Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2013 tentang PENGAWASAN TERHADAP PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN YANG DILAKSANAKAN OLEH PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan :

1. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.

2. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.

3. Wilayah Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat WUP, adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi.

4. Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat WIUP, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan.

5. Wilayah Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disingkat WPR, adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.

6. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disingkat IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.

7. Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.

8. IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, ekplorasi, dan studi kelayakan.

9. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Ekplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.

10. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara.

11. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang melaksanakan tugas dan bertanggung jawab atas perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pertambangan mineral dan batubara.

(1) Menteri melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan terhadap: a. penetapan WPR; b. penetapan dan pemberian WIUP mineral bukan logam dan WIUP batuan; c. pemberian WIUP mineral logam dan WIUP batubara; d. penerbitan IPR; e. penerbitan IUP; dan f. penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan kegiatan yang dilakukan oleh pemegang IPR dan IUP. (3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Direktur Jenderal. (4) Direktur Jenderal sebelum melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan/atau instansi terkait lainnya.

(1) Direktur Jenderal melakukan pengawasan terhadap ditaatinya peraturan perundang-undangan oleh bupati/ walikota dalam rangka penetapan WPR. (2) Pengawasan dalam rangka penetapan WPR oleh bupati/ walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sekurang-kurangnya: a. penetapan WPR dilakukan setelah berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota; b. sebelum melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Derah kabupaten/kota, sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib memastikan lokasi WPR:

1. masuk dalam Kawasan Peruntukan Pertambangan sebagaimana tercantum dalam rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
2. telah mendapatkan persetujuan dari pemegang hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
3. telah menggunakan sistem koordinat pemetaan dengan Datum Geodesi Nasional yang mempunyai parameter sama dengan parameter Ellipsoid World Geodetic System;
4. telah memenuhi kriteria penetapan WPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
5. telah dilaksanakan pengumuman rencana penetapan WPR kepada masyarakat secara terbuka paling sedikit pada kantor kelurahan/desa di lokasi WPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Direktur Jenderal melakukan pengawasan terhadap ditaatinya peraturan perundang-undangan oleh gubernur dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dalam rangka penetapan dan pemberian WIUP mineral bukan logam dan WIUP batuan.

(2) Pengawasan dalam rangka penetapan dan pemberian WIUP mineral bukan logam dan WIUP batuan oleh gubernur dan bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sekurang-kurangnya: a. pemrosesan permohonan WIUP mineral bukan logam dan WIUP batuan yang diajukan oleh badan usaha, koperasi, atau perseorangan hanya dapat dilakukan dalam WUP mineral bukan logam atau WUP batuan yang telah ditetapkan oleh Menteri atau gubernur dalam rangka dekonsentrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. sebelum memproses penetapan WIUP mineral bukan logam dan WIUP batuan wajib memastikan peta dan koordinat wilayah sebagaimana dimaksud pada huruf a:

1. tidak tumpang tindih dengan IUP lainnya yang sama komoditas tambangnya;
2. tidak tumpang tindih dengan batas administrasi wilayah di luar kewenangannya;
3. telah menggunakan sistem koordinat pemetaan dengan Datum Geodesi Nasional yang mempunyai parameter sama dengan parameter Ellipsoid World Geodetic System;
4. telah mengumumkan rencana penetapan WIUP mineral bukan logam dan WIUP batuan kepada masyarakat dan tidak ada keberatan dari pemegang hak atas tanah; c. pemrosesan permohonan WIUP mineral bukan logam dan WIUP batuan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tumpang tindih dengan WIUP mineral logam dan/atau WIUP batubara hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan rekomendasi dari Direktur Jenderal dan mendapatkan pertimbangan dari pemegang IUP mineral logam dan/atau IUP batubara berdasarkan perjanjian pemanfaatan lahan bersama; d. penerbitan keputusan persetujuan atau penolakan pencadangan WIUP mineral bukan logam atau WIUP batuan kepada badan usaha, koperasi, atau perseorangan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan WIUP secara lengkap dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c; e. penerbitan surat perintah penyetoran pembayaran biaya pencadangan WIUP ke kas negara kepada badan usaha, koperasi, atau perseorangan yang telah disetujui sebagaimana dimaksud pada huruf d; dan

f. pemberian WIUP mineral bukan logam atau WIUP batuan kepada pemohon WIUP sebagaimana dimaksud pada huruf a setelah pemohon WIUP memberikan tanda bukti setoran biaya pencadangan wilayah ke kas negara.

(1) Direktur Jenderal melakukan pengawasan terhadap ditaatinya peraturan perundang-undangan oleh gubernur dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dalam rangka pemberian WIUP mineral logam dan WIUP batubara. (2) Pengawasan dalam rangka pemberian WIUP mineral logam dan WIUP batubara oleh gubernur dan bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sekurang-kurangnya: a. pengumuman secara terbuka WIUP mineral logam dan WIUP batubara yang telah ditetapkan oleh Menteri yang akan dilelang kepada badan usaha, koperasi, atau perseorangan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pelaksanaan lelang; b. pembentukan panitia lelang WIUP mineral logam dan WIUP batubara; c. pelaksanaan lelang WIUP mineral logam dan WIUP batubara sesuai prosedur lelang; dan d. penetapan pemenang lelang WIUP mineral logam dan WIUP batubara.

(1) Direktur Jenderal melakukan pengawasan terhadap ditaatinya peraturan perundang-undangan oleh bupati/ walikota dalam rangka penerbitan IPR. (2) Pengawasan penerbitan IPR dalam proses penerbitan IPR oleh bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sekurang-kurangnya: a. dalam penerbitan IPR pada WPR, telah menyusun rencana reklamasi dan rencana pascatambang untuk setiap WPR yang telah ditetapkan berdasarkan dokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. pemberian IPR terutama kepada penduduk setempat, baik perseorangan maupun kelompok masyarakat atau koperasi yang beranggotakan penduduk setempat berdasarkan surat permohonan yang telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan finansial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. c. penerbitan luas wilayah untuk 1 (satu) IPR yang dapat diberikan kepada:

1. perseorangan paling banyak 1 (satu) hektare;
2. kelompok masyarakat paling banyak 5 (lima) hektare; dan/atau
3. koperasi paling banyak 10 (sepuluh) hektare. d. penetapan jangka waktu IPR paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang; dan e. penetapan rencana reklamasi dan rencana pascatambang untuk pemegang IPR berdasarkan dokumen lingkungan yang telah disetujui.

(1) Direktur Jenderal melakukan pengawasan terhadap ditaatinya peraturan perundang-undangan oleh gubernur dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dalam rangka penerbitan IUP mineral bukan logam dan IUP batuan. (2) Pengawasan dalam rangka penerbitan IUP mineral bukan logam dan IUP batuan oleh gubernur dan bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sekurang-kurangnya: a. pemrosesan permohonan IUP yang diajukan oleh badan usaha, koperasi, atau perseorangan; b. penerbitan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan batuan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan yang permohonannya telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, finansial, dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. lampiran keputusan penerbitan IUP sebagaimana dimaksud pada huruf b meliputi lampiran peta, koordinat, dan luas WIUP berdasarkan WIUP yang telah ditetapkan; d. penerbitan IUP hanya untuk 1 (satu) jenis mineral bukan logam atau batuan; dan e. format penerbitan IUP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Direktur Jenderal melakukan pengawasan terhadap ditaatinya peraturan perundang-undangan oleh gubernur dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dalam rangka penerbitan IUP mineral logam dan IUP batubara. (2) Pengawasan dalam rangka penerbitan IUP mineral logam dan batubara oleh gubernur dan bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sekurang-kurangnya: a. pemrosesan permohonan IUP yang diajukan oleh pemenang lelang WIUP mineral logam atau batubara; b. penerbitan IUP kepada pemenang lelang WIUP mineral logam atau batubara yang permohonannya telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. lampiran keputusan penerbitan IUP pada huruf b meliputi lampiran peta, koordinat, dan luas WIUP sesuai dengan hasil lelang WIUP; d. penerbitan IUP hanya untuk 1 (satu) jenis mineral logam atau batubara; dan e. format penerbitan IUP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Direktur Jenderal melakukan pengawasan terhadap ditaatinya peraturan perundang-undangan oleh gubernur dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dalam rangka penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang dilakukan oleh pemegang IPR dan IUP.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ditaatinya ketentuan peraturan perundang-undangan oleh gubernur dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya untuk: a. mengangkat pejabat fungsional Inspektur Tambang; dan b. menunjuk Pejabat Pengawas, yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang dilakukan oleh pemegang IPR dan IUP. (3) Pengawasan yang dilakukan pejabat fungsional Inspektur Tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, sekurang-kurangnya meliputi: a. teknis pertambangan, antara lain:

1. pelaksanaan teknis eksplorasi;

2. perhitungan sumber daya dan cadangan;

3. perencanaan dan pelaksanaan konstruksi termasuk pengujian alat pertambangan (commissioning);

4. perencanaan dan pelaksanaan penambangan;

5. perencanaan dan pelaksanaan pengolahan dan pemurnian;

6. perencanaan dan pelaksanaan pengangkutan dan penjualan. b. konservasi sumber daya mineral dan batubara, antara lain:

7. recovery penambangan dan pengolahan;

8. pengelolaan dan/atau pemanfaatan cadangan marginal;

9. pengelolaan dan/atau pemanfaatan batubara kualitas rendah dan mineral kadar rendah;

10. pengelolaan dan/atau pemanfaatan mineral ikutan;

11. pendataan sumber daya serta cadangan mineral dan batubara yang tidak tertambang; dan

12. pendataan dan pengelolaan sisa hasil pengolahan dan pemurnian. c. keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, antara lain:

13. keselamatan kerja;

14. kesehatan kerja;

15. lingkungan kerja; dan

16. sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. d. keselamatan operasi pertambangan, antara lain:

17. sistem dan pelaksanaan pemeliharaan/perawatan sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan;

18. pengamanan instalasi;

19. kelayakan sarana, prasarana instalasi, dan peralatan pertambangan;

20. kompetensi tenaga teknik; dan

21. evaluasi laporan hasil kajian teknis pertambangan. e. pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pascatambang, antara lain:

22. pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan dokumen pengelolaan lingkungan atau izin lingkungan yang dimiliki dan telah disetujui;

23. penataan, pemulihan, dan perbaikan lahan sesuai dengan peruntukannya;

24. penetapan dan pencairan jaminan reklamasi;

25. pengelolaan pascatambang;

26. penetapan dan pencairan jaminan pascatambang; dan

27. pemenuhan baku mutu lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. f. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan mineral dan batubara. (4) Pengawasan yang dilakukan Pejabat Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, sekurang-kurangnya meliputi: a. pemasaran, antara lain:

28. realisasi produksi dan realisasi penjualan termasuk kualitas dan kuantitas serta harga mineral dan batubara;

29. kewajiban pemenuhan kebutuhan mineral atau batubara untuk kepentingan dalam negeri;

30. rencana dan realisasi kontrak penjualan mineral atau batubara;

31. biaya penjualan yang dikeluarkan;

32. perencanaan dan realisasi penerimaan negara bukan pajak; dan

33. biaya pengolahan dan pemurnian mineral dan/atau batubara. b. Keuangan, antara lain:

34. perencanaan anggaran;

35. realisasi anggaran;

36. realisasi investasi; dan

37. pemenuhan kewajiban pembayaran. c. pengelolaan data mineral dan batubara antara lain meliputi pengawasan terhadap kegiatan perolehan, pengadministrasian, pengolahan, penataan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pemusnahan data dan/atau informasi; d. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa serta rancang bangun dalam negeri antara lain dilakukan terhadap pelaksanaan pemanfaatan barang, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun; e. pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan, antara lain:

38. pelaksanaan program pengembangan;

39. pelaksanaan uji kompetensi; dan

40. rencana biaya pengembangan. f. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat, antara lain:

41. program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat;

42. pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat; dan

43. biaya pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. g. kegiatan lain di bidang kegiatan usaha pertambangan yang menyangkut kepentingan umum, antara lain:

44. fasilitas umum yang dibangun oleh pemegang IUP untuk masyarakat sekitar tambang; dan

45. pembiayaan untuk pembangunan atau penyediaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada angka 1. h. pelaksanaan kegiatan sesuai dengan IUP atau IPR, antara lain:

46. luas wilayah;

47. lokasi penambangan;

48. lokasi pengolahan dan pemurnian;

49. jangka waktu tahap kegiatan;

50. penyelesaian masalah pertanahan;

51. penyelesaian perselisihan; dan

52. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan mineral dan batubara.

i. jumlah, jenis, dan mutu hasil usaha pertambangan, antara lain:

1. jenis komoditas tambang;
2. kuantitas dan kualitas produksi untuk setiap lokasi penambangan;
3. kuantitas dan kualitas pencucian dan/atau pengolahan dan pemurnian; dan
4. tempat penimbunan sementara (run of mine), tempat penimbunan (stock pile), dan titik serah penjualan (at sale poin).

(1) Hasil pengawasan yang dilakukan oleh Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disampaikan kepada gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dan tembusannya disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri dan/atau instansi terkait. (2) Gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib menindaklanjuti hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Direktur Jenderal bersama Kementerian Dalam Negeri dan/atau instansi terkait melakukan pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

a. Pengawasan yang telah dilakukan Direktur Jenderal melalui evaluasi dan verifikasi dalam rekonsiliasi IUP dan IPR secara nasional terhadap penerbitan perizinan dalam bentuk:

1. Kuasa Pertambangan, Surat Izin Pertambangan Daerah dan Surat Izin Pertambangan Rakyat yang diterbitkan sebelum berlakunya UNDANG-UNDANG Nomor 4 Tahun 2009 oleh gubernur dan/atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya termasuk proses penyesuaian menjadi IUP dan IPR;
2. IUP yang diterbitkan oleh gubernur dan/atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan permohonan Kuasa

Pertambangan yang telah diterima oleh gubernur atau bupati/walikota dan telah mendapatkan pencadangan wilayah sebelum terbitnya UNDANG-UNDANG Nomor 4 Tahun 2009, dinyatakan tetap berlaku. b. Hasil pengawasan oleh Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada huruf a berupa pengumuman status Clear and Clean dan penerbitan sertifikat Clear and Clean dinyatakan tetap berlaku. c. Terhadap IUP dan IPR yang masih dalam proses evaluasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk mendapatkan status Clear and Clean dan sertifikat Clear and Clean diproses berdasarkan persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial dan sesuai dengan prosedur operasional standar Clear and Clean.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Januari 2013 MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

JERO WACIK

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 Januari 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN