Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2023 tentang TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF DALAM PELAKSANAAN PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Calon Pekerja Migran INDONESIA adalah setiap tenaga kerja INDONESIA yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
2. Pekerja Migran INDONESIA adalah setiap warga negara INDONESIA yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik INDONESIA.
3. Awak Kapal Niaga Migran adalah Pekerja Migran INDONESIA yang dipekerjakan atau bekerja di atas kapal niaga berbendera asing oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku sijil.
4. Awak Kapal Perikanan Migran adalah Pekerja Migran INDONESIA yang dipekerjakan atau bekerja di atas kapal perikanan berbendera asing oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku sijil.
5. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran INDONESIA yang selanjutnya disebut P3MI adalah badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang telah memperoleh izin tertulis dari Pemerintah Pusat untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Pekerja Migran INDONESIA.
6. Pemberi Kerja adalah instansi pemerintah, badan hukum pemerintah, badan hukum swasta, dan/atau

perseorangan di negara tujuan penempatan yang mempekerjakan Pekerja Migran INDONESIA. 7. Perjanjian Penempatan Pekerja Migran INDONESIA yang selanjutnya disebut Perjanjian Penempatan adalah perjanjian tertulis antara pelaksana penempatan Pekerja Migran INDONESIA dan Calon Pekerja Migran INDONESIA yang memuat hak dan kewajiban setiap pihak, dalam rangka penempatan Pekerja Migran INDONESIA di negara tujuan penempatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 8. Perjanjian Kerja adalah perjanjian tertulis antara Pekerja Migran INDONESIA dan Pemberi Kerja yang memuat syarat kerja, hak, dan kewajiban setiap pihak, serta jaminan keamanan dan keselamatan selama bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 9. Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran INDONESIA yang selanjutnya disebut SIP3MI adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada badan usaha berbadan hukum INDONESIA yang akan menjadi P3MI. 10. Badan Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA yang selanjutnya disebut BP2MI adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan pelindungan Pekerja Migran INDONESIA secara terpadu. 11. Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran INDONESIA yang selanjutnya disebut SIP2MI adalah izin yang diberikan oleh Kepala BP2MI kepada P3MI yang digunakan untuk menempatkan Calon Pekerja Migran INDONESIA. 12. Atase Ketenagakerjaan adalah pegawai negeri sipil pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan yang ditempatkan pada perwakilan diplomatik tertentu yang proses penugasannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan tugas di bidang ketenagakerjaan. 13. Perwakilan Republik INDONESIA di Luar Negeri yang selanjutnya disebut Perwakilan

adalah perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler Republik INDONESIA yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara, dan pemerintah Republik INDONESIA secara keseluruhan di negara tujuan penempatan atau pada organisasi internasional. 14. Direktur Jenderal yang selanjutnya disebut Dirjen adalah direktur jenderal yang bertanggung jawab di bidang penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja. 15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Pengenaan sanksi administratif dalam pelaksanaan penempatan dan pelindungan Pekerja Migran INDONESIA diberikan kepada:

a. P3MI yang menempatkan Pekerja Migran INDONESIA, Awak Kapal Niaga Migran, atau Awak Kapal Perikanan Migran; atau b. perusahaan untuk kepentingan perusahaan sendiri yang menempatkan Pekerja Migran INDONESIA, Awak Kapal Niaga Migran, atau Awak Kapal Perikanan Migran pada kapal berbendera asing.

(1) Sanksi administratif yang dapat dikenakan kepada P3MI yang menempatkan Pekerja Migran INDONESIA, Awak Kapal Niaga Migran, atau Awak Kapal Perikanan Migran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas: a. peringatan tertulis; b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha penempatan Pekerja Migran INDONESIA; c. pencabutan SIP3MI; dan/atau d. denda keterlambatan. (2) Sanksi administratif yang dapat dikenakan kepada perusahaan untuk kepentingan perusahaan sendiri yang menempatkan Pekerja Migran INDONESIA, Awak Kapal Niaga Migran, atau Awak Kapal Perikanan Migran pada kapal berbendera asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b berupa pencabutan izin tertulis penempatan untuk kepentingan perusahaan sendiri. (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dikenakan berdasarkan rekomendasi dari: a. pimpinan unit yang membidangi pengawasan ketenagakerjaan; b. BP2MI; c. kementerian/lembaga; d. Atase Ketenagakerjaan/pejabat yang ditunjuk pada Perwakilan Republik INDONESIA; dan/atau e. dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang ketenagakerjaan provinsi atau kabupaten/kota. (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilengkapi dengan bukti pelanggaran.

(1) Pejabat yang berwenang mengenakan sanksi administratif yaitu: a. Dirjen; dan

b. Menteri. (2) Dirjen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berwenang mengenakan sanksi administratif berupa: a. peringatan tertulis; b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha penempatan Pekerja Migran INDONESIA; c. denda keterlambatan; dan/atau d. pencabutan izin tertulis penempatan untuk kepentingan perusahaan sendiri. (3) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berwenang mengenakan sanksi administratif berupa pencabutan SIP3MI.

(1) Dalam mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), Dirjen melakukan pemanggilan paling sedikit 2 (dua) kali kepada P3MI atau perusahaan untuk kepentingan perusahaan sendiri guna dilakukan klarifikasi. (2) Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk sanksi administratif peringatan tertulis. (3) Dalam hal P3MI atau perusahaan untuk kepentingan perusahaan sendiri telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali dan tidak hadir tanpa alasan atau keterangan yang sah, P3MI atau perusahaan untuk kepentingan perusahaan sendiri dapat dikenakan sanksi administratif.

(1) Dalam mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), Dirjen dapat membentuk tim. (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur: a. Sekretariat Jenderal; b. Inspektorat Jenderal; c. Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja; d. Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja; dan e. BP2MI. (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas membantu dalam pengenaan sanksi administratif.

Dirjen menyampaikan pemberitahuan kepada lembaga Online Single Submission bagi P3MI yang telah dikenakan sanksi administratif.

(1) Dirjen mengenakan sanksi administratif peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dalam hal P3MI tidak melaporkan: a. data keberangkatan, kepulangan, dan/atau perpanjangan Perjanjian Kerja Pekerja Migran INDONESIA kepada Perwakilan Republik INDONESIA di negara tujuan penempatan; dan/atau b. hasil monitoring terhadap Calon Pekerja Migran INDONESIA atau Pekerja Migran INDONESIA yang ditempatkan kepada Menteri. (2) Sanksi administratif peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan. (3) Sanksi administratif peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat kewajiban yang harus dilaksanakan oleh P3MI terhadap pelanggaran yang telah dilakukan. (4) Dalam hal P3MI tidak melaksanakan kewajiban dalam waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau melakukan pelanggaran kembali ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dirjen mengenakan sanksi administratif penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha penempatan Pekerja Migran INDONESIA. (5) Format peringatan tertulis menggunakan Format 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Dirjen mengenakan sanksi administratif penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha penempatan Pekerja Migran INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dalam hal P3MI: a. tidak memiliki SIP2MI dalam melakukan perekrutan atau penempatan Calon Pekerja Migran INDONESIA, calon Awak Kapal Niaga Migran, atau calon Awak Kapal Perikanan Migran;

b. melakukan perekrutan Calon Pekerja Migran INDONESIA dalam hal SIP2MI telah dicabut; c. tidak melakukan seleksi pada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota atau layanan terpadu satu atap Pekerja Migran INDONESIA; d. tidak melaporkan hasil seleksi Calon Pekerja Migran INDONESIA pada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota; e. tidak mendaftarkan dan mengikutsertakan Calon Pekerja Migran INDONESIA dalam orientasi pra pemberangkatan; f. tidak menempatkan Calon Pekerja Migran INDONESIA yang telah memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen sebelum bekerja; g. memberangkatkan calon Awak Kapal Niaga Migran yang tidak memiliki dokumen yang dipersyaratkan; h. melakukan perekrutan atau penempatan calon Awak Kapal Niaga Migran atau calon Awak Kapal Perikanan Migran yang tidak memiliki perjanjian keagenan; i. melakukan perekrutan atau penempatan Calon Pekerja Migran INDONESIA tidak sesuai dengan jabatan dan jenis pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kerja; j. menempatkan Calon Pekerja Migran INDONESIA untuk jabatan yang bertentangan dengan norma kesusilaan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; k. menempatkan Calon Pekerja Migran INDONESIA pada negara tertentu yang dinyatakan tertutup; l. menempatkan Pekerja Migran INDONESIA pada Pemberi Kerja perseorangan tidak melalui mitra usaha di negara tujuan penempatan; m. tidak memberitahukan tentang kematian Pekerja Migran INDONESIA kepada keluarganya paling lambat 3 (tiga) kali 24 (dua puluh empat) jam sejak diketahuinya kematian tersebut; n. tidak mencari informasi tentang sebab kematian dan memberitahukannya kepada pejabat Perwakilan Republik INDONESIA dan anggota keluarga Pekerja Migran INDONESIA yang bersangkutan; o. tidak memulangkan jenazah Pekerja Migran INDONESIA ke tempat asal dengan cara yang layak serta menanggung semua biaya yang diperlukan, termasuk biaya penguburan sesuai dengan tata cara agama Pekerja Migran INDONESIA yang bersangkutan; p. tidak mengurus pemakaman di negara tujuan penempatan Pekerja Migran INDONESIA atas persetujuan pihak keluarga Pekerja Migran INDONESIA atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara yang bersangkutan; q. tidak memberikan pelindungan terhadap seluruh harta milik Calon Pekerja Migran INDONESIA atau

Pekerja Migran INDONESIA untuk kepentingan keluarganya; r. tidak mengurus pemenuhan semua hak Pekerja Migran INDONESIA yang seharusnya diterima; s. tidak memulangkan Pekerja Migran INDONESIA dalam hal berakhirnya Perjanjian Kerja, pemutusan hubungan kerja, mengalami kecelakaan kerja, dan/atau sakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan, dan/atau sebab lain yang menimbulkan kerugian Pekerja Migran INDONESIA; t. tidak menyelesaikan permasalahan Pekerja Migran INDONESIA yang ditempatkan; u. tidak menambah biaya keperluan penyelesaian perselisihan atau sengketa Calon Pekerja Migran INDONESIA dan/atau Pekerja Migran INDONESIA jika deposito yang digunakan tidak mencukupi; v. membebankan komponen biaya penempatan yang telah ditanggung calon Pemberi Kerja atau Pemberi Kerja; w. membebankan biaya penempatan yang menimbulkan kerugian sepihak atau berakibat pada pemotongan penghasilan selama bekerja di negara tujuan penempatan; x. tidak memberikan pelindungan kepada Calon Pekerja Migran INDONESIA atau Pekerja Migran INDONESIA termasuk Awak Kapal Niaga Migran atau Awak Kapal Perikanan Migran; dan/atau y. melakukan pencairan deposito uang jaminan untuk penyelesaian permasalahan atau kasus Calon Pekerja Migran INDONESIA atau Pekerja Migran INDONESIA. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf x diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan. (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf y diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan. (4) Sanksi administratif penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha penempatan Pekerja Migran INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat kewajiban yang harus dilaksanakan oleh P3MI terhadap pelanggaran yang telah dilakukan. (5) Format Keputusan Dirjen tentang Penghentian Sementara Sebagian atau Seluruh Kegiatan Usaha Penempatan Pekerja Migran INDONESIA menggunakan Format 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Sanksi administratif penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha penempatan Pekerja Migran INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditindaklanjuti dengan tunda pelayanan P3MI oleh BP2MI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

P3MI yang dikenakan sanksi administratif penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha penempatan Pekerja Migran INDONESIA wajib bertanggung jawab atas pemberangkatan Calon Pekerja Migran INDONESIA yang telah menandatangani Perjanjian Penempatan.

P3MI yang dikenakan sanksi administratif penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha penempatan Pekerja Migran INDONESIA dalam hal melakukan pencairan deposito uang jaminan untuk penyelesaian permasalahan atau kasus Calon Pekerja Migran INDONESIA atau Pekerja Migran INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf y, P3MI dilarang untuk melakukan kegiatan penempatan terhadap Calon Pekerja Migran INDONESIA termasuk memberangkatkan Calon Pekerja Migran INDONESIA yang telah menandatangani Perjanjian Penempatan.

(1) Selama menjalani masa sanksi administratif penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha penempatan Pekerja Migran INDONESIA, P3MI dilarang melakukan seleksi atau kegiatan penempatan calon Pekerja Migran INDONESIA. (2) Dalam hal P3MI melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri mengenakan sanksi administratif pencabutan SIP3MI.

(1) Dalam hal P3MI yang dikenakan sanksi penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha penempatan Pekerja Migran INDONESIA, telah memenuhi kewajiban sebelum masa penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha penempatan Pekerja Migran INDONESIA berakhir, P3MI harus melapor secara daring dan/atau luring kepada Dirjen. (2) Berdasarkan laporan P3MI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dirjen melakukan pemanggilan kepada P3MI guna klarifikasi pemenuhan kewajiban. (3) Dalam hal P3MI dinyatakan telah memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dirjen menerbitkan keputusan pencabutan penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha penempatan Pekerja Migran INDONESIA.

Pencabutan penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha penempatan Pekerja Migran INDONESIA oleh Dirjen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) ditindaklanjuti dengan pencabutan tunda pelayanan P3MI oleh BP2MI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1) Menteri mengenakan sanksi administratif pencabutan SIP3MI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, dalam hal P3MI: a. tidak melaksanakan kegiatan penempatan Pekerja Migran INDONESIA paling lama 1 (satu) tahun sejak SIP3MI diterbitkan; b. tidak melaksanakan kewajiban dalam waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3); c. melakukan pelanggaran kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) selama jangka waktu sanksi administratif penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha penempatan Pekerja Migran INDONESIA belum berakhir; d. melakukan pelanggaran kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dalam periode paling lama 12 (dua belas) bulan; e. melakukan seleksi atau kegiatan penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) selama menjalani masa sanksi administratif penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha penempatan Pekerja Migran INDONESIA; atau f. tidak lagi memenuhi persyaratan SIP3MI termasuk tidak menyetorkan kembali deposito uang jaminan yang telah dicairkan untuk penyelesaian permasalahan atau kasus Calon Pekerja Migran INDONESIA atau Pekerja Migran INDONESIA paling lama 1 (satu) bulan. (2) Dalam hal SIP3MI telah dicabut, P3MI yang bersangkutan tetap berkewajiban untuk: a. memberangkatkan Calon Pekerja Migran INDONESIA yang telah menandatangani Perjanjian Penempatan; b. menyelesaikan permasalahan yang dialami Calon Pekerja Migran INDONESIA; c. menyelesaikan permasalahan yang dialami Pekerja Migran INDONESIA di negara tujuan penempatan sampai dengan berakhirnya Perjanjian Kerja Pekerja Migran INDONESIA yang terakhir diberangkatkan; dan/atau d. mengembalikan SIP3MI kepada Menteri. (3) Bentuk Keputusan Menteri tentang Pencabutan SIP3MI menggunakan Format 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) P3MI yang telah dikenakan sanksi administratif pencabutan SIP3MI dapat mengajukan permohonan SIP3MI baru setelah melewati tenggang waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pencabutan SIP3MI. (2) Penanggung jawab P3MI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menjadi penanggung jawab P3MI untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

(1) Dirjen mengenakan sanksi administratif denda keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, dalam hal P3MI tidak menyampaikan pembaharuan data paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak akta pembaharuan data diterbitkan oleh instansi yang berwenang. (2) Pembaharuan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penanggung jawab dan/atau alamat P3MI. (3) Penghitungan sanksi administratif denda keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sejak hari ke-31 (tiga puluh satu) dan dibatasi sampai dengan hari ke-90 (sembilan puluh). (4) Besaran sanksi administratif denda keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan setiap 1 (satu) hari sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). (5) Sanksi administratif denda keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibayarkan ke kas negara melalui bank persepsi berdasarkan pemberitahuan pembayaran sanksi denda keterlambatan sebagaimana disebutkan dalam Keputusan Dirjen. (6) Format Keputusan Dirjen tentang Denda Keterlambatan menggunakan Format 4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) P3MI yang tidak membayar sanksi administratif denda keterlambatan sampai batas akhir 90 (sembilan puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dikenakan sanksi administratif penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha penempatan Pekerja Migran INDONESIA. (2) Sanksi administratif penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha penempatan Pekerja Migran INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan. (3) P3MI yang dikenakan sanksi penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha penempatan Pekerja Migran INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tetap diwajibkan membayar denda keterlambatan.

(4) Dalam hal P3MI tidak melaksanakan kewajiban dalam jangka waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan sanksi administratif pencabutan SIP3MI.

(1) Dirjen mengenakan sanksi administratif pencabutan izin tertulis penempatan untuk kepentingan perusahaan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), dalam hal perusahaan tidak bertanggung jawab terhadap pelindungan: a. Pekerja Migran INDONESIA yang ditempatkan di negara tujuan penempatan; atau b. Awak Kapal Niaga Migran atau Awak Kapal Perikanan Migran yang ditempatkan di kapal berbendera asing. (2) Format Keputusan Dirjen tentang Pencabutan Izin tertulis Penempatan untuk Kepentingan Perusahaan Sendiri menggunakan Format 5 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dalam Pelaksanaan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2020 Nomor 390), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Januari 2023

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IDA FAUZIYAH

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 Januari 2023

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY