Peraturan Menag No. 8 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten - JDIH BPK
PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi pada Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, perlu penataan mengenai organisasi dan tata kerja;
b.
bahwa organisasi dan tata kerja Universitas Islam
Negeri
Sultan
Maulana
Hasanuddin
Banten
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah mendapat
persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur
negara dan reformasi birokrasi;
c.
bahwa
berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan
Peraturan
Menteri
Agama
tentang
Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri
Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 72);
Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348);
Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang selanjutnya disebut Universitas adalah perguruan tinggi di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama. 2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama. 3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi pendidikan Islam.
BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI
Pasal 2 Universitas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri dan secara fungsional dibina oleh Direktur Jenderal.
Pasal 3 Universitas mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan akademik dalam rumpun ilmu agama serta berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam rumpun ilmu agama, dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 4
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3, Universitas menyelenggarakan fungsi:
a.
perumusan
dan
penetapan
visi,
misi,
strategi,
kebijakan, dan perencanaan program;
b.
penyelenggaraan
dan
pelaksanaan
tridharma
perguruan tinggi;
c.
pelaksanaan pembinaan sivitas akademika;
d.
pelaksanaan sistem penjaminan mutu;
e.
pengawasan internal; dan
f.
pelaksanaan administrasi, evaluasi, dan pelaporan.
BAB III ORGANISASI
Bagian Kesatu Umum
Pasal 5
(1)
Organisasi Universitas terdiri atas:
a.
organ pengelola;
b.
organ pertimbangan; dan
c.
organ pengawasan.
(2)
Bagan struktur organisasi Universitas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini.
Bagian Kedua Organ Pengelola
Pasal 6
Organ pengelola Universitas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (1) huruf a terdiri atas:
a.
Rektor dan Wakil Rektor;
b.
Fakultas;
c.
Pascasarjana;
d.
Biro;
e.
Lembaga; dan
f.
Unit Penunjang Akademik.
Paragraf 1 Rektor dan Wakil Rektor
Pasal 7 Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a mempunyai tugas memimpin dan mengelola penyelenggaraan pendidikan tinggi keagamaan Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri.
Pasal 8 (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Rektor dibantu oleh 3 (tiga) Wakil Rektor.
(2) Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan; b. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan; dan c. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerja Sama. (3) Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mempunyai tugas membantu Rektor dalam bidang akademik dan kelembagaan. (4) Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mempunyai tugas membantu Rektor dalam bidang administrasi umum, perencanaan, dan keuangan. (5) Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c mempunyai tugas membantu Rektor dalam bidang kemahasiswaan, alumni, dan kerja sama.
Paragraf 2
Fakultas
Pasal 9
(1)
Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b
merupakan unsur pelaksana akademik.
(2)
Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin
oleh Dekan.
(3)
Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.
Pasal 10 Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam 1 (satu) rumpun dan/atau beberapa bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.
Pasal 11
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10, fakultas menyelenggarakan fungsi:
a.
pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan akademik,
pendidikan vokasi, dan/atau profesi;
b.
pelaksanaan
penelitian
dan
pengembangan
ilmu
pengetahuan, teknologi, dan/atau seni;
c.
pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
d.
pelaksanaan pembinaan sivitas akademika; dan
e.
pelaksanaan administrasi, evaluasi, dan pelaporan.
Pasal 12
Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri atas:
a.
Tarbiyah dan Ilmu Keguruan;
b.
Syariah;
c.
Ushuluddin dan Pemikiran Islam;
d.
Dakwah;
e.
Ekonomi dan Bisnis Islam;
f. Sains dan Teknologi; dan g. Adab dan Humaniora.
Pasal 13
(1)
Organisasi Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan,
Fakultas Syariah, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran
Islam, Fakultas Dakwah, serta Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
huruf a sampai dengan huruf e terdiri atas:
a.
Dekan dan Wakil Dekan;
b.
program studi;
c.
laboratorium/bengkel/studio;
d.
Bagian Umum; dan
e.
jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
(2)
Organisasi Fakultas Sains dan Teknologi serta Fakultas
Adab dan Humaniora sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 huruf f dan huruf g terdiri atas:
a.
Dekan dan Wakil Dekan;
b.
program studi;
c.
laboratorium/bengkel/studio;
d.
Subbagian Umum; dan
e.
jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
Pasal 14 Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a mempunyai tugas memimpin dan mengelola penyelenggaraan pendidikan pada tingkat fakultas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
Pasal 15
(1)
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 14, Dekan dibantu oleh Wakil Dekan.
(2)
Wakil Dekan pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu
Keguruan, Fakultas Syariah, Fakultas Ushuluddin dan
Pemikiran Islam, Fakultas Dakwah, dan Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam terdiri atas:
a.
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan;
b.
Wakil
Dekan
Bidang
Administrasi
Umum,
Perencanaan, dan Keuangan; dan
c.
Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan
Kerja Sama.
(3)
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(2)
huruf
a
mempunyai
tugas
membantu
Dekan
dalam
penyelenggaraan pendidikan akademik, penelitian,
pengabdian kepada masyarakat, dan kelembagaan.
(4)
Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan,
dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b mempunyai tugas membantu Dekan dalam
pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi umum,
sumber daya manusia, perencanaan, dan keuangan.
(5)
Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan
Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
c
mempunyai
tugas
membantu
Dekan
dalam
pelaksanaan kegiatan di bidang kemahasiswaan,
alumni, dan kerja sama.
(6)
Wakil Dekan pada Fakultas Sains dan Teknologi serta
Fakultas Adab dan Humaniora terdiri atas:
a.
Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan,
Kelembagaan, dan Kerja Sama; dan
b.
Wakil
Dekan
Bidang
Administrasi
Umum,
Perencanaan, dan Keuangan.
(7)
Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan,
Kelembagaan, dan Kerja Sama sebagaimana dimaksud
pada ayat (6) huruf a mempunyai tugas membantu
Dekan
dalam
pelaksanaan
kegiatan
di
bidang
akademik, penelitian, pengabdian kepada masyarakat,
kemahasiswaan, alumni, kelembagaan, dan kerja
sama.
(8)
Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan,
dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
huruf b mempunyai tugas membantu Dekan dalam
pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi umum,
sumber daya manusia, perencanaan, dan keuangan.
Pasal 16 (1) Program studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b merupakan satuan pelaksana akademik pada fakultas. (2) Program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Program Studi. (3) Ketua Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dekan.
Pasal 17 Program studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 mempunyai tugas melaksanakan pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam 1 (satu) atau beberapa cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.
Pasal 18
Program studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 terdiri
atas;
a.
Ketua Program Studi;
b.
Sekretaris Program Studi; dan
c.
Jabatan Fungsional Dosen.
Pasal 19 Ketua Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyelenggaraan program studi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Pasal 20 Sekretaris Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b mempunyai tugas membantu Ketua Program Studi dalam bidang administrasi akademik dan pelaporan.
Pasal 21 (1) Jabatan Fungsional Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c merupakan kelompok pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. (2) Dosen bertanggung jawab kepada Dekan melalui Ketua Program Studi. (3) Tugas dan jenjang Jabatan Fungsional Dosen diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
Pasal 22
(1)
Laboratorium/bengkel/studio sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c
merupakan unsur penunjang pelaksanaan pendidikan,
penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat pada
fakultas.
(2)
Laboratorium/bengkel/studio sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dipimpin oleh pejabat fungsional sesuai
dengan bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
(3)
Pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
bertanggung jawab kepada Dekan.
Pasal 23
(1)
Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
ayat
(1)
huruf
d
merupakan
unsur
pelaksana
administrasi pada fakultas.
(2)
Bagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipimpin oleh Kepala Bagian.
(3)
Kepala Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dekan.
Pasal 24 Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 mempunyai tugas melaksanakan layanan administrasi umum, akademik, kemahasiswaan, alumni, perencanaan, keuangan, dan pelaporan pada fakultas.
Pasal 25 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana, program, dan anggaran; b. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan pengelolaan barang milik negara; c. pelaksanaan urusan sumber daya manusia; d. pelaksanaan administrasi akademik, kemahasiswaan, dan alumni; e. pelaksanaan urusan keuangan; dan f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan fakultas.
Pasal 26
(1)
Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal
13 ayat (2) huruf d merupakan unsur pelaksana
administrasi pada fakultas.
(2)
Subbagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipimpin oleh Kepala Subbagian.
(3)
Kepala Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dekan.
Pasal 27 Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 mempunyai tugas melaksanakan layanan administrasi umum, akademik, kemahasiswaan, alumni, perencanaan, keuangan, dan pelaporan pada fakultas.
Paragraf 3 Pascasarjana
Pasal 28
(1)
Pascasarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
huruf c merupakan unsur pelaksana akademik.
(2)
Pascasarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipimpin oleh Direktur.
(3)
Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.
Pasal 29 Pascasarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan program magister, program doktor, dan/atau program spesialis dalam bidang studi ilmu agama Islam dan dapat menyelenggarakan program magister, program doktor, dan/atau program spesialis dalam multidisiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.
Pasal 30
Pascasarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 terdiri
atas:
a.
Direktur;
b.
Wakil Direktur;
c.
Ketua Program Studi;
d.
Sekretaris Program Studi;
e.
Subbagian Umum; dan
f.
jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
Pasal 31 Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyelenggaraan pendidikan pada pascasarjana.
Pasal 32 (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Direktur dibantu oleh Wakil Direktur.
(2) Wakil Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Direktur dalam bidang akademik, kelembagaan, administrasi, umum, perencanaan, keuangan, kemahasiswaan, alumni, dan kerja sama.
Pasal 33 Ketua Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyelenggaraan program studi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 34 Sekretaris Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d mempunyai tugas membantu Ketua Program Studi dalam bidang administrasi dan pelaporan akademik.
Pasal 35
(1)
Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal
30 huruf e merupakan unsur pelaksana administrasi
pada pascasarjana.
(2)
Subbagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipimpin oleh Kepala Subbagian.
(3)
Kepala Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Direktur.
Pasal 36 Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 mempunyai tugas melakukan layanan administrasi umum, akademik, kemahasiswaan, alumni, perencanaan, keuangan, dan pelaporan pada pascasarjana.
Paragraf 4 Biro
Pasal 37
(1)
Biro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d
merupakan
unsur
pelaksana
administrasi
pada
Universitas.
(2)
Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh
Kepala Biro.
(3)
Kepala Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.
Pasal 38 Biro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) terdiri atas: a. Biro Administrasi Umum, Perencanaan, Keuangan, dan Kepegawaian; dan b. Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja sama.
Pasal 39 Biro Administrasi Umum, Perencanaan, Keuangan, dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, administrasi umum, keuangan, organisasi, kepegawaian, dan hukum.
Pasal 40
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 39, Biro Administrasi Umum, Perencanaan, Keuangan,
dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
a.
pelaksanaan
penyusunan
rencana
program
dan
anggaran;
b.
pelaksanaan perbendaharaan, akuntansi, pelaporan
keuangan;
c.
pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana,
kepegawaian, advokasi hukum, serta penyusunan
rancangan peraturan internal dan instrumen hukum
lain
pada
Universitas
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan perundang-undangan;
d.
pelaksanaan
urusan
ketatausahaan,
kearsipan,
perlengkapan
dan
kerumahtanggaan,
pengelolaan
barang milik negara, dokumentasi, publikasi, dan
hubungan masyarakat; dan
e.
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Universitas.
Pasal 41
Biro Administrasi Umum, Perencanaan, Keuangan, dan
Kepegawaian terdiri atas:
a.
Bagian Umum; dan
b.
jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
Pasal 42 Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kearsipan, perlengkapan, pengelolaan barang milik negara, dan pengadaan barang/jasa.
Pasal 43
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 42, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:
a.
pelaksanaan urusan ketatausahaan, kearsipan, dan
kerumahtanggaan;
b.
pelaksanaan urusan keprotokolan; dan
c.
pelaksanaan urusan perlengkapan, pemanfaatan, dan
pemeliharaan barang milik negara, serta pengadaan
barang/jasa.
Pasal 44
Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf
a terdiri atas:
a.
Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga;
b.
Subbagian Perlengkapan dan Pengadaan Barang/Jasa;
dan
c.
jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
Pasal 45 (1) Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a mempunyai tugas melakukan urusan urusan ketatausahaan, kearsipan, dan kerumahtanggaan. (2) Subbagian Perlengkapan dan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b mempunyai tugas melakukan urusan perlengkapan, pengelolaan barang milik negara, dan layanan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 46 Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b mempunyai tugas melaksanakan administrasi akademik, kemahasiswaan, pemberdayaan alumni, dan kerja sama.
Pasal 47
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 46, Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, dan
Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:
a.
pelaksanaan penyusunan rencana, evaluasi program
dan anggaran, serta pelaporan;
b.
pengelolaan informasi akademik dan kemahasiswaan;
c.
pelaksanaan pelayanan administrasi akademik dan
kemahasiswaan;
d.
pengembangan bakat dan minat mahasiswa;
e.
pemberdayaan alumni;
f.
pelaksanaan administrasi kerja sama;
g.
pengembangan kelembagaan; dan
h.
pelaksanaan kehumasan, pendokumentasian, data dan
informasi, serta publikasi.
Pasal 48 Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama terdiri atas: a. Bagian Akademik dan Kemahasiswaan; dan b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
Pasal 49 Bagian Akademik dan Kemahasiswaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi dan pengelolaan informasi akademik dan kemahasiswaan, pengembangan bakat dan minat mahasiswa, serta pemberdayaan alumni.
Pasal 50
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal
49,
Bagian
Akademik
dan
Kemahasiswaan
menyelenggarakan fungsi:
a.
pelaksanaan pelayanan administrasi akademik dan
kemahasiswaan;
b.
pelaksanaan pengelolaan informasi akademik dan
kemahasiswaan;
c. pengembangan bakat dan minat mahasiswa; dan d. pemberdayaan alumni.
Pasal 51 Bagian Akademik dan Kemahasiswaan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
Paragraf 5 Lembaga
Pasal 52 (1) Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e merupakan unsur pelaksana akademik dan unsur penjaminan mutu. (2) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Lembaga. (3) Ketua Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.
Pasal 53 Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Universitas di bidang penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan penjaminan mutu.
Pasal 54 Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 terdiri atas: a. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat; dan b. Lembaga Penjaminan Mutu.
Pasal 55 Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a merupakan unsur pelaksana akademik yang mempunyai tugas mengoordinasikan, melaksanakan, memantau, serta menilai kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
Pasal 56
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 55, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada
Masyarakat menyelenggarakan fungsi:
a.
penyusunan rencana, program, dan anggaran;
b.
koordinasi, pelaksanaan, dan penilaian penelitian;
c.
koordinasi, pelaksanaan, dan penilaian pengabdian
kepada masyarakat;
d.
pelaksanaan publikasi hasil penelitian dan pengabdian
kepada masyarakat;
e.
pelaksanaan pengembangan pusat kajian;
f.
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
g.
pelaksanaan administrasi lembaga.
Pasal 57
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
terdiri atas:
a.
Ketua Lembaga;
b.
Sekretaris Lembaga;
c.
pusat; dan
d.
jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
Pasal 58 Ketua Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a mempunyai tugas memimpin dan mengelola kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dan Pasal 56.
Pasal 59 Sekretaris Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan administrasi, evaluasi, dan pelaporan.
Pasal 60 (1) Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf c mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor dapat menunjuk Dosen atau tenaga fungsional lainnya sebagai Kepala Pusat. (3) Pembukaan dan penutupan pusat dilakukan oleh Rektor sesuai dengan kebutuhan.
Pasal 61 Lembaga Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b merupakan unsur penjaminan mutu yang mempunyai tugas mengoordinasikan, mengendalikan, mengaudit, memantau, menilai, dan mengembangkan mutu penyelenggaraan kegiatan akademik.
Pasal 62
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 61, Lembaga Penjaminan Mutu menyelenggarakan
fungsi:
a.
penyusunan rencana, program, dan anggaran;
b.
koordinasi dan pelaksanaan pengembangan mutu
akademik;
c.
pengembangan kurikulum dan pembelajaran;
d.
pelaksanaan pengendalian, audit, pemantauan, dan
penilaian mutu akademik;
e.
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
f.
pelaksanaan administrasi lembaga.
Pasal 63
Lembaga Penjaminan Mutu terdiri atas:
a.
Ketua Lembaga;
b.
Sekretaris Lembaga;
c.
pusat; dan
d.
jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
Pasal 64 Ketua Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf a mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan penjaminan mutu internal Universitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dan Pasal 62.
Pasal 65 Sekretaris Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf b mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan administrasi, evaluasi, dan pelaporan.
Pasal 66 (1) Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf c mempunyai tugas melaksanakan penjaminan mutu internal Universitas. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor dapat menunjuk Dosen atau tenaga fungsional lainnya sebagai Kepala Pusat. (3) Pembukaan dan penutupan pusat dilakukan oleh Rektor sesuai dengan kebutuhan.
Paragraf 6 Unit Penunjang Akademik
Pasal 67 Unit Penunjang Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f merupakan unsur penunjang dalam penyelenggaraan pendidikan pada Universitas.
Pasal 68
Unit Penunjang Akademik sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 67 terdiri atas:
a.
Unit Penunjang Akademik Perpustakaan;
b.
Unit Penunjang Akademik Teknologi Informasi dan
Pangkalan Data;
c.
Unit Penunjang Akademik Bahasa;
d.
Unit Penunjang Akademik Pengembangan Bisnis;
e.
Unit Penunjang Akademik Ma’had Al-Jami’ah; dan
f.
Unit
Penunjang
Akademik
Unit
Pengembangan
Keterampilan dan Karier.
Pasal 69
(1)
Unit Penunjang Akademik Perpustakaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 68 huruf a berada di bawah dan
bertanggung
jawab
kepada
Rektor
serta
dikoordinasikan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik
dan Kelembagaan.
(2)
Unit Penunjang Akademik Perpustakaan dipimpin oleh
Kepala.
Pasal 70 Unit Penunjang Akademik Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, pengembangan kepustakaan, dan kerja sama kepustakaan, serta mengendalikan, mengevaluasi, dan menyusun laporan kepustakaan.
Pasal 71
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal
70,
Unit
Penunjang
Akademik
Perpustakaan
menyelenggarakan fungsi:
a.
penyusunan rencana, program, dan anggaran;
b.
penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan
bahan pustaka;
c.
pengolahan bahan pustaka;
d.
pemberian
layanan
dan
pendayagunaan
bahan
pustaka;
e.
pemeliharaan dan perawatan bahan pustaka;
f.
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
g.
pelaksanaan administrasi.
Pasal 72 Unit Penunjang Akademik Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 terdiri atas: a. Kepala; dan b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
Pasal 73
(1)
Unit Penunjang Akademik Teknologi Informasi dan
Pangkalan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68
huruf b berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Rektor serta dikoordinasikan oleh Wakil Rektor
Bidang
Administrasi
Umum,
Perencanaan,
dan
Keuangan.
(2)
Unit Penunjang Akademik Teknologi Informasi dan
Pangkalan Data dipimpin oleh Kepala.
Pasal 74 Unit Penunjang Akademik Teknologi Informasi dan Pangkalan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pengembangan sistem informasi manajemen, pemeliharaan jaringan dan aplikasi, pengelolaan basis data, dan pengembangan teknologi lainnya.
Pasal 75
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 74, Unit Penunjang Akademik Teknologi Informasi dan
Pangkalan Data menyelenggarakan fungsi:
a.
penyusunan rencana, program, dan anggaran;
b.
pengembangan teknologi informasi dan komunikasi;
c.
pengelolaan teknologi informasi, komunikasi, dan data;
d.
pemberian layanan di bidang teknologi informasi dan
komunikasi serta data;
e.
pengembangan dan pengelolaan sistem informasi;
f.
pengembangan dan pengelolaan jaringan;
g.
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
h.
pelaksanaan administrasi.
Pasal 76 Unit Penunjang Akademik Teknologi Informasi dan Pangkalan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 terdiri atas: a. Kepala; dan b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
Pasal 77 (1) Unit Penunjang Akademik Bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf c berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor serta dikoordinasikan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan. (2) Unit Penunjang Akademik Bahasa dipimpin oleh Kepala.
Pasal 78 Unit Penunjang Akademik Bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 mempunyai tugas melaksanakan pengembangan, pembelajaran, peningkatan kemampuan, dan pelayanan uji kemampuan bahasa.
Pasal 79
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal
78,
Unit
Penunjang
Akademik
Bahasa
menyelenggarakan fungsi:
a.
penyusunan rencana, program, dan anggaran;
b.
pengembangan pembelajaran bahasa;
c.
pelayanan peningkatan kemampuan bahasa;
d.
pelayanan uji kemampuan bahasa;
e.
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
f.
pelaksanaan administrasi.
Pasal 80 Unit Penunjang Akademik Bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 terdiri atas: a. Kepala; dan b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
Pasal 81 (1) Unit Penunjang Akademik Pengembangan Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf d berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor serta dikoordinasikan oleh Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan. (2) Unit Penunjang Akademik Pengembangan Bisnis dipimpin oleh Kepala.
Pasal 82 Unit Penunjang Akademik Pengembangan Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, pemasaran, pengembangan, dan kerja sama bisnis Universitas.
Pasal 83
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 82, Unit Penunjang Akademik Pengembangan Bisnis
menyelenggarakan fungsi:
a.
penyusunan rencana, program, dan anggaran;
b.
pengelolaan bisnis;
c.
pengoordinasian kegiatan bisnis;
d.
pengembangan kerja sama kemitraan dengan relasi
bisnis;
e.
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
f.
pelaksanaan administrasi.
Pasal 84 Unit Penunjang Akademik Pengembangan Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 terdiri atas: a. Kepala; dan b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
Pasal 85
(1)
Unit
Penunjang
Akademik
Ma’had
Al-Jami’ah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf e berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor serta
dikoordinasikan
oleh
Wakil
Rektor
Bidang
Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerja Sama.
(2)
Unit Penunjang Akademik Ma’had Al-Jami’ah dipimpin
oleh Kepala.
Pasal 86 Unit Penunjang Akademik Ma’had Al-Jami’ah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 mempunyai tugas melaksanakan layanan pendidikan serta pendalaman ilmu keislaman dan tahfidz al-Qur’an.
Pasal 87
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 86, Unit Penunjang Akademik Ma’had Al-Jami’ah
menyelenggarakan fungsi:
a.
penyusunan rencana, program, dan anggaran;
b.
penyusunan standar, norma, program penyelenggaraan
layanan pendidikan dan pendalaman ilmu keislaman,
dan tahfidz al-Qur’an;
c.
peningkatan pengembangan layanan pendidikan dan
pendalaman ilmu keislaman dan tahfidz al-Qur’an;
d.
mempersiapkan dan membentuk muharriq masjid;
e.
penyelenggaraan program kerja sama Ma’had Al-
Jami’ah;
f.
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
g.
pelaksanaan administrasi.
Pasal 88 Unit Penunjang Akademik Ma’had Al-Jami’ah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 terdiri atas: a. Kepala; dan b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
Pasal 89 (1) Unit Penunjang Akademik Unit Pengembangan Keterampilan dan Karier sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf f berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor serta dikoordinasikan oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerja Sama. (2) Unit Penunjang Akademik Unit Pengembangan Keterampilan dan Karier dipimpin oleh Kepala.
Pasal 90 Unit Penunjang Akademik Unit Pengembangan Keterampilan dan Karier sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 mempunyai tugas melaksanakan pengembangan keterampilan, karier, dan profesi sivitas akademika Universitas serta layanan informasi bursa kerja bagi alumni.
Pasal 91
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 90, Unit Penunjang Akademik Unit Pengembangan
Keterampilan dan Karier menyelenggarakan fungsi:
a.
penyusunan rencana, program, dan anggaran;
b.
pengelolaan keterampilan dan karier;
c.
pengoordinasian kegiatan keterampilan dan karier;
d.
pengembangan kerja sama kemitraan dengan relasi
pengembangan keterampilan dan karier;
e.
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
f.
pelaksanaan administrasi.
Pasal 92
Unit
Penunjang
Akademik
Unit
Pengembangan
Keterampilan dan Karier sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 89 terdiri atas:
a.
Kepala; dan
b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
Bagian Ketiga Organ Pertimbangan
Pasal 93 Organ pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b terdiri atas: a. Senat; dan b. Dewan Penyantun.
Pasal 94 (1) Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf a merupakan organ yang menyelenggarakan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik. (2) Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai statuta.
Pasal 95
(1)
Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud dalam Pasal
93 huruf b merupakan badan nonstruktural yang
mempunyai
fungsi
memberikan
saran
dan
pertimbangan di bidang nonakademik kepada Rektor.
(2)
Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan mengenai statuta.
Bagian Keempat Organ Pengawasan
Pasal 96 (1) Organ pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c merupakan satuan pengawas internal yang dipimpin oleh Kepala. (2) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor. (3) Satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjalankan fungsi pengawasan dalam bidang nonakademik. (4) Satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai statuta.
BAB IV JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA
Pasal 97 Di lingkungan Universitas dapat ditetapkan jabatan fungsional dan jabatan pelaksana sesuai dengan kebutuhan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 98
(1)
Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 97 terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional
sesuai
dengan
bidang
keahliannya
yang
pengangkatannya
dilaksanakan
sesuai
dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)
Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang
didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
(3)
Tugas,
jenis,
dan
jenjang
jabatan
fungsional
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 99 (1) Jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 dikelompokkan dalam klasifikasi jabatan Aparatur Sipil Negara yang menunjukkan kesamaan karakteristik, mekanisme, dan pola kerja. (2) Kesamaan karakteristik, mekanisme, dan pola kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk nomenklatur jabatan pelaksana.
(3) Nomenklatur jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan kepada kualifikasi pendidikan formal dan/atau profesi serta kompetensi sesuai dengan kebutuhan organisasi.
BAB V JABATAN
Pasal 100 Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Direktur, Wakil Direktur, Ketua Program Studi, Sekretaris Program Studi, Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga, Kepala Pusat, Kepala Unit Penunjang Akademik, dan Kepala Satuan Pengawas Internal merupakan jabatan noneselon.
Pasal 101
(1)
Kepala Biro merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi
Pratama.
(2)
Kepala Bagian merupakan Jabatan Administrator.
(3)
Kepala Subbagian merupakan Jabatan Pengawas.
BAB VI TATA KERJA
Pasal 102 (1) Universitas menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah secara berjenjang dan terintegrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Rektor bertanggung jawab atas penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Dalam mendukung optimalisasi pelaksanaan penyelenggaraan akuntabilitas kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara sinergis dan terpadu, setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab atas capaian kinerja unit yang dipimpinnya.
Pasal 103 (1) Rektor menyusun dan menetapkan proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antarunit organisasi pada Universitas. (2) Proses bisnis antarunit organisasi pada Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor.
Pasal 104 Rektor menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di Universitas.
Pasal 105 Rektor menyampaikan laporan kepada Menteri mengenai hasil pelaksanaan tridharma perguruan tinggi secara berkala dan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
Pasal 106 Organ Universitas dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kolaboratif baik dalam lingkungan Universitas maupun dalam hubungan antar-Universitas dengan kementerian/ lembaga lain yang terkait.
Pasal 107 Organ Universitas menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 108 (1) Pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan serta memberikan pengarahan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan. (2) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
Pasal 109 Pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.
BAB VII PENATAAN ORGANISASI
Pasal 110 Rincian tugas dan fungsi organisasi Universitas ditetapkan oleh Rektor.
Pasal 111 Perubahan organisasi dan tata kerja ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan reformasi birokrasi.
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP
Pasal 112 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1009); b. Peraturan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1567);
c. Peraturan Menteri Agama Nomor 46 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 907); dan d. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 583), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 113 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 April 2026
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,
Œ
NASARUDDIN UMAR
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal Д
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,
Ѽ
DHAHANA PUTRA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR Ж
23
LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
NASARUDDIN UMAR
Konsideran (Menimbang & Mengingat)
a. bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi pada Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, perlu penataan mengenai organisasi dan tata kerja;
b.
bahwa organisasi dan tata kerja Universitas Islam
Negeri
Sultan
Maulana
Hasanuddin
Banten
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah mendapat
persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur
negara dan reformasi birokrasi;
c.
bahwa
berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 72);
Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348);
Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070);
