Peraturan Menteri Nomor m-04-pw-07-03 Tahun 2007 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PENGANGKATAN, MUTASI, DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pejabat penyidik pegawai negeri sipil adalah pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b UNDANG-UNDANG Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, baik yang berada di pusat maupun daerah yang diberi wewenang khusus oleh UNDANG-UNDANG.

(1) Usul pengangkatan pejabat penyidik pegawai negeri sipil diajukan oleh menteri atau pimpinan lembaga pemerintah non-departemen yang membawahi pegawai negeri sipil yang bersangkutan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. (2) Menteri atau pimpinan lembaga pemerintah non-departemen yang membawahi pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat melimpahkan wewenangnya kepada sekretaris jenderal departemen atau pejabat eselon I yang langsung membawahi pegawai negeri sipil tersebut. (3) Usul pengangkatan pejabat penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan juga kepada Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Negara Republik INDONESIA untuk mendapatkan pertimbangan. (4) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan secara tertulis kepada menteri atau pimpinan lembaga pemerintah non-departemen yang membawahi pegawai negeri sipil yang bersangkutan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal usul pengangkatan pejabat penyidik pegawai negeri sipil diterima.

Untuk dapat diangkat menjadi pejabat penyidik pegawai negeri sipil harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. masa kerja sebagai pegawai negeri sipil paling sedikit 2 (dua) tahun; b. pangkat paling rendah Pengatur Muda Tingkat I (golongan II/b); c. berijazah paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas; d. bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum; e. telah mengikuti pendidikan dan pelatihan khusus di bidang penyidikan; f. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) pegawai negeri sipil paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir berturut-turut; g. sehat jasmani dan jiwa yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah atau rumah sakit swasta; dan h. mendapat pertimbangan dari Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Negara Republik INDONESIA.

(1) Usul pengangkatan pejabat penyidik pegawai negeri sipil memuat: a. nomor, tahun, dan nama UNDANG-UNDANG yang menjadi dasar hukum pemberian kewenangan sebagai pejabat penyidik pegawai negeri sipil; dan b. wilayah kerja pejabat penyidik pegawai negeri sipil yang diusulkan sesuai dengan wilayah kerja pegawai negeri sipil yang bersangkutan bertugas.

(2) Usul pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat pertimbangan dari Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Negara Republik INDONESIA, yang oleh menteri atau pimpinan lembaga pemerintah non-departemen yang membawahi pegawai negeri sipil tersebut disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. (3) Usul pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dilampiri dengan: a. fotokopi keputusan tentang kenaikan pangkat pegawai negeri sipil terakhir yang dilegalisir; b. fotokopi ijazah terakhir yang dilegalisir; c. fotokopi Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) pejabat pegawai negeri sipil yang dilegalisir; d. fotokopi DP3 pegawai negeri sipil dalam 2 (dua) tahun terakhir berturut-turut yang dilegalisir; dan e. surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah atau rumah sakit swasta yang menyatakan pegawai negeri sipil yang bersangkutan sehat jasmani dan jiwa.

Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 telah terpenuhi, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia MENETAPKAN Keputusan tentang Pengangkatan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal persyaratan terpenuhi.

(1) Pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji bagi pejabat penyidik pegawai negeri sipil dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 UNDANG-UNDANG Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengangkatan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil diterima menteri atau pimpinan lembaga pemerintah non-departemen yang membawahi pegawai negeri sipil tersebut. (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji pejabat penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bertugas pada:

a. direktorat jenderal, dilakukan oleh direktur jenderal yang bersangkutan; b. kantor wilayah dilakukan oleh kepala kantor wilayah yang bersangkutan; c. kantor unit pelaksana teknis, dilakukan oleh kepala kantor unit pelaksana teknis yang bersangkutan; d. lembaga pemerintah non-departemen di:

1. tingkat pusat dilakukan oleh pejabat eselon I; dan
2. tingkat wilayah dilakukan oleh kepala kantor wilayah. e. pemerintah daerah, dilakukan oleh:
3. gubernur bagi pejabat penyidik pegawai negeri sipil provinsi; dan
4. bupati/walikota bagi pejabat penyidik pegawai negeri sipil kabupaten/kota. (3) Berita acara pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji dilaksanakan. (4) Isi dan tata cara pengambilan sumpah atau janji pejabat penyidik pegawai negeri sipil dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan kepegawaian.

(1) Pegawai negeri sipil yang telah diangkat menjadi pejabat penyidik pegawai negeri sipil diberi kartu tanda pengenal. (2) Kartu tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwarna dasar putih untuk bagian depan dan warna hijau untuk bagian belakang dengan memuat: a. nama; b. nomor induk pegawai; c. pangkat atau golongan; d. nomor keputusan tentang pengangkatan pejabat penyidik pegawai negeri sipil;

e. jabatan; f. masa berlaku; dan g. pas foto berwarna terbaru ukuran 3 x 4 (tiga kali empat) sentimeter dengan latar belakang berwarna merah sebanyak 4 (empat) lembar. (3) Kartu tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang. (4) Kartu tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dikeluarkan oleh menteri atau pimpinan lembaga pemerintah non- departemen yang membawahi pegawai negeri sipil tersebut.

(1) Dalam hal terjadi: a. perubahan struktur organisasi departemen atau lembaga pemerintah non- departemen; b. perpindahan pejabat penyidik pegawai negeri sipil dari satu departemen atau lembaga pemerintah non-departemen ke departemen atau lembaga pemerintah non-departemen lain; atau c. perpindahan dari satu unit ke unit lain dalam lingkungan departemen atau lembaga pemerintah non-departemen; yang dasar hukum kewenangannya berbeda, pejabat penyidik pegawai negeri sipil tersebut dapat diusulkan kembali pengangkatannya oleh menteri atau pimpinan lembaga pemerintah non-departemen yang membawahi pegawai negeri sipil tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (2) Pejabat penyidik pegawai negeri sipil yang telah diberhentikan karena tidak bertugas lagi di bidang teknis operasional penegakan hukum, dapat diusulkan kembali pengangkatannya oleh menteri atau pimpinan lembaga pemerintah non-departemen yang membawahi pegawai negeri sipil tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia apabila yang bersangkutan ditugaskan kembali di bidang teknis operasional penegakan hukum. (3) Menteri atau pimpinan lembaga pemerintah non-departemen yang membawahi pejabat penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat melimpahkan wewenangnya kepada

sekretaris jenderal departemen yang bersangkutan atau pejabat eselon I yang langsung membawahi pejabat penyidik pegawai negeri sipil tersebut. (4) Usul pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dilampiri dengan: a. fotokopi keputusan tentang pengangkatan pejabat penyidik pegawai negeri sipil; dan b. fotokopi keputusan tentang kenaikan pangkat pegawai negeri sipil terakhir yang dilegalisir. (5) Dalam hal lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah terpenuhi, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia MENETAPKAN Keputusan tentang Pengangkatan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal usulan kembali pengangkatan diterima.

(1) Apabila terjadi mutasi, baik mutasi jabatan maupun mutasi wilayah kerja pejabat penyidik pegawai negeri sipil, menteri atau pimpinan lembaga pemerintah non-departemen, gubernur, bupati, atau walikota yang membawahi pejabat penyidik pegawai negeri sipil yang bersangkutan MENETAPKAN keputusan tentang mutasi tersebut. (2) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan tentang mutasi ditetapkan.

(1) Pejabat penyidik pegawai negeri sipil diberhentikan dari jabatannya karena: a. berhenti sebagai pegawai negeri sipil; b. atas permintaan sendiri; c. melanggar disiplin kepegawaian atau terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; d. tidak bertugas lagi di bidang teknis operasional penegakan hukum; e. meninggal dunia; atau

f. pensiun sebagai pegawai negeri sipil. (2) Usul pemberhentian pejabat penyidik pegawai negeri sipil diajukan oleh menteri atau pimpinan lembaga pemerintah non-departemen yang membawahi pegawai negeri sipil yang bersangkutan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. (3) Menteri atau pimpinan lembaga pemerintah non-departemen yang membawahi pejabat penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melimpahkan wewenangnya kepada sekretaris jenderal departemen yang bersangkutan atau pejabat eselon I yang langsung membawahi pejabat penyidik pegawai negeri sipil tersebut. (4) Usul pemberhentian pejabat penyidik pegawai negeri sipil harus memuat alasan pemberhentiannya. (5) Usul pemberhentian pejabat penyidik pegawai negeri sipil harus dilampiri dengan: a. fotokopi keputusan tentang pengangkatan pejabat penyidik pegawai negeri sipil; dan b. fotokopi keputusan tentang kenaikan pangkat pegawai negeri sipil terakhir yang dilegalisir. (6) Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia MENETAPKAN Keputusan tentang Pemberhentian Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal usul pemberhentian diterima secara lengkap.

Pejabat penyidik pegawai negeri sipil yang telah diangkat pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, dinyatakan sebagai pejabat penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, kartu tanda pengenal yang diberikan kepada pejabat penyidik pegawai negeri sipil berdasarkan Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M.18.PW.07.03 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengusulan Pengangkatan, Mutasi, dan Pemberhentian Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dinyatakan tetap berlaku sampai masa berlakunya habis.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, usul pengangkatan pejabat penyidik pegawai negeri sipil yang masih dalam proses penyelesaian, diproses berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M.18.PW.07.03 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengusulan Pengangkatan, Mutasi, dan Pemberhentian Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Surat Edaran Menteri Kehakiman Republik INDONESIA Nomor C– UM.01.06–3 Tahun 1994 tentang Pelantikan dan Pengambilan Sumpah atau Janji Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Juli 2007 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Juli 2007 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA