peudada 39 Hagu - Jaba Kecamatan Peudada 40 Alue Sijuek - Tgk. Di Bathon Kecamatan Peudada 41 Blang Rangkuluh - Alue Sijuek Kecamatan Peudada 42 Seuleumbah - Abeuk Tingkeum Kecamatan Jeumpa 43 Blang Cot Tunong - Blang Cot Baroh Kecamatan Jeumpa 44 Lipah Rayeuk - Cot Geurundong Kecamatan Jeumpa 45 Cot Geureundong - Lipah Cut Kecamatan Jeumpa 46 Cot Trieng - Cot Tarom Baroh Kecamatan Jeumpa Kecamatan Kuala 47 Geudong Tampu - Cot Tarom Baroh Kecamatan Jeumpa Kecamatan Kota Juang 48 Blang Seupeung - Cot Meugoe Kecamatan Jeumpa 49 Kuta Meuligoe - Seuneubok Lhong Kecamatan Jeumpa 50 Batee Raya - Cot Meugoe Kecamatan Jeumpa Kecamatan Juli 51 Blang Keutumba - Abeuk Budi Kecamatan Juli 52 Juli Mee Teungoh - Meunasah Lampoh Kecamatan Juli 53 Simpang Mulia - Cot Meugoe Kecamatan Juli 54 Cot Meurak - Juli Cot Mesjid Kecamatan Juli 55 Geulumpang Meujim-jim - Uruk Anoe Kecamatan Juli 56 Juli Meunasah Tengoh - Juli Meunasah Seupeng Kecamatan Juli 57 Alue Unoe - Batee Raya Kecamatan Juli 58 Uruk Anoe - Cot Putek Kecamatan Juli Kecamatan Kota Juang 59 Simpang Uteuen Tampu - Babah Beuruang Kecamatan Juli 60 Seuneubok Gunci - Meunasah Gunci Kecamatan Juli 61 Cot Batee - Cot Geulumpang Kecamatan Kuala 62 Cot Laga Sawa - Lancok - lancok Kecamatan Kuala
NO. NAMA RUAS JALAN LOKASI 63 Cot Batee - Kuta Baro Kecamatan Kuala 64 Cot U Sibak - Weu Jangka Kecamatan Kuala 65 Cot Batee - Cot Kuta Kecamatan Kuala 66 Meunasah Krueng - Simpang Barat Lanyan Kecamatan Jangka 67 Meunasah Krueng – Gampong Meulinteung Kecamatan Jangka 68 Simpang Blang Karieng - Simpang MTSN Bugak Kecamatan Jangka 69 Lamkuta - Reusep Kecamatan Jangka 70 Jangka Alue - Jangka Mesjid Kecamatan Jangka 71 Jangka Keutapang - Jangka Alue Kecamatan Jangka 72 Tgk. Abdul Razak Kecamatan Jangka 73 Alue Buya Pasie Kecamatan Jangka 74 Jangka Alue - Jangka Alue U Kecamatan Jangka 75 Krueng Baro - Krueng Dheue Kecamatan Peusangan 76 Krueng Dheue - Cot Rabo Kecamatan Peusangan 77 Cot Iju - Paya Meuneng Kecamatan Peusangan 78 Paya Cut - Pante Lhong Kecamatan Peusangan 79 Pante Gajah - Pante Pisang Kecamatan Peusangan 80 Tanoh Mirah - Seuneubok Rawa Kecamatan Peusangan 81 Balee Seutuy - Alue Geulumpang Kecamatan Peusangan 82 Cot Nga - Matang Cot Paseh Kecamatan Peusangan 83 Cot Rabo Baroh - Cot Puuk Kecamatan Peusangan 84 Cot Girek - Cot Bada Kecamatan Peusangan 85 Pante Lhong - Kapa Kecamatan Peusangan 86 Neuheun - Panton Geulima Kecamatan Peusangan 87 Uteun Reutoh - Uteun Bunta Kecamatan Peusangan 88 Krueng Baro Babah Krueng - Bayu Kecamatan Peusangan 89 Pante Cut - Tanjong Mesjid Kecamatan Peusangan 90 Alue Peuno - Alue Udeung Kecamatan Peusangan 91 Alue Peuno - Me Rayeuk Kecamatan Peusangan Kecamatan Peusangan Selatan 92 Pante Gajah - Gampong Raya Dagang Kecamatan Peusangan 93 Dayah Meuse - Kapa Kecamatan Peusangan Kecamatan Kuta Blang 94 Geulanggang Labu - Teupin Reudeup Kecamatan Peusangan Selatan 95 Paya Croet - Pulo Panyang Kecamatan Peusangan Selatan 96 Me Rayeuk - Uteun Raya Kecamatan Peusangan Selatan 97 Blang Mane - Darussalam Kecamatan Peusangan Selatan 98 Darul Aman - Suak Kecamatan Peusangan Selatan 99 SMAN 1 Peusangan Selatan Kecamatan Peusangan Selatan 100 Blang Cut - Blang Pala Kecamatan Peusangan Selatan 101 Blang Pala - Krueng Beukah Kecamatan Peusangan Selatan 102 Darussalam - Alue Pineung Kecamatan Peusangan Selatan 103 Kubu - Pante Baroe Gle Siblah Kecamatan Peusangan Siblah Krueng 104 Buket Sudan - Alue Iet Kecamatan Peusangan Siblah Krueng 105 Alue Glumpang - Pante Karya Kecamatan Peusangan Siblah Krueng 106 Teupin Raya - Blang Cirih Kecamatan Peusangan Siblah Krueng 107 Lueng Daneun - Pante Baro Langgieng Kecamatan Peusangan Siblah Krueng
NO. NAMA RUAS JALAN LOKASI 108 Pante Baro Kumbang - Kubu Raya Kecamatan Peusangan Siblah Krueng 109 Pante Karya - Leubok Seutuy Kecamatan Peusangan Siblah Krueng 110 Alue Kupula - Awe Geutah Kecamatan Peusangan Siblah Krueng 111 Lueng Daneun - Pante Baro Gle Siblah Kecamatan Peusangan Siblah Krueng 112 Tanjong Siron - Kubu Raya Kecamatan Peusangan Siblah Krueng Kecamatan Kuta Blang 113 Pante Baro Buket Panyang - Paloh Peuradi Kecamatan Kuta Blang 114 Kulu - Blang Panjoe Kecamatan Kuta Blang 115 Cot Tunong - Cot Mane Kecamatan Kuta Blang Kecamatan Gandapura 116 Keude Kuta Blang - Kulu Kuta Kecamatan Kuta Blang 117 Paloh Dama - Balee Me Kecamatan Kuta Blang 118 Gle Putoh - Buket Dalam Kecamatan Kuta Blang 119 Blang Me - Kulu Kuta Kecamatan Kuta Blang 120 Paloh Raya - Parang Sikureung Kecamatan Kuta Blang 121 Tanjong Siron - Pante Breuh Kecamatan Kuta Blang 122 Samuti Rayeuk - Cot Me Kecamatan Kuta Blang Kecamatan Gandapura 123 Cot Tufah - Leubu Me Kecamatan Makmur Kecamatan Gandapura 124 Leubu Mesjid - Blang Kubu Kecamatan Makmur 125 Sukarame - Kambuak Kecamatan Makmur 126 Matang Kumbang - Blang Peureulak Kecamatan Makmur 127 Mon Ara - Pandak Kecamatan Makmur 128 Leubu Cot - Paya Dua Kecamatan Makmur 129 Alue Dua - Panton Mesjid Kecamatan Makmur 130 Panton Mesjid - Cot Baloi Kecamatan Makmur 131 Leubu Me - Paya Dua Kecamatan Makmur 132 Tanjong Mesjid - Blang Kubu Kecamatan Makmur Kecamatan Gandapura 133 Keude Geurugok - Lingka Kuta Kecamatan Gandapura 134 Lingka Kuta - Alue Mangki Kecamatan Gandapura 135 Cot Puuk - Keude Lapang Kecamatan Gandapura 136 Blang Guron - Dama Kawan Kecamatan Gandapura 137 Samuti Aman - Samuti Makmur Kecamatan Gandapura 138 Dama Kawan - Lhok Gajah Kecamatan Gandapura C. JALAN LINGKUNGAN PRIMER 1 Meunasah Dayah Kecamatan Simpang Mamplam 2 Cot Leubeng - Bantayan Kecamatan Pandrah 3 Komplek Pendidikan Pandrah Kecamatan Pandrah 4 Lhok Dagang – Nase Barat Kecamatan Pandrah 5 Gampong Lhok Dagang Kecamatan Pandrah 6 Blang Me Barat Kecamatan Jeunieb 7 Meunasah Blang Kecamatan Jeunieb 8 Kukue Kecamatan Peudada 9 Meunasah Blang Kecamatan Peudada 10 PPI Peudada Kecamatan Peudada 11 Tgk. Raoh - Sekolah Sukma Kecamatan Jeumpa
NO. NAMA RUAS JALAN LOKASI 12 Sekolah Sukma Kecamatan Jeumpa 13 GOR Bireuen Kecamatan Jeumpa 14 Abeuk Usong - Mon Mane Kecamatan Jeumpa 15 Pendidikan Kecamatan Juli 16 Pesantren Az-Zahrah Kecamatan Juli 17 Meunasah Juli Seutuy Kecamatan Juli 18 Meunasah Pulo Kiton 2 Kecamatan Kota Juang 19 Cot Batee Kecamatan Kuala 20 Gampong Krueng Juli Timu Kecamatan Kuala 21 Mon Keulayu Kecamatan Gandapura D. JALAN LINGKUNGAN SEKUNDER 1 Sangso III Kecamatan Samalanga 2 Tgk. H. M. Amin Kecamatan Samalanga 3 Sangso II Kecamatan Samalanga 4 Mesjid Kecamatan Samalanga 5 Sri Raya Kecamatan Samalanga 6 Koramil Kecamatan Samalanga 7 Harapan Kecamatan Samalanga 8 Dalam Kota Pandrah Kecamatan Pandrah 9 Kota Baro - Jeunieb Kecamatan Jeunieb 10 Pesantren Kecamatan Jeunieb 11 Listrik Kecamatan Jeunieb 12 Dalam Kota Jeunieb Kecamatan Jeunieb 13 Dalam Kota Peudada Kecamatan Peudada 14 Tgk. Muda Lasin Kecamatan Jeumpa Kecamatan Kota Juang 15 Tgk. Reuleut Kecamatan Jeumpa Kecamatan Kota Juang 16 Mayor Abdul Yacob Kecamatan Juli Kecamatan Kota Juang 17 Pusat Pemerintah Juli Kecamatan Juli 18 Tgk. Cot Meurak 1 Kecamatan Juli 19 Tgk. Cot Meurak 2 Kecamatan Juli 20 Mesjid Kecamatan Kota Juang 21 T. Hamzah Bendahara Kecamatan Kota Juang 22 Kol. M. Syah Asyek Kecamatan Kota Juang 23 Tgk. Syiek Johan Alamsyah Kecamatan Kota Juang 24 Letkol. Alamsyah Kecamatan Kota Juang 25 Tgk. Malem Dewa I Kecamatan Kota Juang 26 Cut Nyak Dhien Kecamatan Kota Juang 27 Cut Meutia Kecamatan Kota Juang 28 Prof. A. Madjid Ibrahim Kecamatan Kota Juang 29 V O A Kecamatan Kota Juang 30 Tgk. Pulo Kiton Kecamatan Kota Juang 31 Kejaksaan Kecamatan Kota Juang 32 Tgk. Ali Mahmud Kecamatan Kota Juang 33 Tgk. Juned Kecamatan Kota Juang 34 SPG Kecamatan Kota Juang 35 Ulee Balang Ben Kecamatan Kota Juang 36 Tgk. M. Zain Kecamatan Kota Juang 37 Habib Puteh Kecamatan Kota Juang 38 Tgk. Syiek Awe Geutah Kecamatan Kota Juang 39 T. Umar Johan Pahlawan Kecamatan Kota Juang
NO. NAMA RUAS JALAN LOKASI 40 T. Panglima Polem Kecamatan Kota Juang 41 Kol. Husen Yusuf I Kecamatan Kota Juang 42 Kol. Husen Yusuf II Kecamatan Kota Juang 43 T. Nyak Arief Kecamatan Kota Juang 44 Meunasah Pulo Kiton I Kecamatan Kota Juang 45 Ali Basyah Kecamatan Kota Juang 46 Pengadilan Kecamatan Kota Juang 47 Letda Ishak Ibrahim Kecamatan Kota Juang 48 Tentara Pelajar Kecamatan Kota Juang 49 H. Abu Bakar Kecamatan Kota Juang 50 Banta Ahmad Kecamatan Kota Juang 51 Pendidikan Kecamatan Kota Juang 52 Taman Kota Bireuen Kecamatan Kota Juang 53 Tgk. Malem Dewa II Kecamatan Kota Juang 54 Peutua Banta Kecamatan Kota Juang 55 Pasar Induk Bireuen Kecamatan Kota Juang 56 Mesjid Al-Ikhlas Geulanggang Teungoh Kecamatan Kota Juang 57 Amal Kecamatan Kota Juang 58 Durian Kecamatan Kota Juang 59 Asrama Putri Kecamatan Kota Juang 60 BNN Kecamatan Kota Juang 61 Veteran I Kecamatan Kota Juang 62 Veteran II Kecamatan Kota Juang 63 Lingkar DPRK Bireuen Kecamatan Kota Juang 64 H. Yusuf Bahrun Kecamatan Kota Juang 65 Sport Center Bireuen Kecamatan Kota Juang 66 Kapiten Kecamatan Kota Juang 67 Keude Matangglumpang Dua
Terminal Matang Kecamatan Peusangan 68 Pasar Ikan Lama Matang Kecamatan Peusangan 69 Lueng Kecamatan Peusangan 70 Tgk. Di Gle Kecamatan Peusangan 71 Cot Hagu Kecamatan Peusangan 72 Cut Ali - Matang Sagoe Kecamatan Peusangan 73 Jangka I Kecamatan Peusangan 74 Blang Cut - Tanjong Mesjid Kecamatan Peusangan 75 Tgk. Assalam Kecamatan Peusangan 76 Matang Sagoe - MAN Matang Kecamatan Peusangan 77 Meunasah Dayah - Meunasah Timu Kecamatan Peusangan 78 Pasar Baru Kecamatan Peusangan 79 Ramai Kecamatan Peusangan 80 Paya Cut - Mon Eungkot Kecamatan Peusangan 81 Dalam Kota Geurugok Kecamatan Gandapura MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, ttd. NUSRON WAHID
LAMPIRAN VI PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 5 TAHUN 2026 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BIREUEN PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM JARINGAN ENERGI MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, ttd. NUSRON WAHID
LAMPIRAN VII PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 5 TAHUN 2026 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BIREUEN PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, ttd. NUSRON WAHID
LAMPIRAN VIII PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 5 TAHUN 2026 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BIREUEN PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM JARINGAN PRASARANA LAINNYA MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, ttd. NUSRON WAHID
LAMPIRAN IX PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 5 TAHUN 2026 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BIREUEN PETA RENCANA POLA RUANG MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, ttd. NUSRON WAHID
LAMPIRAN X PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 5 TAHUN 2026 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BIREUEN PETA PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, ttd. NUSRON WAHID
LAMPIRAN XI PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 5 TAHUN 2026 2023 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BIREUEN TABEL INDIKASI PROGRAM UTAMA JANGKA MENENGAH 5 (LIMA) TAHUNAN No. Program Lokasi Sumber Pendanaan Instansi Pelaksanaan Waktu Pelaksanaan Tahap I Tahap II (2030
- Tahap III (2035
- Tahap IV (2040
- Tahap V (2045) 2025 2026 2027 2028 2029 A. Perwujudan Struktur Ruang
- Sistem Pusat Permukiman 1.1 Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) a. Penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan Bireuen Kecamatan Kota Juang, sebagian Kecamatan Jeumpa, sebagian Kecamatan Juli, sebagian Kecamatan Kuala dan sebagian Kecamatan Peusangan APBN/APBA/APBK Pemerintah Pusat: Kementerian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pertanahan dan Tata Ruang Pemerintah Provinsi: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh Pemerintah Kabupaten: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
No. Program Lokasi Sumber Pendanaan Instansi Pelaksanaan Waktu Pelaksanaan Tahap I Tahap II (2030
- Tahap III (2035
- Tahap IV (2040
- Tahap V (2045) 2025 2026 2027 2028 2029 b. Peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana dan utilitas Wilayah untuk menunjang fungsi Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Kawasan Perkotaan Bireuen Kecamatan Kota Juang, sebagian Kecamatan Jeumpa, sebagian Kecamatan Juli, sebagian Kecamatan Kuala dan sebagian Kecamatan Peusangan APBN/APBA/APBK Pemerintah Pusat: Kementerian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum Pemerintah Provinsi: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh Pemerintah Kabupaten: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten 1.2 Pusat Kegiatan Lokal (PKL) a. Penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan Samalanga Kecamatan Samalanga APBN/APBA/APBK Pemerintah Pusat: Kementerian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pertanahan dan Tata Ruang Pemerintah Provinsi: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh Pemerintah Kabupaten: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten b. Penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan Jeunieb Kecamatan Jeunieb APBN/APBA/APBK Pemerintah Pusat: Kementerian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pertanahan dan
No. Program Lokasi Sumber Pendanaan Instansi Pelaksanaan Waktu Pelaksanaan Tahap I Tahap II (2030
- Tahap III (2035
- Tahap IV (2040
- Tahap V (2045) 2025 2026 2027 2028 2029 Tata Ruang Pemerintah Provinsi: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh Pemerintah Kabupaten: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten c. Penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan Gandapura Kecamatan Gandapura APBN/APBA/APBK Pemerintah Pusat: Kementerian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pertanahan dan Tata Ruang Pemerintah Provinsi: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh Pemerintah Kabupaten: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten d. Peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana dan utilitas Wilayah untuk menunjang fungsi Pusat Kegiatan Lokal (PKL) pada 3 kawasan PKL di Kabupaten Bireuen Kecamatan Samalanga Kecamatan Jeunieb, dan Kecamatan Gandapura APBN/APBA/APBK Pemerintah Pusat: Kementerian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum Pemerintah Provinsi: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh
No. Program Lokasi Sumber Pendanaan Instansi Pelaksanaan Waktu Pelaksanaan Tahap I Tahap II (2030
- Tahap III (2035
- Tahap IV (2040
- Tahap V (2045) 2025 2026 2027 2028 2029 Pemerintah Kabupaten: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten 1.3 Pusat Pelayanan Kawasan a. Peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana dan utilitas Wilayah untuk menunjang fungsi setiap Pusat Pelayanan Kawasan, yaitu:
- Pusat Pelayanan Kawasan Matang Kecamatan Samalanga APBN/APBA/APBK Pemerintah Pusat: Kementerian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Provinsi: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh Pemerintah Kabupaten: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
No. Program Lokasi Sumber Pendanaan Instansi Pelaksanaan Waktu Pelaksanaan Tahap I Tahap II (2030
- Tahap III (2035
- Tahap IV (2040
- Tahap V (2045) 2025 2026 2027 2028 2029 Kabupaten, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten
- Pusat Pelayanan Kawasan Meunasah Mamplam Kecamatan Simpang Mamplam APBN/APBA/APBK Pemerintah Pusat: Kementerian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Provinsi: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh, Pemerintah Kabupaten: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten
- Pusat Pelayanan Kawasan Keude Peulimbang Kecamatan Peulimbang APBN/APBA/APBK Pemerintah Pusat: Kementerian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di
No. Program Lokasi Sumber Pendanaan Instansi Pelaksanaan Waktu Pelaksanaan Tahap I Tahap II (2030
- Tahap III (2035
- Tahap IV (2040
- Tahap V (2045) 2025 2026 2027 2028 2029 Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Provinsi: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh Pemerintah Kabupaten: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten
- Pusat Pelayanan Kawasan Meunasah Baroh Kecamatan Peudada APBN/APBA/APBK Pemerintah Pusat: Kementerian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Provinsi: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh
No. Program Lokasi Sumber Pendanaan Instansi Pelaksanaan Waktu Pelaksanaan Tahap I Tahap II (2030
- Tahap III (2035
- Tahap IV (2040
- Tahap V (2045) 2025 2026 2027 2028 2029 Pemerintah Kabupaten: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten
- Pusat Pelayanan Kawasan Beunyot Kecamatan Juli APBN/APBA/APBK Pemerintah Pusat: Kementerian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Provinsi: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh Pemerintah Kabupaten: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten
- Pusat Pelayanan Kawasan Cot Batee Kecamatan Kuala APBN/APBA/APBK Pemerintah Pusat: Kementerian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan
No. Program Lokasi Sumber Pendanaan Instansi Pelaksanaan Waktu Pelaksanaan Tahap I Tahap II (2030
- Tahap III (2035
- Tahap IV (2040
- Tahap V (2045) 2025 2026 2027 2028 2029 dan Kawasan Permukiman Pemerintah Provinsi: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh Pemerintah Kabupaten: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten
- Pusat Pelayanan Kawasan Jangka Mesjid Kecamatan Jangka APBN/APBA/APBK Pemerintah Pusat: Kementerian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Provinsi: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh Pemerintah Kabupaten: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten, Dinas Perumahan Rakyat dan
No. Program Lokasi Sumber Pendanaan Instansi Pelaksanaan Waktu Pelaksanaan Tahap I Tahap II (2030
- Tahap III (2035
- Tahap IV (2040
- Tahap V (2045) 2025 2026 2027 2028 2029 Kawasan Permukiman Kabupaten
- Pusat Pelayanan Kawasan Geulanggang Labu Kecamatan Peusangan Selatan APBN/APBA/APBK Pemerintah Pusat: Kementerian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Provinsi: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh Pemerintah Kabupaten: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten
- Pusat Pelayanan Kawasan Lueng Daneun Kecamatan Peusangan Siblah Krueng APBN/APBA/APBK Pemerintah Pusat: Kementerian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
No. Program Lokasi Sumber Pendanaan Instansi Pelaksanaan Waktu Pelaksanaan Tahap I Tahap II (2030
- Tahap III (2035
- Tahap IV (2040
- Tahap V (2045) 2025 2026 2027 2028 2029 Pemerintah Provinsi: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh Pemerintah Kabupaten: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten
- Pusat Pelayanan Kawasan Kulu Kuta Kecamatan Kuta Blang APBN/APBA/APBK Pemerintah Pusat: Kementerian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Provinsi: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh Pemerintah Kabupaten: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten
No. Program Lokasi Sumber Pendanaan Instansi Pelaksanaan Waktu Pelaksanaan Tahap I Tahap II (2030
- Tahap III (2035
- Tahap IV (2040
- Tahap V (2045) 2025 2026 2027 2028 2029
- Pusat Pelayanan Kawasan Ulee Glee Kecamatan Makmur APBN/APBA/APBK Pemerintah Pusat: Kementerian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Provinsi: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh Pemerintah Kabupaten: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten b. Penyusunan RTBL pada sekitar Pusat Pelayanan Kawasan, yaitu:
- Pusat Pelayanan Kawasan Matang Kecamatan Samalanga APBN/APBA/APBK Pemerintah Pusat: Kementerian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
No. Program Lokasi Sumber Pendanaan Instansi Pelaksanaan Waktu Pelaksanaan Tahap I Tahap II (2030
- Tahap III (2035
- Tahap IV (2040
- Tahap V (2045) 2025 2026 2027 2028 2029 Pemerintah Provinsi: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh Pemerintah Kabupaten: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten
- Pusat Pelayanan Kawasan Meunasah Mamplam Kecamatan Simpang Mamplam APBN/APBA/APBK Pemerintah Pusat: Kementerian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Provinsi: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh Pemerintah Kabupaten: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten
- Pusat Pelayanan Kawasan Keude Peulimbang Kecamatan Peulimbang APBN/APBA/APBK Pemerintah Pusat: Kementerian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
No. Program Lokasi Sumber Pendanaan Instansi Pelaksanaan Waktu Pelaksanaan Tahap I Tahap II (2030
- Tahap III (2035
- Tahap IV (2040
- Tahap V (2045) 2025 2026 2027 2028 2029 Pemerintah Provinsi: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh Pemerintah Kabupaten: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten
- Pusat Pelayanan Kawasan Meunasah Baroh Kecamatan Peudada APBN/APBA/APBK Pemerintah Pusat: Kementerian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Provinsi: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh Pemerintah Kabupaten: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten
- Pusat Pelayanan Kawasan Beunyot Kecamatan Juli APBN/APBA/APBK Pemerintah Pusat: Kementerian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
No. Program Lokasi Sumber Pendanaan Instansi Pelaksanaan Waktu Pelaksanaan Tahap I Tahap II (2030
- Tahap III (2035
- Tahap IV (2040
- Tahap V (2045) 2025 2026 2027 2028 2029 Pemerintah Provinsi: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh Pemerintah Kabupaten: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten
- Pusat Pelayanan Kawasan Cot Batee Kecamatan Kuala APBN/APBA/APBK Pemerintah Pusat: Kementerian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Provinsi: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh Pemerintah Kabupaten: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten
- Pusat Pelayanan Kawasan Jangka Mesjid Kecamatan Jangka APBN/APBA/APBK Pemerintah Pusat: Kementerian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
No. Program Lokasi Sumber Pendanaan Instansi Pelaksanaan Waktu Pelaksanaan Tahap I Tahap II (2030
- Tahap III (2035
- Tahap IV (2040
- Tahap V (2045) 2025 2026 2027 2028 2029 Pemerintah Provinsi: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh Pemerintah Kabupaten: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten
- Pusat Pelayanan Kawasan Geulanggang Labu Kecamatan Peusangan Selatan APBN/APBA/APBK Pemerintah Pusat: Kementerian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Provinsi: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh Pemerintah Kabupaten: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten
- Pusat Pelayanan Kawasan Lueng Daneun Kecamatan Peusangan Siblah Krueng APBN/APBA/APBK Pemerintah Pusat: Kementerian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
No. Program Lokasi Sumber Pendanaan Instansi Pelaksanaan Waktu Pelaksanaan Tahap I Tahap II (2030
- Tahap III (2035
- Tahap IV (2040
- Tahap V (2045) 2025 2026 2027 2028 2029 Pemerintah Provinsi: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh Pemerintah Kabupaten: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten
- Pusat Pelayanan Kawasan Kulu Kuta Kecamatan Kuta Blang APBN/APBA/APBK Pemerintah Pusat: Kementerian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Provinsi: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh Pemerintah Kabupaten: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten
- Pusat Pelayanan Kawasan Ulee Glee Kecamatan Makmur APBN/APBA/APBK Pemerintah Pusat: Kementerian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
No. Program Lokasi Sumber Pendanaan Instansi Pelaksanaan Waktu Pelaksanaan Tahap I Tahap II (2030
- Tahap III (2035
- Tahap IV (2040
- Tahap V (2045) 2025 2026 2027 2028 2029 Pemerintah Provinsi: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh Pemerintah Kabupaten: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten 1.4 Pusat Pelayanan Lingkungan a. Pengembangan kawasan perdesaan melalui pengembangan prasarana, sarana dan utilitas pada kawasan Pusat Pelayanan Lingkungan, yaitu:
- Pusat Pelayanan Lingkungan Batee Iliek Kecamatan Samalanga APBN/APBA/APBK Pemerintah Pusat: Kementerian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Provinsi: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh Pemerintah Kabupaten: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten
No. Program Lokasi Sumber Pendanaan Instansi Pelaksanaan Waktu Pelaksanaan Tahap I Tahap II (2030
- Tahap III (2035
- Tahap IV (2040
- Tahap V (2045) 2025 2026 2027 2028 2029
- Pusat Pelayanan Lingkungan Lhok Kulam Kecamatan Jeunieb APBN/APBA/APBK Pemerintah Pusat: Kementerian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Provinsi: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh Pemerintah Kabupaten: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten
- Pusat Pelayanan Lingkungan Lheu Simpang Kecamatan Jeunieb APBN/APBA/APBK Pemerintah Pusat: Kementerian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Provinsi: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh Pemerintah Kabupaten: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten
No. Program Lokasi Sumber Pendanaan Instansi Pelaksanaan Waktu Pelaksanaan Tahap I Tahap II (2030
- Tahap III (2035
- Tahap IV (2040
- Tahap V (2045) 2025 2026 2027 2028 2029
- Pusat Pelayanan Lingkungan Matang Kulee Kecamatan Peulimbang APBN/APBA/APBK Pemerintah Pusat: Kementerian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Provinsi: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh Pemerintah Kabupaten: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten
- Pusat Pelayanan Lingkungan Keude Alue Rheng Kecamatan Peudada APBN/APBA/APBK Pemerintah Pusat: Kementerian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Provinsi: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh Pemerintah Kabupaten: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten
No. Program Lokasi Sumber Pendanaan Instansi Pelaksanaan Waktu Pelaksanaan Tahap I Tahap II (2030
- Tahap III (2035
- Tahap IV (2040
- Tahap V (2045) 2025 2026 2027 2028 2029
- Pusat Pelayanan Lingkungan Lancok- lancok Kecamatan Kuala APBN/APBA/APBK Pemerintah Pusat: Kementerian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Provinsi: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh Pemerintah Kabupaten: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten
- Pusat Pelayanan Lingkungan Bugak Krueng Kecamatan Jangka APBN/APBA/APBK Pemerintah Pusat: Kementerian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Provinsi: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh Pemerintah Kabupaten: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten
No. Program Lokasi Sumber Pendanaan Instansi Pelaksanaan Waktu Pelaksanaan Tahap I Tahap II (2030
- Tahap III (2035
- Tahap IV (2040
- Tahap V (2045) 2025 2026 2027 2028 2029
- Pusat Pelayanan Lingkungan Mata Mamplam Kecamatan Peusangan APBN/APBA/APBK Pemerintah Pusat: Kementerian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Provinsi: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh Pemerintah Kabupaten: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten
- Pusat Pelayanan Lingkungan Tanjong Beuridi Kecamatan Peusangan Selatan APBN/APBA/APBK Pemerintah Pusat: Kementerian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Provinsi: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh Pemerintah Kabupaten: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten
No. Program Lokasi Sumber Pendanaan Instansi Pelaksanaan Waktu Pelaksanaan Tahap I Tahap II (2030
- Tahap III (2035
- Tahap IV (2040
- Tahap V (2045) 2025 2026 2027 2028 2029
- Pusat Pelayanan Lingkungan Alue Iet Kecamatan Peusangan Siblah Krueng APBN/APBA/APBK Pemerintah Pusat: Kementerian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Provinsi: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh Pemerintah Kabupaten: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten
- Pusat Pelayanan Lingkungan Sukarame Kecamatan Makmur APBN/APBA/APBK Pemerintah Pusat: Kementerian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Provinsi: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh Pemerintah Kabupaten: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten
No. Program Lokasi Sumber Pendanaan Instansi Pelaksanaan Waktu Pelaksanaan Tahap I Tahap II (2030
- Tahap III (2035
- Tahap IV (2040
- Tahap V (2045) 2025 2026 2027 2028 2029
- Pusat Pelayanan Lingkungan Cot Tube Kecamatan Gandapura APBN/APBA/APBK Pemerintah Pusat: Kementerian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Provinsi: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh Pemerintah Kabupaten: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten
- Pusat Pelayanan Lingkungan Mon Keulayu Kecamatan Gandapura APBN/APBA/APBK Pemerintah Pusat: Kementerian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Provinsi: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh Pemerintah Kabupaten: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten
No. Program Lokasi Sumber Pendanaan Instansi Pelaksanaan Waktu Pelaksanaan Tahap I Tahap II (2030
- Tahap III (2035
- Tahap IV (2040
- Tahap V (2045) 2025 2026 2027 2028 2029 b. Mendorong pertumbuhan kawasan perdesaan dan pengembangan akses bagi desa tertinggal Seluruh Kecamatan APBN/APBA/APBK Pemerintah Pusat: Kementerian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang:
- Pekerjaan Umum
- Perumahan dan Kawasan Permukiman
- Pembangunan Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Pemerintah Provinsi: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh Pemerintah Kabupaten: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten c. Pengembangan Kawasan Terpilih Pusat Pengembangan Desa Kecamatan Samalanga, Jeunieb, Peulimbang, Peudada, Kuala, Jangka, Peusangan, Peusangan Selatan, Peusangan Siblah Krueng, Makmur, dan Gandapura APBN/APBA/APBK Pemerintah Pusat: Kementerian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang:
- Pekerjaan Umum
- Perumahan dan Kawasan Permukiman
- Pembangunan Desa dan
No. Program Lokasi Sumber Pendanaan Instansi Pelaksanaan Waktu Pelaksanaan Tahap I Tahap II (2030
- Tahap III (2035
- Tahap IV (2040
- Tahap V (2045) 2025 2026 2027 2028 2029 Pembangunan Daerah Tertinggal Pemerintah Provinsi: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh Pemerintah Kabupaten: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten d. Pengembangan desa terpadu Seluruh Kecamatan APBN/APBA/APBK Pemerintah Pusat: Kementerian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang:
- Pekerjaan Umum
- Perumahan dan Kawasan Permukiman
- Pembangunan Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Pemerintah Provinsi: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh
No. Program Lokasi Sumber Pendanaan Instansi Pelaksanaan Waktu Pelaksanaan Tahap I Tahap II (2030
- Tahap III (2035
- Tahap IV (2040
- Tahap V (2045) 2025 2026 2027 2028 2029 Pemerintah Kabupaten: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten
- Sistem Jaringan Prasarana 2.1 Sistem Jaringan Transportasi 2.1.1 Sistem Jaringan Jalan a. Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan pengembangan jaringan jalan serta teknis penyelenggaraan jalan dan jembatan Seluruh Kecamatan APBN/APBA/APBK Pemerintah Pusat: Kementerian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum Pemerintah Provinsi: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh Pemerintah Kabupaten: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten b. Pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan Jaringan Jalan Arteri Primer ● Bts. Pidie Jaya/ Bireuen – Kota Bireuen; ● Kota Bireuen – Bts. Bireuen / Aceh Utara; dan ● Kota Bireuen – Bts. Bireuen / Bener Meriah. APBN Pemerintah Pusat: Kementerian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum
No. Program Lokasi Sumber Pendanaan Instansi Pelaksanaan Waktu Pelaksanaan Tahap I Tahap II (2030
- Tahap III (2035
- Tahap IV (2040
- Tahap V (2045) 2025 2026 2027 2028 2029 c. Pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan Jalan Kolektor Primer ● Simpang Matang – Tanjongan; ● Simpang Mamplam – Keude Samalanga; ● Simpang Tambue – Keude Pandrah; ● Geulumpang Payong – Reuleut; ● Simpang Pendopo – Cot Nga; ● Geudong-Geudong – Cot Bada; ● Matangglumpang Dua – Krueng Simpo; ● Matangglumpang Dua – Cot Iju; ● Cot Bada – Cot Buket; ● Simpang Leubu – Sawang; ● Simpang Mesjid Gandapura – Sawang; dan ● Sawang – Batas Bireuen. APBN/APBA/APBK Pemerintah Pusat: Kementerian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum Pemerintah Provinsi: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh Pemerintah Kabupaten: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten d. Pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan Jalan Lokal Primer Seluruh Kecamatan APBN/APBA/APBK Pemerintah Pusat: Kementerian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum Pemerintah Provinsi: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh
No. Program Lokasi Sumber Pendanaan Instansi Pelaksanaan Waktu Pelaksanaan Tahap I Tahap II (2030
- Tahap III (2035
- Tahap IV (2040
- Tahap V (2045) 2025 2026 2027 2028 2029 Pemerintah Kabupaten: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten e. Pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan Jalan Lokal Sekunder Seluruh Kecamatan APBN/APBA/APBK Pemerintah Pusat: Kementerian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Provinsi: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh Pemerintah Kabupaten: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten f. Pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan Jalan Lingkungan Primer Seluruh Kecamatan APBN/APBA/APBK Pemerintah Pusat: Kementerian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Provinsi: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh
No. Program Lokasi Sumber Pendanaan Instansi Pelaksanaan Waktu Pelaksanaan Tahap I Tahap II (2030
- Tahap III (2035
- Tahap IV (2040
- Tahap V (2045) 2025 2026 2027 2028 2029 Pemerintah Kabupaten: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten g. Pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan Jalan Lingkungan Sekunder Seluruh Kecamatan APBN/APBA/APBK Pemerintah Pusat: Kementerian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Provinsi: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh Pemerintah Kabupaten: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten h. Pembangunan Jalan Tol Jalan Tol Lhokseumawe – Sigli APBN Pemerintah Pusat: Kementerian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum i. Pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan Terminal Penumpang Tipe B Kecamatan Jeumpa APBN/APBA/APBK Pemerintah Pusat: Kementerian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Pemerintah Provinsi: Dinas Perhubungan Aceh
No. Program Lokasi Sumber Pendanaan Instansi Pelaksanaan Waktu Pelaksanaan Tahap I Tahap II (2030
- Tahap III (2035
- Tahap IV (2040
- Tahap V (2045) 2025 2026 2027 2028 2029 Pemerintah Kabupaten: Dinas Perhubungan Kabupaten j. Pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan Terminal Penumpang Tipe C Kecamatan Peusangan APBN/APBA/APBK Pemerintah Pusat: Kementerian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Pemerintah Provinsi: Dinas Perhubungan Aceh Pemerintah Kabupaten: Dinas Perhubungan Kabupaten k. Pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan Terminal Barang Kecamatan Jeumpa APBN/APBA/APBK Pemerintah Pusat: Kementerian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Pemerintah Provinsi: Dinas Perhubungan Aceh Pemerintah Kabupaten: Dinas Perhubungan Kabupaten l. Pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan Jembatan Kecamatan Samalanga, Simpang Mamplam, Pandrah, Jeunieb, Peudada, Juli, Peusangan, Peusangan APBN/APBA/APBK Pemerintah Pusat: Kementerian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum
No. Program Lokasi Sumber Pendanaan Instansi Pelaksanaan Waktu Pelaksanaan Tahap I Tahap II (2030
- Tahap III (2035
- Tahap IV (2040
- Tahap V (2045) 2025 2026 2027 2028 2029 Selatan, Peusangan Siblah Krueng, Kuta Blang, dan Gandapura Pemerintah Provinsi: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh Pemerintah Kabupaten: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten m. Pemutakhiran Database Jalan dan Jembatan Seluruh Kecamatan APBN/APBA/APBK Pemerintah Pusat: Kementerian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum Pemerintah Provinsi: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh Pemerintah Kabupaten: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten 2.1.2 Sistem Jaringan Kereta Api a. Pembangunan Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota ● Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota Aceh Besar – Tamiang; dan ● Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota Kuta Blang – Lhokseumawe. APBN Pemerintah Pusat: Kementerian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
No. Program Lokasi Sumber Pendanaan Instansi Pelaksanaan Waktu Pelaksanaan Tahap I Tahap II (2030
- Tahap III (2035
- Tahap IV (2040
- Tahap V (2045) 2025 2026 2027 2028 2029 b. Pembangunan stasiun penumpang Kecamatan Simpang Mamplam, Pandrah, Peulimbang, Peudada, Jeumpa, Peusangan, Kuta Blang dan Gandapura APBN Pemerintah Pusat: Kementerian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan c. Pengembangan Ruang Terbuka Hijau di sepanjang rel kereta api Kecamatan Gandapura, Jeumpa, Jeunieb, Juli, Kota Juang, Kuta Blang, Makmur, Pandrah, Peudada, Peulimbang, Peusangan, Samalanga, dan Simpang Mamplam APBN Pemerintah Pusat: Kementerian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Lingkungan Hidup d. Pengembangan dan pemeliharaan jalur kereta api dan stasiun kereta api Kecamatan Gandapura, Jeumpa, Jeunieb, Juli, Kota Juang, Kuta Blang, Makmur, Pandrah, Peudada, Peulimbang, Peusangan, Samalanga, dan Simpang Mamplam APBN Pemerintah Pusat: Kementerian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan 2.1.3 Sistem Jaringan Transportasi Laut a. Kajian Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional yakni Pelabuhan Teupin Jalo Kecamatan Simpang Mamplam APBN Pemerintah Pusat: Kementerian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan b. Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal yakni Pelabuhan Pengumpan Lokal Kecamatan Kuala APBN Pemerintah Pusat: Kementerian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Infrastruktur dan
No. Program Lokasi Sumber Pendanaan Instansi Pelaksanaan Waktu Pelaksanaan Tahap I Tahap II (2030
- Tahap III (2035
- Tahap IV (2040
- Tahap V (2045) 2025 2026 2027 2028 2029 Kuala Raja Pembangunan Kewilayahan c. Peningkatan dan pemeliharaan Pelabuhan Kecamatan Simpang Mamplam dan Kuala APBN Pemerintah Pusat: Kementerian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan d. Pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Kecamatan Peudada APBN Pemerintah Pusat: Kementerian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan e. Pengembangan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Kecamatan Samalanga, Jeunieb, Peulimbang, Jeumpa, Kuala, Jangka, Simpang Mamplam, dan Gandapura APBN/APBA/APBK Pemerintah Pusat: Kementerian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kelautan dan Perikanan Pemerintah Provinsi: Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Pemerintah Kabupaten: Dinas Pangan Kelautan dan Perikanan Kabupaten 2.1.4 Bandar Udara Umum dan Bandar Udara Khusus a. Kajian Pembangunan Bandar Udara Kecamatan Simpang Mamplam APBN Pemerintah Pusat: Kementerian/Lembaga yang Menyelenggarakan
No. Program Lokasi Sumber Pendanaan Instansi Pelaksanaan Waktu Pelaksanaan Tahap I Tahap II (2030
- Tahap III (2035
- Tahap IV (2040
- Tahap V (2045) 2025 2026 2027 2028 2029 Pengumpan Urusan Pemerintahan di Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan b. Pembangunan Bandar Udara Pengumpan Kecamatan Simpang Mamplam APBN Pemerintah Pusat: Kementerian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan c. Peningkatan dan pemeliharaan Bandar Udara Pengumpan Kecamatan Simpang Mamplam APBN Pemerintah Pusat: Kementerian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan 2.2 Sistem Jaringan Energi 2.2.1 Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi a. Perencanaan dan Desain Jaringan Pipa Kecamatan Samalanga, Simpang Mamplam, Pandrah, Jeunieb, Peulimbang, Peudada, Jeumpa, Kota Juang, Peusangan, Peusangan Siblah Krueng, Kuta Blang, Makmur, dan Gandapura APBN/Swasta/ BUMN Pemerintah Pusat: Kementerian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Swasta b. Pembangunan Konstruksi Jaringan Pipa Kecamatan Samalanga, Simpang Mamplam, Pandrah, Jeunieb, Peulimbang, Peudada, Jeumpa, Kota Juang, APBN/Swasta/ BUMN Pemerintah Pusat: Kementerian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Energi dan Sumber
No. Program Lokasi Sumber Pendanaan Instansi Pelaksanaan Waktu Pelaksanaan Tahap I Tahap II (2030
- Tahap III (2035
- Tahap IV (2040
- Tahap V (2045) 2025 2026 2027 2028 2029 Peusangan, Peusangan Siblah Krueng, Kuta Blang, Makmur, dan Gandapura Daya Mineral Swasta c. Pengujian dan Commisioning Jaringan Pipa Kecamatan Samalanga, Simpang Mamplam, Pandrah, Jeunieb, Peulimbang, Peudada, Jeumpa, Kota Juang, Peusangan, Peusangan Siblah Krueng, Kuta Blang, Makmur, dan Gandapura APBN/Swasta/ BUMN Pemerintah Pusat: Kementerian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Swasta d. Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Pipa Kecamatan Samalanga, Simpang Mamplam, Pandrah, Jeunieb, Peulimbang, Peudada, Jeumpa, Kota Juang, Peusangan, Peusangan Siblah Krueng, Kuta Blang, Makmur, dan Gandapura APBN/Swasta/ BUMN Pemerintah Pusat: Kementerian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Swasta 2.2.2 Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan a. Pembangunan dan pemeliharaan Pembangkit Listrik Tenaga Biodiesel Kecamatan Juli APBN/APBA/APBK/ Swasta/BUMN Pemerintah Pusat: Kementerian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Provinsi: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh
No. Program Lokasi Sumber Pendanaan Instansi Pelaksanaan Waktu Pelaksanaan Tahap I Tahap II (2030
- Tahap III (2035
- Tahap IV (2040
- Tahap V (2045) 2025 2026 2027 2028 2029 Pemerintah Kabupaten: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten b. Pembangunan dan pemeliharaan Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTBg) Kecamatan Juli dan Gandapura APBN/APBA/APBK/ Swasta/BUMN Pemerintah Pusat: Kementerian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Provinsi: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh Pemerintah Kabupaten: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten c. Pembangunan dan pemeliharaan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) TPA Blang Beururu Kecamatan Peudada APBN/APBA/APBK/ Swasta/BUMN Pemerintah Pusat: Kementerian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Provinsi: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh Pemerintah Pusat: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten
No. Program Lokasi Sumber Pendanaan Instansi Pelaksanaan Waktu Pelaksanaan Tahap I Tahap II (2030
- Tahap III (2035
- Tahap IV (2040
- Tahap V (2045) 2025 2026 2027 2028 2029 d. Pembangunan dan pemeliharaan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) Kecamatan Samalanga, Simpang Mamplam, Pandrah, Jeunieb, Peulimbang, Peudada, Jeumpa, Juli, Peusangan Selatan, Peusangan Siblah Krueng, dan Makmur BUMN PT. PLN (Persero) e. Pembangunan dan pemeliharaan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Kecamatan Juli, Peusangan, Peusangan Selatan, Kuta Blang, Gandapura, Samalanga, Simpang Mamplam, Pandrah, Jeunieb, Peulimbang, Peudada, dan Jeumpa. BUMN PT. PLN (Persero) g. Pembangunan dan pemeliharaan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) Seluruh Kecamatan BUMN PT. PLN (Persero) h. Pembangunan dan pemeliharaan Gardu Listrik
- Kecamatan Simpang Mamplam
- Kecamatan Juli
- Kecamatan Kota Juang
- Kecamatan Peusangan
- Kecamatan Peusangan Siblah Krueng BUMN PT. PLN (Persero) 2.3 Sistem Jaringan Telekomunikasi a. Penyusunan masterplan sistem jaringan telekomunikasi Seluruh Kecamatan APBN/APBA/APBK Pemerintah Pusat: Kementerian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Komunikasi dan
No. Program Lokasi Sumber Pendanaan Instansi Pelaksanaan Waktu Pelaksanaan Tahap I Tahap II (2030
- Tahap III (2035
- Tahap IV (2040
- Tahap V (2045) 2025 2026 2027 2028 2029 Informasi Pemerintah Provinsi: Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh Pemerintah Kabupaten: Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten b. Pengembangan Jaringan Tetap Kecamatan Samalanga, Simpang Mamplam, Pandrah, Jeunieb, Peulimbang, Peudada, Jeumpa, Juli, Kota Juang, Peusangan, Kuta Blang, dan Gandapura BUMN/Swasta PT. Telkom/Swasta c. Pengembangan Jaringan Bergerak Seluler yaitu Menara Base Transceiver Station (BTS) Kecamatan Samalanga, Simpang Mamplam, Pandrah, Jeunieb, Peudada, Jeumpa, Juli, Kota Juang, Jangka, Peusangan, Kuta Blang, Makmur, dan Gandapura BUMN/Swasta Pemerintah Pusat: Kementerian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Komunikasi dan Informasi PT. Telkom/Swasta d. Pengembangan layanan internet Seluruh Kecamatan BUMN/Swasta PT. Telkom/Swasta 2.4 Sistem Jaringan Sumber Daya Air a. Penyusunan masterplan sistem jaringan sumber daya air Seluruh Kecamatan APBN/APBA/APBK Pemerintah Pusat: Kementerian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di
No. Program Lokasi Sumber Pendanaan Instansi Pelaksanaan Waktu Pelaksanaan Tahap I Tahap II (2030
- Tahap III (2035
- Tahap IV (2040
- Tahap V (2045) 2025 2026 2027 2028 2029 Bidang Pekerjaan Umum Pemerintah Provinsi: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh Pemerintah Kabupaten: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten b. Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan Jaringan Irigasi Primer Kecamatan Samalanga, Simpang Mamplam, Pandrah, Jeunieb, Peulimbang, Peusangan, Peusangan Siblah Krueng, Kuta Blang, Makmur, dan Gandapura. APBN Pemerintah Pusat: Kementerian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum c. Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan Jaringan Irigasi Sekunder Kecamatan Samalanga, Simpang Mamplam, Pandrah, Jeunieb, dan Peulimbang APBN/APBA Pemerintah Pusat: Kementerian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pemerintah Provinsi: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh
No. Program Lokasi Sumber Pendanaan Instansi Pelaksanaan Waktu Pelaksanaan Tahap I Tahap II (2030
- Tahap III (2035
- Tahap IV (2040
- Tahap V (2045) 2025 2026 2027 2028 2029 d. Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan Jaringan Irigasi Tersier Kecamatan Samalanga, Simpang Mamplam, Pandrah, Jeunieb, Peulimbang, Peudada, Jeumpa, Juli, Peusangan, Peusangan Selatan, Peusangan Siblah Krueng, Kuta Blang, Makmur dan Gandapura APBA/APBK Pemerintah Provinsi: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh Pemerintah Provinsi: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten e. Pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi bangunan sumber daya air berupa bendung Kecamatan Samalanga, Pandrah, Peudada, dan Peusangan Siblah Krueng APBN/APBA/APBK Pemerintah Pusat: Kementerian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum Pemerintah Provinsi: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh Pemerintah Kabupaten: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten f. Pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi bangunan sumber daya air berupa embung Kecamatan Peudada, Juli, dan Kota Juang APBN/APBA/APBK Pemerintah Pusat: Kementerian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum Pemerintah Provinsi: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh
No. Program Lokasi Sumber Pendanaan Instansi Pelaksanaan Waktu Pelaksanaan Tahap I Tahap II (2030
- Tahap III (2035
- Tahap IV (2040
- Tahap V (2045) 2025 2026 2027 2028 2029 Pemerintah Kabupaten: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten g. Pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi bangunan sumber daya air berupa bendungan Kecamatan Simpang Mamplam, dan Jeunieb APBN/APBA/APBK Pemerintah Pusat: Kementerian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum Pemerintah Provinsi: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh Pemerintah Kabupaten: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten 2.5 Sistem Jaringan Prasarana Lainnya 2.5.1 Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) a. Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan unit produksi Kecamatan Samalanga, Pandrah, Peudada, Juli, Peusangan, Peusangan Selatan dan Kuta Blang APBN/APBA/APBK/ BUMD Pemerintah Pusat: Kementerian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Provinsi: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh
No. Program Lokasi Sumber Pendanaan Instansi Pelaksanaan Waktu Pelaksanaan Tahap I Tahap II (2030
- Tahap III (2035
- Tahap IV (2040
- Tahap V (2045) 2025 2026 2027 2028 2029 Pemerintah Kabupaten: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten, Perusahaan Daerah Air Minum Krueng Peusangan b. Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan unit distribusi Kecamatan Samalanga, Simpang Mamplam, Pandrah, Jeunieb, Peulimbang, Peudada, Jeumpa, Juli, Kuala, Jangka, Kota Juang, Peusangan, dan Peusangan Siblah Krueng APBN/APBA/APBK/ BUMD Pemerintah Pusat: Kementerian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Provinsi: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh Pemerintah Kabupaten: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Perusahaan Daerah Air Minum Krueng Peusangan 2.5.2 Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) a. Penyusunan masterplan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) Seluruh Kecamatan APBN/APBA/APBK Pemerintah Pusat: Kementerian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum
No. Program Lokasi Sumber Pendanaan Instansi Pelaksanaan Waktu Pelaksanaan Tahap I Tahap II (2030
- Tahap III (2035
- Tahap IV (2040
- Tahap V (2045) 2025 2026 2027 2028 2029 Pemerintah Provinsi: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh Pemerintah Kabupaten: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten b. Pembangunan dan pengembangan infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Kecamatan Peudada APBN/APBA/APBK Pemerintah Pusat: Kementerian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum Pemerintah Provinsi: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh Pemerintah Kabupaten: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten 2.5.3 Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) a. Pembangunan prasarana pengelolaan limbah industri, medis serta Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Kecamatan Peusangan APBN/APBA/APBK/ Swasta Pemerintah Pusat: Kementerian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Provinsi: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh
No. Program Lokasi Sumber Pendanaan Instansi Pelaksanaan Waktu Pelaksanaan Tahap I Tahap II (2030
- Tahap III (2035
- Tahap IV (2040
- Tahap V (2045) 2025 2026 2027 2028 2029 Pemerintah Kabupaten: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten b. Peningkatan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Kecamatan Peusangan APBN/APBA/APBK/ Swasta Pemerintah Pusat: Kementerian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Provinsi: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh Pemerintah Kabupaten: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten c. Pengawasan dan pengendalian Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Kecamatan Peusangan APBN/APBA/APBK/ Swasta Pemerintah Pusat: Kementerian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Provinsi: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh Pemerintah Kabupaten: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten
No. Program Lokasi Sumber Pendanaan Instansi Pelaksanaan Waktu Pelaksanaan Tahap I Tahap II (2030
- Tahap III (2035
- Tahap IV (2040
- Tahap V (2045) 2025 2026 2027 2028 2029 2.5.4 Sistem Jaringan Persampahan a. Penyusunan masterplan Persampahan Kabupaten Bireuen Seluruh Kecamatan APBN/APBA/APBK Pemerintah Pusat: Kementerian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum dan Lingkungan Hidup Pemerintah Provinsi: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh Pemerintah Kabupaten: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten b. Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R) Kecamatan Samalanga, Juli, Kota Juang, dan Jangka APBN/APBA/APBK/ Swasta Pemerintah Pusat: Kementerian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Provinsi: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh Pemerintah Kabupaten: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten
No. Program Lokasi Sumber Pendanaan Instansi Pelaksanaan Waktu Pelaksanaan Tahap I Tahap II (2030
- Tahap III (2035
- Tahap IV (2040
- Tahap V (2045) 2025 2026 2027 2028 2029 c. Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Kecamatan Peudada APBN/APBA/APBK Pemerintah Pusat: Kementerian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum dan Lingkungan Hidup Pemerintah Provinsi: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh Pemerintah Kabupaten: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten d. Penyediaan prasarana dan utilitas jaringan persampahan Seluruh Kecamatan APBN/APBA/APBK Pemerintah Pusat: Kementerian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum dan Lingkungan Hidup Pemerintah Provinsi: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh Pemerintah Kabupaten: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten e. Peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan Seluruh Kecamatan APBN/APBA/APBK Pemerintah Pusat: Kementerian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di
No. Program Lokasi Sumber Pendanaan Instansi Pelaksanaan Waktu Pelaksanaan Tahap I Tahap II (2030
- Tahap III (2035
- Tahap IV (2040
- Tahap V (2045) 2025 2026 2027 2028 2029 persampahan Bidang Lingkungan Hidup Pemerintah Provinsi: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh Pemerintah Kabupaten: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten f. Peningkatan kerja sama antarwilayah dalam pengelolaan persampahan Seluruh Kecamatan APBN/APBA/APBK Pemerintah Pusat: Kementerian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Lingkungan Hidup Pemerintah Provinsi: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh Pemerintah Kabupaten: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten 2.5.5 Sistem Jaringan Evakuasi Bencana a. Pengembangan, pemeliharaan jalur evakuasi bencana Kecamatan Samalanga, Simpang Mamplam, Pandrah, Jeunieb, Peulimbang, Peudada, Jempa, Kota Juang, Kuala, Jangka, Peusangan, Kuta Blang, dan Gandapura APBN/APBA/APBK Pemerintah Pusat: Kementerian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Penanggulangan Bencana
No. Program Lokasi Sumber Pendanaan Instansi Pelaksanaan Waktu Pelaksanaan Tahap I Tahap II (2030
- Tahap III (2035
- Tahap IV (2040
- Tahap V (2045) 2025 2026 2027 2028 2029 Pemerintah Provinsi: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh/Badan Penanggulangan Bencana Aceh Pemerintah Kabupaten: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten/ Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten b. Pengembangan tempat evakuasi bencana Kecamatan Samalanga, Jeunieb, Peudada, Jeumpa, Kuala, Jangka, dan Gandapura APBN/APBA/APBK Pemerintah Pusat: Kementerian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Penanggulangan Bencana dan Pekerjaan Umum Pemerintah Provinsi: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh/Badan Penanggulangan Bencana Aceh Pemerintah Kabupaten: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten/ Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
No. Program Lokasi Sumber Pendanaan Instansi Pelaksanaan Waktu Pelaksanaan Tahap I Tahap II (2030
- Tahap III (2035
- Tahap IV (2040
- Tahap V (2045) 2025 2026 2027 2028 2029 c. Pengembangan sistem mitigasi bencana Seluruh Kecamatan APBN/APBA/APBK Pemerintah Pusat: BNPB Pemerintah Provinsi: Badan Penanggulangan Bencana Aceh Pemerintah Kabupaten: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten d. Pengembangan sistem pengelolaan kawasan rawan bencana Seluruh Kecamatan APBN/APBA/APBK Pemerintah Pusat: BNPB Pemerintah Provinsi: Badan Penanggulangan Bencana Aceh Pemerintah Kabupaten: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten 2.5.6 Sistem Drainase di Wilayah Kabupaten a. Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan jaringan drainase primer Kecamatan Juli, Kota Juang, dan Kuala APBN/APBA/APBK Pemerintah Pusat: Kementerian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum Pemerintah Provinsi: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh
No. Program Lokasi Sumber Pendanaan Instansi Pelaksanaan Waktu Pelaksanaan Tahap I Tahap II (2030
- Tahap III (2035
- Tahap IV (2040
- Tahap V (2045) 2025 2026 2027 2028 2029 Pemerintah Kabupaten: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten b. Pembangunan tanggul drainase Seluruh Kecamatan APBN/APBA/APBK Pemerintah Pusat: Kementerian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum Pemerintah Provinsi: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh Pemerintah Kabupaten: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten c. Pengembangan sumur resapan Seluruh Kecamatan APBN/APBA/APBK Pemerintah Pusat: Kementerian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum Pemerintah Provinsi: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh Pemerintah Kabupaten: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
No. Program Lokasi Sumber Pendanaan Instansi Pelaksanaan Waktu Pelaksanaan Tahap I Tahap II (2030
- Tahap III (2035
- Tahap IV (2040
- Tahap V (2045) 2025 2026 2027 2028 2029 B. Perwujudan Pola Ruang
- Kawasan Lindung 1.1 Badan Air a. Operasional dan pemeliharaan badan air Kecamatan Samalanga, Simpang Mamplam, Pandrah, Jeunieb, Peulimbang, Peudada, Jeumpa, Juli, Kota Juang, Jangka, Peusangan, Peusangan Selatan, Peusangan Siblah Krueng, Kuta Blang, Makmur, dan Gandapura APBN/APBA/APBK Pemerintah Pusat: Kementerian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup Pemerintah Provinsi: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh Pemerintah Kabupaten: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten b. Pengembangan tanggul sungai Kecamatan Samalanga, Simpang Mamplam, Pandrah, Jeunieb, Peulimbang, Peudada, Jeumpa, Juli, Kota Juang, Jangka, Peusangan, Peusangan Selatan, Peusangan Siblah Krueng, Kuta Blang, Makmur, dan Gandapura APBN/APBA/APBK Pemerintah Pusat: Kementerian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum Pemerintah Provinsi: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh Pemerintah Kabupaten: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
No. Program Lokasi Sumber Pendanaan Instansi Pelaksanaan Waktu Pelaksanaan Tahap I Tahap II (2030
- Tahap III (2035
- Tahap IV (2040
- Tahap V (2045) 2025 2026 2027 2028 2029 c. Pengelolaan hidrologi dan kualitas air wilayah sungai Kecamatan Samalanga, Simpang Mamplam, Pandrah, Jeunieb, Peulimbang, Peudada, Jeumpa, Juli, Kota Juang, Jangka, Peusangan, Peusangan Selatan, Peusangan Siblah Krueng, Kuta Blang, Makmur, dan Gandapura APBN/APBA/APBK Pemerintah Pusat: Kementerian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum Pemerintah Provinsi: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh Pemerintah Kabupaten: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten d. Pengendalian kegiatan budi daya agar tidak mengganggu fungsi lindung Kecamatan Samalanga, Simpang Mamplam, Pandrah, Jeunieb, Peulimbang, Peudada, Jeumpa, Juli, Kota Juang, Jangka, Peusangan, Peusangan Selatan, Peusangan Siblah Krueng, Kuta Blang, Makmur, dan Gandapura APBN/APBA/APBK Pemerintah Pusat: Kementerian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup Pemerintah Provinsi: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh/Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh
No. Program Lokasi Sumber Pendanaan Instansi Pelaksanaan Waktu Pelaksanaan Tahap I Tahap II (2030
- Tahap III (2035
- Tahap IV (2040
- Tahap V (2045) 2025 2026 2027 2028 2029 Pemerintah Kabupaten: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten/ Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten 1.2 Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya a. Pemantapan batas kawasan hutan lindung Kecamatan Samalanga, Simpang Mamplam, Pandrah, Jeunieb, Peulimbang dan Peudada APBN/APBA/APBK Pemerintah Pusat: Kementerian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup Pemerintah Provinsi: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh Pemerintah Kabupaten: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten b. Rehabilitasi dan revitalisasi Kawasan Hutan Lindung Kecamatan Samalanga, Simpang Mamplam, Pandrah, Jeunieb, Peulimbang dan Peudada APBN/APBA/APBK Pemerintah Pusat: Kementerian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup Pemerintah Provinsi: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh
No. Program Lokasi Sumber Pendanaan Instansi Pelaksanaan Waktu Pelaksanaan Tahap I Tahap II (2030
- Tahap III (2035
- Tahap IV (2040
- Tahap V (2045) 2025 2026 2027 2028 2029 Pemerintah Kabupaten: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten c. Pengawasan dan pemantauan secara rutin untuk mencegah terjadinya penebangan liar dan kebakaran Kawasan Hutan Lindung Kecamatan Samalanga, Simpang Mamplam, Pandrah, Jeunieb, Peulimbang dan Peudada APBN/APBA/APBK Pemerintah Pusat: Kementerian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup Pemerintah Provinsi: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh Pemerintah Kabupaten: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten d. Pengembangan vegetasi tegakan tinggi yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air ke dalam tanah Kecamatan Samalanga, Simpang Mamplam, Pandrah, Jeunieb, Peulimbang dan Peudada APBN/APBA/APBK Pemerintah Pusat: Kementerian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup Pemerintah Provinsi: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh Pemerintah Kabupaten: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten
No. Program Lokasi Sumber Pendanaan Instansi Pelaksanaan Waktu Pelaksanaan Tahap I Tahap II (2030
- Tahap III (2035
- Tahap IV (2040
- Tahap V (2045) 2025 2026 2027 2028 2029 e. Pengembangan blok penyangga pada Kawasan yang berbatasan dengan Kawasan Hutan Lindung Kecamatan Samalanga, Simpang Mamplam, Pandrah, Jeunieb, Peulimbang dan Peudada APBN/APBA/APBK Pemerintah Pusat: Kementerian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup Pemerintah Provinsi: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh Pemerintah Kabupaten: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten f. Melakukan program pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian Kawasan Hutan Lindung Kecamatan Samalanga, Simpang Mamplam, Pandrah, Jeunieb, Peulimbang dan Peudada APBN/APBA/APBK Pemerintah Pusat: Kementerian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup Pemerintah Provinsi: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh Pemerintah Kabupaten: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten g. Pengendalian kegiatan budi daya agar tidak mengganggu fungsi lindung Kawasan Hutan Lindung Kecamatan Samalanga, Simpang Mamplam, Pandrah, Jeunieb, Peulimbang dan Peudada APBN/APBA/APBK Pemerintah Pusat: Kementerian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup
No. Program Lokasi Sumber Pendanaan Instansi Pelaksanaan Waktu Pelaksanaan Tahap I Tahap II (2030
- Tahap III (2035
- Tahap IV (2040
- Tahap V (2045) 2025 2026 2027 2028 2029 Pemerintah Provinsi: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh/Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh, Pemerintah Kabupaten: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten/ Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten 1.3 Kawasan Ekosistem Mangrove a. Pemetaan dan penyusunan basis data Kawasan Ekosistem Mangrove Kecamatan Jangka dan Gandapura APBN/APBA/APBK Pemerintah Pusat: Kementerian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pemerintah Provinsi: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh Pemerintah Kabupaten: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten b. Penetapan dan perlindungan Kawasan Ekosistem Mangrove Kecamatan Jangka dan Gandapura APBN/APBA/APBK Pemerintah Pusat: Kementerian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang
No. Program Lokasi Sumber Pendanaan Instansi Pelaksanaan Waktu Pelaksanaan Tahap I Tahap II (2030
- Tahap III (2035
- Tahap IV (2040
- Tahap V (2045) 2025 2026 2027 2028 2029 Pemerintah Provinsi: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh Pemerintah Kabupaten: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten c. Pengawasan dan pengendalian Kawasan Ekosistem Mangrove Kecamatan Jangka dan Gandapura APBN/APBA/APBK Pemerintah Pusat: Kementerian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pemerintah Provinsi: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh Pemerintah Kabupaten: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten
- Kawasan Budi Daya 2.1 Kawasan Hutan Produksi a. Pemantapan batas Kawasan Hutan Produksi Terbatas dan Kawasan Hutan Produksi Tetap Kecamatan Samalanga, Simpang Mamplam, Pandrah, Jeunieb, Peulimbang, Peudada, Jeumpa, Juli, Peusangan Selatan dan Peusangan Siblah Krueng APBN/APBA/APBK Pemerintah Pusat: Kementerian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup Pemerintah Provinsi: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh
No. Program Lokasi Sumber Pendanaan Instansi Pelaksanaan Waktu Pelaksanaan Tahap I Tahap II (2030
- Tahap III (2035
- Tahap IV (2040
- Tahap V (2045) 2025 2026 2027 2028 2029 Pemerintah Kabupaten: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten b. Rehabilitasi dan revitalisasi Kawasan Hutan Produksi Terbatas dan Kawasan Hutan Produksi Tetap Kecamatan Samalanga, Simpang Mamplam, Pandrah, Jeunieb, Peulimbang, Peudada, Jeumpa, Juli, Peusangan Selatan dan Peusangan Siblah Krueng APBN/APBA/APBK Pemerintah Pusat: Kementerian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup Pemerintah Provinsi: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh Pemerintah Kabupaten: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten c. Pengembangan vegetasi tegakan tinggi yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air ke dalam tanah Kecamatan Samalanga, Simpang Mamplam, Pandrah, Jeunieb, Peulimbang, Peudada, Jeumpa, Juli, Peusangan Selatan dan Peusangan Siblah Krueng APBN/APBA/APBK Pemerintah Pusat: Kementerian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup Pemerintah Provinsi: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh Pemerintah Kabupaten: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten
No. Program Lokasi Sumber Pendanaan Instansi Pelaksanaan Waktu Pelaksanaan Tahap I Tahap II (2030
- Tahap III (2035
- Tahap IV (2040
- Tahap V (2045) 2025 2026 2027 2028 2029 d. Pengembangan blok penyangga pada Kawasan yang berbatasan dengan Kawasan Hutan Produksi Terbatas dan Kawasan Hutan Produksi Tetap Kecamatan Samalanga, Simpang Mamplam, Pandrah, Jeunieb, Peulimbang, Peudada, Jeumpa, Juli, Peusangan Selatan dan Peusangan Siblah Krueng APBN/APBA/APBK Pemerintah Pusat: Kementerian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup Pemerintah Provinsi: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh Pemerintah Kabupaten: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten e. Pengembangan sistem tebang pilih, tebang gilir dan rotasi tanaman yang mendukung keseimbangan alam Kecamatan Samalanga, Simpang Mamplam, Pandrah, Jeunieb, Peulimbang, Peudada, Jeumpa, Juli, Peusangan Selatan dan Peusangan Siblah Krueng APBN/APBA/APBK Pemerintah Pusat: Kementerian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup Pemerintah Provinsi: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh Pemerintah Kabupaten: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten f. Melakukan program pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian Kawasan Hutan Produksi Terbatas dan Kawasan Hutan Produksi Tetap Kecamatan Samalanga, Simpang Mamplam, Pandrah, Jeunieb, Peulimbang, Peudada, Jeumpa, Juli, Peusangan Selatan dan Peusangan Siblah Krueng APBN/APBA/APBK Pemerintah Pusat: Kementerian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup
No. Program Lokasi Sumber Pendanaan Instansi Pelaksanaan Waktu Pelaksanaan Tahap I Tahap II (2030
- Tahap III (2035
- Tahap IV (2040
- Tahap V (2045) 2025 2026 2027 2028 2029 Pemerintah Provinsi: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh Pemerintah Kabupaten: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten g. Pengawasan dan pemantauan secara rutin untuk mencegah terjadinya penebangan liar dan kebakaran Kawasan Hutan Produksi Terbatas dan Kawasan Hutan Produksi Tetap Kecamatan Samalanga, Simpang Mamplam, Pandrah, Jeunieb, Peulimbang, Peudada, Jeumpa, Juli, Peusangan Selatan dan Peusangan Siblah Krueng APBN/APBA/APBK Pemerintah Pusat: Kementerian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup Pemerintah Provinsi: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh Pemerintah Kabupaten: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten h. Peningkatan partisipasi masyarakat melalui pengembangan hutan bersama masyarakat Kecamatan Samalanga, Simpang Mamplam, Pandrah, Jeunieb, Peulimbang, Peudada, Jeumpa, Juli, Peusangan Selatan dan Peusangan Siblah Krueng APBN/APBA/APBK Pemerintah Pusat: Kementerian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup Pemerintah Provinsi: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh Pemerintah Kabupaten: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten
No. Program Lokasi Sumber Pendanaan Instansi Pelaksanaan Waktu Pelaksanaan Tahap I Tahap II (2030
- Tahap III (2035
- Tahap IV (2040
- Tahap V (2045) 2025 2026 2027 2028 2029 2.2 Kawasan Perkebunan Rakyat a. Pengembangan Kawasan Perkebunan Rakyat Kecamatan Samalanga, Simpang Mamplam, Pandrah, Jeunieb, Peulimbang, Peudada, Jeumpa, Kota Juang, Juli Jangka, Peusangan, Peusangan Selatan, Peusangan Siblah Krueng, Kuta Blang, Makmur, dan Gandapura APBN/APBA/APBK Pemerintah Pusat: Kementerian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pangan Pemerintah Provinsi: Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh Pemerintah Kabupaten: Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten b. Rehabilitasi, revitalisasi, peningkatan produktivitas Kawasan Perkebunan Rakyat Kecamatan Samalanga, Simpang Mamplam, Pandrah, Jeunieb, Peulimbang, Peudada, Jeumpa, Kota Juang, Juli Jangka, Peusangan, Peusangan Selatan, Peusangan Siblah Krueng, Kuta Blang, Makmur, dan Gandapura APBN/APBA/APBK Pemerintah Pusat: Kementerian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pangan Pemerintah Provinsi: Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh Pemerintah Kabupaten: Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten 2.3 Kawasan Pertanian 2.3.1 Kawasan Tanaman Pangan a. Inventarisasi Luas Baku Lahan Sawah Seluruh Kecamatan APBN/APBA/APBK Pemerintah Pusat: Kementerian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di
No. Program Lokasi Sumber Pendanaan Instansi Pelaksanaan Waktu Pelaksanaan Tahap I Tahap II (2030
- Tahap III (2035
- Tahap IV (2040
- Tahap V (2045) 2025 2026 2027 2028 2029 Bidang Pertanian Pemerintah Provinsi: Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh Pemerintah Kabupaten: Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten b. Penetapan dan perlindungan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan Seluruh Kecamatan APBN/APBA/APBK Pemerintah Pusat: Kementerian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pertanian Pemerintah Provinsi: Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh Pemerintah Kabupaten: Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten c. Pengembangan sistem agroindustri sektor tanaman pangan Seluruh Kecamatan APBN/APBA/APBK Pemerintah Pusat: Kementerian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pertanian Pemerintah Provinsi: Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh Pemerintah Kabupaten: Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten
No. Program Lokasi Sumber Pendanaan Instansi Pelaksanaan Waktu Pelaksanaan Tahap I Tahap II (2030
- Tahap III (2035
- Tahap IV (2040
- Tahap V (2045) 2025 2026 2027 2028 2029 d. Optimalisasi sumber air permukaan eksisting dan/atau air tanah untuk keperluan pengairan lahan tanaman pangan Seluruh Kecamatan APBN/APBA/APBK Pemerintah Pusat: Kementerian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum Pemerintah Provinsi: Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh Pemerintah Kabupaten: Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten e. Pengembangan lahan tanaman pangan baru atau cetak sawah baru Seluruh Kecamatan APBN/APBA/APBK Pemerintah Pusat: Kementerian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pertanian Pemerintah Provinsi: Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh Pemerintah Kabupaten: Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten f. Pengembangan sarana dan prasarana pertanian tanaman pangan Seluruh Kecamatan APBN/APBA/APBK Pemerintah Pusat: Kementerian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pertanian Pemerintah Provinsi: Dinas Pertanian dan
No. Program Lokasi Sumber Pendanaan Instansi Pelaksanaan Waktu Pelaksanaan Tahap I Tahap II (2030
- Tahap III (2035
- Tahap IV (2040
- Tahap V (2045) 2025 2026 2027 2028 2029 Perkebunan Aceh Pemerintah Kabupaten: Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten g. Pengendalian secara ketat alih fungsi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan Seluruh Kecamatan APBN/APBA/APBK Pemerintah Pusat: Kementerian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pertanian Pemerintah Provinsi: Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh Pemerintah Kabupaten: Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten h. Penetapan insentif dan disinsentif dalam pengendalian Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan Seluruh Kecamatan APBN/APBA/APBK Pemerintah Pusat: Kementerian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pertanian Pemerintah Provinsi: Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh Pemerintah Kabupaten: Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten
No. Program Lokasi Sumber Pendanaan Instansi Pelaksanaan Waktu Pelaksanaan Tahap I Tahap II (2030
- Tahap III (2035
- Tahap IV (2040
- Tahap V (2045) 2025 2026 2027 2028 2029 2.3.2 Kawasan Perkebunan a. Pengembangan wilayah agrobisnis dan agroindustri Kecamatan Jeunieb, Peudada, Jeumpa, Juli, Peusangan Selatan, dan Peusangan Siblah Krueng. APBN/APBA/APBK Pemerintah Pusat: Kementerian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pertanian Pemerintah Provinsi: Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh Pemerintah Kabupaten: Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten b. Pengembangan komoditas perkebunan, peremajaan, dan rehabilitasi tanaman perkebunan Kecamatan Jeunieb, Peudada, Jeumpa, Juli, Peusangan Selatan, dan Peusangan Siblah Krueng. APBN/APBA/APBK Pemerintah Pusat: Kementerian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pertanian Pemerintah Provinsi: Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh Pemerintah Kabupaten: Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten d. Pengembangan sarana dan prasarana penunjang perkebunan Kecamatan Jeunieb, Peudada, Jeumpa, Juli, Peusangan Selatan, dan Peusangan Siblah Krueng. APBN/APBA/APBK Pemerintah Pusat: Kementerian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pertanian
No. Program Lokasi Sumber Pendanaan Instansi Pelaksanaan Waktu Pelaksanaan Tahap I Tahap II (2030
- Tahap III (2035
- Tahap IV (2040
- Tahap V (2045) 2025 2026 2027 2028 2029 Pemerintah Provinsi: Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh Pemerintah Kabupaten: Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten e. Penataan irigasi/kanal pada areal perkebunan lahan gambut Kecamatan Jeunieb, Peudada, Jeumpa, Juli, Peusangan Selatan, dan Peusangan Siblah Krueng. APBN/APBA/APBK Pemerintah Pusat: Kementerian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Lingkungan Hidup Pemerintah Provinsi: Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh Pemerintah Kabupaten: Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten 2.3.3 Kawasan Peternakan a. Penataan dan pengendalian lokasi peternakan dan sentra produksi peternakan di Kawasan Peternakan Kecamatan Juli APBN/APBA/APBK Pemerintah Pusat: Kementerian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pertanian Pemerintah Provinsi: Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh Pemerintah Kabupaten: Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten
No. Program Lokasi Sumber Pendanaan Instansi Pelaksanaan Waktu Pelaksanaan Tahap I Tahap II (2030
- Tahap III (2035
- Tahap IV (2040
- Tahap V (2045) 2025 2026 2027 2028 2029 b. Pengembangan komoditas peternakan yang bernilai ekonomi tinggi di Kawasan Peternakan Kecamatan Juli APBN/APBA/APBK Pemerintah Pusat: Kementerian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pertanian Pemerintah Provinsi: Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh Pemerintah Kabupaten: Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten c. Intensifikasi budi daya peternakan di Kawasan Peternakan Kecamatan Juli APBN/APBA/APBK Pemerintah Pusat: Kementerian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pertanian Pemerintah Provinsi: Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh Pemerintah Kabupaten: Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten 2.4 Kawasan Perikanan Kawasan Perikanan Budi Daya a. Pengembangan agrobisnis perikanan di Kawasan Perikanan Budi Daya Kecamatan Samalanga, Simpang Mamplam, Pandrah, Jeunieb, Peulimbang, Peudada, Jeumpa, Kuala, Jangka, APBN/APBA/APBK Pemerintah Pusat: Kementerian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kelautan dan
No. Program Lokasi Sumber Pendanaan Instansi Pelaksanaan Waktu Pelaksanaan Tahap I Tahap II (2030
- Tahap III (2035
- Tahap IV (2040
- Tahap V (2045) 2025 2026 2027 2028 2029 Peusangan, Kuta Blang, dan Gandapura Perikanan Pemerintah Provinsi: Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Pemerintah Kabupaten: Dinas Pangan Kelautan dan Perikanan Kabupaten b. Pengembangan komoditas perikanan unggulan di Kawasan Perikanan Budi Daya Kecamatan Samalanga, Simpang Mamplam, Pandrah, Jeunieb, Peulimbang, Peudada, Jeumpa, Kuala, Jangka, Peusangan, Kuta Blang, dan Gandapura APBN/APBA/APBK Pemerintah Pusat: Kementerian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Perikanan Pemerintah Provinsi: Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Pemerintah Kabupaten: Dinas Pangan Kelautan dan Perikanan Kabupaten c. Pengembangan sistem pengolahan hasil perikanan di Kawasan Perikanan Budi Daya Kecamatan Samalanga, Simpang Mamplam, Pandrah, Jeunieb, Peulimbang, Peudada, Jeumpa, Kuala, Jangka, Peusangan, Kuta Blang, dan Gandapura APBN/APBA/APBK Pemerintah Pusat: Kementerian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Perikanan Pemerintah Provinsi: Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Pemerintah Kabupaten: Dinas Pangan Kelautan dan Perikanan Kabupaten
No. Program Lokasi Sumber Pendanaan Instansi Pelaksanaan Waktu Pelaksanaan Tahap I Tahap II (2030
- Tahap III (2035
- Tahap IV (2040
- Tahap V (2045) 2025 2026 2027 2028 2029 d. Pengembangan budi daya pembesaran ikan Kecamatan Samalanga, Simpang Mamplam, Pandrah, Jeunieb, Peulimbang, Peudada, Jeumpa, Kuala, Jangka, Peusangan, Kuta Blang, dan Gandapura APBN/APBA/APBK Pemerintah Pusat: Kementerian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Perikanan Pemerintah Provinsi: Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Pemerintah Kabupaten: Dinas Pangan Kelautan dan Perikanan Kabupaten e. Pengembangan budi daya perikanan melalui pemanfaatan atau pengelolaan situ Kecamatan Samalanga, Simpang Mamplam, Pandrah, Jeunieb, Peulimbang, Peudada, Jeumpa, Kuala, Jangka, Peusangan, Kuta Blang, dan Gandapura APBN/APBA/APBK Pemerintah Pusat: Kementerian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Perikanan Pemerintah Provinsi: Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Pemerintah Kabupaten: Dinas Pangan Kelautan dan Perikanan Kabupaten f. Pengembangan budi daya perikanan melalui pembenihan ikan Kecamatan Samalanga, Simpang Mamplam, Pandrah, Jeunieb, Peulimbang, Peudada, Jeumpa, Kuala, Jangka, Peusangan, Kuta Blang, dan Gandapura APBN/APBA/APBK Pemerintah Pusat: Kementerian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Perikanan Pemerintah Provinsi: Dinas Kelautan dan
No. Program Lokasi Sumber Pendanaan Instansi Pelaksanaan Waktu Pelaksanaan Tahap I Tahap II (2030
- Tahap III (2035
- Tahap IV (2040
- Tahap V (2045) 2025 2026 2027 2028 2029 Perikanan Aceh Pemerintah Kabupaten: Dinas Pangan Kelautan dan Perikanan Kabupaten g. Pengolahan hasil perikanan Kecamatan Samalanga, Simpang Mamplam, Pandrah, Jeunieb, Peulimbang, Peudada, Jeumpa, Kuala, Jangka, Peusangan, Kuta Blang, dan Gandapura APBN/APBA/APBK Pemerintah Pusat: Kementerian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Perikanan Pemerintah Provinsi: Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Pemerintah Kabupaten: Dinas Pangan Kelautan dan Perikanan Kabupaten h. Pengendalian baku mutu perairan Kawasan Perikanan Budi Daya Kecamatan Samalanga, Simpang Mamplam, Pandrah, Jeunieb, Peulimbang, Peudada, Jeumpa, Kuala, Jangka, Peusangan, Kuta Blang, dan Gandapura APBN/APBA/APBK Pemerintah Pusat: Kementerian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Perikanan Pemerintah Provinsi: Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Pemerintah Kabupaten: Dinas Pangan Kelautan dan Perikanan Kabupaten i. Pengembangan prasarana dan sarana Kawasan Kecamatan Samalanga, Simpang Mamplam, APBN/APBA/APBK Pemerintah Pusat: Kementerian/Lembaga
No. Program Lokasi Sumber Pendanaan Instansi Pelaksanaan Waktu Pelaksanaan Tahap I Tahap II (2030
- Tahap III (2035
- Tahap IV (2040
- Tahap V (2045) 2025 2026 2027 2028 2029 Perikanan Budi Daya Pandrah, Jeunieb, Peulimbang, Peudada, Jeumpa, Kuala, Jangka, Peusangan, Kuta Blang, dan Gandapura yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Perikanan Pemerintah Provinsi: Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Pemerintah Kabupaten: Dinas Pangan Kelautan dan Perikanan Kabupaten j. Peningkatan aksesibilitas pusat-pusat produksi perikanan budidaya dan pusat-pusat pengolahan dan pemasaran hasil perikanan Kecamatan Samalanga, Simpang Mamplam, Pandrah, Jeunieb, Peulimbang, Peudada, Jeumpa, Kuala, Jangka, Peusangan, Kuta Blang, dan Gandapura APBN/APBA/APBK Pemerintah Pusat: Kementerian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Perikanan Pemerintah Provinsi: Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Pemerintah Kabupaten: Dinas Pangan Kelautan dan Perikanan Kabupaten k. Pengelolaan Kawasan Perikanan Budi Daya Kecamatan Samalanga, Simpang Mamplam, Pandrah, Jeunieb, Peulimbang, Peudada, Jeumpa, Kuala, Jangka, Peusangan, Kuta Blang, dan Gandapura APBN/APBA/APBK Pemerintah Pusat: Kementerian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Perikanan Pemerintah Provinsi: Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh
No. Program Lokasi Sumber Pendanaan Instansi Pelaksanaan Waktu Pelaksanaan Tahap I Tahap II (2030
- Tahap III (2035
- Tahap IV (2040
- Tahap V (2045) 2025 2026 2027 2028 2029 Pemerintah Kabupaten: Dinas Pangan Kelautan dan Perikanan Kabupaten 2.5 Kawasan Peruntukan Industri a. Kajian Kawasan Peruntukan Industri Seluruh Kecamatan APBN/APBA/APBK Pemerintah Pusat: Kementerian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian Pemerintah Provinsi: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh Pemerintah Kabupaten: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten b. Pengelolaan Kawasan Peruntukan Industri secara berkelanjutan Kecamatan Simpang Mamplam, Pandrah, Peulimbang, Peudada, Juli, Peusangan, Peusangan Siblah Krueng, dan Gandapura APBN/APBA/APBK/ Swasta Pemerintah Pusat: Kementerian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian Pemerintah Provinsi: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh Pemerintah Kabupaten: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Swasta
No. Program Lokasi Sumber Pendanaan Instansi Pelaksanaan Waktu Pelaksanaan Tahap I Tahap II (2030
- Tahap III (2035
- Tahap IV (2040
- Tahap V (2045) 2025 2026 2027 2028 2029 c. Pemberdayaan industri kecil dan menengah Kecamatan Simpang Mamplam, Pandrah, Peulimbang, Peudada, Juli, Peusangan, Peusangan Siblah Krueng, dan Gandapura APBN/APBA/APBK/ Swasta Pemerintah Pusat: Kementerian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian Pemerintah Provinsi: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh Pemerintah Kabupaten: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Swasta d. Penataan areal permukiman dalam kawasan industri Kecamatan Simpang Mamplam, Pandrah, Peulimbang, Peudada, Juli, Peusangan, Peusangan Siblah Krueng, dan Gandapura APBN/APBA/APBK/ Swasta Pemerintah Pusat: Kementerian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian Pemerintah Provinsi: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh Pemerintah Kabupaten: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Swasta e. Pengembangan sistem pengolahan limbah industri yang ramah lingkungan Kecamatan Simpang Mamplam, Pandrah, Peulimbang, Peudada, Juli, Peusangan, APBN/APBA/APBK/ Swasta Pemerintah Pusat: Kementerian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di
No. Program Lokasi Sumber Pendanaan Instansi Pelaksanaan Waktu Pelaksanaan Tahap I Tahap II (2030
- Tahap III (2035
- Tahap IV (2040
- Tahap V (2045) 2025 2026 2027 2028 2029 Peusangan Siblah Krueng, dan Gandapura Bidang Perindustrian dan Lingkungan Hidup Pemerintah Provinsi: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh Pemerintah Kabupaten: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Swasta f. Pengendalian perkembangan industri di luar Kawasan Peruntukan Industri Kecamatan Simpang Mamplam, Pandrah, Peulimbang, Peudada, Juli, Peusangan, Peusangan Siblah Krueng, dan Gandapura APBN/APBA/APBK/ Swasta Pemerintah Pusat: Kementerian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian Pemerintah Provinsi: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh Pemerintah Kabupaten : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Swasta g. Pengembangan dan peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas di Kawasan Peruntukan Industri Kecamatan Simpang Mamplam, Pandrah, Peulimbang, Peudada, Juli, Peusangan, Peusangan Siblah APBN/APBA/APBK/ Swasta Pemerintah Pusat: Kementerian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian
No. Program Lokasi Sumber Pendanaan Instansi Pelaksanaan Waktu Pelaksanaan Tahap I Tahap II (2030
- Tahap III (2035
- Tahap IV (2040
- Tahap V (2045) 2025 2026 2027 2028 2029 Krueng, dan Gandapura Pemerintah Provinsi: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh Pemerintah Kabupaten: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Swasta h. Pengawasan dan pemantauan terhadap kegiatan industri untuk mencegah timbulnya pencemaran lingkungan di Kawasan Peruntukan Industri Kecamatan Simpang Mamplam, Pandrah, Peulimbang, Peudada, Juli, Peusangan, Peusangan Siblah Krueng, dan Gandapura APBN/APBA/APBK/ Swasta Pemerintah Pusat: Kementerian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian Pemerintah Provinsi: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh Pemerintah Kabupaten: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Swasta 2.6 Kawasan Pariwisata a. Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Kabupaten Bireuen Seluruh Kecamatan APBN/APBA/APBK Pemerintah Pusat: Kementerian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pariwisata
No. Program Lokasi Sumber Pendanaan Instansi Pelaksanaan Waktu Pelaksanaan Tahap I Tahap II (2030
- Tahap III (2035
- Tahap IV (2040
- Tahap V (2045) 2025 2026 2027 2028 2029 Pemerintah Provinsi: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh Pemerintah Kabupaten: Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten b. Pengembangan dan pengelolaan kawasan pariwisata yang berpotensi, unggulan dan andalan secara berkelanjutan Kecamatan Samalanga, Simpang Mamplam, Pandrah, Jeunieb, Peudada, Jeumpa, Juli, Kota Juang, Kuala, Jangka, Peusangan, Peusangan Siblah Krueng, Kuta Blang, dan Gandapura APBN/APBA/APBK Pemerintah Pusat: Kementerian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pariwisata Pemerintah Provinsi: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh Pemerintah Kabupaten: Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten c. Pengembangan dan perlindungan situs bersejarah dan budaya Kecamatan Samalanga, Simpang Mamplam, Jeumpa, Jangka, dan Peusangan. APBN/APBA/APBK Pemerintah Pusat: Kementerian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pariwisata Pemerintah Provinsi: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh Pemerintah Kabupaten: Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten
No. Program Lokasi Sumber Pendanaan Instansi Pelaksanaan Waktu Pelaksanaan Tahap I Tahap II (2030
- Tahap III (2035
- Tahap IV (2040
- Tahap V (2045) 2025 2026 2027 2028 2029 d. Peningkatan kualitas obyek wisata Kecamatan Samalanga, Simpang Mamplam, Pandrah, Jeunieb, Peudada, Jeumpa, Juli, Kota Juang, Kuala, Jangka, Peusangan, Peusangan Siblah Krueng, Kuta Blang, dan Gandapura APBN/APBA/APBK Pemerintah Pusat: Kementerian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pariwisata Pemerintah Provinsi: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh Pemerintah Kabupaten: Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten e. Pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif di kawasan pariwisata Kecamatan Samalanga, Simpang Mamplam, Pandrah, Jeunieb, Peudada, Jeumpa, Juli, Kota Juang, Kuala, Jangka, Peusangan, Peusangan Siblah Krueng, Kuta Blang, dan Gandapura APBN/APBA/APBK Pemerintah Pusat: Kementerian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pariwisata Pemerintah Provinsi: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh Pemerintah Kabupaten: Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten f. Pengembangan desa wisata, kawasan wisata dan/atau objek wisata baru Kecamatan Samalanga, Simpang Mamplam, Pandrah, Jeunieb, Peudada, Jeumpa, Juli, Kota Juang, Kuala, Jangka, Peusangan, Peusangan Siblah Krueng, Kuta Blang, dan APBN/APBA/APBK Pemerintah Pusat: Kementerian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pariwisata Pemerintah Provinsi: Dinas Kebudayaan dan
No. Program Lokasi Sumber Pendanaan Instansi Pelaksanaan Waktu Pelaksanaan Tahap I Tahap II (2030
- Tahap III (2035
- Tahap IV (2040
- Tahap V (2045) 2025 2026 2027 2028 2029 Gandapura Pariwisata Aceh Pemerintah Kabupaten: Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten f. Menyinergikan kegiatan lainnya yang memiliki potensi sebagai daya tarik pariwisata Kecamatan Samalanga, Simpang Mamplam, Pandrah, Jeunieb, Peudada, Jeumpa, Juli, Kota Juang, Kuala, Jangka, Peusangan, Peusangan Siblah Krueng, Kuta Blang, dan Gandapura APBN/APBA/APBK Pemerintah Pusat: Kementerian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pariwisata Pemerintah Provinsi: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh Pemerintah Kabupaten: Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten g. Peningkatan sistem informasi pariwisata Seluruh Kecamatan APBN/APBA/APBK Pemerintah Pusat: Kementerian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pariwisata Pemerintah Provinsi: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh Pemerintah Kabupaten: Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten h. Pengembangan dan peningkatan prasarana, Kecamatan Samalanga, Simpang Mamplam, APBN/APBA/APBK Pemerintah Pusat: Kementerian/Lembaga
No. Program Lokasi Sumber Pendanaan Instansi Pelaksanaan Waktu Pelaksanaan Tahap I Tahap II (2030
- Tahap III (2035
- Tahap IV (2040
- Tahap V (2045) 2025 2026 2027 2028 2029 sarana, dan utilitas pariwisata Pandrah, Jeunieb, Peudada, Jeumpa, Juli, Kota Juang, Kuala, Jangka, Peusangan, Peusangan Siblah Krueng, Kuta Blang, dan Gandapura yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pariwisata Pemerintah Provinsi: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh Pemerintah Kabupaten: Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten 2.7 Kawasan Permukiman 2.7.1 Kawasan Permukiman Perkotaan a. Penyusunan dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) Seluruh Kecamatan APBN/APBA/APBK Pemerintah Pusat: Kementerian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Provinsi: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh Pemerintah Kabupaten: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten b. Pembangunan sarana dan prasarana penunjang Seluruh Kecamatan APBN/APBA/APBK Pemerintah Pusat: Kementerian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di
No. Program Lokasi Sumber Pendanaan Instansi Pelaksanaan Waktu Pelaksanaan Tahap I Tahap II (2030
- Tahap III (2035
- Tahap IV (2040
- Tahap V (2045) 2025 2026 2027 2028 2029 Kawasan Permukiman Perkotaan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pekerjaan Umum Pemerintah Provinsi: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh Pemerintah Kabupaten: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten c. Percepatan penyediaan perumahan melalui kegiatan pengembangan perumahan swadaya Seluruh Kecamatan APBN/APBA/APBK Pemerintah Pusat: Kementerian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Provinsi: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh Pemerintah Kabupaten: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten d. Penataan dan rehabilitasi lingkungan Kawasan permukiman kumuh perkotaan Seluruh Kecamatan APBN/APBA/APBK Pemerintah Pusat: Kementerian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum serta Perumahan dan
No. Program Lokasi Sumber Pendanaan Instansi Pelaksanaan Waktu Pelaksanaan Tahap I Tahap II (2030
- Tahap III (2035
- Tahap IV (2040
- Tahap V (2045) 2025 2026 2027 2028 2029 Kawasan Permukiman Pemerintah Provinsi: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh Pemerintah Kabupaten: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten e. Penyediaan Ruang terbuka Hijau (RTH) Seluruh Kecamatan APBN/APBA/APBK Pemerintah Pusat: Kementerian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Lingkungan Hidup Pemerintah Provinsi: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh Pemerintah Kabupaten: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten f. Perbaikan lingkungan kawasan permukiman perkotaan Seluruh Kecamatan APBN/APBA/APBK Pemerintah Pusat: Kementerian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
No. Program Lokasi Sumber Pendanaan Instansi Pelaksanaan Waktu Pelaksanaan Tahap I Tahap II (2030
- Tahap III (2035
- Tahap IV (2040
- Tahap V (2045) 2025 2026 2027 2028 2029 Pemerintah Provinsi: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh Pemerintah Kabupaten: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten 2.7.2 Kawasan Permukiman Perdesaan a. Pembangunan sarana dan prasarana penunjang Kawasan Permukiman Pedesaan Seluruh Kecamatan APBN/APBA/APBK Pemerintah Pusat: Kementerian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pekerjaan Umum Pemerintah Provinsi: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh Pemerintah Kabupaten: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten b. Pembangunan rumah layak huni dan swadaya Seluruh Kecamatan APBN/APBA/APBK Pemerintah Pusat: Kementerian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
No. Program Lokasi Sumber Pendanaan Instansi Pelaksanaan Waktu Pelaksanaan Tahap I Tahap II (2030
- Tahap III (2035
- Tahap IV (2040
- Tahap V (2045) 2025 2026 2027 2028 2029 Pemerintah Provinsi: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh Pemerintah Kabupaten: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten 2.8 Kawasan Pertahanan dan Keamanan a. Penataan, pengelolaan, dan pengoptimalan Kawasan Pertahanan Kecamatan Jeumpa, Juli, Kota Juang, Simpang Mamplam, Pandrah, Samalanga, Jeunieb, Peudada, Peusangan, Jangka, Gandapura, Makmur, Kuala, Peulimbang, Peusangan Selatan, Peusangan Siblah Krueng, dan Kuta Blang APBN/APBA/APBK Pemerintah Pusat: Kementerian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pertahanan Pemerintah Provinsi: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh Pemerintah Kabupaten: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten b. Pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas Kawasan Pertahanan Kecamatan Jeumpa, Juli, Kota Juang, Simpang Mamplam, Pandrah, Samalanga, Jeunieb, Peudada, Peusangan, Jangka, Gandapura, Makmur, Kuala, Peulimbang, Peusangan Selatan, Peusangan APBN/APBA/APBK Pemerintah Pusat: Kementerian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pertahanan Pemerintah Provinsi: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
No. Program Lokasi Sumber Pendanaan Instansi Pelaksanaan Waktu Pelaksanaan Tahap I Tahap II (2030
- Tahap III (2035
- Tahap IV (2040
- Tahap V (2045) 2025 2026 2027 2028 2029 Siblah Krueng, dan Kuta Blang Aceh Pemerintah Kabupaten: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten c. Pengamanan kawasan perkantoran dan instalasi pertahanan yang baru sesuai dengan rencana tata ruang Kawasan Pertahanan Kecamatan Jeumpa, Juli, Kota Juang, Simpang Mamplam, Pandrah, Samalanga, Jeunieb, Peudada, Peusangan, Jangka, Gandapura, Makmur, Kuala, Peulimbang, Peusangan Selatan, Peusangan Siblah Krueng, dan Kuta Blang APBN/APBA/APBK Pemerintah Pusat: Kementerian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pertahanan dan Pekerjaan Umum Pemerintah Provinsi: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh Pemerintah Kabupaten: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten d. Penataan, pengelolaan, dan pengoptimalan Kawasan Keamanan Kecamatan Jeumpa, Juli, Kota Juang, Simpang Mamplam, Pandrah, Samalanga, Jeunieb, Peudada, Peusangan, Jangka, Gandapura, Makmur, Kuala, Peulimbang, Peusangan Selatan, Peusangan Siblah Krueng, dan Kuta Blang APBN/APBA/APBK Pemerintah Pusat: Kementerian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pertahanan Pemerintah Provinsi: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh Pemerintah Kabupaten: Dinas Perumahan Rakyat
No. Program Lokasi Sumber Pendanaan Instansi Pelaksanaan Waktu Pelaksanaan Tahap I Tahap II (2030
- Tahap III (2035
- Tahap IV (2040
- Tahap V (2045) 2025 2026 2027 2028 2029 dan Kawasan Permukiman Kabupaten e. Pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas Kawasan Keamanan Kecamatan Jeumpa, Juli, Kota Juang, Simpang Mamplam, Pandrah, Samalanga, Jeunieb, Peudada, Peusangan, Jangka, Gandapura, Makmur, Kuala, Peulimbang, Peusangan Selatan, Peusangan Siblah Krueng, dan Kuta Blang APBN/APBA/APBK Pemerintah Pusat: Kementerian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Perhananan dan Pekerjaan Umum Pemerintah Provinsi: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh Pemerintah Kabupaten: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten C. Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten a. Pengkajian potensi dan persoalan pengembangan atau pengelolaan Kawasan Strategis Kabupaten Kecamatan Peudada, Jeumpa, Juli, Peusangan Selatan, Peusangan Siblah Krueng, dan Makmur, Kuala, Jangka, dan Gandapura APBN/APBA/APBK Pemerintah Pusat: Kementerian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pertanahan dan Tata Ruang Pemerintah Provinsi: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh Pemerintah Kabupaten: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten
No. Program Lokasi Sumber Pendanaan Instansi Pelaksanaan Waktu Pelaksanaan Tahap I Tahap II (2030
- Tahap III (2035
- Tahap IV (2040
- Tahap V (2045) 2025 2026 2027 2028 2029 b. Pengembangan potensi kawasan secara lestari dan berkearifan lokal Kecamatan Peudada, Jeumpa, Juli, Peusangan Selatan, Peusangan Siblah Krueng, dan Makmur, Kuala, Jangka, dan Gandapura APBN/APBA/APBK Pemerintah Pusat: Kementerian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Lingkungan Hidup Pemerintah Provinsi: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh Pemerintah Kabupaten: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten c. Pelestarian sumber daya air dan lingkungan secara berkelanjutan yang adaptif terhadap bencana Kecamatan Peudada, Jeumpa, Juli, Peusangan Selatan, Peusangan Siblah Krueng, dan Makmur, Kuala, Jangka, dan Gandapura APBN/APBA/APBK Pemerintah Pusat: Kementerian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana Pemerintah Provinsi: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh Pemerintah Kabupaten: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten
No. Program Lokasi Sumber Pendanaan Instansi Pelaksanaan Waktu Pelaksanaan Tahap I Tahap II (2030
- Tahap III (2035
- Tahap IV (2040
- Tahap V (2045) 2025 2026 2027 2028 2029 d. Penyusunan program aksi pengelolaan Kawasan Strategis Kabupaten Kecamatan Peudada, Jeumpa, Juli, Peusangan Selatan, Peusangan Siblah Krueng, dan Makmur, Kuala, Jangka, dan Gandapura APBN/APBA/APBK Pemerintah Pusat: Kementerian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pertanahan dan Tata Ruang Pemerintah Provinsi: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh Pemerintah Kabupaten: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten e. Pengendalian pemanfaatan ruang KSK Kecamatan Peudada, Jeumpa, Juli, Peusangan Selatan, Peusangan Siblah Krueng, dan Makmur, Kuala, Jangka, dan Gandapura APBN/APBA/APBK Pemerintah Pusat: Kementerian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pertanahan dan Tata Ruang Pemerintah Provinsi: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh Pemerintah Kabupaten: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten
No. Program Lokasi Sumber Pendanaan Instansi Pelaksanaan Waktu Pelaksanaan Tahap I Tahap II (2030
- Tahap III (2035
- Tahap IV (2040
- Tahap V (2045) 2025 2026 2027 2028 2029 f. Pengembangan sarana dan prasarana pendukung Kawasan Strategis Kabupaten Kecamatan Peudada, Jeumpa, Juli, Peusangan Selatan, Peusangan Siblah Krueng, dan Makmur, Kuala, Jangka, dan Gandapura APBN/APBA/APBK Pemerintah Pusat: Kementerian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum serta Pertanahan dan Tata Ruang Pemerintah Provinsi: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh Pemerintah Kabupaten: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, ttd. NUSRON WAHID
LAMPIRAN XII PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 5 TAHUN 2026 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BIREUEN PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, ttd. NUSRON WAHID
LAMPIRAN XIII PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 5 TAHUN 2026 2023 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BIREUEN PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN RAWAN BENCANA MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, ttd. NUSRON WAHID
LAMPIRAN XIV PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 5 TAHUN 2026 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BIREUEN PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN CAGAR BUDAYA MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, ttd. NUSRON WAHID
LAMPIRAN XV PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 5 TAHUN 2026 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BIREUEN PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN SEMPADAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, ttd. NUSRON WAHID
LAMPIRAN XVI PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 5 TAHUN 2026 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BIREUEN PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN MIGRASI SATWA MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, ttd. NUSRON WAHID
LAMPIRAN XVII PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 5 TAHUN 2026 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BIREUEN PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, ttd. NUSRON WAHID
Konsideran (Menimbang & Mengingat)
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, perlu
Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
Peraturan Presiden Nomor 176 Tahun 2024 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 372);
Peraturan Presiden Nomor 177 Tahun 2024 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 373);
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 309);
