Peraturan Menteri Nomor 24 Tahun 2014 tentang PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAKATAS BIAYA NIKAH DAN RUJUKDI LUAR KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Biaya Nikah dan Rujuk yang selanjutnya disebut PNBP Biaya NR adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang berasal dari Kantor Urusan Agama Kecamatan dengan satuan peristiwa biaya nikah atau rujuk.
2. Calon Pengantin yang selanjutnya disebut Catin adalah pria dan wanita yang telah memenuhi persyaratan administrasi pernikahan atau rujuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Penghulu adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Menteri Agama untuk melaksanakan kegiatan kepenghuluan.
4. Daftar Isian Pelaksana Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang digunakan sebagai acuan Pengguna Anggaran (PA) dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
5. Bendahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Negara Bukan Pajak dalam rangka pelaksanaan APBN pada satuan kerja Sekretariat Jenderal Kementerian Agama c.q. Biro Keuangan dan Barang Milik Negara.
6. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab PA pada Kementerian Agama.
7. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang melaksanakan kewenangan PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN.
8. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat PPSPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA
9. Kuasa ...

untuk pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran. 9. Petugas Penerima Setoran yang selanjutnya disingkat PPS adalah pegawai yang diangkat oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota untuk menerima, menyetorkan, dan membukukan bukti setor biaya nikah atau rujuk pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang tidak terdapat layanan bank. 10. Bank Persepsi yang selanjutnya disebut Bank adalah Bank Rakyat INDONESIA, Bank Negara INDONESIA, Bank Mandiri, dan Bank Tabungan Negara yang ditunjuk oleh Menteri Agama. 11. Slip Setoran adalah bukti setor yang digunakan oleh wajib bayar untuk menyetor penerimaan biaya nikah atau rujuk ke rekening bendahara penerimaan. 12. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disebut Kepala KUA Kecamatan adalah pejabat yang diangkat oleh Menteri Agama. 13. Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disingkat KUA Kecamatan adalah unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam di wilayah kecamatan. 14. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

Pengelolaan PNBP Biaya NR, meliputi: a. pengelola; b. mekanisme pengelolaan PNBP Biaya NR; c. tipologi KUA Kecamatan; d. perangkat pencairan; e. pelaporan; f. syarat bebas biaya nikah dan rujuk; dan g. supervisi.

(1) Pengelola PNBP Biaya NR terdiri dari: a. Tingkat Pusat; dan b. Tingkat Daerah.

(2) Pengelola PNBP Biaya NR Tingkat Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a. penanggungjawab; b. ketua dan wakil ketua; c. sekretaris dan wakil sekretaris; d. koordinator bidang perencanaan PNBP Biaya NR; e. koordinator bidang penerimaan PNBP Biaya NR; f. koordinator bidang penggunaan PNBP Biaya NR; dan g. pelaksana. (3) Pengelola PNBP Biaya NR Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: a. pengelola pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi; b. pengelola pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota; dan c. pengelola pada Kantor Urusan Agama Kecamatan. (4) Pengelola PNBP Biaya NR Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas: a. Kepala Bidang yang membidangi Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi sebagai penanggungjawab dan 1 (satu) orang pelaksana administrasi; b. Kepala Seksi yang membidangi Urusan Agama Islam pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sebagai penanggungjawab dan 1 (satu) orang pelaksana administrasi; dan c. Kepala KUA Kecamatan sebagai penanggungjawab dan 1 (satu) orang pelaksana administrasi.

(1) Penanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dijabat oleh: a. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama yang bertanggungjawab di bidang penerimaan PNBP Biaya NR; dan b. Direktur Jenderal yang bertanggungjawab di bidang penggunaan PNBP Biaya NR. (2) Ketua dan wakil ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dijabat oleh Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara sebagai ketua dan Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah sebagai wakil ketua.

(3) Sekretaris dan wakil sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c dijabat oleh Kepala Sub Direktorat pada Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah sebagai sekretaris dan Kepala Sub Bagian pada Biro Keuangan dan Barang Milik Negara sebagai wakil sekretaris. (4) Koordinator bidang perencanaan PNBP Biaya NR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d dijabat oleh Kepala Bagian Perencanaan pada Sekretariat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Koordinator bidang penerimaan PNBP Biaya NR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e dijabat oleh Kepala Bagian Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Badan Layanan Umum pada Biro Keuangan dan Barang Milik Negara. (5) Koordinator bidang penggunaan PNBP Biaya NR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f dijabat oleh Kepala Bagian Keuangan pada Sekretariat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. (6) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf g terdiri dari pejabat dan/atau pegawai pada Sekretariat Jenderal Kementerian Agama dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam masing- masing 5 (lima) orang.

(1) Pengelola PNBP Biaya NR Tingkat Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Agama atas nama Menteri Agama. (2) Pengelola PNBP Biaya NR pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi. (3) Pengelola PNBP Biaya NR pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan KUA Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b dan huruf c ditetapkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

(1) Catin wajib menyetorkan biaya nikah atau rujuk ke rekening Bendahara Penerimaan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) pada Bank. (2) Apabila kondisi geografis, jarak tempuh, atau tidak terdapat layanan Bank pada wilayah kecamatan setempat, Catin menyetorkan biaya nikah atau rujuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui PPS pada KUA Kecamatan. (3) PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyetorkan biaya nikah atau rujuk yang diterimanya ke rekening Bendahara Penerimaan paling lambat 5 (lima) hari kerja. (4) Dalam hal nikah atau rujuk dilaksanakan di luar negeri, biaya nikah atau rujuk disetor ke rekening Bendahara Penerimaan.

(1) Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) wajib menerbitkan bukti setor atas setoran biaya nikah atau rujuk yang diterima dari Catin. (2) Bukti setor biaya nikah atau rujuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala KUA Kecamatan sebagai kelengkapan administrasi nikah atau rujuk. (3) Dalam hal nikah atau rujuk dilaksanakan di luar negeri, bukti setor biaya nikah atau rujuk disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang berada di Kantor Perwakilan Republik INDONESIA di luar negeri.

(1) Bendahara Penerimaan wajib membukukan semua transaksi penerimaan dan penyetoran/pelimpahan atas penerimaan ke kas negara dalam Buku Kas Umum (BKU) dan buku pembantu lainnya. (2) Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memindahbukukan penerimaan PNBP Biaya NR ke Kas Negara dengan bukti Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP), dilengkapi surat permintaan pemindahbukuan. (3) PPS wajib membukukan realisasi penerimaan PNBP Biaya NR dan melaporkan kepada Kepala KUA Kecamatan.

(4) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disajikan dalam bentuk Rekapitulasi Penerimaan Setoran Biaya Nikah atau Rujuk. (5) Kepala KUA Kecamatan wajib melakukan pemeriksaan pembukuan PPS sesuai dengan ketentuan dan menyampaikan laporan bukti penerimaan PNBP Biaya NR kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota paling lambat tanggal 5 setiap bulan. (6) Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota wajib menyampaikan laporan realisasi penerimaan PNBP Biaya NR kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi paling lambat tanggal 10 setiap bulan. (7) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi wajib menyampaikan laporan realisasi penerimaan PNBP Biaya NR kepada Direktur Jenderal melalui Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah paling lambat tanggal 15 setiap bulan. (8) Direktur Jenderal wajib menyampaikan laporan realisasi penerimaan PNBP Biaya NR kepada Menteri Agama c.q. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama paling lambat tanggal 20 setiap bulan. (9) Dalam hal penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) terdapat hari libur maka laporan disampaikan pada hari kerja berikutnya.

(1) Seluruh setoran biaya nikah atau rujuk dilakukan dengan menggunakan slip setoran yang diterbitkan oleh Bank. (2) Slip setoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. identitas bank; b. tanggal penyetoran; c. nomor rekening yang dituju; d. nomor pendaftaran nikah; e. jumlah uang; f. nama penyetor; g. nama Catin pria dan wanita; h. alamat Catin; i. nama/kode KUA Kecamatan; j. nama/kode kabupaten/kota; k. nama/kode provinsi; l. pengesahan petugas Bank; dan m. tanda tangan penyetor.

(3) Slip setoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat rangkap 3 (tiga) yang diperuntukkan: a. lembar pertama untuk Bank; b. lembar kedua untuk Catin; dan c. lembar ketiga untuk KUA Kecamatan.

(1) Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota wajib merumuskan target penerimaan dan penggunaan PNBP Biaya NR dituangkan dalam bentuk proposal. (2) Target penerimaan dan penggunaan PNBP Biaya NR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi. (3) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi wajib melakukan telaah terhadap proposal target penerimaan dan penggunaan PNBP Biaya NR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebelum diusulkan kepada Direktur Jenderal. (4) Direktur Jenderal menyampaikan usul RKA-KL/DIPA kepada Menteri Agama melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Agama untuk mendapatkan persetujuan Pagu Anggaran. (5) RKA-KL/DIPA Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksanaan program Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

(1) PNBP Biaya NR digunakan untuk membiayai pelayanan pencatatan nikah dan rujuk yang meliputi: a. transport dan jasa profesi penghulu; b. Pembantu Pegawai Pencatat Nikah; c. pengelola PNBP Biaya NR; d. kursus pra nikah; dan e. supervisi administrasi nikah dan rujuk.

(2) Penggunaan PNBP Biaya NR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan: a. transport dan jasa profesi penghulu diberikan sesuai dengan Tipologi KUA Kecamatan; b. Pembantu Pegawai Pencatat Nikah diberikan biaya pelayanan setiap bulan; c. pengelola PNBP Biaya NR diberikan biaya pengelolaan setiap bulan; dan d. kursus pra nikah, supervisi administrasi nikah dan rujuk diberikan biaya setiap kegiatan.

Besaran transport dan jasa profesi penghulu, biaya pelayanan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, pengelola PNBP Biaya NR, kursus pra nikah, supervisi administrasi nikah dan rujuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Tipologi KUA Kecamatan ditentukan menurut jumlah peristiwa nikah dan rujuk per bulan, dan kondisi geografis keberadaan KUA Kecamatan.

Tipologi KUA Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, meliputi: a. Tipologi A yaitu jumlah nikah dan rujuk di atas 100 peristiwa per bulan; b. Tipologi B yaitu jumlah nikah dan rujuk antara 51 sampai dengan 100 peristiwa per bulan; c. Tipologi C yaitu jumlah nikah dan rujuk di bawah 50 peristiwa per bulan; d. Tipologi D1 yaitu KUA Kecamatan yang secara geografis berada di daerah terluar, terdalam, dan di daerah perbatasan daratan; dan e. Tipologi D2 yaitu KUA Kecamatan yang secara geografis berada di daerah terluar, terdalam, dan daerah perbatasan kepulauan.

(1) Perangkat pencairan PNBP Biaya NR pada DIPA Sekretariat Jenderal Kementerian Agama terdiri dari: a. KPA; b. PPK; c. PPSPM; dan d. Bendahara pengeluaran. (2) Perangkat pencairan PNBP Biaya NR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Agama. (3) Perangkat pencairan PNBP Biaya NR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah. (4) Perangkat pencairan PNBP Biaya NR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dijabat oleh Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara. (5) Perangkat pencairan PNBP Biaya NR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dijabat oleh Bendahara Pengeluaran Sekretariat Jenderal Kementerian Agama.

(1) Perangkat pencairan PNBP Biaya NR pada DIPA Urusan Agama Islam pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota terdiri dari: a. KPA; b. PPK; c. PPSPM; dan d. Bendahara pengeluaran. (2) Perangkat pencairan PNBP Biaya NR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. (3) Perangkat pencairan PNBP Biaya NR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh Kepala Seksi yang membidangi Urusan Agama Islam. (4) Perangkat pencairan PNBP Biaya NR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dijabat oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

(5) Perangkat pencairan PNBP Biaya NR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dijabat oleh Bendahara Pengeluaran Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

Proses pencairan PNBP Biaya NR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Kepala KUA Kecamatan wajib menyampaikan laporan penggunaan PNBP Biaya NR kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota setiap bulan. (2) Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan PNBP Biaya NR kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi setiap bulan. (3) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan PNBP Biaya NR kepada Direktur Jenderal melalui Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah setiap bulan. (4) Direktur Jenderal wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan PNBP Biaya NR kepada Menteri Agama c.q. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama setiap triwulan.

(1) Catin yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau korban bencana dapat dikenakan biaya nikah atau rujuk tarif Rp0,00 (nol rupiah). (2) Kriteria tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada surat keterangan tidak mampu dari lurah/kepala desa yang diketahui oleh camat. (3) Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bencana alam yang menyebabkan Catin tidak dapat melaksanakan pernikahan secara wajar. (4) Catin korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh surat keterangan dari lurah/kepala desa.

(1) Surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dan ayat (4) disampaikan kepada kepala KUA Kecamatan sebagai syarat untuk dikenakan tariff Rp0,00 (nol rupiah). (2) Kepala KUA Kecamatan wajib melakukan dokumentasi dan pelaporan data Catin yang dikenakan tariff Rp0,00 (nol rupiah).

(1) Kepala Seksi yang membidangi Urusan Agama Islam/Bimbingan Masyarakat Islam pada Kementerian Agama Kabupaten/Kota melakukan supervisi administrasi nikah dan rujuk pelaksanaan PNBP Biaya NR di KUA Kecamatan. (2) Supervisi administrasi nikah dan rujuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap triwulan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan PNBP Biaya NR ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

(1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Agama Nomor 71 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Biaya Nikah dan Rujuk dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. (2) Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Agustus 2014 MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA, LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 Agustus 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN