Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2013 tentang PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG ENERGI PERDESAAN TAHUN ANGGARAN 2013

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Dana Alokasi Khusus Bidang Energi Perdesaan yang selanjutnya disebut DAK Bidang Energi Perdesaan adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan pembangunan energi terbarukan.
2. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro yang selanjutnya disingkat PLTMH adalah suatu pembangkit listrik skala kecil yang

menggunakan tenaga air di bawah kapasitas 1 MW yang dapat berasal dari saluran irigasi, sungai, atau air terjun alam, dengan cara memanfaatkan tinggi terjunan dan jumlah debit air. 3. Pembangkit Listrik Tenaga Surya Terpusat dengan teknologi fotovoltaik yang selanjutnya disebut PLTS Terpusat adalah suatu pembangkit listrik yang menggunakan energi terbarukan berbasis pemanfaatan sinar matahari yang diubah menjadi energi listrik melalui panel surya dan energi listrik yang dihasilkan selanjutnya disalurkan kepada pemakai melalui jaringan tenaga listrik. 4. Pembangkit Listrik Tenaga Surya Tersebar dengan teknologi fotovoltaik yang selanjutnya disebut PLTS Tersebar adalah suatu pembangkit listrik yang menggunakan energi terbarukan berbasis pemanfaatan sinar matahari yang diubah menjadi energi listrik melalui panel surya dan energi listrik yang dihasilkan selanjutnya disalurkan langsung ke instalasi rumah pemakai. 5. Biogas adalah gas yang merupakan produk akhir pencernaan anaerobik biomassa oleh mikro organisme di dalam digester dengan komponen utama metana 40-70% dan karbondioksida. 6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani bidang energi yang selanjutnya disebut SKPD yang menangani bidang energi adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dan menangani bidang energi yang akan menggunakan anggaran atau menyelenggarakan kegiatan yang dibiayai dari DAK Bidang Energi Perdesaan. 7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagalistrikan dan energi baru, terbarukan, dan konservasi energi. 8. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang selanjutnya disebut Kementerian ESDM adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang energi dan sumber daya mineral dalam pemerintahan untuk membantu PRESIDEN dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

(1) Petunjuk teknis ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Pemerintah Kabupaten dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari segi teknis terhadap kegiatan yang dibiayai dari DAK Bidang Energi Perdesaan.

(2) Petunjuk teknis ini bertujuan: a. menjamin tertib perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi DAK Bidang Energi Perdesaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten; b. menjamin terlaksananya koordinasi antara Kementerian dan Pemerintah Kabupaten dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan yang didanai dari DAK Bidang Energi Perdesaan; c. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemanfaatan DAK Bidang Energi Perdesaan, serta mensinergikan kegiatan yang didanai dari DAK Bidang Energi Perdesaan; d. meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan sebagai upaya mewujudkan sasaran bauran energi nasional untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil/konvensional; dan e. meningkatkan peran serta pemerintah daerah dalam upaya pengembangan dan pemanfaatan energi terbarukan.

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi: a. arah kegiatan, sasaran dan perencanaan; b. koordinasi penyelenggaraan; c. tugas dan tanggung jawab pelaksanaan kegiatan dan anggaran; d. pemantauan dan evaluasi, e. pelaporan; dan f. penilaian kinerja.

(1) DAK Bidang Energi Perdesaan diarahkan untuk membiayai kegiatan fisik pembangunan instalasi pemanfaatan energi terbarukan yang meliputi: a. pembangunan PLTMH baru; b. rehabilitasi PLTMH yang rusak; c. perluasan/peningkatan pelayanan tenaga listrik dari PLTMH Off Grid; d. pembangunan PLTS Terpusat dan/atau PLTS Tersebar; e. pembangunan instalasi Biogas skala rumah tangga.

(2) Kegiatan pembangunan PLTMH baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan prioritas. (3) Kegiatan pembangunan PLTS Terpusat dan/atau PLTS Tersebar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat dilakukan apabila daerah di kabupaten tidak mempunyai potensi energi air skala kecil yang layak secara teknis dapat dikembangkan sebagai PLTMH. (4) Anggaran yang diberikan untuk tiap kabupaten penerima DAK Bidang Energi Perdesaan dipergunakan untuk pembangunan instalasi Biogas skala rumah tangga dengan ketentuan paling sedikit: a. 30% (tiga puluh persen) untuk Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur; b. 15% (lima belas persen) untuk Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Provinsi Sulawesi Tengah. (5) Terhadap daerah yang tidak termasuk pada ayat (4) besaran penggunaan anggaran disesuaikan dengan potensi masing-masing daerah. (6) Pelaksanaan pembangunan instalasi pemanfaatan energi terbarukan yang dibiayai dari DAK Bidang Energi Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan sesuai dengan persyaratan, kriteria dan spesifikasi teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Sasaran penerima/pemanfaat DAK Bidang Energi Perdesaan untuk kegiatan yang menghasilkan energi listrik diprioritaskan pada desa yang belum terjangkau listrik dari PT PLN (Persero).

(1) Berdasarkan penetapan alokasi DAK Bidang Energi Perdesaan dari Menteri Keuangan, bupati/walikota penerima DAK Bidang Energi Perdesaan membuat rencana kegiatan yang akan didanai dari DAK Bidang Energi Perdesaan secara partisipatif berdasarkan konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan. (2) Rencana kegiatan dan perubahannya disampaikan kepada Menteri dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian dan Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi.

(3) Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah dikeluarkannya Peraturan Menteri ini.

(1) Dalam rangka penyelenggaraan kegiatan DAK Bidang Energi Perdesaan, Kementerian melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah. (2) Dalam rangka koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kementerian melakukan kegiatan fasilitasi dengan melaksanakan: a. sosialisasi kepada daerah; dan b. bimbingan teknis terhadap pelaksanaan DAK Bidang Energi Perdesaan.

(1) Berdasarkan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 SKPD yang menangani bidang energi melaksanakan kegiatan yang dananya bersumber dari DAK Bidang Energi Perdesaan sebagaimana telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan. (2) Kepala SKPD yang menangani bidang energi bertanggung jawab secara fisik dan keuangan terhadap pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari DAK Bidang Energi Perdesaan.

(1) Bupati penerima DAK Bidang Energi Perdesaan wajib mengalokasikan dana pendamping dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah paling kurang 10 % (sepuluh persen) dari jumlah DAK Bidang Energi Perdesaan yang diterimanya. (2) Dana pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan yang bersifat fisik.

Kementerian melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan yang dibiayai dengan DAK Bidang Energi Perdesaan.

Pelaksanaan DAK Bidang Energi Perdesaan yang dipantau dan dievaluasi meliputi: a. kesesuaian antara rencana kegiatan dengan arah kegiatan DAK Bidang Energi Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; b. kesesuaian antara pelaksanaan dengan rencana kegiatan.

Pengawasan fungsional/pemeriksaan pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan DAK Bidang Energi Perdesaan dilakukan oleh instansi-instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1) Pelaporan pelaksanaan DAK Bidang Energi Perdesaan dilakukan secara berjenjang, sebagai berikut: a. Kepala SKPD yang menangani bidang energi sebagai pelaksana DAK Bidang Energi Perdesaan wajib menyampaikan laporan triwulan dan laporan akhir tahun mengenai realisasi pelaksanaan DAK Bidang Energi Perdesaan kepada Bupati; b. Bupati wajib menyampaikan laporan triwulan dan laporan akhir tahun mengenai realisasi pelaksanaan DAK Bidang Energi Perdesaan kepada Menteri, Menteri Keuangan, dan Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian, Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi dan Gubernur. (2) Laporan triwulanan dan Laporan akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi salah satu dasar penilaian dalam kriteria alokasi anggaran DAK Bidang Energi Perdesaan pada tahun berikutnya.

(1) Pelaksanaan DAK Bidang Energi Perdesaan yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini dapat berakibat pada penilaian kinerja yang negatif, yang akan dituangkan dalam laporan Menteri ke Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas, dan Menteri Dalam Negeri. (2) Kinerja penyelenggaraan DAK Bidang Energi Perdesaan akan dijadikan salah satu pertimbangan dalam usulan pengalokasian DAK Bidang Energi Perdesaan oleh Kementerian pada tahun berikutnya. (3) Penyimpangan dalam pelaksanaan DAK Bidang Energi Perdesaan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1) Dalam hal terjadi bencana alam, Daerah dapat mengubah penggunaan DAK Bidang Energi Perdesaan untuk kegiatan di luar yang telah diatur dalam Petunjuk Teknis ini, setelah mendapat persetujuan Menteri berdasarkan pertimbangan Menteri Dalam Negeri. (2) Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bencana alam yang dinyatakan secara resmi oleh Kepala Daerah terkait. (3) Perubahan penggunaan DAK Bidang Energi Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang dalam bidang yang sama dan tidak mengubah besaran alokasi DAK pada bidang tersebut.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Januari 2013 MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

JERO WACIK

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 Januari 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN