Peraturan Menteri Nomor 76 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Daftar Perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan UNDANG-UNDANG Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dan/atau peraturan pelaksanaannya dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang.
2. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan

lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. 3. Pendaftaran adalah pendaftaran usaha dan/atau kegiatan oleh pelaku usaha melalui OSS. 4. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal. 5. Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disingkat TDP adalah surat tanda pengesahan yang diberikan oleh Lembaga OSS kepada pelaku usaha yang telah melakukan Pendaftaran. 6. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah pelaku usaha melakukan Pendaftaran. 7. Perwakilan Perusahaan adalah perusahaan yang bertindak mewakili kantor pusat perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan dan/atau kepengurusan sesuai dengan kewenangan yang telah ditentukan. 8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan.

(1) Setiap perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, Persekutuan Komanditer (CV), Firma (Fa), Perorangan, dan bentuk usaha lainnya, termasuk Perusahaan Asing dengan status Perwakilan Perusahaan yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA wajib didaftarkan dalam daftar perusahaan. (2) Pendaftaran perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui OSS.

(1) Pelaku usaha yang telah melakukan Pendaftaran perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mendapatkan NIB yang berlaku sebagai TDP. (2) Kewenangan penerbitan NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada Lembaga OSS.

(1) Dalam penyelenggaraan Pendaftaran perusahaan, Direktur Bina Usaha dan Pelaku Distribusi: a. MENETAPKAN pedoman, melakukan pembinaan sumber daya manusia, mengoordinasikan, mengendalikan, dan melakukan pengawasan penyelenggaraan pendaftaran perusahaan; b. menghimpun, mengolah, serta menganalisa data yang diperoleh dari Lembaga OSS dan memberikan pelayanan informasi perusahaan kepada masyarakat dan dunia usaha dalam skala nasional; c. melakukan kegiatan sosialisasi mengenai wajib daftar perusahaan dalam skala nasional; dan d. melaporkan kegiatan penyelenggaraan Pendaftaran perusahaan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri. (2) Dalam penyelenggaraan pendaftaran perusahaan, Pemerintah Daerah Provinsi: a. mengoordinasikan dan melakukan pengawasan penyelenggaraan wajib daftar perusahaan skala Provinsi; dan b. melakukan kegiatan sosialisasi mengenai wajib daftar perusahaan skala Provinsi. (3) Dalam penyelenggaraan pendaftaran perusahaan, Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota: a. mengoordinasikan dan melakukan pengawasan penyelenggaraan wajib daftar perusahaan skala Kabupaten atau Kota; dan b. melakukan kegiatan sosialisasi mengenai wajib daftar perusahaan skala Kabupaten atau Kota.

(1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan dengan mengisi data paling sedikit: a. nama dan NIK; b. alamat tempat tinggal; c. bidang usaha; d. lokasi penanaman modal; e. besaran rencana penanaman modal; f. rencana penggunaan tenaga kerja; g. nomor kontak usaha dan/atau kegiatan; h. rencana permintaan fasilitas fiskal, kepabeanan, dan/atau fasilitas lainnya; dan i. NPWP Pelaku Usaha perseorangan. (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dikenakan biaya administrasi sebesar Rp0,- (nol rupiah). (3) Perusahaan yang telah menerima NIB yang berlaku sebagai TDP harus: a. memasang NIB di tempat yang mudah dibaca dan dilihat oleh umum; dan b. mencantumkan NIB pada papan nama dan dokumen-dokumen perusahaan yang dipergunakan dalam kegiatan usahanya.

(1) Direktorat Bina Usaha dan Pelaku Distribusi menyajikan informasi perusahaan sebagai sumber informasi resmi bagi semua pihak yang berkepentingan. (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat terbuka dan kepada setiap pihak diberikan kesempatan untuk melihat dan meminta informasi dalam bentuk salinan resmi dan/atau petikan resmi. (3) Setiap permintaan informasi berupa salinan resmi dan/atau petikan resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setiap pelaku usaha yang melakukan perubahan data perusahaan yang didaftarkan wajib melaporkan perubahan data melalui sistem OSS.

(1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikenai sanksi adminsitratif berupa peringatan tertulis. (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu antara masing-masing peringatan paling lama 14 (empat belas) hari. (3) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah dikenakan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pelaku usaha tidak memenuhi ketentuan Pasal 7, pelaku usaha dikenai sanksi adminsitratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaku usaha yang telah melakukan pendaftaran perusahaan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M- DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M- DAG/PER/2/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan wajib melakukan pendaftaran perusahaan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan

Pendaftaran Perusahaan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2017 Nomor 322); b. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77/M-DAG/PER/12/2013 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan secara Simultan bagi Perusahaan Perdagangan (Berita Negara

Tahun 2013 Nomor 1545) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14/M-DAG/PER/3/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77/M-DAG/PER/12/2013 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan secara Simultan bagi Perusahaan Perdagangan (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2016 Nomor 367); c. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/6/2016 tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Tanda Daftar Perusahaan Kepada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun, dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2016 Nomor 972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 49/M-DAG/PER/6/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/6/2016 tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Tanda Daftar Perusahaan Kepada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Badan Pengusahaan Kawasan

Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun, dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2016 Nomor 1082), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Juli 2018

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ENGGARTIASTO LUKITA

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 Juli 2018

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA